Presiden Joko Widodo mengindikasikan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang. Hal ini dikarenakan belum ada dampak yang siginifikan terhadap penurunan kasus harian corona di tanah air sejak kebijakan ini diterapkan pada 2 Juli lalu.

“Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah, jika kasus kronis yang masuk rumah sakit juga rendah. Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi collapse,” ungkap Jokowi dalam acara Pengarahan Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual di Jakarta, Senin (19/7).

Presiden Joko Widodo mengindikasikan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang.

 

Presiden Joko Widodo mengindikasikan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa akhir pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi karena munculnya varian delta dan juga varian baru lainnya yang menyebabkan pandemi bisa berlangsung lebih panjang daripada yang diperkirakan. Maka dari itu, ia meminta seluruh kepala daerah sebagai pemimpin di lapangan untuk bergerak lebih cepat, utamanya dalam menekan laju penularan di tengah-tengah masyarakat.

“Kita membutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi sekarang ini, kepemimpinan yang paham lapangan, yang bisa bergerak cepat dan responsif, dan kepemimpinan lapangan harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa,” tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginstruksikan para kepala daerah untuk merangkul tokoh masyarakat seperti tokoh agama untuk sama-sama menggaungkan pentingnya penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat. Ia yakin, apabila semua elemen masyarakat dilibatkan, maka masyarakat akan senantiasa menerapkan protokol kesehatan “5M” dalam masa pandemi ini.

“Kepemimpinan lapangan mulai dari kepala daerah, camat, kepala desa, dan lurah, termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial dan keagamaan di tingkat lokal ke bawah,” katanya.

Tempat Isolasi dan Rumah Sakit Darurat

Jokowi juga berpesan agar daerah menyiapkan sarana dan prasarana bagi pasien COVID-19 seperti tempat karantina mulai dari level kecamatan, obat-obatan dan kebutuhan lainnya agar warga yang terpapar COVID-19 bisa mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan semua pemimpin daerah untuk menyiapkan rumah sakit cadangan maupun rumah sakit darurat agar semakin banyak pasien corona ditangani dengan baik.

“Jangan sudah penuh baru menyiapkan, akan terlambat. Saya minta terutama untuk urusan rumah sakit agar kita semuanya cek, kontrol lapangan, cek obatnya di rumah sakit, siap atau tidak, untuk berapa hari, berapa minggu, untuk berapa bulan. Kontrol dan cek oksigennya, siap tidak, untuk berapa hari atau berapa bulan, cek juga kapasitas bed occupancy ratio (BOR),” katanya.

Seorang petugas kesehatan mendorong tabung oksigen di dekat tenda-tenda darurat akibat penuhnya kamar sebuah rumah sakit di Bekasi (foto: dok).

 

Seorang petugas kesehatan mendorong tabung oksigen di dekat tenda-tenda darurat akibat penuhnya kamar sebuah rumah sakit di Bekasi (foto: dok).

Terkait ketersediaan tempat tidur, Jokowi meminta seluruh daerah untuk meningkatkan kapasitas di masing-masing rumah sakit. Ia masih melihat rumah sakit di daerah hanya mendedikasikan tempat tidur bagi pasien corona sampai level 20 persen. Dengan situasi darurat seperti ini, ia menginstruksikan agar seluruh rumah sakit bisa meningkatkan kapasitas BOR untuk pasien COVID-19 sampai 50 persen seperti yang dilakukan rumah sakit di wilayah DKI Jakarta.

Percepatan Bantuan Sosial

PPKM Darurat berdampak terhadap penurunan kegiatan ekonomi dan sosial. Alhasil banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Maka dari itu, Jokowi memerintahkan seluruh pemimpin daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sampai detik ini, realisasi penyerapan berbagai bantuan ini masih sangat rendah.

Sejumlah warga antre menerima bantuan dari Presiden Jokowi di tengah kebijakan PPKM di Jakarta (foto: dok).

 

Sejumlah warga antre menerima bantuan dari Presiden Jokowi di tengah kebijakan PPKM di Jakarta (foto: dok).

“Data yang saya terima untuk anggaran UMKM ada Rp13,3 triliun untuk seluruh daerah, artinya 514 kabupaten/kota dan provinsi. Dari Rp13,3 triliun, yang dipakai baru Rp2,3 triliun. Padahal kita saat ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu, sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan,” jelasnya.

