Batalkan SK Pemberhentian Akademisi Dinilai Berdamak Buruk

MALUT POST-TERNATE. Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman menganulir SK pemberhentian 466 Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang ditandatangani oleh Pj Wali Kota Ternate Hasyim Deang Barang pada 23 April 2021 lalu. Pembatalan SK pemberhentian ini disampaikan langsung M Tauhid Soleman malalui konferensi pers, di kantor Walikota, sore kemarin (7/5).

Ada empat poin yang diutarakan Tauhid dalam keterangan persnya. Pertama, bahwa kebijakan pemberhentian tian PTT oleh Pj Wali Kota Ternate (Hasyim Deang Barang) segera dibatalkan dengan kebijakan serupa, yakni Sk pemberhentian oleh Wali Kota defenitif. Sehingga selanjutnya akan dikeluarkan SK Wali Kota definitif tentang pembatalan atas keputusan sebelumnya.

Kedua, dasar pertimbangan pemberhentian PTT adalah, kebijakan pemberhentian belum diyakini kevalidannya. Karena tim verifikasi tidak bekerja secara efektif serta tidak dilandasi dengan keabsahan dokumen, berupa kehadiran dan aktivitas PTT di lingkungan kerja. Sehingga keputusan pemberhentian dinilai tidak transparan dan tertutup. Bahwa putusan pemberhentian oleh tim verifikasi harus libatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kelak putusan pemberhentian dapat dipertanggung jawapkan.

“Untuk itu, saya selaku Wali Kota sekaligus pejabat pembina kepegawaian (PPK) membatalkan surat keputusan Pj Wali Kota Ternate nomor: 800/ 1260.a/ 2021 tanggal 23 April 2021, tentang pemberhentian PTT 466 orang,” kata Tauhid dalam konferensi pers yang juga didampingi tin verifikasi serta BKPSDM Kota Ternate.

Poin keempat, dari kebijakan tersebut, kedepan pemerintah Kota Ternate tetap menata kembali PTT melalui analisa beban kerja (anjab). Sehingga dapat diketahui berapa besar kebutuhan PTT, termasuk mengevaluasi kembali kebijakanperekrutan PTT berdasarkan beban anggaran daerah dan beban kerja di masing-masing OPD. (tr-01/yun)

MALUT-POST TERNATE Setelah disorot publik, Kejaksaan Negeri (kejari) Kota Ternate akhirnya angkat bicara terkait penanganan kasus dugaan Tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran kegiatan Hari Olaragah Nasional (Haornas) tahun 2018 lalu. Kepala Kejaksaan (kejari) Ternate, pendi sijabat melalui kasi Intel, Zubaidi S. Mansur saat dikonfirmasi via WhasApp pada kamis (6/5) menyatakan kasus yang sementara ditangani masih terus diproses. Bahkan dalam waktu dekat, penyidik Tindak pidana khusus (pidsus) akan mengagendakan pemanggilan terhadap mantan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kota Ternate, M. Tauhid Soleman yang kini menjabat sebagai kota Ternate untuk diminta keterangan. M Tauhid Soleman akan dipanggil untuk diminta keterangan karena tahun 2018 saat itu ia bertindak sebagai sekertaris kota (sekot) Ternate sekaligus Ketua TADP.

Makanya, Wakil kota Terpilih ini akan dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi. “Dalam waktu dekat penyidik akan melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan terhadap mantan ketua TADP 2018 sebagi saksi, “janjinya. Meski kasus yang ditangani sudah dari tahun kemarin, namun sampai saat ini, penyidik pidsus belum juga mengajukan permintaan hasil perhitungan kerugian keuangan negara ke badan pemeriksaan Keuangan (BPK). Asalanya karena sampai peyidik masih mengumpulkan bukti tambahan sebagai bahan bagi tim auditor untuk melakukan audit. padahal dikabarkan sebelumya, selama proses penyidikan yang sedang berjalan, penyidik sudh mengjukan permintaan hasil penghitungan kerugian keuangan negara ke BPK RI, di jakarta.

