Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan positivity rate COVID-19 di Indonesia per Mei 2021 mencapai 11,3 persen. Angka ini, menurut Wiku, terendah selama pandemi, di mana terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pada Januari hingga Februari 2021. Ketika itu, jumlah kasus positif menyentuh level 27,2 persen.

Penurunan ini, menurut Wiku, disebabkan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah, seperti adanya kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara mikro.

“Perbaikan dengan penghapusan cuti bersama pada tanggal merah, serta intervensi kebijakan melalui pelaksanaan PPKM Mikro dan pembentukan posko di tingkat Desa atau Kelurahan terbukti berpengaruh dalam menurunkan angka penambahan kasus positif dan kasus aktif dari waktu ke waktu sehingga positivity rate juga menurun. Positivity rate di Indonesia pada Mei adalah 11,3 persen, terendah selama pandemi,” ungkap Wiku dalam telekonferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (11/5).

Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito. (Foto:VOA)

 

Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito. (Foto:VOA)

Meski terjadi penurunan, Wiku berharap masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Pasalnya, belajar dari situasi pandemi yang terjadi di India, peningkatan kasus secara signifikan sangat mungkin terjadi.

Wiku menjelaskan, positivity rate COVID-19 di India pada awalnya lebih rendah dibandingkan dengan di Indonesia, yakin berkisar 2-3 persen dan paling tinggi mencapai delapan persen pada September tahun lalu.

Namun, kondisi ini berubah sejak April 2021, di mana positivity rate corona di India mencapai 14 persen, dan menyentuh level 21,7 persen pada Mei 2021, dengan penambahan kasus harian mencapai 400.000 kasus.

“Ini menunjukkan, tidak butuh waktu lama untuk menaikkan kasus yang diakibatkan oleh abainya kita dalam menjaga protokol kesehatan. Sedangkan di Indonesia, butuh belajar selama 12 bulan menangani pandemi untuk akhirnya menemukan formulasi yang tepat dalam menjaga agar kasus semakin turun setiap harinya,” paparnya.

Maka dari itu, Wiku meminta masyarakat untuk tidak pulang ke kampung halaman pada masa libur Idul Fitri. Ia menekankan, apabila masyarakat tetap nekat mudik, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasib sama seperti India.

“Sebagai gambaran, keadaan di India saat ini sangat mengkhawatirkan, di mana rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien, baik COVID-19 maupun non COVID-19. Bukan hanya rumah sakit, tenaga kesehatan maupun alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan juga tidak mencukupi lagi. Jangan sampai kita berada dalam kondisi seperti ini. Maka dari itu, jangan lakukan silaturahmi fisik. Ketahuilah, jika kita masih memaksakan untuk bertemu dalam rangka silaturahmi fisik, baik dengan keluarga ataupun dengan kerabat di manapun, maka kemungkinan besar kita dapat tertular dan menularkan virus COVID-19,” tegasnya.

Zonasi COVID-19

Per 9 Mei 2021, ujar Wiku, terdapat 12 kabupaten/kota yang masuk zona merah atau risiko tinggi. Sedangkan untuk daerah dengan risiko sedang atau zona oranye tercatat 324 kabupaten/kota.

Wiku memperingatkan satgas dan pemerintah di daerah agar menyiapkan sarana dan fasilitas kesehatan guna menangani potensi peningkatan kasus. Pasalnya, zonasi oranye didominasi oleh daerah tujuan mudik.

“Sebagai catatan jumlah kabupaten/kota di zona oranye didominasi oleh kabupaten/kota yang berasal dari provinsi tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat di provinsi-provinsi ini penularan lebih mungkin terjadi dengan cepat,” kata Wiku.

Ribuan Pemudik Positif Corona

Dalam kesempatan yang lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil dari pengetatan dan penyekatan yang dilakukan pihak kepolisian di 381 titik lokasi terdapat ribuan pemudik yang positif COVID-19.

“Jumlah pemudik yang dirandom testing dari 6.700, 4.123 orang positif, dan dilakukan isolasi mandiri 1.686 orang dan yang dirawat 75 orang. Kemudian untuk kendaraan di operasi ketupat, jumlah yang diperiksa 113.694 dan yang diputar balikkan 41.097 dan pelanggaran 346 kendaraan,” ungkap Airlangga.

Orang-orang antre untuk check-in tiket dengan barang bawaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta untuk mudik menjelang perayaan Idulfitri, di tengah wabah COVID-19 di Tangerang . (REUTERS)

 

Orang-orang antre untuk check-in tiket dengan barang bawaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta untuk mudik menjelang perayaan Idulfitri, di tengah wabah COVID-19 di Tangerang . (REUTERS)

Ia menambahkan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga telah tiba di Indonesia mendekati libur lebaran kali ini. Tecatat, 24.215 PMI tiba di tanah air pada April kemarin, sementara pada Mei diprediksi setidaknya akan ada 25.467 PMI yang akan pulang.

Pemerintah, ujar Airlangga, akan melakukan penanganan secara khusus terkait kedatangan PMI untuk mencegah terjadinya imported cases di tanah air. Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Airlangga, akan berkoordinasi dengan Pemda setempat dan pihak TNI/Polri untuk melakukan karantina, serta screening ketat dengan tes swab PCR.

“Dan hasil positif yang cukup tinggi ini diantisipasi di daerah yang memang masuk untuk PMI dan kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah Sumatera, termasuk dengan Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar terkait kebutuhan tempat, karantina bagi PMI dan diantisipasi yang dilakukan termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai misalnya, di mana RS Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut,” pungkasnya.

Epidemiolog: Indonesia Termasuk Negara Dengan Risiko Paparan COVID-19 yang Tinggi

Ahli Epidemilogi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan kenekatan masyarakat yang tetap mudik pada masa lebaran kali ini berpotensi besar dalam menyebar virus corona, apalagi sebagian besar pemudik tidak mengetahui apakah dirinya positif atau negatif corona.

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

 

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Kita ini memiliki tes positivity rate di atas 10 persen. Berapa pun pokoknya di atas 10 persen itu adalah daerah atau negara yang memiliki risiko paparan tinggi. Eksposurenya tinggi sehingga setiap orang yang mobile itu besar kemungkinan membawa virus,” ujar Dicky kepada VOA.

Menurut Dicky, tingkat penularan virus corona di Indonesia sudah masuk level transmisi komunitas atau community transmission. Ini artinya, pemerintah, kata Dicky, tidak bisa mendeteksi sebagian besar infeksi virus corona yang ada di masyarakat. “Jadi baru puncak gunung esnya yang bisa dideteksi,” tuturnya.

