MALUT POST – TERNATE. Meski sudah di copot dari jabatan direktur utama PDAM, tapi Abdul Gani hatari masih ditetap ngotot untuk tidak mau meningkalkan ruanganya. hatari masih bersikeras, dengan alsan merunjuk pada SK wali kota sebelumnya yakni masa jabatan berakhir pada tahun 2023.

Sikap keras dirut ini menuai respons dari wakil ketua komisi I zainul rahman menurutnya, PDAM merupakan salah satu perusahaan milik daerah, yang kuasa pemilik modal adalah kepada daerah, baik penjabat maupun definitif karena itu, jika PJ walikota melakukan pencopotan dirut PDAM itu merupakan hak prerogatif.

Apalagi pencopotan bukan alasan suka tidak suka melainkan pada kinerjanya, termasuk jika alasan dirut yang saat ini tengah menjalani proses hukum.

“untuk masalah hukum ini sudah jauh-jauh hari kami meninta waklikota sebelumnya, agar memberhentikan sementara. biar AGHIfokus menghadapi masalah hukum ,” ungkapnya.

Kata zainur, DPRD menghormasi asas praduga tak bersalah,tetapi manejemen PDAM juga harus tetap koko. sebeb PDAM ini menyangkut dengan pelayanandasar kepada masyarakat yakni air bersi menurutnya PDAM di beberapa bulan belakangan ini, sering mendapat sorotan publik terkait dengan pelayanan. artinya, adanya pelayanan yang kurang maksimal kepda masyrakat .

“Adanya infomasi juga bahwa ,manajemen yang tidak akur. meskipun mitra dengan komisi II, tetapi terkait dengan pelayanan publik,maka komisi I pun ukit menyoroti sejak awal,”sebutnya.

kata zainur,dirut PDAM harus lewogo dengan keputusan PJ walikota dirut tidak menerima atau menganggap keputusan PJ itu keliru, silakan menenpuh hukum administrasi negara.

“Jika manejemen mengalami masalah akan berdampak pada proses pelayanan masyarakat. hal ini yang tidak dinginkan oleh DPRD kami tidak mau masyarakt yang menjadi korban,” tutupnya. (tr-03/yun)

Gubernur Warning Bupati/Wali Kota

MALUT POST – SOFIFI. Komisi pemberantasan korupsi (kpk) tampaknya makin insent memantau daerah-daerash ,termasuk 10 kabupaten /kota di maluku utara (malut) KPK bahkan telah menyampaikan edaran melalui gubernur,terkait pemantauan khusus yang akan dilakukan KPK itu. “saya sudah menerima surat edarannya,”kata Gubernur malut, Abdul Gani kasuba (AGK) ,nomor 8 dan nomor 32 tahun 2021 , menyebutkan , KPK akan melakukan pemantauan kepada daerah, karena itu setiap proses perencanaan dan penganggaaran APBD harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jika tidak di patuhi , KPK akan mengambil langkah-langkah tertentun .”saya mengajak bupati /wali kota di malut ,agar senantiasa proaktif dalam perencanaan dan penyusunan APBD serta selalu berkoordinasi dengan satgas KPK RI wilayah V dalam rangka pencegahan korupsi,” imbau gubernur malut dua periode ini.

Secara pribadi AGK mengaku, di akhir kepemimpinannya ini, dia lebih fokus menata pengelolaan keuangan daerah. dia tak ingin berurusan dengan penegak hukum di aknir massa jabatannya nanti. “banyak kepala daerah yang di akhir kepemimpinannya harus berhadapan dengan pihak penegak hukum dan saya tak ingin terjadi seperti itu , karenanya aturan yang telah ditetapkan tidak boleh kita abaikan, “kata Gubernur. Mantan Wakil Gubernur

Malut ini mengaku, dalam banyak kesempatan dia Selalu mengingatkan bahwanya untuk selalu taat aturan . “agar ketika kita melepaskan jabatan , kita semua bisa selamat, jangan sebaliknya harus berurusan dengan penegak hukum , “kata AGK.

Mantan anggota DPR RI ini juga berulang kali mengingatkan kepada bupati /wali kota yang baru di lantik ,untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. apalagi yang berkonsekuensi hukum. belajar dari pengalaman, banyak bupatih/wali kota yang terjerat hukum, karena salah mengambil kebijakan.”saya berharap bupatih/wali kota agar lebih waspada dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengedepankan strategi pemberentasan korupsi di daerah masing-masing,”pungkasnya.

