Sejumlah kalangan menolak wacana vaksinasi COVID-19 mandiri untuk kalangan bisnis yang diusulkan oleh pemerintah karena akan menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh akses vasinasi, terutama bagi kelompok rentan.

Direktur Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda mengungkapkan pemerintah sebaiknya menunda kebijakan vaksinasi mandiri karena ketersediaan vaksin COVID-19, baik secara global maupun domestik, masih sangat terbatas.

Mengutip penjelasan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Olivia mengatakan per 17 Februari 2021, 75 persen suplai vaksin COVID-19 di dunia baru digunakan oleh sepuluh negara. Sementara masih ada 130 negara yang bahkan belum mendapatkan dosis pertama.

Di Tanah Air, ujar Olivia, vaksinasi tahap ketiga pada Mei-Juli dengan target kelompok rentan membutuhkan 146,7 juta dosis, sedangkan jumlah pengadaan baru 102 juta. Jadi, masih ada kekurangan sekitar 40 juta dosis yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

“Maka rekomendasi kami, tentunya untuk menunda skema vaksin mandiri ini. Pemerintah dapat fokus untuk upaya untuk pengadaan bagi kelompok rentan dengan merek apapun yang sudah terbukti aman dan efikasinya sesuai dengan standar WHO,” kata Olivia dalam telekonferensi pers di Jakarta, Minggu (21/2).

Pemerintah, ujar Olivia, juga harus memperbaiki sistem pendataan dan strategi lainnya, serta mengutamakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada lansia untuk menjangkau kelompok tersebut.

Erri Suprijadi berusia 70 tahun meninggalkan tenda setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di sebuah puskesmas di Jakarta, 8 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)


Erri Suprijadi berusia 70 tahun meninggalkan tenda setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di sebuah puskesmas di Jakarta, 8 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)

Selain itu, pemerintah ujar Olivia harus tetap fokus mengoptimalkan penanganan pandemi dengan strategi “3T” (testing, tracing, dan treatment), serta “3M” (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah kemungkinan akan membuka opsi vaksinasi COVID-19 mandiri agar perusahaan-perusahaan bisa memvaksinasi para karyawan. Alasan Jokowi, kebijakan itu bisa mempercepat vaksinasi, sehingga herd immunity atau kekebalan kelompok dapat segera tercapai.

Rekomendasi WHO

Dalam kesempatan yang sama, Senior Advisor on Gender and Youth di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) Diah Saminarsih menuturkan, bahwa menurut WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE), kelompok masyarakat rentan harus menjadi prioritas dalam program vaksinasi massal COVID-19.

Hal itu sesuai dengan kampanye untuk persamaan hak vaksinasi (campaign for vaccine equity) yang dikeluarkan WHO pada 19 Februari bahwa keadilan dari sudut kesehatan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam pembangunan kesehatan. Jika hal itu tidak terjadi, kelompok masyarakat rentan akan semakin terpinggirkan khususnya dalam program vaksinasi massal COVID-19 ini.

“Jadi tadi prinsip health equity bahwa kelompok populasi rentan kita anggap adalah orang yang mau mengambil buah apel dengan tinggi badan lebih rendah. Jadi, dia yang harus diberikan bantuan tempat berpijak yang lebih tinggi. Jadi prinsip itu yang tidak boleh kita hilangkan,” tuturnya.

Oleh karena itu, WHO, ujarnya telah membuat Covax Facility untuk membantu negara-negara yang tidak mempunyai kapabilitas untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dengan cepat.

Para pedagang di Pasar Tanah Abang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam kegiatan vaksinasi massal, Jakarta, 18 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)


Para pedagang di Pasar Tanah Abang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam kegiatan vaksinasi massal, Jakarta, 18 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)

Peran Swasta

Pendiri KawalCovid19, Elina Ciptadi, mengatakan pihak swasta bisa membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi massal COVID-19, tetapi bukan dalam pengadaan vaksin.

Ia mencontohkan, pihak swasta dapat menyediakan tempat yang luas untuk program vaksinasi massal bagi kelompok prioritas. Pihak swasta juga bisa membantu pemerintah mendata masyarakat yang akan menjalani vaksinasi, misalnya, mendata kelompok lansia.

“Ini contoh saja. Yang namanya gotong-royong itu seperti ini. Jadi, pihak-pihak selain pemerintah bergotong-royong untuk mempercepat vaksinasi ke kelompok-kelompok yang prioritas,” ungkap Elina.

