MALUT-POST-TERNATE Sejumlah pasar di Kota Ternate tidak terpakai dan terbengkalai. Seperti di lantai 2 pasar percontohan, lantai 2 pasar Sabi-Sabi. Selain itu pasar Tradisional juga dialih fungsikan menjadi gudang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate lempar handuk. Mereka Kehabisan akal untuk dapat memfungsikan pasar-pasar tersebut.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate, Hasim Yusuf menuturkan, sudah berulang kali meminta kepada para pedagang untuk memfungsikan pasar-pasar yang tidak terpakai itu, tapi mereka beralasan pembeli di lantai 2 pasar percontohan, Sabi-sabi dan lainnya itu tidak ada. Karena itu, para pedagang lebih memilih untuk berjualan di luar dari pada harus naik di lantai 2 pasar. “Kita sudah berulang kali menata itu, tapi pedagang tidak mau, jadi kita harus bagaimana? pedagangkeluhkan barang mereka tidak laku,” ujarnya.

Intinya Disperindag sudah berikan pemahaman tapi tidak pedagang yang mau naik ke lantai 2 pasar, jadi pasrah dengan kondisi itu, lebih baik dialih fungsikan. Lantai 2 pasar percontohan, Sabi-Sabi dan lainnya dijadikan cafe. “Saya minta ke Wali Kota agar pasar yang tidak terpakai dialih fungsikan, yang penting masuk PAD,” ucapnya.

Pernyataan Kadis perindag ini berbeda dengan pernyataan Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman. Menurut Tauhid pasar yang tidak dipakai karena masih sementara ditata, tapi kenyataannnya, lantai 2 pasar percontohan dan pasar Sabri-Sabri kondisinya tetap sama seperti sebelumnya. Bahkan di lantai 2 pasar Bastiong justru dijadikan tempat mabuk dan itu sudah banyak yang mengeluhkan. (cr-02/rul)

MALUT-POST-TERNATE Pemerintah Kota dalam waktu dekat bakal melakukan penertiban pedagang. penertiban ini difokuskan di beberapa titik yang masuk kawasan larangan berjualan.

Pemerinta melalui Disperkim, sudah memastikan 8 titik yang bakal diterbitkan. diantaranya, jalan Yakub Mansur, samping Kantor PLN. karena keberadaan pedagang di tempat tersebut dinilai menggangu estetika Kota. penertiban yang direncanakan tersebut bakal melibatkan Satpol-PP, PUPR maupun Disperkim. Namun, rencana penertiban ini diminta untuk ditunda dulu. permintaan itu disampaikan anggota komisi III, DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif.

Menurut Nulaela, DPRD mengapresiasi upaya pemerintah untuk menata Kota terutama dari sisi estetika. Kata Nurlaela, untuk menata kota, salah satu cara adalah menertibkan pedagang, dan menyadarkan warga untuk tidak membuang sampah sembarang. Namun, ada hal lain yang harus menjadi pertimbangan pemerintah Kota Ternate, dan menjadi perhatian dari Komisi III yakni kondisi pandemi. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, ekonomi masyarakat juga ikut terkena dampak. karena itu, pemerintah juga dimint untuk mempertimbangkan hal tersebut.

“Barangkali hanya dengan jualan mereka itu, para pelaku usaha kecil ini bisa bertahan. Mereka lagi sulit, jangan lagi menambah beban masyarakat dengan pembongkaran tempat usaha,” sebutnya.

Kata Nurlaela, jika pemeritah harus membongkar lapak pedagang itu, maka harus ada altenatif lain yang bisa menghidupkan usaha mereka. Misalnya, dipindahkan ke tempat yang layak untuk berjualan. Menurutnya, DPRD mendapat laporan bahwa, para pedagang ini semua punya kewajiban untuk membayar aiuran. Artinya, para pedagang ini juga berkonstribusi untuk PAD Kota Ternate. “Asalkan mereka tetap bisa berjualan. Mereka juga berkomimen agar tidak membuang sampah hasil dagangan mereka sembarangan, dan tidak menganggu lalulintas. Sehingga harus kembali dipertimbangkan oleh pemkot,” pinta Nurlaela.

Untuk itu, komisi III meminta tidak ada pembongkaran dulu sebelum DPRD melakukan pemanggilan dinas terkait. Mulai dari Dinas PUPR, perkim, Satpol PP dan Bappelitbanda, dan Disperinding, untuk mendengarkan penjelasan serta solusi yang akan dilakukan.