Maka dari itu, arus mudik memang berpotensi meningkatkan kasus COVID-19 di Indonesia, namun memang tidak akan serta merta meningkat seperti yang terjadi di India.

Bom Waktu

Lebih jauh Dicky mengungkapkan ia meragukan validitas klaim pemerintah bahwa kurva kasus COVID-19 di tanah air sudah turun. Menurutnya, laporan COVID-19 yang disajikan pemerintah selama ini tidak memadai untuk bisa dijadikan sebuah kurva epidemiologi. Hal ini dikarenakan data-data yang disajikan tidak secara real time, dengan jeda yang cukup panjang dan jumlah tes yang tidak memenuhi standar WHO dan tidak merata di seluruh daerah.

Para petugas memeriksa sebuah bus penumpang pada hari pertama penerapan larangan mudik nasional untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, di Tasikmalaya, Jawa Barat, 6 Mei 2021. (Foto: Adeng Bustomi/ Antara Foto via Reuters)

 

Para petugas memeriksa sebuah bus penumpang pada hari pertama penerapan larangan mudik nasional untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, di Tasikmalaya, Jawa Barat, 6 Mei 2021. (Foto: Adeng Bustomi/ Antara Foto via Reuters)

“Saat ini sebenarnya kurva kita ini masih panjang, lama dan menguat, dan masih di gelombang pertama, artinya ketika satu gelombang belum selesai dalam waktu satu tahun itu artinya strateginya salah, tidak efektif dan itu tidak berhasil melandaikan kurva. Kita belum melandaikan kurva ini dan ini berbahaya karena artinya kita menyimpan bom waktu, dan itulah yang menyebabkan kita masih berada dalam level community transmission,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Dicky menyarankan pemerintah melakukan perbaikan mulai dari sistem pengawasan di komunitas, puskesmas, rumah sakit serta surveillance genomic. Selain itu, ia berharap pemerintah juga bisa memperbaiki sistem kesehatan dengan baik, mulai dari semua fasilitas kesehatan beserta sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan memadai.

“PSBB (pembatasan sosial berskala besar) menjadi sangat penting, mungkin 2 minggu paling tidak, di Jawa Bali serentak untuk mencegah, karena ini saya sampaikan alarmnya sudah semakin serius, sudah saatnya kita lakukan respon yang jauh lebih serius,” pungkasnya. [g/ab]

Pasca gempa bumi mulai tumbuh kesadaran warga di kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, untuk kembali ke kearifan lokal dengan membangun kembali tempat tinggal mereka yang rusak akibat gempa menggunakan bahan material dari kayu. Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, mengatakan kearifan lokal masa lalu warga di daerah itu yaitu mendirikan bangunan rumah panggung terbuat dari kayu. Namun, seiring perkembangan zaman, model rumah panggung ditinggalkan karena tidak seindah bangunan rumah beton.

Sitti Sutinah Suhardi, Bupati Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. (Foto:VOA)

 

Sitti Sutinah Suhardi, Bupati Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. (Foto:VOA)

“Kalau dulu masyarakat di Mamuju itu rata-rata rumahnya terbuat dari kayu, rumah panggung, hanya karena untuk zaman sekarang mereka anggap tidak keren lagi punya rumah panggung, banyak yang membangun rumah batu dan sekarang dengan adanya gempa, mereka kembali dengan penuh semangat membangun rumah terbuat dari kayu. Jadi kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Mamuju itu, kembali lagi,” kata Sitti Sutinah Suhardi dalam “Maestro Talkshow bertema Indonesia Waspada Gempa”, Minggu (9/5).

Gempa bumi berkekuatan 6,2 yang mengguncang Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat menyebabkan korban meninggal dunia 109 jiwa. Berdasarkan laporan BNPB per 15 Maret 2021 dampak gempa di Kabupaten Mamuju menyebabkan kerusakan bangunan sektor permukiman sebanyak 15.522 unit. Di Kabupaten Mamuju, rumah rusak berat sebanyak 2.054 unit, rusak sedang 3.843 unit, dan rusak ringan 5.526 unit.

Susanto Samsudin, National Director Habitat for Humanity Indonesia menilai pasca bencana di Mamaju juga perlu dilakukan kegiatan pelatihan-pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat agar mendirikan rumah yang ramah gempa. Di beberapa daerah tertentu yang rawan gempa, ada kearifan lokal masyarakat yang mendirikan rumah menggunakan material fleksibel seperti kayu dan bambu yang tidak mudah roboh saat diguncang gempa.

Susanto Samsudin, National Director Habitat for Humanity Indonesia. (Foto: VOA)

 

Susanto Samsudin, National Director Habitat for Humanity Indonesia. (Foto: VOA)

“Tapi ini ada modernisasi di mana ada perubahan di mana orang berpikir kalau rumah dengan semen, dengan bata, itu lebih bergengsi. Karena merasa lebih bergengsi dan dia di daerah gempa kemudian dia membangun bangunan, mencampur misalnya tiangnya kayu tapi dindingnya bata dan dia tidak memperhatikan sebenarnya bata dan kayu itu harus ada alat penguatnya, kalau tidak, lebih parah sehingga batanya semuanya roboh,” jelas Susanto Samsudin.

Relawan dari “Habitat for Humanity Indonesia” juga memberikan pelatihan membangun rumah tahan gempa dengan teknologi ferosemen di desa-desa terdampak gempa di Kabupaten Mamuju.

Tim SAR memeriksa bangunan yang roboh akibat guncangan gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu, 16 Januari 2021. (Foto: Antara Foto/Sigid Kurniawan via Reuters)

 

Tim SAR memeriksa bangunan yang roboh akibat guncangan gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu, 16 Januari 2021. (Foto: Antara Foto/Sigid Kurniawan via Reuters)

Ferosemen adalah teknik memperkuat dinding bangunan dengan cara menambahkan anyaman kawat ayam atau kini dikenal sebagai kawat besi dengan ketebalan lebih dari satu milimeter. Anyaman kawat yang rapat itu diletakkan pada jarak satu sentimeter dari dinding bangunan. Agar tidak bergeser, anyaman itu diikat menggunakan kawat pengikat pada paku payung yang ditancapkan di dinding bangunan yang terbuat dari susunan bata ringan maupun batako. Anyaman kawat itu nantinya akan tertutup setelah dinding diplester menggunakan adukan semen dengan ketebalan dua sentimeter.

