MALUTPOST.TIDORE – Tiga Pejabat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) melakukan Sidak ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (14/1). Mereka adalah Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Halil Ahmad, Asisten Sekda bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad Yasin dan Staf Ahli Walikota bidang Hukum Politik dan pemerintahan, Jamaluddin Badar.

Sidak yang dilakukan secara bersamaan menyasar tiga OPD. Yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindakop), Sekretaris Dewan (Setwan) di DPRD dan Dinas Lingkunngan Hidup (DLH). Tujuan Sidak dilakukan untuk memastikan tingkat kedisiplinan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot. Pasalnya, dalam tahun ini ASN akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Sidak ini untuk memastikan tingkat kedisiplinan serta kinerja ASN untuk bisa mendapatkan TPP,” aku staf ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Halil Ahmad saat sidak sekaligus memimpin jalannya apel pagi di kantor Disperindakop. Hasil sidak kemarin menunjukkan tingkat kehadiran ASN masih memprihatinkan. Seperti di Setwan DPRD. Dari 42 total ASN hanya 24 yang hadir dalam apel kemarin.

Sedangkan di DLH dengan jumlah ASN 34 orang hanya dihadiri 18 orang. Sementara Dinas Perindakop dianggap serius dan disiplin dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai abdi negara. “Sidak sudah dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu seminggu ini. Tujuannya untuk mendisiplinkan ASN di kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana terus digaungkan pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ungkapnya.

Disela-sela sidak, Halil Ahmad lalu menyarankan ASN, khususnya Perindakop untuk terus membiasakan diri agar selalu disiplin. “Harus tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai ASN serta menyelesaikan program-program apa saja yang ada di instansi masing-masing,” serunya. Selain di tiga OPD, sidak juga dilakukan terhadap beberapa Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Tidore Kepulauan. (aby/aji)

Sekkab Tekankan Pentingnya Sosialisasi

MALUTPOST.JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat siap menindaklanjuti penerapan tahap 1 vaksinasi virus corona (Covid-19) kepda sepuluh pejabat daerah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Rabu (13/1).

Pejabat yang akan divaksin itu adalah, Bupati Danny Missy, Wakil Bupati Ahmad Djakir Mando, Sekkab Syahrir Abdul Radjak, para Asisten dan staf ahli. “Keputusan vaksinasi sejumlah pejabat ini juga sesuai surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut,” kata Sekkab selaku pimpinan rapat.

Selain vaksinasi pejabat, pemerintah daerah juga wajib mensosialisasikan kepada publik tentang pentingnya vaksianasi pembentukan antibodi. Tujuannya untuk menepis berita hoax terkait vaksin yang diterima masyarakat saat ini. “Kalau kita biarkan tanpa sosialisasi, maka masyarakat akan dihantui dengan isu hoax terkait vaksin. Karena itu, langkah sosialisasi menajdi penting untuk dilakukan sebelum vaksin tiba di Halmahera Barat,” ujarnya.

Selain instansi teknis di Pemerintah Daerah, petugas kesehatan di masing-masing Kecamatan dan Desa juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait vaksinasi yang akan dilakukan pada Februari hingga Maret 2021 mendatang.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolres AKBP Tri Okta Hendi Yanto dan Kejari Salomina Meyke Saliama. Menurut Kapolres, seluruh instansi harus mengambil peran untuk mensosialisasikan penerpan vaksin, agar bisa menekan informasi hoax yang beredar di masyarakat.

Sementara Danyonif RK 732 Banau Letkol Inf Suhendar Suryaningrat mengatakan pihaknya mendukung langkah vaksinasi yang akan dilakukan. Karena sesuai perintah pimpinan diatas, kami siap divaksi. Senada juga disampaikan Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 1501/Ternate Mayor Inf Galih Perkasa. Sementara asisten 1 Vince Muluwere mengatakan sosialisasi yang akan dilakukan itu, harus didampingi dinas kesehatan, atau paling tidak tenaga medis. Tujuannya agar bisa dijelaskan teknis maupun persyaratan vaksinasi. “Misalnya, yang memiliki penyaklit bawaan atau jenis penyakit lainnya tidak biasa divaksin. Penjelasan seperti ini yang dibutuhkan dalam sosialisasi nanti,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfince Kalengit mengatakan selain pejabat yang divaksin, tahap pertama yang juga akan divaksin adalah semua sumber daya yang bekerja dibawah naungan pelayanan kesehatan. Baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan.

