PNS Juga Terancam Dipecat, Jika Kedapatan Malas

MALUTPOST.TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui tim verifikasi dan evaluasi pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT), sejauh ini sudah mengantongi 400 lebih nama PTT yang berpotensi diberhentikan. Jumlah tersebut tersebar disejumlah Organisasi PRangkat Daerah (OPD).

“Inikan menyangkut dengan nasib orang, JAdi jarus dievaluasi secara benar. Sehingga nanti kita lihat berdasarkan tiga kriteria,” kata ketua tim verifikasi dan evaluasi, Muhdar Din, kemarin (29/4).

Muhdar menjelaskan, ada tiga kriteria yang menjadi dasar seorang pTT layak diberhentikan. Pertama, adalah berdasarkan pengusulan dari masing0masing OPD. Namun usulan dari OPD ini berdasarkan kriteria-kriteria pendukung yang dicek oleh tim verifikasi dan evaluasi.

Kedua, berdasarkan daftar absensi. Daftar absensi ini akan dilihat dari presentasi kehadiran seorang PTT dalam satu bulan. Kemudian yang ketiga, adalah faktor usia. Usia di PTT berdasarkan kontrak dengan Pemkot adalah sampai pada 45 tahun. Sehingga Pemkot menggunakan standar 46 tahun keatasa untuk dipertimbangkan dan tidak lagi dimasukkan ke daftar PTT.

“Karena faktor usia ini berkaitan dengan produktivitas. Terkecuali ada pertimbangan lain, misalnya satu instansi tertentu sangat membutuhkan PTT yang usianyan diatas 45 tahun untuk menegrjakan satu pekerjaan yang memang tidak boleh dikerjakan oleh orang lain,” terangnya.

Muhdar menyebut, saat ini sudah di tahap ahir verifikasi dan evaluasi. PTT yang sudah terjaring berdasarkan tiga kriteria tersebut tercatat sudah berjumlah 400 orang lebih .

“Sekarang yang sudah masuk dalam jaringan sebanyak 400 lebih, ini kemungkinan masih akan bertambah. Karena ada sejumlah daerah yang belum sempat disisir,” ujarnya.

Tak hanya pTT, terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang malas berkantor juga akan dievaluasi. Namun untuk PNS sementara belum bisa ditetapkan, karena tim verifikasi dan evaluasi masih fokus pTT.

“Setelah PTT kita akan sisir PNS. Jadi PNS ini kalau kedapatan ada yang sangat malas berkantor akan kita rekomendasikan ke pimpinannya. Kita panggil pimpinannya dan tanyakan apa persoalan yang membuat PNS tersebut jarang masuk. Ini bisa saja disulkan untuk pemecatan, karena hanya menerima hak tapi tidak melaksanakan kewajiban,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST TERNATE Pemerintah Kotra (Pemkot) Ternate sejauh ini belum mengambil keputusan, untuk membijakan penghapusan jabatan eselon III dan IV.

Penghapusan jabatan tersebut harusnya sudah diberlakukan pada Januari lalu, namun ditunda sampai pada juni mendatang, karena sejumlah Daerah belum siap termasuk Pemkot Ternate.

” Sya lihat perkembangan, ini akan sedikit menguras tenaga. karena untuk menghilangkan jabatan struktural itu butuh kajian yang mendalam,” kata Sekkot Ternate, jusuf sunya, kemarin (28/4).

Menurutnya, kebijakan tersebut tentu akan menghilangkan banyak jabatan, yang kemudin di ahlikan kejabatan fungsional. sehingga hal ini memag harus di pilah dengan baik dan saksama. karena kebijakan tersebut juga berkonsekuensi pada anggaran.

” Jadi ini ada pengecualian. Untuk eselon, hanya beberapa eselon yang dipertahankan karena berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan. saat ini sementara dalam pengkajian untuk bisa di pertahankan dan mana yang harus dihilangkan,” ujarnya.

Ia menyebut, semapt sudah ada koordinasi antara sekda, namun semua masih membutuhkan waktu. perkembangan terbaru mungkin bisa diketahui pada satu ada dua pekan kedepan.

” Penghapusan Jabatan ini, kita sangat berhati-hati sekali. Berbeda dengan perpindahan organisasi kerja. karena jika salah ambil keputusan orang bisa kehilangan jabatan. Apalagi jika orang itu belum tersedia pada jabatan fungsionalnya,” jelas yusuf.

