MALUT POST – TERNATE. Meski sudah di copot dari jabatan direktur utama PDAM, tapi Abdul Gani hatari masih ditetap ngotot untuk tidak mau meningkalkan ruanganya. hatari masih bersikeras, dengan alsan merunjuk pada SK wali kota sebelumnya yakni masa jabatan berakhir pada tahun 2023.

Sikap keras dirut ini menuai respons dari wakil ketua komisi I zainul rahman menurutnya, PDAM merupakan salah satu perusahaan milik daerah, yang kuasa pemilik modal adalah kepada daerah, baik penjabat maupun definitif karena itu, jika PJ walikota melakukan pencopotan dirut PDAM itu merupakan hak prerogatif.

Apalagi pencopotan bukan alasan suka tidak suka melainkan pada kinerjanya, termasuk jika alasan dirut yang saat ini tengah menjalani proses hukum.

“untuk masalah hukum ini sudah jauh-jauh hari kami meninta waklikota sebelumnya, agar memberhentikan sementara. biar AGHIfokus menghadapi masalah hukum ,” ungkapnya.

Kata zainur, DPRD menghormasi asas praduga tak bersalah,tetapi manejemen PDAM juga harus tetap koko. sebeb PDAM ini menyangkut dengan pelayanandasar kepada masyarakat yakni air bersi menurutnya PDAM di beberapa bulan belakangan ini, sering mendapat sorotan publik terkait dengan pelayanan. artinya, adanya pelayanan yang kurang maksimal kepda masyrakat .

“Adanya infomasi juga bahwa ,manajemen yang tidak akur. meskipun mitra dengan komisi II, tetapi terkait dengan pelayanan publik,maka komisi I pun ukit menyoroti sejak awal,”sebutnya.

kata zainur,dirut PDAM harus lewogo dengan keputusan PJ walikota dirut tidak menerima atau menganggap keputusan PJ itu keliru, silakan menenpuh hukum administrasi negara.

“Jika manejemen mengalami masalah akan berdampak pada proses pelayanan masyarakat. hal ini yang tidak dinginkan oleh DPRD kami tidak mau masyarakt yang menjadi korban,” tutupnya. (tr-03/yun)

Gubernur Warning Bupati/Wali Kota

MALUT POST – SOFIFI. Komisi pemberantasan korupsi (kpk) tampaknya makin insent memantau daerah-daerash ,termasuk 10 kabupaten /kota di maluku utara (malut) KPK bahkan telah menyampaikan edaran melalui gubernur,terkait pemantauan khusus yang akan dilakukan KPK itu. “saya sudah menerima surat edarannya,”kata Gubernur malut, Abdul Gani kasuba (AGK) ,nomor 8 dan nomor 32 tahun 2021 , menyebutkan , KPK akan melakukan pemantauan kepada daerah, karena itu setiap proses perencanaan dan penganggaaran APBD harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jika tidak di patuhi , KPK akan mengambil langkah-langkah tertentun .”saya mengajak bupati /wali kota di malut ,agar senantiasa proaktif dalam perencanaan dan penyusunan APBD serta selalu berkoordinasi dengan satgas KPK RI wilayah V dalam rangka pencegahan korupsi,” imbau gubernur malut dua periode ini.

Secara pribadi AGK mengaku, di akhir kepemimpinannya ini, dia lebih fokus menata pengelolaan keuangan daerah. dia tak ingin berurusan dengan penegak hukum di aknir massa jabatannya nanti. “banyak kepala daerah yang di akhir kepemimpinannya harus berhadapan dengan pihak penegak hukum dan saya tak ingin terjadi seperti itu , karenanya aturan yang telah ditetapkan tidak boleh kita abaikan, “kata Gubernur. Mantan Wakil Gubernur

Malut ini mengaku, dalam banyak kesempatan dia Selalu mengingatkan bahwanya untuk selalu taat aturan . “agar ketika kita melepaskan jabatan , kita semua bisa selamat, jangan sebaliknya harus berurusan dengan penegak hukum , “kata AGK.

Mantan anggota DPR RI ini juga berulang kali mengingatkan kepada bupati /wali kota yang baru di lantik ,untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. apalagi yang berkonsekuensi hukum. belajar dari pengalaman, banyak bupatih/wali kota yang terjerat hukum, karena salah mengambil kebijakan.”saya berharap bupatih/wali kota agar lebih waspada dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengedepankan strategi pemberentasan korupsi di daerah masing-masing,”pungkasnya.

