Akui di-Backup 25 Pengacara DPP PDI-P

MALUT POST – TIDORE. Gugatan Perselisihan Hasil Penghitungan (PHP) yang dilayangkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut tiga, Salahuddin Adrias dan Muhammad Djabir Taha (SELAMAT) ke Mahkamah Konstitusi (MK) bakal dihadapi paslon nomor urut dua, Capt H. Ali Ibrahim bersama Muhammad Sinen (AMAN).

Seperti yang disampaikan Capt Ali saat dimintai tanggapan bertempat di halaman kantor Wali Kota, Senin (14/1). Menurut Capt Ali, dilihat dari substansi materi gugatan Paslon SELAMAT yang cenderung lebih menyoal Pemilih DPTb, tidak terlalu bermasalah. “Sebab yang dilihat hanya persoalan angka-angka. Dan perolehan angka yang diraih AMAN sangat jauh lebih unggul. Apalagi beberapa hari kemarin, laporan SELAMAT yang masuk ke Bawaslu Provinsi juga sudah ditolak. Itu artinya materi yang disiapkan sangat lemah,” katanya.

Baginya, ada kemungkinan MK menolak materi gugatan yang dilayakan Paslon SELAMAT, sebagaimana penolakan Bawaslu Malut. Dikatakan Wali Kota aktif ini, pihaknya telah menyampaikan 27 pengacara yang nantinya menghadapi persidangan di MK. Total 27 pengacara itu terdiri dari 25 yang disiapkan DPP PDIP. Sedangkan dua lainnya dari Tidore. “Jadi nanti kita lihat hasilnya. Semua bergantung pada putusan Allah, saya tetap optimis kalau AMAN menang,” akunya.

Diungkap Capt Ali, tim hukum AMAN sudah menyampaikan pokok jawaban atas gugatan rival. “Kemungkinan tanggal 16 nanti tim hukum kamu sudah akan bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan 25 tim hukum di DPP PDIP,” ungkapnya.

Dengan sikap optimis, ia juga menyatakan kalau dirinya bersama Muhammad Sinen selaku ketua DPD PDI-P Provinsi Malut di-backup full oleh DPP. “Sudah tentu di-backup DPP dengan bukti dan data yang sudah kami siapkan melalui kuasa hukum. Apalagi kami adalah kader PDI-P Dukungan DPP, bisa dibuktikan dengan 25 pengacara yang disediakan DPP untuk bersama-sama dengan kami disidang MK nanti,” tandasnya. (mg-06/aji)

MLAUTPOST-TERNATE. Perseteruan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman dengan calon Wali Kota terpilih Tauhid Soleman, menuai kritik publik. Kedua tokoh ini diminta menyudahi perseteruan. Karena selain memberi citra buruk bagi keduanya, juga memberikan pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat.

“Proses pilwako yang sudah sampai di penghujung ini, jangan lagi ada tontonan buruk bagi warga. Apalagi dilakukan oleh dua tokoh yang pernah bersama membangun Ternate selama 10 tahun,” kata akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Hendra Kasim, kemarin (27/12).

Seteru antara Wali Kota dengan mantan Sekkot ini dianggap tidak baik. “Saya menyebut dengan sebutan mantan Sekkot, untuk menyegarkan kembali ingatan publik bahwa Pak Bur dan Tauhid pernah berada dalam satu Kabinet yang sama-sama menahkodai Pemerintahan Kota Ternate.

Sebagai mantan Sekkot yang atasan langsung adalah pak Burhan, beliau bisa menahan diri dengan tidak menyampaikan hal-hal tidak perlu untuk disampaikan,” tandas pengajar ilmu hukum ini.

Sebaliknya, meskipun ada hak konstitusional setiap warga negara menempuh jalur hukum, Wali Kota Burhan Abdurahman juga bisa memberikan contoh tauladan bagi publik. Dengan juga menahan diori untuk tidak menempuh jalur hukum demi merendam suasana.

Senada pemerhati sosial Hasby Yusup berpandangan, terlepas dari persoalan hukum, ada wilayah etika dan kewajiban moral pemimpin. Menurut dia menyelesaikan masalah ini tidak mesti harus dengan jalur hukum. Apalagi, ini dilakukan oleh seorang pemimpin. Masih ada opsi yang tersedia yaitu komunikasi dan tabayyun.

Terlepas dari salah dan benar, kata Hasby, harusnya aspek etika dan moralitas dijunjung oleh setiap pemimpin daerah. “Mungkin ada baiknya, Pak Burhan Abdurrahman sebagai Wali Kota dan Pak Tauhid Soleman sebagai Wali Kota terpilih bisa saling berkomunikasi dan menanyakan apa yang terjadi, itu lebih terpuji daripada menyelasaikan masalah dengan jalur hukum,” tandas ketua Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Maluku Utara ini. Perseteruan ini, lanjut Hasby, dilakukan pada saat momentum politik Pilwako Ternate yang baru saja usai.