Terkecuali jabatan-jabatan atributif dan kewilayahan seperti Camat dan Lurah, itu tetap ada. kebijakan ini belum diberlakukan di seluruh Indonesia.

” Belum nanti usai kajian. kita akan laporkan ke Gunernur, dan Gubernur menyampaikan ke Kementrian Dalam Negeri,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST TERNATE Kekurangan tenagah guru di sekolah menegah pertama (SMP), cukup berpengaruh. salah satunya pada mata pelajaran yang tidak ada pengajaran. mata pelajaran tersebut, seperti seni budaya, penjaskes, dan mata pelajaran agama.

Meski begitu ada mata pelajaran yang gurunya melebihi kebutuhan, seperti IPA terpadu.selain itu ditingkat PAUD dan SD juga masih membutuhkan guru serta tenaga kependidikan lainnya.

Akademisi Universitas Khairun, Dr. Samsu Somadayo menurutkan, maslah kekurangan guru dikota ternate saat ini perlu disikapi oleh pemerintah kota (pemkot) secara serius. karena masalah tersebut jika dibiarkan maka akan berdampak terhadap proses belajar mengejar disekolah. ” caranya adalah pemkot harus menambah tenagah guru honorer,” tuturnya.

Menerutnya, kalau pemerintah menambah guru honorer, lantas menambh beban keuangan daerah maka pemerintah harus mengurangi honorer maupun PTT di bidang yang lain. karena sekolah kata dia, tidak boleh dibiarkan terus menerus kekurangan guru. walau begitu, pemkot melalui diknas harus melakukan analisis kebutuhan guru. karena ada juga mata pelajaran tertentu seperti IPA terpadu memiliki kelebihan guru.

“Sekolah terkadang mengunakan tenagah guru yang ada untuk memegang mata pelajaran yang bukan basec keilmuanya. kalau ini yang terjadi, mka sudah tentu kualitas pendidikan kita akan menjadi tidak baik,” jelasnya.

Lebih jauh, Dosen Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ini menyarankan, pemerintah harus bangun kerja sama dengan kampus untuk memnfaatkan program kampus merdeka. dengan demikian, mereka belajar untuk menutupi kekurangan kebutuhan guru tersebut, mahasiswa berada di setiap sekolah hingga satu tahun.

” Program ini tentu dapat membantu pemerintah daerah untuk mengatasi kekurangan guru. kalau program merdeka belajar itu dimanfaat secara baik oleh pemda, pasti dapat menutupi kekurangan tersebut,” sebutnya.

Terkait Refocusing BOSDA selama empat bulan dengan total anggaran sebesr RP 5,9 miliar, Doktor matematika ini meminta kepada pemkot untuk mempertimbangkan kembali. karena BOSDA tersebut bisa digunakan sekolah untuk merektur ternaga guru honorer.

“Jika pemerintah tetap bersikeras, maka akan sangat berdampak terhadap banyak kegiatan di sekolah. sebaiknya pemkot merefocusing saja anggaran di OPD lain, untuk BOSDA tidak perluh direfocusing,” tandasnya. (mg-02/yun)

MALUTPOST.TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim menunjukkan keseriusannya untuk mendatangkan pesepak bola dunia, Christiano Ronaldo di acara puncak Sail Tidore yang akan digelar September nanti. Keseriusan Wali Kota ditunjukan saat dirinya mnedatangi kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Portugal di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Rabu (28/4).

Dalam kunjungan itu, Wali Kota bertemu langsung dengan Pj. Kedubes POrtugal, Emanuel Bernardes Joaquim. Pertemuan yang berlangsung pagi kemarin membahas keseriusan Wali Kota Tidore yang juga sebagai Wakil Presiden Global Network Magellan Cities (GNMC) untuk mendatangkan Christiano Ronaldo. “Kami sangat berharap kerjasama dengan Duta Besar Portugal agar dapat menghadirkan Christiano Ronaldo dan Wali Kota Lisbon pada Pergelaran Sail Tidore, September nanti,” ungkap Wali Kota.

Lanjut Capt Ali, selain Christiano Ronaldo, pihaknya juga berencana mendatangkan Wali Kota Lisbon, Antonio Costa karena yang bersangkutan masuks ebagai anggota GNMC.

