MALUTPOST-TERNATE. Enam bulan sudah, Abdul Gani Hatari ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana koperasi senilai Rp 3,7 miliar. Namun sampai saat ini, status hukum Hatari belum juga ada kepastian. Begitu juga posisinya sebagai Direktur PDAM belum juga diganti.

Kondisi ini membuat Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara. Mereka melakukan aksi demonstrasi, mendesak Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman segera mencopot Abdul Gani Hatari dari Dirut PDAM. Massa aksi kurang lebih 20 orang ini, menggunakan truk dan sound system, dengan sasaran aksi di kantor PDAM dan Kantor Wali Kota.

Koordinator aksi Kartono Halek dalam orasinya, mendesak ketua DPRD agar memanggil Wali Kota guna mempertanyakan komitmen atas janjinya, terkait evaluasi dan pergantian Dirut PDAM. Selain desakan pemanggilan Dirut, GPM juga meminta pihak kepolisian untuk serius memproses kasus dugaan korupsi yang dilakukan Hatari.

“Dari hasil teman BPKP sebesar Rp. 3,7 Miliar yang bersumber dari simpan pinjam pegawai PDAM, harus di proses secara hukum. Karena Abdul Gani Hatari diduga melakukan tindak pidana penggelapan, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka,” beber Hartono.

Hartono mengatakan, ada yang mengganjal dalam kasus Dirut PDAM ini. Dimana prosesnya di kepolisian terlambat, akibat posisinya sebagai Dirut masih dipertahankan Wali Kota. “Pada bulan Oktober 2020, Burhan Abdurrahman berjanji di hadapan Anggota DPRD Kota Ternate akan mengevaluasi serta mencopot Abdul Gani Hatari, tapi hingga saat ini tidak dilakukan. Apa keistimewaan Gani Hatari?,” tandasnya mempertanyakan.

Terpisah, Direktur PDAM Abdul Gani Hatari, saat dikonfirmasi mengaku, tidak masalah didemo. Karena itu menjadi Hak masyarakat. Lagian kata Hatari, dana Koperasi sebesar Rp3,7 miliar, yang diduga digelapkan tersebut tidak benar dan hanya fitnah. “Itu terkait pergantian jabatan Direktur PDAM kemarin, sehingga mantan Dirut yang memfitnah. Karena itu saya juga lapor balik siapa yang melaporkan kasus itu. Entah mantan Dirut atau siapa yang melaporkan tersebut,” tandasnya.

Sementara desakan pergantian, Gani mengaku, tidak masalah jika dirinya diganti. Menurutnya, karena itu hak prerogratif Wali Kota. “Kapan saja diganti silahkan saja, bagi saya tidak masalah,” tukasnya. (udy/yun)