MALUTPOST.SOFIFI – Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) meminta semua pihak untuk menekan angka penyebaran Corona Virus (Covid-19).

Hal ini disampaikan AGK saat memberikan sambutan di acara Launching Kampung Tangguh Kieraha, di lokasi wisata puncak Ngade, Jumat (5/2).

AGK mengutarakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut memberikan dukungan penuh atas terbentuknya Kampung Tangguh Kieraha yang dimotori Kepolisian Daerah (Polda) Malut dalam mencegah penanganan Corona Virus.

Karena menurut AGK, bagaimanapun covid-19 belum diketahui kapan berakhir. “Covid-19 belum berakhir, karena bertambahnya penularan. Jika terus meningkat, maka hanya satu kata yakni bersinergi bersatu dalam mencegah pandemi,”ungkapnya.

Gubernur dua periode ini menyatakan, prediksi awal covid-19 berakhir 2020. Namun faktanya, di tahun ini justru bertambah. Dikatakan, tak satupun menginginkan jumlah orang terpapar karena selama ini tiga hal penting sudah dilakukan yakni mencuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak.

Selain itu seluruh pihak diminta oleh negara melakukan swab massal dan vaksin, namun kasus masih tetap bertambah. “Olehnya itu, pembentukan kampung tangguh adalah salah satu langkah posistif dalam mencegah penyebaran covid-19,” tegasnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengaku, melaunching Kampung Tangguh Kieraha adalah bentuk perhatian Kapolda Maluku Utara terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, kepada pihak yang ditugaskan untuk penanganan covid-19, dapat melaksanakan tugas dengan baik. “Agar tujuan bapak Kapolri bisa berhasil. “Agar tujuan bapak Kapolri bisa berhasil. Jumlah covid bisa ditekan dan kondisi bisa kembali normal untuk negara dan bangsa kita tercinta,” pungkasnya. (din/jfr)

4 Staf Positif Covid-19

MALUTPOST.SOFIFI – Kantor Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku Utara (Malut) tiba-tiba ditutup selama 14 hari. Ini menyusul empat orang staf dinyatakan positif Covid-19.

Empat staf tersebut positif Covid-19 diketahui setelah melakukan Swab Test tahap pertama bersama 26 staf lainnya di RSUD Chasan Boesoerie. “Iya ada empat orang staf Distan Malut,” ucap M. Rizal Ismail Ketika dikonfirmasi, Kamis (28/1).

Mantan Pjs Bupati Halbar ini menambahkan, jumlah ASN Distan sebanyak 197 orang dan honorer sebanyak 47 orang. Swab Test tahap pertama sudah dilakukan 30 orang termasuk dirinya. “Semua ASN Distan akan di-swab guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 di internal Distan khususnya dan di Pemprov umumnya,” katanya.

Mantan Kadis Pertanian Pemkab Pulau Morotai ini menegaskan, setelah 4 orang staf dinyatakan positif Covid-19, pihaknya langsung menutup aktivitas perkantoran selama 14 hari demi mencegah munculnya klaster baru penyebaran covid di Distan. “Aktivitas kantor ditutup 14 hari, terhitung 28 Januari hingga 19 Februari. Aktivitas kantor dilakukan dari rumah, sehingga aktivitas penting bisa dilakukan secara virtual,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, pada pemeriksaan RT-PCR, Kamis lalu, sebanyak 12 ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut terkonfirmasi positif Covid-19. Jika ditambah dengan ASN di Pemprov Malut yang terkonfirmasi positif sudah sebanyak 16 orang. (din/jfr)

MALUTPOST-SOFIFI. Jabatan enam Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah di Maluku Utara bakal segera berakhir. Tepatnya 17 Februari nanti, posisi mereka akan ditempati Pejabat Sementara (Pjs). Mengingat jadwal tahapan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Maret mendatang, otomatis Pjs yang akan mengisi kekosongan tersebut.

Enam Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya tinggal sebulan lebih lagi itu adalah, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman dan wakilnya Abdullah Tahir, Wali Kota Tidore Kepulauan dan Wakilnya, Capt Ali Ibrahim Muhammad Sinen. Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Danny Missy-Zakir Mando, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Frans Manery-Muhlis Tapi-tapi, Bupati Taliabu Aliong Mus dan Wakilnya Ramli, serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur. Namun, untuk Haltim Bupatinya telah meninggal dunia, dan hingga sekarang posisi tersebut sudah diisi oleh Pejabat Sementara M Ali Fataruba.

