Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan positivity rate COVID-19 di Indonesia per Mei 2021 mencapai 11,3 persen. Angka ini, menurut Wiku, terendah selama pandemi, di mana terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pada Januari hingga Februari 2021. Ketika itu, jumlah kasus positif menyentuh level 27,2 persen.

Penurunan ini, menurut Wiku, disebabkan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah, seperti adanya kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara mikro.

“Perbaikan dengan penghapusan cuti bersama pada tanggal merah, serta intervensi kebijakan melalui pelaksanaan PPKM Mikro dan pembentukan posko di tingkat Desa atau Kelurahan terbukti berpengaruh dalam menurunkan angka penambahan kasus positif dan kasus aktif dari waktu ke waktu sehingga positivity rate juga menurun. Positivity rate di Indonesia pada Mei adalah 11,3 persen, terendah selama pandemi,” ungkap Wiku dalam telekonferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (11/5).

Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito. (Foto:VOA)

 

Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito. (Foto:VOA)

Meski terjadi penurunan, Wiku berharap masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Pasalnya, belajar dari situasi pandemi yang terjadi di India, peningkatan kasus secara signifikan sangat mungkin terjadi.

Wiku menjelaskan, positivity rate COVID-19 di India pada awalnya lebih rendah dibandingkan dengan di Indonesia, yakin berkisar 2-3 persen dan paling tinggi mencapai delapan persen pada September tahun lalu.

Namun, kondisi ini berubah sejak April 2021, di mana positivity rate corona di India mencapai 14 persen, dan menyentuh level 21,7 persen pada Mei 2021, dengan penambahan kasus harian mencapai 400.000 kasus.

“Ini menunjukkan, tidak butuh waktu lama untuk menaikkan kasus yang diakibatkan oleh abainya kita dalam menjaga protokol kesehatan. Sedangkan di Indonesia, butuh belajar selama 12 bulan menangani pandemi untuk akhirnya menemukan formulasi yang tepat dalam menjaga agar kasus semakin turun setiap harinya,” paparnya.

Maka dari itu, Wiku meminta masyarakat untuk tidak pulang ke kampung halaman pada masa libur Idul Fitri. Ia menekankan, apabila masyarakat tetap nekat mudik, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasib sama seperti India.

“Sebagai gambaran, keadaan di India saat ini sangat mengkhawatirkan, di mana rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien, baik COVID-19 maupun non COVID-19. Bukan hanya rumah sakit, tenaga kesehatan maupun alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan juga tidak mencukupi lagi. Jangan sampai kita berada dalam kondisi seperti ini. Maka dari itu, jangan lakukan silaturahmi fisik. Ketahuilah, jika kita masih memaksakan untuk bertemu dalam rangka silaturahmi fisik, baik dengan keluarga ataupun dengan kerabat di manapun, maka kemungkinan besar kita dapat tertular dan menularkan virus COVID-19,” tegasnya.

Zonasi COVID-19

Per 9 Mei 2021, ujar Wiku, terdapat 12 kabupaten/kota yang masuk zona merah atau risiko tinggi. Sedangkan untuk daerah dengan risiko sedang atau zona oranye tercatat 324 kabupaten/kota.

Wiku memperingatkan satgas dan pemerintah di daerah agar menyiapkan sarana dan fasilitas kesehatan guna menangani potensi peningkatan kasus. Pasalnya, zonasi oranye didominasi oleh daerah tujuan mudik.

“Sebagai catatan jumlah kabupaten/kota di zona oranye didominasi oleh kabupaten/kota yang berasal dari provinsi tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat di provinsi-provinsi ini penularan lebih mungkin terjadi dengan cepat,” kata Wiku.

Ribuan Pemudik Positif Corona

Dalam kesempatan yang lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil dari pengetatan dan penyekatan yang dilakukan pihak kepolisian di 381 titik lokasi terdapat ribuan pemudik yang positif COVID-19.

“Jumlah pemudik yang dirandom testing dari 6.700, 4.123 orang positif, dan dilakukan isolasi mandiri 1.686 orang dan yang dirawat 75 orang. Kemudian untuk kendaraan di operasi ketupat, jumlah yang diperiksa 113.694 dan yang diputar balikkan 41.097 dan pelanggaran 346 kendaraan,” ungkap Airlangga.

Orang-orang antre untuk check-in tiket dengan barang bawaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta untuk mudik menjelang perayaan Idulfitri, di tengah wabah COVID-19 di Tangerang . (REUTERS)

 

Orang-orang antre untuk check-in tiket dengan barang bawaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta untuk mudik menjelang perayaan Idulfitri, di tengah wabah COVID-19 di Tangerang . (REUTERS)

Ia menambahkan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga telah tiba di Indonesia mendekati libur lebaran kali ini. Tecatat, 24.215 PMI tiba di tanah air pada April kemarin, sementara pada Mei diprediksi setidaknya akan ada 25.467 PMI yang akan pulang.

Pemerintah, ujar Airlangga, akan melakukan penanganan secara khusus terkait kedatangan PMI untuk mencegah terjadinya imported cases di tanah air. Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Airlangga, akan berkoordinasi dengan Pemda setempat dan pihak TNI/Polri untuk melakukan karantina, serta screening ketat dengan tes swab PCR.

“Dan hasil positif yang cukup tinggi ini diantisipasi di daerah yang memang masuk untuk PMI dan kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah Sumatera, termasuk dengan Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar terkait kebutuhan tempat, karantina bagi PMI dan diantisipasi yang dilakukan termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai misalnya, di mana RS Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut,” pungkasnya.

Epidemiolog: Indonesia Termasuk Negara Dengan Risiko Paparan COVID-19 yang Tinggi

Ahli Epidemilogi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan kenekatan masyarakat yang tetap mudik pada masa lebaran kali ini berpotensi besar dalam menyebar virus corona, apalagi sebagian besar pemudik tidak mengetahui apakah dirinya positif atau negatif corona.