Kerawanan Bencana Gempa di Pulau Sulawesi Tinggi

Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami BMKG mengatakan berdasarkan fakta geologi dan tektonik, Sulawesi Barat umumnya memiliki indeks potensi risiko gempa bumi yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan Sulbar bersebelahan dengan sesar naik Mamuju yang berada di pantai Mamuju hingga ke Kabupaten Mandar. Sesar itu telah memicu setidaknya delapan kali gempa sejak 1915 yang beberapa diantaranya juga diikuti dengan tsunami. Sejarah gempa yang berulang memerlukan kewaspadaan melalui upaya mitigasi (pengurangan risiko bencana).

Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami BMKG. (Foto: VOA)

 

Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami BMKG. (Foto: VOA)

“Yaitu dengan membangun bangunan tahan gempa atau kalau belum bisa mewujudkan bangunan tahan gempa yang lebih mahal, masyarakat dapat membangun bangunan yang berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik,” kata Daryono. Pemerintah setempat juga perlu melakukan penataan ruang berbasis risiko tsunami untuk mencegah masyarakat bermukim di pesisir pantai yang pernah dilanda tsunami.

“Tapi kalau memang tidak bisa dipindah, harus masyarakat memahami disebut sebagai evakuasi mandiri yaitu dengan cara menjadikan guncangan gempa yang terjadi itu sebagai peringatan dini tsunami,” jelas Daryono.

Menjawab pertanyaan VOA, Daryono menjelaskan potensi bencana gempa bumi di Pulau Sulawesi masih tinggi. Setidaknya ada tiga sesar (patahan) yang perlu diwaspadai karena sudah cukup lama tidak melepaskan energi gempa kuat yaitu Sesar Matano di Morowali, Sulawesi Tengah, Sesar naik selat Makassar dan Sesar Walanae yang berada di Parepare hingga Bulukumba di Sulawesi Selatan. [yl/ka]

Indonesia mengecam pengusiran paksa enam warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah, di Yerussalem Timur, serta tindak kekerasan terhadap warga sipil Palestina di kompleks Masjid Al Aqsa yang menyebabkan ratusan korban luka-luka. Dalam cuitan di Twitter hari Sabtu (9/5) Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa hal itu telah “melukai perasaan umat Muslim.”Lebih jauh ditambahkan bahwa “pengusiran paksa dan tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, hukum humaniter internasional – khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949 – dan berpotensi menyebabkan ketegangan dan instabilitas di kawasan.”

Indonesia, tambah Kemlu, menggarisbawahi pentingnya mengambil langkah nyata bagi masyarakat internasional untuk menghentikan langkah pengusiran paksa dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina itu.

Kantor Komisioner Tinggi PBB Untuk Hak Asasi hari Sabtu (9/5) juga menyampaikan hal serupa. Juru bicara UNOHCHR Rupert Colville mendesak Israel untuk menghentikan segala bentuk pengusiran paksa keluarga-keluarga pengungsi Palestina yang tinggal di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, karena melanggar hukum humaniter internasional. Colville menegaskan bahwa pelanggaran hukum itu “dapat dianggap sebagai kejahatan perang.”

Pengusiran dan kekerasan di Al Aqsa melukai sejumlah orang, termasuk enam polisi Israel. Dua warga Palestina dilaporkan tewas hari Jumat (8/5).

Israel tidak menanggapi kritik kantor komisioner tinggi PBB itu dan aksi kekerasan terus berlanjut. Namun Kementerian Luar Negeri Israel mencuit bahwa warga Palestina telah mengeksploitasi pengusiran paksa itu untuk memicu kerusuhan. “Kelompok-kelompok teror Palestin akan bertanggungjawab penuh terhadap aksi kekerasan akibat tindakan mereka.”

Mahkamah Agung Israel dijadwalkan akan menyampaikan keputusannya untuk mendukung pengusiran paksa warga Palestina itu atau tidak, dalam sidang padahari Senin (10/5).

Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia kembali mendesak masyarakat internasional “untuk melakukan langkah nyata untuk menghentikan langkah pengusiran paksa warga Palestina dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil.” [em/ah]

VOA – Gunung Sinabung kembali meletus, Jumat (7/5), memuntahkan abu vulkanik setinggi 2,8 kilometer ke udara.

Penduduk desa-desa di dekat gunung berapi di provinsi Sumatera Utara itu telah dipindahkan setelah letusan sebelumnya, dan tidak ada evakuasi atau laporan jatuhnya korban akibat letusan baru tersebut.

Orang-orang telah disarankan untuk tinggal 5 kilometer dari mulut kawah dan waspada terhadap hujan abu dan longsoran puing-puing vulkanik.

Aktivitas gunung berapi itu meningkat belakangan ini, dengan setidaknya 15 letusan kecil tercatat dalam sepekan terakhir, kata Armen Putra, seorang petugas pos pemantau Gunung Sinabung.

“Potensi letusan masih tinggi. Akan ada lebih banyak lagi letusan dalam waktu dekat, ” kata Putra.

Sinabung adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Sekitar 30.000 orang yang tinggal di dekatnya terpaksa mengungsi dalam beberapa tahun terakhir.

Gunung tersebut termasuk salah satu di antara lebih dari 120 gunung berapi aktif di Indonesia yang terletak di Cincin Api Pasifik, kawasan yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik dan sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai Sabuk Gempa Pasifik. [ab/uh]

Alya Sarah Lawindo, 19 tahun, tak seperti kebanyakan remaja di Amerika. Setiap akhir pekan, Alya mengajari anak-anak belajar mengaji secara virtual, dari rumahnya di Arlington negara bagian Virginia.

Souma (5 tahun), salah seorang murid Alya Lawindo di madrasah. (Photo courtesy orang tua Souma)

 

Souma (5 tahun), salah seorang murid Alya Lawindo di madrasah. (Photo courtesy orang tua Souma)

“Bunda dari dulu pernah jadi guru ngaji di madrasah sudah bertahun-tahun. Dan pas Alya sudah remaja, Alya mikir udah waktunya buat ngajarin anak, apalagi di komunitas Muslim Indonesia di Amerika sini,” ujar Alya kepada VOA.

Murid-murid yang diajarinya berusia lima hingga 12 tahun, seperti Souma.
“Dia baik… sabar… dan cantik,” kata bocah lima tahun ini kepada VOA.

Menjadi relawan madrasah telah dijalani Alya sejak lima tahun lalu.“Yang paling besar reward-nya jadi guru ngaji itu bisa lihat improvement anak-anak. Bulan pertama ngaji masih agak kaku, atau masih belajar tadjwid-nya. Pas sudah selesai, bisa keluar, bisa move on ke kelas yang berikutnya.”

Ketekunan Alya dalam menjadi relawan, diakui oleh IMAAM, organisasi yang mengelola madrasah, dengan memberinya Penghargaan Relawan Muda pada 2019.