Anggaran perlindungan sosial sejumlah Rp12,1 triliun, kata Jokowi, baru terserap Rp2,3 triliun. Sementara itu, dana bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang mencapai Rp28 triliun, baru terserap 25 persen atau Rp5,6 triliun.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi dengan kondisi seperti ini percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” pungkasnya. [gi/ka]

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 diperkirakan akan memukul sektor pariwisata. Namun, sejumlah pihak berharap kebijakan ini akan berdampak positif dalam jangka panjang.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan program pariwasata, khususnya di Bali, tidak akan dilaksanakan sesuai rencana. Meski pemerintah sebelumnya menetapkan untuk mendongkrak bisnis sejumlah daerah tujuan wisata dan mendorong program vaksin secepatnya bagi pelaku wisata, merebaknya varian Delta mengubah prioritas itu.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis (1/7) menargetkan PPKM Darurat bisa turun kasus harian covid di bawah 10.000 kasus. (Foto: VOA)

 

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis (1/7) menargetkan PPKM Darurat bisa turun kasus harian covid di bawah 10.000 kasus. (Foto: VOA)

“Saya kira, enggak mungkin dibuka lagi dengan adanya Delta ini. Jadi kita tidak berpikir ke situ lagi sekarang, kita sekarang berpikir bagaimana menurunkan, dengan menyuntik sebanyak mungkin, protokol kesehatan. Itu sekarang yang sedang kita lakukan,” kata Luhut, Kamis (1/6).

Berharap Pembatalan Terakhir

Pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memang beberapa kali menjanjikan pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara. Secara khusus kementerian ini bahkan mendorong vaksinasi pelaku wisata di tiga lokasi wisata pilihan sebagai salah satu persiapan. Wacana itu setidaknya mulai muncul sejak Maret 2021.

Orang-orang yang memakai masker sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus corona membawa sesaji selama festival Hindu Galungan, di sebuah pura di Bali, pada Rabu, 14 April 2021. (Foto: AP)

 

Orang-orang yang memakai masker sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus corona membawa sesaji selama festival Hindu Galungan, di sebuah pura di Bali, pada Rabu, 14 April 2021. (Foto: AP)

Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi bisa melihat kekecewaan pelaku pariwisata Bali terkait perkembangan yang terjadi.

“Sekarang dengan kondisi PPKM Darurat, padahal Juni sudah batal, Juli tentu batal, bisa dibayangkan bagaimana Bali dan daerah lain,” kata Taufan.

Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi. (Foto: Dok Pribadi)

 

Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi. (Foto: Dok Pribadi)

Pada 1 Juli, kata Taufan, Thailand sudah membuka pintu bagi wisatawan asing. Ratusan wisatawan dari berbagai negara mengikuti program percontohan ini, yang dilaksanakan dengan prosedur yang ketat. Artinya, tambahnya lagi, Indonesia mengalami ketertinggalan dalam upaya serupa.

Namun, karena pemerintah sudah menetapkan kebijakan pengetatan baru yang lebih keras, Taufan berharap hasilnya akan positif bagi sektor pariwisata.

“Saat ini sudah menjadi keputusan presiden, kita harus mematuhi itu. Saya berharap kebijakan pemerintah saat ini terkait PPKM Darurat Jawa-Bali, adalah kebijakan yang terakhir. Kita berharap nantinya tidak ada lagi keputusan seperti ini. Di Bali misalnya, jangan sampai ada ketiga kalinya dijanjikan untuk dibuka internasional tetapi tidak terjadi lagi,” kata Taufan kepada VOA.

Jika sekarang diberlakukan PPKM Darurat, Taufan mengibaratkannya sebagai sebuah proses kembali dari awal. Karena itu seluruh pihak harus konsisten dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jika semua konsisten, tujuan untuk mengatasi lonjakan kasus dapat tercapai. Pada gilirannya, destinasi wisata populer di Tanah Air, yang sudah berjuang untuk menekan kasus COVID-19, bisa kembali beroperasi dan menjalani kehidupan sesuai standar yang baru terkait pandemi.