Sebagaimana diketahui, Presiden GNMC adalah Wakil Wali Kota Sevilla, Oscar Humberto Evora Dos Santos sedangkan Wali Kota Tikep menjabat sebagai Wakil Presiden GNMC. Menanggapi permintaan Wali Kota Tikep, Pj. Duta Besar Portugal, Emanuel Bernardes Joaquim mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Persatuan Sepakbola Portugal dan Italia untuk melihat jadwal Christiano Ronaldo supaya bisa dihadirkan saat pergelaran Sail Tidore nanti.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Persatuan Sepakbola Portugal dan Italia untuk menyesuaikan jadwal Christiano Ronaldo yang kebutulan bermain di salah satu tim di Italia,” tutur Emanuel. Menyangkut kehadiran Wali Kota Lisbon, Emanuel menyarankan sekaligus berharap ke Wali Kota Tikep supaya membuat undangan resmi. Lewat kesempatan ini, Emanuel menyambut baik kedatangan Wali Kota Tikep yang sudah mau berkunjung ke kantor Kedubes Portugal.

“Kami sangat senang mendapat kunjungan dari Capt. Ali Ibrahim, juga keramahan beliau (Wali Kota Tidore) saat menyambut kedatangan kapal latin Spanyol di Tidore beberapa waktu lalu,” tandasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menyoroti vaksin yang dibuang. Total 5.835 dosis vaksin yang diduga dibuang. Ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan provinsi Maluku Utara Idar Sidi Umar. Pembuangan vaksin tersebut mendapat respons dari anggota komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif.

Menurutnya, atas dugaan ini komisi III DPRD segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Ternate, mulai dari total vaksinasi yang sudah diberikan dan berapa jumlah yang belum di vaksin. Tak hanya itu, DPRD juga akan mengusut bagaimana penyimpanan vaksin tersebut, sampai batas waktu dari penggunaannya.

“Semuanya akan dimintai keterangan dari dinas kesehatan,” ungkapnya.

Kata Nurlaela, vaksinasi untuk tenaga kesehatan (Nakes) total sasaran 2.363. Namun yang sudah divaksin 1.611 atau 68.2%. Untuk lansia, total sasaran 9.666, yang sudah divaksin baru 429 atau 4.4%. Menurutnya, kunci keberhasilan vaksin meliputi upaya proaktif, edukatif dan sosialisasi yang masif dari dinas kesehatan. Kata dia, sejauh ini DPRD melihat sudah ada upaya namun perlu ditingkatkan lagi. Komisi III akan meminta data rampung vaksin di Kota Ternate. Kemudian dicocokan data realisasi dan stok vaksin serta untuk membuktikan dugaan dosis vaksin yang dibuang.

“Sebagai mitra komisi III, kami akan terus akan awasi menyangkut dengan vaksinasi,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali keluar daerah. Para wakil rakyat Kota Ternate yang kunker ini terdiri dari tiga komisi yakni, I, II dan III. Informasi yang dihimpun Malut Post, daerah yang menjadi tujuan para wakil rakyat ini yaki Jakarta dan Manado.

Sekretaris Dewan Safia M. Nur saat dikonfirmasi terkait dengan agenda DPRD yang keluar daerah itu, tidak merespons.

Begitu juga dengan Kepala bagian humas Abdu Hi. Sergi saat dikonfirmasi, justru mneyuruh hubungi masing-masing ketua komisi. “Konfirmasi langsung saja ke ketua Komisi,” ujarnya.

Tertutupnya, informasi mengenai dengan kunjungan kerja anggota DPRD tersebut mendapatkan respons dari akademisi Kebijakan publik dan ekonomi Universitas khairun Ternate Nurdin I Muhammmad. Menurutnya, informasi harus terbuka kepada media dan masyarakat, terkait agenda anggota DPRD. Sebab informasi seperti ini sangat perlu diketahui publik, jangan disembunyikan. KOmisi informasi publik harus memanggil sekwan dan Humas karena ini masuk dalam kategori menyembunyikan informasi kepada publik.

“Ini tidak sejalan dengan tata kelola pemerintahan. Publik berhak tau apa agenda mereka dalam kunker para wakil rakyat. Mereka (DPRD) adalah wakil rakyat, jadi rakyat harus tahu semua agenda mereka. Jangan ditutupi, ” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, ternasuk dengan berapa besar pengguna anggaran dalam agenda juga harus disampaikan. Begitu juga dengan hasilnya nanti seperti apa, dalam kebijakan pembangunan di daerah.