Sementara terkait aset yang bermasalah pemprov malut, terus berupaya penyelesaian.

Salah satu upaya yang di lakukan pemprov menjalin kerja Sama dengan kejaksaan tinggi (kejati) malut, untuk melakukan penarikan aset bergerak kendaraan yang hingga saat ini dikuasai oleh mantan pejabat pemprov dan mantan anggota DPRD provinsi (Deprov) malut, “kan ada beberapa aset mobil yang masih baru dan tidak dilelang kemudian masih di kuasai mantan pejabat, itu yang di tarik oleh kejaksaan,”kata sekretaris provinsi (sekprov )samsuddin A. kadir ,kemarin (9/4).

Sekprov mengaku, terkait anggaran untuk penarikan aset mobil yang ada di jakarta sudah di sediakan anggarannya telah ada di badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKPAD). namun saat ini masih ada kendala,karena itu harus di sesuaikan dengan sistem SIPD.” anggaran sudah kita siapkan, jika sistemnyasudshs normal,maka penarikan mobil di jakarta sudah bisa dilakukan,”ujarnya.

MALUT POST – TERNATE. Pemerinta Kota (Pemkot) Ternate memutuskan, tidak akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021. Kondisi keuangan daerah menjadi alasan diambilnya langkah tersebut.

Pj Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang mengungkapkan, saat ini jumlah tenaga honorer di Pemkot Ternate sudah terlalu banyak. Untuk membayar honor bulanan mereka saja, Pemkot sudah kewelahan.

“Saya sudah tanda tangan, untuk formasi penerimaan pegawai tahun ini kita tiadakan. Karena mau cari duit dari mana? Yang saat ini saja susah (digaji), lalu mau angkat yang baru?,” ungkapnnya kepada sejumlah wartawan Senin (5/4).

Kepala dinas ESDM Malut ini mengaku, kebutuhan CPNS dinutuhkan sesuai analisis beben kerja. Namun selama ini pengangkatan CPNS dilakukan secara tidak beraturan dan tidak sesuai kebutuhan. Ia menuturkan, di Dinas ESDM Malut, ia tidak memakai tenaga honorer. Hanya tenaga kontrak yang sifetnya outsourcing.

“Artinya saya hanya membutuhkan orang tersebut, dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Jadi kalau kontrak 1 tahun selesai, ya selesai. Supaya tidak ada pembebanan,” jelas Hasyim.

Hasyim pun mempertanyakan mengapa di pemerintahan selama ini tak menggunakan sistem seperti itu. Justru terkesan siapa saja bisa diangkat menjadi honorer. Ia bahkan mencurigai jangan sampai ada kepala SKPD yang sengaja membiarkan. Jangan sampai ambil keutungan dari kebijakan, dengan menerima tenaga honorer,” ucapnya. Ia mengaku, kejadian seperti ini sama hanya dengan di Cecamatan Ternate Selatan yang terjadi dana fiktif. “Jika ada keterlambatan kepala SKPD dalam dana fiktif, kita berikan sanksi,” tegas Hasyim.

Ia menambahkan, saat ini kebijakan refocusing anggaran di Pemkot Ternate membuatnya pusing. Sebeb tak tahu lagi dana mana yang bakal dipotong. Salah satu beban keuangan berasal dari para honorer yang jumlanya membludak. Bahkan, kata Hasyim, jumlahnya lebih banyak dari PNS. “Tingkat tempat duduk saja kalah ganti. Ini karena penerimaan tidak sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (tr-01/yun)

MALUT POST – TERNATE. DPRD Halmahera Tengah (Halteng) menggelar paripurna penyampaian laporan Bapemperda dan pengambilan keputusan terhadap perubahan Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang pnyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Sabtu (3/4). Paripurna Pengambilan keputusan yang dihadiri Wakil Bupati Abdurahim Odeyani itu dipimpin ketua DPRD Sakir ahmad didampingi Wakil Ketua 1 Kabir Hi Kahar dan Wakil Ketua II Hayun Maneke.

