MALUT POST – TERNATE. MA alias Mahendra, terdakwa perkara tindak pidana menguasai narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Sidang dengan agenda pembacaan putusan yang digelar belum lama ini dipimpin Ketua Majelis Hakim, Rudy Wibowo.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim menegaskan, terdakwa MA alias Mahendra terbukti secara sah dan menyakinkan bersala melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 kilogram dam mengusai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu (SS), sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU). Karena itu, terdakwa MA alias Mahendrandijatuhi pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 1 miliar. sesuai ketentuan, apaligi denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Selai itu, Hakim juga menyatakan, masa penengkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari vonis pidana. Perintahnya, terdakwa tetap ditahan dalam tahanan.

Barang bukti yang berasil dirampas dari tangan terdakwa yakni dua paket ganja kering seberat 3 kilogram, dua sachet kecil sabu dengan berat 2,19 gram, satu celana panjang abu-abu, satu celana pendek warna abu-abu, satu kaos lengan panjang warna biru dongker dan satu crop top corak bunga-bunga. Semua barang bukti ini akan dimusnakan. Selai itu, ada barang kukti satu HP merek Samsung Duos warna hitam yang dirampas untuk negara.

Sebelumnya, terdakwa MA alias Mahendra dituntut penjara 10 tahun dan dikenakan denda Rp miliar subsider 3 bulan penjara. Terdakwa diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. (tr-07/aji)

MALUT POST _ TERNATE. Plaza Gamalama bakal dijadikan mall pelayanan puplik. Bangunan yang sudah diresmikan oleh mantan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman di akhir periodenya, pada pertengahan Februari lalu itu, hingga kini belum difungsikan. Bahkan amanat Malut Post, terlihat pada beberapa titikbangunan masih dilakukan finishing.

Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, saat mengunjungi Plaza Gamalama, Sabtu (8/5) pekan kemarin, fungsi plaza ini, akan dikomninasikan

Yakini selain untuk kepentingan ekonomi, juga pelayanan publik.

“Kita coba lakukan kombinasi antara mall untuk kepentingan ekonomi dan pelayanan publik. Kunjungan saya hari ini (8/5) adalah untuk mengecek penyelesaian dari bangunan ini, dan beberapa hal yang harus diselesaikan. Baik pengelolaannya dan kemudian ada kombinasi lain, tergantung kebijakan kedepan nanti seperti apa,” jelas Tauhid, ketika disambangi awak media.

Pelayanan publik kata Tauhid, tidak harus stay padasuatutempat, tetapi bisa menyebar pada beberapa titik di lokasi Plaza Gamalama. “Jadi tidak hanya stay di satu tempat, tapi dia (pelayanan, red) bisa menyebar di beberapa titik yang ada di lokasi ini (Plaza, red). Misalnya ada masyarakat yang ingin mengurus perizinan dan lain sebagainya, bisa kesini. Jadi dia (plaza, red) fungsinya adalah front desk,” jelas Tauhid.

Mantan Sekretaris Daerah Kota Ternate itu menyebutkan, pengelolaan Plaza Gamalama akan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolanya melalui lelang.

“Jadi tidak boleh main tunjuk, harus buat perda dulu, tentang pengelolaan. Harus ada appraisal (analisa oleh professional) terkait harga sewa. Sebeb harga ini kan bisa berkembang tiap tahun, dan tidak perlu bentuk tim penilai, karena ada SKPD teknis untuk jalankan itu. Kemarin sudah jalan tapi agakmandek, nanti kita bicara lagi dengan DPRD,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUT POST – TERNATE. Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate tidk mengizinkan pelaksanaan pawai takbir keliling pada malam ke 29 Ramadan. Takbiran akan dilakukan di masjid masing-masing kelurahan.

“Saya tidak melarang kegiatan ela-ela (juga takbir, red), yang dilarang itu takbir keliling. jadi takbir dilaksanakan di mesjid masing-masing,” ucap Wali Kota Ternate, M Tauhid soleman, kemarin (7/5).

Disamping itu, Dinas Kebudayaan Kota Ternate merencanakan prosesi penyalaan api obor pada malam ela-ela, dipusatkan di mesjid Kesultanan Ternate, tepatnya pada malam ke 27 Ramadan (malam ini).