Menurutnya apabila skema vaksin mandiri ini tetap dijalankan dalam waktu dekat, bisa dipastikan pemerintah akan kewalahan dalam pengawasan program tersebut.

“Sementara banyak wacana yang kita dengar di luar itu adalah misalnya Maret vaksin mandiri, sudah bisa dijalankan. Lho, kalau Maret berarti lansia masih disuntik, kemudian bagaimana dengan pelayan publik seperti guru?” kata Olivia.

“Nah, bijak kah itu dilakukan sekarang ketika memonitor satu sistem saja itu masih ada banyak gap untuk perbaikan?” ujarnya.

Anggaran Kesehatan

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira, menduga opsi vaksinasi COVID-19 mandiri itu tercetus karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk menopang krisis di sektor kesehatan.

“Masalahnya pemerintah ini mengalami kesalahan dalam alokasi anggaran. Contoh, anggaran belanja kesehatan itu bukan nomor satu yang paling tinggi padahal kita mengalami krisis kesehatan. Anggaran perlindungan sosial juga bukan nomor satu paling tinggi,” ungkap Bhima.

Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)


Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)

Ia menjelaskan, sektor infrastruktur mendapat anggaran paling besar dalam APBN 2021. Disusul belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran bunga utang.

Untuk infrastruktur, kata Bhima, anggarannya naik menjadi Rp441 triliun dari Rp281 triliun di 2020. Anggaran untuk Kementerian Pertahanan juga naik menjadi Rp137 triliun, dan anggaran di Kepolisian naik menjadi Rp112 triliun, sedangkan anggaran kesehatan justru turun menjadi Rp170 triliun pada tahun ini.

“Jadi sebenarnya tidak benar alasan bahwa kita tidak punya anggaran untuk melakukan vaksinasi secara lebih cepat, membeli vaksin dengan kualitas lebih baik misalnya tingkat efikasinya,” jelasnya.

Menurut, argumen itu tidak berdasarkarena sebenarnya banyak pos anggaran yang masih bisa digeser,”

Pertanyaannya, kata Bhima, apakah pemerintah mau merelakan beberapa pos yang tidak penting dan segera, digeser karena tekanan dari industri.

Lanjutnya, ia pun menyangsikan perusahaan-perusahaan besar akan menggratiskan vaksinasi kepada para karyawannya. Menurutnya, hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri di kalangan karyawan, karena banyak gaji yang dipotong atau bahkan tidak dibayarkan pada masa pandemi ini.

“Mereka khawatir sudah dipotong iuran BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Tapera juga plus nanti kalau vaksinasi mandiri, yaitu dibebankan kepada karyawan. Berapa banyak sisa dari pendapatan karyawan yang nantinya digunakan untuk keperluan sehari-harinya kalau sudah ditambah pengurangan gaji untuk vaksin?” tanya Bhima. [gi/ft]

Sebuah tanggul jebol sehingga mengakibatkan beberapa desa di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (21/2), terendam banjir dan lima rumah hanyut.

Dalam rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir tersebut terjadi mulai pukul 01.00 WIB, Minggu (21/2), dan menerjang Desa Sukaurip, Karangsegar, Bantasari dan Sumber Urip. Petugas BPBD Kabupaten Bekasi melaporkan tinggi muka air antara 100 hingga 250 cm.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB, banjir juga terjadi di Kabupaten Karawang pada Sabtu (20/2), pukul 22.00 WIB akibat hujan intensitas tinggi dan luapan Sungai Citarum. Sebanyak 34 desa di 15 kecamatan terdampak banjir.

Warga terdampak mencapai 9.331 kelapa keluarga (KK) atau 28.329 jiwa, sedangkan 1.075 KK atau 4.184 jiwa mengungsi.

Banjir mengakibatkan 8.539 unit rumah terendam dan sejumlah infrastruktur terdampak. Petugas di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan.

Merespons banjir tersebut, BPBD Kabupaten Karawang bersama TNI, Polri dan organisais perangkat daerah terkait serta sukarelawan membantu evakuasi warga di lokasi terdampak. BPBD juga mengoperasikan dapur umum untuk penyedian kebutuhan nutrisi warga terdampak.

Pemerintah Kabupaten Karawang sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir terhitung 8 Februari hingga 21 Februari 2021. Dengan kondisi saat ini, pemerintah daerah akan memperpanjang hingga 14 hari ke depan.