“Kami belum melakukan audit kerugian negara karena masih mengumpulkan bukti tambahn sebagai bahan bagi tim auditor dalam melakukan perhitungan, “tambahnya. Ia menmbahkan, penyidik sebelum bisa berbuat banya karena terkendala pandemi covid-19. ini yang terjadi kendala penyidik untuk mengungkap kasus Haornas yang sementara ditangani. “Tapi penyidikan dalam rangka mencari alat bukti maish terus berjalan, “pungkasnya.

Dalam kasus ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap7 orang saksi. Diantarnya saksi dari Kementrian pemuda dan olahraga (Dispora) kota Ternate, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana Tekins kegiatan (PPTK, bendahara dan panitia pengadaan.Sekedar diketahui, pelaksanaan kegiatan Haornas Negara (APBN) senilai RP 2,5 miliar dan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Ternate seniali RP 2,8 miliar. (tr-07/aji)

MALUT-POST SOFIFI Panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 mengaku menemukan banyak temuan. Hanya karena keterbatasan waktu, pansus tak bisa melakukan on the spot ke semua titik temuan itu. “ada banyak temuan karena itu kami akan merekomendasikan ke pimpinan DPRD untuk membentuk pansus khusus terkait temuan insfrastruktur,” kata ketua pansus, Sahril Taher saat ditemui, kamis (6/5) pansus berencana akan merampungkan pekerjaanya pekan depan. Stelah itu langsung dikeluarkan rekomendasi ke pemerintah provinsi (pemprov) Malut. semua temuan akan dituangkan dalam rekomendasi. Dari rekomendasi nanti ditindaklanjuti oleh pemprov. selain itu, rekomendasi juga akan disampaikan ke Bappeda untuk memperbaiki LKPJ, karena dengan waktu yang mepet, sangat tidak mungkin pansus mengembalikan LKPJ ke pemprov untuk diperbaiki.”pastinya banyak temuan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemprov dan temuan itu nanti kita tuangkan dalam rekomendasi, ” tandas politisi Gerindra ini.

Sementara terkait selisih data antara SKPD dan data yang ada di LKPJ, Sahril mengaku, hampir seluruh SKPD sudah dipanggil, Hasilnya semua data dari SKPD terkait realisasi anggaran berbeda dengan data realisasi yang ada di LKPJ. karena itu, pansus akan mengagendakan mengundang sekprov, kepala Bappeda, kepala BPKPAD dan Inpektorat, untuk mengklarifikasi perbedaan data realisasi anggaran 2020 itu.

“Hasil klarifikasi kita semua SKPD memiliki data berbeda dengan data yang di LKPJ, “pungksnya. (din/rul)

MALUT-POST TIDORE Kejaksaan Negara Soasio kota Tidore kepulauan terus memperoses kasus dugaan korupsi di Dinas lingkungan hidup (LDH) yang sudah merugikan keuangan negara sekitar Rp 612 juta. Meski kerugian negara yang ditimbulkan atas kasus ini sudah ada pengambilan, namun kasus ini tetap berlanjut. selama proses penyidikan Tindak pidana Khusus (pidsus) kejari sebelumnya sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Meski begitu, pihak kejari enggan menyebutkan inisial dua oknum yang sudah lebih dulu ditetapkan sbagai tersangka ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan, akan ada tersangka yang lain. kini, status kasus yang ditangani akan ditingkatkan ketahap penuntutan atau tahap 2 pasca Lebaran Idul Fitri nanti pihak kejari berjanji, identitas dari para tersangka baru akan dibuka saat penuntutan nanti.

“Rencana selesai Lebaran baru dilakukan penuntutan,”aku kepala kejaksaan Negeri (kejari), Abdul Muin, diterima tim penyidik pidsus bakal mengungkap satu lagi calon tersangka baru. “Sebelumnya sudah ada tersangka. Tapi kemungkinan akan ada tersangka lain namun masih dalam pengembangan, “ungkap kajari.

