“Bapak khan sudah menandatangani peraturan dan surat pernyataan yang mengharuskan siswi mengenakan jilbab?,” ujar pihak sekolah.“Saya tidak teken..,” jawab orang tua siswi non-Muslim yang dipanggil menghadap ke sekolah.

“Ada, ini dokumennya,” jawab pihak sekolah.

“Tapi saya khan jadi seperti membohongi identitas saya kalau putri saya mengenakan jilbab padahal ia bukan Muslim,” ujar orang tua itu lirih.

Inilah petikan audio dari video orang tua siswi non-Muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, yang mempertanyakan pada pihak sekolah, keharusan mengenakan jilbab pada siswi perempuan, yang non-Muslim sekali pun.

Pihak sekolah bersikeras orang tua telah menyepakati aturan yang didasarkan pada aturan Dinas Pendidikan Sumatera Barat No.11/2005. Tak mendapat jawaban dari kegundahannya, orang tua siswi ini pun memasang video yang diambilnya dengan telepon selular ke akun Facebooknya, yang langsung memicu reaksi luas.

Diwawancarai melalui telepon Sabtu malam (23/1), anggota DPR RI dari Komisi X, MY Esti Wijayati mengecam pemaksaan aturan yang intoleran seperti itu.

Esti Wijayati/Anggota Komisi X DPR RI (foto: courtesy /Fecebook).

Esti Wijayati/Anggota Komisi X DPR RI (foto: courtesy /Fecebook).

“Sebenarnya menurut catatan ada 45-46 siswi non-Muslim di sekolah itu yang juga mengenakan jilbab, dan memang hanya satu yang keberatan dan merasa dipaksa. Tapi walau pun hanya satu, laporannya valid. Dan ini sekolah negeri, sekolah yang pembiayaannya dari pemerintah, mengikuti azas dan regulasi pendidikan secara nasional, jadi jelas tidak boleh ada aturan yang bersifat intoleran seperti ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Saya tahu aturan seperti ini tidak diberlakukan di semua daerah, hanya di Padang yang mungkin aturannya diperluas menjadi seperti ini. Tetapi apapun itu, ada konstitusi negara yang mewajibkan kita menghormati mereka dengan keyakinan yang berbeda.”

Sementara, aktivis kebangsaan Damaira Pakpahan mengatakan insiden pemaksaan jilbab sebagai bagian seragam sekolah di Padang ini bukan yang pertama. Hal yang sama sebelumnya terjadi di Riau dan Sragen.

“Ini juga terjadi di daerah-daerah lain sebelumnya. Dan ketika perdebatan dan kontroversi ini meluas, yang paling menjadi korban adalah siswanya sendiri. Di Sragen misalnya anaknya sampai tidak berani lagi sekolah karena dia jadi di-bully.”

Mahyeldi, Walikota Padang (foto: courtesy /Fecebook).

Mahyeldi, Walikota Padang (foto: courtesy /Fecebook).

Walikota Padang Mahyeldi kepada VOA menampik adanya pemaksaan mengenakan jilbab pada siswi non-Muslim di daerahnya. Ia mengkritisi pemberitaan media yang dinilainya membesar-besarkan persoalan tanpa mengkaji lebih jauh sebelumnya.

“Di pemerintah daerah tidak ada pemaksaan, karena kita di Kota Padang sudah punya Perda No.5/2011 ayat 14 huruf j tentang pendidikan, yang mengatur pakaian di sekolah, ada kewajiban menggunakan busana Muslim hanya untuk siswa/siswi Muslim, tidak untuk yang non-Muslim.”

Mendikbud Nadiem Makarim bertindak cepat dengan memerintahkan pemerintah daerah setempat memberi sanksi pada pihak yang terlibat dalam kasus itu. Lewat video yang diunggah di akun Instagramnya hari Minggu (24/1), Nadiem bahkan meminta pembebasan jabatan agar menimbulkan efek jera.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim

“Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat. Termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini jadi pembelajaran kita bersama ke depan,” kata Nadiem.