Anggota Bapemperda Arifin Samad mengatakan usulan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 itu pada prinsipnya DPRD memberikan dukungan kepada pemerinta daerah untuk memberikan pernyataan modal kepada PDAM Tirta Halmahera Tengah. Ini dibuktikan di awal 2018, DPRD dan pemerintah daerah mengesahkan satu Ranperda menjadi perda. Yakni perda tentang pembentukan PDAM Tirta Halmahera Tengah. Di saat yang bersamaan juga DPRD mengesahkan pada Nomor 7 Tahun 2018 tentang pertanyaan modal pemerintah daerah kepada PDAM. “DPRD dan pemerintah daerah kembali melakukan perubahan 1 pasal yang terdapat pada perda dimaksud karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih,” ungkap Arifin saat membacakan laporan Bapemperda.

Perubahan muatan materi pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) pernyataan modal yang akan dilaksanakan tahun 2021 sampai dengan 2024 itu Rp33 miliar. Alokasi anggaran yang cukup besar ini dengan rincian penggunaan sebagaimana penjalasan pada ayat (3). Yakni harus digunakan dengan benar terutama alokasi belanja penggunaan perangkat lunak jaringan pemasangan pelayanan air bersih. Kemudian, terkait perubhan materi muatan pada Pasal 7A ayat (3), alokasi anggaran tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024 menunjukan keseriusanpemerintah daerah untuk membangun infrastuktur PDAM Tirta Halmahera Tengah. Keinginan tersebut perlu didukung denganskennario perecanaan yang baik dan terukur sehingga bukan hanya indikator kuantitasyang diperoleh namunjuga kualitas dari perencanaan itu.”Karena itu, diharapkan kepada PDAM dan OPD teknis yang menyusun tahapan estimasi dan perencanaan program kegiatan, agar alokasi anggaran yang akan disepakati saat ini harus mencerminkan dan mengakomodir peningkatan kualitas pelayanan air bersih di Kota Weda,” ujarnya.

Honor Kebersihan Naik, NHM Bakal Bantu Armada Sampah

MALUT POST – TERNATE. Kabar gembira bagi para petugas kebersihan, baik penyapu jalan maupun pengangkut sampah. Pasalnya, pemerintah ingin menaikkan upah setara dengan upah menimum kata (UMK), atau senilai Rp 2,6 juta. Pasalnya, upah yang selama ini di bayar terlalu rendah, tidak seimbang dengan beban pekerjaan. Rencana kenaikan ini, disampaikan pejabat Wali Kota Hasyim Deang Barang kepada Malut Post.

“Kasihan mereka kerja pagi sore. Kita belum bangun, jalanan sudah harus bersih. Tapi dihargai hanya Rp2 juta,” kata Hasyim. Meski begitu, Sekretaris Pribadi Gubernur Maluku Utara (Malut) ini mengaku, Harus ada skenario yang dibuat, karena langsung naik akan membebani keuangan daerah.

“Salah satu cara adalah melihat duluh jumlah pegawai tidak tetap )PTT). Karena terlalu banyak PTT kita di kota ini,” tendasnya.

Hasyim berjanji, dalam waktu dekat ini akan meminta laporan jumlah PTT di Bagian BKPSDM untuk dikurangi.

“Terutama di bagian pelayanan administrasi. Saya belum lihat data pasti, tapi informasinya PTT ini mencapai 3 ribu lebih. sangat banyak itu,” tambahnya.

selain rencana menaikan upah petugas kebersihan, pejabat juga mengaku sudah melakukan lobi ke beberapa perusahan tambang di Maluku Utara, untuk membantu mobil angkutan. Dia mengaku sudah menyetujui pengajuan surat permohonan bantuan. Salah satunya PT. Nusa halmahera Mineral (NHM).

“Selain pejabat wali kota, Saya pakai kekuatan di ESDM. Saya ingin ada bukti yang ditinggalkan salama menjabat ini. Dan saya sudah temui Presdir NHM pak H. Robert. Jawabannya pesitif, segera akan dibantu. Biar mobil bekas yang penting layak pakai tidak masalah,” tukasnya. (udy/yun)

Musim Hujan Air Muntahkan Sampah di Jalanan

MALUT POST – TERNATE. Selokan dan drainase, seyogyanya berfungsi sebagai tempat pengairan air, agar tidak terjadi luapan ke badan jalan atau pemukiman warga. Apalagi musim hujan. Namun di Ternate, fungsinya “gand”.Tidak hanya air yang mengalir, tapi juga sekaligus memuntahkan sampah ke jalan.