Rakyat akan membaca ini sebagai konflik politik antara Burhan dan Tauhid. “Rakyat awam akan membacanya Pak Bur sebagai Wali Kota tak suka pada Pak Tauhid karena menang Pilwako, karena kandidat yang diusung oleh Pak Bur kalah. Saya mengenal Pak Bur dan Pak Tauhid adalah orang baik, karena itu kewajiban orang baik adalah mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Dan cara yang baik itu menurut saya adalah menjunjung etika dan kewajiban moral sebagai pemimpin dihadapan rakyat,” tuturnya.

Dia meminta, Burhan tidak perlu melaporkan Tauhid ke ranah hukum, apalagi jika konflik ini hanya pada wilayah pribadi. Ketersinggungan pribadi bisa diselesaikan dengan saling memaafkan itu jauh lebih terhormat.

“Saya yang bukan Wali Kota dan hanya warga biasa saja biasa juga difitnah dan dicemooh. Tapi saya tidak pernah membawa masalah ketersinggungan pribadi ke ranah hukum. Saya akan membawa masalah ke ranah hukum jika sudah menyangkut kehormatan agama atau kepentingan umum atau rakyat. Saya kira ini pesan penting bukan hanya ke Pak Bur tapi ke semua pemimpin daerah ini, agar jangan mudah tersinggung dan mampu menyelesaikan setiap masalah dengan komunikasi dan menjunjung etika dan standar moral sebagai pemimpin rakyat,” ujarnya.

“Saya berharap transisi kekuasaan di Kota Ternate bisa berlangsung penuh persaudaraan dan santun tanpa dendam dan tanpa prasangka. Perlu jiwa besar dan tentu ketauladanan dari para pemimpin untuk memberi contoh baik pada rakyat kota ini,” sambungya.

Terpisah, kuasa hukum Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman, Muhammad Conoras mengatakan, dari hasil kajian yang mereka lakukan, terkait pernyataan M Tauhid Soleman dalam sebuah video yang beredar tentang kliennya telah mmenuhi unsur pencemaran nama baik atau fitnah. Itu sebagaimana di atur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami sudah merampungkan semua bukti baik video maupun saksi. Jadi besok (hari ini, red) kami akan masukkan laporan ke Ditkrimsus,” ucap Conoras, kemarin (27/12).

Conoras mengaku, sejak menerima video tersebut pada 10 Desember lalu, Burhan telah memintanya untuk membuat laporan terkait permasalahan itu. Hanya saja, secara pribadi Conoras masih memberikan kesempatan kepada Tauhid yang juga sebagai calon Wali Kota Ternate untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara kekeluargaan bersama Burhan.

“Itu alasannya saya belum melaporkan sampai saat ini. Karena mungkin terlapor bisa menjelaskan ke klien saya maksud dari video tersebut. Tapi sejauh ini kan tidak ada, makanya saya harus mengajukan laporan,” tandas dia.

Sekedar diketahui, dalam sebuah video rekaman yang beredar, ada pernyataan Tauhid yang menyinggung Burhan. Hal ini juga menjadi penyebab seteru keduanya. (udy/mg-01/rul)

MALUTPOST-JAILOLO. Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Danny Missy-Imran Lolory (DAMAI) resmi mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan tim paslon James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) ke Bawaslu Maluku Utara, Selasa (22/12).

Laporan yang disampaikan itu sudah di lampirkan dengan bukti berupa dokumentasi bagi-bagi uang,serta video dan rekaman percakapan visual. Semua bukti yang diserahkan itu, Tim Hukum DAMAI meyakini akan sampai ke Bawaslu RI, karena bukti pelanggarannya akurat dan nyata. “Laporan dengan nomor : 02/PL/TSM-PB/32.00/XII/2020 itu diterima Irwanto Djurumudi,” ungkap Ketua Tim pemenang Paslon DAMAI Charles Richard kepada wartawan, selasa (22/12).

Ketua DPRD Halbar ini mengatakan laporan pelanggaran pemilu itu disampaikan langsung Tim Hukum Syafrin S Aman, LO DAMAI Hermanto Madjid dan Jubir Ashari Dano Yasin. “Bukti tanda terima laporan dari Bawaslu Malut juga sudah diambi. Prinsipnya, kami tidak diam karena pelanggaran yang dilakukan sangat sistematis dan terstruktur,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, Bawaslu segera menindaklanjuti laporannya agar ada efek jera bagi pelaku perusak demokrasi. “Saya juga berharap kepada masyarakat jangan terpengaruh dengan isu adu domba. Tugas masyarakat untuk memilih sudah selesai, jad kembalilah menjalankan aktivitas seperti biasa agar keharmonisan dan kekeluargaan yang sudah dibina selama ini bisa terjalin dengan baik,” harapnya. (din/met)

MALUTPOST-JAILOLO. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Barat menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) peraih suara terbanyak pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, Kamis (17/12).