Lestarikan Budaya Minang

Selain mengajar sukarela, mahasiswi S1 Hubungan Internasional di American University ini juga aktif melestarikan seni budaya Minang bersama Rumah Gadang USA. Sanggar itu didirikan pada 2007 oleh kedua orangtuanya yang berasal dari Sumatera Barat.

Alya Lawindo bersama orangtua, Muhammad Afdal dan Nani Afdal, pendiri sanggar Rumah Gadang USA. (Photo courtesy: Muhammad Afdal)

 

Alya Lawindo bersama orangtua, Muhammad Afdal dan Nani Afdal, pendiri sanggar Rumah Gadang USA. (Photo courtesy: Muhammad Afdal)

Sang Ayah, Muhammad Afdal, mengatakan, “Alhamdulilah waktu kita pertama kali (dirikan), Alya sangat berminat sekali karena waktu kecil kita kemana-mana selalu putar lagu Minang, di rumah pun kalau ada video, putar video Minang.”

Menurutnya penting untuk meneruskan budaya agar tidak luntur. “Saya melihat ini kalau kita tidak kenalkan, kita akan kehilangan generasi, mereka akan hanya kenal budaya Amerika saja,” tambah laki-laki yang berasal dari kabupaten Agam ini.

Sejak usia enam tahun, Alya mulai belajar tarian dan nyanyian Minang. Keterampilannya terus diasah. Kini dia fasih berbahasa Minang, pandai bermain biola, bermain Randai, teater khas Minangkabau, hingga berpantun.

“Tigo balai barumah gadang

adonyo di pakan sinayan

ambo ketek jolong ka gadang

kok salah tolong ingekan.”

Bersama Rumah Gadang USA, dia telah tampil dalam berbagai pertunjukkan di seluruh AS.

Alwa Lawindo melakukan tari piring dalam sebuah pertunjukkan di AS. (Photo courtesy Muhammad Afdal)

 

Alwa Lawindo melakukan tari piring dalam sebuah pertunjukkan di AS. (Photo courtesy Muhammad Afdal)

“Mengikuti bermacam festival di antaranya Richmond Folklife Festival, Smithsonian Folklife Festival, the Kennedy Center, dan negara bagian lain… Di samping itu kami sering mengisi acara budaya di KBRI Washington DC,” paparnya.

Dan saat pandemi, dia diundang mengisi seminar virtual sebagai “padusi milenial” oleh Minang Diaspora Network baru-baru ini.

Afdal mengaku bangga dengan putrinya yang tetap memegang teguh adat budaya, meski jauh di Amerika, seperti pepatah Minang, “Setinggi-tingginya bangau terbang, namun pulangnya ke kubangan jua. Sejauh-jauhnya pergi merantau, kampung halaman terbayang jua.” [vm/nr]

Badan Pusat Statisktik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-I 2021 sebesar minus 0,74 persen secara year on year (yoy). Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan adapun besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp3.969 triliun, sementara bila dilihat dari atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat Rp2.683 triliun.

“Sekali lagi secara yoy perekonomian Indonesia triwulan-I 2021 mengalami kontraksi 0,74 persen, sementara secara q to q (quarter to quarter-red) mengalami kontraksi 0,96 persen,” ungkap Suhariyanto dalam telekonferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/5).

Meskipun masih mengalami kontraksi, ia melihat perekonomian Indonesia mulai menunjukkan sinyal perbaikan. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 yang cukup tertekan hingga minus 5,32 persen yoy. Lalu mulai membaik pada triwulan III-2020 dengan minus 3,49 persen yoy, dan kuartal IV-2020 kembali minus sebesar 2,19 persen yoy.

Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021 mengatakan PE Indonesia pada triwulan-I 2021 minus 0,74 persen (Foto: VOA).

 

Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021 mengatakan PE Indonesia pada triwulan-I 2021 minus 0,74 persen (Foto: VOA).

“Di triwulan-I ini kontraksi kita hanya sebesar 0.74 persen. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda pemulihan ekonomi akan semakin nyata dan tentunya kita berharap ke depan apa yang kita harapkan bahwa pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021 betul-betul bisa terwujud,” paparnya.

Suhariyanto cukup optimistis, pertumbuhan ekonomi tanah air akan semakin membaik ke depannya. Hal ini didukung dengan perekonomian mitra dagang utama Indonesia yang sudah bergerak positif.

Pertumbuhan ekonomi China, katanya, bergerak cukup impresif menjadi 18,3 persen, Amerika Serikat tumbuh 0,4 persen, Singapura tumbuh 0,2 persen, lalu Korea Selatan, Vietnam dan Hong Kong yang pada triwulan-I 2021 ini juga tumbuh sebesar 7,8 persen. Namun, katanya pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa masih terkontraksi cukup dalam sebanyak minus 1,7 persen. ​

Lebih jauh Suhariyanto menjelaskan, ada enam sektor lapangan usaha yang menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan-I 2021 yakni sektor informasi dan komunikasi (infokom) yang tumbuh paling tinggi yang mencapai 8,72 persen, perdagangan pengadaan air, jasa kesehatan, pertanian, pengadaan listrik dan gas, serta real estat.

Sementara itu, sektor lapangan usaha yang terkontraksi paling dalam pada periode kali ini adalah sektor transportasi dan pergudangan yang tercatat minus 13,12 persen, serta akomodasi dan makan minum yang mengalami kontraksi minus 7,26 persen.

“Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,74 persen dan kalau kita lihat dari sumber pertumbuhannya maka transportasi dan pergudangan adalah sumber kontraksi yang terdalam yaitu sebesar minus 0,54 persen, kemudian disusul oleh industri pengolahan minus 0,29 persen, dan akomodasi dan makan minum minus 0,22 persen,” jelasnya.

Suasana pasar di tengah pandemi COVID-19 pada minggu terakhir Ramadan di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

 

Suasana pasar di tengah pandemi COVID-19 pada minggu terakhir Ramadan di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

Ditambahkannya, jika dilihat dari sisi komponen pengeluaran, yakni konsumsi rumah tangga, masih mengalami kontraksi sebesar minus 2,23 persen, sementara dari sisi investasi juga masih mengalami kontraksi tipis sebesar minus 0,23 persen. Hal ini, kata Suhariyanto harus terus diperbaiki, mengingat struktur PDB Indonesia sebanyak 88,89 persen berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi.

Tingkat Pengangguran

Dalam kesempatan ini, Suhariyanto juga melaporkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2021 tercatat 6,26 persen. Angka ini menurun dibandingkan pada posisi Agustus 2020 yang mencapai 7,07 persen. Dari laporan tersebut diketahui bahwa TPT untuk perempuan mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan laki-laki. Untuk TPT perempuan turun 1,05 persen, sementara TPT laki-laki turun 0,65 persen.