Ia juga menegaskan agar aturan seragam sekolah senantiasa mengacu pada Peraturan Mendikbud No.45/Tahun 2014 pasal 3 ayat 4 yang menyatakan agar sekolah wajib memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing dalam berpakaian.

Saat laporan ini disampaikan Kepala SMK 2 Padang Rusmadi telah menyampaikan permohonan maaf terhadap kesalahan penerapan kebijakan seragam sekolah itu dan akan menyelesaikan masalah yang ada secara kekeluargaan.

Sementara siswi non-Muslim yang menjadi pemberitaan luas itu sudah dapat kembali bersekolah tanpa dipanggil pihak sekolah karena tidak mengenakan jilbab. [em/jm]

Arti warna seragam sekolah — Sejak zaman penjajahan Jepang, sekolah-sekolah di Indonesia sejatinya sudah memiliki seragam. Hal ini merupakan saran dari Jepang agar setiap siswa yang menempuh pelajaran mendapatkan kesetaraan. Namun pada masa itu, seragam setiap sekolah masih berbeda-beda.

Asal Mula

Ialah Bapak Idik Sulaeman selaku Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Beliau yang mencetuskan ide penyetaraan seragam sekolah di seluruh Indonesia.

Pria yang merupakan pencipta lambang OSIS dan sebutan Paskibraka ini menerbitkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada 17 Maret 1982, saat masa pemerintahan Soeharto. Isinya tentang penggunaan seragam sekolah dan aturan corak warna bagi tiap tingkatan sekolah.

Warna seragam sekolah setiap jenjang pendidikan

Makna Filosofis

Di balik pemilihan warna yang dipakai untuk seragam SD, SMP, dan SMA, tersirat makna filosofis yang masih belum diketahui banyak orang. Padahal, filosofi ini penting untuk memaknai arti dari pengenaan corak warna di tiap seragam angkatan sekolah, yang bukanlah sekedar dekorasi semata.

Infografik; Arti Warna Seragam Sekolah
Infografik; Arti Warna Seragam Sekolah

1) Merah Pada Tingkat SD

Warna merah di sini melambangkan keceriaan, energi, dan keberanian. Diharapkan siswa dapat meningkatkan hasrat dan semangat untuk belajar di sekolah.

2) Biru Pada Tingkat SMP

Warna biru dipilih sebagai lambang percaya diri. Dikarenakan usia masuk SMP adalah usia remaja, diharapkan siswa dapat membangun rasa percaya diri dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.

3) Abu-abu Pada Tingkat SMA/SMK

Warna abu-abu di sini berarti sikap labil karena usia masuk SMA adalah usia peralihan dari remaja ke dewasa. Selain itu, warna abu-abu juga bermakna ketenangan di mana siswa diharapkan dapat lebih tenang dan fokus dalam belajar, serta berpikir secara matang dan dewasa.

MALUTPOST-TERNATE. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ternate, kembali menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler gelombang ketiga pada Kamis (3/12) hari ini.

BOS dibayar untuk 102 sekolah di Maluku Utara sebesar Rp 3,21 miliar. Untuk BOS tahap tiga 2020 untuk 9 sekolah sebesar Rp 659 juta, dan 13 November 2020 untuk 2.030 sekolah. “Dana BOS Reguler mulai tahun ini disalurkan hanya tiga tahap dari tahap 1 sampai 3 dengan presentase alokasi sebesar 30 persen, 40 persen, 30 persen dari pagu alokasi,” kata Kepala KPPN Ternate, M. Izma Nur Choironi, dalam rilis yang dikirim ke Malut Post.

Menurutnya, dana BOS tahap 3 gelombang 3 untuk 102 sekolah tersebut, terbagi pada 8 daerah yakni Halut sebesar Rp 1,6 miliar untuk 35 sekolah, Halsel Rp 490 juta untuk 8 sekolah, Taliabu Rp 427 juta untuk 19 sekolah, Sula Rp 383 juta untuk 14 sekolah, Halteng sebesar Rp 323 juta untuk 11 sekolah, Haltim Rp 262 juta untuk 7 sekolah, Halbar sebesar Rp 116 juta untuk 6 sekolah, dan Morotai sebesar Rp 54 juta untuk 2 sekolah.

