Konflik harimau Sumatera dengan manusia kembali terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, sedikitnya 11 hewan ternak milik warga diterkam harimau Sumatera. Permintaan warga untuk translokasi harimau Sumatera itu pun mencuat. Namun, apakah translokasi menjadi kunci untuk mengakhiri konflik harimau dengan manusia di kawasan tersebut?

Berdasarkan catatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut, telah terjadi konflik harimau Sumatera dengan manusia di Kabupaten Langkat, tepatnya di Kecamatan Besitang dan Bahorok sebanyak lima kali sejak Desember 2020 hingga saat ini. Akibatnya, belasan hewan ternak seperti sapi milik masyarakat dimangsa harimau Sumatera. Kepala BBKSDA Sumut, Hotmauli Sianturi mengatakan atas kejadian itu masyarakat mendesak agar harimau tersebut ditranslokasi atau dipindahkan ke kawasan lain.

BBKSDA Sumut pun memasang dua kandang jebak untuk menangkap harimau Sumatera yang nantinya akan ditranslokasi.

“Kemarin situasi sempat memanas ada nada ancaman dari masyarakat kalau tidak ditranslokasi akan meracuni harimau. Kami tetap berpikir untuk keselamatan harimau juga, jadi untuk saat ini karena situasinya sedikit memanas terpaksa opsinya ditranslokasi,” katanya saat ditemui VOA di Medan, Senin (11/1).

Lanjut Hotmauli, dalam melakukan translokasi harimau ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya kondisi harimau Sumatera harus benar-benar dalam keadaan sehat.

“Rencana kami sepanjang harimaunya sehat begitu dapat akan ditranslokasi dan dilepasliarkan ke kawasan TNGL,” ujarnya.

Perilaku Masyarakat Berubah, Konflik Tak Terhindarkan

Konflik harimau Sumatera dengan manusia di kawasan itu mulanya terjadi pada saat ada perubahan perilaku masyarakat setempat. Awalnya masyarakat hanya berkebun. Namun, lambat laun beternak menjadi pola baru masyarakat untuk mendongkrak perekonomian selain berkebun.

Sayangnya, kawasan yang dijadikan masyarakat untuk melepas hewan ternaknya merupakan area jelajah dari harimau Sumatera. Kawasan itu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang diketahui merupakan habitat dari harimau Sumatera.

Hewan ternak milik warga yang dimangsa harimau Sumatera di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumut, Senin 11 Januari 2021. (Courtesy: BBKSDA Sumut).

Hewan ternak milik warga yang dimangsa harimau Sumatera di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumut, Senin 11 Januari 2021. (Courtesy: BBKSDA Sumut).

Hotmauli menjelaskan, selama ini masyarakat memelihara hewan ternak namun tidak memiliki kandang. Hewan-hewan ternak itu dibiarkan begitu saja dilepas di kawasan hutan yang merupakan wilayah jelajah dari harimau Sumatera.

“Dulu tidak terjadi di sana walaupun itu (hutan) telah terkonversi menjadi kebun sawit atau karet. Tapi tidak terjadi konflik karena masyarakat belum beternak. Sekarang masyarakat ada ternak sapi dan celakanya ternak sapi ini tidak pakai kandang. Sekarang lagi marak punya ternak sapi tapi dibiarkan saja di kawasan itu bahkan ada yang diikat di pohon sawit. Nah, harimau malam-malam dia akan mencari mangsa atau berburu, dilihat ada mangsa ya diterkam,” jelasnya.

Translokasi Jadi Solusi?

Translokasi mungkin menjadi pilihan sementara guna mencegah terjadinya konflik harimau Sumatera dengan manusia. Namun, konflik itu masih akan terus terjadi apabila masyarakat tidak mengubah pola dalam memelihara hewan ternaknya. Masyarakat pun diminta untuk tak lagi melepas begitu saja hewan ternaknya di kawasan hutan penyangga dari TNGL.

“Sepanjang mereka tetap beternak dan tidak dikandangi ini akan terus berulang terjadi. Kalau pun ingin beternak jangan terlalu masuk ke dalam hutan dan harus ada kandang. Sekarang karena lagi marak harimau turun jangan beraktivitas terlalu pagi atau sore dan usahakan berkelompok jangan sendiri.

Kalau ada tanda-tanda harimau jangan bertindak sendiri, hubungi BBKSDA Sumut supaya tepat penanganannya,” ucap Hotmauli.