Pantai Pandawa terlihat kosong karena ditutup di tengah penyebaran COVID-19 di Kuta Selatan, Bali, 23 Maret 2020. (Foto: REUTERS/Johannes P. Christo)

 

Pantai Pandawa terlihat kosong karena ditutup di tengah penyebaran COVID-19 di Kuta Selatan, Bali, 23 Maret 2020. (Foto: REUTERS/Johannes P. Christo)

“Mudah-mudahan dengan PPKM Darurat ini Bali masuk ke zona hijau. Ketika masuk zona hijau dan bisa dipertahankan, berarti tidak ada alasan lagi untuk tidak membuka penerbangan internasional ke Bali. Di sinilah Kemenparekraf bisa memastikan proses kedatangan wisatawan itu sesuai dengan protokol kesehatan,” tambah Taufan.

Paradigma yang dipakai, lanjut Taufan, adalah hidup berdampingan dengan COVID-19.

Seekor Komodo di dekat perkampungan di Pulau Komodo. (Foto courtesy: Ihsan)

 

Seekor Komodo di dekat perkampungan di Pulau Komodo. (Foto courtesy: Ihsan)

Nusa Tenggara Barat, lanjut Taufan, akan segera mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait zona wisata hijau. Langkah ini, dinilainya bisa menjadi contoh. Jika PPKM Darurat berhasil, Kemenparekraf juga dapat mengeluarkan kebijakan serupa, dengan menetapkan zona wisata hijau di Indonesia.

Kebijakan ini memuat destinasi wisata mana saja yang dapat dikunjungi wisatawan asing, dengan kebijakan bubble destination untuk menekan potensi penularan, sehingga memberi rasa aman baik bagi wisatawan asing maupun pelaku wisata dalam negeri.

Dukungan Kemenparekraf

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno sendiri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat. Dia meminta seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif ditutup sementara.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama penari di kawasan wisata Borobobudur, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)

 

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama penari di kawasan wisata Borobobudur, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)

“Penanganan COVID-19 harus didukung secara totalitas. Jadi kita satu komando, sebagai kementerian yang membawahi 13 sub sektor pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif, kami menginstruksikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi PPKM Darurat,” ujar Sandiaga dalam keterangan resmi untuk media.

Seiring keputusan itu, sejumlah program seperti Work From Bali, pembukaan Bali Kembali, promosi Wisata Vaksin di Bali, hingga travel corridor arrangement akan ditunda.

Bali Sebenarnya Siap

Dalam sesi penjelasan kepada media yang dilakukan Kemenparekraf, Senin (28/6), Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan sejumlah data terkait kesiapan menerima wisatawan kembali.

“Tiga zona yang sudah divaksin 100 persen, yaitu Ubud, Sanur dan Nusa Dua. Ini memang mendapat prioritas untuk divaksinasi. Sudah dua kali vaksin tiga wilayah ini, yang bisa dikunjungi sebagai destinasi wisata,” kata Koster.

Bali sendiri membutuhkan sekitar enam juta dosis vaksin bagi lebih tiga juta warganya. Dari jumlah kebutuhan itu, menurut Koster, Bali sudah menerima empat juta dosis. Sebanyak 71 persen warganya sudah menerima vaksin dosis pertama, dan 24 persen sudah lengkap hingga ke tahap kedua.

Seorang perempuan menerima satu dosis vaksin AstraZeneca COVID-19 saat program vaksinasi massal untuk Kawasan Wisata Hijau di Sanur, Bali, 23 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Nyimas Laula)

 

Seorang perempuan menerima satu dosis vaksin AstraZeneca COVID-19 saat program vaksinasi massal untuk Kawasan Wisata Hijau di Sanur, Bali, 23 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Nyimas Laula)

“Tidak bisa dipercepat, karena jadwalnya mengikuti persyaratan dari vaksin pertama dan vaksin kedua,” ujarnya.

Koster meyakinkan ke pemerintah pusat, bahwa vaksinasi terbukti mengurangi dampak infeksi COVID-19. Meski angka kasus naik, ujarnya, pasien rata-rata hanya bergejala ringan dan tidak membutuhkan perawatan rumah sakit.

Namun, sepertinya lonjakan kasus akibat varian Delta kali ini mengubah seluruh rencana yang telah dimatangkan pemerintah di sektor pariwisata, setidaknya hingga dua pekan lalu. [ns/ab]

Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyoroti lonjakan kasus harian positif Covid-19 yang mencapai lebih dari 20 ribuan kasus pada 26 Juni 2021. Jumlah ini meningkat drastis dibanding pekan sebelumnya yang berkisar pada belasan ribu kasus.Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi menyampaikan keprihatinan tentang keterisian ruang isolasi dan ruang khusus (ICU) sudah di atas 90 persen. Juga informasi tentang terjadinya penumpukan dan antrian panjang di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit terutama di kota-kota besar. Bahkan, kata dia, terdapat laporan pasien yang meninggal saat tiba di IGD.