Alhasil, setiap kali terjadi hujan, jalan-jalan dipenuhi sampah dan bahkan sampah masuk ke halaman pemukiman warga. Kondisi ini, membuat masyarakat resah.

“Setiap hujan di depan rumah penuh sampah bercampur. Tidak ada petugas yang turun angkut, kita harus kerja sendiri membersikan,” Keluh Sudirman, warga bastiong.

Menanggapi hal ini, kepalah dinas PURPR Kota Ternate Risval Tribudianto, menyampaikan, Masalah sampah, selain drainase yang sudah tidak layak dipertahankan, juga kesadaran warga juga butuh ditingkatkan. Sehingga mereka yang berada di dataran rendah tidak jadi korban.

“Jadi bukan hanya folume air yang tidak bisa menampung. Tapi juga sampah yang menghalau hingga air meluap,”terangnya.

Meski begitu, Risval mengaku, 90 persen drainas di Kota Ternate ini butuh upgrade. Hanya saja alasan kemampuan keuangan daerah, pembangunan tidak bisa jalan. Di tahun 2020 lalu, anggaran rehabilitasi drainase diusulkan Rp 9,5 miliar. Dengan fokus skala prioritas di 3 kecamatan, yakni TernateUtara Sebesar Rp 1,5 miliar, Ternate tengah Rp 4 miliar dan Ternate Selatan Rp 4 miliar. Namun karena terjadi refokusing, tidak bisa terokomudir. Di tahun ini, anggaran itu kembali diusulkan dengan jumlahpagu terbatas. yakni Ternate Utara Rp1,5 miliar, Ternate Selatan Rp 2 miliar dan Ternate Tengah Rp 2 miliar. Hanya saja, itu juga tidak bisa terjamin akan Jalan. Akibat dari kebijakan refokusing yang sementara berjalan.

“Tidak hanya saluran tapi juga sumur resapan sebagaimana dibangun sebelumnya di depan aks kediaman dinas gubernur dan Telkom,” jelasya. (udy/yun)

Musrenbang Inprosedural Harus Digelar Ulang

MALUT POST – TERNATE. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tngkat kecamatan, di Kecamatan Batang Dua, yang digelar di Ternate terus menuai Kritik.

Kali ini, Akademisi Unkhair Mukhrar Adam, angkat bicara, Mukhtar menilai, Musrenbang yang digelar di Ternate tanpa melibatkan masyarakat adalah cacat hukum. Sehingga dilanjutkan, maka dokumen APBD-pun tidak bisa diproses, karena menyalahi ketentuan prosedur.

Dosen Ekonomi ini menjelaskan, Musrenbang merupakan media menyerap aspirasi masyarakat, untuk bahan evaluasi dan perencanaan baik untuk kempetingan perencanaan tahun (RKPD) maupun perencanaan jangka menengah (RPJMD), serta jangka panjang (RPJPD). Dalam UU nomor 24 tahun 2004 tentang SPPN, menerjemahkan perencanaan pertisipatif dari kelompok pemerintahan terndah yaitu desa atau kelurahan. Dengan melibatkan masyarakat, agar berbagai aspirasi masyarakat bisa dicatatkan dalam dokumen perencanaan tahun (RKPD). Karena itu, Jika tahapan perecanaan tidak sesuai prosedure, maka dipastikan dokumen perencanaan baik RKPD, KU-APBD dan APBD cacat hukum.

“Sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi unsur formal. Yang dimaksudkan dalam UU 24/2004 tentang SPPN dan derivatif-nya dalam peraturen teknis,” jelasnya.

Lanjut Mukhtar, pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatandi Batang Dua, yang digelar di Ternate merupakan Kelainan. Karena itu, harus dilakukan ulang oleh Bappeda, agar memastikan tahapan perencanaan harus dimulai dari tingkat terendah yaitu pemerintah desa/ kelurahan.