Plt kepala dinas Kebudayaan Kota Ternate, Mohdar Din mengatakan, karena saat ini masi dalam masa pandemi Covid-19, maka digelar secara sederhana guna menghndari kerumunan.

Sebelum penyelaan api obor, akan diawali dengan acara buka puasa bersama antara Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Dinas Kebudayaan, Serta Bubato akhirat danBubato Dunia dari Kesultanan Ternate. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan doa dari pihak kesultanan, dan kemudian pidato singkat dari Wali Kota.

“Setelah itu baru dilanjutkan dengan ritual bakar ela-ela, sederhana itu saja, setelah itu selesai sudah,” terang Muhdar. Bersama Pemkot Ternate Muhdar juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Ternate, karena penyelanggaraan malam ela-ela kali ini tanpa diiringi pawai obor, atau pun perlombaan sebagaimana tanhun-tahun sebelumnya.

“Saya bersama pemerintah kota ternate menyampaikan permohonan maaf, kalau lomba ela-ela tidak dapat dilaksanakan tahun ini, karena masih dalam kendisi pandemi covid-19,” tuturnya. (tr-01)

Batalkan SK Pemberhentian Akademisi Dinilai Berdamak Buruk

MALUT POST-TERNATE. Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman menganulir SK pemberhentian 466 Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang ditandatangani oleh Pj Wali Kota Ternate Hasyim Deang Barang pada 23 April 2021 lalu. Pembatalan SK pemberhentian ini disampaikan langsung M Tauhid Soleman malalui konferensi pers, di kantor Walikota, sore kemarin (7/5).

Ada empat poin yang diutarakan Tauhid dalam keterangan persnya. Pertama, bahwa kebijakan pemberhentian tian PTT oleh Pj Wali Kota Ternate (Hasyim Deang Barang) segera dibatalkan dengan kebijakan serupa, yakni Sk pemberhentian oleh Wali Kota defenitif. Sehingga selanjutnya akan dikeluarkan SK Wali Kota definitif tentang pembatalan atas keputusan sebelumnya.

Kedua, dasar pertimbangan pemberhentian PTT adalah, kebijakan pemberhentian belum diyakini kevalidannya. Karena tim verifikasi tidak bekerja secara efektif serta tidak dilandasi dengan keabsahan dokumen, berupa kehadiran dan aktivitas PTT di lingkungan kerja. Sehingga keputusan pemberhentian dinilai tidak transparan dan tertutup. Bahwa putusan pemberhentian oleh tim verifikasi harus libatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kelak putusan pemberhentian dapat dipertanggung jawapkan.

“Untuk itu, saya selaku Wali Kota sekaligus pejabat pembina kepegawaian (PPK) membatalkan surat keputusan Pj Wali Kota Ternate nomor: 800/ 1260.a/ 2021 tanggal 23 April 2021, tentang pemberhentian PTT 466 orang,” kata Tauhid dalam konferensi pers yang juga didampingi tin verifikasi serta BKPSDM Kota Ternate.

Poin keempat, dari kebijakan tersebut, kedepan pemerintah Kota Ternate tetap menata kembali PTT melalui analisa beban kerja (anjab). Sehingga dapat diketahui berapa besar kebutuhan PTT, termasuk mengevaluasi kembali kebijakanperekrutan PTT berdasarkan beban anggaran daerah dan beban kerja di masing-masing OPD. (tr-01/yun)

MALUT-POST TERNATE Kecamatan Moti merupakan salah satu kecamatan di pulau terluar. Asep pembangunan dan pelayanan publik di kecaman Moti memang belum secara maksiml. baik dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun darp aspek pelayanan terhadap warga masyarakat di kelurahan maupun kecamatan. Hari pertama Wakil wali kota jasri Usman memulai aktivitas sebagai orang nomor dua di kota Ternate, kemarin berkantor di Moti. Selama dua hari, Wakil wali kota akan beraktivitas di Moti. Disana, jasri mengindetifikasi sejumlah maslah yang selama ini dikeluhkan warga.