Sementara, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut, Doni Latuparisa mengatakan translokasi harimau Sumatera merupakan pilihan tepat karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan satwa itu sendiri.

“Tapi di samping itu juga perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan translokasi perlu diidentifikasi penyebab dari akar permasalahan konflik satwa dengan manusia,” katanya saat dihubungi VOA.

Meski kawasan yang dijadikan masyarakat untuk melepas hewan-hewan ternak merupakan wilayah jelajah harimau. Namun menurut Doni, perlu diketahui faktor penyebab harimau Sumatera itu turun mendekati kawasan masyarakat.

Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Kabupaten Langkat, Sumut, yang tertangkap kamera pengintai sedang memangsa hewan ternak milik warga, Jumat 25 Desember 2020. (Courtesy: BBKSDA Sumut).

Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Kabupaten Langkat, Sumut, yang tertangkap kamera pengintai sedang memangsa hewan ternak milik warga, Jumat 25 Desember 2020. (Courtesy: BBKSDA Sumut).

“Bukan salah masyarakat ketika melepas hewan ternak di dalam kawasan hutan tapi justru karena ini anomali. Ada kerusakan hutan di hulu yang perlu diinvestigasi lebih dalam dan kami sedang melakukan itu. Kami sedang akan melakukan investigasi lebih dalam penyebab dari kerusakan di hulu hutan yang membuat satwa turun ke wilayah masyarakat,” ungkapnya.

Aktivis satwa dan lingkungan, Manohara Odelia Pinot mengatakan kepada VOA, dalam kasus yang tepat translokasi dapat sangat membantu. Ia mencontohkan dalam sebuah studi kasus seperti translokasi serigala dari Kanada ke Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Translokasi mampu menyelamatkan satwa ketika berada dalam keadaan terancam.

Namun, pada saat dilakukan translokasi juga harus memperhatikan habitat baru yang aman dan tidak mengancam keberlangsungan hidup satwa.

“Sebagai manusia kita harus berhati-hati ketika memperkenalkan spesies (ke habitat baru) tidak merusak flora dan fauna lokal atau berbahaya bagi hewan itu sendiri,” ucap Manohara. [aa/em]

MALUTPOST.TERNATE – Wailangan Beach Clean Up, adalah gerakan sosial yang di gagas pemuda kelurahan Takome. Gagasan ini dalam rangka menjaga laut dan bibir pantai agar tetap bersih dari kotoran sampah yang dihasilkan masyarakat maupun dibawa arus maupun ombak. Wailangan Beach Clean Up, yang dipusatkan dipantai Wailangan dan Takome ini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Karang Taruna Takoem, BKM Takome, Dimpa Fakultas Tekhnik UMMU, IAGI Maluku Utara, GENPI Maluku Utara, HPI Maluku Utara, dan Komunitas Vespa Seho, Dispar Kota Ternate dan Laboraterium Geologi. Dalam kegiatannya, mereka melakukan bersih-bersih sampah disepanjang bibir pantai Kelurahan Takome.

“Kami mengapresiasi gerakan sosial yang melibatkan berbagai elemen ini. Gerakan seperti, jika digalakkan terus menerus maka lingkungan pantai kita akan terjaga bersih,” kata Kepala DLH Tony Sahrudin Ponto, disela kegiatan pembersihan pantai. Tony menyampaikan, pantai adalah identitas Ternate sebagai Kota Kepulauan atau kota mungil yang dikelilingi air laut. Di setiap pesisir pantai ada penghuninya. Identitas ini perlu dijaga, salah satunya kepedulian warga terhadap masalah sampah.

“Kita berharap, kegiatan Wailangan Beach Clean Up, tidak sekali ini saja. Tapi terus berjalan dan merangkul semua lapisan masyarakat,” harap Tony. Selain kegiatan pembersihan pantai, juga dilakukan penanaman dan peremajaan pohon di bibir pantai. DLH kota Ternate juga di kesempatan itu, menyerahkan kantong sampah sebagai alat penampung sampah. “Setelah ini, direncanakan akan dilaksanakan pembersihan sekali lagi di Tolire Kecil dan berkelanjutan seperti di Kastela dan lain sebagainya,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Setelah ditutup pengoperasiannya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, pusat kuliner Bacamu hari ini kembali beroperasi. Beroperasinya Bacamu ini, setelah proses administrasi syarat izin tingkat Kelurahan telah tuntas dan didaftarkan ke Sistem Perizinan Satu Pintu (Sintap).

