MALUT-POST SOFIFI Panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 mengaku menemukan banyak temuan. Hanya karena keterbatasan waktu, pansus tak bisa melakukan on the spot ke semua titik temuan itu. “ada banyak temuan karena itu kami akan merekomendasikan ke pimpinan DPRD untuk membentuk pansus khusus terkait temuan insfrastruktur,” kata ketua pansus, Sahril Taher saat ditemui, kamis (6/5) pansus berencana akan merampungkan pekerjaanya pekan depan. Stelah itu langsung dikeluarkan rekomendasi ke pemerintah provinsi (pemprov) Malut. semua temuan akan dituangkan dalam rekomendasi. Dari rekomendasi nanti ditindaklanjuti oleh pemprov. selain itu, rekomendasi juga akan disampaikan ke Bappeda untuk memperbaiki LKPJ, karena dengan waktu yang mepet, sangat tidak mungkin pansus mengembalikan LKPJ ke pemprov untuk diperbaiki.”pastinya banyak temuan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemprov dan temuan itu nanti kita tuangkan dalam rekomendasi, ” tandas politisi Gerindra ini.

Sementara terkait selisih data antara SKPD dan data yang ada di LKPJ, Sahril mengaku, hampir seluruh SKPD sudah dipanggil, Hasilnya semua data dari SKPD terkait realisasi anggaran berbeda dengan data realisasi yang ada di LKPJ. karena itu, pansus akan mengagendakan mengundang sekprov, kepala Bappeda, kepala BPKPAD dan Inpektorat, untuk mengklarifikasi perbedaan data realisasi anggaran 2020 itu.

“Hasil klarifikasi kita semua SKPD memiliki data berbeda dengan data yang di LKPJ, “pungksnya. (din/rul)

MALUT-POST SOFIFI Pembayaran gaji bulan Mei dan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) Maluku Utara (Malut) terancam. pasalnya hingga kini, Dana Alokasi Umum (DAU) pemprov untuk bulan April hingga Mei ditahan pemerintah pusat. Hal ini dapat berdampak pasda molornya pembayaran gaji amaupaun THR. Sikap tegas pemerintah pusat penahan DAU karena pemprov Malut belum melakukan refocusing dan realokasi DAU sebesar 4 persen serta anggaran di luar DAU 8 persen, ” Sejak April lalu DAU belum kita ditransfer, karena pemprov belum menindaklanjuti edaran pemerintah pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran,”ungkap Sekretaris provinsi (sekprov) Malut Samsuddin A. Kadir saat ditemui di kantor gubernur, rabu (5/5).

Selama Pemprov belum melaporkan ke pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran maka, pemerintah pusat tetap menahan DAU, karena itu sekprov mendesak kepada seluruh SKPD untuk segerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk selanjutnya segera lapor di pusat. ” DAU pemprov tahun ini sebesar RPv 1,2Triliun. Dari anggaran itu harus di refocusing sebesar 4 persen untuk diahlikan ke Dana tak Terduga (DTT) guna penaganan covid-19, “terangnya.

Menurut sekprov, rapat dengan seluruh SKPD sudah dilakukan. Dalam rapat itu ditekankan secepatnya melakukan refocusing anggaran kemudian segera dilaporkan ke pusat. “saya berharap SKPD secepat menindaklanjuti edaran pemerintah pusat agar DAU bulan April segera ditransfer, “tandasnya.

Tersendatnya pencairan DAU ini mulai berdampak. Hingga, kamis (6/5) hari ini, pemprov baru membayar gaji pada 12 SKPD dari 32 SKPD yang berada dilingkup pemprov. selain itu, THR juga belum dibayar. Meski begitu, kepala Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad purbaya mengaku belum dibayarnya gaji bukan karena keterlambatan transfer DAU dari pusat, tapi SKPD belum melakukan permintaan, “Dari 32 SKPD baru 12 yang mengajukan permintaan sedangkan 20 SKPD belum, “ujarnya.