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

 

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Kita ini memiliki tes positivity rate di atas 10 persen. Berapa pun pokoknya di atas 10 persen itu adalah daerah atau negara yang memiliki risiko paparan tinggi. Eksposurenya tinggi sehingga setiap orang yang mobile itu besar kemungkinan membawa virus,” ujar Dicky kepada VOA.

Menurut Dicky, tingkat penularan virus corona di Indonesia sudah masuk level transmisi komunitas atau community transmission. Ini artinya, pemerintah, kata Dicky, tidak bisa mendeteksi sebagian besar infeksi virus corona yang ada di masyarakat. “Jadi baru puncak gunung esnya yang bisa dideteksi,” tuturnya.

Maka dari itu, arus mudik memang berpotensi meningkatkan kasus COVID-19 di Indonesia, namun memang tidak akan serta merta meningkat seperti yang terjadi di India.

Bom Waktu

Lebih jauh Dicky mengungkapkan ia meragukan validitas klaim pemerintah bahwa kurva kasus COVID-19 di tanah air sudah turun. Menurutnya, laporan COVID-19 yang disajikan pemerintah selama ini tidak memadai untuk bisa dijadikan sebuah kurva epidemiologi. Hal ini dikarenakan data-data yang disajikan tidak secara real time, dengan jeda yang cukup panjang dan jumlah tes yang tidak memenuhi standar WHO dan tidak merata di seluruh daerah.

Para petugas memeriksa sebuah bus penumpang pada hari pertama penerapan larangan mudik nasional untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, di Tasikmalaya, Jawa Barat, 6 Mei 2021. (Foto: Adeng Bustomi/ Antara Foto via Reuters)

 

Para petugas memeriksa sebuah bus penumpang pada hari pertama penerapan larangan mudik nasional untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, di Tasikmalaya, Jawa Barat, 6 Mei 2021. (Foto: Adeng Bustomi/ Antara Foto via Reuters)

“Saat ini sebenarnya kurva kita ini masih panjang, lama dan menguat, dan masih di gelombang pertama, artinya ketika satu gelombang belum selesai dalam waktu satu tahun itu artinya strateginya salah, tidak efektif dan itu tidak berhasil melandaikan kurva. Kita belum melandaikan kurva ini dan ini berbahaya karena artinya kita menyimpan bom waktu, dan itulah yang menyebabkan kita masih berada dalam level community transmission,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Dicky menyarankan pemerintah melakukan perbaikan mulai dari sistem pengawasan di komunitas, puskesmas, rumah sakit serta surveillance genomic. Selain itu, ia berharap pemerintah juga bisa memperbaiki sistem kesehatan dengan baik, mulai dari semua fasilitas kesehatan beserta sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan memadai.

“PSBB (pembatasan sosial berskala besar) menjadi sangat penting, mungkin 2 minggu paling tidak, di Jawa Bali serentak untuk mencegah, karena ini saya sampaikan alarmnya sudah semakin serius, sudah saatnya kita lakukan respon yang jauh lebih serius,” pungkasnya. [g/ab]

MALUTPOST.TERNATE – Tim satgas penanganan Covid-19 Kota Ternate telah menggelar rapat, terkait mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Rapat yang dipimpin langsung ketua tim Satgas Covid-19 Kota Ternate, M Tauhid Soleman di kantor Wali Kota Ternate, Jumat (30/4) pekan kemarin. Rapat tersebut merupakan tindaklanjut atas surat edaran dari tim satgas pusat nomor 13 tahun 2021 beserta adendumnya, terkait pelarangan mudik lebaran mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Serta tindak lanjut edaran dari tim Satgas Provinsi Maluku Utara (Malut) tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri 1442 dan upaya pengendalian penyebaran covid-19 selama bulan suci ramadhan dalam wilayah provinsi Malut.

Sekretaris tim Satgas Kota Ternate Arif Abdul Gani menjelaskan, berdasarkan edaran dari tim Satgas Provinsi Malut, maka mudik tetap dapat dilakukan antar Kabupaten/kota pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Dengan catatan dilakukan pengawasan prokes secara ketat. Salah satu pertimbangan mudik tetap dilakukan, karena seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Maluku Utara berada pada zonasi kuning.

“Tanggal 6 sampai dengan 17 Mei (Mudik) tetap dapat dilkaukan, namun dengan pengawasan prokes yang ketat,” kata Arif. Perihal rapid test antigen juga tidak diwajbkan bagi pemudik.

Arif menjelaskan, berdasarkan surat edaran, rapid test akan dilakukan jika memang diperlukan. Misalnya, pada suatu tempat terdapat kerumunan maka akan dilakukan rapid test secara acak oleh petugas dilapangan.

“Rapid test secara acak ini untuk mendeteksi apakah virus (Covid-19) ada diantara kerumunan itu atau tidak. Untuk teknis pengawasan prokes dikembalikan ke daerah amsing-masing,” jelas Arif menutup. (tr-01/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menyoroti vaksin yang dibuang. Total 5.835 dosis vaksin yang diduga dibuang. Ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan provinsi Maluku Utara Idar Sidi Umar. Pembuangan vaksin tersebut mendapat respons dari anggota komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif.

Menurutnya, atas dugaan ini komisi III DPRD segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Ternate, mulai dari total vaksinasi yang sudah diberikan dan berapa jumlah yang belum di vaksin. Tak hanya itu, DPRD juga akan mengusut bagaimana penyimpanan vaksin tersebut, sampai batas waktu dari penggunaannya.

“Semuanya akan dimintai keterangan dari dinas kesehatan,” ungkapnya.

Kata Nurlaela, vaksinasi untuk tenaga kesehatan (Nakes) total sasaran 2.363. Namun yang sudah divaksin 1.611 atau 68.2%. Untuk lansia, total sasaran 9.666, yang sudah divaksin baru 429 atau 4.4%. Menurutnya, kunci keberhasilan vaksin meliputi upaya proaktif, edukatif dan sosialisasi yang masif dari dinas kesehatan. Kata dia, sejauh ini DPRD melihat sudah ada upaya namun perlu ditingkatkan lagi. Komisi III akan meminta data rampung vaksin di Kota Ternate. Kemudian dicocokan data realisasi dan stok vaksin serta untuk membuktikan dugaan dosis vaksin yang dibuang.