Selain itu, diketahui pada Februari 2021 ada 19,10 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,62 juta penduduk usia kerja masih menganggur dan tidak mencari pekerjaan. Sementara sebanyak 1,19 juta orang masih tidak bekerja untuk sementara waktu.

Para penumpang menunggu kedatangan bus untuk mudik di terminal bus Kalideres, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.

 

Para penumpang menunggu kedatangan bus untuk mudik di terminal bus Kalideres, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.

“Yang paling besar dampaknya dialami oleh 15,72 juta penduduk usia kerja di mana mereka masih bekerja tapi mengalami pengurangan jam kerja atau jam kerja yang lebih pendek,” paparnya.

Tingkat pengangguran di perkotaan katanya juga turun lebih cepat dibandingkan dengan di pedesaan. Di kota pengangguran turun sebanyak 0,98 persen, dan di desa turun 0,6 persen.

“(TPT) Hampir menurun di seluruh provinsi. Seperti DKI Jakarta , Banten, dan Jawa Barat dari Agustus ke Februari turun 2,44 persen. Di Bali penurunan TPT nya sangat lambat karena Bali sangat tergantung dengan pariwisata, dan pertumbuhan ekonominya masih mengalami kontraksi sangat dalam,” pungkasnya.

Pemulihan Ekonomi Indonesia Lambat

Pengamat Ekonomi INDEF Bhima Yudistira mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia cenderung lebih lambat daripada negara-negara lain, khususnya negara di kawasan Asia. Ia mencontohkan Singapura yang pertumbuhan ekonominya sudah positif pada triwulan-I 2021 ini. Ekonomi China dan Vietnam bahkan sudah positif sejak tahun lalu.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

 

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

Menurutnya, ada beberapa faktor, mengapa pemulihan ekonomi Indonesia cukup lambat. Pertama, katanya, besaran stimulus pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia relatif kecil yakni berkisar 4-5 persen, sementara negara tetangga lainnya seperti Singapura dan Malaysia sudah berada di atas 10 persen dari PDB.

“Ini artinya, peluang fiskal untuk menciptakan pemulihan ekonomi, seperti perlindungan sosial, subsidi bagi UMKM, di Indonesia relatif kecil dan sangat terbatas, belum lagi ada problem seperti pendataan kemudian bantuan belum tepat sasaran, belum merata, juga terkait adanya korupsi dalam pemerintah, sehingga ini membuat pemulihan ekonomi cenderung lebih melambat,” ungkap Bhima kepada VOA.

Kedua, terkait serapan anggaran di daerah yang masih sangat kecil. Pada tahun lalu saja, katanya, masih ada anggaran sebesar Rp182 triliun yang masih menumpuk di bank-bank daerah. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa tidak ada pola anggaran yang berbeda antara saat terjadi pandemi dan sebelum pandemi.

“Jadi sense of crisis-nya kurang, padahal sekarang ini yang dibutuhkan adalah pasokan likuiditas dalam bentuk anggaran untuk segera dicarikan sehingga ekonomi daerah mulai bergerak kembali,” paparnya.

Seorang petugas membersihkan lantai di dekat papan elektronik indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 8 September 2020. (Foto: dok).

 

Seorang petugas membersihkan lantai di dekat papan elektronik indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 8 September 2020. (Foto: dok).

Agar perekonomian Indonesia bisa bergerak positif, Bhima menyarankan pemerintah untuk terus melanjutkan program perlindungan sosial seperti bantuan subsidi upah yang diberikan secara spesifik ke pekerja informal dan pekerja di sektor transportasi-pariwisata.

Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat penyerapan anggaran khususnya di tingkat pemerintah daerah (pemda), lalu meningkatkan investasi yang berkualitas yaitu investasi yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Untuk triwulan-II -nya adalah ekspor. Pertumbuhan ekspor cukup menggembirakan. Kinerja ekspor naik 6,74 persen yoy karena pasar utama yakni China, AS dan Singapura pemulihannya cepat. Permintaan bahan baku dan barang penolong ke negara industri turut dongkrak harga komoditas CPO dan pertambangan. Momentum ini harus dimaksimalkan. Tapi untuk mencapai pertumbuhan tujuh persen di kuartal ke II nampaknya masih berat,” jelas Bhima. [gi/ab]

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada VOA, Selasa (4/5), menjelaskan KPK telah menerima hasil penilaian dari tes wawasan kebangsaan tersebut yang diserahkan oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 April lalu. Namun dia menekankan hasil itu belum diumumkan kepada masyarakat oleh Sekretariat Jenderal KPK.

Plt Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang Penindakan Ali Fikri (kanan). (Foto: KPK)

 

Plt Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang Penindakan Ali Fikri (kanan). (Foto: KPK)

“KPK memastikan akan menyampaikan hasil tes dimaksud dalam waktu dekat ini dan tentu nanti kami akan informasikan lebih lanjut ketika hasil dari tes wawasan kebangsaan dimaksud akan diumumkan,” kata Ali.

Ali belum dapat memastikan bagaimana nasib dari pegawai KPK yang tidak lolos uji wawasan kebangsaan tersebut, apakah dipecat atau dijadwalkan ikut penataran.

Dalam siaran pers yang diterima VOA, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menjelaskan sebanyak 1.349 pegawai KPK telah mengikuti tes wawasan kebangsaan. Ujian ini merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Cahya menegaskan hasil penilaian dari tes wawasan kebangsaan itu masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK, serta akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK.

Namun demikian sejumlah media di Indonesia memberitakan bahwa sedikitnya 75 pegawai atau penyidik KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu, yang kemudian memicu kontroversi dalam masyarakat.

Amnesty International Indonesia Sesalkan Tes Wawasan Kebangsaan

Diwawancarai secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan sangat menyesalkan adanya tes wawasan kebangsaan itu. Apalagi, hasilnya mengeliminasi begitu banyak penyidik KPK yang sangat berintegritas.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Petrus Riski)

 

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Petrus Riski)

Usman menilai tindakan untuk melengserkan para penyidik KPK yang memiliki integritas tersebut bukan tindakan yang berdiri sendiri karena semata-mata adanya tes wawasan kebangsaan. Dia menyebut tes itu hanya menjadi dalih untuk melumpuhkan KPK dari dalam.

Tindakan mengeliminasi para pegawai dan penyidik KPK yang berintegritas merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum dan melanggar standar hak asasi manusia.

“Tidak boleh ada eliminasi di dalam sebuah kelembagaan publik, apalagi milik pemerintah, yang hanya didasarkan pada penilaian-penilaian subyektif atas kemurnian ideologis atau preferensi pemikiran politis ideologis, atau agama. Dianggap islamis misalnya, untuk kemudian memberhentikan mereka,” ujar Usman.

