MALUTPOST.TERNATE – Kepala Dinas Perhubungan Faruq Albaar, merasa kekhawatirannya terhadap ulah oknum wartawan. Pasalnya oknum wartawan inisial JA ini mengancam, karena tidak mau mengikuti kemauannya. “Ia minta bangun lapak, permintaan itu melalui WA. saya bilang tidak bisa dan dia balas akan kasih naik berita dan lapor saya di Polda dan Kejaksaan,” aku Kadishub, sebari memperlihatkan isi WA tersebut.

Setelah dibalas tidak bisa, lanjut Faruq, oknum tersebut membalas, dengan mengatakan semua lapak harus dibongkar. Karena tidak sesuai denan nomenklatur pembangunan terminal darat angkutan umum. Faruq mengaku resah dengan ulah JA ini. Lantaran komunikasi konfirmasinya tidak seperti wartawan umumnya. Mengancam melapor dan bahkan sampai ke pusat.

“Lapak ini kenapa dibangun. Karena pembangunan konstruksi permanen terminal belum bisa dilaksanakan. Kalau konstruksi permanen, di dalam sudah ter-include semua dari lapak sampai ruang menyesuaikan. Karena belum dibangun, ada kebijakan untuk memenuhi aspirasi pedagang yang telah dikeluarkan saat pembangunan. Itu juga tidak cukup, kalau wartawan minta lagi. Saya mau bilang apa ke pedagang yang masih banyak menuntut,” tuturnya.

“Kalau konfirmasi berita, konfirmasi saja. Tidak usah dengan nada ancaman lapor. Melapor itu siapa saja berhak dan kalau ada bukti saya melakukan pelanggaran, silahkan lapor dan nanti pihak penegak hukum yang panggil saya menyampaikan klarifikasi,” tukasnya.

Sementara JA saat dikonfirmasi menyampaikan, komunikasi WA yang disampaikan itu hal yang wajar. Sebagai seorang jurnalis dan tidak salah kalau itu melanggar ketentuan dan itu dilaporkan. Karena itu, dirinya menantang Faruq, jika merasa terancam atas WA-nya maka silahkan melaporkan ke pihak penegak hukum. JA juga mengaku, lapak itu diperjual belikan seharga 7 juta per unit, yang dibangun pedagang dan bahkan ada calo yang jual 30 juta. “Saya sudah laporkan masalah ini ke Ombudsman,” tandasnya. (udy/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Sopir angkutan dengan trayek Sasa, Jambula, Rua hingga Taduma menggelar protes. Protes ini dilakukan karena telah dibongkarnya ruangan tunggu yang berada di sisi Selatan Kawasan terminal Gamalama. Aksi protes tersebut dilakukan Senin (28/12) kemarin. Sejumlah sopir angkut juga membakar sisa material yang sudah dibongkar.

Muhammad Edy, seorang sopir mengatakan, pembongkaran ruangan tunggu yang diduga dilakukan Dishub tersebut tanpa koordinasi dengan para sopir angkutan. Ruang tunggu dibongkar untuk dibangun lapak para pedagang yang berada di kawasan terminal. “Kami membuat ruang tunggu dengan biaya sendiri, apabila ada pembongkaran tanpa informasi pasti memicu kemarahan” ujarnya. Ely menambahkan, pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam membuat suau kebijakan, harus saling koordinasi.

Menurutnya, ruang tunggu tersebut dibongkar pada malam hari, sementara pembakaran material dilakukan pada pukul 10.30 WIT sebagai bentuk kekecewaan sopir angkutan terhadap sikap Dishub.

Menurutnya, dalam kawasan terminal para sopir angkutan juga harus diistimewakan, jangan hanya para pedagang. “Kami juga dikenakan biaya retribusi ketika masuk terminal, sehingga harus juga diperhatikan karena menyumbang PAD,” sebutnya.

Selain itu, Mugammad Ely mengharapkan agar DPRD Kota Ternate melalui Komisi I, bisa mengunjungi langsung kawasan terminal Gamalama. Hal itu agar bisa melihat langsung tuntutan para sopir angkutan “Kami berharap Komisi I DPRD bisa tinjau lokasi terminal dan lihat secara langsung,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua komisi I DPRD Kota Ternate Zainul Rahman mengatakan, untuk sarana pendukung terminal seperti para penjual makanan perlu didukung. Namun, bukan berarti mengabaikan kepentingan sopir angkutan. Menurutnya kepentingan penumpang dan sopir angkutan juga tidak bisa diabaikan. Harus ada keseimbangan di dalam terminal.

“Pemerintah harus melihat semua pihak, jangan cuma fokus pada pedagang. Sementara para sopir angkutan dipinggirkan. Terminal dibangun untuk para sopir angkutan, dan mereka bertindak sebagai user (pengguna) di kawasan tersebut,” tuturnya.

Zainul menambahkan, para pedagang hanya sebagai penunjang kegiatan dalam terminal. DPRD kembali mengingatkan, Dishub tidak boleh memihak pada salah satu, harus ada asas keadilan. Ia meminta semua pihak agar mampu menahan diri, dan tidak membuat tindakan yang merugikan. “Kami minta Pemkot agar memfasiltasi antara pedagang dan sopir angkutan dengan adil dan berimbang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tata Teknis terminal Dinas Perhubungan Kota Ternate, Zulkarnaen Boso mengatakan, pembongkaran tempat ruang tunggu sopir angkutan tersebut untuk pembangunan lapak para pedagang yang berjualan di kawasan terminal.

“Untuk itu akan dibangun ruang tunggu sementara trayek Sas, jambula, Rua serta Taduma. Bangun sementara sambil menunggu ruang tunggu permanen,” tuturnya. (mg-03/yun)