“Setidaknya lebih dari 24 kabupaten/kota melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90 persen. Bed occupation rate (BOR) untuk ICU dari berbagai RS sudah mendekati angka 100 persen,” jelas Khumaidi dalam konferensi pers daring, Minggu (27/6/2021).

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi. (Foto: screenshot/VOA)

 

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi. (Foto: screenshot/VOA)

Khumaidi menambahkan kondisi tersebut diperparah dengan dokter dan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan perlu menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Tim Mitigasi IDI Khawatir kondisi ini dapat menyebabkan rumah sakit kolaps jika tidak ada penanganan yang tegas dari pemerintah.

“Sudah terdapat varian baru COVID-19 di berbagai kota di Indonesia. Varian baru tersebut terutama varian Delta memiliki karakteristik yang lebih mudah menyebar, menyerang segala usia tanpa perlu ada komorbid, lebih memperberat gejala, lebih meningkatkan kematian dan menurunkan efektifitas vaksin,” tambahnya.

Tenaga Kesehatan Sudah Sangat Lelah dan Stress

Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PP PDPI) Erlina Burhan meminta pemerintah untuk turun tangan mengatasi lonjakan kasus corona. Sebab, kata dia, tenaga kesehatan sudah dalam kondisi lelah dan stres karena infrastruktur yang terbatas. Ia berharap pemerintah dan tenaga kesehatan dapat saling mendukung dalam situasi seperti ini.

“Kita tidak akan saling menyalahkan, tapi saling mendukung dalam memberikan solusi. Kita sama-sama fokus dan serius,” jelas Erlina Burhan.

Melihat kondisi ini, PPDI bersama perhimpunan dokter spesialis, serta Tim Mitigasi PB IDI mendorong pemerintah untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara serentak di Pulau Jawa minimal dua minggu. Selain itu, perhimpunan dokter juga berharap pemerintah mempercepat vaksinasi sesuai target 2 juta per hari.

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/06/2021). (Foto: BPMI Setpres)

 

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/06/2021). (Foto: BPMI Setpres)

Berdasarkan data yang dihimpun sejumlah organisasi dokter dan tenaga kesehatan tercatat 949 tenaga kesehatan yang meninggal akibat corona dari Maret 2020 hingga 26 Juni 2021. Rinciannya 401 dokter umum dan specialis, 43 dokter gigi, 315 perawat, 150 bidan, 15 apoteker, dan 25 tenaga laboratorium medik.

Klaim Target Vaksinasi 1,3 Juta Per Hari

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim telah berhasil mencapai target 1,31 juta vaksinasi per hari pada Sabtu (26/06/2021). Target ini lebih awal dari target yang ditetapkan Presiden yaitu mulai Juli mendatang. Menurut Kemenkes, keberhasilan vaksinasi tersebut ditopang oleh operasi satu juta vaksinasi yang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh TNI-Polri.

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan (dok. Biro Pers).

 

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan (dok. Biro Pers).

“Secercah berita baik, Indonesia berhasil melakukan 1,3 juta vaksinasi per hari yang dicapai kemarin [Sabtu]. Terima kasih untuk TNI-Polri, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu,” ujar Budi Gunadi Sadikin seperti dilansir dalam laman Setkab, Minggu (27/06/2021).

Budi Sadikin menambahkan pemerintah akan terus melakukan upaya untuk menjamin ketersediaan vaksin yang dibutuhkan untuk mengakselerasi vaksinasi. Data Kemenkes, hingga 26 Juni vaksinasi dosis pertama telah dilakukan pada lebih dari 27 juta orang dan vaksinasi dosis kedua pada lebih dari 13 juta orang.

Sementara terkait opsi PSBB, pemerintah sebelumnya telah memutuskan akan memperkuat implementasi kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ketimbang melakukan PSBB. Pekan lalu (21/6) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM Mikro masih diyakini dapat menekan kasus aktif COVID-19. [sm/em]

Pemerintah menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh pada tahun 2021 di tengah pandemi virus corona yang melanda Indonesia dan dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada konferensi pers, Senin (21/6), bahwa pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh sejumlah indikator mulai tumbuhnya perekonomian di dalam negeri, yang juga dipengaruhi proyeksi ekonomi global karena optimisme terhadap vaksinasi.