Tes Wawasan Kebangsaan Upaya Pelemahan KPK dari Dalam?

Usman menduga, di balik tes wawasan kebangsaan adalah orang-orang yang merasa terancam, resah dengan tindakan-tindakan KPK yang tidak mau berkompromi untuk mengusut korupsi politik yang melibatkan elite-elite politik. Oleh karena itu, tambahnya, sulit memisahkan tes wawasan kebangsaan itu dengan beberapa tindakan lainnya yang dinilai bertujuan melemahkan KPK, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang hari ini ( Selasa 4/5) menolak gugatan uji materi terhadap Undang-undang KPK yang baru.

Menurut Usman, sangat menyedihkan ketika masyarakat Indonesia sangat berharap pada KPK untuk memberantas korupsi tapi elit-elit politik malah melemahkan lembaga antirasuah yang selama ini sangat berperan dalam membongkar dua perkara korupsi, yakni korupsi yang melibatkan para elit politik dan/atau pejabat publik, dan korupsi oleh aparat penegak hukum, ter masuk kepolisian.

Kantor KPK. (Foto: Humas KPK)

 

Kantor KPK. (Foto: Humas KPK)

Dalam standar hak asasi manusia, lanjut Usman, memberhentikan seorang pekerja harus dilihat dengan parameter yang jelas, menyangkut kinerja, kompetensi, integritas, bukan karena pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam tes psikologis itu. Dia menyebutkan tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK mirip gaya Orde Baru yang memberlakukan penelitian khusus untuk menilai latar belakang ideologi seseorang.

Dia menilai kalau zaman Orde Baru yang menjadi kambing hitam adalah komunis, sekarang ini ada kecenderungan ketakutan terhadap Islamis. Meski ia tidak merinci lebih jauh maksud pernyataan ini.

Dari informasi yang diterimanya, Usman heran mengapa tes wawasan kebangsaan itu hanya dikhususkan bagi pegawai dan penyidik KPK. Dia mengungkapkan pada 4 Maret pegawai KPK sudah menyurati pimpinan KPK yang mempersoalkan adanya tes semacam itu.

Usman menegaskan pula tidak ada dalam Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang mengharuskan tes wawasan kebangsaan. Namun KPK beralasan tes tersebut merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Usman memprediksi 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan akan diberhentikan Juni nanti. [fw/em]

Kasus kekerasan yang disertai dengan penyekapan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi di Surabaya pada Maret 2021, menjadi salah satu kasus kekerasan yang menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih jauh dari harapan. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Surabaya, Lukman Rozaq, menyebut aksi kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap jurnalis sebagai hal memalukan dan memilukan.

“Kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi, ini adalah peristiwa yang sangat memalukan sekaligus memilukan. Bagaimana aparat begitu represif dan keras sekali terhadap jurnalis ini yang pada waktu itu memang sedang bertugas untuk melakukan investigasi terkait kasus suap di Dirjen Pajak di Jakarta,” kata Lukman Rozaq.

Miftah Farid Rahman, dari Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, meminta aparat penegak hukum membaca dan mempelajari secara cermat Undang-Undang Pers, sehingga dapat memahami kerja para pekerja media. Kasus kekerasan yang dialami jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, merupakan bukti tren kekerasan tidak pernah terselesaikan, khususnya yang terkait isu korupsi dan eksploitasi sumber daya alam.

“Ini sudah berkali-kali jurnalis menjadi korban kekerasan, korban intimidasi, juga korban alat kerjanya dirusak. Kami harap polisi mau belajar, mau membaca Undang-Undang Pers, dan mau memahami bahwa kerja pers adalah untuk kerja publik, kerja pers adalah untuk mencari informasi agar kebutuhan publik akan informasi itu terpenuhi. Kalau polisi masih menghalangi maka polisi sama saja menghalangi publik untuk mendapatkan informasi,” kata Miftah Farid Rahman.

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

 

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, mencatat terdapat 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Angka ini meningkat dari periode yang sama sebelumnya yaitu 57 kasus. Bentuk kekerasan yang dialami jurnalis mulai dari intimidasi, perusakan alat kerja, kekerasan fisik, ancaman dan teror, hingga pemidanaan atau kriminalisasi. AJI mencatat 58 kasus melibatkan polisi sebagai pelaku kekerasan.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung, menyebut kasus penyebaran informasi pribadi secara publik atau doxing, menjadi ancaman baru kekerasan yang dialami jurnalis dalam dua tahun terakhir. Dalam setahun terakhir, terdapat 14 kasus teror digital yang dialami jurnalis.

“Doxing terhadap jurnalis Detik.com pada Mei 2020, terkait pemberitaan Rencana Presiden Jokowi Meninjau Persiapan New Normal, di salah satu mall di Bekasi. Teman jurnalis ini, dia dipersekusi, bahkan sampai akun project-nya diretas dan dipesankan makanan yang banyak dan diantar ke rumahnya. Ini sudah mengancam hingga ke kenyamanan dan keselamatan sang jurnalis,” jelasnya.

Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang juga deklarator LBH Pers, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan serangan digital terhadap jurnalis akhir-akhir ini telah menunjukkan semakin menurunnya demokrasi di Indonesia, yang tidak lagi menghargai kebebasan sipil maupun kebebasan pers. Herlambang mengatakan, hukum harus ditegakkan untuk menjamin kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

“Kasus ini merupakan tren serangan terhadap kebebasan sipil yang terjadi juga di isu kebebasan pers, seiring dengan kemunduran demokrasi di Indonesia sejak 2015, jadi trennya semakin menurun terus. Oleh sebab itu, hari ini tantangan terbesarnya di dalam upaya mendorong kebebasan pers adalah bagaimana memastikan penegakan hukum itu berjalan dengan lebih berintegritas dan progresif, termasuk mengakhiri impunitas,” komentarnya.

Meski memiliki Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, Herlambang menyebut kebebasan pers masih jauh dari harapan karena kekerasan masih menjadi pilihan tindakan bila terjadi masalah dalam pemberitaan. Maka, komitmen politik dari penyelenggara kekuasaan perlu dibuktikan untuk memastikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia dijalankan secara konsekuen.