Kondisi terakhir terpantau banjir masih menggenangi rumah-rumah warga. Penerangan listrik PLN dan suplai air dari PDM di Kabupaten Karawang masih dalam kondisi padam. Selain itu, jumlah masyarakat terdampak, pengungsi dan pelayanan dapur umum yang dikelola secara mandiri oleh warga belum terdata semua. [ah]

Air berwarna merah membanjiri Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, setelah banjir melanda sebuah pabrik batik yang terletak tak jauh dari lokas pada Sabtu (6/2). Peristiwa itu memicu kehebohan di media sosial.

Seperti dikutip dari Reuters, ribuan pengguna Twitter mengunggah banyak foto dan video yang memperlihatkan desa itu dibanjiri air berwarna merah. Sebagian pengguna media sosial mengatakan warnanya seperti darah.

“Jujur gw jadi takut kalo poto ini nyampek ke tangan parah penyebar hoax. Takut jadi narasi tentang tanda-tanda kiamat, hujan darah dll,..”

Pekalongan terkenal sebagai penghasil batik. Pembuatan batik menggunakan menggunakan lilin dan pewarna.

Bukan hal mengagetkan melihat sungai-sungai di Pekalongan berubah warna. Air berwarna hijau terang pernah mengaliri sebuah desa lain di sebelah utara kota itu ketika terjadi bencana banjir bulan lalu.

“Kadang suka ada genangan air warna ungu juga di jalan,” kata pengguna Twitter Area Julid, yang mengklaim berasal dari wilayah itu.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Dimas Arga Yudha mengonfirmasi foto-foto yang tersebar luas di media sosial itu asli.

“Banjir merah ini akibat pewarna batik yang kena banjir. Nanti akan berakhir kalau bercampur air hujan,” katanya. [vm/ft] 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah menerima proposal rencana investasi dari Tesla hari Kamis (4/2) dan kini sedang mempelajarinya. Pemerintah siap melakukan pertemuan bersama pihak Tesla minggu depan.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto menyampaikan hal ini dalam konperensi pers virtual hari Jumat (5/2).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto. (Foto: Courtesy/Kemenko Marves)

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto. (Foto: Courtesy/Kemenko Marves)

“Proposal Tesla sudah diterima kemarin pagi dan sudah dipelajari secara internal. Minggu depan kita akan ketemu mereka untuk mendapat penjelasan secara resmi dan langsung terkait proposla yang diajukan. Saya tidak bisa membuka isinya karena dari pihak mereka juga sangat sensitif, artinya mereka tidak ingin hal ini dibuka dulu pada publik,” ujar Seto.

Lebih jauh ia mengatakan memahami sikap Tesla itu karena “satu, mereka adalah perusahaan publik dan sangat strict (tegas.red) sekali pada hal-hal seperti itu. Kedua, proposal Tesla ini berbeda dengan yang lain, misalnya yang diajukan CATL dan LG Chemical. Jika saya lihat sepintas, based-technology yang digunakan memang agak berbeda. Kami sendiri sangat excited bisa bekerjasama dengan Tesla.”

Setelah CATL dan LG, Kini Tesla

CATL atau Contemporary Amperex Technology adalah produsen baterai lithium asal China yang berencana membangun pabrik baterai lithium untuk kendaraan listrik di Indonesia. Rencana pembangunan bernilai $5 miliar yang telah ditandatangani dengan BUMN, PT Aneka Tambang itu, memastikan bahwa 60 persen produksi akan dilakukan di Indonesia dalam bentuk baterai kemasan.

Orang-orang berjalan melewati pusat Litbang Kontemporer Amperex Technology Ltd (CATL) di Ningde, Provinsi Fujian, China, 16 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Jake Spring)

Orang-orang berjalan melewati pusat Litbang Kontemporer Amperex Technology Ltd (CATL) di Ningde, Provinsi Fujian, China, 16 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Jake Spring)

Dalam konperensi pers pertengahan Desember lalu, Seto mengatakan pabrik baru CATL itu akan memulai produksi pada tahun 2024. Namun ia belum merinci lebih jauh di mana lokasi pabrik tersebut.

Sementara LG adalah perusahaan Korea Selatan yang juga telah menandatangani nota kesepahaman perjanjian investasi baterai kendaraan listrik bernilai $9,8 miliar pada 18 Desember lalu.

Kantor berita Reuters melaporkan perjanjian itu menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mengintegrasikan industri baterai listrik dari pertambangan hingga produksi baterai lithium kendaraan listrik. Maluku Utara dan Jawa Tengah dipilih untuk menjadi pabrik baterai listrik ini.

Alih Teknologi

Septian Hario Seto menggarisbawahi pemerintah telah meminta agar ketiga perusahaan yang akan menanamkan investasi di Indonesia ini juga melakukan alih teknologi.