Indikator pertumbuhan ditunjukkan oleh aktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat dalam empat bulan terakhir. Sampai Mei 2021, belanja negara tumbuh meyakinkan hingga 12,1 persen, diikuti belanja barang pada kementerian dan lembaga yang tumbuh 33,1 persen, belanja modal, dan penyaluran bantuan sosial.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan pers terkait APBN 2021 (Foto: VOA)

 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan pers terkait APBN 2021 (Foto: VOA)

Belanja barang naik 91,4 persen, atau menjadi Rp.132,4 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp.69,2 triliun. Mayoritas belanja, kata Sri Mulyani, digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni Rp.8,14 triliun untuk 37,78 juta dosis vaksin, bantuan pelaku usaha mikro Rp.11,76 triliun, serta pembayaran rawat pasien COVID-19 sebesar Rp.11,97 triliun untuk 177,8 ribu pasien.

“Pembiayaan kita terealisir Rp.309,3 triliun, terutama untuk menutup defisit yang menurut UU APBN memang diperkirakan mencapai 5,7 persen dari PDB. Pembiayaan utang mencapai 96 persen dari target semester satu, atau kalau secara keseluruhan 40,55 persen dari target keseluruhan tahun, yaitu kalau kita lihat sebesar Rp.1.177 triliun totalnya,” papar Sri Mulyani.

Meski menunjukkan defisit pada anggaran APBN 2021, Sri Mulyani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap positif sampai akhir tahun, namun dengan catatan penanganan COVID-19 diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk menjalani dan menaati protokol kesehatan selama beraktivitas ekonomi. Optimisme ini didasari oleh kenaikan pendapatan negara yang sampai Mei 2021 mencatatkan angka Rp.726,4 triliun, atau lebih tinggi 9,3 persen dibandingkan akhir Mei 2020 yang minus sembilan persen akibat kontraksi ekonomi.

“Pendapatan negara mengalami rebound yang sangat luar biasa. Tahun lalu kontraksi sembilan persen, tahun ini positif sembilan persen. Untuk pajaknya tiga persen, dan untuk bea dan cukai maupun PNDB juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, 21 persen dan 22 persen,” lanjutnya.

Selain sektor konsumsi, sektor investasi juga mengalami peningkatan yang menunjukkan geliat ekonomi masyarakat semakin baik. Sri Mulyani menegaskan pentingnya masyarakat mengetahui faktor yang menopang atau mendukung pemulihan ekonomi, yaitu keberhasilan pengendalian perebakan virus Corona, baik melalui vaksinasi, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bila pengendalian COVID-19 berjalan baik, maka pemulihan ekonomi dapat lebih cepat dilakukan.

Seorang perempuan mengenakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional di Jakarta, 1 Maret 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

 

Seorang perempuan mengenakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional di Jakarta, 1 Maret 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

“Memang di satu sisi adalah suatu rebound atau natural base effect yang terjadi, tapi di sisi lain juga menggambarkan bahwa memang ada geliat perekonomian. Kita harus terus melihat faktor yang menopang atau yang mendukung pemulihan ini adalah pengendalian COVID dan vaksinasi, dan juga protokol kesehatan yang harus terus dilakukan,” kata Sri Mulyani.

Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, mengatakan APBN merupakan instrumen yang dibuat untuk merespon situasi atau keadaan ekonomi di suatu negara. Defisit anggaran APBN yang mencapai 5,7 persen ditentukan berdasarkan asumsi ekonomi yang mulai pulih, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta kegiatan ekonomi lainnya yang meningkat. Kepada VOA, Firman berharap defisit anggaran tidak terus naik, serta diikuti penurunan biaya-biaya ekonomi pada bidang-bidang yang tidak terlalu mendesak untuk dianggarkan pendanaannya selama pandemi.

“Defisit silakan ditekan, kalau bisa jangan naik, dengan pengurangan pos-pos yang memang tidak sangat mendesak, diiringi kebijakan untuk menurunkan biaya-biaya ekonomi. Jadi bukan single policy, jadi multiple policy, harus begitu,” ujar Firman Rosjadi.

