Terkait Penataan Sofifi Jelang STQ Nasional

MALUTPOST.SOFIFI – DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut) menilai penataan Kota Sofifi jelang pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat nasional tidak memiliki perencanaan yang matang. Pasalnya, lampu hias yang dipasang di sepanjang Jalan Kilometer 40 hanyalah hiasan yang tidak mencerminkan keseriusan pembangunan karena terkesan dipaksakan. Ini bisa dilihat dari ada sebagian jalan yang merupakan jalur menuju lokasi pelaksanaan STQ tidak dipasang.

“Dari bundaran menuju Pelabuhan Sofifi tidak dipasang, bahkan dari bundaran menuju Kantor Kejaksaan juga tidak pasang lampu penerangan, itu artinya pekerjaan hanya dilakukan setengah hati,” ungkap Ketua Deprov Malut, Kuntu Daud kepada wartawan, Selasa (19/1). Politis PDI-Perjuangan ini menambahkan, background kota Sofifi yang terpampang di depan Kantor DPRD juga sangat aneh karena Sofifi belum menjadi kota. Melainkan bagian dari Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan.

Jadi kalau ditulis kota Sofifi, maka perlu dipertanyakan dimana letak kotanya. “Jadi, harus diperjelas pembangunan di Sofifi, karena saat ini Sofifi belum Mekar dan masih bagian dari Wilayah Kota Tidore Kepulauan,” katanya.

Dia juga mempertanyakan anggaran kurang lebih 300 miliar yang disiapkan untuk pelaksanaan STQ itu dibuat apa saja. Karena bagi dia, sejauh ini belum diketahui progress pekerjaan apa yang dibuat untuk menyambut STQ. “Jadi, harus dijelaskan anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk apa saja dalam menyambut pelaksanaan STQ?” pungkasnya dengan nada tanya. (din/jfr)

MALUTPOST-TERNATE. Pembiayaan pembangunan dermaga Hiri, dalam dua kali APBD belum bisa terealisasi. Pasalnya, ploting anggaran pada APBD perubahan mendatang.

Sekretaris kota (Sekkot) Jusuf Sunyya mengatakan, Pembangunan didahulukan pada pemecah ombak atau breakwater.

Namun dengan ketersediaan dana terbatas, maka dana ruang tunggu dan jembatan dilakukan pergeseran. Jika dua item anggaran ini belum mencukupi, maka akan dilakukan penambahan. “Namun penambahan nanti tunggu APBD Perubahan,” akunya.

Saat ini, lanjut Jusuf, APBD sudah disahkan. Untuk itu dilakukan pergeseran akan menggangu kegiatan yang lain. Solusi yang bisa dimungkinkan adalah pergeseran item dalam unit dermaga itu sendiri. Tidak dari kegiatan pos lain.

“Kita lihat dulu proses pekerjaannya. Dari dana yang tersedia, kalau sampai belum tuntas, maka sisanya diakomodir pada perubahan,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, dua item pembangunan yakni pembangunan terminal dan jembatan melekat di dinas perhubungan saat ini sebesar Rp 900 juta. Besaran tersebut rencana digeser ke pembangunan breakwater. Sementara anggaran pembangunan breakwater sendiri yang tersedia Rp700 juta. Jika digabungkan, maka dana pembangunan breakwater tersedia saat ini Rp 1,6 miliar.

Sementara proyeksi dari Dinas PUPR, pembangunan breakwater mencapai Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar. (udy/yun)