Salah satu yang terjadi proiritas Wakil wali kota di Moti adalah tingkatkan aspek pelayanan aparatur kepada masyarakat, terumata di sektor pendidikan dan kesehatan. Hari pertama kemarin, jasri Usman didampingi ketua DPRD Muhajirin Bailussy Kepala bappelitbangda Rizal .

Kadis pertanian Thamri Marsaol, plt Kadis pendidikan Bahtiar Teng dan plt kadis kabudayaan Muhdar Din. jasri Usman langsung mengelar rapat dengan sejumlah penjabat teras di Kecamatan Moti. Di antaranya, semua lurah di kecamatan Moti, semua kepala sekolah SDdan SMP dan tenaga kesehatan.

Rapat denga sejumlah stakholder tersebut, untuk mengetahui sekaligus menyerap aspirasi langsung. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur serta sektor pelayanan publik, menurut Wakil Wali kota, aspek pelayanan publik menjdi harus diprioritaskan. karena, pelayanan menjadi roh bagi setiap orang yang memangang jabatan di pemerintah. karena itu, ia mengingkan aspek pelayanan publik harus digenjot lebih efektif. Selainitu, harus ada kerobosan yang unik di aspek parawisata. Hal itu diperlakukan untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi kecamatan Moti.”Pelayanan publik harus digenjot lebih efektif. Selain itu, Moti harus punya daya tarik tersendiri. seperti dibidang parawisata dan pertanian. jadi harus dikembangkan, “kata Wakil wali kota Ternate ini, via rilis kemarin.

Sebelum, jasri Usman dan jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) di setiap kelurahan. Agenda inspeksi itu untuk melihat secara langsung kondisi kantor kelurahan dan jumlah staf di dalamnya. Nah, salah satu yang ditekankan adalah faktor pelayanan publik. Menurutnya, setiap warga tidak harus kesulitan saat hendak berurusan dengan pemerintah, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatn.

Selain itu, di sektor pertanian, Moti bakal menjadi lumbung sayur-mayur. itu di sampaikan kepala Dinas pertanian Thamrin, di Moti bakal diarahkan untuk mengembangkan sektor pertanian khusunya sayur-mayur. ” Kalau bidang pertanian, kita arahkan untuk mengembangkan sayur-mayur, “kata Thamrin. (tr-03/yun)

MALUT-POST TERNATE Setelah disorot publik, Kejaksaan Negeri (kejari) Kota Ternate akhirnya angkat bicara terkait penanganan kasus dugaan Tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran kegiatan Hari Olaragah Nasional (Haornas) tahun 2018 lalu. Kepala Kejaksaan (kejari) Ternate, pendi sijabat melalui kasi Intel, Zubaidi S. Mansur saat dikonfirmasi via WhasApp pada kamis (6/5) menyatakan kasus yang sementara ditangani masih terus diproses. Bahkan dalam waktu dekat, penyidik Tindak pidana khusus (pidsus) akan mengagendakan pemanggilan terhadap mantan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kota Ternate, M. Tauhid Soleman yang kini menjabat sebagai kota Ternate untuk diminta keterangan. M Tauhid Soleman akan dipanggil untuk diminta keterangan karena tahun 2018 saat itu ia bertindak sebagai sekertaris kota (sekot) Ternate sekaligus Ketua TADP.

Makanya, Wakil kota Terpilih ini akan dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi. “Dalam waktu dekat penyidik akan melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan terhadap mantan ketua TADP 2018 sebagi saksi, “janjinya. Meski kasus yang ditangani sudah dari tahun kemarin, namun sampai saat ini, penyidik pidsus belum juga mengajukan permintaan hasil perhitungan kerugian keuangan negara ke badan pemeriksaan Keuangan (BPK). Asalanya karena sampai peyidik masih mengumpulkan bukti tambahan sebagai bahan bagi tim auditor untuk melakukan audit. padahal dikabarkan sebelumya, selama proses penyidikan yang sedang berjalan, penyidik sudh mengjukan permintaan hasil penghitungan kerugian keuangan negara ke BPK RI, di jakarta.