Kepala DLH Kota Ternate, Tony Sahrudin Ponto mengatakan, setelah syarat administrasi berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) di Kelurahan telah terbit, maka izin bisa berproses sesuai jenjang. Sebab yang menjadi hambatan selama empat bulan, adalah SKU dari lurah Takoma. Untuk bisa menerbitkan SKU, warga sekitar harus bersedia mendatangani surat tidak keberatan.

“Kami mengenali pokok masalahnya dan langsung mengambil langkah. Yang paling krusial adalah bau limbah, maka didatangkan mobil tinja untuk menyedot. Kemudian, membuat surat pernyataan jaminan memenuhi semua tuntutan warga. Dengan begitu, warga tidak lagi punya alasan untuk tidak setuju,” jelasnya.

Setelah resmi didaftarkan ke Sintap, lanjut Tony, pihaknya menyetujui untuk beroperasi kembali. Kendati begitu, operasi ini belum menggugurkan surat keputusan penutupan dengan batas waktu 14 hari. Karena itu, pihak pengelola kata dia, segera mempercepat usulan syarat izin lingkungan.

Setelah didaftarkan ke Sintap dan dinyatakan lengkap berkasnya, langsung dibawa ke PUPR untuk disidangkan dengan kelompok kerja dan dikeluarkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang (IPL). Setelah proses di dua instansi ini tuntas, barulah disampaikan ke DLH untuk proses izin lingkungan.

“Kalau administrasnya sudah masuk ke DLH. Barulah Surat Keputusan Penutupan Paksa gugur. Namun jika proses di Sintap dan PUPR tidak selesai sampai melewati batas waktu 14 hari. Maka langkah tegas DLH adalah dibekukan secara permanen, dan langsung di-police line,” terangnya.

Tony mengaskan, jika mengikuti ketentuan, belum bisa diizinkan beroperasi. Namun karena ini adalah jenis usaha yang menampung puluhan UKM, maka perlu ada langkah alternatif penyelamatan. Jika tidak, maka pelanggan 31 lapak akan lari dan terpaksa mereka harus memulai ulang kegiatan dari awal.

“Setelah membersihkan bak penampung, kami juga meminta pengelola melakukan penyemprotan untuk menghilangkan bau. Itu juga telah dilakukan, sehingga hari ini sudah langsung beroperasi, sambil mengurus izin,” sebutnya.

Selama pengoperasian sementara ini, pengelola juga setiap dua minggu harus menyedo limbah dalam bak penampung. Karena untuk membangun Ipal, butuh waktu. Karena harus dibahas dalam dokumen UKL UPL. “Tidak hanya Ipal untuk pengelolaan limbah, tapi juga tingkat kebisingan. Akan diatur, termasuk parkir dan asap yang dihasilkan. Semuanya akan termuat dalam dokumen UKL-UPL,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Setelah melakukan penutupan pusat kuliner Bacamu, Pemerintah langsung mengambil langkah dengan meminta pihak pengelola membuka tempat penampungan limbah. Ternyata bak penampung yang telah ditutup itu penuh. Limbah minyak goreng, sisa makanan dan hasil cucian detergen bercampur aduk, dan menimbulkan bau busuk.

Bak penampung yang berukuran sekitar dua meter lebih itu, hanya berfungsi menampung tanpa ada proses pengolahan. Sehingga jika air limbah dialirkan keluar, sudah pasti menimbulkan bau menyengat. Melihat kondisi ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) langsung berkolaborasi dengan dinas PUPR melakukan tindakan.

Tim tata ruang PUPR mendatangkan mobil tinja, menyedot semua limbah tersebut. Kepala bidang lingkungan DLH, Nasrun Andili mengatakan, setelah bak penampungan ini disedot. Sudah bisa dimafaatkan kembali, sambil membuat Ipal yang layak sesuai rekomendasi pembahasan UKL-UPL. Selain itu, bau yang menjadi keluhan warga sekitar sudah teratasi. Namun hanya berlaku sementara, sehingga harus mempercepat proses pembangunan Ipal.

Selain membantu menyedot limbah, DLH juga menempuh langkah alternatif kepada pengelola. Yakni, memfasilitasi pengelola membuat pernyataan, yang menerangkan kesediaan memenuhi semua yang menjadi tuntutan warga. “Surat pernyataan itu mengetahui langsung kepada Dinas DLH sebagai jaminan ke warga. Ini langkah alternatif yang di ambil, meski tidak diatur dalam regulasi. Namun tidak juga menyalahi ketentuan. Sasarannya agar mempercepat proses izin. Karena izin tidak akan bisa diproses, tanpa persetujuan warga sebagai lampiran SKU yang dikeluarkan” jelasnya.

