Kasus kekerasan yang disertai dengan penyekapan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi di Surabaya pada Maret 2021, menjadi salah satu kasus kekerasan yang menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih jauh dari harapan. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Surabaya, Lukman Rozaq, menyebut aksi kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap jurnalis sebagai hal memalukan dan memilukan.

“Kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi, ini adalah peristiwa yang sangat memalukan sekaligus memilukan. Bagaimana aparat begitu represif dan keras sekali terhadap jurnalis ini yang pada waktu itu memang sedang bertugas untuk melakukan investigasi terkait kasus suap di Dirjen Pajak di Jakarta,” kata Lukman Rozaq.

Miftah Farid Rahman, dari Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, meminta aparat penegak hukum membaca dan mempelajari secara cermat Undang-Undang Pers, sehingga dapat memahami kerja para pekerja media. Kasus kekerasan yang dialami jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, merupakan bukti tren kekerasan tidak pernah terselesaikan, khususnya yang terkait isu korupsi dan eksploitasi sumber daya alam.

“Ini sudah berkali-kali jurnalis menjadi korban kekerasan, korban intimidasi, juga korban alat kerjanya dirusak. Kami harap polisi mau belajar, mau membaca Undang-Undang Pers, dan mau memahami bahwa kerja pers adalah untuk kerja publik, kerja pers adalah untuk mencari informasi agar kebutuhan publik akan informasi itu terpenuhi. Kalau polisi masih menghalangi maka polisi sama saja menghalangi publik untuk mendapatkan informasi,” kata Miftah Farid Rahman.

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

 

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, mencatat terdapat 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Angka ini meningkat dari periode yang sama sebelumnya yaitu 57 kasus. Bentuk kekerasan yang dialami jurnalis mulai dari intimidasi, perusakan alat kerja, kekerasan fisik, ancaman dan teror, hingga pemidanaan atau kriminalisasi. AJI mencatat 58 kasus melibatkan polisi sebagai pelaku kekerasan.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung, menyebut kasus penyebaran informasi pribadi secara publik atau doxing, menjadi ancaman baru kekerasan yang dialami jurnalis dalam dua tahun terakhir. Dalam setahun terakhir, terdapat 14 kasus teror digital yang dialami jurnalis.

“Doxing terhadap jurnalis Detik.com pada Mei 2020, terkait pemberitaan Rencana Presiden Jokowi Meninjau Persiapan New Normal, di salah satu mall di Bekasi. Teman jurnalis ini, dia dipersekusi, bahkan sampai akun project-nya diretas dan dipesankan makanan yang banyak dan diantar ke rumahnya. Ini sudah mengancam hingga ke kenyamanan dan keselamatan sang jurnalis,” jelasnya.

Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang juga deklarator LBH Pers, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan serangan digital terhadap jurnalis akhir-akhir ini telah menunjukkan semakin menurunnya demokrasi di Indonesia, yang tidak lagi menghargai kebebasan sipil maupun kebebasan pers. Herlambang mengatakan, hukum harus ditegakkan untuk menjamin kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

“Kasus ini merupakan tren serangan terhadap kebebasan sipil yang terjadi juga di isu kebebasan pers, seiring dengan kemunduran demokrasi di Indonesia sejak 2015, jadi trennya semakin menurun terus. Oleh sebab itu, hari ini tantangan terbesarnya di dalam upaya mendorong kebebasan pers adalah bagaimana memastikan penegakan hukum itu berjalan dengan lebih berintegritas dan progresif, termasuk mengakhiri impunitas,” komentarnya.

Meski memiliki Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, Herlambang menyebut kebebasan pers masih jauh dari harapan karena kekerasan masih menjadi pilihan tindakan bila terjadi masalah dalam pemberitaan. Maka, komitmen politik dari penyelenggara kekuasaan perlu dibuktikan untuk memastikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia dijalankan secara konsekuen.

“Tidak akan ada upaya membangun iklim yang baik kebebasan pers, tanpa dukungan atau komitmen politik yang kuat dari penyelenggara kekuasaan. Terlebih kalau situasi demokrasinya turun kualitasnya. Jadi dukungan politik kekuasaan itu juga menjadi kunci, kalau demokrasinya tidak pernah dianggap penting, maka kita akan mendapatkan ruang kebebasan sipil yang mengerdil, dan itu termasuk represi terhadap kebebasan pers,” imbuh Herlambang. [pr/ab]

Sebuah laporan yang disusun Perkumpulan Advokat HAM (PAHAM) Papua dan KontraS Papua menunjukkan tren kekerasan tetap tinggi pada tahun 2020. Konsentrasi aparat keamanan dan pendekatan persoalan yang diterapkan diduga menjadi faktor.

Laporan berjudul “Orang Papua Dilarang Bicara” itu disusun berdasar monitoring dan investigasi kasus-kasus kekerasan di Papua, yang melibatkan TNI dan Polri. Kedua lembaga itu memberi perhatian lebih pada empat wilayah konflik, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Maybrat dan Kota Timika. Menurut Yohanis Mambrasar dari PAHAM Papua, laporan ini tidak terkait konflik bersenjata yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB).

