MALUTPOST-TIDORE. Maraknya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dalam politik praktis jelang pencoblosan di Pilkada kali ini membuat Wakil Gubernur, Ali Yasin kaget.

Sikap orang nomor dua di Pemprov Maluku Utara ini ditunjukkan saat memantau langsung kesiapan Pilkada di Tikep, Rabu (2/12).

Dalam kesempatan kemarin, Wagub lalu menyempatkan waktu sambangi kantor Bawaslu dan melakukan tatap muka bersama. dari Bawaslu, Ali Yasin lantas menerima pengakuan jika pelanggaran di Pilkada Tikep didominasi kalangan ASN.

Di hadapan Wagub, Abd. Malik Salasa selaku Sekretaris menyampaikan, sampai saat ini, angka pelanggaran pemilu didominasi ASN. Dia menyebutkan, sebanyak 14 oknum ASN di lingkup pemerintah Daerah Kota Tikep telah diproses karena diduga kuat terlibat politik praktis. Namun kata dia, dari 14 oknum ASN, baru 6 orang yang resmi menerima sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sedangkan dugaan pidana yang proses hukumnya sementara berjalan melibatkan 12 orang. Tiga diantaranya adalah ASN. Ketiganya adalah Fadli Mahasari selaku tenaga medis di Kecamatan Oba Selatan yang prosesnya sudah selesai penyelidikan.

Berikut ada nama Bustamin Arifin selaku Lurah Sofifi Kecamatan Oba Utara dan Sirajudin Abdulkadir.

Menanggapi ini, Wagub lalu mengimbau seluruh ASN di Tikep supaya tidak terlibat dalam politik praktis. “Kalau di Halut itu hanya 8 kasus yang melibatkan ASN dan telah ditindaklanjuti hingga ke KASN. Tapi Tikep justru lebih banyak,” kata Wagub dengan raut wajah keheranan.

Karena itu, mantan Bupati Halmahera Tengah (Halteng) ini meminta Bawaslu agar lebih meperketat jalannya pengawasan agar Pilkada di tidore Kepulauan bisa berjalan dengan damai. “Saya imbau kepada semua ASN agar bisa menjaga integritas dan tidak mengintervensi pilihan warga sipil, sekalipun mereka Golput,” tandasnya. (mg-06/aji)