“Sebagai mitra komisi III, kami akan terus akan awasi menyangkut dengan vaksinasi,” tutupnya. (tr-03/yun)

Jumlah Penerima Bantuan Berkurang

MALUTPOST.TERNATE – Sebagian warga Kelurahan Marikurubu Kota Ternate, mengeluh karena mereka tak lagi menerima bantuan sosial tunai (BST). Padahal sebelumnya mereka mendapat bantuan tersebut.

“Kenapa sekarang kami tak terima undangan dari Kantor Post Ternate untuk mengambil bantuan tersebut,” keluh sejumlah warga. Dia mengaku sudah bertanya ke Kantor Pos namun lembaga itu hanya menyalurkan bantuan sesuai nama-nama yang dikirim pemerintah. Sedangkan pihak Kantor Lurah Marikurubu tak bisa memberikan jawaban yang memuaskan.

Lurah Marikurubu Halil Umar ketika dikonfirmasi mengatakan, ada berbagai jenis bantuan yang diterima warganya. Ada BST, BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan jenis bantuan lain. Dia menuturkan total ada 400 orang penerima bantuan. “Sejak awal dimumkan adanya covid-19 di Maluku Utara, total bantuan yang masuk sudah 23 kali,” jelasnya. Namun, jumlah orang yang dapat memang per tahapannya menurun, karena sebelumnya ada yang sudah dapat. “Selama ini setiap bansos dari pemerintah diberikan kepada semua masyarakat. Namun harus memenuhi syaratnya,” ungkap Halil.

Untuk mencegah jangan sampai ada kecemburuan sosial, pihak kelurahan memutuskan tiap RT ada perwakilan 3 orang penerima bantuan. Dia menginstruksikan kepada petugas untuk mencatat jumlah KPM, agar memastikan yang dapat bantuan itu memenuhi syarat dan layak.

Halil menambahkan bantuan yang diberikan pemerintah pusat ada beberapa tipe yaitu, ada bantuan dari Kementrian sosial yang disalurkan melalui Kantor Pos, dan ada bantuan yang diberikan Kementrian Koperasi resmi dari Dinas sosial atau Dinas Koperasi ke kelurahan. Informasi bantuan masa atau media sosial. “Masyarakat langsung keterangan usaha, tapi kelurahan tidak langsung berikan untuk mengantisipasi jangan sampai ada yang tidak punya usaha tapi bilangnya punya usaha,” ujarnya. (cr-02/onk)

MALUTPOST.TERNATE – Pansus LKPJ intens melakukan inventarisir masalah. Sebelumnya, Pansusu mengunjungi kawasan pulau keluar, seperti Hiri dan Moti. Kunjungan itu, Pansus menemukan sejumlah masalah. Mulai dari air bersih, tenaga kesehatan, angkutan laut puskesmas dan lainnya. KIni pansus LKPJ walikota bergerak menelusuri pengguna nggaran covid-19 di Kota Ternate tahun 2020.

Hal ini disampaikan ketua Pansus LKPJ Nurlaela SYarif. Menurutnya, sementara dokume n rincian anggaran dari satgas sudah diperoleh pansus LKPJ. Selanjutnya, akan ditindaklanjuti, apakah di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 dipergunakan sesuai dengan peruntukan atau tidak. “Dokumen sudah ada, nanti kita pelajari. Hal ini menjadi fokus pansusu LKPJ,” ucapnya.

Kata Nurlela, selain tiga pulu terluar dan program multi years, refocusing anggaran untuk covid pun penting untuk didalami. Terutama berkaitan pada sektor kesehatan, pemberdayaan maupun pendidikan. MEnurutnya, pansus LKPJ sudah merencanakan rapat kearin, tapi tim satgas keluar daerah sehingga hanya diberilan dokumen. “Selanjutnya akan ada rapat paripurna mauskkan pandangan fraksi DPRD terkait dengan rekomendasi pansus LKPJ walikota. Jadi, kita akan ditelusuri anggaran covid-19, dengan realisasi sebentar Rp 33miliar,” tutupnya. (tr-03/yun)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan, berdasarkan hasil studi uji klinik fase 1 vaksin Nusantara, sebanyak 20 dari 28 relawan penerima vaksin atau 71,4 persen di antara mereka mengalami kejadian yang tidak diinginkan (KTD) grade 1 dan 2.

Kepala BPOM Penny Lukito dalam keterangan tertulisnya mengatakan seluruh relawan yang mengalami KTD berada pada kelompok penerima vaksin dengan kadar adjuvant 250 mikrogram (mcg) dan tanpa adjuvant.

“Kejadian yang tidak diinginkan (KTD) yang terjadi adalah nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, penebalan, kemerahan, gatal, ptechiae, lemas, mual, demam, batuk, pilek dan gatal,” ungkap Penny.

Lanjutnya, KTD grade 3, juga terjadi pada enam relawan dengan rincian seorang mengalami hipernatremi, dua orang mengalami peningkatan kadar blood urea nitrogen (BUN) dan tiga lainnya mengalami peningkatan kolesterol.

Kepala BPOM Penny Lukito dalam telekonferensi pers, Jumat, 16 April 2021, mengatakan BPOM tidak berkaitan dengan uji klinik fase 2 Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta (Foto: VOA)

 

Kepala BPOM Penny Lukito dalam telekonferensi pers, Jumat, 16 April 2021, mengatakan BPOM tidak berkaitan dengan uji klinik fase 2 Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta (Foto: VOA)

“Kejadian yang tidak diinginkan grade 3 merupakan salah satu pada kriteria penghentian pelaksanaan uji klinik yang tercantum pada protokol uji klinik, namun berdasarkan informasi tim peneliti saat inspeksi yang dilakukan Badan POM, tidak dilakukan penghentian pelaksanaan uji klinik dan analisis yang dilakukan oleh tim peneliti terkait kejadian tersebut,” jelasnya.