Yohanis Mambrasar, advokat dari PAHAM Papua, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Yohanis Mambrasar, advokat dari PAHAM Papua, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Saya tidak bicara soal kontak tembak atau konflik antara pihak TNI dengan OPM. Saya bicara soal dampaknya terhadap masyarakat sipil. Orang-orang, masyarakat biasa, yang tidak tahu apa-apa tetapi kemudian menjadi korban kekerasan,” kata Yohanis.

PAHAM Papua dan KontraS Papua membagi kasus kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan Polri di Papua tahun 2020 dalam tiga motif. Ketiganya adalah motif politik dengan 35 kasus, motif ekonomi tiga kasus dan motif arogansi 25 kasus.

Kekerasan bermotif politik berkaitan dengan kegiatan politik, seperti. pembubaran paksa demonstrasi damai menolak Otonomi Khusus (Otsus) mahasiswa Universitas Cenderawasih pada 28 September 2020 yang disertai penangkapan dan penganiayaan sejumlah mahasiswa. Contoh lainnya adalah penangkapan 55 orang Papua peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kota Merauke pada 17 November 2020; dan penembakan Elias Karungu dan anaknya, Selu Karunggu pada 8 Juli 2020 di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Tentara dan polisi duduk di atas mobil saat berpatroli di Wamena, Papua, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/M.Risyal Hidayat via REUTERS)

Tentara dan polisi duduk di atas mobil saat berpatroli di Wamena, Papua, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/M.Risyal Hidayat via REUTERS)

Kekerasan bermotif ekonomi terkait dengan aktivitas pengamanan proyek investasi. Contohnya adalah penangkapan Pontius Wakom pada 21 April 2020 di Aifat, Maibrat. Kemudian penembakan dua warga Timika, yaitu Eden Armando Babari dan Roni Wandik pada 13 April 2020, dan terbunuhnya warga Boven Digoel, Marius Batera, pada 16 Mei 2020.

Sementara motif arogansi, semata-mata muncul karena sikap aparat keamanan. Contoh kasusnya adalah penganiayaan terhadap tiga warga Sorong Selatan — Saulus Melkior Wugaje, Dominggus Aifufu, dan Chiko Momot – pada 16 Agustus 2020. Serta kekerasan terhadap empat warga Tambrauw, yaitu Neles Yenjau, Karlos Yeror, Harun Yewen, dan Piter Yenggren, pada 28 Juli 2020.

“Jadi tren kasus ini ikut meningkat, seiring dengan gejolak politik Papua yang beberapa tahun ini semakin meningkat. Jadi ada faktor gerakan politik, yang dikendalikan oleh perlawanan politik kelompok-kelompok yang di hutan dan di masyarakat sipil,” tambah Yohanis.

Rasio Aparat Keamanan Tinggi

Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr Veronica Kusumaryati, mencoba mengaitkan kondisi yang dilaporkan itu dengan jumlah aparat keamanan di Papua dan Papua Barat. Mengutip pernyataan TNI pada 16 Juli 2019, direncanakan akan ada penambahan 31 Kodim baru di Maluku, Papua dan Papua Barat. Di Papua dan Papua Barat akan dilakukan penambahan sekitar 12 ribu Bintara Pembina Desa (Babinsa), dari 50 ribu yang saat ini sudah ada.

Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr Veronica Kusumaryati dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr Veronica Kusumaryati dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Data polisi menyebut jumlah personel mereka di Papua pada 2019 adalah 11.984 dan di Papua Barat ada 4.300 personel. Kapolda Papua Barat, menurut catatan Kusumaryanti, juga menargetkan penambahan 10 ribu personel pada 2021-2022.

Kusumaryanti kemudian menyandingkan angka itu dengan jumlah penduduk Provinsi Papua, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 4.338.916. Dengan angka itu, disertai penambahan Babinsa dan personel polisi, maka rasio aparat keamanan dibanding penduduk Papua adalah 14,5 : 1.000.

“Saat ini Papua rasionya sudah 15 aparat per seribu penduduk. Jadi ini adalah konsentrasi aparat keamanan paling tinggi di Indonesia. Dan kalau kita melihat bahwa orang Papua (asli) itu setengahnya, dan kebanyakan polisi atau operasi keamanan ditargetkan ke orang Papua, maka itu bisa dikalikan dua, jadi sekitar 30 aparat per seribu orang Papua,” kata Kusumaryati.

Dia kemudian membandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 34,5 juta penduduk. Provinsi ini memiliki 38 Kodim, 26 ribu anggota TNI dan 35 ribu polisi. Jika dihitung, kata Kusumaryati, hanya ada dua aparat keamanan untuk setiap seribu penduduk di Jawa Tengah.

