Presiden Joko Widodo mengindikasikan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang. Hal ini dikarenakan belum ada dampak yang siginifikan terhadap penurunan kasus harian corona di tanah air sejak kebijakan ini diterapkan pada 2 Juli lalu.

“Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah, jika kasus kronis yang masuk rumah sakit juga rendah. Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi collapse,” ungkap Jokowi dalam acara Pengarahan Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual di Jakarta, Senin (19/7).

Presiden Joko Widodo mengindikasikan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang.

 

Presiden Joko Widodo mengindikasikan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa akhir pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi karena munculnya varian delta dan juga varian baru lainnya yang menyebabkan pandemi bisa berlangsung lebih panjang daripada yang diperkirakan. Maka dari itu, ia meminta seluruh kepala daerah sebagai pemimpin di lapangan untuk bergerak lebih cepat, utamanya dalam menekan laju penularan di tengah-tengah masyarakat.

“Kita membutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi sekarang ini, kepemimpinan yang paham lapangan, yang bisa bergerak cepat dan responsif, dan kepemimpinan lapangan harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa,” tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginstruksikan para kepala daerah untuk merangkul tokoh masyarakat seperti tokoh agama untuk sama-sama menggaungkan pentingnya penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat. Ia yakin, apabila semua elemen masyarakat dilibatkan, maka masyarakat akan senantiasa menerapkan protokol kesehatan “5M” dalam masa pandemi ini.

“Kepemimpinan lapangan mulai dari kepala daerah, camat, kepala desa, dan lurah, termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial dan keagamaan di tingkat lokal ke bawah,” katanya.

Tempat Isolasi dan Rumah Sakit Darurat

Jokowi juga berpesan agar daerah menyiapkan sarana dan prasarana bagi pasien COVID-19 seperti tempat karantina mulai dari level kecamatan, obat-obatan dan kebutuhan lainnya agar warga yang terpapar COVID-19 bisa mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan semua pemimpin daerah untuk menyiapkan rumah sakit cadangan maupun rumah sakit darurat agar semakin banyak pasien corona ditangani dengan baik.

“Jangan sudah penuh baru menyiapkan, akan terlambat. Saya minta terutama untuk urusan rumah sakit agar kita semuanya cek, kontrol lapangan, cek obatnya di rumah sakit, siap atau tidak, untuk berapa hari, berapa minggu, untuk berapa bulan. Kontrol dan cek oksigennya, siap tidak, untuk berapa hari atau berapa bulan, cek juga kapasitas bed occupancy ratio (BOR),” katanya.

Seorang petugas kesehatan mendorong tabung oksigen di dekat tenda-tenda darurat akibat penuhnya kamar sebuah rumah sakit di Bekasi (foto: dok).

 

Seorang petugas kesehatan mendorong tabung oksigen di dekat tenda-tenda darurat akibat penuhnya kamar sebuah rumah sakit di Bekasi (foto: dok).

Terkait ketersediaan tempat tidur, Jokowi meminta seluruh daerah untuk meningkatkan kapasitas di masing-masing rumah sakit. Ia masih melihat rumah sakit di daerah hanya mendedikasikan tempat tidur bagi pasien corona sampai level 20 persen. Dengan situasi darurat seperti ini, ia menginstruksikan agar seluruh rumah sakit bisa meningkatkan kapasitas BOR untuk pasien COVID-19 sampai 50 persen seperti yang dilakukan rumah sakit di wilayah DKI Jakarta.

Percepatan Bantuan Sosial

PPKM Darurat berdampak terhadap penurunan kegiatan ekonomi dan sosial. Alhasil banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Maka dari itu, Jokowi memerintahkan seluruh pemimpin daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sampai detik ini, realisasi penyerapan berbagai bantuan ini masih sangat rendah.

Sejumlah warga antre menerima bantuan dari Presiden Jokowi di tengah kebijakan PPKM di Jakarta (foto: dok).

 

Sejumlah warga antre menerima bantuan dari Presiden Jokowi di tengah kebijakan PPKM di Jakarta (foto: dok).

“Data yang saya terima untuk anggaran UMKM ada Rp13,3 triliun untuk seluruh daerah, artinya 514 kabupaten/kota dan provinsi. Dari Rp13,3 triliun, yang dipakai baru Rp2,3 triliun. Padahal kita saat ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu, sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan,” jelasnya.

Anggaran perlindungan sosial sejumlah Rp12,1 triliun, kata Jokowi, baru terserap Rp2,3 triliun. Sementara itu, dana bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang mencapai Rp28 triliun, baru terserap 25 persen atau Rp5,6 triliun.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi dengan kondisi seperti ini percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” pungkasnya. [gi/ka]

Ketua Pelaksana Harian Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mahesa Paranadipa Maikel mengatakan 114 dokter meninggal akibat COVID-19 hingga Sabtu (17/7). Angka ini merupakan yang tertinggi sejak awal pandemi yang berlangsung sejak awal Maret tahun lalu.Total tercatat 545 dokter yang meninggal sejak pandemi Maret tahun lalu, dengan angka kematian tertinggi di Jawa Timur dengan 110 kematian, disusul Jakarta 83 kematian, dan Jawa Tengah 81 kematian. Sebagian besar dokter yang meninggal tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Ketua Pelaksana Harian Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mahesa Paranadipa Maikel dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Sasmito)

 

Ketua Pelaksana Harian Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mahesa Paranadipa Maikel dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Sasmito)

“Ini data-data yang dilaporkan, belum termasuk data yang mungkin belum dilaporkan ke kami. Tapi data yang masuk ke kami angkanya sudah melebih 100 persen dari jumlah kematian bulan lalu,” jelas Mahesa dalam konferensi pers daring, Minggu (18/7/2021).