Penetapan Paslon nomor urut 01 ini nampaknya tidak diterima tim Paslon lain, yang dibuktikan dengan tidak menandatangani berita acara hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara. Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU dengan nomor: 136/ HK.03.1/-KPTS/8201/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati 2020. Dari hasil penetapan di tingkat kecamatan dan KPU ini diputuskan Paslon James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) 22.524 suara, paslon Danny Missy Imran Lolori (DAMAI) 21.074 suara, paslon nomor urut 03 Ahmad Zakir Mando-Pdt. Alpinus K.Pay (Zaman-Pay) 12.824 suara dan Paslon nomor urut 04 Denny Pallar-Iksan Husain (DeSain) 10.167 suara”.

“Penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati ini dituangkan dalam form D hasil Kabupaten yang terlampir dalam keputusan yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan,” ungkap Ketua KPU Miftahudin Yusup saat membacakan dan menetapkan hasil perolehan suara.

Setelah mendengar apa yang dibacakan ketua KPU, saksi Paslon DAMAI Abjan Radja menyampaikan hasil penetapan KPU ini akan digugat ke Mhakmah Konstitudi (MK). Selain itu, tim paslon Zaman-Pay dan Desain juga tidak menerima putusan tersebut. Terpisah ketua tim pemenang paslon DAMAI Charles Richard mengatakan tim paslon DAMAI bukan tidak menerima atau tidak legowo menerima hasil tersebut, tetapi tahapan Pilkada ini belum berakhir dan sesuai bukti yang dikantongi, harus diuji di MK sehingga tim paslon DAMAI harus menggugat hasil pleno terbuka ke MK. Jadi ada lembaga hukum yang bisa menguji soal dugaan pelanggaran pilkada. Makanya kita ke MK, karena MK merupakan lembaga terakhir yang bisa memutuskan sah tidaknya hasil pilkada,”jelasnya, sembari meminta semua pihak tetap sabar menunggu hasil keputusan terakhir dari MK. (din/met)

MALUTPOST-TERNATE. Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya ada dua pasangan calon (Paslon) yang memenuhi syarat 2 persen untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi (MK), Mereka adalah Paslon Muh Hasan Bay – Asgar Saleh (MHB-GAS) untuk Pilwako Ternate dan Paslo Joel B Wagono-Said Bajak (OS) di Pilkada Halmahera Utara (Halut).

Ketua Tim Hukum MHB GAS, Muhammad Conoras mengaku, kesiapan ke MK sudah 80 persen. Hanya saja berkasnya belum diajukan ke MK karena mereka masih mempertimbangkan, apakah menggunakan penasehat hukum lokal (Maluku Utara) ataukah Jakarta. Jika hal itu nanti sudah disepakati, maka gugatan siap dilayangkan ke MK via online sebelum tanggal 19 Desember pukul 17.00 WIT, sebagaimana ketentuan tentang batas waktu.

“Tapi bagi saya, mau gunakan pengacara, dari sini atau Jakarta yang penting ke MK. ke MK ini Paslon yang menginginkan dengan segala bukti yang sudah disiapkan dan menurut kami itu akurat,” ucap Conoras, kemarin (17/12).

Dia menegaskan, gugatan ke MK bukan karena MHB-GAS tidak mengakui kemenangan Paslon M Tauhid dan Jasri Usman (TULUS. Akan tetapi hukum demokrasilah yang masih memberikan peluang kepada pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 tahun 2020. Conoras pun yakin gugatan mereka bakal diterima.

“Nanti kita lihat di MK, apakah data yang sudah kita miliki ini bisa mempengaruhi kemenangan Paslon TULUS atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita hanya berjuang demi menegakkan demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan,” tuturnya.

Conoras menyebut, ada dua permohonan yang akan disampaikan dalm gugatan ke MK. Yakni diskualisifikasi Paslon TULUS dan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, untuk permintaan diskualisifikasi, pihaknya masih mencari bukti tambahan yang mengarah pada pelanggaran berbentuk Terstruktur, Sistematis, dan Masih (TSM). Kalau PSU data-data kita sudah lengkap tinggal penilainnya ada pada MK. PSU target kita di Ternate Tengah dan Ternate Utara, karena dua kecamatan ini terjadi kecurangan yang signifikan,” ungkapnya.

