MALUT-POST-TERNATE Sejumlah pasar di Kota Ternate tidak terpakai dan terbengkalai. Seperti di lantai 2 pasar percontohan, lantai 2 pasar Sabi-Sabi. Selain itu pasar Tradisional juga dialih fungsikan menjadi gudang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate lempar handuk. Mereka Kehabisan akal untuk dapat memfungsikan pasar-pasar tersebut.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate, Hasim Yusuf menuturkan, sudah berulang kali meminta kepada para pedagang untuk memfungsikan pasar-pasar yang tidak terpakai itu, tapi mereka beralasan pembeli di lantai 2 pasar percontohan, Sabi-sabi dan lainnya itu tidak ada. Karena itu, para pedagang lebih memilih untuk berjualan di luar dari pada harus naik di lantai 2 pasar. “Kita sudah berulang kali menata itu, tapi pedagang tidak mau, jadi kita harus bagaimana? pedagangkeluhkan barang mereka tidak laku,” ujarnya.

Intinya Disperindag sudah berikan pemahaman tapi tidak pedagang yang mau naik ke lantai 2 pasar, jadi pasrah dengan kondisi itu, lebih baik dialih fungsikan. Lantai 2 pasar percontohan, Sabi-Sabi dan lainnya dijadikan cafe. “Saya minta ke Wali Kota agar pasar yang tidak terpakai dialih fungsikan, yang penting masuk PAD,” ucapnya.

Pernyataan Kadis perindag ini berbeda dengan pernyataan Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman. Menurut Tauhid pasar yang tidak dipakai karena masih sementara ditata, tapi kenyataannnya, lantai 2 pasar percontohan dan pasar Sabri-Sabri kondisinya tetap sama seperti sebelumnya. Bahkan di lantai 2 pasar Bastiong justru dijadikan tempat mabuk dan itu sudah banyak yang mengeluhkan. (cr-02/rul)

MALUT-POST-TERNATE Pemerintah Kota dalam waktu dekat bakal melakukan penertiban pedagang. penertiban ini difokuskan di beberapa titik yang masuk kawasan larangan berjualan.

Pemerinta melalui Disperkim, sudah memastikan 8 titik yang bakal diterbitkan. diantaranya, jalan Yakub Mansur, samping Kantor PLN. karena keberadaan pedagang di tempat tersebut dinilai menggangu estetika Kota. penertiban yang direncanakan tersebut bakal melibatkan Satpol-PP, PUPR maupun Disperkim. Namun, rencana penertiban ini diminta untuk ditunda dulu. permintaan itu disampaikan anggota komisi III, DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif.

Menurut Nulaela, DPRD mengapresiasi upaya pemerintah untuk menata Kota terutama dari sisi estetika. Kata Nurlaela, untuk menata kota, salah satu cara adalah menertibkan pedagang, dan menyadarkan warga untuk tidak membuang sampah sembarang. Namun, ada hal lain yang harus menjadi pertimbangan pemerintah Kota Ternate, dan menjadi perhatian dari Komisi III yakni kondisi pandemi. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, ekonomi masyarakat juga ikut terkena dampak. karena itu, pemerintah juga dimint untuk mempertimbangkan hal tersebut.

“Barangkali hanya dengan jualan mereka itu, para pelaku usaha kecil ini bisa bertahan. Mereka lagi sulit, jangan lagi menambah beban masyarakat dengan pembongkaran tempat usaha,” sebutnya.

Kata Nurlaela, jika pemeritah harus membongkar lapak pedagang itu, maka harus ada altenatif lain yang bisa menghidupkan usaha mereka. Misalnya, dipindahkan ke tempat yang layak untuk berjualan. Menurutnya, DPRD mendapat laporan bahwa, para pedagang ini semua punya kewajiban untuk membayar aiuran. Artinya, para pedagang ini juga berkonstribusi untuk PAD Kota Ternate. “Asalkan mereka tetap bisa berjualan. Mereka juga berkomimen agar tidak membuang sampah hasil dagangan mereka sembarangan, dan tidak menganggu lalulintas. Sehingga harus kembali dipertimbangkan oleh pemkot,” pinta Nurlaela.

Untuk itu, komisi III meminta tidak ada pembongkaran dulu sebelum DPRD melakukan pemanggilan dinas terkait. Mulai dari Dinas PUPR, perkim, Satpol PP dan Bappelitbanda, dan Disperinding, untuk mendengarkan penjelasan serta solusi yang akan dilakukan.

