MALUTPOST-TIDORE. Aktivitas belajar mengajar di Kota Tidore Kepulauan yang mulai dibuka kembali ditengah pandemi covid-19 disesuaikan dengan Standar Operasional (SOP) dan Prokes di sekolah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Ismail Dokumalamo Senin (23/11).

Dikatakan Ismail, SOP yang diterapkan sesuai dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi di semua sekolah setelah pemberlakuan masa transisi menuju kenormalan baru. Dia mengatakan, imbauan Kemendikbud tidak bersifat wajib. “Jadi imbauan 2021 mulai tatap muka itu sementara disosialisasikan. Semua tergantung kesepakatan bersama antara sekolah, yayasan serta pihak orang tua,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya masih menunggu hasil kesepakatan dari tiga pihak terkait. “Jadi kalau orang tua tidak sepakat maka tidak bisa dipaksakan karena ini sifatnya tidak memaksa. Intinya sosialisasi yang sementara dilakukan tergantung kesepakatan,” tegasnya.

Aktifitas belajar mengajar yang mulai dibuka kembali juga mendapat tanggapan serius dari Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), dr. Abdullah Maradjabessy. Dia menjelaskan, status sekolah dalam metode pembelajaran sesuai SOP, dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan kesepakatan orangtua. “Nanti kita lihat, apakah orangtua bersedia atau tidak dengan pemberlakuan tatap muka secara normal di 2021,” ungkap Abdullah.

Sebab kata Abdullah, untuk saat ini, Tikep sudah memasuki status dengan zona orange. “Artinya masih berstatus waspada untuk covid-19, Jadi jangan mengira status covid-19 sudah menurun,” tegasnya.

Sehingga dalam kesempatan ini, ia menghimbau agar aktivitas belajar mengajar tetap mengikuti Protokol Kesehatan (Prokes) di sekolah. “Yang paling penting siapkan hingga cuci tangan untuk anak. Protokol Kesehatan sangat penting dipatuhi,” imbaunya menutup. (mg-06/aji)

MALUTPOST-TERNATE. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate Kifli Sahlan memastikan akan memproses salah satu stafnya, yang disebutkan kepala BKPSDM Kota Ternate, Junus Yau, sebagai oknum yang telah melakukan intimidasi terhadap pegawai Pemkot di bagian BPKAD Kota Ternate.

Karena itu Kifli meminta pegawai yang mengaku diintimidasi oleh oknum staf Bawaslu berinisial ZU, agar membuat laporan hukum ke lembaga penegak hukum atau langsung ke Bawaslu “Kami persilahkan pegawai laporkan,” pintanya. Kendati begitu, Kifli mengatakan, Penelusuran dilakukan staf Bawaslu merupakan prosedur yang diperintahkan undang-undang, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan.

Sementara kasus yang ditelusuri adalah tindak lanjut dugaan pelanggaran sebagaimana yang telah diberitakan media, dengan menyebut nama kepala BPKSDM, Junus Yau. “Karena itu, silahkan yang bersangkutan merasa diintimidasi, segera laporkan, biar jelas. Kami akan proses staf kami, dan kalaupun terbukti maka staf kami akan diberikan sanksi tegas,” tandasnya.

“Tapi kalau staf kami tidak terbukti, maka kami akan menempuh jalur hukum. Karena ini soal citra lembaga Bawaslu Kota Ternate,” tegasnya mengakhiri. (udy/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Enam bulan sudah, Abdul Gani Hatari ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana koperasi senilai Rp 3,7 miliar. Namun sampai saat ini, status hukum Hatari belum juga ada kepastian. Begitu juga posisinya sebagai Direktur PDAM belum juga diganti.

Kondisi ini membuat Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara. Mereka melakukan aksi demonstrasi, mendesak Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman segera mencopot Abdul Gani Hatari dari Dirut PDAM. Massa aksi kurang lebih 20 orang ini, menggunakan truk dan sound system, dengan sasaran aksi di kantor PDAM dan Kantor Wali Kota.

