MALUTPOST.TERNATE – Masalh penanganan sampah yang meresahkan publik, mulai mendapat respon positif dari Sekretaris Kota (Sekkot) Jusuf Sunya. Ya, masalah sampah selama ini mesti menjadi perhatian serius pemerintah kota. Mulai dari kekurangan armada angkutan dan juga pemberlakuan tarif yang tidak merata.

Orang nomor tiga di internal Pemkot itu, berjanji akan memperhatikan masalah sampah yang saat ini lagi meresahkan. “Saya kira masalah armada ini sudah harus ada peremajaan. Karena rata-rata armada juga sudah tua dan banyak yang tidak layak pakai,” kata Jusuf kepada Malut Post,kemarin.

Kendati begitu, Jusuf mengaku untuk saat ini belum bisa diadakan, karena anggaran sudah berjalan. Karena itu, akan menjadi perhatian khusus dan jadi prioritas di tahun depan. “Bisa saja pada APBD Perubahan ini dapat diakomodir. Tapi itu butuh kebijakan wali kota yang baru, sebab walikota yang sekarang ini sudah berakhir. Ini akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada wali kota berikut untuk diprioritaskan,” katanya.

Selain masalah armada truk, pihaknya juga mengaku tarif juga sudah harus ada perubahan. Sebab dalam isyarat Perda, tarif sampah dapat berubah tiga tahun sekali. Tarif yang sekarang ini diberlakukan sejak penetapan pada tahun 2016.

“Jika dihitung, maka sudah lima tahu. Sudah memenuhi syarat adanya perubahan. Juga termasuk perlu ditinjau ulang retribusi sampah pembayarannya yang melekat dengan PDAM. Karena banyak pelanggan yang tidak menggunakan PDAM, tapi sampahnya setiap hari diangkut. Sehingga perlu ada mekanisme lain yang dibuat. Nanti akan dikaji bersama dengan DLH, bagaimana efektifnya, baik pelayanan maupun pengenaan tarif sampah,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE Komisi III DPRD Kota Ternate meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate, agar aktif melakukan kegiatan monitoring ke sejumlah kawasan yang rawan terjadi bencana longsor. Hal ini disampaikan oleh wakil ketua komisi III H. Fachri Bachdar.

Sebelumnya, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Malut, telah melakukan pemetaan potensi terjadinya longsor. Pemetaan IAGI itu ditemukan potensi bencana longsor di beberapa Kecamatan yang ada di Kota Ternate. Potensi longsor ini akibat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi.

Fahri mengatakan, dengan adanya curah hujan yang tinggi, potensi longsor pasti mengancam. Sehingga membutuhkan tindakan monitoring dan sosialisasi intens. Sosialisasi ini difokuskan pada warga di Kelurahan yang masuk dalam zona rawan. “Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Serta sudah ada kewaspadaan dari masyarakat sekitar. Dan itu harus dilakukan oleh BPBD,” katanya (mg-03/yun)

MALUT POST – TERNATE. Belum ditemukan solusi masalah pelayanan sampah, kini datang lagi masalah baru. Dimana armada sampah berupa mobil truk besar maupun truk L300 kehabisan minyak. Para sopir biasanya mengambil minyak di SPBU kelurahan Maliaro, kemarin tidak lagi dilayani. Puluhan truk yang antre minyak itu, mengaku bingung. “Alasannya jatah minyak sudah habis,” kata beberapa sopir truk.

Melihat kondisi ini, Kadis DLH langsung minta para sopir mengarahkan mobil-mobil sampah untuk tidak antre di jalan, tapi masuk ke lokasi perkantoran. Pantauan koran ini, Kadis DLH Tonny Sahruddin Pontoh, langsung mengumpulkan semua sopir truk. Kadis meminta mereka untuk bersabar beberapa saat. “Lagi diurus minyaknya. Ini hanya kesalahan teknis,” katanya kepada para sopir.

Kendati begitu, sopir ini tidak melakukan pelayanan angkutan hingga beberapa jam. Tonny, saat dikonfirmasi mengaku, pihak SPBU bukan tidak layani, tapi karena terlambat pembayaran, sehingga meminta agar tunggakan dua bulan yakni November dan Desember lalu diselesaikan dulu. Barulah pelayanan dilajutkan.