Sementara untuk THR akan mulai dibayar pekan depan. “pekan ini kta fokus bayar gaji pokok ASN dulu, sedangkan YHR nanti dibayar pekan depan. Total untuk THR pemprov sebesar RP 30 miliar, “terangnya.

Sedangkan terkait gaji guru honorer yang belum dibayar selama enam bulan, purbaya mengaku, pihaknya masih menunggu pengajuan permintaan dari Dinas Pendidikan. “Tapi saya belum tahu Dinas pendidikan sudah mengajukan atau belum. nanti saya cek lagi, ” pungkasnya. (din/rul)

MALUT-POST TIDORE Oknum anggota DPRD Tikep berinisial AJM alias Abdul yang kedapatan membawa 35 kantong miras jenis captikus baru-baru ini, menuai masyarakat. menykapn ini, puluhan warga kelurahan bobo lalu menggelar aksi di kantor DPRD, senin (3/5). Dalam aksinya, warga yang kesal bercampur emosi lalu menerobos pintu depan gedung wakil rakyat itu. Dalam aksinya, massa berhasil masuk hingga ke aula paripurna DPRD. Didalam aula, massa yang tergabung dalam forum pemuda Bobo dan LMND kota Tidore kepulauan mendesak Ketua DPRD bersama ketua badan kehormatan (BK) untuk memproses AJM, oknum anggota DPRD aktif dari fraksi PDI perjuangan.

” Kami minta BK segera memperoses AJM melanggar kode etik berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan Negeri soasio, yang bersangkutan dihukum 2 bulan tahanan percobaan serta wajib lapor, ” aku Julfikar Hasan dalam oarasinya. senada disampaikan koordinator forum pemuda Bobo, Alfian Kene. Massa meminta anggota DPRD kota Tidore kepualuan untuk kembali mengevaluasi peraturan Daerah (perda) nomor tahun 2018 tentang pengadilan, pengawasaan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman keras.

Pasalnya, massa dari Forum pemuda Bobo merasa malu lantaran 4 rekan AJM yang ditahan adalah warga kelurahan Bobo, ” Sebagaimana kelurahan Bono, kami sangat dirugikan. Identitas kami tercoreng ditengah bulan suci Ramadan. Apalagi masyarakat sedang berupaya menegakkan Tidore sebagai kota santri,” tambah Alfian. Setelah melakukan orasi secara bergantian, massa lalu meminta hearing bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD. sayangnya, permintaan massa aksi tidak digubris para wakil rakyat di tikep. Itu karena tak satu pun unsur pimpinan dan anggota DPRD terlihat berkantor.” kami minta Badan kehormatan (BK) DPRD kota Tidore mempublikasi Tidore penindakan pelanggaran kode etik terhadap AJM kepublik lewat media, sebagai bentuk sanksi moral sekaligus pembelajaran penegakkan perda terhadap masyarakat Tidore, ” pinta massa aksi.

Menyikapi ini, Ketua DPD PDI-P Maluku Utara, Muhammad sinen angkat bicara. saat dikonfirmasi secara terpisah, Muhammad sinen mengatakan maslah yang menimpah satu anggota DPRD kota Tidore kepualuan berinisial AJM dalam kasus miras sudah diproses secara hukum. Dia mengataka, dari hasil pemeriksaan kepolisian bahkan dalam putusan pengadilan Negeri soaiso, AJM dibebaskan dari hukuman. ini didukung dengan kesaksian emapt reka yang mengakui kalau AJM tidak ada kaitannya dngan kepemilikan miras.

