MALUTPOST.TERNATE – Masalh penanganan sampah yang meresahkan publik, mulai mendapat respon positif dari Sekretaris Kota (Sekkot) Jusuf Sunya. Ya, masalah sampah selama ini mesti menjadi perhatian serius pemerintah kota. Mulai dari kekurangan armada angkutan dan juga pemberlakuan tarif yang tidak merata.

Orang nomor tiga di internal Pemkot itu, berjanji akan memperhatikan masalah sampah yang saat ini lagi meresahkan. “Saya kira masalah armada ini sudah harus ada peremajaan. Karena rata-rata armada juga sudah tua dan banyak yang tidak layak pakai,” kata Jusuf kepada Malut Post,kemarin.

Kendati begitu, Jusuf mengaku untuk saat ini belum bisa diadakan, karena anggaran sudah berjalan. Karena itu, akan menjadi perhatian khusus dan jadi prioritas di tahun depan. “Bisa saja pada APBD Perubahan ini dapat diakomodir. Tapi itu butuh kebijakan wali kota yang baru, sebab walikota yang sekarang ini sudah berakhir. Ini akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada wali kota berikut untuk diprioritaskan,” katanya.

Selain masalah armada truk, pihaknya juga mengaku tarif juga sudah harus ada perubahan. Sebab dalam isyarat Perda, tarif sampah dapat berubah tiga tahun sekali. Tarif yang sekarang ini diberlakukan sejak penetapan pada tahun 2016.

“Jika dihitung, maka sudah lima tahu. Sudah memenuhi syarat adanya perubahan. Juga termasuk perlu ditinjau ulang retribusi sampah pembayarannya yang melekat dengan PDAM. Karena banyak pelanggan yang tidak menggunakan PDAM, tapi sampahnya setiap hari diangkut. Sehingga perlu ada mekanisme lain yang dibuat. Nanti akan dikaji bersama dengan DLH, bagaimana efektifnya, baik pelayanan maupun pengenaan tarif sampah,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Armada pengangkut sampah yang tak layak digunakan lagi, mendapatkan respon dari ketua DPRD Muhajirin Bailussy. Menurutnya, permasalahan yang menyangkut dengan armada pengangkut maupun sampah itu sendiri, tergantung pada orientasi atau sikap dari pemerintah Kota. Sikap yang dimaksud adalah, untuk membuat kota Ternate menjadi Kota yang bersih dari sampah.

Jangan cuma berpikir tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi, padahal pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh hidup yang layak, sering dibaikan. “Hal ini terlihat dari mobil yang tak terurus dengan baik, dan jumlahnya terbatas. Juga termasuk sampah tertumpuk,” ujarnya.

Kata Muhajirin, masyarakat juga harus diberikan pemahaman terkait dengan waktu pembuangan sampah. Sehingga, begitu mobil pengangkut datang, tidak ada lagi sampah yang tertumpuk. DPRD meminta Pemkot agar fokus, tidak hanya pada sektor ekonomi. Tetapi hal yang mendasar seperti penanganan sampah maupun armada juga harus menjadi perhatian. “Kami sudah mengingatkan kepada wali kota, agar persoalan sampah ini harus jadi perhatian,” sebutnya.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus menyiapkan data secara komprehensif, tentang jumlah sampah. Sehingga bisa diprediksi berapa ton yang dihasilkan. Menurutnya, agar bisa dijumlahkan berapa armada yang diperlukan. “Juga termasuk berapa ruas jalan terutama lingkungan, untuk pengadaan armada. DLH juga harus menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Walikota, soal kebutuhan armada. Sehingga bisa dialokasikan oleh Pemerintah Daerah,” tutupnya. (mg-03/yun)

Sekkab Tekankan Pentingnya Sosialisasi

MALUTPOST.JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat siap menindaklanjuti penerapan tahap 1 vaksinasi virus corona (Covid-19) kepda sepuluh pejabat daerah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Rabu (13/1).

Pejabat yang akan divaksin itu adalah, Bupati Danny Missy, Wakil Bupati Ahmad Djakir Mando, Sekkab Syahrir Abdul Radjak, para Asisten dan staf ahli. “Keputusan vaksinasi sejumlah pejabat ini juga sesuai surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut,” kata Sekkab selaku pimpinan rapat.