Pembuatan Vaksin Nusantara Dinilai Tidak Steril

Penny menjelaskan, proses produksi vaksin Nusantara tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ia mengatakan, penjaminan mutu dan keamanannya lemah.

Hal tersebut terlihat dari hasil inspeksi BPOM pada 12-13 Maret 2021 ke pusat uji klinik RSUP Dr. Kariadi dan laboratorium pemeriksaan imunogenisitas Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan. Vaksin dendritik ini tidak dibuat dalam kondisi yang steril, dan tidak memenuhi standar proses produksi yang benar.

Penelitian sampel untuk mengembangkan vaksin COVID-19 di laboratorium perusahaan bioteknologi, BIOCAD, di Saint Petersburg, Rusia, 11 Juni 2020. (Foto: Reuters)

 

Penelitian sampel untuk mengembangkan vaksin COVID-19 di laboratorium perusahaan bioteknologi, BIOCAD, di Saint Petersburg, Rusia, 11 Juni 2020. (Foto: Reuters)

“Pembuatan vaksin (katanya dibuat) secara close system, tetapi pada kenyataannya setelah diminta menjelaskan proses pembuatannya semua dilakukan secara manual dan open system. Jika proses pengolahan dilakukan secara close system, maka mulai darah dikeluarkan dari tubuh manusia sampai dimasukkan kembali tidak pernah ada proses pembukaan tabung darah dan pengambilan darah keluar dari tabung,” kata Penny.

Ditambahkannya, produk antigen SARS CoV-2 yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan vaksin dendritik ini tidak memenuhi standar farmasi, dan dinyatakan oleh produsennya, Lake Pharma-USA, tidak terjamin sterilitasnya. Antigen tersebut, ujar Penny, penggunaannya hanya untuk riset di laboratorium bukan untuk diberikan kepada manusia.

Penelitian Dilakukan Oleh Peneliti Asing

Dalam keterangan tertulis ini, Penny juga mengatakan bahwa hal-hal yang menjadi perhatian utama BPOM adalah semua komponen utama pembuatan vaksin dendritik ini diimpor dari Amerika Serikat.

Selain itu, pelaksanaan uji klinik ini dilakukan oleh para peneliti dari AIVITA Biomedica Inc.USA, sehingga para peneliti Indonesia tidak menguasai prosedurnya.

Produksi vaksin COVID-19 di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, 12 Agustus 2020. (Foto: Bayu Ismoyo/ AFP).

 

Produksi vaksin COVID-19 di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, 12 Agustus 2020. (Foto: Bayu Ismoyo/ AFP).

“Semua pertanyaan dijawab oleh peneliti dari AIVITA Biomedica Inc, USA, dimana dalam protokol tidak tercantum nama peneliti tersebut. Peneliti utama: Dr. Djoko (RSPAD Gatot Subroto) dan dr. Karyana (Balitbangkes) tidak dapat menjawab proses-proses yang berjalan karena tidak mengikuti jalannya penelitian,” kata Penny.

Dengan berbagai hasil temuan pada uji klinik fase 1 vaksin Nusantara ini, BPOM merekomendasikan penelitian tersebut dikembangkan terlebih dahulu pada tahapan uji praklinik sebelum masuk ke uji klinik untuk mendapatkan basic concept yang jelas.

“Sehingga pada uji klinik di manusia bukan merupakan percobaan yang belum pasti. Kegiatan penelitian praklinik sebaiknya dilakukan pendampingan oleh Kemenristek/BRIN, Hal ini sesuai dengan hasil kesepakatan pada RDP-DPR tanggal 10 Maret 2021,” tegas Penny.

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Uji klinis fase II Vaksin Nusantara tetap dilanjutkan meskipun BPOM belum mengeluarkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK). Penelitian tersebut dilanjutkan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI dan tokoh lainnya seperti Aburizal Bakrie hingga mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo diketahui bersedia menjadi relawan untuk uji klinis fase II vaksin yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini. Relawan tersebut diambil sampel darahnya pada Rabu (14/4) dan akan kembali delapan hari kemudian untuk disuntik vaksin yang berasal dari sel darah putih masing-masing.

Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Letnan Jenderal Albertus Budi Sulistya membenarkan bahwa sejumlah relawan telah diambil sampel darahnya untuk dijadikan penelitian uji klinis vaksin nusantara.

“Ya ini namanya uji klinis, tapi tentang fase (berapa) dan sebagainya itu bukan domain kami (untuk menjawab),” ungkapnya ketikan dihubungi VOA.

Budi membeberkan alasan pihak RSPAD Gatot Soebroto bersedia menjadi tempat uji klinis fase 2 meskipun belum mendapatkan izin dari BPOM. Penelitian berbasis sel dendrintik yang merupakan bagian dari terapi pengobatan sel, kata Budi, bukanlah hal yang baru bagi RSPAD. Layanan tersebut sudah ada sejak 2014.

Seorang nakes memegang satu dosis vaksin di sebuah fasilitas kesehatan saat Indonesia memulai vaksinasi COVID-19 untuk para petugas kesehatan di Jakarta, 14 Januari 2021. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

 

Seorang nakes memegang satu dosis vaksin di sebuah fasilitas kesehatan saat Indonesia memulai vaksinasi COVID-19 untuk para petugas kesehatan di Jakarta, 14 Januari 2021. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

“Kami berani untuk menerima, menjadi tempat penelitian karena kita sudah punya laboratoriumnya. Laboratorium kami ini kan bench mark dari Jerman, dan sudah operasional dari 2014,” jelasnya.

Ia pun menekankan sebuah penelitian vaksin harus memenuhi syarat yang berlaku dan memenuhi kaidah ilmiah. Berdasarkan data-data yang diberikan oleh tim peneliti, pihaknya menganggap bahwa semua persyaratan sudah terpenuhi.