Baginya, kasus AJM harus dilihat secara utuh dan berdasarkan keputusan hukum. ” Jika hukum tideak menyebut AJM bersalah, maka partai tentu tidak mengambil langka terlalu jauh karena harus melihat berdasarkan putusan pengadilan,” kata ayah erik, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, dari sesi regulasi, seorang anggota DPRD yang diganti lewat proses pergantian antara waktu (PAW) tergantung sanksi hukuman pengadiln. bisa di PAW jika yang bersangkutan berhalangan tetap atau dihukum pinda diatas 5 tahun, sebagaimana putusan sduah berkekuatan hukum tetap atau inkra. ” kalau masalah AJM, kita dipartai tidak bisa mengambil langka terlalu jauh. Alasanya karena tidak ada satupun pasal yang menyebut AJM bersalah,”terang ayah Erik.

Meski bagitu, dia menegaskan AJM akan dijatuhi sanksi dari partai. ” sehebat apapun manusia pasti punya salah. kami akan memberikan pembinaan terhadap AJM agar tidak lagi melakukan hal serupa, ” tegasnya.

Dia bilang Tidore memang sudah punya peraturan Daerah (perda) tentang menimum kertas. Namun partai tidak bisa enaknnya menindak AJM sewenang-wenang karena harus mengacu pada putusan pengadilan. Sementara dalam putusan, pengadilan menyatakan AJM tidak ada kaitannya sebagai pemilik miras.Ini tutur didukung dengan kesaksian emapt rekan AJM ditahapan hakim, “pungkasnya. (aby/aji)

MALUT-POST TIDORE Kabar gembira bagi warga Tidore Kepulauan yang sedang berada diluar dan in gin mudik saat lebaran Idul fitri. pro dan kontrak soal l;arangan mudik akhirnya dijawab pemerintah Daerah kota Tikep melalaui dinas perhubungan. Ditegaskan dishub, kota Tikep menerapkan larangan mudik bagi warga yang hendakl pulang kampung jelang Idul fitri nanti. Hal ini ditegaskan langsung oleh kepala Dinas perhubungan (kadishub), Daud Muhammad saat dikonfirmasi kamis (29/4). ” Larangan mudik antara Kabupaten dan kota di Malut tidak berlaku di Tidore. jadi kota tidore tidak terapkan larangan mudik,” tegas Daud.

Bahkan kata dia, para warga yang hendak mudik ke Tikep jelang dan saat lebaran juga tidak diwajibkan memenuhi persyaratan khusus. Mulai dari rapid tes dan antigen. Meski tidak ada larangan mudik, namun warga wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes) covid-19 Mulai dari penggunaan masker, mencuci tangan dan tidak berkerumun. ” jadi tidak ada syarat khusus, ” terangnya.

Selain itu, aturan pembatasan penumpang untuk modal transportasi laut, baik speedboat hingga motor kayu tetap berlaku. sebab lanjut Daud, pengurangan kapasitas penumpang speedboat dan angkutan sepeda motor tetap dilakukan, ” tandasnya.

Kebijakan Pemkotlewat Dishub disambut baik oleh warga kota Tikep, ” Kami sangat apresiasi kebijakan Pemkot. jangan sampai masyarakat dibuat susah karena tidak bisa mudik dan bertemu dengan keluarga. kami juga berharap agar tidak dibebankan biaya karena harus membayar biaya rapid tes ataupun antigen ditengah kondisi ekonomim yang sedang terpuruk, ” hatap tama. (aby/aji)

Sekprov dan Kadishub Tidak Kompak

MALUTPOST.TERNATE – Kebijakan larangan mudik lebaran di wilayah Maluku Utara (Malut), yang sebelumnya diputuskan dalam rapat bersama di Royal Resto, bahwa tidak ada larangan mudik di wilayah Malut dan tanpa syarat apapun.

Itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut, Samsuddin A. Kadir ke Malut Post di sela-sela rapat, Selasa (27/4) lalu. Samsuddin menuturkan dalam wilayah Malut tidak ada larangan mudik, dan dalam surat edaran tidak ada syarat rapid antigen, untuk bepergian antara Kabupaten/Kota. Pemerintah provinsi hanya melakukan pencegahan, jika ada tumpukan orang di satu tempat. Karena pemerintah ingin menerapkan protokol kesehatan (Prokes) pengurangan jumlah penumpang 50 persen. “Larangan hanya diberlakukan antarprovinsi. Intinya wilayah Malut aman,” ujarnya.