“Kami belum melakukan audit kerugian negara karena masih mengumpulkan bukti tambahn sebagai bahan bagi tim auditor dalam melakukan perhitungan, “tambahnya. Ia menmbahkan, penyidik sebelum bisa berbuat banya karena terkendala pandemi covid-19. ini yang terjadi kendala penyidik untuk mengungkap kasus Haornas yang sementara ditangani. “Tapi penyidikan dalam rangka mencari alat bukti maish terus berjalan, “pungkasnya.

Dalam kasus ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap7 orang saksi. Diantarnya saksi dari Kementrian pemuda dan olahraga (Dispora) kota Ternate, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana Tekins kegiatan (PPTK, bendahara dan panitia pengadaan.Sekedar diketahui, pelaksanaan kegiatan Haornas Negara (APBN) senilai RP 2,5 miliar dan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Ternate seniali RP 2,8 miliar. (tr-07/aji)

MALUT-POST WEDA Barang bukti minuman keras (miras) hasil sitaan anggota polres saat operasi pekat kieraha 2021 lalu, dimusnakan dibelakng Mapolres, Rabu (5/5). Barang haram yang disita ini terdiri dari captikus 789 kantong plastik, 1 galon captikus ukuran 25 Liter, 14 botol captikus ukuran botol aqua sedang, 2 botol captikus dalam ukuran botol aqua besara. bir putih 217 kaleng jumbo dan bir putih 24 botol. bir hitam 48 botol dan Anggur Merah 10 botol, ” Brang bukti ini adalah hasil operasi pekat kieraha 2021 yang digelar 22 Maret sampai 10 April kemarin.

Adapun hasil giat KRYD berupa captikus 570 k kantong plastik, 10 galon ukuran 25 liter, 1 botol captikus ukuran botol aqua besar dan bir putih 191 kaleng jumbo. “Operasi KRYD dalam rangka pemberantasan miras ini akan kami terus lakukan untuk meminimalisir kriminalitas, “ungkapnya.

Sementara pemusnahan minuman keras ini juga dilakukan polres Halmahera Timur didepan Mapolres usai apel geral pasukan operasi ketupat kieraha 2021, kamis (6/5). Miras kurang lebih 625 liter yang dimusnakan ini adalah barang bukti hasil sitaan pada operasi pekat dan operasi rutin tahun 2021. “sebelum operasi ketupat, terlebih dahulu kami melaksanakan operasi keselamatan berlalu lintas yang sasarannya kepada pengendara, “kata kapolres AKBP Edy Sugiharto.

Terpisah, Bupati H Ubaid Yakub mengapresiasi kegiatan yang dilakukan polres dan TNI atas kerja keras dalam upaya menciptaka kamtibmas. “Mari kita bergandengan tangan dan bersinergi memberantas miras di wilayah Haltim,”tegasnya, sembari mengharapkan penganmana menjelang salat idul fitri ditingkatkan agar dihari tersebut tidak dikotori dengan pesta miras. (mpf/ado/met)

MALUT-POST SOFIFI Panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 mengaku menemukan banyak temuan. Hanya karena keterbatasan waktu, pansus tak bisa melakukan on the spot ke semua titik temuan itu. “ada banyak temuan karena itu kami akan merekomendasikan ke pimpinan DPRD untuk membentuk pansus khusus terkait temuan insfrastruktur,” kata ketua pansus, Sahril Taher saat ditemui, kamis (6/5) pansus berencana akan merampungkan pekerjaanya pekan depan. Stelah itu langsung dikeluarkan rekomendasi ke pemerintah provinsi (pemprov) Malut. semua temuan akan dituangkan dalam rekomendasi. Dari rekomendasi nanti ditindaklanjuti oleh pemprov. selain itu, rekomendasi juga akan disampaikan ke Bappeda untuk memperbaiki LKPJ, karena dengan waktu yang mepet, sangat tidak mungkin pansus mengembalikan LKPJ ke pemprov untuk diperbaiki.”pastinya banyak temuan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemprov dan temuan itu nanti kita tuangkan dalam rekomendasi, ” tandas politisi Gerindra ini.

Sementara terkait selisih data antara SKPD dan data yang ada di LKPJ, Sahril mengaku, hampir seluruh SKPD sudah dipanggil, Hasilnya semua data dari SKPD terkait realisasi anggaran berbeda dengan data realisasi yang ada di LKPJ. karena itu, pansus akan mengagendakan mengundang sekprov, kepala Bappeda, kepala BPKPAD dan Inpektorat, untuk mengklarifikasi perbedaan data realisasi anggaran 2020 itu.

