MALUT POST – TERNATE. Meski sudah di copot dari jabatan direktur utama PDAM, tapi Abdul Gani hatari masih ditetap ngotot untuk tidak mau meningkalkan ruanganya. hatari masih bersikeras, dengan alsan merunjuk pada SK wali kota sebelumnya yakni masa jabatan berakhir pada tahun 2023.

Sikap keras dirut ini menuai respons dari wakil ketua komisi I zainul rahman menurutnya, PDAM merupakan salah satu perusahaan milik daerah, yang kuasa pemilik modal adalah kepada daerah, baik penjabat maupun definitif karena itu, jika PJ walikota melakukan pencopotan dirut PDAM itu merupakan hak prerogatif.

Apalagi pencopotan bukan alasan suka tidak suka melainkan pada kinerjanya, termasuk jika alasan dirut yang saat ini tengah menjalani proses hukum.

“untuk masalah hukum ini sudah jauh-jauh hari kami meninta waklikota sebelumnya, agar memberhentikan sementara. biar AGHIfokus menghadapi masalah hukum ,” ungkapnya.

Kata zainur, DPRD menghormasi asas praduga tak bersalah,tetapi manejemen PDAM juga harus tetap koko. sebeb PDAM ini menyangkut dengan pelayanandasar kepada masyarakat yakni air bersi menurutnya PDAM di beberapa bulan belakangan ini, sering mendapat sorotan publik terkait dengan pelayanan. artinya, adanya pelayanan yang kurang maksimal kepda masyrakat .

“Adanya infomasi juga bahwa ,manajemen yang tidak akur. meskipun mitra dengan komisi II, tetapi terkait dengan pelayanan publik,maka komisi I pun ukit menyoroti sejak awal,”sebutnya.

kata zainur,dirut PDAM harus lewogo dengan keputusan PJ walikota dirut tidak menerima atau menganggap keputusan PJ itu keliru, silakan menenpuh hukum administrasi negara.

“Jika manejemen mengalami masalah akan berdampak pada proses pelayanan masyarakat. hal ini yang tidak dinginkan oleh DPRD kami tidak mau masyarakt yang menjadi korban,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUT POST – TERNATE. DPRD Halmahera Tengah (Halteng) menggelar paripurna penyampaian laporan Bapemperda dan pengambilan keputusan terhadap perubahan Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang pnyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Sabtu (3/4). Paripurna Pengambilan keputusan yang dihadiri Wakil Bupati Abdurahim Odeyani itu dipimpin ketua DPRD Sakir ahmad didampingi Wakil Ketua 1 Kabir Hi Kahar dan Wakil Ketua II Hayun Maneke.

Anggota Bapemperda Arifin Samad mengatakan usulan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 itu pada prinsipnya DPRD memberikan dukungan kepada pemerinta daerah untuk memberikan pernyataan modal kepada PDAM Tirta Halmahera Tengah. Ini dibuktikan di awal 2018, DPRD dan pemerintah daerah mengesahkan satu Ranperda menjadi perda. Yakni perda tentang pembentukan PDAM Tirta Halmahera Tengah. Di saat yang bersamaan juga DPRD mengesahkan pada Nomor 7 Tahun 2018 tentang pertanyaan modal pemerintah daerah kepada PDAM. “DPRD dan pemerintah daerah kembali melakukan perubahan 1 pasal yang terdapat pada perda dimaksud karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih,” ungkap Arifin saat membacakan laporan Bapemperda.

Perubahan muatan materi pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) pernyataan modal yang akan dilaksanakan tahun 2021 sampai dengan 2024 itu Rp33 miliar. Alokasi anggaran yang cukup besar ini dengan rincian penggunaan sebagaimana penjalasan pada ayat (3). Yakni harus digunakan dengan benar terutama alokasi belanja penggunaan perangkat lunak jaringan pemasangan pelayanan air bersih. Kemudian, terkait perubhan materi muatan pada Pasal 7A ayat (3), alokasi anggaran tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024 menunjukan keseriusanpemerintah daerah untuk membangun infrastuktur PDAM Tirta Halmahera Tengah. Keinginan tersebut perlu didukung denganskennario perecanaan yang baik dan terukur sehingga bukan hanya indikator kuantitasyang diperoleh namunjuga kualitas dari perencanaan itu.”Karena itu, diharapkan kepada PDAM dan OPD teknis yang menyusun tahapan estimasi dan perencanaan program kegiatan, agar alokasi anggaran yang akan disepakati saat ini harus mencerminkan dan mengakomodir peningkatan kualitas pelayanan air bersih di Kota Weda,” ujarnya.

MALUTPOST.TERNATE – Permasalahan Air bersih rupanya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Ternate. Pasalnya kawasan ketinggian seperti di kelurahan Fora Madiahi masih mengalami krisis air bersih, terutama di RT 08.

Rudy tokoh pemuda setempat mengatakan, masalah air bersih ini terjadi sekitar tahun 2019 hingga kini belum juga ada perhatian yang serius. Padahl, air sangat mendasar untuk memenuhi lebutuhan sehari-hari. Menurutnya instalasi pipa sudah ada, tapi belum juga difungsikan. “Kami berharap pemerintah kota dana DPRD dapat melihat permasalahan terkait dengan air bersih,” ujarnya.

