Terjadi di Kantor Bupati dan DPRD

MALUT POST – DARUBA. Entah apa yang merasukimu, lirik lagu ini pantas dialamatkan kepada petugas pengibar bendera merah putih, di Kantor Bupati dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai. Pasalnya, pada Kamis (21/1) kemarin, kedua kantor tersebut tidak mengibarkan bendera merah putih sesuai ketentuan Undang-undang nomor 24, pasal 9 tahun 2009 terkait kewajiban mengibarkan bendera di intansi Pemerintah maupun swasta.

Pantauan koran ini, sekitar pukul 10.00 WIT di kantor Bupati kawasan Desa Muhajirin Baru, Kecamatan Morotai Selatan, tidak terlihat bendera merah putih berkibar, padahal aktivitas berjalan seperti biasa. “Tidak tahu kenapa bendera tidak dikibarkan, kadang-kadang yang saya lihat, kalau dikibarkan petugas, bahkan sampai lupa waktu penurunan hingga malam hari. Jadi memang penanggungjawab bendera yang kurang teliti,” ungkap warga yang sering beraktivitas di kantor Bupati.

Salah satu petugas Satpol PP yang berjaga di pos depan kantor Bupati kepada koran ini mengatakan, alasan kenapa bendera tidak dikibarkan karena petugas piket sebelumnya meyimpan bendera. “Bendera itu, dipegang oleh penjaga piket kemarin, (Rabu, red), jadi sampai sekarang (Kamis siang), kami masih tunggu petugas tersebut. Memang ada bendera yang lama, hanya saja sudah sobek, kan tidak mungkin kita kibarkan yang sudah sobek,” beber salah satu petugas enggan namanya dikorankan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pulau Morotai, Yanto Gani, dikonfirmasi soal kejadian tersebut mengancam akan memberikan sanksi kepada petugas. “Kalau ini ada unsur kesengajaan maka anggota Satpol PP yang bertugas akan diberikan sanksinya dipindah tugas sebagai cleaning service di kantor bupati,” ancam kasat.

Selain di kantor Bupati, kejadian yang sama juga berlangsung di kantor DPRD Pulau Morotai, pantauan koran ini di halaman kantor DPRD, kawasan Desa Darame, siang kemarin, tampak hanya tiang yang berdiri tegak, sementara kain bendera tidak terlihat. Kepala Bagian (Kabag) umum dan protokoler DPRD Pulau Morotai, Husen Mony, dikonfirmasi mengatakan, alasan bendera merah putih tidak dikibarkan lantaran ada pekerjaan pagar di depan kantor DPRD.

“Kemarin ada pekerjaan jadi dilepas,” singkatnya. Keterangan Husen Mony dengan fakta dilapangan bertolak belakang, sebab berdasarkan pantauan koran ini, tiang bendera tetap berdiri dan tidak dilepas atau dipindahkan saat pekerjaan rtembok dilakukan. (tr04/lid)

MALUTPOST.DARUBA – Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pulau Morotai, berhasil membekuk bandar narkotika jenis ganja yang beroperasi di Morotai.

Kapolres Kabupaten Pulau Morotai, AKBP A’an Hardiansyah, kepada sejumlah awak media, Senin (18/1) menjelaskan, penangkapan kasus bandar narkoba ini bermula saat anggota intel Polres Morotai menerima informasi dari warga.

Di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) ada sejumlah pemuda yang merayakan malam tahun baru. “Kasus ini sebenarnya berlangsung pada awal Januari lalu, namun karena kebutuhan pengembangan penyelidikan, maka baru dirilis, Senin (18/1),” jelas Kapolres.

Kapolres mengungkapkan, setelah anggota Polres diturunkan untuk mengecek informasi wargasoal perayaan tahun baru, ternyata didapat sejumlah warga sedang asik minum minuman keras (Miras). Setelah diperiksa, salah satu pemuda ketahuan membawa satu linting ganja (gulungan berbentuk rokok). “Dari pengakuan salah satu warga yang membawa ganja, polisi lalu mendapat informasi terkait bandar yang menyebarkan barang haram tersebut di Morotai,” ungkap Kapolres.

Dari informasi tersebut, Polisi lalu bergerak cepat dengan mencari warga berinisial B di Desa Yayasan yang diduga menjadi bandar ganja. “Benar saja, saat dilakukan penggrebekan di kediaman warga berinisial B, petugas mendapati sebanyak 260 paket ganja siap edar. Tersangka berikut barang bukti ganja langsung diamankan ke Polres untuk dilakukan pengembangan,” lanjut AKBP A’an Hardiansyah.