Perbandingan lain yang menurut Kusumaryati cocok disandingkan adalah dengan Aceh. Pada tahun 2002, dalam status darurat militer, jumlah penduduk Aceh 4,1 juta. Sementara ada 40 ribu anggota TNI dan 14 ribu polisi di sana ketika itu.

Data kekerasan yang disusun PAHAM Papua dan Kontras Papua.

Data kekerasan yang disusun PAHAM Papua dan Kontras Papua.

“Kalau kita lihat Aceh waktu itu, rasio aparat dengan penduduk ini 13 per seribu penduduk. Jadi kesimpulannya, jumlah aparat per penduduk jauh lebih banyak di Papua, daripada di Aceh ketika darurat militer,” tambahnya.

Kebijakan pemerintah pusat juga berdampak pada jumlah kasus kekerasan. Melihat kasus Aceh, di masa pemerintahan Presiden Habibie tercatat ada 949 korban kekerasan. Sementara di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, korban turun drastis menjadi 294 orang, dan kemudian naik lagi di masa Presiden Megawati menjadi 662 orang. Kusumaryanti mengatakan, penambahan pasukan non organik berbanding lurus dengan peningkatan jumlah korban.

Otsus dan Pendekatan Keamanan

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, menilai kekerasan yang terjadi tidak lepas dari kebijakan pendekatan keamanan yang diambil. UU Otonomi Khusus Papua nomor 21/2021, pasal 4 ayat 1 jelas menyebutkan bahwa pertahanan dan keamanan langsung dikendalikan pemerintah pusat. Menurut Gobay, ketentuan itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat diberikan legalitas mengatur kebijakan keamanan di Papua.

Para pengunjuk rasa berteriak dari truk polisi menyusul demonstrasi yang menyerukan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, di Jakarta, 1 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

Para pengunjuk rasa berteriak dari truk polisi menyusul demonstrasi yang menyerukan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, di Jakarta, 1 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

“Yang kemudian sangat-sangat disayangkan yaitu, yang memiliki kewenangan pengawasan dalam hal ini DPR Papua, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang Otsus memberikan legitimasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan pengedropan (pengerahan aparat keamanan-red),” kata Gobay.

Gobay juga mempertanyakan, apakah pendekatan keamanan dalam bentuk pengerahan aparat keamanan tambahan di Papua, sudah dibicarakan di DPR. Atau, dalam bentuk berbeda, apakah Presiden memiliki dasar hukum yang khusus, seperti Perppu atau Keppres untuk mengatur persoalan ini.

Seorang petugas polisi mengevakuasi warga Papua setelah bentrokan antara aparat keamanan dan pemberontak separatis, di Mimika, Papua, 8 Maret 2020. (Foto: Antara/Sevianto Pakiding via REUTERS)

Seorang petugas polisi mengevakuasi warga Papua setelah bentrokan antara aparat keamanan dan pemberontak separatis, di Mimika, Papua, 8 Maret 2020. (Foto: Antara/Sevianto Pakiding via REUTERS)

Gobay juga mengingatkan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Terlepas dari siapa yang dihadapi aparat keamanan di Papua, TNI dan Polri yang menjadi representasi alat keamanan negara, harus tunduk dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam konvensi itu.

“Dalam hal ini kemanusiaan. Kan sangat lucu, ketika kita melihat masyarakat sipil menjadi korban, baik itu korban pelanggaran hak hidup maupun pelanggaran lain seperti pengungsian,” ujarnya. [ns/ab]

MALUTPOST.TOBELO – Hendra Makagingge (25) asal Desa Gosoma Kecamatan Tobelo menjadi korban penikaman sekelompok pemuda Sotabaru Kecamatan Galela, Selasa (9/3) malam. Peristiwa ini terjadi di kompleks PDAM tepatnya di depan Achos Gym Kota Tobelo. Pelakunya warga Desa Sotabaru atas nama Valen Utubulang bersama sejumlah rekannya. “Pelaku sudah kami amankan bersama barang bukti (BB) pisau dapur,” kata Kapolres melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas AKP Mansur Basing kepada Malut Post, Rabu (10/3).

Sementara korban masih menjalani perawatan di RSUD akibat luka tusukan di bagian perut. Mansur mengatakan kejadian ini diduga berawal dari cekcok antara pelaku dan korban. “Awalnya pelaku bersama rekan-rekannya datang ke Gosoma dan mencari korban. Di sana mereka bertemu korban di Kompleks PDAM Tobelo. Saat itu juga korban dikeroyok dan ditusuk,” ungkapnya.

Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka sobek di bagian perut sebelah kanan. “Usai ditikam, pelaku sempat melarikan diri. Beberapa jam kemudian pelaku ditangkap dan dijebloskan ke sel tahanan Mapolres untuk menjalani proses hukum. Sementara rekan pelaku lainnya masih dalam pencarian,” ucapnya, sembari mengatakan akibat kejadian itu pelaku diancam hukuman di atas 5 tahun atas dugaan penganiyaan berat. (rid/met)