Pelaksanaan rapid tes di salah satu pasar di Surabaya (Foto: Humas Pemkot Surabaya).

 

Pelaksanaan rapid tes di salah satu pasar di Surabaya (Foto: Humas Pemkot Surabaya).

Firman meyakini, pemulihan ekonomi di masyarakat akan terus positif trennya, yang ditunjukkan adanya kenaikan konsumsi masyarakat dan investasi. Namun, Firman menegaskan pentingnya menjaga penanganan COVID-19 tetap pada jalur yang benar, untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kedua atau ketiga pandemi corona di Indonesia. Peningkatan kasus akan berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi, yang berarti akan mengoreksi proyeksi ekonomi yang direncanakan di APBN.

“Seminggu terakhir ini ada lonjakan ya, nah ini yang akan dikhawatirkan pembatasan-pembatasan ketat akan dilakukan, dan kalau itu dilakukan berarti rencana atau proyeksi ekonomi tumbuh itu bisa terkoreksi. Ujungnya apa, kalau terkoreksi, kalau memang benar itu terjadi, ya defisit 5,7 persen itu mungkin tidak akan bisa dicapai. Jadi defisitnya akan lebih besar dari yang direncanakan,” tandas Firman. [pr/ka]

MALUT-POST-TERNATE Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang sektor, sektor pendidikan juga mengalami dampak. Akibatnya, proses belajar mengajar dilakukan secara Dalam Jaringan (Daring) maupun Luar Jaringan (Luring). Tidak hanya itu, sekolah juga diminta untuk mempersiapkan dan memperketat penggunaan protokol Kesehatan. Tentunya dalam mempersiapkan prokes, membutuhkan biaya seperti BOSDA. Nah, penggunaan BOSDA dan Tahun 2019/2020 hingga 2021 ini bakal di kroscek oleh DPRD.

Ketua DPRD Muhajirin Bailussy mengatakan, penggunaan BOSDA selama masa pandemi covid-19 bakal dikroscek oleh DPRD. DPRD ingin mengetahui sejauh mana penggunaan dana BOSDA tersebut, baik itu keperluan sekolah seperti saran dan prasarana serta bantuan bagi siswa, dengan melihat jumlah yang diterima masing-masing siswa. “Kami hanya ingin memastikan, apakah peruntukan BOSDA sesuai atau tidak,” sebutnya.

Muhajirin menambahkan, rencana akan dilakukan koordinasi dengan komisi III dan tim Banggar. Selain itu, bisa disampaikan melalui LPP APBD Tahun 2020 oleh Wali Kota. Menurutnya, jika tidak tepat sasaran dalam proses penggunaan BOSDA oleh pihak sekolah, maka DPRD meminta inspektorat maupun lembaga lainnya untuk melakukan pendalaman. “Kita akan minta inspektorat untuk periksa, jika ada keanehan penggunaan dana BOSDA. Langka ini sebagai pengawasan di sektor pendidikan,” tandasnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TERNATE Penggunaan anggaran sebesar RP 51 miliar yang peruntukannya tidak jelas di enam SKPD, menarik perhatian publik. Akademsi Unkhair, Gunawan Tauda mengatakan, apabila SKPD tidak mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan, maka dapat berkonsekuensi hukum pidana. karena diduga karena diduga ada kerugian keuangna negara dan penyalagunaan kewenangan. ” Namun, sebelum itu pansus harus dapat menentukan sikap. Apakah temuan ini dapat dibawa ke hak menyatakan pendapat atau melimpahkan temuan itu kepada aparat penegak hukum (APH),” kata Gunawan, Minggu (20/6).

Dosen Hukum Unkhair ini menyampaikan, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut masuk kategori praktik tata kelola keuangan yang meyimpang. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Jika problem ini dibawa ke ranah hukum, maka dapat dijerat dengan undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).” Catatanya, hanya bila telah diperiksa penegak hukum. Dasar regulasinya UU Tipikor,” jelasnya.

