MALUT POST – TERNATE. Menyusul diperpanjangnya pengamanan pasca Operasi Ketupat Kie Raha, Kapolda Maluku Utara (Malut) Irjen Pol. Risyapudin Nursin, s.I.K, melakukan peninjauan langsung penerapan protokol kesehatan (Prokes) di Bandara Sultan Babullah Ternate, Selasa (18/5).

Dalam peninjauan itu kapolda ingin melihat sekaligus mengecek kesiapan petugas di lapangan terkait penerapan protokol kesehatan, di masa pengetatan agar pemudik/warga yang keluar masuk Profinsi Maluku Utara dapat dipastikan bebas dari Covid-19.

Kapolda dalam arahannya, kepada petugas baik personil Polri, petugas bandara, dan petugas kesehatan untuk bersinergi melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. “Pahami tugas masing-masing, terus lakukan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M,” ujar jenderal bintang dua ini.

Terpisa Kabidhumas Polda Malut Kombes Pol. Adip Rojikan, S.I.K., M.H menambahkan dalam rangka mengantisipasi lonjakan arus balik, Polda Malut telah melakukan berbagai upaya yakni denga memperketat pengamanan pintu keluar masuk, juga berkordinasi secara intens dengan pihak terkait dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Malut.

Juru Bicara Polda Malut ini juga mengajak dan menghimbau kepada masyarakat Malut untuk sama-sama mendukung program pemerintah dengan tetap disiplin dari dalam mematuhi protokol kesehatan aturan yang berlaku. ” Mari sama-sama kita mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari Covid-19,” imbau Kombes Adip (Pol/rul).

MALUT POST – TERNATE. Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate tidk mengizinkan pelaksanaan pawai takbir keliling pada malam ke 29 Ramadan. Takbiran akan dilakukan di masjid masing-masing kelurahan.

“Saya tidak melarang kegiatan ela-ela (juga takbir, red), yang dilarang itu takbir keliling. jadi takbir dilaksanakan di mesjid masing-masing,” ucap Wali Kota Ternate, M Tauhid soleman, kemarin (7/5).

Disamping itu, Dinas Kebudayaan Kota Ternate merencanakan prosesi penyalaan api obor pada malam ela-ela, dipusatkan di mesjid Kesultanan Ternate, tepatnya pada malam ke 27 Ramadan (malam ini).

Plt kepala dinas Kebudayaan Kota Ternate, Mohdar Din mengatakan, karena saat ini masi dalam masa pandemi Covid-19, maka digelar secara sederhana guna menghndari kerumunan.

Sebelum penyelaan api obor, akan diawali dengan acara buka puasa bersama antara Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Dinas Kebudayaan, Serta Bubato akhirat danBubato Dunia dari Kesultanan Ternate. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan doa dari pihak kesultanan, dan kemudian pidato singkat dari Wali Kota.

“Setelah itu baru dilanjutkan dengan ritual bakar ela-ela, sederhana itu saja, setelah itu selesai sudah,” terang Muhdar. Bersama Pemkot Ternate Muhdar juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Ternate, karena penyelanggaraan malam ela-ela kali ini tanpa diiringi pawai obor, atau pun perlombaan sebagaimana tanhun-tahun sebelumnya.

“Saya bersama pemerintah kota ternate menyampaikan permohonan maaf, kalau lomba ela-ela tidak dapat dilaksanakan tahun ini, karena masih dalam kendisi pandemi covid-19,” tuturnya. (tr-01)

MALUT-POST TERNATE Kepolisian Negara Republik Indonesia secra serentak menggelar Operasi ketupat yang dilaksanakan selama 12 hari terhitung mulai 6 hingga 17 Mei mendatang. Operasi ini dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ 2021 M.

Operasi tersebit ditandai dengan apel Gelar pasukan, yang dilaksanakan serentak, termasuk dipolda Malut. Apel Gelar pasukan berlangsung di lapangan Apel Polda Malut dan dipimpin langsung Kapolda, Irjen pol .Risyapudin Nursin, S.I.K. kemarin (5/5)

Kaporli Jendral pol. Listyon sigit prabowo dalam amanatnya yang disampaikan kapolda Malut mengatakan, Apel Gelar pasukan dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana serta keterlibatan unsur terkait. Mengingat masih dalam situasi pandemi covid-19, keterlibatan pasukan dalam apel kali ini sengaja tidak berlalu besar namun diharapkan sudah mewakili semua unsur yang terlibat dalam operasi sehingga kita dapat menilai kesiapsiagaanya,” jelas kapolda membacakan amanat kaporli.