Sementara terkait aset yang bermasalah pemprov malut, terus berupaya penyelesaian.

Salah satu upaya yang di lakukan pemprov menjalin kerja Sama dengan kejaksaan tinggi (kejati) malut, untuk melakukan penarikan aset bergerak kendaraan yang hingga saat ini dikuasai oleh mantan pejabat pemprov dan mantan anggota DPRD provinsi (Deprov) malut, “kan ada beberapa aset mobil yang masih baru dan tidak dilelang kemudian masih di kuasai mantan pejabat, itu yang di tarik oleh kejaksaan,”kata sekretaris provinsi (sekprov )samsuddin A. kadir ,kemarin (9/4).

Sekprov mengaku, terkait anggaran untuk penarikan aset mobil yang ada di jakarta sudah di sediakan anggarannya telah ada di badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKPAD). namun saat ini masih ada kendala,karena itu harus di sesuaikan dengan sistem SIPD.” anggaran sudah kita siapkan, jika sistemnyasudshs normal,maka penarikan mobil di jakarta sudah bisa dilakukan,”ujarnya.

MALUT POST – TERNATE. Pemerinta Kota (Pemkot) Ternate memutuskan, tidak akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021. Kondisi keuangan daerah menjadi alasan diambilnya langkah tersebut.

Pj Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang mengungkapkan, saat ini jumlah tenaga honorer di Pemkot Ternate sudah terlalu banyak. Untuk membayar honor bulanan mereka saja, Pemkot sudah kewelahan.

“Saya sudah tanda tangan, untuk formasi penerimaan pegawai tahun ini kita tiadakan. Karena mau cari duit dari mana? Yang saat ini saja susah (digaji), lalu mau angkat yang baru?,” ungkapnnya kepada sejumlah wartawan Senin (5/4).

Kepala dinas ESDM Malut ini mengaku, kebutuhan CPNS dinutuhkan sesuai analisis beben kerja. Namun selama ini pengangkatan CPNS dilakukan secara tidak beraturan dan tidak sesuai kebutuhan. Ia menuturkan, di Dinas ESDM Malut, ia tidak memakai tenaga honorer. Hanya tenaga kontrak yang sifetnya outsourcing.

“Artinya saya hanya membutuhkan orang tersebut, dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Jadi kalau kontrak 1 tahun selesai, ya selesai. Supaya tidak ada pembebanan,” jelas Hasyim.

Hasyim pun mempertanyakan mengapa di pemerintahan selama ini tak menggunakan sistem seperti itu. Justru terkesan siapa saja bisa diangkat menjadi honorer. Ia bahkan mencurigai jangan sampai ada kepala SKPD yang sengaja membiarkan. Jangan sampai ambil keutungan dari kebijakan, dengan menerima tenaga honorer,” ucapnya. Ia mengaku, kejadian seperti ini sama hanya dengan di Cecamatan Ternate Selatan yang terjadi dana fiktif. “Jika ada keterlambatan kepala SKPD dalam dana fiktif, kita berikan sanksi,” tegas Hasyim.

Ia menambahkan, saat ini kebijakan refocusing anggaran di Pemkot Ternate membuatnya pusing. Sebeb tak tahu lagi dana mana yang bakal dipotong. Salah satu beban keuangan berasal dari para honorer yang jumlanya membludak. Bahkan, kata Hasyim, jumlahnya lebih banyak dari PNS. “Tingkat tempat duduk saja kalah ganti. Ini karena penerimaan tidak sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (tr-01/yun)

Presiden Joko Widodo menegaskan, sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat, dirinya patuh pada amanat konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur masa jabatan kepala negara maksimal dua periode.

Jokowi menanggapi isu yang berkembang tentang masa jabatan presiden sebanyak tiga periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode. Konsitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” ujarnya di Istana Merdeka, Senin (15/3).

Jokowi pun memperingatkan semua pihak agar tidak membuat kekacauan di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19.

“Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik sikap saya gak berubah. Jangan lah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” tuturnya.

