Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (kogawilhan), Kolonel Czi IGN Suristiawa, mengatakan tiga orang teroris yang merupakan anggota KSB pimpinan Lekagak Telenggen, yakni YAW (34 tahun), MM (17 tahun), dan OM (41 tahun), telah menyerahkan diri, Sabtu (16/5).

“Mereka menyerahkan diri kepada Batalyon Infanteri 715/Mtl saat petugas kami melaksanakan penyisiran di Kampung Tanah Merah, maka didapati tiga orang tersebut,” kata Suriastawa kepada VOA, Minggu (16/5).

Tiga anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lekagak Telenggen yang menyerahkan diri ke Satgas Ops Nemangkawi TNI-Polri, Minggu 16 Mei 2021. (Courtesy: Kogabwilhan III)

 

Tiga anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lekagak Telenggen yang menyerahkan diri ke Satgas Ops Nemangkawi TNI-Polri, Minggu 16 Mei 2021. (Courtesy: Kogabwilhan III)

Berdasarkan pengakuan dari tiga teroris yang menyerahkan diri tersebut, kata Suriastawa, mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. YAW pernah terlibat perang dengan Satgas gabungan TNI-Polri di Tembagapura tahun 2017 hingga 2019, dan bertugas sebagai pemantau aparat keamanan yang akan masuk ke Kampung Tigilobak, Papua. Kemudian, MM sebagai pencari logistik dan dana dari masyarakat.

“Satu lagi (OM) tugasnya membantu kedua orang itu,” ungkapnya.

Selain menyerahkan diri, tiga orang itu juga menyerahkan senjata berupa senapan angin, golok, anak panah, amunisi SS2 dan softgun. Lalu, beberapa dokumen dan perlengkapan lainnya, seperti ransel, dan ponsel.

“Penangkapan ini bukan hanya semata-mata mereka menyerahkan diri. Memang awalnya setelah dilakukan penyisiran dan dipisahkan dari masyarakat baru diketahui ada tiga orang dari kelompok tersebut muncul. Kalau dari awal mereka menyerahkan diri dengan baik-baik, suasana mungkin akan berbeda,” ujar Suriastawa.

Saat ini tiga teroris itu beserta barang bukti sudah diserahkan kepada Satgas Ops Nemangkawi TNI-Polri untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

“Satgas Nemangkawi pun masih melanjutkan penyisiran terhadap kelompok-kelompok yang lain,” pungkas Suriastawa.

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom (kanan). (Courtesy- TPNPB-OPM)

 

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom (kanan). (Courtesy- TPNPB-OPM)

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengaku belum menerima laporan dari pimpinan dan pasukannya di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, terkait tiga orang yang menyerahkan diri itu.

“Jadi tiga orang ini diragukan. Artinya mungkin saja mereka masyarakat biasa yang TNI-Polri rekrut untuk propaganda,” katanya kepada VOA, Minggu (16/5).

Sementara, pada Minggu (16/5) sekitar pukul 03.19 WIT, telah terjadi baku tembak antara Satgas Ops Nemangkawi TNI-Polri dengan kelompok teroris Lekagak Telenggen di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua.

Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Iqbal, melalui keterangan tertulisnya mengatakan Satgas Ops Nemangkawi TNI-Polri berhasil menembak tiga anggota dari kelompok Lekagak Telenggen. Dua di antaranya tewas sedangkan satu orang lainnya yang dalam kondisi terluka melarikan diri dengan membawa kabur senjata AK-47.

“Pasca penembakan dilakukan penyisiran ditemukan barang bukti yang diamankan oleh petugas,” kata Iqbal, Minggu (16/5).

Barang bukti tersebut, lanjutnya, adalah dua mayat teroris, satu pucuk senjata organik jenis Moser 7,62. Kemudian, satu buah HT, amunisi 17 butir, empat selongsong peluru, dua magasin jenis Moser, satu teropong, tiga ponsel, satu bendera Bintang Kejora, uang senilai Rp14,4 juta, dan tiga buah KTP.