OPerasi ketupat 2021 akan dilaksankan selama 12 hari, mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 dengan mengedepnkan kegiatan pencegahan didukung deteksi dini dan penegakan hukum dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H> dan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19 sehingga masyarakat dapat merayakan Idul fitri dengan rasa aman dan nyaman.” Dalam pelaksanaa Operasi ketupat 2021, akan melibatkan 90.592 personel polri, 11. 533 personel TNI serta 52.880 personel instansi terkait lainya yang terdiri dari satuan polisi pomang praja, Dinas perhubungan, Dinas kesehatan, pramuka, jasa Raharja,”terangnya.

Personel tersebut akan ditempatkan pada 333 pos penyekatan untuk mengantisipasi masyarakat yang masih nekat melaksanakan perjalanan mudik, 1.536 pos pengamanan untuk melaksankan pengamanan terkait gangguan kamtibmas dan kamseltibcar lantas dan 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan dipusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal bandara, pelabuhan, tempat wisata. kabid Humas polda Maluku utara kombes pol. Adp Rojikan, S.I.K.,M.H, ditemui usai apel Gelar pasukan mengatakan,untuk polda Maluku Utara dan porles jajaran telah siap melaksanakan Operasi ketupat 2021, dengan sandi operasi ketupat Kie Raha 2021 polda Mluku Utara dalam rangka pengamanan hari raya idul fitri 1442 H. “personel polda Maluku Utara yang dilibatkan dalam operasi ini sebanyak 191 personel dan untuk polres jajran sebanyak 535 orang. totalnya 726 personil yang akan dikerahkan.

Semnatara untuk jumlah pos terpadu 10 unit, pos pengamanan 36 unit dan pos pelayanan sejumlah 58, “terang kabidhumas. Diharapkan dengan dilaksanakannya Operasi ketupat Kie Raha 2021 ini, situasi kamtibmas jelang dan pelaksanaan Hari raya Idul fitri 1442 H dapat bejaalan aman dan lancar serta bebas dari covid-19. “kepada seluruh masyarakat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi ajuran pemerintah untuk tidak mudik,”tandasnya.

Sementara itu, hadir daam geral pasukan tersebut perwakilan Gubernur Malut, Dandrem 152/ babullah serta undangan lainnyadenga pasukan apel yang terdiri dari 7 kompi gabungan personel polda Maluku Utara, polres ternate, personel TNI, satpol PP, Basarnas, Dishub dan BPBD. (pol/rul)

MALUT-POST SOFIFI Pembayaran gaji bulan Mei dan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) Maluku Utara (Malut) terancam. pasalnya hingga kini, Dana Alokasi Umum (DAU) pemprov untuk bulan April hingga Mei ditahan pemerintah pusat. Hal ini dapat berdampak pasda molornya pembayaran gaji amaupaun THR. Sikap tegas pemerintah pusat penahan DAU karena pemprov Malut belum melakukan refocusing dan realokasi DAU sebesar 4 persen serta anggaran di luar DAU 8 persen, ” Sejak April lalu DAU belum kita ditransfer, karena pemprov belum menindaklanjuti edaran pemerintah pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran,”ungkap Sekretaris provinsi (sekprov) Malut Samsuddin A. Kadir saat ditemui di kantor gubernur, rabu (5/5).

Selama Pemprov belum melaporkan ke pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran maka, pemerintah pusat tetap menahan DAU, karena itu sekprov mendesak kepada seluruh SKPD untuk segerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk selanjutnya segera lapor di pusat. ” DAU pemprov tahun ini sebesar RPv 1,2Triliun. Dari anggaran itu harus di refocusing sebesar 4 persen untuk diahlikan ke Dana tak Terduga (DTT) guna penaganan covid-19, “terangnya.

Menurut sekprov, rapat dengan seluruh SKPD sudah dilakukan. Dalam rapat itu ditekankan secepatnya melakukan refocusing anggaran kemudian segera dilaporkan ke pusat. “saya berharap SKPD secepat menindaklanjuti edaran pemerintah pusat agar DAU bulan April segera ditransfer, “tandasnya.

Tersendatnya pencairan DAU ini mulai berdampak. Hingga, kamis (6/5) hari ini, pemprov baru membayar gaji pada 12 SKPD dari 32 SKPD yang berada dilingkup pemprov. selain itu, THR juga belum dibayar. Meski begitu, kepala Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad purbaya mengaku belum dibayarnya gaji bukan karena keterlambatan transfer DAU dari pusat, tapi SKPD belum melakukan permintaan, “Dari 32 SKPD baru 12 yang mengajukan permintaan sedangkan 20 SKPD belum, “ujarnya.

