Akademisi Sebut Biaya UKL-UPL Memberatkan Pelaku Usaha

MALUT OOST – TERNATE. Status ilegal Pusat Kuliner Bacamu, lantaran belum memiliki izin usaha maupun izin lingkungan. Bahkan sistem pembuangan limbahnya telah mencemari lingkungan sekitar. Status pusat kuliner ini terancam ditutup Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Karena itu pihak akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Mukhter Adam, angkat bicara. Dosen Ekonomi ini menyampaikan, Bacamu adalah pusat kuliner UMKM salah satu diantara yang lain, yang tumbuh di tengah pandemi covid-19, saat semua sektor ekonomi. Bacamu mampu mengakomodir banyak pelaku usaha dan pekerja yang mengantungkan hidupnya dari resesi yang dialami saat ini. Menurutnya, Bacamu menghadirkan solusi bagi pemerintah kota dalam menggerakkan roda ekonomi di tengah kepayahan.

Kata Mukhtar, Pemkot secara bersama memfasilitasi Bacamu mencari solusi, baik di bidang perizinan dan mengomunikasikan dengn warga sekitar. Sehingga usaha tetap jalan, dengan penyesuaian terhadap kondisi lingkuan dan perizinan.

Mukhtar mengatakan, Problem saat ini, untuk mendapatkan izin UKL UPL, pengelola Bacamu harus membayar biaya dokumen dan rapat-rapat pejabat lintas dinas yang mencapai 50 juta lebih.

“Pertanyaannya, apakah ini layak perlu dibayar oleh pelaku usaha, atau perlu digratiskan. Sehingga pelaku bisa memfasilitasi kelompok usaha ini makin baik,” tandasnya. (udy/yun)