Mahesa menambahkan spesialisasi dokter yang banyak meninggal merupakan dokter umum, diikuti dokter kandungan, kebidanan, penyakit dalam dan bedah. Sebagian besar mereka berjenis kelamin laki-laki.

Tim mitigasi IDI juga mencatat ratusan tenaga kesehatan meninggal sepanjang pandemi, rinciannya perawat 445 orang, apoteker 42 orang, bidan 223 orang, dan tenaga laboratorium 25 orang.

Seorang pasien COVID-19 beristirahat di tanah di luar tenda darurat yang didirikan di luar rumah sakit di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Bekasi, 25 Juni 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

 

Seorang pasien COVID-19 beristirahat di tanah di luar tenda darurat yang didirikan di luar rumah sakit di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Bekasi, 25 Juni 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

Fasilitas Kesehatan Berpotensi Ambruk

Sementara Ketua Tim Mitigasi IDI Adib Khumaidi menyebut fasilitas kesehatan berpotensi kolaps (functional collapse). Ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu kapasitas yang berlebihan, keterbatasan obat dan alat kesehatan, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi yang terjadi pada akhir-akhir ini. Di antaranya yaitu pelonggaran pembatasan yang terlalu cepat, protokol kesehatan pribadi yang kendor, varian baru yang lebih menular, dan angka vaksinasi yang rendah.

Grafis jumlah dokter meninggal sepanjang pandemi COVID-19. (Foto: Tim Mitigasi IDI)

 

Grafis jumlah dokter meninggal sepanjang pandemi COVID-19. (Foto: Tim Mitigasi IDI)

Functional collapse-nya sudah terjadi tapi kita tidak bisa katakan secara umum (baca: semua wilayah). Kalau kita mau bicara secara umum, maka kita harus punya pemetaan. Jadi pemerintah daerah harus melakukan pemetaan tentang kemampuan fasilitas kesehatannya,” jelasnya.​

Rekomendasikan Pemerintah Perpanjang PPKM

Dengan kondisi seperti ini, Tim Mitigasi IDI merekomendasikan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali.

Tim Satgas COVID-19 mencatat kasus harian sebanyak 44.721 kasus dan 1.093 meninggal pada Minggu (18/7). Jumlah kematian ini belum menunjukkan penurunan dalam dua hari terakhir. Kendati demikian, pemerintah masih belum memutuskan perpanjangan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali yang akan berakhir pada 20 Juli 2021.[sm/em]

Indonesia mengirim 28 atlet ke Olimpiade Tokyo untuk berlaga di delapan cabang olahraga.

Sekretaris Kemenpora Gatot Dewa Broto kepada VOA mengatakan, semua atlet yang berangkat ke Tokyo sudah divaksin penuh. Vaksinasi berlangsung pada 26 Februari dan 13 Maret lalu. Jika ada atlet yang ternyata positif terkena COVID-19 sebelum berangkat, maka dengan terpaksa harus dibatalkan.

“Makanya kami melakukan prokes yang ketat sekali, harus ada tes PCR rutin, terutama di hari menjelang keberangkatan. Kemudian di sana nanti juga kan sistemnya ‘bubble’ maksudnya dari wisma atlet ke venue saja tidak boleh ‘ngelayap’ ke mana-mana,” kata Gatot.

Pihak Indonesia menurut Gatot juga sudah melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana Olimpiade Tokyo bahwa jika ada atlet Indonesia yang setibanya di Tokyo diketahui positif COVID-19 maka ia harus dikarantina selama 7 hari.

“Dan dua hari setelah atlet selesai bertanding, entah karena sudah menang atau tidak lolos ke babak selanjutnya, atlet tersebut harus segera meninggalkan Jepang,” tambah Gatot.

Terkait dengan situasi pandemi di Indonesia saat ini, dengan angka kasus positif cukup tinggi, Gatot Dewa Broto mengatakan bahwa hal tersebut berdampak pada delegasi Indonesia.

“Ada aplikasi yang mewajibkan baik kontingen, pejabat, atau atlet yang ke sana itu tujuh hari berturut-turut sebelum berangkat itu harus swab PCR. Setelah landing di sana, selama tiga hari berturut-turut kita juga harus swab PCR,” ujar Gatot.

Jumlah Atlet Melebihi Target

Delegasi Indonesia mengutus 28 atlet plus 1 cadangan ke ajang Olimpiade Tokyo yang rencananya dibuka pada 23 Juli 2021 mendatang.

Semua atlet ini siap bertanding di delapan cabang olahraga, yaitu atletik, bulu tangkis, dayung, angkat besi, renang, panahan, selancar ombak, dan menembak.

