MALUTPOST.TERNATE – Masalh penanganan sampah yang meresahkan publik, mulai mendapat respon positif dari Sekretaris Kota (Sekkot) Jusuf Sunya. Ya, masalah sampah selama ini mesti menjadi perhatian serius pemerintah kota. Mulai dari kekurangan armada angkutan dan juga pemberlakuan tarif yang tidak merata.

Orang nomor tiga di internal Pemkot itu, berjanji akan memperhatikan masalah sampah yang saat ini lagi meresahkan. “Saya kira masalah armada ini sudah harus ada peremajaan. Karena rata-rata armada juga sudah tua dan banyak yang tidak layak pakai,” kata Jusuf kepada Malut Post,kemarin.

Kendati begitu, Jusuf mengaku untuk saat ini belum bisa diadakan, karena anggaran sudah berjalan. Karena itu, akan menjadi perhatian khusus dan jadi prioritas di tahun depan. “Bisa saja pada APBD Perubahan ini dapat diakomodir. Tapi itu butuh kebijakan wali kota yang baru, sebab walikota yang sekarang ini sudah berakhir. Ini akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada wali kota berikut untuk diprioritaskan,” katanya.

Selain masalah armada truk, pihaknya juga mengaku tarif juga sudah harus ada perubahan. Sebab dalam isyarat Perda, tarif sampah dapat berubah tiga tahun sekali. Tarif yang sekarang ini diberlakukan sejak penetapan pada tahun 2016.

“Jika dihitung, maka sudah lima tahu. Sudah memenuhi syarat adanya perubahan. Juga termasuk perlu ditinjau ulang retribusi sampah pembayarannya yang melekat dengan PDAM. Karena banyak pelanggan yang tidak menggunakan PDAM, tapi sampahnya setiap hari diangkut. Sehingga perlu ada mekanisme lain yang dibuat. Nanti akan dikaji bersama dengan DLH, bagaimana efektifnya, baik pelayanan maupun pengenaan tarif sampah,” tukasnya. (udy/yun)

MALUT POST – TERNATE. Pimpinan DPRD Kota Ternate, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) tergesa-gesa dalam melakukan tender proyek tahun 2021. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Djadid Ali ke pada Malut Post, Selasa (19/1). Di tahun-tahun sebelumnya, tender baru berjalan normal di atas bulan Februari. Kenapa tahun ini, awal Januari sudah dilaksanakan. Ini menimbulkan pertanyaan. “Kira-kira ada apa sampai Pemkot begitu tergesa-gesa. Apalagi masa jabatan Walikota sisa menghitung hari sudah berakhir,” tandasnya.

Politisi Golkar ini mengaku, dari sisi regulasi memang memperbolehkan. Namun, pemerintah juga harus profesional membaca kondisi keuangan saat ini. Selain DPA yang belum tersedia, keuangan di Kades sampai hari ini (kemarin,red), juga belum bisa melakukan pecairan. Bahkan, gaji berkala saja sebagian SKPD belum cair. Selain itu, pemerintah juga mampu membaca politik anggaran di tingkat pusat saat ini. Di mana akibat covid-19 ini banyak hal yang mempengaharuhi, utamanya dalam sistem pengendalian keuangan.

“Saat ini Menteri Keuangan telah memerintahkan lembaga melakukan refocusing anggaran. Ini masih di tingkat pusat. Kita ikhtiar, juga sampai refocusing juga terjadi di tingkat daerah. Jika itu terjadi, maka kondisi yang sama terjadi pada 2020 akan kembali berulang. Karena itu, Pemerintah utamanya TAPD dan juga Walikota harus lebih berhati-hati dalam membaca keadaan ini. Ingat, covid ini masih berlangsung. Artinya, negara ini masih darurat, sehingga dibutuhkan kebijakan yang mengedapankan nasib manusia bukan infrastruktur,” terang Djadid.

Selain itu lanjut Djadid, beban utang pemerintah terhadap pihak ketiga, sampai saat ini belum diketahui berapa angka pasti, termasuk juga beban multi years. “2021 ini beban belanjanya yang terbawa dari tahun 2020 terlalu besar. Sehingga butuh kebijaksanaan dalam penganggaran. Karena itu, kami minta agar kegiatan tender ditangguhkan dulu sementara, dengan mempertimbangkan kondisi ril daerah,” tukasnya. (udy/yun)

Perubahan Sistem Aplikasi Tingkat Pusat jadi Alasan Dana tak Cair

MALUT POST – TERNATE. Pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), terpaksa harus “ikat perut”. Pasalnya, sampai dengan pertengahan Januari ini, anggaran operasional berupa Uang Persediaan (UP), belum juga cair.