Ia menambahkan, dalam proses pengembangan kasus korupsi di DLH, pihaknya selalu mengedepankan asas kehati-hatian. “kita pada prinsipnya selalu mengedepankan asas kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah, “pungkasnya. (aby/aji)

MALUT-POST SOFIFI Pembayaran gaji bulan Mei dan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) Maluku Utara (Malut) terancam. pasalnya hingga kini, Dana Alokasi Umum (DAU) pemprov untuk bulan April hingga Mei ditahan pemerintah pusat. Hal ini dapat berdampak pasda molornya pembayaran gaji amaupaun THR. Sikap tegas pemerintah pusat penahan DAU karena pemprov Malut belum melakukan refocusing dan realokasi DAU sebesar 4 persen serta anggaran di luar DAU 8 persen, ” Sejak April lalu DAU belum kita ditransfer, karena pemprov belum menindaklanjuti edaran pemerintah pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran,”ungkap Sekretaris provinsi (sekprov) Malut Samsuddin A. Kadir saat ditemui di kantor gubernur, rabu (5/5).

Selama Pemprov belum melaporkan ke pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran maka, pemerintah pusat tetap menahan DAU, karena itu sekprov mendesak kepada seluruh SKPD untuk segerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk selanjutnya segera lapor di pusat. ” DAU pemprov tahun ini sebesar RPv 1,2Triliun. Dari anggaran itu harus di refocusing sebesar 4 persen untuk diahlikan ke Dana tak Terduga (DTT) guna penaganan covid-19, “terangnya.

Menurut sekprov, rapat dengan seluruh SKPD sudah dilakukan. Dalam rapat itu ditekankan secepatnya melakukan refocusing anggaran kemudian segera dilaporkan ke pusat. “saya berharap SKPD secepat menindaklanjuti edaran pemerintah pusat agar DAU bulan April segera ditransfer, “tandasnya.

Tersendatnya pencairan DAU ini mulai berdampak. Hingga, kamis (6/5) hari ini, pemprov baru membayar gaji pada 12 SKPD dari 32 SKPD yang berada dilingkup pemprov. selain itu, THR juga belum dibayar. Meski begitu, kepala Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad purbaya mengaku belum dibayarnya gaji bukan karena keterlambatan transfer DAU dari pusat, tapi SKPD belum melakukan permintaan, “Dari 32 SKPD baru 12 yang mengajukan permintaan sedangkan 20 SKPD belum, “ujarnya.

Sementara untuk THR akan mulai dibayar pekan depan. “pekan ini kta fokus bayar gaji pokok ASN dulu, sedangkan YHR nanti dibayar pekan depan. Total untuk THR pemprov sebesar RP 30 miliar, “terangnya.

Sedangkan terkait gaji guru honorer yang belum dibayar selama enam bulan, purbaya mengaku, pihaknya masih menunggu pengajuan permintaan dari Dinas Pendidikan. “Tapi saya belum tahu Dinas pendidikan sudah mengajukan atau belum. nanti saya cek lagi, ” pungkasnya. (din/rul)

MALUT-POST TOBELO Pemerintah Kabupaten (pemkab) Halmahera Utara memberlakukan larangan mudik lebaran. Ini dilakukan sebagai uapaya memutus mata rantai penyebaran virus corona (covid-19). “Mudik lebran ini hanya akan menciptakan kerumunan ditengah fokus pemerintah mencegah penyebaran covid yang terjadi saat ini,” kata PJ Bupati Syaifudin Djuba saat memimpin apel pasukan operasi ketupat 2021 di halaman Mapolres Rabu (5/5).

Selain larang mudik ini, pihak kepolisian bersama pemerintah daerah membentuk 5 pos pengamanan yang ditetapkan di kawasan pasar Inpres Tobelo, pos Terminal Wosia, pos Galela, pasar kao dan pos Tetewang. Upacara ini dihadiri ketua DPRD Yulius Dagilaha, Dandim 1508 / Tobelo Letkol Inf I putu Witharsana Eka putra, ketua pengadilan I Gusti Ngurah putu Rama Wijaya, Mewakili Dansatgas Yonarmed 8/ UY Lettu Arm Risky Maulana, Mewakili Danki C 732/Banau Yonif Raider Khusus Letda Inf Arif subekti, Dansubdenpom XVI/1-1 Tobelo Letda Cpm Yudha dan penjabat utama polres.