Iqbal menegaskan saat ini TNI-Polri masih melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) baku tembak dan melakukan pengejaran satu orang anggota KSB yang melarikan diri

“Hari ini Satgas Gakkum Nemangkawi akan melakukan olah TKP di Kampung Mayuberi,” pungkas Iqbal. [aa/ah]

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah sejalan dengan pernyataan yang disampaikan sejumlah lembaga terkait kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, kekerasan yang dilakukan tersebut sudah masuk dalam kategori terorisme. Kata Mahfud, itu seperti yang sudah disampaikan Badan Intelijen Negara (BIN), Ketua MPR, dan pimpinan TNI-Polri.“Untuk itu pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur menurut hukum,” jelas Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Mahfud menambahkan upaya penegakan hukum terhadap kelompok yang dinilai sebagai teroris akan dilakukan oleh kepolisian bekerjasama dengan aparat terkait. Namun, ia menegaskan penegakan hukum tersebut tidak akan menyasar masyarakat sipil.

Mahfud mengatakan pemerintah juga telah berdialog dengan pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama di Papua dan Papua Barat terkait berbagai isu di Papua termasuk soal keamanan. Kata dia, pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini menekankan pendekatan kesejahteraan untuk persoalan di Papua.

“Sikap pemerintah dan rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua itu sudah tegas berpedoman pada resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 tahun 1969 tentang Pepera Papua, maka Papua termasuk Papua Barat itu adalah bagian sah dari NKRI,” tambah Mahfud.

Pengamat Ragu Penggantian Terminologi Akan Selesaikan Isu di Papua

Ketua Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth mempertanyakan penggantian istilah dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris akan menyelesaikan persoalan di Papua. Ia beralasan penggantian tersebut tidak menyentuh akar penyebab kekerasan di Papua. Antara lain soal diskriminasi rasial dan ekonomi.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elizabeth. (Foto: Adriana E)

 

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elizabeth. (Foto: Adriana E)

Menurutnya, pemerintah semestinya menggelar dialog yang lebih serius dengan semua kelompok di Papua untuk mencari solusi bersama. Termasuk dengan kelompok yang berbeda ideologi dengan NKRI yang berseberangan dengan pemerintah.

“Artinya kita harus tahu dulu, kita mau menyelesaikan masalah atau apa. Kalau sekedar ganti nama tidak masalah. Tapi pertanyaannya saya balik, apakah mengganti nama akan menyelesaikan masalah,” jelas Adriana Elisabeth kepada VOA, Kamis (29/4).

Adriana meminta pemerintah juga memikirkan dampak pendekatan keamanan terhadap warga sipil. Semisal persoalan pengungsian yang terjadi di sejumlah wilayah Papua yang terjadi konflik bersenjata.

Serangkaian Serangan Bersenjata Terjadi Pekan Ini

Minggu (25/4) lalu, Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha meninggal karena tertembak saat melakukan kontak tembak dengan Kelompok Bersenjata di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Merespons kejadian ini, BIN kemudian menyatakan kelompok bersenjata tersebut sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mendorong pemerintah untuk menurunkan aparat keamanan dengan kekuatan penuh ke Papua untuk menumpas kelompok bersenjata yang dilabeli teroris.

Pernyataan ini disesalkan sejumlah organisasi masyarakat sipil karena akan memperburuk kondisi kemanusiaan di Papua dan dikhawatirkan akan dijadikan legitimasi bagi aparat keamanan di Papua untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak manusiawi. [sm/em]

Juru bicara Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, mengatakan baku tembak itu terjadi di sekitar Markas Lumawi, Kampung Makki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, sekitar pukul 08.00 WIT, Selasa (27/4). Baku tembak itu melibatkan Satgas gabungan TNI-Polri dengan KKB pimpinan Lekagak Telenggen.

“Akibat kejadian tersebut, tiga personel Brimob terkena tembakan,” kata Kamal dalam keterangan tertulisnya.

Kamal menjelaskan, tiga personel brimob yang terkena tembakan yakni Ipda Anton Tonapa, dan Bripka M. Syaifudin mengalami luka tembak, sedangkan Bharada Komang gugur dalam kejadian itu. Kemudian, tiga personel itu pada pukul 14.21 WIT dievakuasi dari Bandara Aminggaru, Ilaga, menuju Bandara Mozes Kilangin, Timika, menggunakan helikopter milik Polri.

“Jenazah Bharada Komang saat ini disemayamkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika. Sementara untuk dua korban lainnya dalam keadaan sadar dan telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Mimika,” jelasnya.

Saat ini Satgas gabungan TNI-Polri masih melakukan pengejaran terhadap KKB pimpinan Lekagak Telenggen tersebut.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kogabwilhan III, Kol CZI IGN Suristiawa, menuturkan aparat gabungan TNI-Polri akan terus melakukan tindakan tegas kepada KKB.