Chief de Mission Indonesia untuk Olimpiade Rosan P. Roeslani, dalam acara Pengukuhan Tim Indonesia Untuk Olimpiade Tokyo 2020 Kamis (8/7) mengatakan, jumlah atlet yang lolos tersebut telah melebihi target 22 atet yang ditetapkan sebelumnya.

“Jumlah ini cukup bagus karena, dengan pertimbangan banyaknya kualifikasi yang ditunda atau dibatalkan akibat pandemi, jumlah kontingen Indonesia yang lolos sama dengan Olimpiade Rio de Janeiro 2016 yang digelar dalam kondisi normal,” kata Rosan.

Seluruh delegasi Indonesia akan terbang dalam 4 kloter, diawali oleh tim bulu tangkis yang berangkat pada 8 Juli 2021 menuju Kumamoto, untuk melakukan latihan pra pertandingan.

Rombongan terakhir yang akan berangkat adalah tim atletik, pada 24 Juli 2021.

Bruno Dede dari Jepang dan Lalu Muhammad Zohri dari Indonesia in action during the men's 100m World Athletics Continental Tour Gold, Tokyo, Jepang, 9 Mei 2021

 

Bruno Dede dari Jepang dan Lalu Muhammad Zohri dari Indonesia in action during the men’s 100m World Athletics Continental Tour Gold, Tokyo, Jepang, 9 Mei 2021

Olimpiade Tanpa Penonton

Olimpiade Tokyo 2020 dipastikan digelar tanpa penonton. Keputusan ini diumumkan pada Kamis (8/7) mengingat keadaaan darurat COVID-19 yang diberlakukan di ibu kota Jepang tersebut.

Sebelumnya, telah diadakan pertemuan yang dihadiri Pemerintah Jepang, Pemerintah Kota Tokyo, International Olympic Committee (IOC), dan panitia Olimpiade Jepang.

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan keadaan darurat di Tokyo itu akan mulai berlaku Senin 12 Juli hingga 22 Agustus mendatang. Ini berarti Olimpiade – yang rencananya berlangsung pada 23 Juli hingga 8 Agustus 2021 – sepenuhnya akan diselenggarakan dalam kondisi darurat. [er/rw/dw]

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (7/7), Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir menjamin ketersediaan vaksin COVID-19 untuk kebutuhan dalam negeri. Bio Farma, tegasnya, sudah memiliki kesepakatan dengan lima produsen vaksin COVID-19, yakni Sinovac, Sinopharm, Novavax, AstraZeneca, dan CanSinoBio. Bio Farma juga telah mempunyai kontrak dengan Sinovac untuk pengadaan 140 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19.

Dirut PT Bio Farma Honesti Basyir (foto: courtesy/Facebook)

 

Dirut PT Bio Farma Honesti Basyir (foto: courtesy/Facebook)

“Kita juga dengan Sinovac sudah melakukan kesepakatan, meskipun belum kita tuangkan tapi dalam proses amandemennya, untuk ada penambahan 120 juta dosis lagi. Dari 140 juta dosis itu, kita sudah menerima 105,5 juta dosis bahan baku, terakhir awal minggu kemarin dan ini sudah kita produksi,” kata Honesti.

Dari 105,5 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac yang sudah diterima, Bio Farma sudah memproduksi vaksin jadi sekitar 76 juta dosis, di mana 52,8 juta dosis telah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia dan lebih dari 20 juta dosis lagi masih tinggal menunggu dirilis.

Sehingga total vaksin gratis dari pemerintah yang sudah didistribusikan dan dipakai dalam program vaksinasi nasional adalah 63,9 juta dosis vaksin. Ini terdiri dari 52,8 juta dosis vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma, tiga juta dosis vaksin jadi dari Sinovac langsung dan 8,2 juta dosis vaksin AstraZeneca dari fasilitas Covax.

Bio Farma juga akan menerima pasokan vaksin COVID-19 dari Novavax sebanyak 50 juta dosis pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Kemudian 50 juta dosis lagi dari AstraZeneca yang akan dikirim bertahap mulai pertengahan tahun ini sampai kuartal pertama 2022.

Pekerja menurunkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac, setibanya di Bandara Internasional Jakarta. (Foto dok. Biro Setpres/AFP)

 

Pekerja menurunkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac, setibanya di Bandara Internasional Jakarta. (Foto dok. Biro Setpres/AFP)

Untuk program vaksinasi gotong royong, lanjut Honesti, Bio Farma telah menerima 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinopharm hingga akhir Juni lalu dari total 15 juta dosis.

Bio Farma juga tengah menunggu vaksin COVID-19 dari CanSinoBio sebanyak lima juta dosis yang rencananya datang pada kuartal ketiga tahun ini.

Biofarma Diharap Bisa Produksi Vaksin Secara Mandiri

Dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung dari Fraksi Partai Nasional Demokrat menyampaikan kegembiraannya karena Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menjamin ketersedian vaksin COVID-19 hingga akhir tahun ini. Namun dia berharap BUMN farmasi bisa menjamin kemandirian dalam memproduksi vaksin COVID-19.