“Karena siklus anggaran awal tahun biasanya terlambat. Tapi tidak masalah pelayanan tetap jalan,” tandasnya. Sembari mengatakan, setelah berkoordinasi dengan pimpinan, sesuai petunjuk telah dijalankan selama beberapa hari kedepan. “Jalan saja sambil mengurus proses pencairan, untuk pembayaran ke pihak ketiga,” tukasnya.

Sementara itu, komisi III DPRD mendesak agar memperhatikan sarana dan prasarana pendukung pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ketua komisi III Anas U Malik mengatakan, fasilitas yang dimaksud baik armada pengangkut sampah serta fasilitas pendukung lainnya, seperti BBM. “Penting untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Terutama ada kejadian pohon tumbang yang terjadi beberapa waktu kemarin. Masalah ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya.

DLH juga diminta melakukan pengawasan terhadap pohon yang rawan tumbang, sehingga ada langkah penebangan. DPRD mendukung langkah penebangan oleh DLH yang akan menggantikan jenis pohon tearis ke jenis tajung. Juga pengadaan armada pengangkut sampah. “Armada yang sekarang sudah tidak layak beroprasi. Komisi III mengawal kebijakan program dari DLH untuk pengadaan armada baru,” tutupnya. (udy/mg-03/yun)

MALUTPOST.TOBELO – Menteri Sosial Tri Rismaharini tiba di Ternate, kemarin (19/1). Dari Ternate, Mantan Walikota Surabaya itu, didampingi Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) bersama rombongan Forkopimda Malut dan Kemensos langsung melakukan peninjauan ke lokasi bencana di Halmahera Utara (Halut). Dalam lawatan perdananya ke Malut ini, Mensos menguncurkan bantuan untuk korban bencana alam di Maluku Utara sebesar Rp2,3 miliar lebih.

Dari jumlah itu Rp490 juta khusus diberikan untuk penanganan bencana di Halut, sedangkan sisanya Rp1,867 miliar lebih dibagikan kepada daerah-daerah lain yang juga terkena bencana di Malut. Penyerahan bantuan itu secara simbolis diterima oleh Gubernur Abdul Ghani Kasuba dan Bupati Halut Frans Manery.

Bantuan itu diserahkan Mensos saat meninjau langsung korban banjir di Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, Halmahera Utara (Halut). Mensos sendiri, tiba di Halut, sekitar pukul 14.30 WIT dengan menumpangi pesawat Air Fast PK-OFC milik PT.NHM. Selain gubernur, tampak Kapolda Malut Irjen Pol. Risyapudin Nursin, Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan, Kabinda Brigjen TNI Dudy dan Kejati Erryl Prima Putra ikut mendampingi Mensos.

Tiba di bandara Gamarmalamo, Mensos disambut Bupati Halut Ir.Frans Manery. Setelah tiba, Risma tak ingin berlama-lama, dia langsung meminta untuk cepat bergerak ke lokasi-lokasi pengungsian. Di posko pengungsian Desa Duma, Galela Barat, Risma lalu menyapa satu per satu korban banjir. “Kehadiran saya di Halut ini, diperintah langsung oleh Presiden. Saya juga sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada setiap daerah yang terdampak bencana alam,” ujar Risma.

Kemensos, kata Risma, akan mengupayakan agar apa yang menjadi kebutuhan korban bencana dapat langsung disalurkan. “Terkait relokasi di Desa Roko sebagaimana aspirasi warga, kami akan membantu. Tetapi masyarakat harus bersabar karena semua mengikuti prosedurnya,” ujar Mensos di hadapan warga Desa Roko, Galela Utara.

Dalam kunjungannya itu, Mensos juga berjanji akan membantu warga yang rumahnya rusak akibat banjir. “Saya lihat ada sejumlah rumah warga yang rusak karena bencana ini. Bapak Bupati (Frans Manery) saya minta agar buat pengajuan ke Kementrian Sosial, mungkin kami tidak membantu banyak, tapi setidaknya bisa meringankan beban warga,” ujar Risma.