Peruntukan dana BOS tahap 3 gelombang 3 yang terbesar disalurkan untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp 1,56 miliar untuk 65 sekolah. Pada jenjang SMK sebesar Rp 823 juta untuk 13 sekolah, SMP Rp 737 juta untuk 20 sekolah, dan SMA sebesar RP 92 Juta untuk 4 sekolah. “Dananya ditransfer besok (hari ini,red) 3 Desember langsung ke rekening sekolah, melalui bank Maluku-Malut Rp 3,2 miliar untuk 101 sekolah. Sisanya 1 sekolah ditransfer melalui BRI sebesar Rp 8,6 juta,” jelasnya.

Sampai saat ini KPPN telah menyalurkan dana BOS sebesar Rp342,76 miliar. Dana tersebut terbagi dalam BOS reguler tahap 1 sebesar Rp 85,81 miliar, tahap 2 senilai Rp 114,42 miliar, tahap 3 sebesar Rp 84,6 miliar. “Untuk BOS Kinerja sejumlah Rp 11,88 miliar dan BOS Afirmasi berjumlah Rp 49,26 miliar,” pungkas Izma. (tr-02/onk)

MALUTPOST-TIDORE. Para guru PNS non sertifikasi di Kota Tidore Kepulauan harus menerima kenyataan pahit. Bagaimana tidak, tunjangan fungsional triwulan II hanya diterima penuh di dua bulan, yakni Juli dan Agustus. Sementara September tidak ada.

Kepala Dinas Pendidikan, Ismail Dokumalamo saat dikonfirmasi Kamis (26/11) membenarkan hal tersebut. Ismail Menjelaskan, guru non sertifikasi hanya menerima dua bulan tunjangan. Alasannya karena dana transfer dari pusat dipangkas. “Setelah saya cek, ternyata masalahnya ada penambahan guru baru, makanya dana transfer triwulan III yang dikirim harus dibagi juga dengan guru baru. Itu sebabnya sebagian guru tidak dapat tunjangan penuh,” tambah Ismail.

Dia menuturkan, Para guru non sertifikasi di Tidore dalam satu triwulan menerima tunjangan fungsional sebesar Rp 750 ribu. Tunjangan itu merupakan perhatian dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) demi kesejahteraan guru.

“Tapi Kami berharap dan tranfer pasda triwulan IV tidak lai mengalami masalah seperti triwulan III dan tunggakan di triwulan III akan dibayar karena masuk sebagai hutang negara terhadap guru,” pungkasnya (mg-06/aji)

Mutasi Pegawai Harus Sesuai Aturan

MALUT POST – TERNATE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, merespon terkait dengan mutasi guru yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate. Hal ini memicu tindakan protes dari orangtua wali murid. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ibrahim Muhammad mengatakan, pemindahan guru yang bersangkutan, atas usaha kepala sekolah. Sebab guru tersebut berdomisili di Kelurahan Tubo, sehingga dia dipindahkan ke sana.

“Itu usaha dari kepala sekolah, sebab di Tubo juga kekurangan guru. Jadi kita musti untuk pemerataan guru, tapi itu usaha kepala sekolah,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif mengatakan, proses mutasi harus ada mekanismenya. Intansi teknis yakni Dinas Pendidikan harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta transparan. Selain itu, harus ada maksud dan tujuan dari mutasi yang dilakukan tersebut. “Pelaksanaan mutasi harus sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur,” terangnya.

Nurlaela menambahkan DPRD akan melakukan pengecekan dulu kejelasan. Sebab informasinya dilakukan secara diam-diam, apalagi seorang guru. Menurutnya, penempatan seorang guru sudah sesuai dengan sertifikasi, kebutuhan sekolah, atau belajar mengajar, bahkan jumlah siswa.

Menurutnya, semua itu ada prosedur dan proses. Komisi III akan mengecek soal informasi mutasi guru tersebut.

“Intinya, mutasi harus sesuai dengan dasar dan aturan. Jika tidak sesuai, Komisi III akan mengawasi sesuai fungsi yang dimiliki oleh Komisi III,” tutupnya. (mg-03/yun)