“Jumlahnya 981 orang Nakes yang siap divaksin,” ungkapnya. Meski demikian kata Rosfince, langkah sosialisasi menjadi penting untuk dilakukan dengan harapan bisa menepis isu hoax yang beredar. “Kami akan siapkan 15 tempat vaksinasi. Yakni di 14 Puskesmas dan 1 RSUD,” ucap mantan Kepala BKKBD Pemkab Halbar ini. (met)

MALUTPOST.TERNATE – Badan Kehormatan (BK) DPRD melakukan rapat internal, Jumat (8/1) kemarin. Rapat tersebut membahas beberapa agenda yang akan DPRD kedepan. Dari hasil rapat tersebut ada beberapa item yang akan direvisi. Salah satunya kode etik DPRD. Hal ini disampaikan ketua BK Makmur Gamgulu. Menurutnya, kode etik DPRD dan tata beracara bakal direvisi.

Sebab, ada beberapa pasal yang memiliki kelemahan. Kemudian berkaitan dengan disiplin anggota DPRD, terdiri dari dua hal, yaitu disiplin waktu yang menghadiri rapat serta disiplin disiplin dalam berpakaian.

Menurutnya, di DPRD belum memahami mana PSH dan bebas rapi, mana itu PSR serta PSL. Terkadang, dalam undangan PSH mereka datang menggunakan pakaian bebas rapi. “Hal ini yang akan diterbitkan,” ujarnya.

Makmur menambahkan, BK juga sudah memproses permasalahan antara Jusuf Sunya dan Yamin Rusli. Hanya saja belum sempat dilakukan pemanggilan terhadap kedua pihak, untuk klarifikasi. Karena dengan adanya pandemi Covid-19, keduanya belum memilki waktu untuk hadiri undangan. Menurutnya, persoalan ini akan ditindaklanjuti lagi oleh BK, apakah diteruskan atau dihentikan. “Pada rapat kemarin semua sudah sepakat agar permasalahan tersebut dihentikan. Nantinya ada surat resmi penghentian yang akan dibuat,” sebutnya.

Selain itu, kehadiran para anggota DPRD ditahun 2020, masuk dalam kode etik berkaitan dengan rapat undangan. Tahun 2020 rapat absensi menggunakan virtual. Sehingga pertanggungjawaban hampir tidak ada. BK sudah mengevaluasi, tetapi tidak disurati dengan pertimbangan covid. “Kedepan, BK mendesak agar lebih tertib mengikuti rapat di tahun 2020,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Pemerintah Kota Ternate dalam waktu dua tahun terakhir ini, dinilai buruk dalam hal pengelolaan anggaran. Penilaian ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A Wahid. Menurutnya, pemerintah Kota Ternate tidak melihat kondisi yang objektif. Semua kegiatan sudah dianggarkan, tetapi dengan adanya covid-19, harus di-pending dulu item kegiatan yang tidak urgent. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah lebih fokus pada penanganan dan pencegahan pandemi tersebut. Tapi Pemkot terlihat biasa saja, dan terkesan menutup mata.

“Dampak dari pandemi covid-19 sangat luar biasa. Hal ini yang tidak diantisipasi oleh pemerintah,”ujarnya. Kata Mubin, Pemerintah Kota tidak bisa mengelak, bahwa dua tahun terakhir ini, proses pengelolaan anggaran sangat buruk. Menurutnya, pada tahun 2021 ini, Pemkot harus membayar Rp 81 miliar. Belum lagi antisipasi gaji PTT yang baru diangkat, dengan kisaran sekitar di atas Rp 40 miliar.

Tak hanya itu, ditambah lagi kalau benar ada utang dari program yang belum disampaikan, dan tiba-tiba muncul di tahun 2021. “Pemkot mau ambil uang dari mana, untuk membayar utang tersebut,” ujarnya. Menurutnya, jika pengelolaan anggaran yang baik dan tidak ego, harus melihat kondisi keuangan daerah. Seharusnya pada penyampaian APBD Tahun 2021 saat pembahasan, Pemerintah Kota sudah menyampaikan ke DPRD. Sehingga bisa masuk dalam luncuran APBD Tahun 2020 ke 2021.