“Kami prinsipnya mendukung penuh pengembangan penelitian, tapi pengembangan penelitian harus memenuhi syarat. Apalagi sekarang era dimana vaksin terbatas, negara punya uang belum tentu bisa beli vaksin, karena vaksinnya terbatas, nah ini memang perlu untuk menyegerakan penelitian. Tapi penelitian harus memenuhi kaidah ilmiah,” kata Budi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena membenarkan dirinya menjadi salah satu relawan yang diambil sampel darahnya untuk dijadikan penelitian vaksin Nusantara.

Ketika ditanyakan, mengapa dirinya bersedia padahal BPOM belum memberikan izin uji klinik tahap 2, Melky mengklaim bahwa sebenarnya BPOM sendiri telah menyetujui kelanjutan daripada penelitian vaksin Nusantara. Dari berbagai rapat yang dilakukan di DPR RI, dan juga di RS Kariadi, Semarang, diperoleh hasil uji klinik fase 1 menunjukkan potensi produk vaksin yang baik dan tidak ada hal yang membahayakan.

“Karena dia sendiri sudah setuju kok di rapat komisi IX itu, BPOM nya sudah setuju, kan sudah ada dalam kesimpulan rapat itu. Jadi BPOMnya setuju dia sendiri yang ingkari. Peneliti kan sudah perbaiki semua, dan sudah berkali-kali. Dan saya katakan lagi tidak ada alasan apapun kok, ini baru uji klinis, belum diedarkan ke masyarakat,” jelasnya kepada VOA.

Seorang petugas kesehatan menyiapkan dosis vaksin AstraZeneca dalam program vaksinasi massal untuk Wisata Zona Hijau di Sanur, Bali, 23 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Nyimas Laula)

 

Seorang petugas kesehatan menyiapkan dosis vaksin AstraZeneca dalam program vaksinasi massal untuk Wisata Zona Hijau di Sanur, Bali, 23 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Nyimas Laula)

Menurut Melky, setelah uji klinik fase 1 selesai, banyak dukungan berdatangan. Ia mengatakan ada beberapa tokoh yang juga bersedia menjadi relawan dalam proses penelitian vaksin nusantara ini, seperti Wakil Ketua DPR RI Sufi Dasco Ahmad. Bahkan Ketua MPR Bambang Soesatyo disebutnya bersedia juga menjadi relawan.

“Jadi orang ini melihat karena penelitiannya bagus, setelah mencermati berbagai data orang juga mau ikut. Setelah uji klinis fase 1 dukungan dari mana-mana muncul. Vaksin yang potensial ini jangan sampai berhenti, harus terus maju,” paparnya.

Terkait, keberlanjutan uji klinis ini, Penny menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dengan kelanjutan penelitian yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto. Menurutnya, pihak BPOM sudah memberikan penilaian pada uji klinik fase 1 dan menunggu perbaikan dari peneliti vaksin Nusantara.

“Apa yang sekarang terjadi itu di luar Badan POM, bukan (kapasitas) kami untuk menilai itu. Badan POM melakukan pendampingan pada saat uji klinik sesuai dengan standar-standar, good clinical trial yang berlaku internasional, berlaku umum, dan itu tidak ada pengecualian diterapkan untuk seluruh pengembangan vaksin yang ada di Indonesia. Jadi kami tidak terlibat di dalamnya,” ungkap Penny dalam telekonferensi pers, Jumat (16/4).

Ia pun menekankan, sebuah penelitian vaksin memang harus bertahap dan sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku, tidak bisa kemudian langsung menjadi berhasil. Maka dari itu, seharusnya seorang peneliti harus bersedia melakukan perbaikan dari koreksi yang diberikan oleh BPOM.

“Jawaban kami adalah sebagaimana hasil penilaian Badan POM terkait fase pertama dari uji klinik dari vaksin dendritik atau vaksin nusantara ini, adalah belum bisa dilanjutkan ke fase kedua, udah clear kan itu? Karena ada temuan-temuan, ada koreksi-koreksi yang diberikan oleh Badan POM, jadi harus ada perbaikan dulu, kalau ingin maju ke fase kedua,” tegas Penny. [gi/ab]

MALUTPOST.TERNATE – Meski sudah ada edaran Pemerintah Kota (Pemkot) TErnate, terkait larangan berjualan takjil buka puasa dibawah pukul 15.00 WIT, namun hal itu tampak belum diindahkan oleh sebagian pedagang.

Satpol PP selaku penegak Perda, kemarin (15/4) mulai melakukan sosialisasi kepada para pedagang yang masih bandel. Dalam pengecekan di lapangan, masih ditemukan banyak pedagang takjil yang berjualan di bawah pukul 15.00 WIT. Kepala Bidang Krantib Satpol PP Kota Ternate Usman Wakano mengatakan, pihaknya memaklumi bahwa kemarin baru memasuki hari ke tiga Ramadhan. Sehingga dimungkinkan masih ada sejumlah pedagang yang belum mengetahui, atau belum mendapat edaran tersebut.

“Maka hari ini (kemarin) kami mulai melakukan pengecekan di lapangan, serta memberikan sosialisasi. Karena edaran itu juga baru diedarkan pada H-1 Ramadhan.

Sehingga ada segaian besar pedagang yang belum terdistribusi,” kata Usman.

Namun, Usman menegaskan hari ini masih ditemukan pedagang yang berjualan tidak sesuai edaran, maka akan diterbitkan.

“Penjual takjil ini kan baru berjalan beberapa hari, dan saat pengecekan oleh pejabat wali kota mereka juga mengaku belum menerima edaran. Makanya kita sosialisasi. Jadi kalau besok (hari ini) masih melanggar, maka akan kita tertibkan,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST TIDORE Bantuan presiden (Banpres) produktif atau bantuan langsung tunai (BLT) ke pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan kembali disalurkan. program pemerintah pusat ini bertujuan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. kepalah dinas perindustrian perdangangan dan koprasi ( disperindagkop) kota tikep, syaiful bahri latif pada selasa (13/4) mengatakan, di tahun 2021 ini akan ada bantuan banpres. namun bantuan yng disalurkan nanti hanya separuh dari jumlah yang disalurkan pada tahun sebelumnya. sebelumnya bantuan diberikan sebesar RP 2,4 juta per orang.berada dengan tahun ini. dimana per orang hanya akan menerima bantuan sebesar RP 1,2 juta dengan presentasi 50 persen. “tahun ini sedikit berada dengan tahun sebelumnya karena mengalami penurunan. dimana, setiap pelaku usaha hanya terima RP 1,2 juta,” ungkapnya.