Sebab, Martin menambahkan, sejumlah prediksi menyebutkan pandemi COVID-19 masih akan berlangsung lama hingga 2022 atau 2023.

“Saya tidak mau tahun 2022 nanti misalnya, keterantungan kita pada vaksin impor itu masih seperti sekarang. Kalau bisa sudah berapa persen diproduksi dari dalam negeri sendiri atau syukur-syukur kita bisa penuhi vaksinasi di 2022 dengan kekuatan sendiri, maka kita tidak harusd tergantung kepada lobi-lobi di tingkat internasional,” ujar Martin.

Bahkan, kalau Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin COVID-19, Bio Farma justru membantu penanganan COVID-19 di negara lain.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Andre Rosiade mengatakan sejumlah negara sudah mulai melakukan suntikan dosis ketiga vaksin COVID-19, seperti di Turki yang juga menggunakan vaksin Sinovac. Oleh karena itu Andre mempersoalkan apakah Indonesia juga perlu melakukan suntikan dosis ketiga vaksin Sinovac.

“Apakah di Indonesia nanti akan ada suntik ketiga atau tidak? Atau mungkin saja nanti ada suntik keempat sehingga ini jadi bisnis Sinovac kepada kita untuk meningkatkan jumlah dosis yang disuntik,” ujar Andre.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nevi Zuariana mempersoalkan kenapa sampai sekarang Indonesia belum menggunakan vaksin Pfizer meski tingkat keampuhannya mencapai lebih dari 90 persen.

Dia juga meminta pemerintah mendahulukan semua tenaga kesehatan di seluruh Indonesia mendapatkan vaksinasi lengkap lebih dulu sebelum masyarakat. [fw/em]

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 diperkirakan akan memukul sektor pariwisata. Namun, sejumlah pihak berharap kebijakan ini akan berdampak positif dalam jangka panjang.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan program pariwasata, khususnya di Bali, tidak akan dilaksanakan sesuai rencana. Meski pemerintah sebelumnya menetapkan untuk mendongkrak bisnis sejumlah daerah tujuan wisata dan mendorong program vaksin secepatnya bagi pelaku wisata, merebaknya varian Delta mengubah prioritas itu.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis (1/7) menargetkan PPKM Darurat bisa turun kasus harian covid di bawah 10.000 kasus. (Foto: VOA)

 

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis (1/7) menargetkan PPKM Darurat bisa turun kasus harian covid di bawah 10.000 kasus. (Foto: VOA)

“Saya kira, enggak mungkin dibuka lagi dengan adanya Delta ini. Jadi kita tidak berpikir ke situ lagi sekarang, kita sekarang berpikir bagaimana menurunkan, dengan menyuntik sebanyak mungkin, protokol kesehatan. Itu sekarang yang sedang kita lakukan,” kata Luhut, Kamis (1/6).

Berharap Pembatalan Terakhir

Pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memang beberapa kali menjanjikan pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara. Secara khusus kementerian ini bahkan mendorong vaksinasi pelaku wisata di tiga lokasi wisata pilihan sebagai salah satu persiapan. Wacana itu setidaknya mulai muncul sejak Maret 2021.

Orang-orang yang memakai masker sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus corona membawa sesaji selama festival Hindu Galungan, di sebuah pura di Bali, pada Rabu, 14 April 2021. (Foto: AP)

 

Orang-orang yang memakai masker sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus corona membawa sesaji selama festival Hindu Galungan, di sebuah pura di Bali, pada Rabu, 14 April 2021. (Foto: AP)

Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi bisa melihat kekecewaan pelaku pariwisata Bali terkait perkembangan yang terjadi.

“Sekarang dengan kondisi PPKM Darurat, padahal Juni sudah batal, Juli tentu batal, bisa dibayangkan bagaimana Bali dan daerah lain,” kata Taufan.

Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi. (Foto: Dok Pribadi)

 

Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi. (Foto: Dok Pribadi)

Pada 1 Juli, kata Taufan, Thailand sudah membuka pintu bagi wisatawan asing. Ratusan wisatawan dari berbagai negara mengikuti program percontohan ini, yang dilaksanakan dengan prosedur yang ketat. Artinya, tambahnya lagi, Indonesia mengalami ketertinggalan dalam upaya serupa.

Namun, karena pemerintah sudah menetapkan kebijakan pengetatan baru yang lebih keras, Taufan berharap hasilnya akan positif bagi sektor pariwisata.

“Saat ini sudah menjadi keputusan presiden, kita harus mematuhi itu. Saya berharap kebijakan pemerintah saat ini terkait PPKM Darurat Jawa-Bali, adalah kebijakan yang terakhir. Kita berharap nantinya tidak ada lagi keputusan seperti ini. Di Bali misalnya, jangan sampai ada ketiga kalinya dijanjikan untuk dibuka internasional tetapi tidak terjadi lagi,” kata Taufan kepada VOA.