Hal ini, agar kegiatan yang lain bisa di-pending, untuk membayar utang yang programnya sudah selesai dilaksanakan dan menjadi tunggakan daerah. Menurutnya, hal itu tidak dimasukkan dalam pembahasan. Seharusnya, sudah ter-cover dalam APBD, bahwa ada program yang sudah selesai yang belum dilunasi. “Ini bisa saja disengaja. Sebab sudah berulang-ulang di tahun 2019-2020, kurang lebih di atas Rp 29 miliar. Kalau benar di tahun 2020 ke 2021 jumlahnya sekitar Rp 15 miliar bahkan Rp 30 miliar, ini yang celaka. Bentuk pengelolaan keuangan daerah yang sangat buruk,” tutupnya. (mg-03/yun)

Akui di-Backup 25 Pengacara DPP PDI-P

MALUT POST – TIDORE. Gugatan Perselisihan Hasil Penghitungan (PHP) yang dilayangkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut tiga, Salahuddin Adrias dan Muhammad Djabir Taha (SELAMAT) ke Mahkamah Konstitusi (MK) bakal dihadapi paslon nomor urut dua, Capt H. Ali Ibrahim bersama Muhammad Sinen (AMAN).

Seperti yang disampaikan Capt Ali saat dimintai tanggapan bertempat di halaman kantor Wali Kota, Senin (14/1). Menurut Capt Ali, dilihat dari substansi materi gugatan Paslon SELAMAT yang cenderung lebih menyoal Pemilih DPTb, tidak terlalu bermasalah. “Sebab yang dilihat hanya persoalan angka-angka. Dan perolehan angka yang diraih AMAN sangat jauh lebih unggul. Apalagi beberapa hari kemarin, laporan SELAMAT yang masuk ke Bawaslu Provinsi juga sudah ditolak. Itu artinya materi yang disiapkan sangat lemah,” katanya.

Baginya, ada kemungkinan MK menolak materi gugatan yang dilayakan Paslon SELAMAT, sebagaimana penolakan Bawaslu Malut. Dikatakan Wali Kota aktif ini, pihaknya telah menyampaikan 27 pengacara yang nantinya menghadapi persidangan di MK. Total 27 pengacara itu terdiri dari 25 yang disiapkan DPP PDIP. Sedangkan dua lainnya dari Tidore. “Jadi nanti kita lihat hasilnya. Semua bergantung pada putusan Allah, saya tetap optimis kalau AMAN menang,” akunya.

Diungkap Capt Ali, tim hukum AMAN sudah menyampaikan pokok jawaban atas gugatan rival. “Kemungkinan tanggal 16 nanti tim hukum kamu sudah akan bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan 25 tim hukum di DPP PDIP,” ungkapnya.

Dengan sikap optimis, ia juga menyatakan kalau dirinya bersama Muhammad Sinen selaku ketua DPD PDI-P Provinsi Malut di-backup full oleh DPP. “Sudah tentu di-backup DPP dengan bukti dan data yang sudah kami siapkan melalui kuasa hukum. Apalagi kami adalah kader PDI-P Dukungan DPP, bisa dibuktikan dengan 25 pengacara yang disediakan DPP untuk bersama-sama dengan kami disidang MK nanti,” tandasnya. (mg-06/aji)

Target 800 Ribu Lebih Warga Malut Divaksin

MALUT POST – TERNATE. Vaksin Covid-19 jenis Sinovac yang didatangkan dari China, tiba di Ternate, Maluku Utara (Malut), kemarin (4/1). Sesuai rencana, para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang akan divaksin pertama, selanjutnya pegawai pemerintah yang bekerja pada layanan umum. Selain itu, barulah diberikan ke masyarakat luas.

Sebagian orang yang akan menerima vaksin pertama kali, sejumlah tenaga medis resah. Mereka khawatir akan resiko pasca vaksin yang diberikan. Mereka juga belum mendapat informasi detail terkait keamanan dan keberhasilan vaksin tersebut. “Mungkin ini informasi hoax, tapi sangat membuat kami resah dan khawatir. Apalagi kami orang pertama yang menggunakan vaksin itu nanti, kan wajar bila ada kekhawatiran,” kata sejumlah pegawai Puskesmas di Kota Ternate secara terpisah.

Meski begitu, sejumlah tenaga kesehatan yang enggan namanya dikorankan ini mengaku, tetap siap, bila nanti akan diberi vaksin. “Walau was-was kami tetap siap divaksin,” ujar mereka.