Koordinator aksi Kartono Halek dalam orasinya, mendesak ketua DPRD agar memanggil Wali Kota guna mempertanyakan komitmen atas janjinya, terkait evaluasi dan pergantian Dirut PDAM. Selain desakan pemanggilan Dirut, GPM juga meminta pihak kepolisian untuk serius memproses kasus dugaan korupsi yang dilakukan Hatari.

“Dari hasil teman BPKP sebesar Rp. 3,7 Miliar yang bersumber dari simpan pinjam pegawai PDAM, harus di proses secara hukum. Karena Abdul Gani Hatari diduga melakukan tindak pidana penggelapan, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka,” beber Hartono.

Hartono mengatakan, ada yang mengganjal dalam kasus Dirut PDAM ini. Dimana prosesnya di kepolisian terlambat, akibat posisinya sebagai Dirut masih dipertahankan Wali Kota. “Pada bulan Oktober 2020, Burhan Abdurrahman berjanji di hadapan Anggota DPRD Kota Ternate akan mengevaluasi serta mencopot Abdul Gani Hatari, tapi hingga saat ini tidak dilakukan. Apa keistimewaan Gani Hatari?,” tandasnya mempertanyakan.

Terpisah, Direktur PDAM Abdul Gani Hatari, saat dikonfirmasi mengaku, tidak masalah didemo. Karena itu menjadi Hak masyarakat. Lagian kata Hatari, dana Koperasi sebesar Rp3,7 miliar, yang diduga digelapkan tersebut tidak benar dan hanya fitnah. “Itu terkait pergantian jabatan Direktur PDAM kemarin, sehingga mantan Dirut yang memfitnah. Karena itu saya juga lapor balik siapa yang melaporkan kasus itu. Entah mantan Dirut atau siapa yang melaporkan tersebut,” tandasnya.

Sementara desakan pergantian, Gani mengaku, tidak masalah jika dirinya diganti. Menurutnya, karena itu hak prerogratif Wali Kota. “Kapan saja diganti silahkan saja, bagi saya tidak masalah,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Beberapa pegawai di internal BPKAD, mengaku mendapat intimidasi dari salah satu staf di internal Bawaslu Kota Ternate, berinisial ZU.

Para pegawai BPKAD ini mengaku, mereka ditelepon ZU dan meminta mereka memberikan keterangan secara jujur, terkait seputar pemanggilan Kepala BPKAD Junus Yau di ruang kerjanya.

Atas tindakan ZU ini, sebanyak tiga pegawai BPKAD merasa tersinggung. Karena ZU dianggap melakukan intimidasi atas nama Bawaslu, dengan memaksa agar ketiga pegawai membuat pengakuan. Kepala BPKAD Junus Yau, membenarkan perbuatan yang dilakukan ZU tersebut. Junus mengatakan, jika Bawaslu mencurigai atau menduga perbuatannya melanggar ketentuan, maka dapat membuat pemanggilan untuk dimintai klarifikasi. Begitu juga para pegawai lainnya.

“Jangan lewat telepon dan menakut-nakuti pegawai. Kesannya tidak baik, karena Bawaslu lembaga terhormat,” katanya.

Junus mengaku tindakan ZU sangat disayangkan, karena dirinya hanya sebatas staf, bukan anggota Bawaslu. “Kalau memang saya melakukan kesalahan, laporkan saja ke lembaga berwenang. Saya siap menyampaikan kalrifikasi jika dipanggil. Tapi jangan dengan cara meneror pegawai seperti itu. Sebab pegawai juga paham dengan aturan dan etika seorang ASN,” tandasnya.