Selain vaksinasi pejabat, pemerintah daerah juga wajib mensosialisasikan kepada publik tentang pentingnya vaksianasi pembentukan antibodi. Tujuannya untuk menepis berita hoax terkait vaksin yang diterima masyarakat saat ini. “Kalau kita biarkan tanpa sosialisasi, maka masyarakat akan dihantui dengan isu hoax terkait vaksin. Karena itu, langkah sosialisasi menajdi penting untuk dilakukan sebelum vaksin tiba di Halmahera Barat,” ujarnya.

Selain instansi teknis di Pemerintah Daerah, petugas kesehatan di masing-masing Kecamatan dan Desa juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait vaksinasi yang akan dilakukan pada Februari hingga Maret 2021 mendatang.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolres AKBP Tri Okta Hendi Yanto dan Kejari Salomina Meyke Saliama. Menurut Kapolres, seluruh instansi harus mengambil peran untuk mensosialisasikan penerpan vaksin, agar bisa menekan informasi hoax yang beredar di masyarakat.

Sementara Danyonif RK 732 Banau Letkol Inf Suhendar Suryaningrat mengatakan pihaknya mendukung langkah vaksinasi yang akan dilakukan. Karena sesuai perintah pimpinan diatas, kami siap divaksi. Senada juga disampaikan Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 1501/Ternate Mayor Inf Galih Perkasa. Sementara asisten 1 Vince Muluwere mengatakan sosialisasi yang akan dilakukan itu, harus didampingi dinas kesehatan, atau paling tidak tenaga medis. Tujuannya agar bisa dijelaskan teknis maupun persyaratan vaksinasi. “Misalnya, yang memiliki penyaklit bawaan atau jenis penyakit lainnya tidak biasa divaksin. Penjelasan seperti ini yang dibutuhkan dalam sosialisasi nanti,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfince Kalengit mengatakan selain pejabat yang divaksin, tahap pertama yang juga akan divaksin adalah semua sumber daya yang bekerja dibawah naungan pelayanan kesehatan. Baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan.

“Jumlahnya 981 orang Nakes yang siap divaksin,” ungkapnya. Meski demikian kata Rosfince, langkah sosialisasi menjadi penting untuk dilakukan dengan harapan bisa menepis isu hoax yang beredar. “Kami akan siapkan 15 tempat vaksinasi. Yakni di 14 Puskesmas dan 1 RSUD,” ucap mantan Kepala BKKBD Pemkab Halbar ini. (met)

MALUTPOST.SOFIFI- Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba (AGK) diminta mengambil langkah tegas, bila masih ada SKPD yang ditemukan belum menutup sekretariat di Ternate. Penutupan sekretariat atau kantor SKPD sementara di Ternate selama ini hanya menjadi wacana tanpa bukti nyata. Tidak pernah terealisasi. “Kami harap gubernur bisa lebih tegas, jangan gertak sambal lagi,” kata Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, kemarin (13/1).

Selain SKPD dan ASN Pemprov, politisi PDIP ini juga meminta instansi vertikal seperti kejaksaan tinggi dan Polda juga harus pindah di sofifi Langkah ini harus dilakukan agar Sofifi yang merupakan ibu kota Provinsi bisa cepat berkembang. “Bila instansi ini tidak mau pindah, Gubernur bisa laporkan mereka ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Untuk apa bangun Sofifi kalau tidak mau pindah ke sana,” tukasnya.

Di periode keduanya ini, Kuntu menyarankan Gubernur lebih tegas. Untuk dapat menindak ASN yang enggan ke Sofifi, AGK diminta membuat Peraturan Gubernur (Pergub). Dalam Pergub itu nanti dijabarkan soal sanksi. “Sebenarnya tanpa regulasi berupa Pergub pun Gubernur bisa perintah ASN untuk menetap di Sofifi. Hanya saja harus ada ketegasan dari seorang Gubernur,” tukasnya.