Dengan beberapa langkah ini, warga tidak bisa lagi beralasan, untuk tidak setuju Bacamu beroperasi. Sekarang tinggal peran perusahaan untuk meminta tanda tangan tiga warga yang keberatan. Jika sudah ada, maka proses akan dipercepat. Apalagi, informasi dari pihak pengelola, semua administrasi sudah lengkap, hanya terkendala pada SKU.

“Kami juga sudah koordinasi dengan Sintap dan tim Tata Ruang PUPR. Jika SKU sudah ada dan didaftarkan ke Sintap, akan langsung diproses. Dan tim tata ruang langsung turun melakukan kajian lapangan,” tambahnya.

Nasrun menambahkan, jika proses itu lebih dipercepat oleh pihak pengelola Bacamu, maka surat keputusan penutupan sementara dari kepala dinas DLH, dengan sendirinya gugur. Kemudian, Bacamu kembali membuka kegiatan operasional.

“Jadi setelah ditutup, DLH dan dinas terkait mengambil langkah solusi. Alhamdulilah, pihak pengelola Bacamu juga berperan aktif, sehingga ada progress. Kita berharap dalam satu-dua hari kedepan, pusat kuliner ini sudah bisa dibuka. 31 UKM di dalam Bacamu ini, tidak bisa dibiarkan vakum lama. Karena akan berpengaruh terhadap pelanggan,” tukasnya. (udy/yun).

Ada istilah yang terus dipopulerkan untuk kejahatan lingkungan hidup, yaitu ekosida atau ecoside. Penamaan secara khusus itu penting, untuk memberi tekanan bahwa perusakan lingkungan adalah sebuah kejahatan. Namun, menurut Kepala Desk Politik, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Khalisah Khalid, itu bukan kampanye yang mudah.

“Memang kita dihadapkan pada kenyataan sulit, untuk membawa kejahatan ekosida masuk menjadi wacana publik atau wacana yang ada di pengambil kebijakan. Kita sudah memproduksi gagasan ini sejak 2004 kemudian 2005 menerbitan bukunya,” kata Khalisah.

Kepala Desk Politik,Walhi Nasional, Khalisah Khalid. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Kepala Desk Politik, Walhi Nasional, Khalisah Khalid. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Khalisah menyampaikan itu dalam paparan hasil riset Kejahatan Lingkungan Hidup (Ekosida) di Mata Publik. Acara diselenggarakan Walhi Kalimantan Tengah, Rabu (30/12) sore. Dia mengatakan, kejahatan sektor lingkungan, yang menyebabkan kerusakan luar biasa, telah terjadi selama bertahun-tahun di Indonesia. Kalimantan Tengah menjadi daerah yang bisa dijadikan contoh, bagaimana kebakaran hutan dan lahan terjadi sejak 1997 dan terus berulang, dengan dampak luar biasa dan tidak bisa dipulihkan.

Kampanye Lingkungan Dunia

Ekosida adalah prakarsa internasional. Setelah PBB menyepakati Statuta Roma pada 17 Juli 1998, yang memungkinkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengadili kejahatan kemanusiaan dan mencabut kekebalan hukum. Ada empat kejahatan yang ditangani ICC, yaitu kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi. Pada 2011, Polly Higgins, seorang pengacara dari Inggris menginisiasi amandemen Statuta Roma. Dia ingin ekosida menjadi kejahatan yang bisa dibawa ke ICC. Namun, upaya itu belum berhasil hingga saat ini dan Higgins meninggal pada 2019.

Khalisa mengatakan, ICC sebenarnya memberi respon dan mengajak masyarakat global untuk memberikan perhatian serius kepada konfik agraria dan kejahatan lingkungan. Karena itulah, kampanye mengenai ekosida menjadi penting, khususnya di Indonesia, yang selama ini digawangi Walhi.

Lapindo Sidoarjo. (Foto: VOA/Petrus Riski)

Lapindo Sidoarjo. (Foto: VOA/Petrus Riski)

Walhi, yang mengkampanyekan ekosida sejak 2005, memperjuangkan penerapannya pertama kali dalam kasus Lumpur Lapindo.

“Sayangnya, kasus Lumpur Lapindo diputuskan dalam paripurna Komnas HAM bukan sebagai pelanggaran berat HAM, karena tidak ditemukan terminologi kejahatan ekosida dalam UU 26 tahun 2000, tentang Pengadilan HAM. Jadi, kita terbentur hukum yang formalistik,” tambah Khalisa.