Namun hal itu berbeda dengan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Malut, Armyn Zakaria. Dia mengatakan mudik antar kabupaten/kota tidak ada larangan, hanya saja setiap orang yang bepergian mulai tanggal 6-17 Mei, wajib pakai rapid Antigen sebagai syarat perjalanan. Ketika ditanya soal pernyataan Sekprov sebelumnya soal mudik tanpa syarat, dia membantah. Dia menyatakan bahwa dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021, Sudah mengatur rapid antigen dan surat dari gugus tugas sebagai syarat perjalanan antar kabupaten/kota.

“Kita ikuti SE jadi semua wajib rapid antigen,” ujarnya. Penerapan kebijakan ini untuk memastikan orang yang bepergian di wilayah Malut bebas Covid-19. Selain itu mencegah peningkatan jumlah Covid-19 di Malut, jangan sampai seperti di India yang angka Covid-19 meningkat secara signifikan. Dia juga menuturkan pemerintah berkewajiban melindungi Masyarakat, sehingga tidak bisa ikut keinginan sebagian orang. Karena, ketika terjadi peningkatan jumlah penyebaran Covid-19, yang disalahkan justru pemerintah.

Armyn juga menegaskan mudik lokal tidak ada larangan tapi antarprovinsi dilarang. Walau tidak ada larangan tapi jika ada pemerintah di kabupaten/kota, yang menerapkan larangan maka dibolehkan. (cr-02/onk)

MALUT-POST TERNATE Pemerintah Kotra (Pemkot) Ternate sejauh ini belum mengambil keputusan, untuk membijakan penghapusan jabatan eselon III dan IV.

Penghapusan jabatan tersebut harusnya sudah diberlakukan pada Januari lalu, namun ditunda sampai pada juni mendatang, karena sejumlah Daerah belum siap termasuk Pemkot Ternate.

” Sya lihat perkembangan, ini akan sedikit menguras tenaga. karena untuk menghilangkan jabatan struktural itu butuh kajian yang mendalam,” kata Sekkot Ternate, jusuf sunya, kemarin (28/4).

Menurutnya, kebijakan tersebut tentu akan menghilangkan banyak jabatan, yang kemudin di ahlikan kejabatan fungsional. sehingga hal ini memag harus di pilah dengan baik dan saksama. karena kebijakan tersebut juga berkonsekuensi pada anggaran.

” Jadi ini ada pengecualian. Untuk eselon, hanya beberapa eselon yang dipertahankan karena berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan. saat ini sementara dalam pengkajian untuk bisa di pertahankan dan mana yang harus dihilangkan,” ujarnya.

Ia menyebut, semapt sudah ada koordinasi antara sekda, namun semua masih membutuhkan waktu. perkembangan terbaru mungkin bisa diketahui pada satu ada dua pekan kedepan.

” Penghapusan Jabatan ini, kita sangat berhati-hati sekali. Berbeda dengan perpindahan organisasi kerja. karena jika salah ambil keputusan orang bisa kehilangan jabatan. Apalagi jika orang itu belum tersedia pada jabatan fungsionalnya,” jelas yusuf.

Terkecuali jabatan-jabatan atributif dan kewilayahan seperti Camat dan Lurah, itu tetap ada. kebijakan ini belum diberlakukan di seluruh Indonesia.

” Belum nanti usai kajian. kita akan laporkan ke Gunernur, dan Gubernur menyampaikan ke Kementrian Dalam Negeri,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST TERNATE Sudah hampir 20 tahun, pulauan terluar sepertinya belum menikmati pelayanan maupun pembangunan infrastruktur yang memadai. buktinya, masih ada sejumlah kekurangan yang menimbulkan keluhan itu yakni, maslahair bersih, jaringan internet maupun pelayanan kesehatan. beberapa kebutuhan dasar tersebut masih minim perhatian pemerintah kota ternate.