“TNI-Polri tidak akan gentar menghadapi KKB meskipun nyawa taruhannya. Ini menjadi wujud pengabdian yang tidak main-main dari prajurit TNI-Polri terhadap saudara-saudara kita di Papua,” ucapnya kepada VOA.

TPNPB-OPM Mengaku Bertanggung Jawab

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, mengatakan baku tembak yang membuat satu anggota brimob gugur memang dilakukan pihaknya di bawah komando Lekagak Telenggen. Baku tembak antara pihaknya dengan Satgas TNI-Polri telah berlangsung sejak Senin (26/4) malam hingga (27/4).

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom (kanan). (Courtesy- TPNPB-OPM)

 

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom (kanan). (Courtesy- TPNPB-OPM)

“Kami bertanggung jawab atas serangan di Ilaga pada tanggal 26 dan 27 April 2021,” kata Sebby kepada VOA.

Lanjut Sebby, pada hari yang sama baku tembak juga terjadi di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Namun, dia belum bisa memastikan apakah ada korban dalam baku tembak yang terjadi di Distrik Gome.

“Di Distrik Gome juga anggota baku tembak dengan aparat TNI-Polri mulai dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIT. Kami akan laporkan setelah cek di Distrik Gome,” pungkasnya.

Selang 2 Hari Setelah Ditembaknya Kabinda Papua

Insiden ini hanya berselang dua hari dari kontak tembak di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Puti Danny Karya Nugraha pada hari Minggu (25/4).

Presiden Joko Widodo hari Senin (26/4) telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota kelompok bersenjata itu. Sementara Badan Intelijen Negara kini melabeli kelompok separatis bersenjata di Papua itu sebagai kelompok teroris. [aa/em]

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai penggunaan kekuatan penuh dalam menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan menyampingkan HAM di Papua adalah tindakan keliru.

“Apalagi kalau mendengar arahan dari Ketua MPR yang mengatakan bahwa tumpas habis urusan HAM belakangan. Saya kira cara itu keliru, HAM itu perintah konstitusi. HAM itu memiliki landasan konstitusional bahkan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sila pertama, dan kedua, itu menegaskan pentingnya soal perlindungan HAM,” kata Usman kepada VOA, Senin (26/4).

Menurut Usman, melakukan pendekatan keamanan tanpa memperhatikan HAM bukan sebuah cara efektif dalam menyelesaikan konflik yang ada di Papua. Pemerintah diminta untuk menggunakan cara dialog dan penyelesaian hukum dengan memperhatikan HAM serta mengevaluasi seluruh pendekatan keamanan maupun pengerahan pasukan di Papua.

“Seperti pemerintah yang pernah lakukan dalam pengalaman di Aceh. Maka kekerasan itu akan berhenti, setidak-tidaknya berkurang jauh,” ujar Usman.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Bukan tanpa alasan, menggunakan kekuatan penuh dan menyampingkan HAM dalam menumpas KKB juga akan mengancam keselamatan masyarakat yang ada di Papua. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua harus melihat perspektif HAM.

“Termasuk dalam konteks rencana untuk melabeli Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris. Saya kira kebijakan tersebut hanya akan mendorong eskalasi konflik, karena rencana itu harus dibatalkan sebab tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum,” ucap Usman.

Usman juga menjelaskan faktor penyebab konflik dan kekerasan di Papua tak pernah berhenti. Salah satu penyebabnya lantaran kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua tak pernah diselidiki secara tuntas.

“Kalau pun ada penyelidikan biasanya hanya diselesaikan sebatas mekanisme yang tertutup atau internal. Apalagi kalau ada keterlibatan aparat,” jelasnya.

Pemerintah pun didesak untuk menyelesaikan seluruh kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi di Papua. Salah satunya, dengan melaksanakan mandat konstitusi, dan otonomi khusus, yang mewajibkan negara untuk membentuk tiga lembaga penting dalam bidang HAM. Misalnya, Komisi HAM, Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua.

“Untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan akar-akar penyebabnya,” ujar Usman.

Amnesty International Indonesia Kutuk Pembunuhan Kepala BIN Papua

Tak lupa Amnesty International Indonesia juga mengutuk pembunuhan yang terjadi di luar hukum terhadap Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua, Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

“Kami mendesak negara untuk memastikan para pelakunya dapat ditemukan dan diadili. Kejadian ini harus yang terakhir tidak boleh dijadikan pembenaran untuk malah menambah masalah, dan memperluas pendekatan keamanan yang mengesampingkan HAM,” pungkas Usman.