“Kita juga bingung, sampai tinggal ini UP juga belum ada. Bahkan, gaji sebagian belum terbayar. Kalau seperti ini, bagaimana pelayanan bisa berjalan,” keluh beberapa pimpinan SKPD yang namanya minta dirahasiakan. Tidak hanya UP, keterlambatan pencairan anggaran ini juga mempengaruhi pelayanan publik.

Salah satunya, layanan angkutan sampah yang sempat mogok. Sebelumnya, Pegawai BP2RD juga sempat tutup kantor dan mogok kerja kurang lebih empat hari.

Sekretaris kota (Sekkot) Yusuf Sunya saat dikonfirmasi mengaku, keterlambatan pencairan bukan hanya di Ternate, tapi semua daerah terjadi. Ini akibat dari perubahan sistem aplikasi. Dimana sebelumnya menggunakan SIMDA berubah menjadi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Akibat dari perubahan ini, semua berpengaruh.

“Dananya sudah tersedia. Tapi untuk mencairkan ini belum bisa dilakukan, lantaran ada makanisme yang berubah. Jadi bukan daerah tidak ada uang, tapi karena perubahan sistem aplikasi. Ini bukan kesalahan daerah tapi di tingkat Kemendagri,” akunya.

Setelah memberlakukan SIPD ini, sistem SIMDA langsung terkunci, sehingga semua harus melakukan penyesuaian . Kesalahan di tingkat pusat, lemah dalam melakukan sosialisasi terhadap perubahan sistem ini. “Kemarin APBD juga terlambat akibat dari perubahan sistem. Karena banyak nomenklatur kegiatan yang juga berubah,” katanya.

Bahkan lanjut Jusuf, gaji juga terlambat dan terpaksa dilakukan proses manual. Nanti dilakukan penyesuaian kemudian. Untuk kegiatan lain di luar gaji, masih harus menunggu. Dia mengaku, telah memerintahkan pihak Keuangan untuk segera ke Jakarta melakukan konsultasi secara teknis.

“Saya dan Kaban Provinsi Ahmad Purbaja, juga sudah konsultasi langsung melalui telepon ke pejabat Kemendagri. Mereka mengakui kalau ini kesalahan yang membuat terlambat,” akunya. Sembari mengatakan, DBH Provinsi juga terlambat cair akibat dari sistem aplikasi.”Bahkan dana BBM di DLH juga sempat jadi masalah. Dana ada tapi belum bisa cair,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Armada pengangkut sampah yang tak layak digunakan lagi, mendapatkan respon dari ketua DPRD Muhajirin Bailussy. Menurutnya, permasalahan yang menyangkut dengan armada pengangkut maupun sampah itu sendiri, tergantung pada orientasi atau sikap dari pemerintah Kota. Sikap yang dimaksud adalah, untuk membuat kota Ternate menjadi Kota yang bersih dari sampah.

Jangan cuma berpikir tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi, padahal pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh hidup yang layak, sering dibaikan. “Hal ini terlihat dari mobil yang tak terurus dengan baik, dan jumlahnya terbatas. Juga termasuk sampah tertumpuk,” ujarnya.

Kata Muhajirin, masyarakat juga harus diberikan pemahaman terkait dengan waktu pembuangan sampah. Sehingga, begitu mobil pengangkut datang, tidak ada lagi sampah yang tertumpuk. DPRD meminta Pemkot agar fokus, tidak hanya pada sektor ekonomi. Tetapi hal yang mendasar seperti penanganan sampah maupun armada juga harus menjadi perhatian. “Kami sudah mengingatkan kepada wali kota, agar persoalan sampah ini harus jadi perhatian,” sebutnya.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus menyiapkan data secara komprehensif, tentang jumlah sampah. Sehingga bisa diprediksi berapa ton yang dihasilkan. Menurutnya, agar bisa dijumlahkan berapa armada yang diperlukan. “Juga termasuk berapa ruas jalan terutama lingkungan, untuk pengadaan armada. DLH juga harus menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Walikota, soal kebutuhan armada. Sehingga bisa dialokasikan oleh Pemerintah Daerah,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST.TIDORE – Tiga Pejabat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) melakukan Sidak ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (14/1). Mereka adalah Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Halil Ahmad, Asisten Sekda bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad Yasin dan Staf Ahli Walikota bidang Hukum Politik dan pemerintahan, Jamaluddin Badar.

