MALUTPOST-JAILOLO. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Barat menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) peraih suara terbanyak pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, Kamis (17/12).

Penetapan Paslon nomor urut 01 ini nampaknya tidak diterima tim Paslon lain, yang dibuktikan dengan tidak menandatangani berita acara hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara. Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU dengan nomor: 136/ HK.03.1/-KPTS/8201/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati 2020. Dari hasil penetapan di tingkat kecamatan dan KPU ini diputuskan Paslon James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) 22.524 suara, paslon Danny Missy Imran Lolori (DAMAI) 21.074 suara, paslon nomor urut 03 Ahmad Zakir Mando-Pdt. Alpinus K.Pay (Zaman-Pay) 12.824 suara dan Paslon nomor urut 04 Denny Pallar-Iksan Husain (DeSain) 10.167 suara”.

“Penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati ini dituangkan dalam form D hasil Kabupaten yang terlampir dalam keputusan yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan,” ungkap Ketua KPU Miftahudin Yusup saat membacakan dan menetapkan hasil perolehan suara.

Setelah mendengar apa yang dibacakan ketua KPU, saksi Paslon DAMAI Abjan Radja menyampaikan hasil penetapan KPU ini akan digugat ke Mhakmah Konstitudi (MK). Selain itu, tim paslon Zaman-Pay dan Desain juga tidak menerima putusan tersebut. Terpisah ketua tim pemenang paslon DAMAI Charles Richard mengatakan tim paslon DAMAI bukan tidak menerima atau tidak legowo menerima hasil tersebut, tetapi tahapan Pilkada ini belum berakhir dan sesuai bukti yang dikantongi, harus diuji di MK sehingga tim paslon DAMAI harus menggugat hasil pleno terbuka ke MK. Jadi ada lembaga hukum yang bisa menguji soal dugaan pelanggaran pilkada. Makanya kita ke MK, karena MK merupakan lembaga terakhir yang bisa memutuskan sah tidaknya hasil pilkada,”jelasnya, sembari meminta semua pihak tetap sabar menunggu hasil keputusan terakhir dari MK. (din/met)

MALUTPOST-TERNATE. Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya ada dua pasangan calon (Paslon) yang memenuhi syarat 2 persen untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi (MK), Mereka adalah Paslon Muh Hasan Bay – Asgar Saleh (MHB-GAS) untuk Pilwako Ternate dan Paslo Joel B Wagono-Said Bajak (OS) di Pilkada Halmahera Utara (Halut).

Ketua Tim Hukum MHB GAS, Muhammad Conoras mengaku, kesiapan ke MK sudah 80 persen. Hanya saja berkasnya belum diajukan ke MK karena mereka masih mempertimbangkan, apakah menggunakan penasehat hukum lokal (Maluku Utara) ataukah Jakarta. Jika hal itu nanti sudah disepakati, maka gugatan siap dilayangkan ke MK via online sebelum tanggal 19 Desember pukul 17.00 WIT, sebagaimana ketentuan tentang batas waktu.

“Tapi bagi saya, mau gunakan pengacara, dari sini atau Jakarta yang penting ke MK. ke MK ini Paslon yang menginginkan dengan segala bukti yang sudah disiapkan dan menurut kami itu akurat,” ucap Conoras, kemarin (17/12).

Dia menegaskan, gugatan ke MK bukan karena MHB-GAS tidak mengakui kemenangan Paslon M Tauhid dan Jasri Usman (TULUS. Akan tetapi hukum demokrasilah yang masih memberikan peluang kepada pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 tahun 2020. Conoras pun yakin gugatan mereka bakal diterima.

“Nanti kita lihat di MK, apakah data yang sudah kita miliki ini bisa mempengaruhi kemenangan Paslon TULUS atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita hanya berjuang demi menegakkan demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan,” tuturnya.

Conoras menyebut, ada dua permohonan yang akan disampaikan dalm gugatan ke MK. Yakni diskualisifikasi Paslon TULUS dan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, untuk permintaan diskualisifikasi, pihaknya masih mencari bukti tambahan yang mengarah pada pelanggaran berbentuk Terstruktur, Sistematis, dan Masih (TSM). Kalau PSU data-data kita sudah lengkap tinggal penilainnya ada pada MK. PSU target kita di Ternate Tengah dan Ternate Utara, karena dua kecamatan ini terjadi kecurangan yang signifikan,” ungkapnya.

Selain ke MK, Tim Hukum MHB-GAS juga akan melaporkan 5 komisioner KPU Kota Ternate ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Alasannya, Komisioner Kota Ternate dinilai tidak bisa melaksanakan kewajiban hukum dan terlalu kaku dalam menafsirkan peraturan KPU. Semisal, permintaan membuka kotak suara oleh saksi yang tidak diakomodir oleh KPU dengan alasan aturan. “Di Kabupaten Halmahera Timur, KPU bisa membukan kotak suara untuk mencari kepastian, tapi kenapa di sini (Ternate) tidak bisa. Jangan-jangan mereka sengaja tidak mau buka agar ini ke MK,” sesal Conoras sambil menyebut laporan ke DPP akan disampaikan setelah gugatan ke MK.

Sementara di Halut, Ketua Tim pemengangan Paslon Joel B.Wogono dan Said Bajak (JOS), Yusri Bailussy mengatakan, pada dasarnya, tim JOS menghargai keputusan rekapitulasi yang dilaksanaka KPU Halut, dimana perbedaan antara FM-Mantap dan JOS hanya 619 suara.

Namun, menurut Sekretaris DPC PKB Halut ini, terdapat sejumlah kejanggalan dan persolan teknis yang dinilai melanggar udang-undang dalam tahapan pungut dan hitung yang terjadi pada beberapa tingkatan. “Hasil pleno rekapitulasi oleh KPU Halut, kita akan lanjutkan ke MK. Kita saat ini sementara menyiapkan bukti pelanggaran yang nantinya akan dibawa ke MK. Kita yakin menang di MK,” ujarnya optimis.

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara oleh KPU Halut, total jumlah suara sah sebanya 100.775. Dimana Paslon FM-Mantap mendapatkan 50.697 suara, sementara JOS memperoleh 50.078 suara. Selisih suara kedua paslon hanya 619 suara. (mg-01/cr-04/rul)