“Jika dipindahkan, apakah tempat yang baru bisa menjanjikan bagi penghasilan mereka atau tidak. Apalagi di tengah pandemi yang membuat sektor ekonomi menjadi lumpuh ini. Harus ada solusi sebelum pedagang dipindahkan,” tandasnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TERNATE Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, kembali melakukan Inspektor Mendadak (Sidak). Sidak dilakukan di kantor Arsip dan perpustakaan Daerah, Kemarin (21/6). Sidak dilakukan untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana serta pelayanan, pada kantor yang berlokasi di Keluarahan Stadion, Ternate Tengah itu.

“Sidak ini untuk mengecek berbagai fasilitas yang ada di dalam gedung Arsip dan Perpustakaan Daerah serta memastikan kehadiran pegawai di kantor,” ucap Tauhid usai melaksanakan sudak. Selain menegecek fasilitas, sidak ini juga untuk memastikan program-program yang sudah dijalankan oleh kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada kesempatan itu, Tauhid Meminta kepada seluruh jajaran kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, berkaitan dengan ketersediaan buku-buku bacaan. Kantor Arsip dan perpustakaan Daerah. Kota Ternate diharapkan untuk bisa berinovasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat utamanya kepada para pelajar dengan menyiapkan buku-buku yng berkualitas.

“Sarana dan Prasarana juga harus diperhatikan, kenyamanan pengunjung harus ditingkatkan, ini harus dilakukan sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat,” tutur Mantan Sekda ini. Ia Juga meminta kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate untuk menata kembali ruang-ruang untuk bacaan, sehingga masyarakat yang berkunjung ke kantor tersebut merasa nyaman.

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate kedepan diharapkan dapat menghidupkan kembali program perpustakaan berjalan, sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan minat baca masyarakat.” Serta memberikan kemudahan bagi masyarakt untuk diperoleh bacaan yang berkualitas,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST-TERNATE Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang sektor, sektor pendidikan juga mengalami dampak. Akibatnya, proses belajar mengajar dilakukan secara Dalam Jaringan (Daring) maupun Luar Jaringan (Luring). Tidak hanya itu, sekolah juga diminta untuk mempersiapkan dan memperketat penggunaan protokol Kesehatan. Tentunya dalam mempersiapkan prokes, membutuhkan biaya seperti BOSDA. Nah, penggunaan BOSDA dan Tahun 2019/2020 hingga 2021 ini bakal di kroscek oleh DPRD.

Ketua DPRD Muhajirin Bailussy mengatakan, penggunaan BOSDA selama masa pandemi covid-19 bakal dikroscek oleh DPRD. DPRD ingin mengetahui sejauh mana penggunaan dana BOSDA tersebut, baik itu keperluan sekolah seperti saran dan prasarana serta bantuan bagi siswa, dengan melihat jumlah yang diterima masing-masing siswa. “Kami hanya ingin memastikan, apakah peruntukan BOSDA sesuai atau tidak,” sebutnya.

Muhajirin menambahkan, rencana akan dilakukan koordinasi dengan komisi III dan tim Banggar. Selain itu, bisa disampaikan melalui LPP APBD Tahun 2020 oleh Wali Kota. Menurutnya, jika tidak tepat sasaran dalam proses penggunaan BOSDA oleh pihak sekolah, maka DPRD meminta inspektorat maupun lembaga lainnya untuk melakukan pendalaman. “Kita akan minta inspektorat untuk periksa, jika ada keanehan penggunaan dana BOSDA. Langka ini sebagai pengawasan di sektor pendidikan,” tandasnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TERNATE Pengadilan Negeri Ternate kembali menggelar sidang terhadap U alias Fando, terdakwa perkara tindak pidana penyalagunaan narkotika golongan I bukang dalam bentuk tanaman jenis sabu-sabu. sidang dengan agenda pembacaan putusan yang digelar belum lama ini, dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Budi Setiawan. Dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim saat sidang, terdakwa Fando dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana terdakwa alternatif kedua dari Jaksa penuntut jatuhi pidana 1 tahun penjara.

Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari vonis pidana dengan perintah, terdakwa tetap ditahan dalam tahanan.

Barang Bukti (BB) milik terdakwa dalam perkara ini yaitu sachet kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1080 gram. Barang Bukti ini juga sudah dilakukan uji laboratoris sehingga tersisa 0,0929gran dan saatu handphone type Samsung warna hitam merah berserta SIM card dirampas untuk negara. Diwaktu yang sama, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap RM alias Boston. Disidang, terdakwa Boston dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jalan golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan JPU. karena itu, Boston divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim.

Barang Bukti dari tangan terdakwa yakni satu buah pipet kaca (pirex) yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, satu sacher plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, satu buah alat hisap sabu (Bong), dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan satu unit handphone merk Nokia warna biru dirampas untuk negara.