Penurunan besaran yng diterima sesuia peraturan menteri (permen ) dan bisa sja karena kondisi keuangan negara. meski mendapakan informasi akan ada pencairan, namun belum diketahui pasti wakttu penyalur, khusus kota tikep.” sampai sekarang semua daerah di maluku utara rata rata belum cair. kalau ada yang sudah cair kemungkinan di daerah luar maluku utara. tapip informasih yang kita terima, katanya dana sudh ada, tinggal disalurkan saja,” akunya.

Berdasarkan data, penerima bantuan dikota tikep yang bersumber anggarannya dari APBN sebanyak 8 ribuh lebih. dari total ini, bantuan yang tersalur di tahun sebelumnya baru sekitar ribuh lebih. “jika masih sisa 5 ribu lebih yang belum,kemungkinan di tahun 2021 ini akan terima. itu untuk sisa kuota yng belum terima,” pungkasny. (aby/aji)

Sejak awal pandemi, para aktivis kebebasan menduga akan ada dampak dari situasi penuh pembatasan bagi demokrasi. Setidaknya, kekhawatiran itu terbukti di Indonesia, Thailand dan Malaysia.

Contoh paling mudah untuk tindakan ini adalah larangan penyelenggaraan demonstrasi untuk mengkritik pemerintah dengan alasan risiko penularan COVID-19. Dalam konteks Indonesia, apa yang terjadi dengan sejumlah organisasi yang sudah dinyatakan dilarang, juga sedikit banyak berkaitan. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya Widodo, menyebut pemerintah mengambil keuntungan politik dari kebijakan pembatasan sosial.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya Widodo, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

 

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya Widodo, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Saya kira, kita bisa mengatakan bahwa pembatasan berdemonstrasi dan bentuk lain dari pengumpulan massa, karena alasan-alasan terkait pandemi untuk mencegah penularan. Tetapi saya pikir, pemerintah mengambil keuntungan dari situasi ini untuk mengontrol lebih kepada pihak oposisi,” kata Bambang.

Hari Selasa (13/4), tiga akademisi dari Indonesia, Thailand dan Malaysia berbicara dalam diskusi daring mengenai demokratisasi di era COVID-19. Diskusi ini diselenggarakan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta. Ketiga negara mengalami pergolakan politik yang berbeda sepanjang pandemi ini, tetapi memiliki sejumlah kemiripan situasi.

Apa yang disampaikan Bambang Eka adalah jawaban atas pertanyaan yang disampaikan VOA mengenai alasan pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas, apakah benar-benar karena alasan kesehatan, atau ada kemungkinan karena ingin membatasi gejolak politik.

Dikatakan Bambang, karena komposisi politik pasca Pemilu 2019 tidak menghadirkan oposisi kuat di parlemen, maka peran ini kini lebih banyak berada di jalanan. Meski mengaku tidak selamanya setuju gerakan massa di jalan, Bambang menyadari berkumpul memberikan tekanan politik pada pemerintah, dan kini menjadi pilihan utama. Karena itulah, upaya untuk menekan kelompok yang sering menggelar aksi semacam ini dilakukan, seperti yang terjadi pada Front Pembela Islam (FPI).

“Karena opisisi di parlemen tidak efektif, kita membutuhkan model lain untuk mengontrol kebijakan pemerintah dan bagaimana berpartisipasi dalam kebijakan itu. Saya percaya pemerintah mengambil keuntungan dari situasi pandemi ini, untuk mengontrol gerakan rakyat, khususnya demonstrasi kepada pemerintah pusat,” tambah Bambang Eka.

Polisi membongkar papan nama di markas besar organisasi garis keras Indonesia FPI di Jakarta pada 30 Desember 2020, setelah pemerintah melarang kelompok itu melakukan kegiatan apa pun. (Foto: AFP)

 

Polisi membongkar papan nama di markas besar organisasi garis keras Indonesia FPI di Jakarta pada 30 Desember 2020, setelah pemerintah melarang kelompok itu melakukan kegiatan apa pun. (Foto: AFP)

FPI sendiri telah dilarang pemerintah, dan pimpinan organisasi ini sedang menghadapi sejumlah tuntutan di pengadilan, di antaranya terkait pelanggaran aturan pembatasan sosial. Namun, ada banyak kegiatan serupa yang dilakukan pada periode yang sama oleh organisasi atau tokoh-tokoh lain yang luput dari tuntutan hukum sampai saat ini.

Oposisi Online di Thailand

Kondisi kurang lebih sama juga terjadi di Thailand, seperti dipaparkan Dr Non Naprathansuk dari Universitas Maejo.

Dia mengatakan, ada dua kubu politik saat ini di Thailand, yaitu kelompok pendukung pemerintah dan kerajaan, serta oposisi di seberangnya. Kelompok pertama banyak didominasi warga negara berusia lanjut, sedangkan generasi muda menjadi motor gerakan menentang pemerintah.

Dr Non Naprathansuk dari Universitas Maejo, Thailand, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

 

Dr Non Naprathansuk dari Universitas Maejo, Thailand, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Demonstrasi yang digelar dengan pengumpulan massa relatif besar, kata Naprathansuk, terkonsentrasi setidaknya pada tiga isu utama. Ketiganya adalah reformasi kerajaan, turunnya pemerintah yang saat ini berkuasa, dan referendum untuk reformasi konstitusi.

Gerakan oposisi, lanjutnya, memanfaatkan media sosial secara efektif, baik untuk membangun perlawanan politik secara online, maupun mengumpulkan massa.