“Tesla ini untuk teknologi baterai lithium untuk mobil listrik merupakan yang terbaik di dunia. Jadi saya pikir jika kita ada investasi dari CATL, investasi dari LG, dan kini Tesla, yang memang produsen baterai lithium dengan teknologi sangat baik, maka kita sebagai anak bangsa bisa banyak belajar,” ujarnya.

“Karena salah satu yang kita minta pada mereka adalah adanya transfer teknologi. Ini kesempatan yang sangat baik karena kita bisa bekerjasama dengan tiga perusahaan kelas dunia, yang memiliki teknologi baterai lithium yang sangat maju,” tambah Septian.

Stasiun Tesla Supercharger terlihat di Dietikon, Swiss 21 Oktober 2020. (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann)

Stasiun Tesla Supercharger terlihat di Dietikon, Swiss 21 Oktober 2020. (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann)

Ditambahkannya, tujuan kerjasama investasi dalam industri kendaraan listrik dan baterai lithium ini adalah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Indonesia, bukan hanya sebagai pemasok bahan baku. “Kalau mereka hanya ambil bahan baku, kita tidak tertarik. Detil lain belum bisa kita ungkap, tetapi ini lebih dari sekedar hanya mengambil bahan baku,” tegasnya.

Pembangunan industri kendaraan listrik dan baterai lithium ini juga tidak dapat dipisahkan dari hilirisasi pertambangan, khususnya nikel, tembaga dan bauksit; yang dinilai sangat signifikan dalam pengembangan energi terbarukan. [em/ah]

Orangutan jantan berumur 25 tahun yang ditemukan dalam kondisi luka di bagian kepala di Sungai Bujur Malang Sembilang, Desa Pempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, akhirnya bisa diselamatkan akhir pekan lalu setelah pihak berwenang mendapat informasi melalui media sosial.Keterangan tertulis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang diterima VOA hari Kamis (4/2) menyatakan informasi soal orangutan (pongo pygmaeus) yang luka itu diketahui dari akun Instagram, yang memperlihatkan orangutan berada di atas kayu penyebrangan sungai sambil memegang tongkat.

“Menurut saksi mata yang melihat, orangutan berada dalam kondisi terluka di bagian kepala,” demikian petikan pernyataan itu. Setelah ditelusuri, diketahui orangutan itu berada di Desa Lempuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tim Wildlife Rescue Unit (WRU) Balai KSDA Kalimantan Tengah, bersama Orangutan Foundation International (OFI), bergerak cepat menuju ke lokasi. Orangutan dengan berat 59 kilogram itu ditemukan dengan kondisi luka di bagian kepala. Tim segera membiusnya dan menjahit bagian yang luka, dan kemudian dibawa ke Orangutan Care Center Quarantine OCCQ di Pangkalan Bun untuk perawatan lebih lanjut.

“Kami tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan dan berkoordinasi dengan Balai Gakkum LHK Kalimantan. Selanjutnya, apabila kondisi Orangutan sehat secara fisik dan laboratoris serta layak untuk dilepasliarkan, maka satwa ini akan segera dikembalikan ke habitat alamnya,” tutur Plt. Kepala Balai KSDA Kalimantan Tengah Handi Nasoka dalam pernyataan itu.

Petugas Balai KSDA Kalimantan Tengah merawat orangutan jantan yang ditemukan dalam kondisi luka-luka di Desa Pempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Foto: KLHK).

Petugas Balai KSDA Kalimantan Tengah merawat orangutan jantan yang ditemukan dalam kondisi luka-luka di Desa Pempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Foto: KLHK).

Orangutan merupakan salah satu jenis satwa endemik pulau Kalimantan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 106 Tahun 2018. Orangutan (Pongo Pygmaeus) berstatus Kritis (Critically Endangered/CR) berdasarkan IUCN. Dalam kategori CITES, status Orangutan (Pongo Pygmaeus) termasuk Appendix I.

Balai KSDA Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberi informasi tentang keberadaan orangutan jantan itu, dan berharap masyarakat dapat segera mengontak mereka jika mengetahui satwa lain yang perlu segera diselamatkan.

Call Center Balai KSDA adalah 0811 5218500. [aa/em]

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko mengatakan pembentukan komponen cadangan akan memperkuat militerisasi di masyarakat. Sebab komponen cadangan akan mengaburkan batas antara ranah sipil dengan militer.Selain itu, kata dia, menyiapkan orang sipil untuk tujuan membantu TNI menghadapi ancaman militer juga kurang tepat. Ia beralasan jumlah TNI atau komponen utama di Indonesia sudah cukup besar dan masuk dalam posisi 10 tertinggi di Asia.