“Jika dipindahkan, apakah tempat yang baru bisa menjanjikan bagi penghasilan mereka atau tidak. Apalagi di tengah pandemi yang membuat sektor ekonomi menjadi lumpuh ini. Harus ada solusi sebelum pedagang dipindahkan,” tandasnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TERNATE Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, kembali melakukan Inspektor Mendadak (Sidak). Sidak dilakukan di kantor Arsip dan perpustakaan Daerah, Kemarin (21/6). Sidak dilakukan untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana serta pelayanan, pada kantor yang berlokasi di Keluarahan Stadion, Ternate Tengah itu.

“Sidak ini untuk mengecek berbagai fasilitas yang ada di dalam gedung Arsip dan Perpustakaan Daerah serta memastikan kehadiran pegawai di kantor,” ucap Tauhid usai melaksanakan sudak. Selain menegecek fasilitas, sidak ini juga untuk memastikan program-program yang sudah dijalankan oleh kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada kesempatan itu, Tauhid Meminta kepada seluruh jajaran kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, berkaitan dengan ketersediaan buku-buku bacaan. Kantor Arsip dan perpustakaan Daerah. Kota Ternate diharapkan untuk bisa berinovasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat utamanya kepada para pelajar dengan menyiapkan buku-buku yng berkualitas.

“Sarana dan Prasarana juga harus diperhatikan, kenyamanan pengunjung harus ditingkatkan, ini harus dilakukan sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat,” tutur Mantan Sekda ini. Ia Juga meminta kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate untuk menata kembali ruang-ruang untuk bacaan, sehingga masyarakat yang berkunjung ke kantor tersebut merasa nyaman.

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate kedepan diharapkan dapat menghidupkan kembali program perpustakaan berjalan, sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan minat baca masyarakat.” Serta memberikan kemudahan bagi masyarakt untuk diperoleh bacaan yang berkualitas,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST-TERNATE Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang sektor, sektor pendidikan juga mengalami dampak. Akibatnya, proses belajar mengajar dilakukan secara Dalam Jaringan (Daring) maupun Luar Jaringan (Luring). Tidak hanya itu, sekolah juga diminta untuk mempersiapkan dan memperketat penggunaan protokol Kesehatan. Tentunya dalam mempersiapkan prokes, membutuhkan biaya seperti BOSDA. Nah, penggunaan BOSDA dan Tahun 2019/2020 hingga 2021 ini bakal di kroscek oleh DPRD.

Ketua DPRD Muhajirin Bailussy mengatakan, penggunaan BOSDA selama masa pandemi covid-19 bakal dikroscek oleh DPRD. DPRD ingin mengetahui sejauh mana penggunaan dana BOSDA tersebut, baik itu keperluan sekolah seperti saran dan prasarana serta bantuan bagi siswa, dengan melihat jumlah yang diterima masing-masing siswa. “Kami hanya ingin memastikan, apakah peruntukan BOSDA sesuai atau tidak,” sebutnya.

Muhajirin menambahkan, rencana akan dilakukan koordinasi dengan komisi III dan tim Banggar. Selain itu, bisa disampaikan melalui LPP APBD Tahun 2020 oleh Wali Kota. Menurutnya, jika tidak tepat sasaran dalam proses penggunaan BOSDA oleh pihak sekolah, maka DPRD meminta inspektorat maupun lembaga lainnya untuk melakukan pendalaman. “Kita akan minta inspektorat untuk periksa, jika ada keanehan penggunaan dana BOSDA. Langka ini sebagai pengawasan di sektor pendidikan,” tandasnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TERNATE Penggunaan anggaran sebesar RP 51 miliar yang peruntukannya tidak jelas di enam SKPD, menarik perhatian publik. Akademsi Unkhair, Gunawan Tauda mengatakan, apabila SKPD tidak mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan, maka dapat berkonsekuensi hukum pidana. karena diduga karena diduga ada kerugian keuangna negara dan penyalagunaan kewenangan. ” Namun, sebelum itu pansus harus dapat menentukan sikap. Apakah temuan ini dapat dibawa ke hak menyatakan pendapat atau melimpahkan temuan itu kepada aparat penegak hukum (APH),” kata Gunawan, Minggu (20/6).

Dosen Hukum Unkhair ini menyampaikan, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut masuk kategori praktik tata kelola keuangan yang meyimpang. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Jika problem ini dibawa ke ranah hukum, maka dapat dijerat dengan undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).” Catatanya, hanya bila telah diperiksa penegak hukum. Dasar regulasinya UU Tipikor,” jelasnya.

