eSIM Card di Indonesia — Mulai dari tipe Full, Mini, Micro, hingga Nano, ukuran kartu SIM (SIMcard) pada ponsel terus dipangkas. Alasannya, karena teknologi yang disematkan di dalam ponsel akan semakin canggih seiring berjalannya waktu. Hasilnya, celah sekecil apapun di dalam bodi ponsel harus dimanfaatkan untuk meletakkan sistem lain.

Revolusi SIM Card di Indonesia

Tren ini tidak berhenti di ukuran nano yang bahkan sudah sangat kecil. Beberapa tahun belakangan, tren penggunaan eSIM Card atau kartu SIM non-fisik mulai menjamur di Indonesia. Para penyedia layanan telekomunikasi telah memulai lomba untuk merancang produk eSIM yang inovatif dengan strateginya masing-masing.

Serba-serbi eSIM Card di Indonesia

Smartfren adalah operator pertama yang membawa teknologi ini ke Indonesia. Berbeda dengan kartu SIM biasa, eSIM bersifat non-fisik. Cara pemakaiannya yaitu memanfaatkan teknologi barcode, dimana penggunanya memindai kode batang tersebut untuk mengaktifkan di ponselnya.

Sistem ini tentunya sangat inovatif, mengingat pengguna tidak perlu repot-repot membongkar pasang celah kartu SIM-nya. Apalagi, cara membuka tempat kartu SIM di ponsel kekinian cukup rumit. Ponsel berkonsep gawai kebanyakan mendesain bentuk ponselnya seminimalis mungkin. Membuka tempat kartu SIM memerlukan jarum khusus yang ditusukkan ke lubang dimana tempat kartu SIM tersebut tersimpan. Sayangnya, jarum tersebut tak selalu kita bawa.

Sayangnya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) masih belum mengatur regulasi yang jelas mengenai sistem ini. Bisa dibilang, penggunaan eSIM di Indonesia tidak dilarang. Namun tanpa adanya regulasi, keamanan penggunaan masih dipertanyakan oleh para calon pengguna yang berminat dengan teknologi embedded SIM Card ini.

Keuntungan Ketika eSIM Card Sudah Didukung Mayoritas Ponsel

1) Lebih Murah

Jangan salah, produksi kartu SIM fisik tetap membutuhkan biaya. Biaya produksi benda mungil itu juga tidaklah sedikit. Dengan adanya inovasi ini, penyedia layanan operator telepon bisa menekan biaya produksi kartu SIM fisik. Dampaknya bagi pengguna yaitu harga paket internet akan lebih murah. Karena biaya untuk produksi kartu fisik oleh operator telepon akan dialokasikan untuk memanjakan pengguna mereka, dengan mempersembahkan biaya yang lebih terjangkau.

2) Teknologi Ponsel Waterproof akan Lebih Terjangkau

Teknologi anti air atau waterproof adalah salah satu hal yang diidam-idamkan hampir seluruh pemakai ponsel. Dengan pengaplikasian khusus eSIM pada ponsel, maka produsen ponsel akan lebih mudah untuk mewujudkan teknologi tersebut dengan biaya yang terjangkau. Mengapa demikian? Konsep ponsel khusus eSIM akan membuat desain ponsel tidak lagi memerlukan di sasis telepon. Implikasinya, improvisasi membuat bodi telepon yang tahan air akan lebih mudah diterapkan.

3) Tak Ada Lagi Gonta-Ganti Kartu SIM

Beberapa tahun sekali, tak jarang kartu SIM yang tersemat di ponsel kita tiba-tiba tidak dapat terbaca. Entah disebabkan oleh gangguan pada kuningan ponsel itu sendiri, atau karena fisik kartu SIM-nya yang sudah renta, namun hal ini sangat menyebalkan. Kita harus berkorban waktu dan biaya untuk pergi ke gerai resmi operator untuk mendapatkan fisik baru kartu nomor telepon kita. Setelah era eSIM berjaya, hal ini tak akan lagi kita temukan.

4) Aman

Sistem kartu non-fisik tentunya memaksimalkan teknologi digital yang dapat dengan mudah dikontrol oleh operator telepon. Di masa depan, kehilangan atau kerusakan ponsel tidak akan berdampak pada hilangnya nomor telepon. Pastinya, operator telepon penyedia eSIM akan membuat terobosan baru, dimana layanan laporan secara daring akan diciptakan. Mulai dari blokir hingga permintaan agar nomor yang sama kembali diaktifkan pastinya bisa dilakukan dengan mudah oleh pengguna.

Antara Sumatera Timur dan Aceh — Bagi beberapa orang, konotasi negatif mengenai Aceh telah melekat. Masifnya isu separatisme mengenai daerah di ujung barat Nusantara tersebut membuat banyak asumsi yang timbul akan kesetiaannya terhadap Indonesia. Sayangnya semua itu salah.

Tujuh puluh tahunan silam, Aceh pernah menjadi benteng bagi keutuhan republik. Ketika nafas terakhir federasi Sumatera mencari dukungan dari enam belas bangsa di sana, Aceh dan Nias adalah dua bangsa yang secara tegas menunjukkan penolakan.

Terlahirnya Konsep Negara Sumatera Timur

Pada masa itu, Sumatera terbagi menjadi dua golongan, pro-republik dan pro-feodal. Pemikiran ini berasal dari Tanah Deli. Kaum pro-republik terpicu oleh semangat nasionalisme yang gencar bergelora di nusantara. Sementara kaum pro-feodal berisi para pendukung dari bangsawan Sumatera (terutama Melayu) yang tak ingin kehilangan kekuasaan mereka atas kerajaan di Sumatera.