“Lucu ya. Kita sering melihat tentara dikerahkan untuk mengembangkan pertanian atau sosialisasi program KB. Banyak hal yang itu bisa dilihat MOU. Sementara sipil justru masuk ke komponen cadangan,” jelas Diandra, Rabu (3/2/2021).

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko. (Foto:VOA)

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko. (Foto:VOA)

Diandra menambahkan militerisasi akan membuat pemerintah mengabaikan prinsip profesionalisme yang dapat berakibat tidak efektifnya kegiatan. Di samping itu, dari segi tujuan, pembentukan komponen cadangan yang juga untuk menghadapi ancaman hibrida tidak jelas. Alasannya tidak ada definisi dan batasan yang jelas terkait ancaman hibrida.

Kata dia, pemerintah juga belum memproyeksikan kemungkinan peperangan pada masa depan sehingga tidak tepat jika langsung membentuk komponen cadangan sebagai solusi. Diandra mengusulkan agar pemerintah memperbaiki regulasi dan hanya mengaktifkan komponen cadangan ketika terjadi eskalasi ancaman yang mengarah kepada peperangan fisik.

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Dikritik

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin juga mengkritisi pembentukan komponen cadangan pada masa pandemi corona. Menurutnya karakteristik ancaman terkini berbasis teknologi informasi dan siber. Karena itu, kata dia, tidak tepat pemerintah membuat program komponen cadangan yang mempersiapkan warga sipil menghadapi serangan di daratan.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. (Foto: VOA)

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. (Foto: VOA)

“Perang yang akan datang itu perang generasi keempat yang tentu menggunakan teknologi yang canggih. Sekarang penggunaan meriam itu kalibernya kecil saja tapi ledakannya dahsyat,” jelas TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menambahkan pandemi corona juga akan membuat pelatihan warga sipil tidak akan efektif untuk komponen cadangan. Sebab pelatihan tersebut tidak akan maksimal jika digelar secara online. TB juga berpendapat anggaran untuk pelatihan komponen cadangan sekitar Rp1 triliun sebaiknya dialihkan untuk perbaikan Alat Utama Sistem Senjata TNI (Alutsista).

Jubir Menhan : Komponen Cadangan adalah Bagian dari Sistem Pertahanan Nasional

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan komponen cadangan merupakan bagian dalam sistem pertahanan nasional.

Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: Instagram).

Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: Instagram).

Menurutnya, komponen cadangan harus diperkuat dengan bersamaan dengan modernisasi Alutsista. Dahnil juga meyakini anggota DPR TB Hasanuddin paham dengan komitmen menteri pertahanan untuk memperkuat teknologi.

“Penanganan COVID-19 adalah prioritas pada saat ini, bahkan anggaran Kemhan sendiri juga banyak dipotong untuk penanganan COVID-19, pun demikian dengan penguatan teknologi dan Alutsista laut dan udara juga menjadi perhatian Kemhan,” jelas Dahnil Anzar kepada VOA.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 pada 12 Januari 2021. Salah satu yang diatur yaitu tentang komponen cadangan yang berasal dari warga sipil. Komponen cadangan diartikan sebagai sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kemampuan komponen utama (TNI). [sm/em]

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Surat itu mempertanyakan kebenaran informasi bahwa ada orang di lingkaran dalam presiden yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Menurut AHY, informasi tersebut berasal dari laporan kader dan pimpinan partai Demokrat di berbagai daerah.“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo,” jelas AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/2/2021).

AHY menambahkan para menteri dan pejabat pemerintah yang bekerja sama dengan kader Partai Demokrat yang masih aktif dan telah dipecat itu diduga ingin mendorong Kongres Luar Biasa untuk mengganti dirinya dari jabatan Ketua Umum. Menurutnya, gerakan ini bertujuan untuk kepentingan pemilu 2024.

AHY juga menyebut para pelaku menargetkan 360 orang yang memegang suara partai untuk mendesak kongres. Kata dia, pelaku merasa yakin gerakan tersebut akan berhasil karena mendapat dukungan dari sejumlah pejabat tinggi negara. Kendati demikian, AHY menuturkan para kader Demokrat telah memberikan surat dukungan atas hasil kongres yang memilih dirinya. Demokrat juga akan mengambil tindakan atas gerakan ini dengan cara sesuai konstitusi dan damai.