Risma juga meminta Bupati Halut untuk mengajukan data-data kerusakan infrastruktur fisik ke Kementrian PU. Risma juga berjanji akan menyampaikan langsung ke Menteri PU. “Kalau data-data sudah disampaikan, kita bisa sharing anggaran antara Kementrian PU dan Kemensos untuk lakukan penanganan,” tandasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Risma juga meninjau langsung Jembatan Tiabo di pertengahan Galela Utara dan Loloda Utara yang terputus akibat banjir bandang, Sabtu akhir pekan lalu. Sementara Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba menyampaikan terima kasih kepada Mensos, karena memilih berkunjung ke Malut ketimbang berkunjung ke Sulawesi Utara (Sulut). Padahal di Malut jumlah bencana tidak sebesar di Sulut. “Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, karena meski baru dilantik, ibu menteri sudah mau berkunjung ke Maluku Utara,” tukasnya.

AGK berharap, hadirnya Mensos di Malut bisa membawa masukan dan arahan kepada semua pihak, sehingga bantuan sosial harus dapat segera diluncurkan. “Bantuan yang nanti disalurkan oleh Mensos tentu sangat bermanfaat dan bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah,” pungkasnya. (rid/din/rul)

MALUT POST – TERNATE. Pimpinan DPRD Kota Ternate, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) tergesa-gesa dalam melakukan tender proyek tahun 2021. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Djadid Ali ke pada Malut Post, Selasa (19/1). Di tahun-tahun sebelumnya, tender baru berjalan normal di atas bulan Februari. Kenapa tahun ini, awal Januari sudah dilaksanakan. Ini menimbulkan pertanyaan. “Kira-kira ada apa sampai Pemkot begitu tergesa-gesa. Apalagi masa jabatan Walikota sisa menghitung hari sudah berakhir,” tandasnya.

Politisi Golkar ini mengaku, dari sisi regulasi memang memperbolehkan. Namun, pemerintah juga harus profesional membaca kondisi keuangan saat ini. Selain DPA yang belum tersedia, keuangan di Kades sampai hari ini (kemarin,red), juga belum bisa melakukan pecairan. Bahkan, gaji berkala saja sebagian SKPD belum cair. Selain itu, pemerintah juga mampu membaca politik anggaran di tingkat pusat saat ini. Di mana akibat covid-19 ini banyak hal yang mempengaharuhi, utamanya dalam sistem pengendalian keuangan.

“Saat ini Menteri Keuangan telah memerintahkan lembaga melakukan refocusing anggaran. Ini masih di tingkat pusat. Kita ikhtiar, juga sampai refocusing juga terjadi di tingkat daerah. Jika itu terjadi, maka kondisi yang sama terjadi pada 2020 akan kembali berulang. Karena itu, Pemerintah utamanya TAPD dan juga Walikota harus lebih berhati-hati dalam membaca keadaan ini. Ingat, covid ini masih berlangsung. Artinya, negara ini masih darurat, sehingga dibutuhkan kebijakan yang mengedapankan nasib manusia bukan infrastruktur,” terang Djadid.

Selain itu lanjut Djadid, beban utang pemerintah terhadap pihak ketiga, sampai saat ini belum diketahui berapa angka pasti, termasuk juga beban multi years. “2021 ini beban belanjanya yang terbawa dari tahun 2020 terlalu besar. Sehingga butuh kebijaksanaan dalam penganggaran. Karena itu, kami minta agar kegiatan tender ditangguhkan dulu sementara, dengan mempertimbangkan kondisi ril daerah,” tukasnya. (udy/yun)

Terkait Penataan Sofifi Jelang STQ Nasional

MALUTPOST.SOFIFI – DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut) menilai penataan Kota Sofifi jelang pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat nasional tidak memiliki perencanaan yang matang. Pasalnya, lampu hias yang dipasang di sepanjang Jalan Kilometer 40 hanyalah hiasan yang tidak mencerminkan keseriusan pembangunan karena terkesan dipaksakan. Ini bisa dilihat dari ada sebagian jalan yang merupakan jalur menuju lokasi pelaksanaan STQ tidak dipasang.

“Dari bundaran menuju Pelabuhan Sofifi tidak dipasang, bahkan dari bundaran menuju Kantor Kejaksaan juga tidak pasang lampu penerangan, itu artinya pekerjaan hanya dilakukan setengah hati,” ungkap Ketua Deprov Malut, Kuntu Daud kepada wartawan, Selasa (19/1). Politis PDI-Perjuangan ini menambahkan, background kota Sofifi yang terpampang di depan Kantor DPRD juga sangat aneh karena Sofifi belum menjadi kota. Melainkan bagian dari Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan.