Kendati begitu, Junus mengaku, ada beberapa ASN yang melaksanakan pelanggaran netralitas. Setelah diperiksa Panwas dan direkomendasikan ke KASN, KASN telah menindaklanjuti dan meminta agar BPKPAD melakukan pemeriksaan kembali. Jika terbukti, maka akan diberikan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Surat rekomendasi KASN itu, terdapat lima pegawai Pemkot yang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Kami akan panggil lagi mereka untuk meminta klarifikasi, jika memang terbukti akan ada sanksi tegas,” tukasnya.

Terpisah ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan, saat dikonfirmasi mengaku telah mendapat informasi tersebut. Ia membenarkan ZU merupakan pegawai Bawaslu. Ia berjanji akan minta klarifikasi.

“Saya akan rapat dan minta klarifikasi ke yang bersangkutan dulu. Barulah tahu bagaimana kebenarannya,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Ternate masuk ke jaringan swalayan Alfamidi di Kota Ternate sejak 15 November. Tercatat ada 1 jenis produk.

Branch Manager Alfamidi Manado, Deni Firmanto mengatakan, apa yang mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi daerah dengan mengerakkan UMKM. “Kita tidak hanya dukung dari segi investasi tapi UMKM juga. karena itu, kita dorong pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produknya di Alfamidi,” ujarnya.

Produk yang dipasarkan yaitu sirup yaitu sirup buah pala, abon ikan, lada putih, lada hitam, kopi rempah, kopi guraka, kacang kenari, bubur kenari, selai kenari, kenari gula merah, kenari krenyes, siput kenari, real choco (creamer). Menurut dia, dengan dipasarkan produk UMKM melalui Alfamidi, maka wisatawan yang ke Ternate bisa membeli oleh-oleh kas daerah di Alfamidi.

Dia menjelaskan sistem penjualan produk ini juga sudah pakai barcode dan berada posisi paling depan, sehingga mudah dilihat pengunjung Alfamidi. “Kita pakai baracode agar bisa transaksi di kasir seperti produk lainnya,” ungkapnya. Dia juga menuturkan produk UMKM termasuk produk UMKM termasuk produk baru yang masuk di Alfamidi, sehingga akan dievaluasi tiap bulan untuk melihat pasarnya. Dia optimistis sambutan pasarkan bagus, karena masyarakat lebih dipermudah untuk mendapat produk lokal. “Alfamidi juga yang kami jual,” pungkasnya (tr-02/onk)

Peliput : Suryani S. Tawari

MALUTPOST-HALSEL Sebanyak 20 karung berisikan kertas Surat Suara (SS) untuk dua Pasangan Calon (Paslon), Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Ahad (22/11) telah tiba.

Kertas surat Suara yang dicetak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halsel di Kota Makassar, tiba di kantor KPU Desa Hidayat dengan dikawal ketat oleh aparat keamanan. Ketua KPU Halsel, Darmin Hi Hasim, kepada Malut Post menjelaskan, Surat Suara yang sudah masuk ke KPU akan segera disortir dan kemudian dilipat. “Jika sudah memenuhi syarat, Surat Suara akan langsung diditribusikan,” jelasnya.

Sementara itu KPU halsel juga menggelar simulasi Pencoblosan secara serentak pada Sabtu (21/11) dengan melibatkan KPU Kabupaten Kota dan PPK se-Malut. Kegiatan dengan nama sirekap ini, dibuka langsung oleh ketua KPU Malut, Puja Sutamat.

Darmin mengatakan, simulasi pencoblosan hingga penghitungan suara tahun ini, berbeda dengan pencoblosan sebelumnya. Karena ini dalam kondisi covid, maka simulasi pemilih, menggunakan sarung tangan dan masker yang wajib disediakan KPU. “Pencoblosan di TPS menggunakan sarung tangan, masker dan jaga jarak,” tutup Darmin. (Sam/lid)

Dari Mulut Keluar Darah, Korban Dikanal Tertutup

MALUT POST – TERNATE. Warga lingkungan Gang Kayu Buah RT 01 / RW 01 Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah, digegerkan dengan meninggalnya seorang perempuan penghuni kos-kosan sekira pukul 11 :40 WIT.