Dalam memperjuangkan kepentingan politik itu, kaum pro-feodal menggalang dukungan dari masyarakat non-pribumi. Mereka membuka jalur kemudahan kepada para pekerja India, saudagar Tionghoa, dan kaum kolonial Belanda. Bahkan Belanda amat senang dengan niatan para sultan membentuk negara pro-Belanda ini dan menjadi sponsor di balik gerakan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, kaum pro-republik justru semakin menguat. Menguatnya dukungan masyarakat ke kaum pro-republik pun membuat pro-feodal berusaha berkompromi dan mencari jalan keluar. Alhasil, tercetuslah konsep federasi Sumatera, dimana agar negara Sumatera menjadi negara federasi di dalam Indonesia. Dengan konsep ini, Sultan Melayu diharapkan memiliki integritasnya tersendiri sekalipun Indonesia telah berdiri kokoh.

Daud Bereuh, Pahlawan Keutuhan Indonesia dari Sumatera yang Jarang Dibahas

Daud Bereuh, tokoh Aceh yang Menolak Negara Sumatera Timur

Tengku Mansoer, bangsawan Melayu Sumatera Timur yang berperan menggawangi inisiasi ini berniat menyelenggarakan Muktamar Sumatera sebagai momentum deklarasi federasi Sumatera. Ia mengundang enam belas bangsa besar di Sumatera, termasuk Daud Bereuh yang saat itu memimpin Aceh.

Sungguh bijaksana Daud Bereuh yang menolak undangan tersebut, bahkan mengecamnya. Daud juga menyebutkan bahwa konsep federasi hanyalah rekaan Belanda untuk menancapkan tentakelnya di nusantara. Lewat suratnya, Daud Beureueh menyatakan dengan tegas;

Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah Republiken. Sebab itu juga, undangan dari wali negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja, dan karena itulah tidak kita balas.

Di Aceh tidak terdapat salah paham sebagaimana diterangkan oleh Belanda itu, bahkan kita mengerti betul apa yang dimaksud oleh Belanda itu dengan Muktamar Sumateranya. Maksud Belanda ialah hendak mendiktekan kepada dr. Mansoer supaya menjalankan politik devide et impera-nya lagi. Sebab itu kita menolak adanya Muktamar Sumatera tersebut dan kita sendiri telah siap menanti segala kemungkinan yang bakal timbul dari sikap penolakan kita itu.

Kita yakin bahwa mereka yang menerima baik undangan dr. Mansoer tersebut, bukanlah orang Republiken. Tetapi mereka itu adalah kaki tangan dan budak kolonialisme Belanda yang selama ini sudah diberi makan roti.

Kesetiaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah RI di Jakarta bukan dibuat-buat serta diada-adakan, tetapi kesetiaan yang tulus dan ikhlas yang keluar dari lubuk hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah, daerah perdaerah, negara pernegara, tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi.

Alasan Aceh Menolak Federasi Sumatera

Selain melihat ini sebagai akal-akalan Belanda, Aceh juga menunjukkan loyalitas untuk republik tatkala beberapa bangsa Sumatera lain masih ragu-ragu. Selain itu bangsa Aceh tidak pernah menganggap Sumatera sebagai satu kesatuan hingga didambakan adanya federalisme khusus Sumatera

Bagi orang Aceh, bangsa-bangsa Sumatera, seperti Lampung, Minang, maupun Palembang itu setara dengan bangsa-bangsa non-Sumatera. Tidak pernah ada ikatan khusus antara (misalnya) Aceh dan Palembang hanya karena keduanya sama-sama berasal dari Sumatera. Dari sini bangsa Aceh memandang federasi Sumatera adalah ide yang mengada-ada.

Sepemahaman dengan Aceh, Nias Menolak Pula Usulan Tersebut

Penolakan Nias akan Negara Sumatera Timur

Ternyata tak hanya Aceh. Dari enam belas bangsa di Sumatera kala itu, Nias pun menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana tersebut. Hal itu diungkapkan pemimpin Nias ketika utusan Tengku Mansoer datang ke Gunungsitoli.

Muktamar Sumatera itu sendiri sebenarnya tidak sukses. Sebagian besar tokoh undangan yang menyanggupi hadir sejatinya bukan para tokoh yang memiliki pengaruh besar di suku masing-masing. Sehingga Muktamar Sumatera ditutup dengan hasil yang sangat tidak memuaskan.

Berakhirnya Mimpi Federasi Sumatera Timur

Kemenangan pro-republik akhirnya menjadi pemenang antara pemikiran Sumatera Timur dan Aceh. Seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh penting setiap bangsa di Sumatera mulai berganti haluan menjadi pro-republik. Mayoritas tokoh Sumatera pada saat itu menyadari bahwa primordialisme bukanlah kunci dari keberhasilan kemerdekaan.

Selain itu, kekuatan pihak pro-republik terlampau besar untuk dihadapi kaum pro-feodal, baik dari aspek militer maupun dari aspek diplomasi internasional. Mimpi Negara Sumatera Timur luluh beberapa bulan kemudian, tatkala Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui Belanda pada 27 December 1949. Hingga kemudian, entitas itu bubar pada tanggal 15 Agustus 1950.