Jadi kalau ditulis kota Sofifi, maka perlu dipertanyakan dimana letak kotanya. “Jadi, harus diperjelas pembangunan di Sofifi, karena saat ini Sofifi belum Mekar dan masih bagian dari Wilayah Kota Tidore Kepulauan,” katanya.

Dia juga mempertanyakan anggaran kurang lebih 300 miliar yang disiapkan untuk pelaksanaan STQ itu dibuat apa saja. Karena bagi dia, sejauh ini belum diketahui progress pekerjaan apa yang dibuat untuk menyambut STQ. “Jadi, harus dijelaskan anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk apa saja dalam menyambut pelaksanaan STQ?” pungkasnya dengan nada tanya. (din/jfr)

Diduga Korupsi DD dan ADD

MALUTPOST.TIDORE Mantan Kades Lifofa berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Soasio. MH ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018. Berdasarkan informasi yang diterima, penetapan MH sebagai tersangka sejak 4 Januari kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Adam Saimima saat dikonfirmasi, Selasa (19/1) membenarkan informasi tersebut. Diakui Adam, MH ditetapkan sebagai tersangka setelah pihaknya menerima hasil audit Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

Sebut Adam, kerugian negara dari hasil audit Inspektorat sebesar Rp 1,2 miliar. “MH ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Januari kemarin,” kata Adam. Dia mengatakan, proses kasus yang ditangani berdasarkan temuan inspektorat. Setelah menetapkan MH sebagai tersangka, kini pihaknya terus mendalami materi penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kembali saksi-saksi, termasuk ahli dan MH sebagai tersangka.

“Kalau sudah tahap dua baru kami tahan tersangkanya,” tegas Adam. Atas perbuatannya, MH dijerat pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Menurut pengakuan tersangka, uang yang dikorupsi digunakan sendiri,” tandasnya. (aby/aji)

Perubahan Sistem Aplikasi Tingkat Pusat jadi Alasan Dana tak Cair

MALUT POST – TERNATE. Pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), terpaksa harus “ikat perut”. Pasalnya, sampai dengan pertengahan Januari ini, anggaran operasional berupa Uang Persediaan (UP), belum juga cair.

“Kita juga bingung, sampai tinggal ini UP juga belum ada. Bahkan, gaji sebagian belum terbayar. Kalau seperti ini, bagaimana pelayanan bisa berjalan,” keluh beberapa pimpinan SKPD yang namanya minta dirahasiakan. Tidak hanya UP, keterlambatan pencairan anggaran ini juga mempengaruhi pelayanan publik.

Salah satunya, layanan angkutan sampah yang sempat mogok. Sebelumnya, Pegawai BP2RD juga sempat tutup kantor dan mogok kerja kurang lebih empat hari.

Sekretaris kota (Sekkot) Yusuf Sunya saat dikonfirmasi mengaku, keterlambatan pencairan bukan hanya di Ternate, tapi semua daerah terjadi. Ini akibat dari perubahan sistem aplikasi. Dimana sebelumnya menggunakan SIMDA berubah menjadi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Akibat dari perubahan ini, semua berpengaruh.

“Dananya sudah tersedia. Tapi untuk mencairkan ini belum bisa dilakukan, lantaran ada makanisme yang berubah. Jadi bukan daerah tidak ada uang, tapi karena perubahan sistem aplikasi. Ini bukan kesalahan daerah tapi di tingkat Kemendagri,” akunya.

Setelah memberlakukan SIPD ini, sistem SIMDA langsung terkunci, sehingga semua harus melakukan penyesuaian . Kesalahan di tingkat pusat, lemah dalam melakukan sosialisasi terhadap perubahan sistem ini. “Kemarin APBD juga terlambat akibat dari perubahan sistem. Karena banyak nomenklatur kegiatan yang juga berubah,” katanya.

Bahkan lanjut Jusuf, gaji juga terlambat dan terpaksa dilakukan proses manual. Nanti dilakukan penyesuaian kemudian. Untuk kegiatan lain di luar gaji, masih harus menunggu. Dia mengaku, telah memerintahkan pihak Keuangan untuk segera ke Jakarta melakukan konsultasi secara teknis.