Selain tenaga medis, para pegawai yang akan menjadi sasaran pemberian vaksin juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Bahkan beberapa pejabat di pemkot Ternate mengaku akan kabur bila dipanggil untuk vaksin. “Masalahnya tingkat keakuratannya hanya 60 persen. Bisa saja gagal. Kenapa langsung diterapkan. Harusnya dilakukan uji coba berulang kali dulu. Di banyak negara mereka bahkan menolak vaksin China ini,” kata salah satu Pejabat Eselon II di lingkup Pemkot tersebut.

Kekhawatiran yang sama juga datang dari Kota Ternate, bahkan secara terang-terangan ada yang enggan divaksin. “Saya dan keluarga tidak mau divaksin. Kami sehat tidak sakit. Selain itu sejau ini saya tidak dapat informasi dari pemerintah terhadap jaminan bahwa vaksin ini aman. Dan jika terjadi sesuatu langkah pencegahan seperti apa yang dilakukan nanti. Saya hanya terima informasi, vaksin ini ketika digunakan ada yang korban. Jadi wajar kalau saya tolak,” ujur Hasan Bahta, satu warga Kelurahan Bastiong ini.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Malut, dr. Inhar Sidi Umar mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) telah menerima 7.160 dosis vaksin yang dikirim dari Pemerintah Pusat Vaksin jenis sinovac itu diterima Pemprov Malut, Senin (4/1) kemarin.

Vaksin tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke Kabupaten dan Kota di Malut. “Sudah tiba tadi pagi (kemarin, red). Dalam waktu dekat vaksin ini akan kita distribusi ke 10 Kabupaten/ Kota,” jelasnya. (udy/cr-03/rul)

MALUTPOST-SOFIFI. Jabatan enam Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah di Maluku Utara bakal segera berakhir. Tepatnya 17 Februari nanti, posisi mereka akan ditempati Pejabat Sementara (Pjs). Mengingat jadwal tahapan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Maret mendatang, otomatis Pjs yang akan mengisi kekosongan tersebut.

Enam Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya tinggal sebulan lebih lagi itu adalah, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman dan wakilnya Abdullah Tahir, Wali Kota Tidore Kepulauan dan Wakilnya, Capt Ali Ibrahim Muhammad Sinen. Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Danny Missy-Zakir Mando, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Frans Manery-Muhlis Tapi-tapi, Bupati Taliabu Aliong Mus dan Wakilnya Ramli, serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur. Namun, untuk Haltim Bupatinya telah meninggal dunia, dan hingga sekarang posisi tersebut sudah diisi oleh Pejabat Sementara M Ali Fataruba.

Sedangkan dua daerah lain yang juga telah menggelar Pilkada, yakni Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula, masa jabatan kepala daerahnya baru akan berakhir pada Mei dan Juni mendatang. Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dan Bupati Halsel Bahrain Kasuba masih akan menjabat sekitar setengah tahun lagi.

Dari enam Kepala Daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir Februari nanti, hanya Kota Ternate dan Halmahera Timur yang tidak kembali maju. Di Ternate, Burhan Abdurahman telah dua periode menjabat, sedangkan di Haltim bupatinya meninggal dunia. Sedangkan untuk empat Kepala Daerah lain, masih menunggu hasil sidang MK.

Sedangkan di Halmahera Selatan, Bupati petahana terganjal bertarung karena tidak mendapat dukungan partai politik, sedangkan Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes meski maju kembali, dia kalah melawan pendatang baru. Saat ini Hendrata Thes juga menyampaikan gugatannya di MK. Senasib dengan Hendrata, wakilnya Zulfahri Abdullah juga kalah. Namun Zulfahri tidak menyampaikan gugatan karena hanya bisa finish di urutan ke tiga.

Terkait penempatan Pjs, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Maluku Utara, Taufiqurrahman Marasabessy mengatakan, pengusulan Bupati/ Wali Kota definitif hasil Pilkada 2020 menunggu hasil putusan MK. Selanjutnya penempatan dari KPU masing-masing Kabupaten/ Kota, barulah diusulkan ke DPRD masing-masing untuk diparipurnakan.

“Setelah paripurna baru akan diusulkan ke Mendagri melalui Gubernur. Bila waktunya melebihi akhir masa jabatan, maka Mendagri akan menunjuk pejabat yang sifatnya sementara untuk mengisi kekosongan. Ini mengacu pada undang-undang Nomor 23,” terangnya kepada Malut Post, kemarin (30/12).