Isu jabatan Presiden tiga periode dicetuskan oleh politikus senior Amien Rais. Dalam pernyataan melalui akun YouTube, Amien Rais Official, Amien berkeyakinan bahwa ada usaha dan skenario yang luar biasa dan dengan sokongan politik serta keuangan yang kuat agar Jokowi bisa menjabat tiga periode sebagai Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, Jokowi akan mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Bahkan, melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk bisa ikut bermain politik sesuai dengan selera rezim yang sedang berkuasa. Menurutnya, hal itu sangat berbahaya.

Sebagai langkah awal, kata Amien, pihak-pihak tersebut akan meminta sidang istimewa MPR untuk memperbaiki satu-dua pasal. Namun, Amien mengaku tidak tahu pasal mana yang diusulkan untuk diperbaiki.

“Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal-pasal baru yang kemudian akan memberikan hak bahwa Presiden itu bisa diplih tiga kali,” ungkap Amien.

“Kalau ini betul-betul keinginan mereka maka saya kira sudah segera bisa mengatakan ya Innalilahi waina lilahi rajiun, ya kita akan meninggal dan kembali kepada Allah. Ini luar biasa. Jadi sekarang akan menyampaikan sekarang ini sudah dalam tahapan it’s now or never. Tomorrow will be too late,” pungkasnya.

Sementara itu, kepada wartawan Tenaga ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengaku tidak paham motif Amien Rais di balik pernyataannya terkait hal ini. Baginya pernyataan tersebut hanya spekulasi yang tidak berdasar.

“Pak Amien Rais harus hati-hati karena spekulasi tanpa dasar bisa disebut sebagai fitnah. Jadi hati-hati, apa yang disampaikan tanpa bukti hanya spekulasi, melontarkan teori konspirasi padahal Presiden sudah mengatakan tidak ada yang namanya tiga periode. Konstitusi menggariskan dua periode,” ungkap Donny.

Tudingan Amien Rais yang mengatakan perebutan kekuasaan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Moeldoko adalah usaha Jokowi untuk merangkul oposisi juga tidak benar. Ia menegaskan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli, Serdang Sumatera Utara tidak ada sangkut pautnya dengan Jokowi.

“Tidak ada sangkut pautnya dengan istana itu urusan pribadi Pak Moeldoko selaku warga negara yang punya hak politik dipilih dan memilih. Perkara itu sah atau tidak akan dibuktikan di Kemenkumham,” jelasnya.[gi/ft]

MALUTPOST.TERNATE – Kisruh di internal partai Demokrat bakal berlangsung panjang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perang dua kubu tersebut akan berakhir. Kubu Demokrat versi Moeldoko bahwa mulai menebar ancaman. Wakil Ketua Bidang Organisasi, keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) Demokrat Malut yang juga pendukung Moeldoko, Hendra Karinga menyatakan, kubunya telah mem black list nama Ketua Demokrat Maluku Utara versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Hendrata Thes. Bupati Kepulauan Sula itu dinilai tidak memiliki kinerja yang baik terhadap partai.

“Sudah tidak bisa dipakai, dia (Hendrata) punya pembicaraan sudah merusak. Terus kinerjanya juga buruk,” kata Hendra. Hendra menegaskan, jika Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sudah mengesahkan KLB, maka pihaknya akan konsolidasi internal untuk pembentukan pengurus baru. Pendiri Demokrat Maluku Utara ini memastikan Hendrata Thes bakal didepak dari posisi ketua.

Jika Hendrata masih mau berada di Demokrat, dia hanya akan menjadi anggota biasa. “Kalau mau bergabung ya silahkan saja, tapi bukan lagi pada posisi ketua, kita tidak pecat dia (Hendrata) dari anggota tapi di-black list dari ketua. Kami akan merangkul kader-kader yang belum sempat bergabung di kepengurusan sebelumnya,” tandasnya.

Terkait ancaman yang disampaikan Hendra Karianga dan optimisme Demokrat versi KLB akan disahkan Kemenkumham, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat Maluku Utara versi AHY, Hendrata Thes menanggapi datar. Hendrata bilang, boleh-boleh saja, tetapi ada aturan yang harus dijadikan acuan. “Boleh optimis tapi kita kita harus lihat aturan,” tandasnya.