Sidak yang dilakukan secara bersamaan menyasar tiga OPD. Yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindakop), Sekretaris Dewan (Setwan) di DPRD dan Dinas Lingkunngan Hidup (DLH). Tujuan Sidak dilakukan untuk memastikan tingkat kedisiplinan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot. Pasalnya, dalam tahun ini ASN akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Sidak ini untuk memastikan tingkat kedisiplinan serta kinerja ASN untuk bisa mendapatkan TPP,” aku staf ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Halil Ahmad saat sidak sekaligus memimpin jalannya apel pagi di kantor Disperindakop. Hasil sidak kemarin menunjukkan tingkat kehadiran ASN masih memprihatinkan. Seperti di Setwan DPRD. Dari 42 total ASN hanya 24 yang hadir dalam apel kemarin.

Sedangkan di DLH dengan jumlah ASN 34 orang hanya dihadiri 18 orang. Sementara Dinas Perindakop dianggap serius dan disiplin dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai abdi negara. “Sidak sudah dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu seminggu ini. Tujuannya untuk mendisiplinkan ASN di kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana terus digaungkan pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ungkapnya.

Disela-sela sidak, Halil Ahmad lalu menyarankan ASN, khususnya Perindakop untuk terus membiasakan diri agar selalu disiplin. “Harus tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai ASN serta menyelesaikan program-program apa saja yang ada di instansi masing-masing,” serunya. Selain di tiga OPD, sidak juga dilakukan terhadap beberapa Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Tidore Kepulauan. (aby/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Pelayanan pembayaran pajak dan retribusi di Kota Ternate dihentikan. Pasalnya, kantor Bagian Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), digembok pegawai internal BP2RD. Alhasil, kantor layanan pendapatan daerah itu tidak bisa lagi melakukan aktifitas sebagaimana biasanya.

Sikap nekat pegawai ini, karena terlambat dibayarkan tunjangan para pegawai tahun 2020, termasuk upah honor pegai PTT. Langkah penutupan kantor oleh pegawai ini mengundang perhatian publik. Pasalnya, BP2RD selama ini, dikenal dengan SKPD yang berprestasi. Indikatornya setiap tahun selalu melampaui target penerimaan pajak. Namun dibalik prestasi tersebut, ternyata pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.

“Insentif pegawai triwulan IV seharusnya paling lambat Desember sudah dibayar. Sekarang sudah masuk pertengahan Januari belum juga terbayar. Kami kesal dengan hak-hak kami yang sampai sekarang tidak dibayar,” kata salah satu pegawai yang meminta namanya tidak disebutkan. Keluhan keterlambatan pembayaran ini, menurut pegawai, telah disampaikan ke kepala BP2RD Amadyani Abdurahman. Namun tidak ada solusi kepastian dibayarkan.

Alhasil, kesabaran pegawai pun habis, terpaksa mogok kerja. “Tidak hanya insentif tapi juga TTP di bulan Desember itu sampai sekarang tidak dibayar. Padahal tugas kami sudah laksanakan, bahkan penagihan pajak tahun ini capaiannya melampaui 100 persen. Kenapa hak kami tidak diperhatikan,” sambung pegawai tersebut. Sembari mengatakan, mogok akan dilakukan dalam beberapa hari kedepan. sampai insentif dan TTP dibayarkan.

Sekretaris BP2RD Kota Ternate Jufri Ali saat ditemui menjelaskan persoalan yang tengah terjadi pada puluhan pegawainya. Ia mengaku, BP2RD sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah namun hasinya masih nihil. “Menurutnya, untuk mencairkan honorarium para pegawai, masih menunggu Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi Maluku Utara.

“Tadi saya sudah koordinasi dengan asisten III dan Kepala Keuangan, katanya akan cair tahun ini juga, hanya saja menunggu SK,” sambung Jufri. Menurut Jufri, di BP2RD terdapat PTT yang untuk mengambil gajinya butuh SK. Masalahnya, hingga kini SK tahun 2021 belum juga terbit.