Sebagai informasi, dalam sidang sebelumnya, terdakwa RM alias Boston dituntut 1 tahun penjara dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. (tr-07/aji)

MALUT-POST-TERNATE Penyelundupan Minuman Keras (Miras) jenis captikus melalui jalur laut ke Kota Ternate kembali digagalkan Danpos Pelabuhan Fery Bastiong, Bripka syahril pada senin (21/6). puluhan botol miras itu diduga dipasok dari Desa sidangoli, Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Berdasarkan Informasi Yang himpunan Malut post menyebutkan, penyitaan puluha miras itu bermula dari razia rutin yang dilakukan Bripka syahrir sekitar pukul 07.30 WIT dari atas kapal Feri KMP Gurango. Selain melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang bawaan, Danpos juga melakukan pemeriksaan semua kendaraan yang diangkut Feri. Ketika Bripka Syahrir.

Melakukan Pemeriksaan kendaraan, dari sepeda motor specy merk Honda dengan motor polisis DG 2624 yang dikendarai Ardian (26) dan Sindri (25), seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) diamankan. Keduanya diamankan karena memasok 52 kantong captikus yang dikemas dengan kardus aqua lalu diletakan didalam bagasi motor untuk mengelabuhi petugas. Namun sepandai-pandainya mereka akhirnya bisa ditangkap polisi. Setelah diamankan, Barang Bukti (BB) miras dan kedua oknum pemasok itu langsung dibawa ke polsek Ternate Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Kapolsek Ternate Selatan, IPDA Suherman saat dikonfirmasi, membenarkan informasi tersebut. Akunya, hari ini (Senin Kemarin) pihaknya berhasil mengamankan miras jenis captikus yang dipimpin Bripka syahrir melalui razia rutin di area pelabuhan. “Barang Bukti (BB) dan pelaku yang diamankan Danpos selanjutnya,” akunya. (mg-03/aji)

MALUT-POST-SOFIFI Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), terpaksa mengalihkan dana embarkasi haji yang dialokasikan sebesar RP 2 miliar tahun ini. Langkah pengalihan anggaran ini, seiring dengan pembatalan keberangkatan jama haji asal Indonesia. Ini diakui Ketua tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Samsuddin A. Kadir, kepada Malut Post, dua hari lalu.

Sekertaris Provinsi (Sekprov) ini menyampaikan, pengalihan anggaran tersebut baru akan dilakukan pada perubahan APBD nanti.” Anggaran emberkasi haji masih ada di Biro Kesra, Kita tunggu pembahasan perubahan anggaran barulah dialihkan ke pos kegiatan lain,” aku Samsuddin Dia menjelaskan, Keberangkatan Ibadah haji telah dibatalkan pemerintah pusat, karena pemerintah arab saudi tidak memberikan kepastian kuota untuk indonesia tahun ini. Sehingga anggaran emberkasi haji yang telah dialokasikan RP 2 miliar terpaksa diahlikan ke pos kegiatan lain yang sifatnya urgen.” Kegiatan apa yang urgent, nanti diputuskan saat pembahasan APBD perubahan nanti,” tambahnya.

Keterangan Samsuddin ini, berbeda dengan pihak Kesra. Menurut Kabag Agama Biro Kesra, setdapov Maluku Utara, Fadly U. Muhammad, anggaran embarkasi haji RP 2 miliar tidak bisa lagi digeser ke pos kegiatan lain, karena sudah masuk dalam perhitungan refocusing anggaran tahun ini. “Kebijakan refocusing ini Biro kesra juga kena,salah satu item kegiatan yang masuk adalah anggaran emberkasi,” akunya.

Fadly menjelaskan, setah adanya keputusan pembatalan keberangkatan haji dari pemerintah pusat. Dan bertepatan dengan kebijakan refocusing anggaran, pihaknya langsung memasukan anggaran emberkasi haji sebagai salah satu anggaran yang direfocusing.” Ya kita langsung ajukan refocusing kegiatan emberkasi, karena ibadah haji sudah dibatalkan,” tutupnya (din/udy)

MLAUT-POST-WEDA Hendrik Puasa (28) warga Desa Foya Tobaru kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan terpaksa dilarikan ke RSUD Weda, Minggu (20/6) sekitar pukul 11.30 WIT. Korban terlibat tabrakan dengan mobil dump truk Isuzu Diesel warb putih dengan nomor polisi DG 80 52 US yang dikendarai ZW alias Zulkifli (26) warga Air Salobar Kecamatan weda Selatan.

