MALUTPOST.TIDORE – Tiga Pejabat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) melakukan Sidak ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (14/1). Mereka adalah Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Halil Ahmad, Asisten Sekda bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad Yasin dan Staf Ahli Walikota bidang Hukum Politik dan pemerintahan, Jamaluddin Badar.

Sidak yang dilakukan secara bersamaan menyasar tiga OPD. Yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindakop), Sekretaris Dewan (Setwan) di DPRD dan Dinas Lingkunngan Hidup (DLH). Tujuan Sidak dilakukan untuk memastikan tingkat kedisiplinan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot. Pasalnya, dalam tahun ini ASN akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Sidak ini untuk memastikan tingkat kedisiplinan serta kinerja ASN untuk bisa mendapatkan TPP,” aku staf ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Halil Ahmad saat sidak sekaligus memimpin jalannya apel pagi di kantor Disperindakop. Hasil sidak kemarin menunjukkan tingkat kehadiran ASN masih memprihatinkan. Seperti di Setwan DPRD. Dari 42 total ASN hanya 24 yang hadir dalam apel kemarin.

Sedangkan di DLH dengan jumlah ASN 34 orang hanya dihadiri 18 orang. Sementara Dinas Perindakop dianggap serius dan disiplin dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai abdi negara. “Sidak sudah dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu seminggu ini. Tujuannya untuk mendisiplinkan ASN di kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana terus digaungkan pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ungkapnya.

Disela-sela sidak, Halil Ahmad lalu menyarankan ASN, khususnya Perindakop untuk terus membiasakan diri agar selalu disiplin. “Harus tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai ASN serta menyelesaikan program-program apa saja yang ada di instansi masing-masing,” serunya. Selain di tiga OPD, sidak juga dilakukan terhadap beberapa Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Tidore Kepulauan. (aby/aji)

Sekkab Tekankan Pentingnya Sosialisasi

MALUTPOST.JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat siap menindaklanjuti penerapan tahap 1 vaksinasi virus corona (Covid-19) kepda sepuluh pejabat daerah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Rabu (13/1).

Pejabat yang akan divaksin itu adalah, Bupati Danny Missy, Wakil Bupati Ahmad Djakir Mando, Sekkab Syahrir Abdul Radjak, para Asisten dan staf ahli. “Keputusan vaksinasi sejumlah pejabat ini juga sesuai surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut,” kata Sekkab selaku pimpinan rapat.

Selain vaksinasi pejabat, pemerintah daerah juga wajib mensosialisasikan kepada publik tentang pentingnya vaksianasi pembentukan antibodi. Tujuannya untuk menepis berita hoax terkait vaksin yang diterima masyarakat saat ini. “Kalau kita biarkan tanpa sosialisasi, maka masyarakat akan dihantui dengan isu hoax terkait vaksin. Karena itu, langkah sosialisasi menajdi penting untuk dilakukan sebelum vaksin tiba di Halmahera Barat,” ujarnya.

Selain instansi teknis di Pemerintah Daerah, petugas kesehatan di masing-masing Kecamatan dan Desa juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait vaksinasi yang akan dilakukan pada Februari hingga Maret 2021 mendatang.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolres AKBP Tri Okta Hendi Yanto dan Kejari Salomina Meyke Saliama. Menurut Kapolres, seluruh instansi harus mengambil peran untuk mensosialisasikan penerpan vaksin, agar bisa menekan informasi hoax yang beredar di masyarakat.

Sementara Danyonif RK 732 Banau Letkol Inf Suhendar Suryaningrat mengatakan pihaknya mendukung langkah vaksinasi yang akan dilakukan. Karena sesuai perintah pimpinan diatas, kami siap divaksi. Senada juga disampaikan Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 1501/Ternate Mayor Inf Galih Perkasa. Sementara asisten 1 Vince Muluwere mengatakan sosialisasi yang akan dilakukan itu, harus didampingi dinas kesehatan, atau paling tidak tenaga medis. Tujuannya agar bisa dijelaskan teknis maupun persyaratan vaksinasi. “Misalnya, yang memiliki penyaklit bawaan atau jenis penyakit lainnya tidak biasa divaksin. Penjelasan seperti ini yang dibutuhkan dalam sosialisasi nanti,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfince Kalengit mengatakan selain pejabat yang divaksin, tahap pertama yang juga akan divaksin adalah semua sumber daya yang bekerja dibawah naungan pelayanan kesehatan. Baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan.

“Jumlahnya 981 orang Nakes yang siap divaksin,” ungkapnya. Meski demikian kata Rosfince, langkah sosialisasi menjadi penting untuk dilakukan dengan harapan bisa menepis isu hoax yang beredar. “Kami akan siapkan 15 tempat vaksinasi. Yakni di 14 Puskesmas dan 1 RSUD,” ucap mantan Kepala BKKBD Pemkab Halbar ini. (met)