Jika sekarang diberlakukan PPKM Darurat, Taufan mengibaratkannya sebagai sebuah proses kembali dari awal. Karena itu seluruh pihak harus konsisten dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jika semua konsisten, tujuan untuk mengatasi lonjakan kasus dapat tercapai. Pada gilirannya, destinasi wisata populer di Tanah Air, yang sudah berjuang untuk menekan kasus COVID-19, bisa kembali beroperasi dan menjalani kehidupan sesuai standar yang baru terkait pandemi.

Pantai Pandawa terlihat kosong karena ditutup di tengah penyebaran COVID-19 di Kuta Selatan, Bali, 23 Maret 2020. (Foto: REUTERS/Johannes P. Christo)

 

Pantai Pandawa terlihat kosong karena ditutup di tengah penyebaran COVID-19 di Kuta Selatan, Bali, 23 Maret 2020. (Foto: REUTERS/Johannes P. Christo)

“Mudah-mudahan dengan PPKM Darurat ini Bali masuk ke zona hijau. Ketika masuk zona hijau dan bisa dipertahankan, berarti tidak ada alasan lagi untuk tidak membuka penerbangan internasional ke Bali. Di sinilah Kemenparekraf bisa memastikan proses kedatangan wisatawan itu sesuai dengan protokol kesehatan,” tambah Taufan.

Paradigma yang dipakai, lanjut Taufan, adalah hidup berdampingan dengan COVID-19.

Seekor Komodo di dekat perkampungan di Pulau Komodo. (Foto courtesy: Ihsan)

 

Seekor Komodo di dekat perkampungan di Pulau Komodo. (Foto courtesy: Ihsan)

Nusa Tenggara Barat, lanjut Taufan, akan segera mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait zona wisata hijau. Langkah ini, dinilainya bisa menjadi contoh. Jika PPKM Darurat berhasil, Kemenparekraf juga dapat mengeluarkan kebijakan serupa, dengan menetapkan zona wisata hijau di Indonesia.

Kebijakan ini memuat destinasi wisata mana saja yang dapat dikunjungi wisatawan asing, dengan kebijakan bubble destination untuk menekan potensi penularan, sehingga memberi rasa aman baik bagi wisatawan asing maupun pelaku wisata dalam negeri.

Dukungan Kemenparekraf

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno sendiri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat. Dia meminta seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif ditutup sementara.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama penari di kawasan wisata Borobobudur, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)

 

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama penari di kawasan wisata Borobobudur, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)

“Penanganan COVID-19 harus didukung secara totalitas. Jadi kita satu komando, sebagai kementerian yang membawahi 13 sub sektor pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif, kami menginstruksikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi PPKM Darurat,” ujar Sandiaga dalam keterangan resmi untuk media.

Seiring keputusan itu, sejumlah program seperti Work From Bali, pembukaan Bali Kembali, promosi Wisata Vaksin di Bali, hingga travel corridor arrangement akan ditunda.

Bali Sebenarnya Siap

Dalam sesi penjelasan kepada media yang dilakukan Kemenparekraf, Senin (28/6), Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan sejumlah data terkait kesiapan menerima wisatawan kembali.

“Tiga zona yang sudah divaksin 100 persen, yaitu Ubud, Sanur dan Nusa Dua. Ini memang mendapat prioritas untuk divaksinasi. Sudah dua kali vaksin tiga wilayah ini, yang bisa dikunjungi sebagai destinasi wisata,” kata Koster.

Bali sendiri membutuhkan sekitar enam juta dosis vaksin bagi lebih tiga juta warganya. Dari jumlah kebutuhan itu, menurut Koster, Bali sudah menerima empat juta dosis. Sebanyak 71 persen warganya sudah menerima vaksin dosis pertama, dan 24 persen sudah lengkap hingga ke tahap kedua.

Seorang perempuan menerima satu dosis vaksin AstraZeneca COVID-19 saat program vaksinasi massal untuk Kawasan Wisata Hijau di Sanur, Bali, 23 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Nyimas Laula)

 

Seorang perempuan menerima satu dosis vaksin AstraZeneca COVID-19 saat program vaksinasi massal untuk Kawasan Wisata Hijau di Sanur, Bali, 23 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Nyimas Laula)

“Tidak bisa dipercepat, karena jadwalnya mengikuti persyaratan dari vaksin pertama dan vaksin kedua,” ujarnya.

Koster meyakinkan ke pemerintah pusat, bahwa vaksinasi terbukti mengurangi dampak infeksi COVID-19. Meski angka kasus naik, ujarnya, pasien rata-rata hanya bergejala ringan dan tidak membutuhkan perawatan rumah sakit.

Namun, sepertinya lonjakan kasus akibat varian Delta kali ini mengubah seluruh rencana yang telah dimatangkan pemerintah di sektor pariwisata, setidaknya hingga dua pekan lalu. [ns/ab]

Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyoroti lonjakan kasus harian positif Covid-19 yang mencapai lebih dari 20 ribuan kasus pada 26 Juni 2021. Jumlah ini meningkat drastis dibanding pekan sebelumnya yang berkisar pada belasan ribu kasus.Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi menyampaikan keprihatinan tentang keterisian ruang isolasi dan ruang khusus (ICU) sudah di atas 90 persen. Juga informasi tentang terjadinya penumpukan dan antrian panjang di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit terutama di kota-kota besar. Bahkan, kata dia, terdapat laporan pasien yang meninggal saat tiba di IGD.