Sementara apel gelar pasukan di Halmahera Barat yang dipimpin Wakil Bupati Djufri Muhammad itu diikuti 1 Regu koramil Jailolo, 1 Regu sat Sabhara polres, 1 Regu Gabungan staf polres Halbar, 1 Regu sat Lantas, 1 regu Res. Intel polres, 1Regu Dishub, 1 Regu satpol PP dan 1 Regu BPBD. Sementara Wabup saat membacakan amant Kapolri mengatakan tahun ini kita diperhadapkan dengan berbagai permasalahan. bauik covid-19 maupun pengamanan tahapan pilkada. Selain itu, tindakan kriminalitas, aksi terorisme hingga bencana alam.” Operasi ketupat dalam rangka pengamanan idul fitri yang disusun Mabes polri dan tindaklanjuti seluruh jajaran ini telah dipersiapkan. Baik dari perkiraan ancaman,cara bertindak dan penggelaran personel. karena itu, diharapakan bisa diimplementasikan untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, saat ini pemerintah masih terus berjuang menekan laju perkembangan covid-19 dengan berbagai kebijakan anatara lain, penerapan prokes, vaksinasi dan PPKM Mikro yang dinilai cukup afektif,” kita harus bahu membahu bersinegri untuk mencegah penyebaran covid-19,”harapanya.

Orang nomor dua di pemkab Halbar ini mengatakan operasi ketupat ini berlangsung 12 hari terhitung 6 sampai17 Mei 2021 dengan mengedepankan pencegahan, deteksi dini dan penegakan hukum. Hadir dalam kegpabung Kodim 1501/Ternate Mayor Baura. (rid/met/met)

MALUTPOST.TERNATE – Untuk merealisasikan program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dan JAsri Usman, maka semua SKPD dituntut bergerak cepat. Langkah cepat itu juga yang direspons Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate.

Dishub bergerak cepat menyeselesaikan persoalan traffic light, yang selama ini dikeluhkan warga terutama pengguna jalan. Ya, lampu jalan mengatur lalu lintas ini sempat tidak berfungsi hampir satu tahun.

Bahkan sudah mendapatkan keluhan dari pengguna jalan dan mendapatkan sorotan dari DPRD maupun akademisi. Namun, kini traffic light di dua ruas jalan sudah difungsikan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate Faruq Albaar mengatakan, total ada dua titik traffic light yang di perbaiki. Pertama di perempatan Kelurahan Bastiong Talangame.

Menurutnya, ruas jalan tersebut sering dipadati oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Apalagi di momentum ramadhan, pada sore haris ellau padat. Orang-orang bepergian untuk membeli kebutuhan berbuka puasa, Jadi, perbaikan dilakukan untuk menjawab keluhan pengguna jalan. Selain itu, ini juga langkah untuk kita wujudkan program 100 hari kerja pak Wali,” kata Faruq.

Menurut Faruq, tidak hanya di ruas jalan Bastiong Talangame yang diperbaiki, tetapi di ruas jalan depan pengadaian juga. Untuk di kawasan pengadaian ini, sementara masih berwarna kuning, karena maish proses untuk menjadi normal. Kata dia, ini akibat dari lama tidak berfungsi. “Di wilayah pegafaian belum langsung maksimal, sebab masih dalam tahapan. Yang jelas, sudah diperbaiki dan akan kembali normal,” ujarnya.

Faruq mengatakan, selain itu, saat ini Dishub juga fokus memperbaiki lampu jalan yang sudah tak berfungsi. Ada beberapa titik yang sudah berfungsim seperti di jalan menuju Moya.

“Saat ini kita fokus mau fungsikan di jalan menuju Kediaman Pak Wali. Kabelnya sudah dekat sudah bisa berfungsi,” tandasnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST SANANA Pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Fat Iba kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula (kepsyul) gagal dilaksanakan. Ini karena panitia pilkades setempat undur diri. Informasi yang dihimpun Malut post, pengunduran diri pilkades Fat Iba bukan tanpa alasan. Berawal dari tahapan pencabutan nomor urus calon kepala desa (cakades) diambilali oleh panitia pilkades kabupaten. Meski demikian, panitia desa sempat nerkoordinasi agar tahapan pencoblosan dilaksanakan selasa (4/5) kemarin, namun pemerintah itu tak diakomodir panitia kabupaten.