Sementara untuk THR akan mulai dibayar pekan depan. “pekan ini kta fokus bayar gaji pokok ASN dulu, sedangkan YHR nanti dibayar pekan depan. Total untuk THR pemprov sebesar RP 30 miliar, “terangnya.

Sedangkan terkait gaji guru honorer yang belum dibayar selama enam bulan, purbaya mengaku, pihaknya masih menunggu pengajuan permintaan dari Dinas Pendidikan. “Tapi saya belum tahu Dinas pendidikan sudah mengajukan atau belum. nanti saya cek lagi, ” pungkasnya. (din/rul)

MALUT-POST TOBELO Pemerintah Kabupaten (pemkab) Halmahera Utara memberlakukan larangan mudik lebaran. Ini dilakukan sebagai uapaya memutus mata rantai penyebaran virus corona (covid-19). “Mudik lebran ini hanya akan menciptakan kerumunan ditengah fokus pemerintah mencegah penyebaran covid yang terjadi saat ini,” kata PJ Bupati Syaifudin Djuba saat memimpin apel pasukan operasi ketupat 2021 di halaman Mapolres Rabu (5/5).

Selain larang mudik ini, pihak kepolisian bersama pemerintah daerah membentuk 5 pos pengamanan yang ditetapkan di kawasan pasar Inpres Tobelo, pos Terminal Wosia, pos Galela, pasar kao dan pos Tetewang. Upacara ini dihadiri ketua DPRD Yulius Dagilaha, Dandim 1508 / Tobelo Letkol Inf I putu Witharsana Eka putra, ketua pengadilan I Gusti Ngurah putu Rama Wijaya, Mewakili Dansatgas Yonarmed 8/ UY Lettu Arm Risky Maulana, Mewakili Danki C 732/Banau Yonif Raider Khusus Letda Inf Arif subekti, Dansubdenpom XVI/1-1 Tobelo Letda Cpm Yudha dan penjabat utama polres.

Sementara apel gelar pasukan di Halmahera Barat yang dipimpin Wakil Bupati Djufri Muhammad itu diikuti 1 Regu koramil Jailolo, 1 Regu sat Sabhara polres, 1 Regu Gabungan staf polres Halbar, 1 Regu sat Lantas, 1 regu Res. Intel polres, 1Regu Dishub, 1 Regu satpol PP dan 1 Regu BPBD. Sementara Wabup saat membacakan amant Kapolri mengatakan tahun ini kita diperhadapkan dengan berbagai permasalahan. bauik covid-19 maupun pengamanan tahapan pilkada. Selain itu, tindakan kriminalitas, aksi terorisme hingga bencana alam.” Operasi ketupat dalam rangka pengamanan idul fitri yang disusun Mabes polri dan tindaklanjuti seluruh jajaran ini telah dipersiapkan. Baik dari perkiraan ancaman,cara bertindak dan penggelaran personel. karena itu, diharapakan bisa diimplementasikan untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, saat ini pemerintah masih terus berjuang menekan laju perkembangan covid-19 dengan berbagai kebijakan anatara lain, penerapan prokes, vaksinasi dan PPKM Mikro yang dinilai cukup afektif,” kita harus bahu membahu bersinegri untuk mencegah penyebaran covid-19,”harapanya.

Orang nomor dua di pemkab Halbar ini mengatakan operasi ketupat ini berlangsung 12 hari terhitung 6 sampai17 Mei 2021 dengan mengedepankan pencegahan, deteksi dini dan penegakan hukum. Hadir dalam kegpabung Kodim 1501/Ternate Mayor Baura. (rid/met/met)

MALUT-POST TIDORE Untuk mengamankan situasi di hari raya Idul fitri, polres kota Tidore kepualauan mendirikan 6 post pengamanan. Enam pos ini tersebar beberapa titik. Diantaranya pelabuhan Feri di Rum, pelabuhan speedboat di Rum, pelabuhan speedboat Goto, pelabuhan speedboat sofifi dan pasar sarimalaha. Demikian di sampaikan kaporles Tikep, AKBP Yohanes jalung siram, rabu (5/5) usai apel gelar pasukan. Disebutkan kapolres, dalam operasi pengamanan, pihaknya menerjunkan 66 personil yang akan disebar ke semua pos. pihak porles juga akan dibantu kodim Tidore, Dinas perhubungan (Dishub) dan Satpol PP. “kami turunkan 66 personel. Nanti dibackup kodim dan pemkot,”aku kapolres. Lanjut kapolres, pengamanan hari raya Idul Fitri berlangsung selama 12 hari ke depan. Terhitung mulai hari ini (rabu kemarin) hingga tanggal 17 Mei. Hal ini di umumkan melalui apel gabungan TNI, porli, Dishub dan satpol PP.