Bupati Kepulauan Sula ini menegaskan, saat ini sesuai aturan, ketua umum Demokrat yang sah adalah AHY. “Saya tidak mau berspekulasi terkait keputusan Kemenkumham nanti, tapi yang pasti saat ini ketua umum yang sah adalah AHY,” pungkasnya. (mg-01/rul)

Lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) meminta pemerintah merevisi keputusan yang mencabut abu batu bara dari kategori limbah B3. Limbah batu bara dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, dan abunya yang mengandung bahan beracun dapat merusak organ tubuh.“Dalam abu batu bara ini banyak polutan-polutan seperti arsenik, kadmium, kromium yang dapat menyebabkan terjadinya kanker, ginjal, kerusakan organ reproduksi dan kerusakan pada sistem syaraf khususnya anak-anak,” jelas Deputi Direktur ICEL Grita Anindarini kepada VOA, Jumat (14/3).

Deputi Direktur Bidang Program dan Kepala Divisi Tata Kelola LH dan Keadilan Iklim ICEL Grita Anindarini. (Foto: Courtesy/Website ICEL)

 

Deputi Direktur Bidang Program dan Kepala Divisi Tata Kelola LH dan Keadilan Iklim ICEL Grita Anindarini. (Foto: Courtesy/Website ICEL)

Kebijakan pencabutan abu batu bara sebagai limbah B3 tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan 2 Februari 2021. Abu batu bara sendiri biasanya ditemukan dalam pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batu bara.

Anindarini menjelaskan, kebijakan pemerintah tersebut tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di masyarakat. Sebab, abu batu bara sebagai limbah non-B3 tidak perlu diuji terlebih dahulu. Karena itu, Anindarini mendesak pemerintah mencabut kelonggaran pengelolaan abu batubara dan mengkategorikan kembali abu batu bara sebagai limbah B3.

Anindarini menambahkan kebijakan ini juga berpotensi melemahkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengelola abu batu bara, baik secara perdata maupun pidana. Hal ini dikarenakan abu batubara sudah tidak masuk dalam kategori limbah B3.

Asap dan uap uap dari PLTU Batubara milik Indonesia Power, di sebelah Proyek PLTU Batubara Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Banten, 11 Juli 2020. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan )

 

Asap dan uap uap dari PLTU Batubara milik Indonesia Power, di sebelah Proyek PLTU Batubara Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Banten, 11 Juli 2020. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan )

Di sisi lain, kata Anindarini, pelonggaran regulasi ini dapat membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara di ASEAN yang mulai beralih ke energi terbarukan, seperti surya dan angin. Semisal Vietnam yang meningkatkan produksi pembangkit listrik tenaga surya menjadi 5 Gigawatt pada 2019 dari sebelumnya 100 Megawatt pada 2017.

“Sekarang beberapa bank internasional itu sudah berkomitmen untuk tidak mendanai proyek-proyek PLTU Batu Bara. Jadi komitmen internasional untuk beralih ke energi bersih sudah semakin menguat. Harusnya Indonesia seperti itu, bukan justru mendukung proyek-proyek energi fosil lagi,” tambahnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Sayed Muhadar menjelaskan tidak semua abu batu bara masuk dalam kategori non-B3. Menurutnya hasil pembakaran batu bara pada temperatur rendah dari fasilitas stoker boiler atau tungku industri tetap dikategorikan sebagai limbah B3. Alasannya karbon yang tidak terbakar masih tinggi dan kurang sempurna.

“Kami memahami masukan dari teman-teman LSM. Dan kami selalu terbuka dengan masukan mereka,” jelas Sayed kepada VOA, Sabtu (13/3).

Sementara untuk pembakaran batu bara pada temperatur tinggi yang karbon yang tidak terbakar menjadi minimum dan lebih stabil saat disimpan. Kata dia, ini membuat abu batu bara dari fasilitas ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, subtitusi semen, jalan, tambang bawah tanah, serta restorasi tambang.

Kendati demikian, penghasil limbah non-B3 tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan dan tercantum dalam persetujuan dokumen lingkungan. Semisal persyaratan teknis, tata cara penimbunan dan pemanfaatan abu batu bara.

Menurut KLHK, sejumlah negara seperti Jepang, Eropa, Amerika Serikat juga telah mengkategorikan abu batu bara sebagai limbah non-B3 dengan tata cara dan standar pengelolaan yang diterapkan di Indonesia. [sm/ah/em]

Masih Berpotensi Naik, Minta Hitung Ulang Kebutuhan Dinkes dan BPBD

MALUTPOST.TERNATE – Kondisi Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) bakal goyang, jika tidak diatur secara baik. Pasalnya, di tahun ini Pemkot harus melakukan refocusing mencapai Rp102 miliar. Akibat utang dan pemotongan dana transfer maupun pembiayaan vaksinasi. Ini dibenarkan kepala BPKAD Kota Ternate Taufik Jauhar, kepada Malut Post.