Lurah For Madiahi Zaenal Abjan mengatakan, masalah air bersih di kelurahan yang di pimpin itu terjadi karena kekuatan air yang tidak bisa mengalir sampai ke permukiman warga. Sebab bak penampung belum difungsikan. Warga terpaksa mengkonsumsi air hujan dari bak penampung yang disediakan di samping rumah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kami sudah berkoordinasi dengan PDAM, tetapi belum juga ada perkembangan,” sebutnya.

Kepala bagian teknisi PDAM Kota Ternate Suharto mengatakan, ketinggian pemukiman menjadi masalah. Sebab ketersediaan air baik yang berada di Kelurahan Kastela terbatas. Ditakutkan akan mengganggu pelayanan yang lain. Pipa yang sudah terpasang menurutnya dari pihak PUPR, bukan dari PDAM. “Kami belum bisa mengambil keputusan untuk pemukiman warga RT 08 kelurahan Fora Madiahi,” tutupnya.

MALUTPOST.TERNATE – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perumda Ake Malako oleh Pansus III DPRD, masih terkendala. Ini diakibatkan belum diserahkan item penyertaan modal dari PDAM. Sebelumnya, DPRD juga sudah menyoroti terkait dengan lambatnya Pemerintah Kota untuk memberikan penyertaan modal, sehingga membuat pembahasan pun terkendala dan belum usai hingga sekarang.

Setelah mendapatkan respons dari DPRD, kini giliran dari Akademisi Kebijakan Publik dan Ekonomi Universitas Khairun Nurdin I Muhammad. Terkait dengan permintaan DPRD ini, Pemkot sepertinya tidak proaktif. Menurutnya, item penyertaan modal sangat serius dan vital. Karena itu, Pemerintah Kota harus segera merespons permintaan DPRD tersebut.

“Sebab itu berkaitan langsung dengan pelayanan air bersih ke masyarakat. Jadi, secepatnya harus diserahkan, agar bisa dikaji untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujarnya.

Nurdin menambahkan, pihak PDAM juga sebagai leading sektor harus menyediakan hal-hal apa yang diminta oleh Pansus III DPRD. Menurutnya, hal ini dimaksudkan agar pembahasan tentang Ranperda Perumda Ake Malako sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Karena, dengan terlambatnya penyertaan modal ini, pembahsan pun tertunda dan menjadi kendala di Pansus III DPRD. Pemkot harus segera memberikan item penyertaan modal tersebut,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Enam bulan sudah, Abdul Gani Hatari ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana koperasi senilai Rp 3,7 miliar. Namun sampai saat ini, status hukum Hatari belum juga ada kepastian. Begitu juga posisinya sebagai Direktur PDAM belum juga diganti.

Kondisi ini membuat Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara. Mereka melakukan aksi demonstrasi, mendesak Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman segera mencopot Abdul Gani Hatari dari Dirut PDAM. Massa aksi kurang lebih 20 orang ini, menggunakan truk dan sound system, dengan sasaran aksi di kantor PDAM dan Kantor Wali Kota.

Koordinator aksi Kartono Halek dalam orasinya, mendesak ketua DPRD agar memanggil Wali Kota guna mempertanyakan komitmen atas janjinya, terkait evaluasi dan pergantian Dirut PDAM. Selain desakan pemanggilan Dirut, GPM juga meminta pihak kepolisian untuk serius memproses kasus dugaan korupsi yang dilakukan Hatari.

“Dari hasil teman BPKP sebesar Rp. 3,7 Miliar yang bersumber dari simpan pinjam pegawai PDAM, harus di proses secara hukum. Karena Abdul Gani Hatari diduga melakukan tindak pidana penggelapan, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka,” beber Hartono.

Hartono mengatakan, ada yang mengganjal dalam kasus Dirut PDAM ini. Dimana prosesnya di kepolisian terlambat, akibat posisinya sebagai Dirut masih dipertahankan Wali Kota. “Pada bulan Oktober 2020, Burhan Abdurrahman berjanji di hadapan Anggota DPRD Kota Ternate akan mengevaluasi serta mencopot Abdul Gani Hatari, tapi hingga saat ini tidak dilakukan. Apa keistimewaan Gani Hatari?,” tandasnya mempertanyakan.

Terpisah, Direktur PDAM Abdul Gani Hatari, saat dikonfirmasi mengaku, tidak masalah didemo. Karena itu menjadi Hak masyarakat. Lagian kata Hatari, dana Koperasi sebesar Rp3,7 miliar, yang diduga digelapkan tersebut tidak benar dan hanya fitnah. “Itu terkait pergantian jabatan Direktur PDAM kemarin, sehingga mantan Dirut yang memfitnah. Karena itu saya juga lapor balik siapa yang melaporkan kasus itu. Entah mantan Dirut atau siapa yang melaporkan tersebut,” tandasnya.

Sementara desakan pergantian, Gani mengaku, tidak masalah jika dirinya diganti. Menurutnya, karena itu hak prerogratif Wali Kota. “Kapan saja diganti silahkan saja, bagi saya tidak masalah,” tukasnya. (udy/yun)