Di massa kepemimpinan walikota baru Tauhid soleman dan Jasri Usman, warga menaruh harapan untuk bisa memberi perhatian pada mereka. itu di sampaikan anggota DPRD dapil ternate pulau, Zainul Rahman.

Menurutnya, sejumlah masalah di tiga pulau terluar ini sudah sekian lama disampaikan. bahkan DPRD selalu memberikan catatan. sejauh ini, belum diakomodir dengan berbagai alasan. seperti pandemi dan adanya refocusing, sehingga menjadi alasan yang cukup untuk dimaklumi.

Zainul mengatakan, tetapi terlepas dari itu, menyangkut dengan political Will, kepala daerah yang didukung dengan profesional jajaran SKPD dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara sistematis, sejak penyusunan RPJMD hingga rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

” Ego sektoral harus dihilangkan. harus saling berkolaborasi untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi pada lintas sektorat,” ucapanya.

Kata zainul, tidak hanya masalah air bersih, jaringan internet dan fasilitas kesehatan, namun jembatan hiri sdan batang dua pun harus juga menjadi perhatian pemerintah kota.

Menurutnya, DPRD inginkan setiap warga kota ternate, dapatr menikmati hasil pembangunan secara layak. jika masih sering mengeluh menyangkut dengan kebutuhan maka itu adalah prinsip yang masih jauh dari harapan.

” Terus apa yang harus dibanggakan sebagai bagian dari pengambilan kabijakn. pembangunan dikawasan pulau terluar harus bersifat prinsip,” tutupny. (tr-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali keluar daerah. Para wakil rakyat Kota Ternate yang kunker ini terdiri dari tiga komisi yakni, I, II dan III. Informasi yang dihimpun Malut Post, daerah yang menjadi tujuan para wakil rakyat ini yaki Jakarta dan Manado.

Sekretaris Dewan Safia M. Nur saat dikonfirmasi terkait dengan agenda DPRD yang keluar daerah itu, tidak merespons.

Begitu juga dengan Kepala bagian humas Abdu Hi. Sergi saat dikonfirmasi, justru mneyuruh hubungi masing-masing ketua komisi. “Konfirmasi langsung saja ke ketua Komisi,” ujarnya.

Tertutupnya, informasi mengenai dengan kunjungan kerja anggota DPRD tersebut mendapatkan respons dari akademisi Kebijakan publik dan ekonomi Universitas khairun Ternate Nurdin I Muhammmad. Menurutnya, informasi harus terbuka kepada media dan masyarakat, terkait agenda anggota DPRD. Sebab informasi seperti ini sangat perlu diketahui publik, jangan disembunyikan. KOmisi informasi publik harus memanggil sekwan dan Humas karena ini masuk dalam kategori menyembunyikan informasi kepada publik.

“Ini tidak sejalan dengan tata kelola pemerintahan. Publik berhak tau apa agenda mereka dalam kunker para wakil rakyat. Mereka (DPRD) adalah wakil rakyat, jadi rakyat harus tahu semua agenda mereka. Jangan ditutupi, ” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, ternasuk dengan berapa besar pengguna anggaran dalam agenda juga harus disampaikan. Begitu juga dengan hasilnya nanti seperti apa, dalam kebijakan pembangunan di daerah.