Ketua MPR Minta Aparat Turunkan Kekuatan Penuh

Dikutip dari laman resmi MPR RI. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, meminta aparat TNI, Polri dan BIN menurunkan kekuatan penuh yang dimiliki untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap KKB di Papua. Menurutnya, tak ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Courtesy: MPR.go.id)

 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Courtesy: MPR.go.id)

“Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu, urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan empat matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri, Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka,” kata Bamsoet.

BIN : KSB adalah Kelompok Separatis

Sebelumnya, BIN melabeli Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) atau KKB sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Penyebutan itu terbilang baru. Pasalnya, selama ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) hanya dilabeli KSB atau KKB. Sebutan KST itu muncul setelah gugurnya Kabinda Papua, Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, Minggu (25/4).

Gugurnya Kabinda Papua itu bermula saat Satuan Tugas (Satgas) BIN bersama Satgas TNI-Polri melakukan patroli menuju Kampung Dambet. Namun, sekitar pukul 15.50 WIT, Satgas BIN dan Satgas TNI-Polri diadang oleh KST sehingga terjadi aksi saling tembak di sekitar gereja Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Nahas, Kabinda Papua tertembak dan meninggal dunia.

Jenazah Kabinda Papua itu telah dibawa ke Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Senin (26/4). [aa/em]

Sebuah laporan yang disusun Perkumpulan Advokat HAM (PAHAM) Papua dan KontraS Papua menunjukkan tren kekerasan tetap tinggi pada tahun 2020. Konsentrasi aparat keamanan dan pendekatan persoalan yang diterapkan diduga menjadi faktor.

Laporan berjudul “Orang Papua Dilarang Bicara” itu disusun berdasar monitoring dan investigasi kasus-kasus kekerasan di Papua, yang melibatkan TNI dan Polri. Kedua lembaga itu memberi perhatian lebih pada empat wilayah konflik, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Maybrat dan Kota Timika. Menurut Yohanis Mambrasar dari PAHAM Papua, laporan ini tidak terkait konflik bersenjata yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB).

Yohanis Mambrasar, advokat dari PAHAM Papua, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Yohanis Mambrasar, advokat dari PAHAM Papua, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Saya tidak bicara soal kontak tembak atau konflik antara pihak TNI dengan OPM. Saya bicara soal dampaknya terhadap masyarakat sipil. Orang-orang, masyarakat biasa, yang tidak tahu apa-apa tetapi kemudian menjadi korban kekerasan,” kata Yohanis.

PAHAM Papua dan KontraS Papua membagi kasus kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan Polri di Papua tahun 2020 dalam tiga motif. Ketiganya adalah motif politik dengan 35 kasus, motif ekonomi tiga kasus dan motif arogansi 25 kasus.

Kekerasan bermotif politik berkaitan dengan kegiatan politik, seperti. pembubaran paksa demonstrasi damai menolak Otonomi Khusus (Otsus) mahasiswa Universitas Cenderawasih pada 28 September 2020 yang disertai penangkapan dan penganiayaan sejumlah mahasiswa. Contoh lainnya adalah penangkapan 55 orang Papua peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kota Merauke pada 17 November 2020; dan penembakan Elias Karungu dan anaknya, Selu Karunggu pada 8 Juli 2020 di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Tentara dan polisi duduk di atas mobil saat berpatroli di Wamena, Papua, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/M.Risyal Hidayat via REUTERS)

Tentara dan polisi duduk di atas mobil saat berpatroli di Wamena, Papua, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/M.Risyal Hidayat via REUTERS)

Kekerasan bermotif ekonomi terkait dengan aktivitas pengamanan proyek investasi. Contohnya adalah penangkapan Pontius Wakom pada 21 April 2020 di Aifat, Maibrat. Kemudian penembakan dua warga Timika, yaitu Eden Armando Babari dan Roni Wandik pada 13 April 2020, dan terbunuhnya warga Boven Digoel, Marius Batera, pada 16 Mei 2020.

Sementara motif arogansi, semata-mata muncul karena sikap aparat keamanan. Contoh kasusnya adalah penganiayaan terhadap tiga warga Sorong Selatan — Saulus Melkior Wugaje, Dominggus Aifufu, dan Chiko Momot – pada 16 Agustus 2020. Serta kekerasan terhadap empat warga Tambrauw, yaitu Neles Yenjau, Karlos Yeror, Harun Yewen, dan Piter Yenggren, pada 28 Juli 2020.