Menurut pengakuan B, kata Kapolres, barang haram ini dia dapat dari rekannya di Ternate yang berada di Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate. Sementara untuk tersangka lain masih dalam pengembangan. “Tersangka dikenakan pasal III subsider pasal 114 Undang-undang nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun. Jadi, Saat ini kami sudah melakukan pemberkasan dan bakal diserahkan ke Kejaksaan,” tegasnya menutup. (tr-04/lid)

MALUTPOST.DARUBA – Tidak hanya mendapat penolakan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, Pedagang di Pasar Gotalamo II juga nyatakan sikap tolak untuk ikut divaksin sinovac.

Sia, salah satu pedagang di pasar Gotalamo II kepada Malut Post yang mengaku, vaksin cukuplah dilakukan kepada pegawai dan juga warga yang sering bepergian keluar daerah. Sebab mereka lebih rawan terkena virus, sementara pedagang yang keseharian berjualan jarang berkomunikasi dengan orang di luar Morotai. “Yang suka keluar daerah dan juga mereka yang bekerja di dalam ruangan ber-AC, itulah yang harus divaksin, kami juga khawatir soal informasi vaksin tersebut, jangan sampai berdampak negatif pada tubuh kita,” kata Sia, pedagang Bawang Rica Tomat (Barito).

Selain Sia, pedagang lain di pasar Gotalamo juga menegaskan, jika Pemda memaksa untuk pedagang tetap divaksin, maka mereka lebih memilih berhenti untuk berjualan di pasar Gotalamo II dan memilih pulang untuk berkebun, ini dilakukan agar tidak berhubungan dengan banyak orang da terhindar dari vaksin. “Kalau tetap paksa, maka saya setop bajual, dan pulang bakobong (berkebun),” tegas pedagang lain.

Senada juga diungkapkan Wani, salah satu warga Daruba mengaku, saat ini sementara anaknya dihimbau untuk tidak ke sekolah guna antisipasi jangan sampai disuntik vaksin. “Saya sementara tidak izinkan anak ke sekolah, takut mereka vaksin. Kami sekeluarga pastikan tidak mau divaksin, kalau mereka datang kerumah, saya suruh ambil obat vaksin dan suntik sendiri di tubuh mereka,” tegas Wani seraya mengatakan, kondisi keluarga dalam keadaan sehat, jangan sampai karena disuntik kemudian sakit. (tr04/lid)

MALUTPOST-DARUBA. Setelah sepekan dinyatakan hilang usai tercebur di sungai Tiabo, Keleon Baridji (70), warga Duma, Kecamatan Galela Barat, Halmahera Utara (Halut) yang berprofesi sebagai Pendeta ini, ditemukan tak bernyawa di pesisir Pantai Dodola.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Malut Post menyebut, korban ditemukan pertama kali oleh nelayan sekitar pukul 06.30 WIT. “Sebelum ditemukan, nelayan sempat mencium bau tidak sedap. Saat nelayan mencari tau asal bau tersebut, ternyata yang ditemukan adalah sesosok mayat yang hanya menggunakan celana pendek dan tanpa baju dengan posisi tengkurap,” terang Mus, salah satu pekerja bangunan di Dodola.

Mus melanjutkan, sesaat setelah ditemukan mayat tersebut, warga yang tinggal di pulau Dodola langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari tahu identitas korban. “Beberapa warga lalu menginformasikan ke Polres Pulau Morotai untuk ditindaklanjuti,” tambah Mus.

Terpisah, Kabag Ops Polres Pulau Morotai, AKP Samsul Bahri, saat ditemui diruang kerjanya membenarkan temuan mayat tersebut. “Usai menerima laporan temuan mayat, tim Reskrim lalu turun melakukan olah TKP, sementara korban Keleon Baridji, lalu dievakuasi dan dibawa ke keluarganya di Desa Duma Kecamatan Galela,” terang Samsul.

Sebelumnya diketahui, Keleon Baridi merupakan korban tercebur di kali Tiabo bersama satu rekannya, Kamis (27/11) lalu. Keleon tercebur saat menyebrangi sungai Tiabo menuju Desa Roko, Halmahera Utara. Keduanya terseret arus, 1 orang berhasil selamat, sementara Keleon Baridji, dinyatakan hilang. Meski tim SAR dan warga setempat turun melakukan pencarian, namun hingga 5 hari, pencarian tersebut membuahkan hasil. Baru di hari keenam, korban Keleon Baridji, ditemukan tewas di bibir pantai Pulau Dodola. (tr04/lid)