Untuk mengisis posisi Pjs ini, apakah nanti akan ditempati oleh pejabat pusat atau internal Pemprov Malut semua tergantung Mendagri. “Itu wewenang Mendagri. Jadi nanti kita lihat,” pungkasnya. (cr-03/rul)

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan masih ada 12 kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Menurutnya, berkas penyelidikan kasus tersebut telah diselesaikan Komnas HAM. Kasus tersebut antara lain peristiwa 1998, peristiwa Wasior dan Talangsari 1989. Karena itu, ia berharap arahan Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah kementerian dan lembaga untuk penuntasan kasus ini dapat dilakukan dengan segera.“Rasa keadilan bagi korban belum terpenuhi dan ada kekhawatiran impunitas. Tapi ada sinyal baik dari presiden pada Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020,” jelas Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers daring, Rabu (30/12).

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat memberikan keterangan pers secara daring pada Rabu (30/12/2020) dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Sasmito)

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat memberikan keterangan pers secara daring pada Rabu (30/12/2020) dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Sasmito)

Taufan Damanik menjelaskan lembaganya juga telah menyiapkan usulan di luar ranah hukum untuk menolong korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Kata dia, usulan tersebut telah didiskusikan dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Ia berharap usulan tersebut sudah dapat dilaksanakan pada tahun depan.

Dalam peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020, Presiden Joko Widodo berjanji akan menuntaskan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang bisa diterima oleh semua pihak dan dunia internasional. Namun, belum ada tanggapan dari juru bicara presiden Fadjroel Rachman terkait pernyataan Komnas HAM ini.

“Sesuai dengan janji Presiden Jokowi, maka penuntasan peristiwa pelanggaran HAM yang berat tidak bisa ditunda lagi dan harus diwujudkan dalam bentuk kemauan politik yang kuat dan konkret demi keadilan bagi korban dan keluarganya,” tulis Komnas HAM.

Para ibu yang kehilangan anak selama kekacauan politik tahun 1998 mengambil bagian dalam protes bisu mingguan "Kamisan" terhadap pelanggaran hak asasi manusia di luar istana presiden di Jakarta, 17 Mei 2018. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Para ibu yang kehilangan anak selama kekacauan politik tahun 1998 mengambil bagian dalam protes bisu mingguan “Kamisan” terhadap pelanggaran hak asasi manusia di luar istana presiden di Jakarta, 17 Mei 2018. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Sementara Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung perlu duduk bersama untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Terutama dalam mencari titik temu antara kedua lembaga tersebut dalam proses hukum kasus pelanggaran HAM ini. Menurutnya, Komisi III DPR juga akan menanyakan persoalan ini ke Kejaksaan Agung dalam rapat kerja pada pertengahan Januari mendatang.

“Kita sudah sempat agendakan raker dengan Kejagung. Tapi kemudian minta ditunda dari Kejagungnya. Jadi di persidangan kemarin belum ada raker,” jelas Taufik Basari kepada VOA, Rabu (30/12).

Taufik Basari juga menilai perlu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM direvisi untuk memutus rantai impunitas kasus pelanggaran HAM. Namun, ia mengusulkan pemerintah untuk mengusulkan inisiatif revisi Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Ia beralasan kuota usulan inisiatif DPR untuk membuat atau merevisi undang-undang sudah penuh.

“Ini ada dua masalah, yakni dalam pelaksanaan dan masalah undang-undang yang menjadi kendala untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu,” tambah Taufik Basari.

Pendamping, keluarga korban dan korban saat berziarah sambil melakukan tabur bunga di TPU Pondok Rangon, Jakarta, 13 Mei 2019. (Foto:VOA/Sasmito Madrim)

Pendamping, keluarga korban dan korban saat berziarah sambil melakukan tabur bunga di TPU Pondok Rangon, Jakarta, 13 Mei 2019. (Foto:VOA/Sasmito Madrim)

Usulan revisi terhadap Undang-Undang tentang Pengadilan HAM sebelumnya datang dari LSM pemerhati HAM KontraS. alasannya UU ini dinilai belum efektif memberi keadilan bagi masyarakat.

Menurut KontraS ada sejumlah poin perbaikan jika nantinya DPR dan pemerintah merevisi UU Pengadilan HAM. Antara lain pemberian wewenang penyidikan kepada Komnas HAM dan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc oleh Mahkamah Agung.