Dia mengaku sangat menyayangkan, dieratata kelola pemerintahan yang sudah semakin baik sperti saat ini, praktik penyalagunaan anggaran masih terjadi. Padahal, ancaman Hukumnya sangat berat. Kata dia, pelaku meyalagunakan kewenangan akan dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun. Dengan denda minimal RP 50 juta dan maksimal RP 1 miliar sebagaimana yang tertera dalam pasal 3 UU Tipikor. Hal ini harusnya menjadi warning bagi SKPD terkait. “Saya mengapresiasi DPRD atas pembentukan pansus terkait yang dapat menguak keganjilan dugaan penyalagunaan anggaran dan kewenangan,” pungkasnya. (mg-01/udy)

MALUTPOST.TERNATE – Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang sangat dibutuhkan. Hal ini agar terwujudnya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Apabila kedisiplinan para PNS tidak baik, maka harus ada sanksi yang diberikan. Namun, hingga kini kedua PNS yang berkantor di Kelurahan Sangaji belum juga mendapat sanksi. Padahal, kedua ASN tersibuk tidak berkantor selama kurang lebih 3 tahun.

Masalah indisipliner pegawai ini mendapat sorotan dari DPRD. Wakil ketua komisi I Zainul Rahman mengatakan, setiap pelanggan disiplin ASN, harus mendapat sanksi sesuai dengan aturan. Sanksi tersebut harus diberikan oleh atasan dari ASN yang bersangkutan.

Jika ASN tersebut tidak diberikan sanksi, maka atasan ASN tersebut bisa dikenakan sanksi dari atasan yang lebih tinggi.

“Pemberian sanksi dimaksud, agar bisa memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi ASN yang lain. Sehingga tidak mengulangi hal yang sama, sebab tidak baik. Implementasi sistem manajemen ASN masih lemah dari PEmkot, sehingga ada pembiaran menyangkut dengan indisipliner pegawai,” sebutnya.

Zainul menambahkan, DPRD menginginkan agar tata kelola birokrasi di Kota Ternate semakin profesional dan berintegritas. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari semua pihak. KOmitemn yang dimaksud menyangkut dengan sanksi, apakah diberikan bagi yang melanggarnya atau tidak.

“Jika pola manajemen masih dilakukan dengan sistem yang lama, jangan berharap banyak, akan terwujudnya perubahan di daerah. Baik dari birokrasi maupun efeknya pada peningkatan pelayanan publik. Karena itu, harus ada pola manajemen yang barus esuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, komitmen yang tinggi dari pemerintah kota akan memberikan jalan yang baik bagi agenda reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan. Terutama dalam rangka manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Ternate.

“Dengan kata lain, agenda ini harus menjadi prioritas yang dikomandoi langsung oleh wali kota dan wakil wlai kota mau menjadikan Kota Ternate sebagai ikon reformasi birokrasi manajemen ASN di Maluku Utara,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TERNATE Polemik di Internal Puskesmas Siko selesai. Surat pindah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Nurbaity Radjabessy, terhadap 3 stafnya juga sudah dibatalkan. Nurbaity juga sudah melakukan mediasi dengan mempertemukan 3 staf puskesmas tersebut dengan kepala Pukesmas (Kapus), Masita. “Sudah Selesai, mereka sudah mempertemukan dan saling memaafkan. Surat tugas juga sudah saya tarik karena mereka sudah saling memaafkan,” ucap Nurbaity, kemarin (18/6).

Nurbaity menuturkan, polemik yang terjadi antara sejumlah staf dengan Kapus hanya dipicu kesalah pahaman. Sehingga, Ia sempat mengeluarkan surat tugas (pindah dari puskesmas Siko) terhadap 3 staf dengan maksud pembinaan. Namun akhirnya surat tugas tersebut ditarik kembali. “Jadi sudah selesai,” tandas Nurbaity. Ratih F A Wally, salah satu staf yang sempat mendapat surat tugas pindah juga mengakui bahwa surat tugasnnya sudah ditarik. Ia juga membenarkan Kedinkes Nurbaity sudah mempertemukan staf dengan Kapus, Masita.

“Iya, alhamdulilah sudah ada mediasi dari ibu Kadis dan sekretaris dinas kesehatan, jadi sudah selesai,” tutur Ratuh. Sementara Kapus, Masita, saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar banyak. Ia beralasan takut memberikan pertanyaan yang salah. Namun Ia juga mengatakan bahwa permasalahan sudah selesai. “Maaf, saya tidak mau kasi komentar, saya takut salah,” singkat Masita, melalui pesan WhatsAPP.

Sekadar diketahui, awalnya sejumlah staf di puskesmas Siko merasa kesal dengan sikap Kapus, Masita, yang dinilai tidak profesional terhadap bawahan. Kapus dinilai pilih kasih. Hal itu terlihat ketika ada staf yang memberikan masukan saat rapat, langsung disikapi dengan tidak profesional oleh Kapus. Kapus juga dinilai kurang adil baik dalam daftar absensi maupun pembagian honor Covid-19.

