Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyerukan sinergi antar instansi pemerintah dalam mencegah dan melawan bibit radikalisme. Hal itu diungkap Mahfud terkait dengan fenomena di Indonesia belakangan ini, termasuk sebuah temuan yang mengejutkan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu memperoleh foto-foto mengenai pelatihan sekelompok pemuda untuk melakukan teror terhadap orang penting atau VVIP (very very important person). Namun, Mahfud tidak menjelaskan dengan gamblang lokasi latihan dan organisasi yang melatih para pemuda tersebut.

“Radikalisme sedang ada di tingkat kita, yang kalau diberi tingkat, ada tiga. Satu intoleran yang tidak suka dengan orang yang berbeda. Kedua dalam bentuk teror,” jelas Mahfud dalam acara “Penyerahan Hasil Evaluasi & Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa” yang disiarkan daring pada Kamis (17/12).

Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan soal Benny Wenda di Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020. (Foto: VOA/Sasmito)

Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan soal Benny Wenda di Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020. (Foto: VOA/Sasmito)

Mahfud menambahkan radikalisme juga dapat berbentuk wacana yang juga masuk ke dalam tubuh kementerian dan lembaga pemerintah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, informasi tentang masuknya wacana radikalisme di pemerintahan bersumber dari laporan masyarakat. Karena itu, ia meminta kementerian dan lembaga berbagi peran dalam mencegah radikalisme di internal pemerintah dan masyarakat.

Pembagian peran dalam tubuh pemerintah bisa dilakukan dengan membagi tugas antar instansi negara. Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan polisi adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan teroris, sementara Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menjadi pihak yang menjaga teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Pendidikan dan Budaya, serta Kementerian Agama akan menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga ideologi Pancasila.

Dua aktivis mahasiswa memegang spanduk saat demonstrasi damai di Jakarta, 22 September 2000. (Foto: AFP/Oka Budhi)

Dua aktivis mahasiswa memegang spanduk saat demonstrasi damai di Jakarta, 22 September 2000. (Foto: AFP/Oka Budhi)

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan penargetan kelompok muda untuk direkrut sebagai teroris sudah lama dilakukan oleh semua kelompok teroris. Namun, ia menduga kelompok teroris yang melatih pemuda untuk melakukan teror terhadap orang penting di Indonesia merupakan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang berafiliasi dengan al-Qaeda.

Ia beralasan kelompok ini memiliki sistem rekrutmen dan pelatihan yang rapi, serta tersembunyi dibandingkan dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang bertindak sporadis.

“JAD tidak serapi itu dan dia mudah sekali dideteksi seharusnya. Jadi kalau lihat karakteristik dan afiliasi, jika pelatihan itu di Indonesia, kemungkinan besar adalah JI,” jelas Stanislaus Riyanta kepada VOA, Jumat (18/12).

Riyanta menjelaskan jaringan JI terlihat sedang tertidur setelah kematian gembong al-Qaeda Osama Bin Laden dan dr Azhari. Namun, kata dia, berdasarkan penelitian RAND Corporation, setidaknya ada 3.000 orang Indonesia yang menjadi alumni al-Qaeda. Para alumni ini berpotensi melakukan konsolidasi kembali dan merekrut kader-kader baru.

Menurutnya, mobilitas jaringan JI di Indonesia juga cukup tinggi dan sebagian besar memiliki daerah pengumpan. Semisal untuk daerah target Jakarta, maka daerah pengumpannya berasal dari wilayah Bekasi, Bogor dan Tangerang.

“Beberapa data pernah terjadi pelatihan-pelatihan dari kelompok-kelompok teroris di Gunung Salak Bogor. Tidak menutup kemungkinan juga Gunung Lawu, Jawa Tengah, yang pernah menjadi tempat latihan,” tambahnya.

Petugas polisi berjaga di luar rumah tersangka militan setelah polisi antiteror dari unit Densus 88 di Serpong, Tangerang Selatan, 21 Desember 2016. (Foto: Antara/Fakhri Hermansyah via REUTERS)

Petugas polisi berjaga di luar rumah tersangka militan setelah polisi antiteror dari unit Densus 88 di Serpong, Tangerang Selatan, 21 Desember 2016. (Foto: Antara/Fakhri Hermansyah via REUTERS)

Sedangkan terkait target VVIP, Riyanta menduga orang penting yang dimaksud oleh kelompok teroris itu adalah merupakan pejabat pemerintah yang dianggap melemahkan gerakan mereka, seperti pejabat Kemenko Polhukam. Namun, kata dia, kelompok teroris ini biasanya membagi target menjadi tiga bagian, yaitu target reguler, alternatif dan darurat atau emergency. Karena itu, mereka akan mencari target alternatif atau lainnya jika targetnya reguler atau utamanya, seperti pejabat pemerintah atau apparat, tidak terpenuhi.

Polri: Ada 6.000 Anggota JI di Indonesia

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan saat ini ada sekitar 6.000 anggota JI yang masih aktif di Indonesia. Menurut Argo, jumlah tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap 23 terduga teroris yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sepanjang November-Desember 2020.

“Data dari penjelasan beberapa tersangka, sekitar 6.000 sel jaringan JI masih aktif. Ini menjadi perhatian bagi kita sekalian,” ujar Argo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/12).

Argo menambahkan 23 terduga teroris tersebut ditangkap di sejumlah wilayah, antara lain Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pringsewu dan Palembang. Para terduga teroris ini telah dibawa ke Mabes Polri di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Dua di antaranya yang ditangkap merupakan petinggi JI, yaitu Upik Lawanga dan Zulkarnain. Kedua petinggi JI ini memiliki keahlian dalam merakit bom dan senjata. Adapun target operasi kelompok ini tidak hanya di Indonesia, melainkan juga Malaysia dan Australia.

Lebih lanjut ia mengatakan, kelompok JI memiliki tiga sumber pendanaan, yaitu dana kotak amal, yayasan dan iuran anggota sebesar lima persen. Sebagian dari anggota JI bekerja sebagai penjual makanan, seperti bebek dan pisang. Hasil dari iuran anggota tersebut kemudian disalurkan untuk membantu bagi anggota mereka yang belum bekerja. [sm/ah]