“Dalam soal penggunaan anggaran juga harus transparan, bagaimana mau mewujudkan kinerja yang bersih dan akuntabel kalo segalanya ditutup-tutupi. Jangan ditutupi harus terbuka agar publik dapat mengetahui,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST TIDORE Aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus PNS bakal menerima tunjangan hari raya (THR). pembayaran THR rencananya akan cair jelang lebaran idul fitri. berbeda dengan honorer derah (honda) yang justru tidak dapat THR. berdasarkan data yang diterima, jumlah honda tahun 2019 hingga tahun 2020 yang ditanggulangi pemerintah daerah kota tikep berjumlah 552 orang. ratusan honda ini bakal gigi jari. pasalnya, pembayaran YHR tidak berlaku bagi honda. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota tikep, mansyur saat dikonfirmasi selasa (27/4) mengatakan, pembayaran THR hanya berlaku hanya PNS. makanya tenaga honorer tidak terima THR

” PNS terima THR melewati gaji 14. kalau honorer tidak ada THR,” aku mansyur. dia mengaku, kebijakan pembayaran THR bagi tenaga honda dikembalikan keorganisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

Sedangkan pembayaran THR untuk 18 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih menunggu peraturan menteri keuangan (PMK). ” untuk PPPK ini nanti diberikan,” tambahnya. ditegaskan mansyur, pembayaran THR bagi PNS akan dilakukan jelang idul fitri. ” dekat lebaran baru cair,” tandasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Permasalahan sektor kesehatan di Kota Ternate, rupanya belum maksimal, terutama pada tiga pulau terluar yakni Moti, Hiri dan Batang Dua. Sudah hampir 20 tahun lebih, Ternate dimekarkan menjadi kota yang di dalamnya ada tiga pulau tersebut. Pergantian Wali Kota Ternate, sejak mendiang Syamsir Andili hingga Burhan Abdurrahman (Masing-masing 2 periode0, warga tiga pulau ini masih saja mengeluh soal pelayanan kesehatan. Nah, Tauhid soleman dan Jasri Usman akan mewarisi keluhan yang sama dari warga tiga pulau ini. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

Akademisi UMMU Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) Suyadi M. “Karena itu, pemerintah Ali mengatakan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemerintah berkewajiban menyiapkan fasilitas pendukung, tanpa alasan apapun.

Ini merupakan masalah serius yang harus segera ditindak lanjuti dan menjadi pekerjaan rumah bagi walikota yang baru. Mengingat tiga kecamatan ini, untuk akses rujukan layanan kesehatan lebih lanjut harus menyeberangi laut dengan menempuh jarak yang jauh.

“Karena itu, pemerintah wajib menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ambulance laut, tenaga kesehatan yang cukup. Ini menjadi tantangan walikota pasca dilantik. Langkah tepat apa yang harus diambil untuk sektor kesehatan terutama tiga pulau terluar ini,” katanya.

Suryadi menambahkan, isu pengurangan Pegawai tidak Tetap (PTT) hendaknya dipertimbangkan lagi PTT tenaga kesehatan. Sebab, tenaga kesehatan masih kurang, terutama di puskesmas yang ada di tiga pulau ini.

“Contoh di dadalam Kota Ternate saja, masih kurang. Satu tenaga kesehatan amsih memiliki beban kerja yang berlebihan. Jadi perlu diperhatikan oleh pemkot,” sebutnya.

MEnyangkut dengan kehadiran Rumah Sakit Daerha (RSD), menurut Suryadi, dari segi fasilitas belum layak sebagai sebuah RS. Menurutnya, sebenarnya untuk sekelas Kota Ternate, RSD belum terlalu urgen. Ini karena, dalam kota Ternate juga sudah ada beberapa RS yang tergolong fasilitasnya cukup lengkap.

Dengan demikian RSD yang minim fasilitas, berpengaruh pada kekurangan fasilitas di dua puskesmas yakni Sulamadaha dan Jambula. Karena fasilita sdi kedua puskesmas itu dialihkan ke RSD Ternate.

Menurutnya, alangkah baiknya dioptimalkan saja Puskesmas di Kecamatan, terutama di Moti, Hiri dan Batang Dua. Di tiga pulau ini dari segi fasilitas dan tenaganya masih kurang.

“Lebih tepatnya tipe puskesmas diubah menjadi D. Hal ini untuk pengehmatan anggaran. Jadi, sektor kesehatan menjadi pekerjaan rumah bagi walikota Ternate yang baru,” tutupnya. (tr-03/yun)