“Tidak akan ada upaya membangun iklim yang baik kebebasan pers, tanpa dukungan atau komitmen politik yang kuat dari penyelenggara kekuasaan. Terlebih kalau situasi demokrasinya turun kualitasnya. Jadi dukungan politik kekuasaan itu juga menjadi kunci, kalau demokrasinya tidak pernah dianggap penting, maka kita akan mendapatkan ruang kebebasan sipil yang mengerdil, dan itu termasuk represi terhadap kebebasan pers,” imbuh Herlambang. [pr/ab]

Tim SAR gabungan kembali menemukan dua jenazah korban longsor yang terjadi di areal proyek pembangunan PLTA Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut). Ketua tim posko evakuasi korban longsor Batang Toru, Supri Siregar, mengatakan dua jenazah ditemukan di aliran sungai Batang Toru, Minggu (2/5). Penemuan dua jenazah itu berjarak kurang lebih 15 kilometer dari tempat kejadian longsor.

“Sekitar pukul 12.00 WIB ada ditemukan dua korban lagi itu di sekitaran Sungai Batang Toru di wilayah Kecamatan Muara Batang Toru,” katanya, Minggu (2/5).

Dua korban yang ditemukan itu diketahui berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Satu jenazah diduga sebagai warga masyarakat yang bermukim di lokasi longsor. Sedangkan satu jenazah lainnya diduga karyawan dari pengembang PLTA Batang Toru, yakni Sinohydro dan PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE).

Tim penyelamat yang mencari korban tanah longsor akibat hujan menewaskan sedikitnya tiga orang di dekat pembangkit listrik Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. (Foto: BNPB via AFP)

 

Tim penyelamat yang mencari korban tanah longsor akibat hujan menewaskan sedikitnya tiga orang di dekat pembangkit listrik Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. (Foto: BNPB via AFP)

“Jadi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sipirok. Sampai saat ini informasi yang saya terima sudah proses pemakaman,” ucap Supri.

Hingga saat ini tim SAR gabungan telah menemukan lima korban dalam keadaan meninggal, dan masih mencari delapan orang lainnya. Supri menduga korban yang masih dalam proses pencarian itu telah terbawa arus aliran Sungai Batang Toru. Pasalnya, lokasi kejadian longsor di areal proyek pembangunan PLTA Batang Toru itu tak jauh dari bantaran sungai.

“Posisi ini (lokasi kejadian) di pinggiran sungai, terus tanahnya labil jadi agak rawan. Dugaan kami sebagaian sudah ke sungai, makanya dua orang ini ditemukan di Sungai Batang Toru. Dugaan kami sudah yakin (korban) ke sungai mengingat lokasi ini dekat dengan pinggiran sungai,” ujarnya.

Pencarian para korban longsor yang masih hilang itu akan dilakukan hingga hari ke tujuh, atau Kamis (6/5). Sebanyak 200 anggota tim SAR gabungan dan anjing pelacak telah diturunkan dalam pencarian para korban longsor tersebut. Nantinya apabila seluruh korban hilang tidak berhasil ditemukan hingga di akhir hari pencarian. Tim SAR gabungan akan melakukan evaluasi pencarian tersebut.

“Nanti akan dievaluasi apakah kemungkinan dilanjutkan dan harapan mungkin bisa diperpanjang. Nanti kami evaluasi di hari ketujuh,” jelas Supri.

Pencarian Diintensifkan Hingga Kamis

Sementara, Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra, saat meninjau lokasi longsor tersebut meminta tim SAR gabungan yang terdiri dari personel Polres Tapanuli Selatan, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Batalyon C Brimob Polda Sumut, dan Basarnas agar menangani bencana alam tanah longsor di Batang Toru dengan cepat dan tepat.

“Kerahkan segala kemampuan kalian dengan baik, lakukan penanganan korban dengan tepat serta bekerja sama dalam melakukan SAR,” katanya.

Sedangkan, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, yang juga meninjau longsor di areal proyek pembangunan PLTA Batang Toru meminta agar pencarian dilakukan secara optimal dan terpadu.

“Memperhatikan keselamatan karena kondisi lokasi bencana masih rawan. Unsur terkait BPBD agar bersinergi dalam melakukan penyelamatan. Gunakan alat-alat pendukung yang berkompeten,” kata Edy.

Proses pencarian dan evakuasi korban longsor di areal proyek pembangunan PLTA Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat 30 April 2021. (Courtesy: BPBD Tapanuli Selatan)

 

Proses pencarian dan evakuasi korban longsor di areal proyek pembangunan PLTA Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat 30 April 2021. (Courtesy: BPBD Tapanuli Selatan)

NSHE Tolak Berkomentar Lebih Jauh

Sementara, Communication and External Affairs Director PT NSHE, Firman Taufick, melalui keterangan resmi tertulisnya menjelaskan kronologis terjadinya longsor di jalan R17 K4+100 Bridge 6, lokasi proyek pembangunan PLTA Batang Toru. Karyawan asal China juga menjadi korban dalam bencana itu.

“Kejadian bermula saat karyawan K3 Sinohydro bernama Dolan Sitompul menemani dua orang bernama Long Quan dan Xie, pada 18.10 WIB mengendarai sebuah mobil proyek double cabin untuk mengecek dan mendokumentasikan terjadinya banjir lumpur setinggi 50 sentimeter yang terjadi pada pukul 16.30 WIB di jalan R17 K4+100 Bridge 6,” kata Firman.

Pengecekan dilakukan karena diduga banjir lumpur itu akan memicu tanah longsor, hal yang terbukti tak lama kemudian.

“Namun Xie yang sempat melihat adanya longsoran berhasil melompat keluar dari dalam mobil dan lari menyelamatkan diri. Sementara rekannya, Long Quan dan Dolan Sitompul tergulung tanah longsor,” ujar Firman.

Masih kata Firman, longsoran tanah itu terus meluncur dan menyapu sebuah warung milik seorang warga yang tepat berada di bawahnya. Saat ini tim teknis lapangan sedang menelusuri korban longsor yang berada di dalam kedai milik tersebut.

“Hingga saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari tim teknis lapangan mengenai upaya pencarian maupun situasi di lokasi,” ujarnya.

Sedangkan, juru bicara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Ismuth Siregar, mengatakan kejadian ini murni bencana alam akibat tingginya curah hujan selama tiga hari berturut-turut sehingga kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan aktivitas di PLTA Batang Toru.

Secara administratif kawasan hutan Batang Toru terletak di tiga kabupaten yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Luas kawasan hutan Batang Toru diperkirakan mencapai 168.658 hektar yang di dalamnya termasuk hutan lindung Sibolga seluas 1.875 hektar. Lalu, Cagar Alam Dolok Sipirok seluas 6.970 hektar dan Cagar Alam Sibual-buali seluas 5.000 hektar.