“Dalam soal penggunaan anggaran juga harus transparan, bagaimana mau mewujudkan kinerja yang bersih dan akuntabel kalo segalanya ditutup-tutupi. Jangan ditutupi harus terbuka agar publik dapat mengetahui,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Masalah kekurangan guru di semua tingkatan sekolah di Kota Ternate mendapat perhatian Dewan Pendidikan Kota Ternate dan Asosiasi kepala Sekolah SMP Swasta Kota Ternate. Ketua Asosiasi kepala sekolah SMP Swasta Kota Ternate, Saiful Hasan mengatakan, demi kelancaran aktivitas belajar mengajar di Sekolah, perlu menjadi perhatian serius, karena masalah kekurangan guru saat ini sangat urgen, sehingga harus segera diatasi.

Menurut dia, ada berapa mata pelajaran di SMP yang sangat kekurangan tenaga pengajar. Diantaranya, mata pelajaran seni budaya, mata pelajaran prakarya, penjaskes dan agama. Kekurangan ini karena beberapa guru telah meninggal dan juga sudah pensiun. “Jadi masalah ini harus harus secepatnya diatasi,” akunya.

Kepala sekolah SMP Muhammadiyah I ini menambahkan, Dinas pendidikan kota Kota Ternate semestinya mencari solusi. Selain itu, Diknas juga sudah harus melakukan pendataan agar diketahui pasti guru mata pelajaran mana saja yang melebihi kebutuhan dan mata pelajaran masih kekurangan.

“Masalah kekurangan guru ini bukan hanya dialami SMP, namun PAUD dan SD juga. Jadi harus didata, untuk diketahui kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan, pintanya.

Sementara, ketua Dewan Pendidikan Kota Ternate, Asgar Saleh mengatakan, masalah tenaga Kependidikan yang mengalami kekurangan ini sudah menjadi problem klasik. Kata dia, Pemkot ibarat maju kena mundur kena karena mau merekrut tenaga kependidikan angarannya tidak tersedia, padahal ini menjadi kebutuhan sekolah.

“Kedepannya Pemkot harus mencari cara untuk sediakan anggaran terkait masalah ini,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Kota Ternate ini menambahkan, selama ini rekrutmen PNS oleh Negara juga sangat jarang mengakomodasi tenaga kependidikan baik guru, maupun tenaga kependidikan lainnya. Guru semestinya menjadi prioritas Negara dalam rekrutmen PNS, menjadi kebutuhan dasar di sekolah.

“Pemkot ketika penerimaan PNS atau PPPK harus memprioritaskan tenaga kependidikan dan kesehatan. Ini kebutuhan yang harus menjadi prioritas pemerintah,” tandasnya. (mg-02/yun)

MALUT-POST TIDORE Aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus PNS bakal menerima tunjangan hari raya (THR). pembayaran THR rencananya akan cair jelang lebaran idul fitri. berbeda dengan honorer derah (honda) yang justru tidak dapat THR. berdasarkan data yang diterima, jumlah honda tahun 2019 hingga tahun 2020 yang ditanggulangi pemerintah daerah kota tikep berjumlah 552 orang. ratusan honda ini bakal gigi jari. pasalnya, pembayaran YHR tidak berlaku bagi honda. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota tikep, mansyur saat dikonfirmasi selasa (27/4) mengatakan, pembayaran THR hanya berlaku hanya PNS. makanya tenaga honorer tidak terima THR

” PNS terima THR melewati gaji 14. kalau honorer tidak ada THR,” aku mansyur. dia mengaku, kebijakan pembayaran THR bagi tenaga honda dikembalikan keorganisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

Sedangkan pembayaran THR untuk 18 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih menunggu peraturan menteri keuangan (PMK). ” untuk PPPK ini nanti diberikan,” tambahnya. ditegaskan mansyur, pembayaran THR bagi PNS akan dilakukan jelang idul fitri. ” dekat lebaran baru cair,” tandasnya. (aby/aji)

MALUT-POST TERNATE Komisi informasi publik (KIP) maluku utara (malut) menggelar focs group discusion (FGD) tentang keterbukaan informasi publik kegiatan bertajuk penyusunan indeks keterbukaan informasi publik di maluku utara (mlut), tersebut digelar di muara hotel, senin (26/4).

Para informasi ahli yang dilibatkan dalam FGD ini diantaranya, kadis infokom provinsi Dr. iksan wakil ketua DPRD provinsi M. rahim husen, sekertaris bawaslu malut. M. irwan saleh, akademis UMMU dr. helmi alhabar dan perwakilan wartawan mahmud ici. selain it juga keterwakilan LSM perempuan, HIPMI malut dan para pengusaha.