Minggu (22/11) kemarin. Perempuan yang kerap disapa Ayu (35) itu meninggal di halaman kos-kosan dekat sebuah kios yang berada tepat di belakang Rumah Makan Ainun.

Sebelum meninggal, ibu muda ini sempat berpapasan dengan Umar (41), penghuni kosan setempat. Dari informasi yang diterima, sebelum ditemukan meninggal dunia, Ayu sempat mengalami pusing. Sakit yang dirasakan itu lalu dikeluhkan ke Umar. Umar lalu menuju ke lantai II, tepatnya di kamar yang dihuni Ayu. Di kamar, dia lalu memberitahukan anak Ayu bernama Ajun, dan Bondan, sang suami. Karena suami Ayu terlelap dalam tidur, saksi Umar hanya bisa membangunkan Ajun.

Keduanya lalu menuruni tangga menuju lantai satu. Tiba di lokasi, keduanya kaget melihat Ayu sudah tergeletak, di sisi kios milik Umar yang berada di area kos-kosan. Posisi Ayu dalam keadaan terlentang dengan kondisi kaki terlipat. Dari mulut Ayu tampak mengeluarkan darah kental kehitam-hitaman.

Ayu terlihat sekarat. Kejadian berlangsung dengan sangat cepat hingga akhirnya Ayu pun menggal dunia. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Ayu sempat berteriak meminta pertolongan. Warga yang mendengar kejadian mulai berdatangan. Penghuni kos-kosan tampak panik. Menerima informasi ini, personil dari Polres Ternate langsung bergerak cepat menuju lokasi.

Tiba di lokasi, polisi lalu melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari hasil identifikasi, polisi tidak menemukan adanya tanda kekerasan fisik di tubuh almarhumah sehingga langsung dilarikan ke RSUD Chasan Bosoeiri untuk dilakukan visum et repertum.

Sementara itu, Bondan (31) suami almarhumah menuturkan, mendiang istrinya memang memiliki riwayat penyakit. “Sering mengalami sesak napas. Istri saya juga punya riwayat sakit ginjal sehingga kerap mengeluh,” ungkapnya.

Ditambahkan Bondan, ia dan istrinya pindah ke Takoma sejak awal pandemi Covid-19 dari kos-kosan lama mereka di Kelurahan Mangga Dua. “Kami pindah setelah nikah siri. Kami menikah sejak 2018 lalu. Selama ini tidak ada masalah, tapi istri saya punya riwayat penyakit,” sambungnya.

Terpisah, Lurah Takoma, Mimi Rahman mengaku tidak tahu-menahu dengan kejadian tersebut. “Saya baru tahu dari wartawan. Makanya saya langsung menghubungi pak RT setempat,” kata Lurah. Bukan hanya itu, pihak sama sekali tidak mengetahui identitas almarhumah meski secara adminstrasi, tinggal di wilayah kerjanya.

“Karena sewaktu ngekos, almarhumah tidak pernah melapor ke RT setempat. Jangankan kami di kantor Kelurahan, warga di sekitar juga tidak mengenal almarhumah. Tapi almarhumah akan disalatkan dan dimakamkan,” tambahnya.

Mimi bilang, semasa hidup, almarhumah tidak pernah bergaul apalagi berinteraksi dengan warga setampat. Sehingga dalam kesempatan kemarin, dirinya menghimbau kepada warga yang baru saja tinggal di Kelurahan Takoma supaya segera melaporkan diri ke RT dan kantor Kelurahan untuk didata. “Apabila datang di Kelurahan atau kos-kosan, wajib melapor agar bisa diketahui pasti identitasnya dengan warga di lingkungan sekitar,” imbaunya. (mg-07/aji)

Mutasi Pegawai Harus Sesuai Aturan

MALUT POST – TERNATE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, merespon terkait dengan mutasi guru yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate. Hal ini memicu tindakan protes dari orangtua wali murid. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ibrahim Muhammad mengatakan, pemindahan guru yang bersangkutan, atas usaha kepala sekolah. Sebab guru tersebut berdomisili di Kelurahan Tubo, sehingga dia dipindahkan ke sana.