Air terjun Aek Bulu Poltak di dalam ekosistem Batang Toru, Sumatra Utara, 12 Maret 2019. (Anugrah Andriansyah)

 

Air terjun Aek Bulu Poltak di dalam ekosistem Batang Toru, Sumatra Utara, 12 Maret 2019. (Anugrah Andriansyah)

Kawasan hutan Batang Toru meliputi hutan Batang Toru blok barat dan blok timur dengan total habitat alami yang ada diperkirakan seluas 120.000 hektar.

Walhi Sumut telah melakukan advokasi penyelamatan hutan Batang Toru semenjak hadirnya industri ekstraktif di kawasan tersebut beberapa tahun terakhir ini, seperti tambang, perkebunan dan pembangunan PLTA Batang Toru.

Terkait pembangunan PLTA Batang Toru, Walhi Sumut telah melakukan advokasi terhadap keberadaan lokasi pembangunan proyek tersebut mulai tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2018 Walhi melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terkait izin lingkungan pembangunan PLTA Batang Toru. [aa/em]

Langkah Suprapti untuk membawa barang-barang di punggungnya tak terhenti meski terik matahari menyengat tubuhnya. Bermodalkan selembar selendang kain dan fisik yang kuat, Suprapti bersama sedikitnya 25 perempuan buruh gendong hilir mudik di Pasar Legi Solo setiap hari mengangkut barang dengan berat puluhan kilogram di punggung mereka.

“Sudah 15 tahun saya jadi buruh gendong di pasar ini. Sekali angkut bisa 60-70 kilogram. Bayaran angkutnya antara Rp7.000-Rp 10 ribu, tergantung yang ngasih. Siang ini baru dapat dua orderan, sekitar Rp20 ribu,” ujar Suprapti penuh semangat.

Fenomena buruh gendong di pasar-pasar tradisional di Solo dan banyak kota lain di Indonesia. (Foto: VOA/Yudha Satriawan)

 

Fenomena buruh gendong di pasar-pasar tradisional di Solo dan banyak kota lain di Indonesia. (Foto: VOA/Yudha Satriawan)

Di sela-sela hiruk pikuknya pasar, Suprapti – yang berasal dari Karanganyar – bersama rekan kerjanya beristirahat di pojok pasar sambil makan minum dan bersenda gurau. Tak ada beban dalam tawanya. Tak ada diskusi panjang soal emansipasi atau pemberdayaan perempuan, karena yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana menyambung hidup ke depan.

Suami Suprapti bekerja serabutan, kadang buruh bangunan, kadang buruh tani, atau pekerjaan apapun. Yang penting halal, tegasnya.

Uang hasil bekerja dikumpulkan untuk kebutuhan makan keluarga dan biaya sekolah anaknya.

Kondisi serupa diungkapkan perempuan buruh gendong lainnya, Hartini. Bagi Hartini, pekerjaan ini dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ia mulai datang ke pasar dan bekerja mulai dari pukul 09.00 hingga 17.00. “Tergantung orderan,” katanya.

Fenomena buruh gendong di pasar2 tradisional di Solo dan banyak kota lain di Indonesia. (Foto: VOA/Yudha Satriawan)

 

Fenomena buruh gendong di pasar2 tradisional di Solo dan banyak kota lain di Indonesia. (Foto: VOA/Yudha Satriawan)

“Saya sudah 19 tahun bekerja sebagai buruh gendong. Sejak anak saya usia 2 tahun hingga sekarang ia sudah berusia 21 tahun. Saya sudah tidak punya suami. Jadi saya menjadi tulang punggung keluarga,” ujar Hartini.

Ia mengaku tak lagi merasakan beban berat di punggungnya karena sudah terbiasa. Hartini mengatakan mulai bekerja sebagai buruh gendong karena diajak saudara dan teman-temannya yang sudah lebih dulu memulai pekerjaan ini.

Saling Jaga, Saling Bantu

Ketika beristirahat siang, puluhan perempuan buruh gendong itu meluruhkan segala penat di badan dengan saling memijat dan mengoles balsem. Sesekali mereka tertawa, tak jarang menangis haru bersama. Misalnya ketika bicara soal teman sesama buruh gendong yang jatuh sakit.

Suprapti mengatakan selama ia dan teman-temannya menggunakan kartu kesehatan gratis yang diterbitkan pemerintah, yaitu Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Mereka berobat ke puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang gratis.

“Ya kalau sakit, berobat ke puskesmas, pakai kartu KIS itu. Gratis. Saya kan tidak punya uang berobat. Buat makan keluarga saja pas-pasan,” ungkap Suprapti.

Fenomena buruh gendong di pasar-pasar tradisional di Solo dan banyak kota lain di Indonesia. (Foto: VOA/Yudha Satriawan)

 

Fenomena buruh gendong di pasar-pasar tradisional di Solo dan banyak kota lain di Indonesia. (Foto: VOA/Yudha Satriawan)

Kartini Sejati

Pengamat sosial di Universitas Negeri Sebelas Maret UNS Solo Ahmad Romdhon melihat keberadaan perempuan buruh gendong di sejumlah pasar tradisional sebagai potret perempuan tangguh.

“Ada suatu segmen perempuan dalam pekerjaan yang merupakan domain laki-laki. Namun dalam ranah pasar menjadi pilihan realistis bagi perempuan,” ujar Romdhon kepada VOA.

Mereka, lanjutnya, tidak punya modal kemampuan non-fisik lainnya, misal berdagang, bersaing bersama ekosistem di pasar. Mereka memilih bekerja sebagai buruh gendong.

“Disebut emansipasi perempuan buruh gendong ini bisa iya, bisa tidak. Iya karena mereka keluar dari ranah domestik dalam rumah, bertanggung jawab pada keluarganya. Kalau kita lihat ibu rumah tangga di rumah, beban kerjanya melebihi beban kerja laki-laki yang harus bekerja di ranah publik,” tegasnya.

Lebih jauh ia menyoroti kondisi fisik perempuan buruh gendong yang kurang diperhatikan, misalnya kondisi tulang belakang, siklus haid dan hormonal, hingga dampak ketika memasuki usia lanjut.

Janji Wali Kota Solo

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, saat ditemui VOA di Balaikota Solo, Rabu (17/3). (Foto: VOA/ Yudha Satriawan)

 

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, saat ditemui VOA di Balaikota Solo, Rabu (17/3). (Foto: VOA/ Yudha Satriawan)

Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, saat ditemui di Balaikota Solo, Jumat (30/4), menyatakan akan lebih memperhatikan nasib para buruh gendong di pasar itu.

” Akan kami lebih perhatikan lagi nasib dan kondisi mereka. Kan kami kemarin yang jelas sudah membantu vaksinasi di pasar tradisional, termasuk para buruh gendong. Para buruh non-formal akan lebih kami perhatikan lagi”, ujar Gibran. [ys/em]