Bahkan angka Rp102 miliar ini, kata Taufik, Masih bersifat sementara. Bisa saja naik, jika anggaran dukungan pembangunan kampung Makassar Timur, disetujui DPRD. “Anggaran ganti rugi Rp 5,3 miliar di Disperkim, jika disetujui masuk skema refocusing ini. Maka total refocusing bisa capai Rp107,3 miliar lebih,” ungkapnya. Taufik lalu merinci satu persatu item yang masuk refocusing.

Yakni dukungan vaksinasi dan operasional satgas covid-19 sebesar Rp48 miliar atau 20 persen dari DAU, sebagaimana isyarat keputusan Menteri Keuangan. “Kalau DAU kita 608 miliar, maka di kisaran Rp48 miliar,” sebutnya.

Selain itu, Utang pihak ketiga sebesar Rp34 miliar. “angka ini sangat besar, apalagi ditambah dengan usulan mendahului perubahan senilai Rp5,3 miliar. Karena itu, saya minta agar Dinas Kesehatan dan BPBD hitung ulang kebutuhan mereka,” tadasnya.

Kendati begitu, refocusing sampai saat ini belum jalan sampai ke tingkat keputusan. Sebab, tahapannya masih dalam proses perhitungan di Balidbangda. Termasuk menghitung kembali rincian kebutuhan vaksinasi dan operasioanl satgas covid. Setelah perhitungan ditemkan angkanya, barulah dibuatkan peraturan wali kota. “Jadi nanti akan dibuat perubahan penjabaran. Sebab APBD perubahan nanti di bulan September, sehingga melalui Perwali kita jalan dulu. Nanti ada pemberitahuan ke DPRD,” tukasnya. (udy/yun)

Inspektorat Siapkan Auditor Khusus, Jika Diminta Pemeriksaan Mendalam

MALUTPOST.SOFIFI – Inspektorat Provinsi Maluku Utara (Malut) bakal melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah (Kada) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Itu disampaikan Kepala Inspektorat Malut, Nirwan MT. Ali.

Menurutnya, pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah merupakan kewajiban dan kewenangan Pemerintah Provinsi, melalui Inspektorat. Dan itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2018, tentang pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

“Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah Pemkab Halbar, yang telah dilaksanakan oleh Bupati periode 2016-2021,” ungkap NIrwan, Jumat (5/3).

Mantan Kepala DPM-PTSP Malut ini menjelaskan, fokus pemeriksaan akhir jabatan kepala daerah periode 2016-2021 itu, lebih pada capaian realisasi target program, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Halbar periode 2016-2021.

“Jadi nanti kita lihat RPJMD periode 2016-2021. Program apa saja yang dilaksanakan dan program mana saja yang belum dilaksanakan. Setelah itu, barulah kita sinkronkan dengan RPJMD Bupati yang baru terplih periode 2021-2024,” jelasnya.

Sinkronisasi RPJMD 2016-2021 dan RPJMD 2021-2024, kata Nirwan, untuk melihat apakah RPJMD 2021-2024 memuat program yang ditinggalkan bupati sebelumnya atau tidak. Jika tidak, maka akan direkomendasi untuk dimuat dalam RPJMD 2021-2024.

“Misalnya, saat ini ada program pembangunan jalan yang belum tuntas dikerjakan oleh bupati sebelumnya, dilanjutkan pada periode bupati yang baru atau tidak, maka itulah yang nanti direkomendasikan. Tapi kita sifatnya hanya merekomendasikan, yang memutuskan itu Bupati,” katanya.

Pemeriksaan yang dilakukan nanti, juga melihat permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Jika ditemukan ada masalah, kemudian bupati meminta dilakukan pemeriksaan khusus, maka Inspektorat akan mengirim tim auditor khusus untuk melakukan pemeriksaan mendalam.

