Habiskan Rp 464 Juta untuk Sekali Perjalanan Kunjungan Komisi I dan III Dinilai Hanburkan Uang

MALUT POST – TERNATE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, kembali melakukan perjalanan ke luar daerah. Para wakil rakyat ini bertolak dari Kota Ternate, Selasa (17/11) kemarin. Daerah yang menjadi tempat kunjungan kerja yakni kota Jakarta dan Manado. Komisi yang melakukan kunjungan kerja ke Manado terdiri dari Komisi I dan III.

Ketua Komisi I Mohtar Bian mengatakan, agenda keluar daerah yang dilakukan oleh Komisi I yakni mengunjungi Dinas Perizinan Kota Manado. Kunjungan tersebut terkait dengan gerai modern, seperti Alfamidi dan Indomaret. “Untuk anggaran, tiap keberangkatan para anggota komisi I yang berjumlah 7 orang masing-masing mendapat Rp 16 juta,” ungkapnya. Sementara komisi II H. Sudarno Taher. Menurutnya, kunjungan kerja di ibukota tersebut dalam rangka konsultasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian perdagangan, berkaitan dengan Dana Insentif Daerah (DID dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2021. “Kunjungan kerja dilakukan selama empat hari,” ujarnya.

Sementara, Ketua komisi III Anas U Malik saat dikonfirmasi tidak menjawab soal agenda komisi III di Kota Manado. Jumlah anggaran yang dihabiskan untuk agenda kunjungan tersebut sebesar Rp 464 juta untuk sekali keberangkatan.

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut mendapatkan respon dari akademisi Universitas Khairun Ternate Nurdin I Muhammad. Menurutnya, agenda komisi I ke Kota Manado dalam rangka kunjungan kerja ke Dinas Perizinan, sama sekali tidak memberi dampak apa-apa bagi masyarakat. Ia menyarankan agar agenda tersebut bisa dilakukan secara virtual.

“Apalagi yang mau dilihat, semua petunjuk sudah jelas. Kunjungan kerja Komisi I hanya menghamburkan anggaran daerah,” sebutnya.

Sementara, Nurdin menilai, kunjungan komisi II di ibu Kota bermanfaat. Menurutnya, agenda ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan UKM sangatlah tepat. Sebab, agenda ini memiliki manfaat yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Hal ini desebabkan, saat ini fokus pada pemulihan ekonomi bagi para UMKM yang terdampak covid-19.

“Dari sisi pemanfaatan, kunjungan Komisi II lebih tepat dan harus dilakukan,” tutupnya. (mg-03/yun)