“Kami yakin tidak ada satupun pemimpin partai yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun. Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang,” tambah AHY.

Sementara Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan orang yang ingin mengambil alih kepemimpinan AHY adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Hal tersebut disampaikan Andi Arief melalui akun twitternya pada Senin (1/2).

“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” tulis Andi Arief melalui akun twitter @Andiarief__.

Menanggapi itu, Kepala KSP Moeldoko mengatakan isu yang ditudingkan Demokrat tidak berkaitan dengan presiden dan KSP secara kelembagaan. Ia menduga isu tersebut muncul karena dirinya banyak menerima tamu dari pihak manapun.

Ketua KSP Moeldoko. (Foto: KSP)

Ketua KSP Moeldoko. (Foto: KSP)

“Mungkin dasarnya foto-foto. Ya ada dari Indonesia Timur dari mana-mana datang ke sini kan ingin foto dengan saya. Ya terima saja,” terang Moeldoko kepada wartawan, Senin (1/2/2021).

Moeldoko mengklaim ia juga mencintai Partai Demokrat. Ia juga menyarankan pemimpin Demokrat tidak reaktif dan terombang-ambing. Kendati demikian, Moeldoko tidak membantah secara langsung terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat. [sm/ab]

Nikmatilah hembusan angin di wajah, benang di tangan Anda, dan perasaan bebas ketika menerbangkan layang-layang. Mungkin sebagian dari kita mengetahui bahwa layang-layang berkaitan dengan daya angkat, dorong, tarik, dan tekanan angin.

Tanggal 8 Februari adalah hari Layang-layang. Sejak 470 SM, keberadaan layang-layang diyakini berasal dari China. Semula layang-layang diciptakan untuk memata-matai musuh dan mengirim pesan. Dalam perkembangannya, layang-layang menjadi hobi, olahraga dan kegiatan seni yang dilombakan dalam festival.

Layang-layang Peter Pan. (Foto: Courtesy/Lianawati)

Layang-layang Peter Pan. (Foto: Courtesy/Lianawati)

Seorang warga Indonesia yang sudah lebih dari 50 kali menjadi juara lomba layang-layang di manca negara, Lianawati Lie, 62 tahun asal Surakarta, mengubah hobi bermain layang-layang itu menjadi profesi. Semasa sebelum pandemi, hampir setiap bulan ia mendapat undangan, baik untuk lomba maupun festival, terutama ke China, Australia, negara-negara di Eropa seperti Jerman dan Perancis serta ASEAN.

Kepada VOA ia mengaku, karena mempunyai enam orang kakak yang semuanya laki-laki, maka ia suka ikut bermain layang-layang sejak kecil. Kemudian setelah melihat perkembangan layang-layang yang semakin canggih, dalam arti tidak tradisional yang pipih dan berbentuk segitiga,

melainkan tiga dimensi, maka ia tergugah untuk mencoba membuat dan mengikuti berbagai festival sejak awal tahun 2000-an.

Namun kini dengan merebaknya pandemi, sejak tahun lalu Liana mengikuti festival layang-layang secara virtual yang diadakan di Weifang, Provinsi Shandong, China.

Lianawati bersama Sultan Brunei Bolkiah, ketika lomba di Brunei tahun 2018. (Foto: Courtesy/Lianawati)

Lianawati bersama Sultan Brunei Bolkiah, ketika lomba di Brunei tahun 2018. (Foto: Courtesy/Lianawati)

“Semua yang diundang itu memperagakan di negara masing-masing. Saya memeragakannya di lapangan Tegal Lega, Bandung. Saya menampilkan layangan dua dimensi yang bergambar barong. Peragaan mulai layangan apa yang ditampilkan, cara memasang sampai menerbangkannya. Nah video itu kami buat kemudian kami kirim ke Weifang itu”, ujar Lianawati.

Lianawati lebih suka mengambil tema wayang, seperti Hanoman (Kera Putih), dan Subali untuk ditampilkan dalam festival layang-layang di manca negara, terutama di Mangalore, India pada tahun 2020, karena tokoh wayang dari cerita Baratayudha itu sangat akrab bagi mereka.