“Karena itu sifatnya berjenjang. Pelibatan masyarakat di kecamatan diatur dalam UU 24. Artinya, Bappeda melakukan kelainan dengan tidak melibatkan masyarakat dan para tokoh di kecamatan, termasuk DPRD dari dapil Batang Dua. Maaka kewajibanBappda harus melaksanakan ulang musrenbangkecamatan dengan melibatkan para tokoh dan masyarakat,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Nulela Syarif. Politisi NasDem ini mengatakan, Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan pada pemangku kepentingan ditingkat kecamatan, untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilaya kecamatan terkait. Berdasarkan pada masukan dari tingkat kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lantas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu lanjut Nurlela, sekali gus sebagai dasar penyususan Rencana pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang. Itu sebagai Kerja Satuan Perangkat Daerah Kota Ternate pada tahun berikutnya.

“Nah, Musrenbang Kecamatan silkusnya dilakukan setiap tahun, dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan, serta masukan untuk Renja SKPD,” jelasnya. (udy/yun)

Habiskan Rp114 Juta, “Main Bola” di Bacan

MALUTPOST.TERNATE – Perjalanan seluruh Anggota DPRD Kota Ternate ke Halmahera Selatan, dengan alasan melakukan studi banding, dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran. Sebab, selain salah sasaran. Hasil penelusuran Malut Post, perjalanan para wakil rakyat ini, menghabisan anggaran diperkirakan mencapai Rp113 juta. Dengan asumsi, perjalanan dinas Rp3,9 juta per orang dikalikan dengan 39 anggota, sebab satu anggota telah meninggal dunia namun belum ada penggantinya. Angka ini di luar pendampingan pegawai sekretariat. DPRD sendiri tahun ini memiliki anggaran perjalanan dinas mencapai Rp11,4 miliar. Ini terdiri dari, perjalanan luar daerah sebesar Rp9,7 miliar dan dalam daerah Rp1,7 miliar. Ini sebagian telah digunakan. Pada 4 Maret lalu, mereka juga telah melakukan perjalanan ke Sofifi.

Kabar yang berembus, perjalanan wakil rakyat tersebut untuk kepentingan lain. Salah satunya Ketua DPRD Muhajirin Bailussy.

Muhajirin dikabarkan ke Halsel untuk mengikuti pertandingan piala Bupati Cup yang baru dibuka kemarin. Kabar ini juga dikuatkan dengan postingannya, di akun Facebook Gus Jir. Dalam postingan itu, Muhajirin mengunggah dua foto dirinya menggunakan kostum bola. Pertama, sedang latihan dan foto satunya melakukan pose bersama dengan pasangan lawan.

Menanggapi hal ini, Akdemisi UMMU Hendra Kasim mengatakan, Studi banding yang dilakukan DPRD Kota Ternate ke Halmahera Selatan menurutnya terdengar aneh dan terkesan sekadar menghabiskan anggaran daerah. “Saya bingung apa yang mau di studi bandingkan di Halmahera Selatan,” kata Hendra dengan nada tanya.

Praktisi Hukum ini menyampaikan, Bukankah Kota Ternate adalah role modelnya Pemerintah Daerha di Maluku Utara. Sepatutnya justru Ternate yang jadi tempat belajar bukan sebaliknya. “Konon katanya salah satu materi studi banding mengenai PTSP di Halmahera Selatan. Kalau salah ingat bukankah 2018 PTSP Pemkot Ternate mendapatkan penghargaan karena dinilai baik. Dari dulu saya selalu yakin, studi banding ini nama beken dari baronda para pejabat, kegiatan satu ini tidak pernaha da hasil untuk daerah tapi menghabiskan anggaran yang tidak sedikit,” tuturnya.

Hendra bilang, aneh-aneh saja anggota DPRD Kota Ternate. Atau ini hanya akal-akalan menghabiskan total biaya perjalanan dinas dalam daerah. Dirinya menyarankan agar DPRD Kota lebih mengutamkan kepentingan rakyat, sebagaimana fungsi wakil rakyat. Dia juga sarankan, agar anggaran perjalanan dinas dalam daerah senilain Rp 1,7 miliar ini, digunakan untuk mengunjungi kecamatan Batang Dua. Sebab kecamatan yang jauh itu, nyaris tidak dikunjungi pasca mereka dilantik. Mungkin hanya saat reses, itu juga hanya sebagian. Padahal di sana masih banyak ketimpangan pembangunan.