Selain itu, KontraS juga mengusulkan kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban agar bukan hanya berdasarkan putusan pengadilan, melainkan juga berdasarkan keputusan lembaga yang menangani saksi dan korban. [sm/em]

MALUTPOST-TERNATE. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi tahun 2019 resmi menerima SK Pengangkatan. Dari 123 peserta yang lulus seleksi, yang menerima SK sebanyak 122 orang. Pasalnya satu orang tenaga kedokteran telah mengundurkan diri, setelah ditetapkan seleksi. SK 80 persen ini, diserahkan kepala BPKSDM Junus Yau, di aula kantor Walik Kota, Senin (28/12).

Dengan penyerahan SK ini, para CPNS resmi menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemkot sendiri merupakan daerah kedua di Maluku Utara menyerahkan SK hasil seleksi 2019, setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi. Junus menyampaikan, 122 orang ini, terdiri dari tenaga guru sebanyak 27 orang, kesehatan 60 orang dan teknis 35 orang. “Untuk tenaga kesehatan ada satu orang dokter yang mengundurkan diri,” akunya.

Junus menyampaikan, satu dokter yang mnegundurkan diri dengan tempat tugas di Puskesmas Jambula. Karena telah mengundurkan diri, maka dokter yang di Moti dipindahkan ke Jambula. lalu dari Batang Dua dipindahkan ke Moti.

Kendati telah menerima SK, Junus mengaku gaji berkala 80 persen baru akan bisa diambil tahun depan. Tepatnya di tanggal 4 Januari. Sementara gaji 100 persen baru bisa diterima setelah selesai mengikuti pra jabatan selama tiga bulan.

“Jadi mulai besok (hari ini) sudah bisa melapor ke SKPD masing-masing. Dan tempat tugas yang telah ditempati tidak akan bisa pindah selama 10 tahun berjalan. Jadi sebelum 10 tahun mereka belum bisa pindah. Dan itu telah diikat perjanjian yang ditandatangani,” tandasnya.

Sembari memesankan, hal yang paling penting adalah disiplin dalam tugas. “Kami juga minta, jika bisa, program kehamilan dapat ditunda sementara. Mengingat proses pra jabatan ada kegiatan fisik yang harus diikuti. Sehingga perlu diihktiarkan. Ini tidak masuk dalam aturan, tapi hanya mengikhtiarkan, sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tukasnya. (udy/yun)

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan pemerintah untuk sementara waktu melarang semua warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia. Hal ini menyikapi ditemukannya strain baru virus corona di Inggris beberapa waktu lalu, yang berdasarkan data ilmiah disebut memiliki tingkat penularan yang lebih cepat.

“Menyikapi hal tersebut, rapat kabinet terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara, saya ulangi untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia,” ungkap Retno dalam konferensi pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/12).

Menlu Retno Marsudi dalam.jumpa pers secara virtual, Jumat, 7 Agustus 2020. (Foto: Kemenlu)

Menlu Retno Marsudi dalam.jumpa pers secara virtual, Jumat, 7 Agustus 2020. (Foto: Kemenlu)

Retno menjelaskan, untuk WNA yang tiba di Indonesia pada hari ini sampai 31 Desember 2020, diberlakukan aturan sesuai ketentuan dalam addendum surat edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 nomor 3 tahun 2020. Yaitu menunjukkan hasil negatif melalui rapid test (RT) PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2X24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan.

Lanjutnya, pada saat mendarat di tanah air, WNA tersebut wajib melakukan RT PCR ulang, dan apabila hasilnya negatif, maka WNA harus melakukan karantina selama lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan. Setelah melakukan karantina, WNA kemudian akan melakukan pemeriksaan ulang RT PCR, dan kalau hasilnya negatif, maka diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan di Indonesia.

Penumpang yang memakai masker pelindung mengantre untuk uji antigen cepat di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, 22 Desember 2020. (Foto: Antara/Fauzan via Reuters)

Penumpang yang memakai masker pelindung mengantre untuk uji antigen cepat di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, 22 Desember 2020. (Foto: Antara/Fauzan via Reuters)

Untuk warga negara Indonesia (WNI) yang akan pulang ke Indonesia, maka diizinkan untuk kembali ke tanah air sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2011. WNI yang baru datang tersebut juga dikenakan aturan yang sama dengan WNA terkait tes dan karantina.

“Penutupan sementara perjalanan WNA ke Indonesia dikecualikan bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat,” ujar Retno.