Layang-layang Subali dari cerita Mahabarata. (Foto: Courtesy/Lianawati)

Layang-layang Subali dari cerita Mahabarata. (Foto: Courtesy/Lianawati)

Salah satu karya besar lainnya, layang-layang berbentuk Ulat Bulu sepanjang delapan meter yang mendapat penghargaan di Vietnam tahun 2009. Ketika ditanya bagaimana menerbangkan layang-layang sepanjang itu, Liana menjelaskan:

“Pada suatu hari di Indonesia ada wabah diserang ulat bulu. Maka saya terpikir untuk membuat ulat bulu, Nah kalau layang-layang ulat bulu itu dari balon, pastinya ada hitungannya sendiri. Yang menjadikan bisa terbang kalau bentuknya panjang, yang menentukan tali-tali yang tergantung dari besar/kecilnya layang-layang. Kalau ulat bulu, saya menggunakan 8 sampai 10 tali yang dipasangkan di tubuhnya.”

Lianawati bersama timnya yang terdiri dari lima orang, menggambar, memberi warna dan memasukkannya ke komputer beserta ukuran yang diinginkan. Kemudian memotong-motong kain dan menjahitnya, lalu diberi tali. Setelah semuanya jadi, maka uji coba terbang dilakukan di Lanud Sulaiman Bandung atau di pantai Pangandaran, Jawa Barat.

Karya layang-layangnya dikagumi banyak orang di berbagai negara karena keunikan bentuk dan warnanya. Maka Lianawatipun mengambil kesempatan ini dengan membawa bentuk kecil dari layang-layangnya untuk cindera mata dan dibagikan secara gratis. Akhirnya beberapa pengunjung tertarik untuk memesannya dan Lianawati mengirimnya untuk ekspor ke ASEAN dan Italia.

Kepala Organisasi dan Pemberdayaan Daerah, APINDO Nasional, Dedy Widjaja Dharma mengatakan,“Lianawati itu pertandingan beberapa kali mendapat juara. Jadi lebih terkenal, layang-layangnya sangat bagus dan indah. Artinya, itu sangat terbuka untuk ekspor kita, karena itu salah satu hiburan khas Indonesia yang bisa dibagikan ke negara lain. Pembuatannya punya ketrampilan sendiri dan ciri khas itu yang bisa dijual ke negara lain”.

Pandemi tidak menghentikan hobi dan profesi Lianawati yang pernah menerima penghargaan dari Walikota Bourg, Perancis tahun 2019 itu. Kini ia memilih tinggal di Bali, yang sering menjadi tempat penyelenggaraan festival layang-layang tradisional yang tentunya mengangkat seni dan budaya Indonesia. [ps/em]

Pihak berwenang di Aceh secara terbuka menghukum cambuk enam orang yang dituduh melanggar hukum Islam, termasuk dua pria yang menerima 77 cambukan karena melakukan hubungan sesama jenis. Hukuman tersebut disebut lembaga nirlaba Human Rights Watch sebagai “penyiksaan publik.”

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Tanah Air yang menerapkan hukum Islam. Hukum tersebut adalah yang ketiga kalinya terjadi sejak Aceh melarang homoseksualitas pada tahun 2014. Aceh juga memberlakukan hukuman cambuk untuk kejahatan seperti pencurian, perjudian dan perzinahan.

Seorang petugas polisi syariah bertudung melakukan hukuman cambuk pada hari Kamis (28/1). Kejadian tersebut, sebagaimana dilansir dari Reuters, Sabtu (30/1), disaksikan oleh kerumunan masyarakat yang mengenakan masker. Salah satu pria itu meringis kesakitan saat menerima hukuman, yang menyebabkan ibunya pingsan.

Dua orang lainnya menerima 40 cambukan karena mengkonsumsi alkohol dan dua lainnya 17 cambukan karena perzinahan.

Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch Indonesia, mengutuk hukuman cambuk dan sikap homofobik yang ditunjukkan oleh beberapa orang di Aceh.

“Jika Indonesia ingin dianggap sebagai negara yang beradab, pemerintah harus menghentikan praktik penyiksaan di Aceh dan segera meninjau bagaimana hukum Islam telah diintegrasikan ke dalam peraturan daerah,” katanya.

Devi Arinah, seorang guru di Aceh yang berusia 53 tahun, mengatakan bahwa dia mendukung hukuman cambuk untuk tindakan homoseksual. Namun menurutnya, orang yang dihukum tersebut harus “diberi konseling agar mereka menyadari bahwa tindakan mereka tidak sesuai untuk kita sebagai orang beriman.”