“Hasil klarifikasi kita semua SKPD memiliki data berbeda dengan data yang di LKPJ, “pungksnya. (din/rul)

MALUT-POST TIDORE Kejaksaan Negara Soasio kota Tidore kepulauan terus memperoses kasus dugaan korupsi di Dinas lingkungan hidup (LDH) yang sudah merugikan keuangan negara sekitar Rp 612 juta. Meski kerugian negara yang ditimbulkan atas kasus ini sudah ada pengambilan, namun kasus ini tetap berlanjut. selama proses penyidikan Tindak pidana Khusus (pidsus) kejari sebelumnya sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Meski begitu, pihak kejari enggan menyebutkan inisial dua oknum yang sudah lebih dulu ditetapkan sbagai tersangka ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan, akan ada tersangka yang lain. kini, status kasus yang ditangani akan ditingkatkan ketahap penuntutan atau tahap 2 pasca Lebaran Idul Fitri nanti pihak kejari berjanji, identitas dari para tersangka baru akan dibuka saat penuntutan nanti.

“Rencana selesai Lebaran baru dilakukan penuntutan,”aku kepala kejaksaan Negeri (kejari), Abdul Muin, diterima tim penyidik pidsus bakal mengungkap satu lagi calon tersangka baru. “Sebelumnya sudah ada tersangka. Tapi kemungkinan akan ada tersangka lain namun masih dalam pengembangan, “ungkap kajari.

Ia menambahkan, dalam proses pengembangan kasus korupsi di DLH, pihaknya selalu mengedepankan asas kehati-hatian. “kita pada prinsipnya selalu mengedepankan asas kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah, “pungkasnya. (aby/aji)

BKPSDM Sudah Menyurat ke Masing-Masing OPD

MALUTPOST.TERNATE – Tim verifikasi dan evaluasi pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, sudah menyerahkan SK Pemberhentian PTT ke Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sesuai hasil verifikasi dan evaluasi, ada 466 PTT yang dipastikan diberhentikan. SK pemberhentian diserahkan langsung oleh ketua tim verifikasi dan evaluasi, Muhdar Din bersama anggota, yang diterima kepala BKPSDM Kota Ternate Junus Yau, pagi kemarin (5/5).

“Sudah diserahkan. Tadi pagi, pak Dar (Muhdar Din) dan anggota tim sudah serahkan ke saya (SK Pemberhentian),” kata Junus di ruang kerjanya. JUnus menegaskan, BKPSDM tidak bertindak sebagai eksekutor terhadap pemecatan 466 PTT tersebut. BKPSD hanya bertugas menerima SK Pemecatan dari tim verifikasi dan evaluasi, kemudian diteruskan ke masing-masing Prganisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia menyebut, yang bertindak bertindak sebagai eksekutor adalah tim verifikasi dan evaluasi. KArena SK pemberhentian tersebut sudah ditandatangani oleh Hasyim Daeng Barang semasa menjabat sebagai Pj Wali Kota Ternate pada bulan April lalu. “Itu (pemberhentian) tim verifikasi dan evaluasi yang eksekusi. Dan itu sudah ditandatangani oleh pak Pj (Hasyim Daeng Barang),” ujarnya.

Pemberhentian 466 PTT ini tertuang dalam SK Wali Kota Ternate nomor 800/1260.a/2021 tentang pemberhentian dengan hormat Pegawai Tidak Tetap, di lingkungan Pemerintah Kota Ternate tahun 2021.

Junus mengatakan, setelah menerima SK tersebut, selanjutnya akan ditindaklanjuti. Ia juga sudah menandatangani surat edaran untuk diteruskan ke masing-masing OPD. Karena itu, bisa disimpulkan bahwa 466 tersebut sudah resmi diberhentikan.

MEski demikian, Junus tidak menyebutkan sebaran pada masing-masing OPD dari 466 PTT yang diberhentikan tersebut. “Tapi sudah resmi diberhentikan,” tandasnya. (tr-01/yun)