“Setidaknya lebih dari 24 kabupaten/kota melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90 persen. Bed occupation rate (BOR) untuk ICU dari berbagai RS sudah mendekati angka 100 persen,” jelas Khumaidi dalam konferensi pers daring, Minggu (27/6/2021).

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi. (Foto: screenshot/VOA)

 

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi. (Foto: screenshot/VOA)

Khumaidi menambahkan kondisi tersebut diperparah dengan dokter dan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan perlu menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Tim Mitigasi IDI Khawatir kondisi ini dapat menyebabkan rumah sakit kolaps jika tidak ada penanganan yang tegas dari pemerintah.

“Sudah terdapat varian baru COVID-19 di berbagai kota di Indonesia. Varian baru tersebut terutama varian Delta memiliki karakteristik yang lebih mudah menyebar, menyerang segala usia tanpa perlu ada komorbid, lebih memperberat gejala, lebih meningkatkan kematian dan menurunkan efektifitas vaksin,” tambahnya.

Tenaga Kesehatan Sudah Sangat Lelah dan Stress

Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PP PDPI) Erlina Burhan meminta pemerintah untuk turun tangan mengatasi lonjakan kasus corona. Sebab, kata dia, tenaga kesehatan sudah dalam kondisi lelah dan stres karena infrastruktur yang terbatas. Ia berharap pemerintah dan tenaga kesehatan dapat saling mendukung dalam situasi seperti ini.

“Kita tidak akan saling menyalahkan, tapi saling mendukung dalam memberikan solusi. Kita sama-sama fokus dan serius,” jelas Erlina Burhan.

Melihat kondisi ini, PPDI bersama perhimpunan dokter spesialis, serta Tim Mitigasi PB IDI mendorong pemerintah untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara serentak di Pulau Jawa minimal dua minggu. Selain itu, perhimpunan dokter juga berharap pemerintah mempercepat vaksinasi sesuai target 2 juta per hari.

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/06/2021). (Foto: BPMI Setpres)

 

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/06/2021). (Foto: BPMI Setpres)

Berdasarkan data yang dihimpun sejumlah organisasi dokter dan tenaga kesehatan tercatat 949 tenaga kesehatan yang meninggal akibat corona dari Maret 2020 hingga 26 Juni 2021. Rinciannya 401 dokter umum dan specialis, 43 dokter gigi, 315 perawat, 150 bidan, 15 apoteker, dan 25 tenaga laboratorium medik.

Klaim Target Vaksinasi 1,3 Juta Per Hari

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim telah berhasil mencapai target 1,31 juta vaksinasi per hari pada Sabtu (26/06/2021). Target ini lebih awal dari target yang ditetapkan Presiden yaitu mulai Juli mendatang. Menurut Kemenkes, keberhasilan vaksinasi tersebut ditopang oleh operasi satu juta vaksinasi yang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh TNI-Polri.

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan (dok. Biro Pers).

 

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan (dok. Biro Pers).

“Secercah berita baik, Indonesia berhasil melakukan 1,3 juta vaksinasi per hari yang dicapai kemarin [Sabtu]. Terima kasih untuk TNI-Polri, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu,” ujar Budi Gunadi Sadikin seperti dilansir dalam laman Setkab, Minggu (27/06/2021).

Budi Sadikin menambahkan pemerintah akan terus melakukan upaya untuk menjamin ketersediaan vaksin yang dibutuhkan untuk mengakselerasi vaksinasi. Data Kemenkes, hingga 26 Juni vaksinasi dosis pertama telah dilakukan pada lebih dari 27 juta orang dan vaksinasi dosis kedua pada lebih dari 13 juta orang.

Sementara terkait opsi PSBB, pemerintah sebelumnya telah memutuskan akan memperkuat implementasi kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ketimbang melakukan PSBB. Pekan lalu (21/6) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM Mikro masih diyakini dapat menekan kasus aktif COVID-19. [sm/em]

VOA — Belasan dokter yang telah divaksinasi lengkap meninggal karena COVID-19 di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jumat (25/6), seperti dikutip oleh kantor berita AFP.

Korban meninggal di kalangan nakes terjadi ketika Indonesia sedang berjuang memerangi sejumlah kasus parah yang dialami para petugas medis yang sudah divaksin dan varian virus baru yang sangat menular.

Dalam sepekan belakangan, jumlah infeksi meningkat di Indonesia, yang berpenduduk 270 juta orang itu, melampaui dua juta kasus pada Senin (21/6). Sementara, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit meningkat menjadi lebih dari 75 persen di Jakarta dan daerah-daerah yang terkena dampak parah lainnya.

Hampir 1.000 petugas kesehatan Indonesia telah meninggal karena virus itu sejak pandemi dimulai. IDI mengonfirmasi pada Jumat (26/6) bahwa 401 dokter termasuk di antara para korban, 14 di antaranya telah divaksinasi lengkap.

“Kami masih memperbaharui data dan memastikan apakah kasus lain sudah divaksinasi atau tidak,” kata Mohammad Adib Khumaidi, Ketua Tim Mitigasi COVID-19 IDI kepada para wartawan.