” Jadi pengamana dimulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, “sebutnya. Ia berharap situasi kamtibmas di Tikep tetap aman. Tidak lupa, ia juga meminta masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes). “untuk motori speed dan motor kayu juga harus diutamakan keselamatan penumpang dan tetap patuhi prokes, “pesannya mengingatkan.

Dalam operasi kali ini, pihaknya fokus mencegah adanya pasokan miras ke tikep. kata kapolres, lewat upaya pncegahan, pihaknya terus berkoordinasi dengan para toko agama, tokoh adat hingga tokok masyarakat supaya ikut berperan aktif membasmi peredaran miras. baginya, porli tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. “polri tidak bisa berkerja sendiri. yang bisa mendapatkan situasi terbebas dari miras sehingga berdampak pada gangguan kamtibmas adalah masyarakat,”terangnya.

Dijelaskan Kapolres dalam setiap penindakan terhadap para pelaku, selalu bermula dari laporan masyarakat yang kemudian dilakukan pengembangan. Contoh kasus pengungkapan oknum anggota DPRD bersama rekan-rekannya yang kedapatan membawa miras belum lama ini. “Tidak mungkin kami tahu didalam mobil dada miras kalau bukan informasi dari masyarakat, “ungkapnya.

Maknya peran aktif masyarakat sangat diharapkan. “Kejahatan tindak pidana itu terjadi karena ada niat, kesempatan dan ada pencetusnya,” tandas kapolres. (aby/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Tim satgas penanganan Covid-19 Kota Ternate telah menggelar rapat, terkait mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Rapat yang dipimpin langsung ketua tim Satgas Covid-19 Kota Ternate, M Tauhid Soleman di kantor Wali Kota Ternate, Jumat (30/4) pekan kemarin. Rapat tersebut merupakan tindaklanjut atas surat edaran dari tim satgas pusat nomor 13 tahun 2021 beserta adendumnya, terkait pelarangan mudik lebaran mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Serta tindak lanjut edaran dari tim Satgas Provinsi Maluku Utara (Malut) tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri 1442 dan upaya pengendalian penyebaran covid-19 selama bulan suci ramadhan dalam wilayah provinsi Malut.

Sekretaris tim Satgas Kota Ternate Arif Abdul Gani menjelaskan, berdasarkan edaran dari tim Satgas Provinsi Malut, maka mudik tetap dapat dilakukan antar Kabupaten/kota pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Dengan catatan dilakukan pengawasan prokes secara ketat. Salah satu pertimbangan mudik tetap dilakukan, karena seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Maluku Utara berada pada zonasi kuning.

“Tanggal 6 sampai dengan 17 Mei (Mudik) tetap dapat dilkaukan, namun dengan pengawasan prokes yang ketat,” kata Arif. Perihal rapid test antigen juga tidak diwajbkan bagi pemudik.

Arif menjelaskan, berdasarkan surat edaran, rapid test akan dilakukan jika memang diperlukan. Misalnya, pada suatu tempat terdapat kerumunan maka akan dilakukan rapid test secara acak oleh petugas dilapangan.

“Rapid test secara acak ini untuk mendeteksi apakah virus (Covid-19) ada diantara kerumunan itu atau tidak. Untuk teknis pengawasan prokes dikembalikan ke daerah amsing-masing,” jelas Arif menutup. (tr-01/yun)

MALUT-POST TIDORE Kabar gembira bagi warga Tidore Kepulauan yang sedang berada diluar dan in gin mudik saat lebaran Idul fitri. pro dan kontrak soal l;arangan mudik akhirnya dijawab pemerintah Daerah kota Tikep melalaui dinas perhubungan. Ditegaskan dishub, kota Tikep menerapkan larangan mudik bagi warga yang hendakl pulang kampung jelang Idul fitri nanti. Hal ini ditegaskan langsung oleh kepala Dinas perhubungan (kadishub), Daud Muhammad saat dikonfirmasi kamis (29/4). ” Larangan mudik antara Kabupaten dan kota di Malut tidak berlaku di Tidore. jadi kota tidore tidak terapkan larangan mudik,” tegas Daud.

Bahkan kata dia, para warga yang hendak mudik ke Tikep jelang dan saat lebaran juga tidak diwajibkan memenuhi persyaratan khusus. Mulai dari rapid tes dan antigen. Meski tidak ada larangan mudik, namun warga wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes) covid-19 Mulai dari penggunaan masker, mencuci tangan dan tidak berkerumun. ” jadi tidak ada syarat khusus, ” terangnya.