Warga lainnya, Teguh Khosul yang berusia 17 tahun, mengatakan bahwa jika hukuman cambuk tidak mengubah perilaku, maka seorang ulama harus membantu “merehabilitasi” kaum gay secara religius atau diusir dari masyarakat. [ah]

Rilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2020 yang dirilis Transparency International (TI) Indonesia menunjukkan lebih dari dua pertiga negara berada di bawah skor 50 , dengan skor rata-rata global 43. TI memberi skor dimulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Peneliti TI Indonesia Wawan Suyatmiko skor tersebut menunjukkan indeks persepsi korupsi global stagnan dalam lima tahun terakhir. Sedangkan Indonesia mendapat skor 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei.

“Skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 yang berada di skor 40 dan ranking 85,” jelas Wawan Suyatmiko dalam konferensi pers daring, Kamis (28/1/2020).

Wawan menambahkan skor dan peringkat Indonesia sama dengan Gambia (negara di Afrika Barat). Kendati demikian, peringkat Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara Asean lainnya seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Laos dan Kamboja. Namun, masih kalah jauh dibandingkan Singapura (skor 85), Brunei Darussalam (skor 60), Malaysia (skor 51), dan Timor Leste (skor 40).

Terdapat sejumlah indikator indeks persepsi korupsi yang membuat skor Indonesia sedikit turun yaitu ekonomi, investasi, kemudahan berusaha, integritas politik dan kualitas demokrasi.

Kajian TI Indonesia juga menyebutkan bahwa korupsi telah menggeser alokasi anggaran layanan publik yang esensial. Itu terlihat dari negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, cenderung mengeluarkan uang lebih sedikit untuk kesehatan. Di samping itu, korupsi juga berkontribusi pada kemunduran demokrasi selama pandemi Covid-19. Negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi merespons krisis dengan cara-cara yang kurang demokratis.

“Kami juga menyerukan bahwa merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik. Pelibatan kelompok masyarakat sipil dan media pada akses pembuatan kebijakan harus dijamin oleh Pemerintah dan DPR agar kebijakan tersebut akuntabel,” tambahnya.

ASEAN CPI 2020. (Grafis: TI Indonesia)

ASEAN CPI 2020. (Grafis: TI Indonesia)

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengatakan korupsi tidak hanya terkait dengan pencegahan dan penindakan korupsi. Namun, juga berkaitan dengan elemen-elemen lain dalam demokrasi seperti kebebasan sipil dan kebebasan media. Ia melihat telah terjadi penyempitan ruang bergerak masyarakat sipil pada 2020. Beberapa indikatornya antara lain kriminalisasi warga dan sejumlah undang-undang yang tidak prodemokrasi.

“CPI ini sebagai warning, pengingat tentang kondisi korupsi di Indonesia yang masih harus terus dibenahi. Jadi jangan berpuas diri berapa banyak yang masuk ke penjara,” tutur Bivitri, Kamis (28/1/2021).

Menurut Bivitri, korupsi merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu perlu ada kontrol, baik dari masyarakat sipil ataupun menguatkan reformasi terhadap lembaga-lembaga penegak hukum.

Pemerintah Akan Tindaklanjuti Rekomendasi TI Indonesia

Menko Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2021. (Foto: tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam RI)

Menko Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2021. (Foto: tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam RI)

Menko Polhukam Mahfud Md meminta TI Indonesia memberikan hasil kajian tentang Indeks Persepsi Korupsi kepada pemerintah untuk dipelajari. Kata dia, pemerintah juga akan menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan TI Indonesia untuk memberantas korupsi. Mulai dari peningkatan pengawasan hingga mempromosikan partisipasi publik.

“Pengawas yang sifatnya fungsional maupun internal. Ya kita perkuat pengawasan itu,” kata Mahfud Md.

Mahfud menambahkan pemerintah telah melakukan sejumlah upaya pencegahan korupsi dengan melibatkan lembaga seperti KPK, BPK dan BPKP. Namun, kebocoran masih kerap terjadi seperti dalam pengadaan barang dan jasa.

Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan indikator penegakan hukum yang menjadi dasar penilaian Indeks Persepsi Korupsi mengalami kenaikan pada 2020. Ini berbeda dengan indikator lainnya seperti ekonomi, politik dan demokrasi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Foto: KPK)

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Foto: KPK)

Menurut Ghufron, hal ini membuktikan bahwa pemberantasan tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga antirasuah saja, melainkan semua pihak.

“KPK tidak bisa sendiri. karena sektor investasi dan ekonomi, politik dan demokrasi itu semua sayap-sayap yang tidak bisa ditopang oleh KPK sendiri,” jelas Nurul Ghufron.

Ghufron menilai perlu ada perbaikan dalam sistem politik untuk memerangi korupsi. Ia juga menyarankan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial melalui saluran-saluran media sosial. [sm/ab]