Peningkatan kasus parah di kalangan pekerja medis yang telah divaksin menimbulkan pertanyaan tentang vaksin Sinovac buatan China, yang sangat diandalkan Indonesia untuk memvaksinasi lebih dari 180 juta orang sebelum awal tahun depan.

Bulan ini lebih dari 300 dokter dan petugas kesehatan yang sudah divaksin di Jawa Tengah terinfeksi COVID-19 dan sekitar belasan dirawat di rumah sakit.

Negara ini juga sedang bergulat dengan jenis virus baru, termasuk varian Delta yang sangat menular, yang pertama kali diidentifikasi di India. [vm/ft]

Pemerintah menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh pada tahun 2021 di tengah pandemi virus corona yang melanda Indonesia dan dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada konferensi pers, Senin (21/6), bahwa pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh sejumlah indikator mulai tumbuhnya perekonomian di dalam negeri, yang juga dipengaruhi proyeksi ekonomi global karena optimisme terhadap vaksinasi.

Indikator pertumbuhan ditunjukkan oleh aktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat dalam empat bulan terakhir. Sampai Mei 2021, belanja negara tumbuh meyakinkan hingga 12,1 persen, diikuti belanja barang pada kementerian dan lembaga yang tumbuh 33,1 persen, belanja modal, dan penyaluran bantuan sosial.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan pers terkait APBN 2021 (Foto: VOA)

 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan pers terkait APBN 2021 (Foto: VOA)

Belanja barang naik 91,4 persen, atau menjadi Rp.132,4 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp.69,2 triliun. Mayoritas belanja, kata Sri Mulyani, digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni Rp.8,14 triliun untuk 37,78 juta dosis vaksin, bantuan pelaku usaha mikro Rp.11,76 triliun, serta pembayaran rawat pasien COVID-19 sebesar Rp.11,97 triliun untuk 177,8 ribu pasien.

“Pembiayaan kita terealisir Rp.309,3 triliun, terutama untuk menutup defisit yang menurut UU APBN memang diperkirakan mencapai 5,7 persen dari PDB. Pembiayaan utang mencapai 96 persen dari target semester satu, atau kalau secara keseluruhan 40,55 persen dari target keseluruhan tahun, yaitu kalau kita lihat sebesar Rp.1.177 triliun totalnya,” papar Sri Mulyani.

Meski menunjukkan defisit pada anggaran APBN 2021, Sri Mulyani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap positif sampai akhir tahun, namun dengan catatan penanganan COVID-19 diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk menjalani dan menaati protokol kesehatan selama beraktivitas ekonomi. Optimisme ini didasari oleh kenaikan pendapatan negara yang sampai Mei 2021 mencatatkan angka Rp.726,4 triliun, atau lebih tinggi 9,3 persen dibandingkan akhir Mei 2020 yang minus sembilan persen akibat kontraksi ekonomi.

“Pendapatan negara mengalami rebound yang sangat luar biasa. Tahun lalu kontraksi sembilan persen, tahun ini positif sembilan persen. Untuk pajaknya tiga persen, dan untuk bea dan cukai maupun PNDB juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, 21 persen dan 22 persen,” lanjutnya.

Selain sektor konsumsi, sektor investasi juga mengalami peningkatan yang menunjukkan geliat ekonomi masyarakat semakin baik. Sri Mulyani menegaskan pentingnya masyarakat mengetahui faktor yang menopang atau mendukung pemulihan ekonomi, yaitu keberhasilan pengendalian perebakan virus Corona, baik melalui vaksinasi, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bila pengendalian COVID-19 berjalan baik, maka pemulihan ekonomi dapat lebih cepat dilakukan.

Seorang perempuan mengenakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional di Jakarta, 1 Maret 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

 

Seorang perempuan mengenakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional di Jakarta, 1 Maret 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

“Memang di satu sisi adalah suatu rebound atau natural base effect yang terjadi, tapi di sisi lain juga menggambarkan bahwa memang ada geliat perekonomian. Kita harus terus melihat faktor yang menopang atau yang mendukung pemulihan ini adalah pengendalian COVID dan vaksinasi, dan juga protokol kesehatan yang harus terus dilakukan,” kata Sri Mulyani.

Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, mengatakan APBN merupakan instrumen yang dibuat untuk merespon situasi atau keadaan ekonomi di suatu negara. Defisit anggaran APBN yang mencapai 5,7 persen ditentukan berdasarkan asumsi ekonomi yang mulai pulih, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta kegiatan ekonomi lainnya yang meningkat. Kepada VOA, Firman berharap defisit anggaran tidak terus naik, serta diikuti penurunan biaya-biaya ekonomi pada bidang-bidang yang tidak terlalu mendesak untuk dianggarkan pendanaannya selama pandemi.

“Defisit silakan ditekan, kalau bisa jangan naik, dengan pengurangan pos-pos yang memang tidak sangat mendesak, diiringi kebijakan untuk menurunkan biaya-biaya ekonomi. Jadi bukan single policy, jadi multiple policy, harus begitu,” ujar Firman Rosjadi.