“Jadi tren kasus ini ikut meningkat, seiring dengan gejolak politik Papua yang beberapa tahun ini semakin meningkat. Jadi ada faktor gerakan politik, yang dikendalikan oleh perlawanan politik kelompok-kelompok yang di hutan dan di masyarakat sipil,” tambah Yohanis.

Rasio Aparat Keamanan Tinggi

Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr Veronica Kusumaryati, mencoba mengaitkan kondisi yang dilaporkan itu dengan jumlah aparat keamanan di Papua dan Papua Barat. Mengutip pernyataan TNI pada 16 Juli 2019, direncanakan akan ada penambahan 31 Kodim baru di Maluku, Papua dan Papua Barat. Di Papua dan Papua Barat akan dilakukan penambahan sekitar 12 ribu Bintara Pembina Desa (Babinsa), dari 50 ribu yang saat ini sudah ada.

Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr Veronica Kusumaryati dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr Veronica Kusumaryati dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Data polisi menyebut jumlah personel mereka di Papua pada 2019 adalah 11.984 dan di Papua Barat ada 4.300 personel. Kapolda Papua Barat, menurut catatan Kusumaryanti, juga menargetkan penambahan 10 ribu personel pada 2021-2022.

Kusumaryanti kemudian menyandingkan angka itu dengan jumlah penduduk Provinsi Papua, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 4.338.916. Dengan angka itu, disertai penambahan Babinsa dan personel polisi, maka rasio aparat keamanan dibanding penduduk Papua adalah 14,5 : 1.000.

“Saat ini Papua rasionya sudah 15 aparat per seribu penduduk. Jadi ini adalah konsentrasi aparat keamanan paling tinggi di Indonesia. Dan kalau kita melihat bahwa orang Papua (asli) itu setengahnya, dan kebanyakan polisi atau operasi keamanan ditargetkan ke orang Papua, maka itu bisa dikalikan dua, jadi sekitar 30 aparat per seribu orang Papua,” kata Kusumaryati.

Dia kemudian membandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 34,5 juta penduduk. Provinsi ini memiliki 38 Kodim, 26 ribu anggota TNI dan 35 ribu polisi. Jika dihitung, kata Kusumaryati, hanya ada dua aparat keamanan untuk setiap seribu penduduk di Jawa Tengah.

Perbandingan lain yang menurut Kusumaryati cocok disandingkan adalah dengan Aceh. Pada tahun 2002, dalam status darurat militer, jumlah penduduk Aceh 4,1 juta. Sementara ada 40 ribu anggota TNI dan 14 ribu polisi di sana ketika itu.

Data kekerasan yang disusun PAHAM Papua dan Kontras Papua.

Data kekerasan yang disusun PAHAM Papua dan Kontras Papua.

“Kalau kita lihat Aceh waktu itu, rasio aparat dengan penduduk ini 13 per seribu penduduk. Jadi kesimpulannya, jumlah aparat per penduduk jauh lebih banyak di Papua, daripada di Aceh ketika darurat militer,” tambahnya.

Kebijakan pemerintah pusat juga berdampak pada jumlah kasus kekerasan. Melihat kasus Aceh, di masa pemerintahan Presiden Habibie tercatat ada 949 korban kekerasan. Sementara di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, korban turun drastis menjadi 294 orang, dan kemudian naik lagi di masa Presiden Megawati menjadi 662 orang. Kusumaryanti mengatakan, penambahan pasukan non organik berbanding lurus dengan peningkatan jumlah korban.

Otsus dan Pendekatan Keamanan

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, menilai kekerasan yang terjadi tidak lepas dari kebijakan pendekatan keamanan yang diambil. UU Otonomi Khusus Papua nomor 21/2021, pasal 4 ayat 1 jelas menyebutkan bahwa pertahanan dan keamanan langsung dikendalikan pemerintah pusat. Menurut Gobay, ketentuan itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat diberikan legalitas mengatur kebijakan keamanan di Papua.

Para pengunjuk rasa berteriak dari truk polisi menyusul demonstrasi yang menyerukan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, di Jakarta, 1 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

Para pengunjuk rasa berteriak dari truk polisi menyusul demonstrasi yang menyerukan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, di Jakarta, 1 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

“Yang kemudian sangat-sangat disayangkan yaitu, yang memiliki kewenangan pengawasan dalam hal ini DPR Papua, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang Otsus memberikan legitimasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan pengedropan (pengerahan aparat keamanan-red),” kata Gobay.