Selain itu, tugas pokok DPRD di bidang legislasi juga banyak terabaikan. Salah satu yang mendesak adalah penjelasan Perda tentang perubahan pajak dan retribusi. Ini termasuk hal yang mendesak, karena ada objek pendapatan yang tidak akan bisa di pungut tanpa perda.

“Salah satunya Plaza Gamalama yang sudah diresmikan tapi belum beropeasi. Serta objek pajak kios merah yang selama ini bebas dari kewajiban. Kenapa ini tidak menjadi fokus malah pilih ke Halsel. Hanya karena sekadar memenuhi hasrat hobi main bola. Ini memalukan,” tandasnya. (udy/nty)

MALUTPOST.TERNATE – Kisruh di internal partai Demokrat bakal berlangsung panjang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perang dua kubu tersebut akan berakhir. Kubu Demokrat versi Moeldoko bahwa mulai menebar ancaman. Wakil Ketua Bidang Organisasi, keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) Demokrat Malut yang juga pendukung Moeldoko, Hendra Karinga menyatakan, kubunya telah mem black list nama Ketua Demokrat Maluku Utara versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Hendrata Thes. Bupati Kepulauan Sula itu dinilai tidak memiliki kinerja yang baik terhadap partai.

“Sudah tidak bisa dipakai, dia (Hendrata) punya pembicaraan sudah merusak. Terus kinerjanya juga buruk,” kata Hendra. Hendra menegaskan, jika Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sudah mengesahkan KLB, maka pihaknya akan konsolidasi internal untuk pembentukan pengurus baru. Pendiri Demokrat Maluku Utara ini memastikan Hendrata Thes bakal didepak dari posisi ketua.

Jika Hendrata masih mau berada di Demokrat, dia hanya akan menjadi anggota biasa. “Kalau mau bergabung ya silahkan saja, tapi bukan lagi pada posisi ketua, kita tidak pecat dia (Hendrata) dari anggota tapi di-black list dari ketua. Kami akan merangkul kader-kader yang belum sempat bergabung di kepengurusan sebelumnya,” tandasnya.

Terkait ancaman yang disampaikan Hendra Karianga dan optimisme Demokrat versi KLB akan disahkan Kemenkumham, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat Maluku Utara versi AHY, Hendrata Thes menanggapi datar. Hendrata bilang, boleh-boleh saja, tetapi ada aturan yang harus dijadikan acuan. “Boleh optimis tapi kita kita harus lihat aturan,” tandasnya.

Bupati Kepulauan Sula ini menegaskan, saat ini sesuai aturan, ketua umum Demokrat yang sah adalah AHY. “Saya tidak mau berspekulasi terkait keputusan Kemenkumham nanti, tapi yang pasti saat ini ketua umum yang sah adalah AHY,” pungkasnya. (mg-01/rul)

MALUTPOST.TERNATE Penumpukan pegawai didepan BPRS Bahari Berkesan pada Rabu (10/3), menuai sorotan dari DPRD Kota Ternate. Sebelumnya, ratusan pegawai mengantre untuk pengambilan gaji, hingga mengabaikan protokol kesehatan.

Ketua komisi I Mohtar Bian mengatakan, sebagai aparatur negara di Kota Ternate, harus memeberikan contoh yang baik. Pasalnya di tengah pandemi Covid-19, kegiatan berkerumun masih di larang. Anehnya, Pemkot justru mempertontonkan ke masyarakat.

“Bagaimana masayarakat bisa patuh, sementara para pegawai juga banyak yang melanggar. HAl ini harus ada kesadaran bersama. Kami menilai kerumunan sebagai contoh yang buruk,” sebutnya.

Mohtar menambahkan, seharusnya sejak awal sudah memberlakukan ajib pembukaan rekening bank BPRS Bahari Berkesan kepada setiap peawai negeri sipil maupun para PTT. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan pegawai di bank tersebut. Kata dia, jangan nanti dengan diberlakukannya sistem SIMPDA ke SIPD baru pemerintah Kota kaget. Apalagi banyak pegawai dan PTT yang menunggu penerimaan gaji, maka secara tidak langsung akan terjadi penumpukan dan protokol kesehatan pun diabaikan.

“Perencanaan dan sistem pelayanan dari pemerintah yang sangat lengah, sehingga terjadi insiden kerumunan,” tutupnya. (mg-03/yun)