MALUTPOST-JAILOLO. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Halmahera Barat mempertanyakan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinaikkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi di Ruang Paripurna Kantor DPRD, Kamis (26/11).

Ketua F-PKB Riswan Hi Kadam saat membacakan pandangan umum fraksinya mengatakan, ada beberapa poin penting yang harus dijelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), karena F-PKB mencatat dan mencermati PAD yang disusun dalam R-APBD 2021 tidak sesuai kesepakatan dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.

“Hasil keputusan finalisasi antara Banggar dan TAPD itu, PAD ditetapkan dalam KUA-PPAS Rp 37 miliar. Tetapi saat dokumen tersebut disampaikan ke DPRD, PAD sudah menjadi Rp 54 miliar. Jadi kami meminta PAD dikembalikan pada posisi semula. Yakni Rp 37 miliar,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD ini menambahkan, jika PAD dikembalikan pada posisi semula Rp 37 miliar, maka postur APBD juga ikut berkurang Rp 16 miliar sehingga belanja APBD yang dirancang Rp 915 miliar akan berkurang menjadi Rp 898 miliar. “Kami dari PKB meminta penjelasan utang pihak ketiga yang akan ditanggung pada kepemimpinan berikutnya. Karena utang pihak ketiga yang jumlahnya Rp 200 miliar itu akan menjadi beban rakyat pada tahun mendatang,” tandasnya.

Anggota DPRD dua periode ini juga menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar mengabaikan hak warga Jailolo Timur (Jatim). Di mana dalam postur APBD 2021 tidak ada sepersen pun anggaran daerah diarahkan ke Jatim. Padahal, harus ada anggaran pembebasan lahan untuk relokasi warga Dum-dum, Tetewang dan Pasir Putih.

“Enam Desa sudah masuk wilayah Halbar, tapi tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Karena itu, sikap kami jika poin-poin yang disampaikan ini tidak disetujui maka PKB menolak pembahasan APBD 2021,” ancamnya.

Terpisah Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abd Radjak yang dikonfirmasi soal pandangan umum F-PKB mengaku, Pemkab akan menjawab secara resmi lewat paripurna jawaban Pemda atas pandangan umum F-PKB. “Insya Allah besok (hari ini) kita akan jawab secara resmi lewat paripurna,” pungkasnya. (din/met)

BP2RD Pasang Alat Perekaman Transaksi Online

MALUT POST – TERNATE. Pemerintah Kota Ternate terus melakukan terobosan baru, dalam rangka menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), adalah menyediakan alat perekaman transaksi online bagi para wajib pajak. Dua alat yang diberikan secara cuma-cuma kepada wajib pajak tersebut, yakni Mobile Payment Online System (M-POS) dan Transaction Monitoring Device (TMD).

Kepela BP2RD Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman, secara simbolis menyerahkan alat tersebut kepada wajib pajak. Baik Hotel, Restoran maupun tempat hiburan. Menurutnya, pemasangan alat ini bertujuan untuk optimalisasi penyerapan Pendapatan Asli Daerah. Hasil kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Komisi. “Jadi alatnya ini disediakan Bank unit dan akan ditambah lagi,” akunya.

Yani mengatakan, pemberian alat perekaman transaksi online ini juga sebagai tindaklanjut supervisi KPK. Sebab, fungsi alat ini, juga sebagai langkah pencegahan korupsi wajib pajak maupun pemerintah. Karena alatnya telah terkoneksi langsung ke Bank BPD dan KPK yang setiap saat dipantau. “Alat ini fungsinya mencatat setiap transaksi pembayaran konsumen. Di mana alat ini akan cover pembayaran pajak 10 persen dari setiap transaksi. Karena dipasang secara online. Saya juga bisa kontrol kapan dan di mana saja,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, terobosan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mencegah kebocoran. Targetnya, dalam dua bulan ke depan, pemasangan alat ini akan di lakukan ke seratus titik tempat usaha. “Regulasi penggunaan alat ini juga telah diatur, yakni Peraturan Wali Kota nomor 29 tahun 2020 tentang sistem pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara online. Maka seluruh pengusaha wajib pakai ini,” tegasnya.

Ia berharap, adanya alat ini dapat membawa manfaat. Karena selain membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD, juga bisa mambantu para pengusaha dalam pencatatan. “Ini sangat bermanfaat, bisa juga membantu pengusaha dalam pencatatan dan pembukuan usaha mereka,” pungkasnya (pn/udy/yun)