Dia mengaku sangat menyayangkan, dieratata kelola pemerintahan yang sudah semakin baik sperti saat ini, praktik penyalagunaan anggaran masih terjadi. Padahal, ancaman Hukumnya sangat berat. Kata dia, pelaku meyalagunakan kewenangan akan dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun. Dengan denda minimal RP 50 juta dan maksimal RP 1 miliar sebagaimana yang tertera dalam pasal 3 UU Tipikor. Hal ini harusnya menjadi warning bagi SKPD terkait. “Saya mengapresiasi DPRD atas pembentukan pansus terkait yang dapat menguak keganjilan dugaan penyalagunaan anggaran dan kewenangan,” pungkasnya. (mg-01/udy)

MALUT-POST-TERNATE Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK), terus didesak untuk mengganti Kepala Dinas pemuda dan Olahraga (Kadispora) Ansar Daaly. jika sebelumnya, desakan pergantian disampaikan DPRD Provinsi (Deprov), kali ini, desakan yang sama juga disampaikan akademisi UMMU Hendra Kasim.

Dosen Hukum UMMU ini meminta Gubernur, menggunakan hak prerogatifnya untuk mengevaluasi Kadispora. Sebab ketidak kemampuannya dalam memimpin Organisasi, membuat internal Dispora menjadi tidak solid.” Ini jelas akan mempengaruhi kinerja. Karena pegawai yang telah menyampaikan proses terhadap kepemimpinan Kadis, akan merasa tidak aman bekerja dan membuat organisasi berjalan tidak sehat. Apalagi protes itu disampaikan secara terbuka,” jelasnya praktis Hukum ini menambahkan, selain masalah internal, Gubernur juga harus tahu. Saat ini sebagai atlet telah mundur mengikuti Kompetisi PON di papua. Lantaran Tidak Becusnya Kadispora dalam mengurus anggaran KONI. Baik anggaran latihan cabor maupun operasional KONI.” Artinya indikator yang harus digunakan Gubernur mengevaluasi Ansar, sudah cukup beralasan,” tambahnya.

Kata hendra, kebijakan menganti SKPD sepenuhnya berada di tangan Gubernur. Sehingga, jika terdapat permasalahan yang urung usai dan berkepanjangan, maka Gubernur harus menggunakan hak prerogtifnya. Aapalagi, polemik Dispora berdampak krusial pada hajatan PON yang akan pada Oktober mendatang.” Masalah Dispora ini sederhana, tinggal menerapkan political will dari Gubernur saja. Kemauan politik dari pemeritahannya bagaimana,” terangnya.

Sembari mengatakan, political will ini berkaitan dengan basis keyakinan publik terhadap Gubernur. “Jika publik Gubernur mempunyai political will yang adil, maka publik akan memberi nilai bagus kepada Gubernur. Begitu juga sebaliknya,” pungkasnya. (mg-01 /udy)

MALUT-POST-TERNATE Penanganan kasus dugaan Tindak pidana Korupsi anggaran pengadaan kapal nautik dan alat simulator di Dikbud Provinsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) terus disorot publik. Sorotan publik disampaikan setelah penyidik Pidana Khusus (pidsus) resmi mengantongi hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Malut.

Roslan Sekalu Sekertaris DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Malut dalam kesempatan ini mengatakan, hasil audit yang sudah dikantongi penyidik dalam perkara anggaran pengadaan kapal nautik dan alat simulator sebesar RP 7,8 miliar, sebagaimana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019, harus ditindaklanjuti penyidik dengan segera menetapkan IR selaku Direktur PT. Tamalanrea Karsatama sebagai tersangka. “Kejati harus terbuka atas hasil audit ini agar publik juga tahu, dalam perkara ini ada atau tidak kerugian keuangan Negara,” sarannya. Selain itu, Ia juga mendesak agar status IR yang juga Direktur PT Tamalanrea Karsatama sebagai saksi telah menang praperadilan, harus dipastikan dan dipertegas penyidik karena dalam surat perintah penyidik, kasus ini tidak dibatalkan.

Praktis, status IR yang saat ini sebagai saksi bisa ditingkatkan menjadi tersangka jika terbukti terlibat. “Maka dengan dikeluarkannya hasil audit BPKP, kami berharap penyidik pidsus Kejati segera menentukan sikap atas status IR dan kemudian ditingkatkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya, sebab dasar penetapan seseorang sebagai tersangka minimal 2 bukti yang cukup,” paparnya.