Bila semua instansi vertikal dan ASN pindah ke Sofifi, maka DPRD juga akan segera pindah. Bahkan sekretariat DPRD di Kota Ternate juga langsung di tutup. Kuntu juga menyoroti soal fasilitas perumahan yang ada di Sofifi, saat ini masih banyak yang kosong. Kalau pun sudah penuh, maka Gubernur harus memerintahkan instansi teknis untuk segera menyiapkan semua fasilitas berupa air, listrik dan tempat tinggal bagi ASN. “Jadi kalau ada fasilitas belum lengkap, maka segera dilengkapi. Jangan buat aturan pindah ke Sofifi tapi fasilitas tidak ada,” tandasnya.

Sementara Gubernur Abdul Ghani Kasuba diwawancarai menjelaskan, penutupan sekretariat di Kota Ternate agar pelayanan di Kota Sofifi bisa diefektifkan, sehingga pelayanan tidak lagi dilakukan di Kota Ternate. “Memang ada fasilitas, pelayanan juga tetap jalan dengan sistem shift. Jadi tidak semua pegawai ke Sofifi,” singkat AGK. (din/rul)

MALUTPOST-SOFIFI. Jabatan enam Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah di Maluku Utara bakal segera berakhir. Tepatnya 17 Februari nanti, posisi mereka akan ditempati Pejabat Sementara (Pjs). Mengingat jadwal tahapan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Maret mendatang, otomatis Pjs yang akan mengisi kekosongan tersebut.

Enam Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya tinggal sebulan lebih lagi itu adalah, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman dan wakilnya Abdullah Tahir, Wali Kota Tidore Kepulauan dan Wakilnya, Capt Ali Ibrahim Muhammad Sinen. Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Danny Missy-Zakir Mando, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Frans Manery-Muhlis Tapi-tapi, Bupati Taliabu Aliong Mus dan Wakilnya Ramli, serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur. Namun, untuk Haltim Bupatinya telah meninggal dunia, dan hingga sekarang posisi tersebut sudah diisi oleh Pejabat Sementara M Ali Fataruba.

Sedangkan dua daerah lain yang juga telah menggelar Pilkada, yakni Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula, masa jabatan kepala daerahnya baru akan berakhir pada Mei dan Juni mendatang. Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dan Bupati Halsel Bahrain Kasuba masih akan menjabat sekitar setengah tahun lagi.

Dari enam Kepala Daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir Februari nanti, hanya Kota Ternate dan Halmahera Timur yang tidak kembali maju. Di Ternate, Burhan Abdurahman telah dua periode menjabat, sedangkan di Haltim bupatinya meninggal dunia. Sedangkan untuk empat Kepala Daerah lain, masih menunggu hasil sidang MK.

Sedangkan di Halmahera Selatan, Bupati petahana terganjal bertarung karena tidak mendapat dukungan partai politik, sedangkan Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes meski maju kembali, dia kalah melawan pendatang baru. Saat ini Hendrata Thes juga menyampaikan gugatannya di MK. Senasib dengan Hendrata, wakilnya Zulfahri Abdullah juga kalah. Namun Zulfahri tidak menyampaikan gugatan karena hanya bisa finish di urutan ke tiga.

Terkait penempatan Pjs, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Maluku Utara, Taufiqurrahman Marasabessy mengatakan, pengusulan Bupati/ Wali Kota definitif hasil Pilkada 2020 menunggu hasil putusan MK. Selanjutnya penempatan dari KPU masing-masing Kabupaten/ Kota, barulah diusulkan ke DPRD masing-masing untuk diparipurnakan.

“Setelah paripurna baru akan diusulkan ke Mendagri melalui Gubernur. Bila waktunya melebihi akhir masa jabatan, maka Mendagri akan menunjuk pejabat yang sifatnya sementara untuk mengisi kekosongan. Ini mengacu pada undang-undang Nomor 23,” terangnya kepada Malut Post, kemarin (30/12).

Untuk mengisis posisi Pjs ini, apakah nanti akan ditempati oleh pejabat pusat atau internal Pemprov Malut semua tergantung Mendagri. “Itu wewenang Mendagri. Jadi nanti kita lihat,” pungkasnya. (cr-03/rul)