” Panitia kabupaten paksakan pencoblosan dilakukan 29 April bulan lalu. karwena selisi pendapat ini sehingga panitia desa terpaksa undur diri,” kata jasmani selpia, warga setempat, kemarin (4/5).

Dengan pengunduran diri panitia pilkades Fat Iba, praktis tak ada yang menjalankan tahapan pilkades. “Sehingga mayoritas masyarakat desa Fat Iba berdasarkan hasil musyawara mufakat, menolak pilkades 2021 dan mengangkat penjabat kepala desa. dan itu sudah melalui persetujuan pemerintah daerah,” ucapnya.

Namun pada, minggu (2/5), panitia pilkadesa tingakt kabupaten mendistribusikan logistik ke desa Fat Iba. aksi nekat penyelenggara kabupaten ini dihalau mayoritas masyarakat. ” iya, karena, karena kan sudah ada kesepakatan bersama bahwa kami tolak pilkades dan sepakat angkat penjabat. kenapa harus paksa dilaksanakan pilkades, ” tuturnya dengan nada bertanya. Hingga berita ini ditulis, panitia pilkades kabupaten belum bisa dikonfirmasi. (gun/onk)

MALUT-POST TIDORE Oknum anggota DPRD Tikep berinisial AJM alias Abdul yang kedapatan membawa 35 kantong miras jenis captikus baru-baru ini, menuai masyarakat. menykapn ini, puluhan warga kelurahan bobo lalu menggelar aksi di kantor DPRD, senin (3/5). Dalam aksinya, warga yang kesal bercampur emosi lalu menerobos pintu depan gedung wakil rakyat itu. Dalam aksinya, massa berhasil masuk hingga ke aula paripurna DPRD. Didalam aula, massa yang tergabung dalam forum pemuda Bobo dan LMND kota Tidore kepulauan mendesak Ketua DPRD bersama ketua badan kehormatan (BK) untuk memproses AJM, oknum anggota DPRD aktif dari fraksi PDI perjuangan.

” Kami minta BK segera memperoses AJM melanggar kode etik berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan Negeri soasio, yang bersangkutan dihukum 2 bulan tahanan percobaan serta wajib lapor, ” aku Julfikar Hasan dalam oarasinya. senada disampaikan koordinator forum pemuda Bobo, Alfian Kene. Massa meminta anggota DPRD kota Tidore kepualuan untuk kembali mengevaluasi peraturan Daerah (perda) nomor tahun 2018 tentang pengadilan, pengawasaan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman keras.

Pasalnya, massa dari Forum pemuda Bobo merasa malu lantaran 4 rekan AJM yang ditahan adalah warga kelurahan Bobo, ” Sebagaimana kelurahan Bono, kami sangat dirugikan. Identitas kami tercoreng ditengah bulan suci Ramadan. Apalagi masyarakat sedang berupaya menegakkan Tidore sebagai kota santri,” tambah Alfian. Setelah melakukan orasi secara bergantian, massa lalu meminta hearing bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD. sayangnya, permintaan massa aksi tidak digubris para wakil rakyat di tikep. Itu karena tak satu pun unsur pimpinan dan anggota DPRD terlihat berkantor.” kami minta Badan kehormatan (BK) DPRD kota Tidore mempublikasi Tidore penindakan pelanggaran kode etik terhadap AJM kepublik lewat media, sebagai bentuk sanksi moral sekaligus pembelajaran penegakkan perda terhadap masyarakat Tidore, ” pinta massa aksi.

Menyikapi ini, Ketua DPD PDI-P Maluku Utara, Muhammad sinen angkat bicara. saat dikonfirmasi secara terpisah, Muhammad sinen mengatakan maslah yang menimpah satu anggota DPRD kota Tidore kepualuan berinisial AJM dalam kasus miras sudah diproses secara hukum. Dia mengataka, dari hasil pemeriksaan kepolisian bahkan dalam putusan pengadilan Negeri soaiso, AJM dibebaskan dari hukuman. ini didukung dengan kesaksian emapt reka yang mengakui kalau AJM tidak ada kaitannya dngan kepemilikan miras.