Terhadap polemik ini, Kadinkes Nurbaity bukannya langsung melakukan mediasi untuk mempertemukan dua belah pihak. Tapi Nurbaity malah menertibkan surat tugas yang diketahui memindah tugaskan 3 staf keluar dari puskesmas Siko. (tr-01/yun)

MALUT-POST-TERNATE Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) polda Malut terus memproses dugaan tindak pidana ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan terlapor Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman.

Kombes (pol) Alfis Suhaili saat dikonfirmasi Malut post, Rabu (16/6) kemarin, mengaku, kasus yang dilaporkan mantan Wali Kota Ternate, Hi. Burhan Abdurahman yang sudah diterima dan ditangani, masih dalam proses penyidikan. Rencananya, penyidik akan memanggil pihak-pihak terkait untuk diminta keterangan.

“Masih dalam proses penyelidikan dan segera diagendakan untuk dilakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait,” janjinya. Lanjut Alfis, tim penyidik sudah melakukan pendalaman bukti-bukti digital sesuai dengan laporan yang diterima dan saat ini, pihaknya sedang mencatat pihak-pihak terkait untuk dipanggil diminta keterangan ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Tauhid Soleman dilaporkan ke Ditreskrimsus polda atas kasus dugaan ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap mantan Wali Kota, Hi.Burhan Abdurrahman sejak Desember 2020. Itu dibuktikan dengan nomor laporan: STPP/167/XII/2020/ Ditreskrimsus tertanggal 28 Desember 2020 oleh mantan Wali Kota Ternate, Hi Burhan Abdurrahman. kasus ini berawal dari unggahan Tauhid yang beredar di Media Sosial (Medsos) dan viral. (mg-03/aji)

MALUT-POST-TIDORE Kondisi jalan yang menghubungkan Kelurahan Kalaodi dan Fobaharu sebagai akses warga akan dibangun pemerintah Kota Tikpe, tahun ini juga. Janji ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tikep dua periode, Capt. Ali Ibrahim, Rabu (16/6).

“Jalan itu akan dibangun karena anggarannya tidak 100 persen di refocusing,” kata Capt Ali. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menjalankan refocusing anggaran yang merupakan kebijakan nasional. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat tetap diperhatikan.

Orang nomor satu pemkot Tikep ini juga mengaku, sekalipun anggaran program kegiatan refocusing, namun ada beberapa kegiatan yang anggaranya tidak 100 persen direfocusing, semua tergantung skalah prioritas.” Terkait pelayanan masyarakat terutama soal akses jalan itu, tidak semua di refocusing. Anggaran jalan itu, tidak semua di refocusing tapi tidak 100 persen, “ungkapnya.

Ia menjelaskan, refocusing hanya dilakukan pada sumber anggaran APBD. Sedangkan sumber anggaran dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak direfocusing.

“Jadi untuk anggaran yang sumbernya darp APBD sekitar 50 persen itu tidak di potong semua,” jelasnya. Diungkap Wali Kota, selain anggaran pada program kegiatan fisik seperti pembangunan akses jalan, refocusing juga diberlakukan di beberapa program kegiatan akan dibangun tahun ini,” janji Wali Kota mengakhiri. (aby/aji)

Rosdan: Perencanaan Sofifi Untuk Kebutuhan Masa Depan

MALUT POST – TERNATE. Pengamat Kota dan daerah Rosydan Arby, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprof), untuk memperhatikan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat yang berada dalam wilaya pengembangan kawasan khusus Ibu Kota Provinsi Sofifi. Pernyataan Rosydan ini, sekaligus menangapikepastian peraturan pemerintah (PP) tentang pembentukan kawasan khusus Sofifi yang tidak lama lagi diterbitkan. Sebagaimana disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negri ( Kemendagri) Akmal Kamil, saat berkunjung di Maluku Utara pekan lalu.

Rosydan menjelaskan, dalam membngun sebuah kota baru, harus tersedia fasilitas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat setempat. Sarana dan Prasarana harus disiapkan sebagai bentuk representasi kesejahteraan hidup yang layak.

“Karena itu pelayanan dasar, seperti air bersih, listrik, dan penentuan zonasi pembuangan sampah perlu diutamakan. Lalu fasilitas pendukung lain, misalya bngunan dan jalan juga boleh disisihkan,” jelas Rosydan, Jumad (11/6).

Magister Perencanaan Kota ini menjelaskan, kebnyakan kota-kota di Indonesia yang baruh terbentuk, lalai terhadap konsep pelayanan dasar. Karena dalam anggapanya,