Muncul Strain Virus Corona Baru, Protokol Kesehatan Tiga M Tidak Cukup

Sementara itu, Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith, Australia Dicky Budiman mengatakan hampir semua virus yang ada pasti bermutasi. Sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, China sampai detik ini, tercatat virus SarsCov 2 sudah bermutasi hingga 40 ribuan mutasi.

“Ini adalah pesan penting ketika di China tidak terkendali melahirkan mutasi, ketika di Inggris tidak terkendali melahirkan mutasi walaupun sebelumnya juga ada yang asalnya dari Afrika. Artinya pesan pentingnya adalah ketika kita pun Indonesia tidak mengendalikan pandemi dengan baik, dan memang saat ini situasinya tidak terkendali dengan baik, maka adanya strain baru itu besar kemungkinan terjadi. Tinggal masalah waktu,” ujarnya kepada VOA.

Apalagi, ujarnya strain baru corona yang ditemukan di Inggris ini sudah terbukti 40-70 persen lebih cepat menular. Maka dari itu, pemerintah tidak bisa lagi mengendalikan pandemi dengan cara yang sebelumnya. Dicky menjelaskan pemerintah harus lebih memasifkan lagi tiga T (tracing, treatment, testing).

“Ini sudah tanda yang cukup serius, karena artinya kita sudah tidak cukup tiga M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Tiga T ok, tapi itu harus betul-betul komitmen. Sekarang harus lima M, apa dua M lainnya? Yakni membatasi mobilisasi dan interaksi, dan menjauhi dan mencegah keramaian,” jelasnya.

Petugas bea cukai yang memakai masker pelindung bersiap untuk memeriksa penumpang di terminal kedatangan internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di tengah wabah Covid-19 di Tangerang, 12 Maret 2020. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Petugas bea cukai yang memakai masker pelindung bersiap untuk memeriksa penumpang di terminal kedatangan internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di tengah wabah Covid-19 di Tangerang, 12 Maret 2020. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Menurutnya, langkah pemerintah dengan menutup pintu kedatangan untuk WNA guna mencegah penularan strain baru virus corona sudah termasuk terlambat. Seharusnya, Indonesia melakukan kebijakan pengetatan kedatangan untuk seluruh WNA dari sejak ditemukannya virus ini di tanah air, seperti halnya yang dilakukan oleh Australia.

Ia menjelaskan, penemuan strain barus virus corona di Australia ditemukan ketika dilakukan karantina warga negaranya yang baru melakukan perjalanan dari Inggris. Maka dari itu, menurutnya ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah guna mencegah penularan varian virus corona baru di tanah air.

Pertama, adalah pengetatan di pintu masuk atau kedatangan di bandara, terutama WNI atau WNA yang baru datang dari negara-negara yang sudah memiliki kasus positif dari varian baru virus corona. Saat ini, ujar Dicky sudah 14 negara yang tercatat memiliki kasus positif virus corona dari mutasi baru tersebut.

Petugas memeriksa peti kemas berisi vaksin COVID-19 dari China Sinovac Biotech Ltd., saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam pengiriman pertama ke Indonesia, 6 Desember 2020. (Foto: Dhemas Reviyanto/Antara via Reuters)

Petugas memeriksa peti kemas berisi vaksin COVID-19 dari China Sinovac Biotech Ltd., saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam pengiriman pertama ke Indonesia, 6 Desember 2020. (Foto: Dhemas Reviyanto/Antara via Reuters)

“Kalau misalnya positif, dia harus di tes genom sequencing untuk lihat strain-nya, apakah dari UK (Inggris, red) apa bukan. Sambil menunggu, dia harus di karantina. Dan sebetulnya ini harus dilakukan terus menerus, jangan hanya sampai tanggal 14 Januari saja, selama pandemi masih berlangsung kalau bisa,” jelasnya.

Kedua, adalah dilakukannya community surveillance. Pemerintah harus melakukan pendataan minimal selama sebulan terakhir orang-orang yang datang dari Inggris ke Indonesia. Seperti contohnya kru pesawat, diplomat, atau WNI dan diperiksa kemana dan dimanakah orang-orang tersebut. Apabila yang bersangkutan mengalami sakit, segera dilakukan RT PCR.

“Yang ketiga, prospective surveillance. Jadi di Indonesia terutama wilayah yang punya bandara, itu ambil lima persen sampling kasus positif Covid-19, lalu diperiksa genomic sequencing-nya. Untuk mengetahui ada strain virus baru corona atau tidak,” jelasnya. [gi/ab]