Menurut Roslan, penetapan tersangka IR yang kedua kalinya pasca menang di praperadilan, sah-sah saja dan tidak melanggar asas hukum pidana maupun hukum acara pidana. Itu karena belum masuk dalam kategori nebis in idem, sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Apalagi praperadilan belum masuk pada pokok perkara. ” Iya, diperjelas pada perma nomor 4 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa lingkup praperadilan tidak berbicara mengenai pokok perkara namun hanya segi formalnya saja,” terang Roslan. Ia juga menyentil statemen dari pihak Kejati sebelumnya, yang berjanji untuk menetapkan IR sebagai tersangka jika sudah mengantongi hasil audit BPKP. (tr-07/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang sangat dibutuhkan. Hal ini agar terwujudnya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Apabila kedisiplinan para PNS tidak baik, maka harus ada sanksi yang diberikan. Namun, hingga kini kedua PNS yang berkantor di Kelurahan Sangaji belum juga mendapat sanksi. Padahal, kedua ASN tersibuk tidak berkantor selama kurang lebih 3 tahun.

Masalah indisipliner pegawai ini mendapat sorotan dari DPRD. Wakil ketua komisi I Zainul Rahman mengatakan, setiap pelanggan disiplin ASN, harus mendapat sanksi sesuai dengan aturan. Sanksi tersebut harus diberikan oleh atasan dari ASN yang bersangkutan.

Jika ASN tersebut tidak diberikan sanksi, maka atasan ASN tersebut bisa dikenakan sanksi dari atasan yang lebih tinggi.

“Pemberian sanksi dimaksud, agar bisa memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi ASN yang lain. Sehingga tidak mengulangi hal yang sama, sebab tidak baik. Implementasi sistem manajemen ASN masih lemah dari PEmkot, sehingga ada pembiaran menyangkut dengan indisipliner pegawai,” sebutnya.

Zainul menambahkan, DPRD menginginkan agar tata kelola birokrasi di Kota Ternate semakin profesional dan berintegritas. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari semua pihak. KOmitemn yang dimaksud menyangkut dengan sanksi, apakah diberikan bagi yang melanggarnya atau tidak.

“Jika pola manajemen masih dilakukan dengan sistem yang lama, jangan berharap banyak, akan terwujudnya perubahan di daerah. Baik dari birokrasi maupun efeknya pada peningkatan pelayanan publik. Karena itu, harus ada pola manajemen yang barus esuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, komitmen yang tinggi dari pemerintah kota akan memberikan jalan yang baik bagi agenda reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan. Terutama dalam rangka manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Ternate.

“Dengan kata lain, agenda ini harus menjadi prioritas yang dikomandoi langsung oleh wali kota dan wakil wlai kota mau menjadikan Kota Ternate sebagai ikon reformasi birokrasi manajemen ASN di Maluku Utara,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TERNTAE Desas Desus sejumlah pejabat aktif dan eks penjabat Halmahera Selatan (Halsel), bereksodus ke Provinsi. Setelah Bahrain Kasuba gagal menjadi Bupati periode kedua, terus menuai kritik. Pasalnya, para pejabat dan eks pejabat yang ingin hengkang dari Halsel ini adalah para loyalis Bahrain Kasuba dan juga Muhammad Kasuba.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Hendra Kasim menilai, dari aspek aturan normatif perpindahan itu tidak masalah dan sah saja jika diterima, sepanjang pemprov etis. Publik sudah tahu mereka adalah loyalis Kasuba di Halsel. Baik di zaman mantan Bupati Bahrain maupun Muhammad. Karena itu, jika Gubernur menerima mereka ujungnya bisa bermuara pada tindakan mengutamakan kerabat untuk memegang pemerintah. Apalagi, di gadang-gadang para eks pejabat Halsel ini akan dapat jabatan strategis.” Nepotisme itu perilaku primitif yang hidup di zaman moderen. Sudah seharusnya ditinggalkan. Saya melihat ini ujian bagi Gubernur. Kematangan Gubernur menjadi kepala Daerah diuji dengan situasi ini. Bagaimana Gubernur bersikap akan menjadi catatan sejatah bagi publik,” tandas Hendra Kepada Malut post, Jumat (18/6).

Praktis Hukum ini menyampaikan, Gubernur AGK jangan lagi mengikuti jejak mantan Gubernur Thalib Armaiyn yang pada akhir periode mengangkat beberapa anaknya. Begitu juga mantan Wali Kota Burhan Addurahman, yang memberikan jabatan itu tidak bisa tergantikan, samapi menjelang ahri masa jabatanya. praktik nepotisme seperti ini sangat berbahya dalam tubuh pemerintah. Model ini bisa dibilang corruption politic. (mg-01/udy)