Gobay juga mempertanyakan, apakah pendekatan keamanan dalam bentuk pengerahan aparat keamanan tambahan di Papua, sudah dibicarakan di DPR. Atau, dalam bentuk berbeda, apakah Presiden memiliki dasar hukum yang khusus, seperti Perppu atau Keppres untuk mengatur persoalan ini.

Seorang petugas polisi mengevakuasi warga Papua setelah bentrokan antara aparat keamanan dan pemberontak separatis, di Mimika, Papua, 8 Maret 2020. (Foto: Antara/Sevianto Pakiding via REUTERS)

Seorang petugas polisi mengevakuasi warga Papua setelah bentrokan antara aparat keamanan dan pemberontak separatis, di Mimika, Papua, 8 Maret 2020. (Foto: Antara/Sevianto Pakiding via REUTERS)

Gobay juga mengingatkan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Terlepas dari siapa yang dihadapi aparat keamanan di Papua, TNI dan Polri yang menjadi representasi alat keamanan negara, harus tunduk dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam konvensi itu.

“Dalam hal ini kemanusiaan. Kan sangat lucu, ketika kita melihat masyarakat sipil menjadi korban, baik itu korban pelanggaran hak hidup maupun pelanggaran lain seperti pengungsian,” ujarnya. [ns/ab]

Pesawat Susi Air sempat disandera oleh 30 anggota KSB di lapangan terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua, pada Jumat (12/3) pagi. Beruntungnya, setelah dua jam disandera, pilot pesawat Susi Air asal Selandia Baru, Ian John Terrence Hellyer, bersama tiga penumpang lainnya yang merupakan warga asli Papua yakni Ricky Dolame, Arikala Dolame dan Arike Wandikbo, akhirnya dibebaskan.Kepala Penerangan Kogabwilhan III, Kolonel CZI IGN Suriastawa dalam keterangan resminya mengatakan dua di antara puluhan anggota KSB tersebut membawa senjata laras panjang.

“Beruntung selama disandera dua jam, pilot dan tiga penumpang tidak mengalami tindak kekerasan. Walaupun merasa khawatir akan keselamatannya, karena sempat ditodong senjata ” katanya, Sabtu (13/3).

Pada saat disandera, puluhan anggota KSB itu sempat mengancam pilot agar pesawat Susi Air tidak membawa penumpang dari kalangan aparat TNI-Polri.

“Selain itu, KSB juga menyampaikan kekecewaannya dengan kepala kampung karena tidak memberikan dana desa,” ujar Suriastawa.

Lebih lanjut Suriastawa menyampaikan, penyanderaan berakhir setelah terjadi negosiasi antara penumpang dengan pihak KSB. Lalu, pada pukul 08.36 WIT pesawat Susi Air akhirnya dibebaskan dan langsung lepas landas menuju Terminal UPBU Bandara Mozes Kilangin Timika dan mendarat dengan aman.

“Meskipun tidak ada korban, tetapi kejadian ini menunjukkan aksi teror KSB di wilayah Papua, termasuk teror terhadap aktivitas penerbangan sipil. Kami selalu berkoordinasi erat dengan pihak kepolisian,” ucapnya.

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom (kanan). (Courtesy- TPNPB-OPM)

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom (kanan). (Courtesy- TPNPB-OPM)

Pihak KSB melalui juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, membenarkan penyanderaan pesawat Susi Air itu dilakukan kelompoknya.

“Ya, kami terima laporan singkat tentang hal itu oleh pejuang di wilayah Puncak. Tapi perlu konfirmasi dari Pimpinan TPNPB di wilayah itu,” jelasnya kepada VOA.

Seperti diketahui, lapangan terbang Wangbe berada di Kabupaten Puncak berjarak 43 kilometer dari Sinak atau 48 kilometer dari Sugapa, dan belum terdapat jaringan telepon serta internet. [aa/em]

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, mengatakan aksi teror yang dilakukan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) terhadap prajurit TNI dari Yonif Raider 400/BR terjadi di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (22/1). Dua prajurit TNI gugur dalam serangan tersebut.“Salah satunya Pratu Roy Vebrianto yang ditembak secara membabi buta sesaat dirinya usai melaksanakan ibadah salat Subuh di Pos Titigi Yonif Raider 400/BR,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/1) sore.

Suriastawa menjelaskan, Pratu Roy ditembak dari jarak 200 meter pada saat melaksanakan pembersihan usai melakukan ibadah salat subuh.

“Sedangkan korban yang lain atas nama Pratu Dedi Hamdani dari Pos Hitadipa, saat mengejar KSB yang melakukan penembakan terhadap Pos Titigi,” ujarnya.