“Saya sudah koordinasikan juga dengan pimpinan dan pegawai, agar kantor bisa dibuka kembali. Tapi suara terbanyak mereka, yakni Senin baru dibuka. Tapi saya berpikir ini akan mengganggu pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagimana diketahui, jumlah pegawai di BP2RD sendiri sebanyak 155 orang. Jumlah itu terdiri dari ASN sebanyak 155 orang dan 40 orang PTT. Kepala BP2RD Ahmadyani Abdurahman saat pemalangan kantor berlangsung tidak terlihat. Bahkan adik kandung Burhan Abdurahman ini, ketika dikonfirmasi telepon tidak menjawab.

Menanggapi tuntutan pegawai BP2RD tersebut, Ketua Komisi, I Zainul Rahman mengatakan, pada prinsipnya DPRD mendukung kesejahteraan para pegawai. Ia minta masalah tersebut perlu mendapat perhatian bersama, termasuk Pemerintah Kota Ternate.

“Tapi kalau bisa, dibicarakan dengan baik. Sebab yang menjadi korban yakni masyarakat secara umum. Dan hal ini tidak dapat dibenarkan. Kalau ini terus dibiarkan, maka akan jadi preseden buruk serta tidak menutup kemugkinan akan dilakukan oleh pegawai di OPD lain,” tutupnya. (udi/mg03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Setelah Provinsi melaksanakan vaksin, tindak lanjut di tingkat Kabupaten/ Kota pun dilakukan. Di Kota Ternate sendiri, kegiatan vaksinasi akan dimulai hari ini. Seremoni pelaksanaan vaksin ini akan dipusatkan di Puskesmas Siko, yang akan dibuka Wali Kota Burhan Abdurahman.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Nurbaity Radjabessy, kepada Malut Post kemarin, menyampaikan, pada seremoni pembukaan ini, vaksin akan disuntikkan kepada beberapa pejabat. Sebagai bentuk sosialisasi kepada warga, bahwa vaksin ini benar-benar aman.Pejabat yang masuk dalam penerima vaksin perdana ini lanjut Nurbaity sebanyak 10 orang.

Di antara mereka ada Wakil Wali Kota Abdullah Taher, Kapolres Ternate, Kepala BPKSDM Junus Yau, dan dirinya selaku Kadinkes. “Semua ada 10 orang, tapi saya tidak hafal semuanya. Tapi tidak semua 10 orang ini akan terima vaksin. Tergantung saat observasi nanti, jika ada penyakit yang masuk dalam daftar dilarang vaksin, maka yang bersangkutan tidak bisa divaksin,” terangnya.

Sementara untuk penerapan langsung ke warga, tahap awal kepada tenaga kesehatan. Ini akan akan dilaksanakan pada Rabu pekan depan, di semua puskesmas dan juga Ruma Sakit di kota Ternate. “Jadi 1.664 tenaga kesehatan di kota Ternate yang masuk tahap awal divaksin, akan dimulai minggu depan,” tambahnya.

Sembari mengatakan, Vaksin yang akan diberikan hanya satu jenis. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan warga biasa, semuanya gratis. Karena itu, diharapkan warga tidak perlu ragu. Sebab sudah halal sebagaimana rekondasi MUI dan juga aman seagaimana rekomendasi BPOM. “Kami mengajak kepada warga untuk bersama-sama sukseskan kegiatan vaksin ini. Sebagai bentuk pemutusan ancaman covid saat ini,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Pemerintah Kota Ternate dalam waktu dua tahun terakhir ini, dinilai buruk dalam hal pengelolaan anggaran. Penilaian ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A Wahid. Menurutnya, pemerintah Kota Ternate tidak melihat kondisi yang objektif. Semua kegiatan sudah dianggarkan, tetapi dengan adanya covid-19, harus di-pending dulu item kegiatan yang tidak urgent. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah lebih fokus pada penanganan dan pencegahan pandemi tersebut. Tapi Pemkot terlihat biasa saja, dan terkesan menutup mata.

“Dampak dari pandemi covid-19 sangat luar biasa. Hal ini yang tidak diantisipasi oleh pemerintah,”ujarnya. Kata Mubin, Pemerintah Kota tidak bisa mengelak, bahwa dua tahun terakhir ini, proses pengelolaan anggaran sangat buruk. Menurutnya, pada tahun 2021 ini, Pemkot harus membayar Rp 81 miliar. Belum lagi antisipasi gaji PTT yang baru diangkat, dengan kisaran sekitar di atas Rp 40 miliar.