Baginya, kasus AJM harus dilihat secara utuh dan berdasarkan keputusan hukum. ” Jika hukum tideak menyebut AJM bersalah, maka partai tentu tidak mengambil langka terlalu jauh karena harus melihat berdasarkan putusan pengadilan,” kata ayah erik, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, dari sesi regulasi, seorang anggota DPRD yang diganti lewat proses pergantian antara waktu (PAW) tergantung sanksi hukuman pengadiln. bisa di PAW jika yang bersangkutan berhalangan tetap atau dihukum pinda diatas 5 tahun, sebagaimana putusan sduah berkekuatan hukum tetap atau inkra. ” kalau masalah AJM, kita dipartai tidak bisa mengambil langka terlalu jauh. Alasanya karena tidak ada satupun pasal yang menyebut AJM bersalah,”terang ayah Erik.

Meski bagitu, dia menegaskan AJM akan dijatuhi sanksi dari partai. ” sehebat apapun manusia pasti punya salah. kami akan memberikan pembinaan terhadap AJM agar tidak lagi melakukan hal serupa, ” tegasnya.

Dia bilang Tidore memang sudah punya peraturan Daerah (perda) tentang menimum kertas. Namun partai tidak bisa enaknnya menindak AJM sewenang-wenang karena harus mengacu pada putusan pengadilan. Sementara dalam putusan, pengadilan menyatakan AJM tidak ada kaitannya sebagai pemilik miras.Ini tutur didukung dengan kesaksian emapt rekan AJM ditahapan hakim, “pungkasnya. (aby/aji)

MALUT-POST SOFIFI Pemerintah Kabupaten (pemkab) Halmahera Barat (Halbar) dan Kota Tidore Kepulauan (Tikep), menyepakati daftar usulan sarana prasarana pembangunan kawasan khusus Ibu kota Provinsi.

Kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan rencana pembangunan sarana dan prasarana kawasan khusus ibu kota provinsi Maluku Utara di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat pekan lalu.

Rapat dihadiri pihak Kementrian Dalam Negeri (kemendagri), Pemerintah Provinsi (pemprov) Malut, pemkb Halbar dan pemkot Tikep. ” pemkab Halbara diwakili Kepada Bappeda soni Balatjai, pemkot Tikep diwakili plt. sekkot Mifta Bay dan pemprov diwakili sekprov Samsuddin A. Kadir, ” kata kepala biro protokol, kerja sama dan Komunikasi publik (PKKP) Rahwan K. Suamba, minggu (2/5).

Rahwan menjelaskan, kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara itu, ada tiga poin yang menjadi kesepakatan diantaranya pemkot Tikep, pemkab Halbar dan pemrov meyepakati usulan daftar rencana pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan dikawasan khusus ibu kota provinsi yakni pembangunan sarana perkotaan, sarana pemerintah dan sarana penduduk lainnya.

Daftar usulan adalah bagian dari acuan bersama dalam menindaklanjuti pembentuk kawasan khusus ibu kota provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan. ” Data yang terlampir dalam berita acara, kemudian telah disepakati, akan menjadi acuan untuk membuat master plant kawasan khusus ibu kota provinsi, oleh pemprov Malut, ” katanya.

UNtuk detail usualan, mantan kepala dinas perpustakaan provinsi ini menyatakan, dirinya belum bisa menjelaskan secara detail soal usulan rencana pembangunan sarana dan prasarana kawasan khusus, namun yang pastinya usulan yang telah disepakati adalah sarana dan prasarana pemerintah dan perkotaan. pada saat ini rapat kesepakatan disaksian langsung staf khusus kemendagri bidang politik dan pembentukan jaringan Apep Fajar Kurniawan, plt Sekretaris Dirjen Otda Maddaremeng dan Direktur perencanaan Evaluasi dan informasi pembangunan Daerah R. Budi yono sumbambang. ” kesepakatan dua Daerah sudah ditandatangani, sehingga daerah tinggal menunggu arahan lanjutan dari mendagri, ” pungkasnya. (din/udy)