FGD ini melibatkan 9 informan ahli terdiri dari 3 unsur, pemerintah dunia usaha danmasyarakat umum. komisioner KIP malut romanus ndau lendong menyampaikan. kegiatan indeks keterbukaan informasi ini bertujuan untuk memotret sejauh mana implementasi UU nomor 14 tahun 2008 tentsng keterbukaan sehingga informasi kepada publik. sekaligus mengevaluasi tuntutan transparansi keterbukaan informasi apakah sudah bisa di jalankan di tiap provinsi.” informasi tersebut dapat memberi manfaat kepada pelayanan publik yang berkualitas maupun taata kelola pemerintah, seperti pencegahan korupsi,” jelasnya. dia mengaku, jika keterbukaan informasi sudah jalan, tentu korupsi akan berkurang. fasilitas instruktur dapat diminimalkan.” kita berharap malut dapat menggencarkan keterbukaan informasi, walau KIPnya baru terbentuk,” kata romanus. dia menambahkan, pemerintah wajib membuka semua programnya, sehingga publik bisa tahu dan mengambil kesempatan untuk bermitra atau berkontribusi di dalamnya. tujuanya, agar program pemerintah tidak diberikan kepada keluarga dan koleganya.

Selain itu keterbukaan informasi memiliki relevansi dengan pemerintah yang demokratis.” jadi calon kandidat harus membuka latar belakang pendidikannya maupun jejak prestasinya untuk dapat megukur kyualitasnya. bukan hanya atribut-atribut sosial,” tukasnya. (mg-01/pn/udy)

MALUT-POST TIDORE Puluhan guru di kota tidore kepulauan mendatangi kantor walikota tikep, senin (26/4). kedatangan para guru ini tidak lain menyoal tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) mereka yang belum dibayar pemerintah daerah kota tikep. para guru ini menuntut agar pemkot tikep segera membayar hak mereka sebelum lebaran idul fitri.

Sebelum ke kantor wali kota, para guru non sertifikasi lebih dlu mendatangi kantyor dinas pendidikan dengan tuntutan yang sama. aksi yang dilakukan para guru pada senin kemarin membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu karena sempat berhenti. salah satu guru yang enggan namanya dikorankan mengatakan, uang tamsil yang belum terbayar selama 4 bualan. di tahun 2020 ada bulan yang ditambah 2021 dua bulan. ia menjelaskan perbulan, dana tamsil yang harus diterima sebesar RP 250 ribu. total dana tamsil yang harus dibayar pertriwulan yakni RP 750 ribu. parahnya lagi. total itu juga dipangkas kurang lebih RP 30 ribu. lantaran dipangkas, total tamsil pertriwulan yang diterima hanya RP 720 ribu.

” Itu pun di potong lagi sehingga yang diterima hanya RP 720 ribu. kami tidak tahu itu di potong untuk apa,” ungkapnya berada di kantor wali kota. lewat kesempatan ini, para guru lalu meninta pemkot tikep segera membayar hak mereka sebelum lebaran idul fitri.” kami meminta sebelum lebaran, karena kebutuhan kami banyak,” desak para guru.

Menanggapi tuntutan para guru, kepala dinas pendidikan, Ismail Dukomalamo mengatakan dana tamsil ditransfer langsung oleh pusat.” dana yang masuk itu hanya RP 183 juta, itu cukup bayar 1 bulan saja maknya masih kurang,” kata ismail kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan para guru di kantor wali kota.

Ismail juga mengakau, di tahun 2020 dana tamsil yang belum dibayar itu 2 bulan. yakni november dan desember. sedangkan triwulan 1 tahun ini yang belum dibayar yaitu ferbuari dan maret. makanya tamsil yang belum dibayar ke para guru selama 4 bulan diupayakan segera dibayar. ” empat bulan itu jadi hutang negara ke teman-teman guru tikep. tapi itu pasti dibayar,” aku ismail.

Menyangkut dengan pemotongan dan tamsil, lanjut dia, digunakan untuk membayar pajak. ” itu dipotong pajak sehingga yang diterima guru hanya RP 720 ribu. Uang itu ditransfer langsung ke rekening guru,” tambahnya.

Rencananya, hari ini (senin kemarin), sekretaris dinas pendidikan akan berkoordinasi langsung dengan kementrian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) di jakarta untuk mempercepat penyalur dana tamsil supaya non sertifikasi ini sebanyak 700 orang labih. kapan waktu pembayaran kami belum tahu pasti karena anggaran ini ditransfer pusat. kami akan berkoordinasi. semogah cepat dibayar,” tandasnya. (aby/aji)