Selain itu, aturan pembatasan penumpang untuk modal transportasi laut, baik speedboat hingga motor kayu tetap berlaku. sebab lanjut Daud, pengurangan kapasitas penumpang speedboat dan angkutan sepeda motor tetap dilakukan, ” tandasnya.

Kebijakan Pemkotlewat Dishub disambut baik oleh warga kota Tikep, ” Kami sangat apresiasi kebijakan Pemkot. jangan sampai masyarakat dibuat susah karena tidak bisa mudik dan bertemu dengan keluarga. kami juga berharap agar tidak dibebankan biaya karena harus membayar biaya rapid tes ataupun antigen ditengah kondisi ekonomim yang sedang terpuruk, ” hatap tama. (aby/aji)

Sekprov dan Kadishub Tidak Kompak

MALUTPOST.TERNATE – Kebijakan larangan mudik lebaran di wilayah Maluku Utara (Malut), yang sebelumnya diputuskan dalam rapat bersama di Royal Resto, bahwa tidak ada larangan mudik di wilayah Malut dan tanpa syarat apapun.

Itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut, Samsuddin A. Kadir ke Malut Post di sela-sela rapat, Selasa (27/4) lalu. Samsuddin menuturkan dalam wilayah Malut tidak ada larangan mudik, dan dalam surat edaran tidak ada syarat rapid antigen, untuk bepergian antara Kabupaten/Kota. Pemerintah provinsi hanya melakukan pencegahan, jika ada tumpukan orang di satu tempat. Karena pemerintah ingin menerapkan protokol kesehatan (Prokes) pengurangan jumlah penumpang 50 persen. “Larangan hanya diberlakukan antarprovinsi. Intinya wilayah Malut aman,” ujarnya.

Namun hal itu berbeda dengan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Malut, Armyn Zakaria. Dia mengatakan mudik antar kabupaten/kota tidak ada larangan, hanya saja setiap orang yang bepergian mulai tanggal 6-17 Mei, wajib pakai rapid Antigen sebagai syarat perjalanan. Ketika ditanya soal pernyataan Sekprov sebelumnya soal mudik tanpa syarat, dia membantah. Dia menyatakan bahwa dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021, Sudah mengatur rapid antigen dan surat dari gugus tugas sebagai syarat perjalanan antar kabupaten/kota.

“Kita ikuti SE jadi semua wajib rapid antigen,” ujarnya. Penerapan kebijakan ini untuk memastikan orang yang bepergian di wilayah Malut bebas Covid-19. Selain itu mencegah peningkatan jumlah Covid-19 di Malut, jangan sampai seperti di India yang angka Covid-19 meningkat secara signifikan. Dia juga menuturkan pemerintah berkewajiban melindungi Masyarakat, sehingga tidak bisa ikut keinginan sebagian orang. Karena, ketika terjadi peningkatan jumlah penyebaran Covid-19, yang disalahkan justru pemerintah.

Armyn juga menegaskan mudik lokal tidak ada larangan tapi antarprovinsi dilarang. Walau tidak ada larangan tapi jika ada pemerintah di kabupaten/kota, yang menerapkan larangan maka dibolehkan. (cr-02/onk)

MALUT-POST TIDORE Aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus PNS bakal menerima tunjangan hari raya (THR). pembayaran THR rencananya akan cair jelang lebaran idul fitri. berbeda dengan honorer derah (honda) yang justru tidak dapat THR. berdasarkan data yang diterima, jumlah honda tahun 2019 hingga tahun 2020 yang ditanggulangi pemerintah daerah kota tikep berjumlah 552 orang. ratusan honda ini bakal gigi jari. pasalnya, pembayaran YHR tidak berlaku bagi honda. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota tikep, mansyur saat dikonfirmasi selasa (27/4) mengatakan, pembayaran THR hanya berlaku hanya PNS. makanya tenaga honorer tidak terima THR

” PNS terima THR melewati gaji 14. kalau honorer tidak ada THR,” aku mansyur. dia mengaku, kebijakan pembayaran THR bagi tenaga honda dikembalikan keorganisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

Sedangkan pembayaran THR untuk 18 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih menunggu peraturan menteri keuangan (PMK). ” untuk PPPK ini nanti diberikan,” tambahnya. ditegaskan mansyur, pembayaran THR bagi PNS akan dilakukan jelang idul fitri. ” dekat lebaran baru cair,” tandasnya. (aby/aji)