“Pemeriksaan akhir masa jabatan ini akan dilakukan di semua daerah. Namun ini yang perdana dilakukan di Halbar, setelah Permendagri 52 diterbitkan. Kita akan turun pada Senin (8/3) pekan depan. dan pembukaan dilakukan oleh Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali,” pungkas Nirwan. (din/anv)

Terkait TPP yang Dihanguskan, Akademisi Minta Baca Aturan

MALUTPOST.TERNATE – Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot), tidak lagi membayar tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bulan Desember. Pemkot beralasan tidak diakui sebagai utang, lantaran TPP belanja pegawai bukan belanja publik. Keputusan pemerintah kota ini terus menuai kritik.

Akademisi Unkhair Mukhtar Adam, meminta Pemkot perlu baca tuntas standar akuntansi pemerinahan dan Peraturan Pemerintah nomor 12/2019, yang mengatur tentang keuangan daerah. Sehingga dalam mengeluarkan pernyataan jangan terkesan pemkot tidak paham aturan, yang menjadi standar dalam pekerjaannya.

Mukhtar menegaskan, Belanja pegawai sudah ditetapkan dengan ketentuan dan standar yang diterbitkan walikota. Kemudian, ASN kota sudah melaksanakan tugas sesuai standar yang ditetapkan tersebut. Sehingga, jika belum kecukupan kas dalam pembayaran pada satu periode pelaporan keuwangan, maka atas kewajiban dimaksud diakui sebagai utang.

“Problem kemudian pengakuan atas utang yang ditetapkan pemkot membutuhkan legalitas atas keabsahan dalam penyajian laporan keuangan oleh BPK,” jelasnya.

Penyajian laporan keuangan lanjut Makhtar, bardasarkan hasil audit BPK. Selelah melalui verifikasi BPK, maka pemkot berkewajiban untuk membayar hak-hak ASN.

Tidak cukup alasan pemkot tidak membayar TPP ASN, karena pengakuan atas alokasi didasari pada keputusan walikota yang dialokasikan pada masing-masing DPA-SKPD.

“Atas dasar alokasi tersebut, ASN akan bekerja sesuai standar yang ditetapkan Walikota. Setelah ASN bekerja, akhirnya tidak dibayar dengan alasan tidak bisa diakui sebagai utang. Ini pembodohan namanya,” tambahnya.

Sembari mengatakan, ASN kota juga baca aturan dan paham. Jangan pejabat di atasnya melakukan pembodohan dengan alasan tidak ada pengakuan utang, yang telah menjadi hak ASN itu sendiri,” tukasnya. (udy/yun)

Pegawai Bandingkan TPP Provinsi yang Tidak Dipangkas

MALUTPOST.TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot), sudah berkeputusan ntuk tidak lagi membayar tunggakan tunjangan tambahan (TPP), pada Desember. Keputusan ini membuat banyak pegawai terpukul dan sesal.

Pasalnya, para pegawai ini sudah berharap TPP bisa terima tiga bulan, dan bisa menutupi beban utang mereka.

“Tiga bulan yang tidak terbayar ini, kami terpaksa harus berhutang. Pinjam di keluarga bahkan rentenir. Dengan harapan bisa ditutupi setelah TPP tiga bulan dicairkan. Ternyata satu bulan dihanguskan,” keluh para pegawai pemkot, yang nama mereka tidak mau disebutkan.

“Kalau alasan belanja pegawai, Sehingga tidak bisa jadi hutang, kenapa di Pemprov dibayar. Aritinya ini cuman alasan menutupi kekurangan, bahwa sesungguhnya pekot tidak becus,” tegas salah satu pegawai internal sekretariat daerah. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif menilai, ini masalahnya pada komitmen pemerintah saja. Karena sejak awal DPRD melalui Banggar, sudah mengingatkan, jangan sampai hak pegawai baik TPP maupun Bosda untuk pendidikan, tidak tersalurkan atau dipangkas. Sebab dalam tahun 2020, TPP dianggarkan untuk 12 bulan, ternyata belakangan ada yang dipangkas akibat pembiyaan covid. “Khususnya saat refocusing anggaran. Pastikan dulu hak pegawai, jangan sampai ikut terpangkas,” tandasnya.

Politisi Nasdem ini, menambahkan, TPP merupakan tunangan berbasis kinerja. Dimana para pegawai ini sudah bekerja, giliran mereka mendapatkan hak atas kinerja itu, malah dipotong.

“Ini soalnya pada komitmen. Karena sudah diangagarkan selama setahun,” tandasnya. (udy/yun)