Komisi II Telusuri DID Tambahan

MALUTPOST.TIDORE – Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tidore Kepulauan belum juga melaporkan pertanggungjawaban pengunaan dan covid-19 yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 kemarin. Yakni Disperindakop, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Disnakertrans. Total anggaran yang bersumber dari DID tambahan ini sebesar 12,5 miliar. Lantaran lambat, DPRD melalui Komisi II lalu mendesak agar lima OPD yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan DID tambahan seegra memasukkan data.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II, Murad Polisiri, Kamis (28/1). Diakui Murad, hingga saat ini pihaknya terus melakukan fungsi pengawasan atas pengelolaan DID yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Namun sampai saat ini, belum ada laporan pertanggungjawaban dari lima OPD itu.

“Padahal dalam rapat bersama pada Desember 2020 lalu, sudah disepakati kalau datanya akan dimasukkan ke kita. Tapi sampai sekarang tidak dimasukan,” ungkapnya. Ketua DPC PKP Tikep ini menjelaskan, data-data yang diminta akan dilakukan kroscek kembali untuk memastikan adanya penerima bantuan double. “Kami ingin mengkroscek itu. Jangan sampai ada yang terima double” jelasnya.

Langkah yang dilakukan Komisi II dalam menelusuri penggunaan DID senilai Rp 12,5 miliar itu karena Pemerintah Kota (Pemkot) sudah melakukan pencairan lebih dulu dari kesepakatan awal. Alasan Pemkot, kata Murad, karena mendesak. Dikatakan Murad, DID tambahan sebesar Rp 12,5 miliar itu awalnya disepakati untuk dimasukkan dalam dokumen APBD tahun ini. Tapi dengan alasan mendesak, terungkap jika Pemkot sudah melakukan pencairan akhir tahun kemarin.

“Alasan mendesak itu yang harus diperjelas. Dasarnya apa. Makanya kami memaksimalkan fungsi pengawasan dan ikut menelusuri DID,” paparnya. Pihaknya ikut mensesalkan sikap apatis OPD terkait karena sudah berulang kali dingatkan tapi diabaikan. Karena itu, pihaknya berharap ada itikad baik dari OPD terkait supaya data uang ada bisa tertanggung jawab. “Tentu ini yang kami sangat sesalkan karena belum ada satupun yang memasukkan laporannya. Padahal diawal dijanjikan secepatnya akan dimasukan. Bahkan sebelum masuk tahun 2021. Faktanya belum sampai saat ini,” pungkasnya. (aby/aji)

Perubahan Sistem Aplikasi Tingkat Pusat jadi Alasan Dana tak Cair

MALUT POST – TERNATE. Pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), terpaksa harus “ikat perut”. Pasalnya, sampai dengan pertengahan Januari ini, anggaran operasional berupa Uang Persediaan (UP), belum juga cair.

“Kita juga bingung, sampai tinggal ini UP juga belum ada. Bahkan, gaji sebagian belum terbayar. Kalau seperti ini, bagaimana pelayanan bisa berjalan,” keluh beberapa pimpinan SKPD yang namanya minta dirahasiakan. Tidak hanya UP, keterlambatan pencairan anggaran ini juga mempengaruhi pelayanan publik.

Salah satunya, layanan angkutan sampah yang sempat mogok. Sebelumnya, Pegawai BP2RD juga sempat tutup kantor dan mogok kerja kurang lebih empat hari.

Sekretaris kota (Sekkot) Yusuf Sunya saat dikonfirmasi mengaku, keterlambatan pencairan bukan hanya di Ternate, tapi semua daerah terjadi. Ini akibat dari perubahan sistem aplikasi. Dimana sebelumnya menggunakan SIMDA berubah menjadi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Akibat dari perubahan ini, semua berpengaruh.

“Dananya sudah tersedia. Tapi untuk mencairkan ini belum bisa dilakukan, lantaran ada makanisme yang berubah. Jadi bukan daerah tidak ada uang, tapi karena perubahan sistem aplikasi. Ini bukan kesalahan daerah tapi di tingkat Kemendagri,” akunya.

Setelah memberlakukan SIPD ini, sistem SIMDA langsung terkunci, sehingga semua harus melakukan penyesuaian . Kesalahan di tingkat pusat, lemah dalam melakukan sosialisasi terhadap perubahan sistem ini. “Kemarin APBD juga terlambat akibat dari perubahan sistem. Karena banyak nomenklatur kegiatan yang juga berubah,” katanya.

Bahkan lanjut Jusuf, gaji juga terlambat dan terpaksa dilakukan proses manual. Nanti dilakukan penyesuaian kemudian. Untuk kegiatan lain di luar gaji, masih harus menunggu. Dia mengaku, telah memerintahkan pihak Keuangan untuk segera ke Jakarta melakukan konsultasi secara teknis.

“Saya dan Kaban Provinsi Ahmad Purbaja, juga sudah konsultasi langsung melalui telepon ke pejabat Kemendagri. Mereka mengakui kalau ini kesalahan yang membuat terlambat,” akunya. Sembari mengatakan, DBH Provinsi juga terlambat cair akibat dari sistem aplikasi.”Bahkan dana BBM di DLH juga sempat jadi masalah. Dana ada tapi belum bisa cair,” tukasnya. (udy/yun)