Tak hanya itu, ditambah lagi kalau benar ada utang dari program yang belum disampaikan, dan tiba-tiba muncul di tahun 2021. “Pemkot mau ambil uang dari mana, untuk membayar utang tersebut,” ujarnya. Menurutnya, jika pengelolaan anggaran yang baik dan tidak ego, harus melihat kondisi keuangan daerah. Seharusnya pada penyampaian APBD Tahun 2021 saat pembahasan, Pemerintah Kota sudah menyampaikan ke DPRD. Sehingga bisa masuk dalam luncuran APBD Tahun 2020 ke 2021.

Hal ini, agar kegiatan yang lain bisa di-pending, untuk membayar utang yang programnya sudah selesai dilaksanakan dan menjadi tunggakan daerah. Menurutnya, hal itu tidak dimasukkan dalam pembahasan. Seharusnya, sudah ter-cover dalam APBD, bahwa ada program yang sudah selesai yang belum dilunasi. “Ini bisa saja disengaja. Sebab sudah berulang-ulang di tahun 2019-2020, kurang lebih di atas Rp 29 miliar. Kalau benar di tahun 2020 ke 2021 jumlahnya sekitar Rp 15 miliar bahkan Rp 30 miliar, ini yang celaka. Bentuk pengelolaan keuangan daerah yang sangat buruk,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Sikap ketidaktegasan wali kota Burhan Abdurrahman, terkait orang pertama menggunakan vaksin covid-19 Sinovac, menuai kritik. Akademisi Unkhair Nurdin I Muhammad menilai, sikap Walikota yang masih pikir-pikir, sebagai orang pertama yang divaksin tersebut justru menimbulkan keresahan di publik.

Menurutnya, sikap Wali Kota itu secara tidak langsung semakin membuat warga Ternate resah. Dengan begitu, jika vaksin ini resmi diterapkan di masyarakat, maka akan banyak warga yang menolak. “Harusnya Walikota dengan tegas mendukung kebijakan Presiden. Karena pelaksana kebijakan di tingkat daerah. Jika Walikota saja mengaku masih harus lihat dulu, bagaimana dengan masyarakat nanti,” tandasnya.

Nurdin menyampaikan, ketidaktegasan orang nomor satu di Pemkot itu, mengindikasikan bahwa Pemkot tidak serius melakukan penanganan terhadap wabah Covid ini. Sebab, Covid sampai saat ini tidak ditemukan obatnya dan tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Belum lagi, saat ini tujuh Provinsi daerah Jawa dan Bali sudah kembali melakukan Pembatasan Sosial sebagaimana yang terjadi di awal penyerangan Covid.

“Harusnya daerah cepat melakukan antisipasi. Faktanya, pemerintah terlihat biasa-biasa saja, tidak ada lagi kegiatan tracking kontak, dan penjagaan setiap pintu masuk. Bahkan, pengawasan penerapan protokol kesehatan juga sudah tidak lagi berjalan. Kita takutkan jangan sampai terjadi ledakan ulang, dan sulit ditangani lagi. Apalagi fasilitas infrastruktur kesehatan di Ternate yang masih minim seperti ini,” tandasnya. (udy/yun)

Bappeda dan PUPR Disalahkan

MALUT POST – TIDORE. Upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menerbitkan sertifikat di 421 bidang tanah atau aset tidak bergerak yang belum bersertifikat bakal sulit terealisasi. Pasalnya, sebagian besar lahan yang sertifikatnya akan diterbitkan, masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK). Ini diakui langsung Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Muslihin saat dikonfirmasi pada Jumat (8/1).

Dia bilang, Pemkot tidak bisa melakukan pengurusan penerbitan sertifikat lahan atau aset jika belum dialihfungsikan dari HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). “Kami akui kalo masi banyak aset yang rencana kami terbitkan sertifikatnya, masuk dalam HPK,” akunya. Sebut saja lahan yang didirikan Kantor Lurah Tuguwaji, Kantor Lurah Folarora, Kantor Lurah Kalaodi serta kantor lurah lain. Ikut masuk juga dalam HPK yakni Perumahan Dinas serta sekolah.

Karena itu, pihaknya pusing memutar otak demi mencapai solusi agar beberapa lahan itu dialihfungsikan dari HPK ke APL. “Jika tidak, maka upaya penyelamatan aset yang belum bersertifikat akan menemui jalan buntu. Sebab kantor pertahanan tidak akan menerbitkan sertifikat jika aset-aset tersebut masih masuk dalam HPK. “Aturannya memang begitu. Harus dialifungsikan dulu baru bisa terbitkan sertifikat. Tidak bisa terbitkan sertifikat sebelum dialihfungsikan,” paparnya. (aby / aji)