Sedangkan dua daerah lain yang juga telah menggelar Pilkada, yakni Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula, masa jabatan kepala daerahnya baru akan berakhir pada Mei dan Juni mendatang. Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dan Bupati Halsel Bahrain Kasuba masih akan menjabat sekitar setengah tahun lagi.

Dari enam Kepala Daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir Februari nanti, hanya Kota Ternate dan Halmahera Timur yang tidak kembali maju. Di Ternate, Burhan Abdurahman telah dua periode menjabat, sedangkan di Haltim bupatinya meninggal dunia. Sedangkan untuk empat Kepala Daerah lain, masih menunggu hasil sidang MK.

Sedangkan di Halmahera Selatan, Bupati petahana terganjal bertarung karena tidak mendapat dukungan partai politik, sedangkan Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes meski maju kembali, dia kalah melawan pendatang baru. Saat ini Hendrata Thes juga menyampaikan gugatannya di MK. Senasib dengan Hendrata, wakilnya Zulfahri Abdullah juga kalah. Namun Zulfahri tidak menyampaikan gugatan karena hanya bisa finish di urutan ke tiga.

Terkait penempatan Pjs, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Maluku Utara, Taufiqurrahman Marasabessy mengatakan, pengusulan Bupati/ Wali Kota definitif hasil Pilkada 2020 menunggu hasil putusan MK. Selanjutnya penempatan dari KPU masing-masing Kabupaten/ Kota, barulah diusulkan ke DPRD masing-masing untuk diparipurnakan.

“Setelah paripurna baru akan diusulkan ke Mendagri melalui Gubernur. Bila waktunya melebihi akhir masa jabatan, maka Mendagri akan menunjuk pejabat yang sifatnya sementara untuk mengisi kekosongan. Ini mengacu pada undang-undang Nomor 23,” terangnya kepada Malut Post, kemarin (30/12).

Untuk mengisis posisi Pjs ini, apakah nanti akan ditempati oleh pejabat pusat atau internal Pemprov Malut semua tergantung Mendagri. “Itu wewenang Mendagri. Jadi nanti kita lihat,” pungkasnya. (cr-03/rul)

MALUTPOST-SOFIFI. Hubungan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) dengan Wakil Gubernur M Yasin Ali tampaknya belum akur. Itu dilihat dari pernyataan wagub yang menyudutkan gubernur terkait banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membuat sekretariat atau kantor perwakilan di Ternate. Wagub menilai, AGK memberikan kelnggaran sehingga SKPD bertindak seenaknya denagn membuat sekretariat di Ternate.

“Kelonggaran ini kan dari Pak (Gubernur,red). Hampir rata-rata kantor dinas mereka di Ternate. Akhirnya mereka tidak fokus disini (Sofifi), tapi fakousnya di Ternate,” sesal wagub, saat ditemui di Kantor Gubernur Malut, kemarin (22/12).

Banyaknya kantor perwakilan yang dibuat di Ternate, akibatnya sebagian besar pegawai Pemprov tidak lagi ke Sofifi karena aktifitas kedinasan sudah berlangsung di Ternate. Alhasil, kantor di Sofifi sepi tanpa aktivitas.

Wagub berungkali mengaskan, tidak ssetuju dengan sikap Gubernur yang terkesan memberikan pembiaran. Sikap Gubernur yang demikian mengakibatkan, para pimpinan SKPD seenaknya melakukan hal yang mereka sukai. “Makanya saya sering bilang, lain koki lain masakan. Lain Pimpinan, lain biaknya. Kalau saya, tidak ada namanya kantor perwakilan. Semua harus di Sofifi. Pak Gubernur terlalu memberikan keleluasaan terhadap mereka,” tukas Bupati Halmahera Tengah 2 periode ini.

Wagub berharap Gubernur komitmen dan konsisten dengan pernyataan terkait semua pegawai Pemprov wajib berkantor di Sofifi mulai Januari 2021 nanti. Gubernur, kata Ali, harus tegas dan tidak membiarkan kelonggaran terhadap para pegawai. “Harus tegas agar disiolin bisa ditegakkan,”tadasnya.