Naprathansuk menekankan Thailand saat ini mengalami pembatasan kebebasan berpendapat, khususnya yang berseberangan dengan pemerintah. Kondisi ini menjadi problem yang serius, apalagi pemerintah melakukan tekanan itu dengan otorisasi terkait COVID-19.

“Pemerintah menggunakan status darurat nasional, yang jika sudah ditetapkan maka rakyat tidak bisa berkumpul untuk melakukan protes terutama dalam rangka menyampaikan kritik. Pemerintah menggunakan kontrolnya dengan alasan bahwa jika rakyat berkumpul bersama, maka bisa memperluas penularan COVID-19,” ujar Naprathansuk.

Aktivis pro-demokrasi menunjukkan simbol perlawanan tiga jari saat unjuk rasa di Bangkok, Thailand, Rabu, 24 Maret 2021. (Foto: AP)

 

Aktivis pro-demokrasi menunjukkan simbol perlawanan tiga jari saat unjuk rasa di Bangkok, Thailand, Rabu, 24 Maret 2021. (Foto: AP)

Demonstrasi dan pengumpulan massa kini dianggap melanggar hukum, dan polisi dengan mudah bisa menangkap mereka. Sejumlah politisi di Thailand, yang melakukan protes terhadap pemerintah, telah dipenjara.

Sebagai upaya untuk tetap menyampaikan aspirasi, generasi muda yang mempelopori gerakan oposisi lebih banyak menggunakan media sosial. Mereka juga membangun saluran-saluran online, yang memudahkan penyebaran ide kelompok oposisi sekaligus media komunikasi dengan para politisi.

“Generasi muda bergabung dengan sebuah game di aplikasi, dan di dalamnya mereka bisa menunjukkan sikap politik mereka, dan melancarkan protes di sosial media,” lanjut Naprathansuk.

Di sisi lain, pemerintah pun memilih strategi yang sama, dengan apa yang saat ini disebut sebagai information operation. Ini adalah upaya pemerintah untuk mendiskreditkan para pemrotes. Naprathansuk menyebut apa yang terjadi menjadi semacam perang sosial media di Thailand.

Gejolak Politik Malaysia

Di Malaysia, pandemi juga menjadi warna dari gejolak politik yang terjadi. Pada 24 Februari 2020, secara mengejutkan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad mengundurkan diri dan mengakhiri kekuasaan koalisi Pakatan Harapan. Muhyiddin Yassin, tokoh Partai Pribumi Bersatu Malaysia muncul sebagai penggantinya melalui koalisi Perikatan Nasional (PN).

Dr Por Heong Hong dari Universitas Sains Malaysia yang juga berbicara dalam diskusi ini mengurai bagaimana COVID-19 menjadi bagian dari turbulensi kepempimpinan di sana.

Dr Por Heong Hong dari Universitas Sains Malaysia, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

 

Dr Por Heong Hong dari Universitas Sains Malaysia, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Saat ini ada kemunduran demokrasi, khususnya terkait penundaan pertemuan parlemen dan ada krisis yang tidak selesai terkait tokoh-tokoh politik, dan debat mengenai kebijakan politik pemerintahan sejak PN mengambil alih pemerintahan,” kata Por.

Penerapan hukum juga tidak berjalan baik, ditandai dengan kritis atas sanski tidak adil bagi rakyat biasa dan politisi, ketika sama-sama dinilai melanggar aturan terkait pembatasan sosial. Kecenderungan xenophobia juga meningkat. Jika awalnya para wisatawan dari China menjadi sasaran, kebencian terhadap orang asing ini kemudian beralih kepada para pekerja migran.

Por Heong menilai, para politisi di Malaysia hanya tertarik untuk berebut kekuasaan di pemerintahan, tetapi tidak memiliki kepemimpinan yang cukup. Kondisi ini membawa dampak, seperti yang dialami oleh sektor kesehatan. Menurut Por Heong, meskipun Malaysia memiliki Kementerian Kesehatan yang berfungsi baik dan dikelola para profesional, kisruh politik dan menguatnya gelombang xenophobia terus berlanjut. [ns/ab]

Ekonomi menjadi sektor yang langsung dihantam oleh pandemi, dengan dampak lanjutan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di sebagian keluarga, kondisi ini menjadi akar persoalan internal yang bahkan bisa berujung perceraian.

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BIKKSA) milih Aisyiyah – organisasi perempuan Ormas Islam Muhammadiyah – menangani begitu banyak kasus sepanjang pandemi ini. Di Jawa Tengah saja, tercatat ada setidaknya 100 kasus yang harus mereka selesaikan. Lintal Muna dari Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah memberi contoh bagaimana penurunan bisnis mebel di Jepara langsung menaikkan angka perceraian.

Lintal Muna, dari Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, dalam tangkapan layar.

Lintal Muna, dari Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, dalam tangkapan layar.

“Karena dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada pekerja, di antaranya di pabrik-pabrik. Banyak pabrik tutup, pekerja dirumahkan sehingga banyak PHK. Pernah kejadian pada bulan-bulan April, Mei, Juni 2020, di daerah Jepara banyak ibu minta cerai gara-gara suaminya di-PHK,” kata Lintal Muna.

Dalam kondisi masyarakat semacam itulah, Aisyiyah melalui BIKKSA berupaya meningkatkan layanannya. Di Jawa Tengah, pandemi mendorong mereka melebarkan layanan hingga kini setiap kabupatan atau kota yang berjumlah 35 daerah, telah memiliki pusat layanan lokal.

Dalam kajian Majelis Tabligh PP Aisyiyah dan PP Muhammadiyah, Jumat (26/3), Lintal Muna menyusun sepuluh persoalan paling dominan yang dikonsultasikan masyarakat. Masalah pertama dikelompokkan sebagai pola pengasuhan anak, kedua problem komunikasi dan ketiga konflik suami-istri yang diwarnai perselingkuhan juga kerap muncul di Jawa Tengah.