Kemudian, Pratu Dedi Hamdani juga ditembaki secara membabi buta dari arah ketinggian di hutan yang terletak antara Kampung Sugapa Lama dan Kampung Hitadipa.

“Dua korban penembakan KSB itu meninggal dunia saat dievakuasi ke Timika dengan menggunakan helikopter Caracal,” ungkap Suriastawa.

Sementara juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, belum memberikan keterangan resmi terkait serangan yang dilakukan pihaknya tersebut. VOA sudah mencoba menghubungi TPNPB-OPM, tetapi belum membuahkan hasil.

Sebelumnya, TPNPB-OPM juga telah melakukan serangan terhadap anggota TNI, pada Minggu (10/1) di Intan Jaya. Serangan itu mengakibatkan satu prajurit TNI atas nama Prada Agus Kurniawan, gugur terkena tembakan. [aa/em]

Banyak kegiatan amal dilakukan menjelang hari Natal, karena hari kelahiran Sang Juruselamat itu membawa pesan untuk memberi kedamaian dan berkah bagi mereka yang kurang beruntung. Untuk itulah, sebuah organisasi nirlaba, Wahana Visi Indonesia (WVI) menyelenggarakan konser virtual Natal yang bertujuan untuk menggalang dana.

Konser musik virtual “Hope” yang digelar tanggal 17 Desember lalu melalui Amal Komunitas Kristen, masih menggalang dana hingga tanggal 10 Januari 2021 untuk program pendidikan bagi anak-anak berupa Rumah Baca di Sentani, Papua. Sampai berita ini diturunkan, telah terkumpul hampir Rp. 300 juta.

Penggagas konser, Wahana Visi Indonesia (WVI) sejak dibentuk tahun 1998 telah menjalankan program komunitas yang berfokus pada perkembangan pendidikan dan kesejahtaraan anak-anak, seperti dijelaskan Beatrice Mertadiwangsa, Direktur Pembangunan Sumber daya Nasional WVI kepada VOA.

“Dana yang kami gunakan untuk pelayanan di berbagai wilayah datangnya dari donasi baik korporasi maupun individu. Karena kondisi pandemi, jadi kami memlengkapi mereka dengan perlengkapan belajar dan membaca lewat Rumah Baca, khususnya yang ada di Sentani, Papua. Ada 4 rumah baca setidaknya yang kami bantu. Sebetulnya kegiatannya sudah ada dan rutin dilakukan, tetapi khusus lewat acara ini kami membantu buku-buku bacaan yang baru, yang berkualitas, juga perlengkapan seperti lemari dan peralatan untuk menggambar, karena dalam kegiatan rumah baca, tidak murni membaca saja tetapi sekaligus mengajarkan mereka pengenalan huruf, jadi pelatihan untuk literasi,” ujarnya.

Musisi Indonesia tamatan luar negeri

Dalam konser yang bertemakan Natal itu, WVI bekerjasama dengan 16 pemusik yang sebagian besar kawula muda tamatan dari sekolah musik luar negeri. Salah seorang di antaranya Dr. Edith Widayani, yang tamat S3 jurusan piano performance and literature dari Eastman School of Music, di Rochester, AS tahun 2018.

“Memang ini suguhannya dari berbagai macam instrumen dan supaya konsernya bisa jauh lebih beragam. Semua musisinya sih pemusik Indonesia, tetapi tidak semuanya berada di Indonesia saat ini. Ada yang di Amerika, dan ada dua atau tiga di Singapura” ujar Edith yang telah menetap di Jakarta.

Dari kiri atas arah jarum jam: Dr. Edith Widayani, Nia Sudjati, Daniel Alexander dan Randy Ryan. (Foto courtesy: Nia S.)

Dari kiri atas arah jarum jam: Dr. Edith Widayani, Nia Sudjati, Daniel Alexander dan Randy Ryan. (Foto courtesy: Nia S.)

“Semasa pandemi ini kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang jauh. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa membantu, dan dalam waktu yang sama bisa berbagi bakat yang kami miliki untuk menolong sesama,” tambahnya.

Lagu medley Natal itu dimainkan oleh 4 pianis dengan dua piano (satu piano dimainkan 2 pianis). Edith Widayani bermain bersama Rendy Ryan, penerima beasiswa penuh dari sekolah musik bergengsi Juliard School of Music dan Peabody School of Music, AS. Juga Nia Sudjati lulusan Indiana University, Amerika yang memainkan piano bersama Daniel Alexander.