Terkait edaran Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsudin Abdul Kadir menyangkut dengan sistem kerja shift, menurut Wagub hal itu diterapkan karena kondisi pandemi covid. Namun saat iin di Maluku Utara kasus covid sudah mulai berkurang. Karena itu waktu kerja secara normal sudah dapat kembali diterapkan. “Yang terpenting protokol kesehatan tetap berjalan. Sofifi ini adalah rumah kita. Jangan biarkan kondisi seperti ini terus terjadi. Kalau begini terus Sofifi bukan lagi rumah kita lagi, tapi rumah kontrak,” pungkas wagub. (cr-03/rul)

MALUT POST – TERNATE. Menindaklanjuti hasil koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa watu lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut mulai menunjukan komitmen untuk menertibkan aset Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut. Ini dibuktikan setelah empat unit Mobil Dinas (Mobdin) yang merupakan aset bergerak Pemprov, berhasil ditarik kembali.

Empat aset mobil milik Pemprov ini ditarik dari tangan mantan Wakil Gubernur, M. Natsir Thaib. Masing-masing mobil Land Cruiser Prado dengan nomor plat DG 1401 KA pengeluaran tahun 2007, Fortuner dengan nomor polisi DG 1389 KA serta Hilux Pick Up DG 1504 KC pengeluaran 2013 dan Toyota Inova bernomor polisi DG 1591 KA keluaran tahun 2006.

Kabid Aset Pemprov Malut, Yuni Marlina Soamole yang ditemui di kantor Kejati pada Selasa (17/11) mengatakan, saat ini, pihaknya fokus melakukan penagihan aset yang masih dikuasai mantan pejabat. “Komitmen ini lalu dibuktikan dengan penyerahan mobil dari mantan pejabat melalui Kejaksaan Tinggi Maluku Utara,” akunya. Setelah mobil dinas itu dikembalikan, pihaknya lalu dipanggil Kejati. “Hari ini (kemarin, red) sebenarnya ada lima aset bergerak yang dikembalikan mantan pejabat, namun baru empat kendaraan. Empat mobil ini diserahkan mantan Wagub,” tambahnya.

Sebut Yuni, ada sekitar 18 aset yang akan dikembalikan mantan pejabat sesuai Surat Kuasa Khusus (SKK). “Jadi, 18 aset ini terdiri dari aset bergerak maupun tidak bergerak. Semua sudah kita serahkan ke Asdatun Kejati untuk melakukan penerbitan atau penarikan sasuai SKK. Kita tinggal menunggu saja. Prinsipnya, Pemprov sudah komitmen untuk mengambilkan aset-aset yang ada di mantan pejabat,” ungkapnya.

Terpisah, Kasie Penkum Kejati, Richard Sinaga mengaku tahun 2020, Bidang Datun Kejati telah menerima 20 Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemprov Malut. Dari 20 SKK, pihaknya telah melakukan upaya penarikan. Di antaranya empat kendaraan mobil. “Empat mobil ini dari mantan-mantan pejabat Pemprov,” katanya. Praktis, lanjut Richard, tinggal 16 SKK lagi akan dilakukan penarikan.

Dari 16 SKK itu terdiri dari 12 mobil 2 motor dan 2 bidang tanah. Ia menegaskan, pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan penerbitan aset. “Ini sudah menjadi salah satu tugas Kejaksaan. Kita berharap, semua mantan pejabat Pemprov kooperatif sebelum dilakukan upaya undangan atau dalam bentuk-bentuk lain,” tegas Richard didampingi Kasie Perdata Bidang Datun, Soetarmi.

Dia lalu mencari harga empat unit aset mobil yang telah ditarik dari mantan pejabat Pemprov. Untuk mobil merk Land Cruiser Prado dengan nomor polisi DG 1401 KA Pengeluaran tahun 2007 itu harga Rp 570.794.250. Sedangkan Toyota Fortuner bernomor polisi DG 1389 KA pengeluaran tahun 2014 dibeli segera Rp.518.904.000. Adapun Toyota Hilux Pick Up bernomor polisi DG 1504 KC pengeluaran 2014 dibeli dengan harga Rp 177.090.000 serta Kijang Toyota Inova bernomor polisi DG 1591 KA pengeluaran tahun 2006 seharga Rp 207.141.000. Praktis, total harga aset yang telah diselamatkan Kejati berjumlah Rp. 1.410.929.250. “Datun Kejati terus bekerja untuk menyelamatkan uang negara,” tambahnya. (mg-07/aji)