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BIKKSA) milih Aisyiah menangani banyak kasus terkait pernikahan sepanjang pandemi. (Foto: AP)

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BIKKSA) milih Aisyiah menangani banyak kasus terkait pernikahan sepanjang pandemi. (Foto: AP)

Kelompok persoalan keempat adalah rasa ketakutan, pesimisme dan stress terhadap COVID-19 sendiri. Sistem sekolah daring menjadi kelompok persoalan kelima yang cukup dominan.

“Sekolah daring, anak-anak kalau tidak ditunggui hasilnya tidak bagus. Tetapi anaknya sendiri sekolah daring jadi ogah-ogahan, yang mendengarkan penjelasan guru dan mengerjakan tugas sekolah malah orang tuanya. Akhirnya anaknya diciwel (dicubit -red),” ujar Lintal Muna.

Selain itu, ada juga masalah keuangan, kesehatan, pelecehan seksual yang dipicu oleh bebasnya anak-anak dalam mengakses internet melalui gawai, pengetahuan agama rendah karena banyak pengajian tutup dan dampak negatif lain dari pemakaian gawai oleh anak-anak yang cenderung tidak mengenal waktu.

Dari kelompok masalah itu, Lintal Muna memberi contoh beberapa kasus di lapangan di masa pandemi ini. Seperti tersendatnya pernikahan di Kabupaten Sragen karena terganjal kepercayaan lokal. Kasus kakek menghamili cucunya sendiri di Boyolali, naiknya kasus perselingkuhan dan ketidakjujuran antara suami-istri, hingga kasus perjodohan dalam pernikahan yang ditolak.

“Bahkan ada kasus di Surakarta, ada istri tidak mau digauli oleh suaminya karena uang belanjanya kurang. Mereka konsultasinya di BIKKSA Surakarta,” lanjut Lintal Muna.

Persepsi dan Adaptasi

Diana Setiyawati Ph D, psikolog UGM Yogyakarta. (Foto: Courtesy/UGM)

Diana Setiyawati Ph D, psikolog UGM Yogyakarta. (Foto: Courtesy/UGM)

Psikolog Diana Setiyawati berharap masyarakat mau mengakses layanan konseling lebih dini jika merasa ada persoalan di lingkup keluarga. Sikap seperti ini tidak mudah, karena ada sebagian masyarakat menganggap persoalan keluarga adalah aib dan karena itu tidak selayaknya diceritakan ke pihak lain.

Diana adalah psikolog dari Central for Public Mental Health (CPMH), Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

“Makanya sangat baik kalau psikolog itu ada di puskesmas, karena sistemnya sudah jelas dan mengkoordinir desa-desa di bawahnya, jadi bisa menyediakan kader yang bisa reach out masyarakat,” kata Diana ketika dihubungi VOA.

Adanya layanan konsultasi oleh lembaga-lembaga nirlaba disambut baik oleh Diana. Setidaknya, mereka bisa memberikan konseling awal dan merekomendasikan langkah lanjutan jika persoalannya tidak dapat diatasi. Apalagi, Diana mengingatkan, jumlah psikolog sampai saat ini masih terbatas.

Di sisi lain, Diana mengingatkan pemerintah, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dari satu sisi saja. Masalah keluarga sebagai dampak pandemi, juga butuh penyelesaian dari ekonomi, seperti adanya lapangan kerja, kebutuhan pokok terpenuhi, hingga selesainya problem sekolah daring yang bagi sebagian keluarga sampai saat ini belum terpecahkan.

Menghadapi keterbatasan itu, jauh lebih penting jika pasangan suami-istri di keluarga melakukan dua sikap menghadapi pandemi. Sikap pertama adalah mengubah persepsi terhadap apa yang sekarang ini terjadi. Sangat penting untuk melihat semua dampak pandemi dari sisi positif, sehingga bisa dijadikan dasar untuk membangun harapan positif juga.

Sikap kedua adalah beradaptasi. Generasi yang saat ini ada, tidak memiliki pengalaman bagaimana menghadapi pandemi, bahkan para pakar berbagai bidang ilmu sekalipun. Karena itu, setiap orang harus mau beradaptasi, karena bisa saja kehidupan tidak akan kembali dalam bentuk yang sudah dijalani sebelum ini.

“Sehingga, dari pada kita mengeluhkan keadaan, lebih baik kita berusaha untuk beradaptasi dengan apa yang ada, dan berusaha dengan segala daya upaya untuk kreatif menyesuaikan diri,” lanjut Diana.

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BIKKSA) milih Aisyiah menangani banyak kasus terkait pernikahan sepanjang pandemi. (Foto: Courtesy/GM Production)

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BIKKSA) milih Aisyiah menangani banyak kasus terkait pernikahan sepanjang pandemi. (Foto: Courtesy/GM Production)

Keluarga, tambah Diana, adalah tulang punggung ketangguhan dalam menghadapi pandemi. Sebagian yang tidak adaptif akan menghadapi banyak masalah, tetapi sebagian lain justru bisa melihat adanya peluang, misalnya membuat bisnis keluarga yang baru setelah terkena PHK. Idealnya memang pemerintah mempersiapkan setiap pasangan yang akan menikah, untuk siap menghadapi kondisi berat ke depan. Namun, pandemi sudah terjadi, jadi yang bisa dilakukan setiap pasangan adalah belajar dengan cepat.

Dua kunci dalam menghadapi pandemi, kata Diana, adalah spiritualitas dan literasi. Spiritualitas menyangkut bagaimana sikap batin dalam menghadapi apa yang terjadi. Umat beragama disarankan untuk belajar mengambil hikmah dari pandemi ini.

“Mengapa kita harus menjadi bagian sejarah ini? Jawaban itu diambil dari spiritualitas masing-masing. Sehingga membuat kita mampu berpikir positif,” ujarnya.

Namun, literasi juga penting untuk menciptakan sikap positif itu. Memahami COVID-19, bagaimana penyebarannya, bagaimana menghindarinya, bagaimana bertindak ketika terpapar, kemudian bagaimana mengatasi dampaknya, seperti di sektor ekonomi, adalah bagian dari literasi yang harus dilakukan setiap keluarga. [ns/as/ah]