Peristiwa ini terjadi di ruas jalan Wairoro-Weda tepatnya di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan. Kejadian bermula saat mobil truk yang memuat pasir dari arah Wairoro menuju Weda itu tiba dijalan menanjak Desa Loleo, tiba-tiba muncul kendaraan Honda Beat tanpa TNBK yang dikendarai korban dari arah berlawanan Korba yg baru pulang kerja dari PT Indonesia Weda Bay Industrial park (IWIP) itu diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur kanan sehingga tabrak pun terjadi.

Akibatnya, korban mengalami patah tulang paha sebelah kanan, luka sobek dilutut kaki sebelah kanan, dan luka lecet di pelipis kanan. Tak tersadarkan diri, korban langsung dilarikan ke RSUD Weda untuk mendapatkan penanganan medis. Terpisah, Kaset Lantas Polres Halteng IPDA Risno Naser yang dikonfirmasi mengatakan kasus ini sementara dalam penyelidikan.” pengemudi mobil sudah diamankan untuk diminta keterangan. Begitu juga barang bukti mobil dan kendaraan sudah diamankan,” ucapnya. (mpf/met)

MALUT-POST-TERNATE Penggunaan anggaran sebesar RP 51 miliar yang peruntukannya tidak jelas di enam SKPD, menarik perhatian publik. Akademsi Unkhair, Gunawan Tauda mengatakan, apabila SKPD tidak mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan, maka dapat berkonsekuensi hukum pidana. karena diduga karena diduga ada kerugian keuangna negara dan penyalagunaan kewenangan. ” Namun, sebelum itu pansus harus dapat menentukan sikap. Apakah temuan ini dapat dibawa ke hak menyatakan pendapat atau melimpahkan temuan itu kepada aparat penegak hukum (APH),” kata Gunawan, Minggu (20/6).

Dosen Hukum Unkhair ini menyampaikan, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut masuk kategori praktik tata kelola keuangan yang meyimpang. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Jika problem ini dibawa ke ranah hukum, maka dapat dijerat dengan undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).” Catatanya, hanya bila telah diperiksa penegak hukum. Dasar regulasinya UU Tipikor,” jelasnya.

Dia mengaku sangat menyayangkan, dieratata kelola pemerintahan yang sudah semakin baik sperti saat ini, praktik penyalagunaan anggaran masih terjadi. Padahal, ancaman Hukumnya sangat berat. Kata dia, pelaku meyalagunakan kewenangan akan dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun. Dengan denda minimal RP 50 juta dan maksimal RP 1 miliar sebagaimana yang tertera dalam pasal 3 UU Tipikor. Hal ini harusnya menjadi warning bagi SKPD terkait. “Saya mengapresiasi DPRD atas pembentukan pansus terkait yang dapat menguak keganjilan dugaan penyalagunaan anggaran dan kewenangan,” pungkasnya. (mg-01/udy)

MALUTPOST.TERNATE – Sebagai sebuah Kota yang rawan terjadi bencana, Ternate harus selalu meng-update peta kebencanaan. Hal itu agar diketahui titik-titik mana yang rawan terjadi bencana. Di Kota Ternate, bencana yang sering terjadi adalah Tanah Longsor, gunung meletus, banjir, gempa ditambah dengan banjir rob.

Namun, hingga kini belum dilakukan pembaruan peta kebencanaan oleh pemerintah. Lambat dan lemahnya pemerintah dalam mengurus masalah bencana ini sudah mendapat sorotan dari Forum Pengurangan Resiko Bencana (FRB) Kota Ternate. Kini, DPRD juga kembali menyoroti kinerja pemerintah soal penanganan bencana ini.

Anggota komisi III DPRD Nurlaela Syarif mengatakan, persoalan menyangkut dengan kebencanaan, komisi III harus mengundang akademisi Teknik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU). Agar mempresentasikan hasil riset dan analisa soal kebencanaan di Kota Ternate. Mulai dari kondisi demografi, geologi, sejarah letusan gunung, intensitas curah hujan, debit air limpasan dan tanah longsor.

“Dengan melibatkan pihak akademisi ini, agar lebih terukur dan teruji. Sehingga kawasan mana saja yang masuk zona merah rawan longsor dan lainnya. Mereka memiliki kajian kademis, sehingga bisa dijadikan referensi bagi Pemkot,” sebutnya.

Selain melibatkan akademisi, komisi III juga bakal melakukan rapat dengar pendapat dengan dinas teknis, seperti Badan Penanggungan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan PEmbangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate. RDP ini menyangkut dengan peta kebencanaan yang sudah kedaluarsa.

“Harus ada proses pembenahan. Kami sudah koordinasikan dengan ketua komisi III, agar secepatnya dibuat RDP,” tandasnya. (tr-03/yun)