“Itu usaha dari kepala sekolah, sebab di Tubo juga kekurangan guru. Jadi kita musti untuk pemerataan guru, tapi itu usaha kepala sekolah,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif mengatakan, proses mutasi harus ada mekanismenya. Intansi teknis yakni Dinas Pendidikan harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta transparan. Selain itu, harus ada maksud dan tujuan dari mutasi yang dilakukan tersebut. “Pelaksanaan mutasi harus sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur,” terangnya.

Nurlaela menambahkan DPRD akan melakukan pengecekan dulu kejelasan. Sebab informasinya dilakukan secara diam-diam, apalagi seorang guru. Menurutnya, penempatan seorang guru sudah sesuai dengan sertifikasi, kebutuhan sekolah, atau belajar mengajar, bahkan jumlah siswa.

Menurutnya, semua itu ada prosedur dan proses. Komisi III akan mengecek soal informasi mutasi guru tersebut.

“Intinya, mutasi harus sesuai dengan dasar dan aturan. Jika tidak sesuai, Komisi III akan mengawasi sesuai fungsi yang dimiliki oleh Komisi III,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Pihak Polsek Ternate Selatan terus mendalami motif kematian mahasiswi ASJ (21), yang ditemukan meninggal dunia di lingkungan RT 12/ RW 05 pada Rabu, kemarin malam. IPTU Supriyadi selaku Kapolsek ketika dikonfirmasi Kamis (19/11), mengaku, dari hasil penyelidikan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban yang mengarah ke unsur pidana. “Keluarga korban juga meyakini hal yang sama kalau ASJ meninggal bukan karena kekerasan,” akunya.

Kata Kapolsek, jenazah ASJ sudah diambil pihak keluarga dan dibawa pulang ke Kabupaten Halmahera Timur untuk dimakamkan. “Kemarin malam (Rabu) langsung dibawa pulang pihak keluarga setelah semua administrasi diselesaikan. Dari pihak keluarga sudah meyakini kalau ASJ meninggal akibat sakit yang diderita. Tidak ada hal-hal lain yang mencurigakan,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, lokasi kematian mahasiswi ASJ ditemukan tak jauh dari tempat tinggalnya sekitar pukul 20.00 Rabu kemarin malam. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, almarhum sempat menyemburkan darah dari dalam mulut. (mg-07/aji)

MALUTPOST-JAILOLO. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat belum menindaklanjuti kasus tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkomendasikan ke KASN karena terlibat politik praktis. Ini karena Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) sendiri hingga kini belum memberikan sanksi atau putusan terhadap ASN tak netral tersebut. “Sanksinya itu dari KASN, karena pelanggaran yang dilakukan direkomendasikan Bawaslu ke KASN sehingga kita masih menunggu putusannya,” tandas Pejabat Sementara (Pjs) Bupati M Rizal Ismail yang ditemui, Kamis (19/11).

Rizal mengatakan Pemkab akan menindaklanjuti putusan KASN, jika sudah dikeluarkan. “Perintah Mendagri sudah jelas. Jika ASN terlibat politik kemudian sudah menerima sanksi dari KASN, kita tetap tindaklanjuti sesuai putusan KASN,” katanya. Karena itu, mantan Kadis Pertanian Pemkab Pulau Morotai ini mengimbau seluruh ASN agar jangan bersikap tak netral jelang pencoblosan. Karena sukses tidaknya Pilkada ini juga ada di tangan ASN yang merupakan roda penggerak masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi. “Saya berharap tidak ada lagi ASN yang kena tindak Bawaslu. Karena kalau sudah ditindak itu menjadi citra buruk Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (din/met)