“Saya dan Kaban Provinsi Ahmad Purbaja, juga sudah konsultasi langsung melalui telepon ke pejabat Kemendagri. Mereka mengakui kalau ini kesalahan yang membuat terlambat,” akunya. Sembari mengatakan, DBH Provinsi juga terlambat cair akibat dari sistem aplikasi.”Bahkan dana BBM di DLH juga sempat jadi masalah. Dana ada tapi belum bisa cair,” tukasnya. (udy/yun)

Dua Hari 2 Kali Longsor

MALUT POST – JAILOLO. Warga yang melintas jalur Jailolo-Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan (Jalsel) diminta waspada. Ini menyusul jalur tersebut, tepatnya di Gunung Koma rawan longsor. Minggu (17/1) sekitar pukul 04.30 WIT terjadi longsor besar yang menutup jalur kendaraan Sidangoli-Jailolo.

Tumpukan material ini berhasil dibersihkan tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PUPR, TNI/ Polri, Satpol PP Damkar, DLH, Orari dan masyarakat menggunakan peralatan seadanya. Usai dibersihkan, longsor susulan kembali terjadi, Senin (18/1) sekira pukul 06.30 WIT.

Tumpukan material menutup badan jalan di lokasi yang sama sehingga membuat kendaraan Jailolo-sidangoli tidak bisa melintas. “Longsor kemarin lebih para dibandingkan yang lebih parah dibanding yang terjadi, Minggu (17/1). Karena itu, kami kembali menurunkan tim dari BPBD, PUPR, Satpol PP, Damkar dan DLH ke lokasi untuk membersihkan.

“Kali ini pembersihan menggunakan alat berat (excavator), sehingga tepat pukul 17.00 WIT material berhasil dibersihkan,” kata Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Abdullah Ishak kepada Malut Post, Senin (18/1). Karena itu, diimbau kepada warga yang melintasi ruas jalan tersebut agar selalu waspada karena intensitas hujan seperti saat ini rawan terjadi longsor dan banjir saat ini tidak lagi terjadi longsor di titik-titik tertentu.

Sementara di beberapa lokasi di kecamatan Ibu, Loloda dan Jailolo Selatan yang terkena banjir akibat curah hujan beberapa waktu lalu airnya sudah surut. “Harapan kami semoga musibah longsor dan banjir saat ini tidak lagi terjadi di kemudian hari,” harap mantan Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Pemkab Halbar ini. (met)

MALUTPOST.TOBELO – Bencana banjir yang melanda tujuh kecamatan di Halmahera Utara (Halut), Sabtu (16/1) menyebabkan ribuan jiwa mengungsi. Merespon bencana ini, Majelis Wilayah Provinsi Maluku Utara Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) bersama dengan Majelis Daerah KAHMI Halmahera Utara dan Komisariat HMI Tobelo langsung menggalang bantuan dan menyalurkan kepada para pengungsi di Galela dan Kao, Halut.

“Penyaluran tahap pertama hari ini, KAHMI fokus kepada para pengungsi di kecamatan Galela. Insha Allah tahap kedua KAHMI akan salurkan kepada pengungsi di Kao Barat,” kata Seketaris Umum Majelis Wilayah KAHMI Malut, Hasby Yusuf, kemarin (18/1). Penyaluran di Kecamatan Galela KAHMI fokus pada lima titik pengungsi korban bencana banjir. Yaitu Desa Simau, Togawa, Soakonora, Igobula, dan titik pengungsian di Gereja Duma. Bahan bantuan yang disalurkan terdiri dari beras, minyak kelapa, teh, kopi, gula, supermie, makanan ringan dan tikar.

Hasby berharap, bantuan ini bisa meringankan beban para korban bencana khususnya mereka yang masih bertahan di lokasi pengungsian. “Kami berdoa bencana cepat berlalu dan masyarakat kembali beraktiftas seperti sediakala,” ujarnya. Ketua BKPRMI Malut ini juga berharap solidaritas kemanusiaan tetap terjaga.

Setiap bencana harus mengajarkan bahwa kemanusiaan itu lintas etnis dan agama. Membantu bukan karena kesamaan agama juga bukan karena kesamaan etnis tetapi karena panggilan nurani kemanusiaan. “KAHMI tentu akan terus peduli setiap bencana yang terajadi dan berharap pemerintah untuk lebih tanggap dalam melakukan respon bencana dengan anggaran sadar bencana. KAHMI berharap pemerintah mengevaluasi setiap kebijakan investasi dan lingkungan yang mengakibatkan bencana banjir terus terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan terkhusus di Maluku Utara,” pungkasnya. (rls/rul)