Pelaksanaan rapid tes di salah satu pasar di Surabaya (Foto: Humas Pemkot Surabaya).

 

Pelaksanaan rapid tes di salah satu pasar di Surabaya (Foto: Humas Pemkot Surabaya).

Firman meyakini, pemulihan ekonomi di masyarakat akan terus positif trennya, yang ditunjukkan adanya kenaikan konsumsi masyarakat dan investasi. Namun, Firman menegaskan pentingnya menjaga penanganan COVID-19 tetap pada jalur yang benar, untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kedua atau ketiga pandemi corona di Indonesia. Peningkatan kasus akan berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi, yang berarti akan mengoreksi proyeksi ekonomi yang direncanakan di APBN.

“Seminggu terakhir ini ada lonjakan ya, nah ini yang akan dikhawatirkan pembatasan-pembatasan ketat akan dilakukan, dan kalau itu dilakukan berarti rencana atau proyeksi ekonomi tumbuh itu bisa terkoreksi. Ujungnya apa, kalau terkoreksi, kalau memang benar itu terjadi, ya defisit 5,7 persen itu mungkin tidak akan bisa dicapai. Jadi defisitnya akan lebih besar dari yang direncanakan,” tandas Firman. [pr/ka]

Sebelum Belajar Tatap Muka Berlangsung Tolak Vaksin TKD Hilang

MALUT POST – DARUBA. Seluruh guru di Kabupaten Pulau morotai, baik yang berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT), wajib divaksin sebelum blajar tatap muka dimulai.

Penegasan ini disampaikan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Pulau Morotai, Revi Dara, kepada Malut Post, Senin (14/6). Revi menjelaskan, sesuai perintah Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan (Mendikbud) yang mengisyaratkan aka dimulai proses belajar mengajar tatap muka, maka setiap guru wajib mengikuti vaksin sebelum aktivitas blajar tatap muka di laksanakan. ” Ini untuk menjamin kesehatan guru maupun para siswa. Jadi seluruh guru mulai dari jenjang PAUD hingga tingkat SMP di Kabupaten Pulau Morotai, wajib divaksin sesuai prosedur dan petunjuk pemerintah,” terang Revi.

Jika ada guru yang tidak mengikuti edaran Kemendikbud, maka mereka akan disanksi tegas Sangsinya berupa tidak mendapatkan hak Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), hingga sanksi lain yang akan diterima jika menolak divaksin. “Kita telah edarkan Surat pemberitahuan untuk vaksin bagi setiap guru, berikut waktu pelaksanaan vaksin hingga sanksinya, ” tutup Revi menambahkan Senin (14/6), seluruh guru di SD Ungulan dan SMP Ungulan, Kecamatan Morotai Selatan, telah mengawali Vaksin serentak. (cr-04/lid)

MALUT-POST-TIDORE Gotong-Royong Warga Kelurahan Kalaodi dan Fobaharu memperbaiki jalan yang menghubungkan dua Kelurahan tersebut dari uang hasil patungan, diapresiasi DPC PKB Kota Tikep. Ketua PKB Tikep, Murad polisiri pada Senin (7/6) mengaku, sebagai anggota DPRD Tikep, dirinya tahu betul kondisi keuangan Daerah dimasa pandemi Covid-19. Sehingga, sikap gotong royong yang masih dirawat warga menjadi suatu kebanggaan, terutama dalam menyelesaikan masalah.

“Saya rasa bangga karena warga di dua Kelurahan itu sadar, bahwa dengan kondisi keuangan dimasa pandemi ini mereka bisa gotong royong membuka akses jalan,” ucap Murad.

Diakuinya, akses jalan yang menghubungkan dua Kelurahan itu sudah termuat dalam APBD, 2 tahun sebelumnya. Hanya saja, terjadi Refocusing sehingga masalah jalan yang menghubungkan Fobaharu dan Kalaodi belum bisa terealisasi.

“Karena terjadi refocusing akhirnya pemerintah harus membuka anggaran belanja modal, barang dan jasa,” paparnya.

Kendati begitu, Ketua Komisi II DPRD Tikep ini juga menyayangkan sikap pemerintah Kota Tikep yang dinilai tidak adil. Dimasa pandemi saat ini, kata Murad, akses jalan yang menghubungkan Kelurahan Fobaharu dan Kalaodi refocusing. Disis lain, ada beberapa titik, justru dilakukan pembangunan jalan dan pembangunan fisik lainnya. padahal seharusnya, ada beberapa titik yang anggarannya direfocusing namun tidak dilakukan.

“Jadi saya melihat ketidakadilan, ada perlakuan sepihak yang dilakukan pemerintah Daerah. Masa ditempat lain dibangun jalan tapi akses yang menghubungkan Fobaharu Kalaodi sebagaimana menjadi kebutuhan masyarakat Justru direfocusing,” ujar Murad menyesali.

Ia menambahkan, pembangunan akses jalan yang menghubungkan Fobaharu dan Kalaodi tidak hanya membantu aktivitas warga, tetapi ikut memudahkan warga di Kelurahan dari Kelurahan lain ketika melintas. “Dari Kasubirahi ke Ternate Kusubirahi ke Soasio,” tandasnya. (aby/aji)