Para pemusik remaja dan anak-anak juga ikut bagian dalam konser vitual itu, tidak hanya memainkan piano namun juga biola dan menyanyi.

Alicia dan Portia Hartono penampil remaja dalam Konser Hope. (Foto: courtesy)

Alicia dan Portia Hartono penampil remaja dalam Konser Hope. (Foto: courtesy)

Program bantuan di 48 wilayah

Ratusan ribu anak di Indonesia telah merasakan manfaat dari WVI melalui program-program bantuannya di 48 wilayah termasuk di Sumatra, Kalimantan Barat, NTB, NTT, Sulawesi dan Halmahera Utara. Khusus untuk Papua, rumah baca tidak hanya berbentuk bangunan, namun juga “perahu pustaka” dan mobil “sahabat anak” yaitu perpustakaan keliling dari desa ke desa yang membawa buku-buku untuk dipinjamkan kepada anak-anak.

Salah seorang warga Komba di Papua, Fitria yang juga menjadi tutor di sana mengatakan, “Setiap jam 3 kami memanggil anak-anak: Ada kegiatan, ada kegiatan. Tetapi susahnya kami harus mendatangi rumah mereka satu persatu untuk memanggil mereka. Kalau di rumah baca Komba sampai sekarang ini belum ada buku bacaan. Sering kita pinjam sewaktu ada mobil pustaka WVI, sempat pinjam satu minggu kemudian kami kembalikan.”

Anak-anak di Papua membaca di mobil pustaka "Sahabat Anak". (Foto WVI)

Anak-anak di Papua membaca di mobil pustaka “Sahabat Anak”. (Foto WVI)

Rumah Baca ini tidak hanya untuk anak-anak dengan tingkat tertentu, namun juga untuk siapapun yang memerlukan pembelajaran, baik membaca maupun menulis. Bahkan sebagian orang tua yang masih buta huruf, mendapat kesempatan untuk belajar membaca dan menulis melalui rumah baca.

Meskipun konser virtual “Hope” telah berlalu, namun WVI tetap membuka kesempatan bagi mereka yang ingin memberikan sumbangan hingga tanggal 10 Januari, melalui situs wahanavisi.org. [ps/em]

Dua korban penembakan yang masih pelajar itu bernama Atanius Murib (16) dan Manus Murib (16). Atanius tewas di lokasi, sedangkan Manus yang mengalami luka tembak masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku penembakan di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Jumat (20/11) masih belum terungkap.

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom menuturkan bahwa penembakan terhadap dua pelajar itu dilakukan oleh pasukan TNI-Polri.

“Manajemen markas pusat Komnas TPNPB-OPM telah terima laporan resmi dari Ilaga, hari ini bahwa terjadi penembakan terhadap pelajar. Penembakan ini dilakukan oleh pasukan TNI-Polri,” kata Sebby saat dihubungi VOA, Sabtu (21/11) pagi.

Ilustrasi. Proses evakuasi salah satu korban penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu, 26 Oktober 2019. (Foto: Kapendam XVII/Cenderawasih)

Ilustrasi. Proses evakuasi salah satu korban penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu, 26 Oktober 2019. (Foto: Kapendam XVII/Cenderawasih)

Lanjut Sebby, pihaknya tak terima dengan tudingan dari TNI yang menyatakan bahwa pelaku penembakan adalah TPNPB-OPM. Menurutnya, tidak ada kontak senjata antara pihaknya dengan TNI-Polri di lokasi kejadian.

“TPNPB-OPM sampaikan kepada semua pihak bahwa TNI-Polri sedang melakukan penipuan publik dengan dalil bahwa pasukan kami yang tembak warga sipil. Dalam hal ini kami dari pihak TPNPB-OPM sampaikan kepada publik bahwa yang tembak warga sipil di Ilaga adalah anggota TNI-Polri. Mereka harus bertanggung jawab,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah III, Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan KSB (sebutan TNI-Polri ke TPNPB-OPM) diduga merupakan pelaku penembakan terhadap dua pelajar itu.

“KSB kembali berulah, kali ini korbannya warga asli Papua. Penembakan kali ini diduga dilakukan oleh KSB terhadap dua di Distrik Sinak menuju Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua,” kata Suriastawa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11).

Suriastawa melanjutkan, aksi brutal KSB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Aksi KSB kepada warga asli Papua ini disinyalir sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menuduh TNI-Polri sebagai pelakunya.

“Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KSB serta pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia,” tegas Suriastawa. [aa/em]