Walhi sebenarnya berharap ada terobosan hukum yang diambil ketika itu, yang tujuannya memberikan keadlan bagi korban dan lingkungan. Namun, karena ekosida tidak menjadi perhatian, bahkan sampai saat ini, terobosan hukum semacam itu tidak pernah diambil.

Untuk menekan pemerintah dalam isu ini, Walhi melakukan riset kepada 1.000 responden di tujuh provinsi, seputar pemahaman mereka terkait ekosida. Hasilnya, lebih 85 persen reponden berumur 16-25 tahun sudah mengetahui, bahwa persoalan lingkungan hidup adalah persoalan struktural dan melibatkan korporasi sebagai kekuatan besarnya. Mereka juga tahu, bahwa ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dan kemudahan izin yang diberikan.

Responden juga memahami bahwa hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia. Sebagian besar responden juga menilai, kejahatan lingkungan adalah pelanggaran berat HAM.

“Bahkan yang sudah tahu tentang ekosida itu angkanya lumayan besar, di atas 50 persen. Sebagai sebuah diskursus baru, mengenal kata ekosida saja itu sudah cukup sangat, meskipun perlu didalami lebih lanjut, sejauh mana pemahamannya,” lanjut Khalisa.

Libatkan Anak Muda Pedalaman

Aktivis Save Our Borneo lPinarsita Juliana. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Aktivis Save Our Borneo lPinarsita Juliana. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Aktivis lingkungan Pinarsita Juliana dari Save Our Borneo menyebut, pemahaman mengenai ekosida juga perlu bagi anak muda di kawasan pedalaman. Banyak aktivitas terkait lingkungan yang mulai diakrabi anak muda perkotaan, tetapi di pedesaan atau bahkan pedalaman, seperti Kalimantan Tengah, kampanye perlu lebih difokuskan. Juliana mengusulkan riset-riset terkait kejahatan lingkungan untuk lebih besar melibatkan anak muda pedalaman.

Sebagai aktivis yang terlibat dalam aksi advokasi di Kalimantan, Jualiana mengaku bisa memahami ekosida sebagai sesuatu yang tidak jauh dari genosida. Apalagi, dia dan banyak aktivis lain saat ini sedang melakukan advokasi untuk masyarakat adat Dayak di Kinipan, Kalimantan Tengah.

“Apa yang sedang terjadi di Kinipan saat ini adalah ekosida dalam bentuk deforestasi. Ketika ruang hidup mereka hilang, sumber daya alam mereka juga hampir habis, karena eksploitasi dari perkebunan kelapa sawit, yang mana ekosida ini, deforestasi ini, ujung-ujungnya bisa jadi kepunahan juga terhadap masyarakat adat Dayak Kinipan,” kata Juliana.

Pembakaran hutan di dekat perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, dekat Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Reuters).

Pembakaran hutan di dekat perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, dekat Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Reuters).

Juliana juga mengusulkan, wacana ekosida kini tidak lagi fokus dimasukkan dalam kebijakan pemerintah, tetapi masuk lebih dini melalui kurikulum sekolah.

“Sampai saat ini belum ada kurikulum di Indonesia yang berbasis lingkungan. Padahal masalah yang selalu kita hadapi selalu berkaian dengan lingkungan,” ujarnya.

Indikasi Korporasi Pelaku Ekosida

Akademisi hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Mariaty A Niun menilai perlu adanya kejelasan soal korporasi terkait tindak ekosida itu sendiri. Sebuah rumusan diperlukan, untuk menentukan korporasi semacam apa yang telah melakukan ekosida. Riset selanjutnya dalam tema ini, perlu memperhatikan hal itu, terutama jika ingin ekosida masuk dalam ranah hukum.

“Apakah semua korporasi itu kemudian menjadi pelaku kejahatan ekosida? Ketika kita lihat judul penelitiannya, kan pertanyaannya, berarti korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan dan bisa jadi itu masuk dalam ekosida. Tetapi kemudian, korporasi yang seperti apa?” tanya Mariaty.

Karena itulah, dalam wacana ekosida ini, Mariaty memandang perlu ditetapkannya sebuah indikator.

“Kita mungkin tidak bisa mengkategorikan semua korporasi sebagai pelaku, ketika kita tidak mempunyai indikator,” tegasnya.

Melihat respon anak muda dalam riset Walhi, Mariaty juga memandang penting kampanye ekosida ke depan lebih banyak dilakukan di media sosial. [ns/ab]