Selain ke MK, Tim Hukum MHB-GAS juga akan melaporkan 5 komisioner KPU Kota Ternate ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Alasannya, Komisioner Kota Ternate dinilai tidak bisa melaksanakan kewajiban hukum dan terlalu kaku dalam menafsirkan peraturan KPU. Semisal, permintaan membuka kotak suara oleh saksi yang tidak diakomodir oleh KPU dengan alasan aturan. “Di Kabupaten Halmahera Timur, KPU bisa membukan kotak suara untuk mencari kepastian, tapi kenapa di sini (Ternate) tidak bisa. Jangan-jangan mereka sengaja tidak mau buka agar ini ke MK,” sesal Conoras sambil menyebut laporan ke DPP akan disampaikan setelah gugatan ke MK.

Sementara di Halut, Ketua Tim pemengangan Paslon Joel B.Wogono dan Said Bajak (JOS), Yusri Bailussy mengatakan, pada dasarnya, tim JOS menghargai keputusan rekapitulasi yang dilaksanaka KPU Halut, dimana perbedaan antara FM-Mantap dan JOS hanya 619 suara.

Namun, menurut Sekretaris DPC PKB Halut ini, terdapat sejumlah kejanggalan dan persolan teknis yang dinilai melanggar udang-undang dalam tahapan pungut dan hitung yang terjadi pada beberapa tingkatan. “Hasil pleno rekapitulasi oleh KPU Halut, kita akan lanjutkan ke MK. Kita saat ini sementara menyiapkan bukti pelanggaran yang nantinya akan dibawa ke MK. Kita yakin menang di MK,” ujarnya optimis.

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara oleh KPU Halut, total jumlah suara sah sebanya 100.775. Dimana Paslon FM-Mantap mendapatkan 50.697 suara, sementara JOS memperoleh 50.078 suara. Selisih suara kedua paslon hanya 619 suara. (mg-01/cr-04/rul)

Ombudsman RI memantau penerapan protokol kesehatan di 207 tempat pemungutan suara (TPS) di berbagai daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu. Hasilnya menunjukkan ada sebelas persen TPS yang tidak mengatur jaga jarak, seperti di sejumlah TPS di Manokwari, Papua Barat dan Kepulauan Riau.Kendati demikian, penyediaan alat pelindung diri (APD) yang berkualitas sudah dilakukan cukup baik oleh KPU. Karena itu, Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam penerapan protokol kesehatan saat Pilkada serentak.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat menggelar konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 17 Desember 2020. (Foto: Ombudsman)

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat menggelar konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 17 Desember 2020. (Foto: Ombudsman)

“Dilaporkan sebanyak 99 persen alat pelindung diri (APD) telah tersedia dan kualitas APD menunjukkan hasil sebanyak 96 persen dalam kondisi baik,” kata Adrianus dalam konferensi pers daring pada Kamis (17/12).

Adrianus menambahkan sebagian besar TPS juga telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik seperti pengaturan waktu kehadiran, ketersediaan tempat cuci dan pengecekan suhu tubuh. Menurut Adrianus, KPU juga telah melakukan tindakan koreksi atas temuan Ombudsman pada November lalu soal belum dikirimnya APD di sebagian besar KPUD yang dikunjungi lembaganya.

Perludem: Kerumunan Warga di TPS Sulit Dihindari

Hasil pemantauan yang dilakukan Perludem bersama enam organisasi lainnya soal kerumunan juga menunjukkan 18,1 responden masih melihat kerumunan pada 9 Desember 2020. Pemantauan ini melibatkan 127 responden dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Peneliti Perludem, Mahardhika mengatakan, kerumunan orang saat pemungutan suara di sejumlah TPS sulit dihindari. Ia menduga hal tersebut dikarenakan pemilih tidak mematuhi waktu pemilihan yang diatur KPU. Selain itu, budaya masyarakat yang suka bergerombol setelah pemilihan atau penghitungan suara juga menyulitkan untuk mencegah kerumunan orang.

Seorang pria memegang surat suaranya dalam PIlkada di sebuah TPS di Denpasar, Bali, 9 Desember 2020. (Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP)

Seorang pria memegang surat suaranya dalam PIlkada di sebuah TPS di Denpasar, Bali, 9 Desember 2020. (Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP)

“Perayaan-perayaan dan pengawasan di luar TPS itu juga di luar kewenangan penyelenggara pemilu. Itu yang membutuhkan kerja sama semua pihak-pihak terkait,” jelas Mahardika kepada VOA, Kamis (17/12).

Mahardika juga menemukan ada 36,2 persen responden yang melihat TPS dibuat di tempat tertutup yang dikhawatirkan berpotensi terjadinya penularan corona. Namun demikian, secara umum, hasil pemantauan Perludem menunjukkan penerapan protokol kesehatan sudah memenuhi standar dan sesuai prosedur.

Bawaslu Berharap Pilkada 9 Desember Tak Jadi Cluster Baru Covid-19

VOA sudah meminta tanggapan kepada sejumlah komisioner KPU terkait temuan ini. Namun, belum ada tanggapan dari mereka terkait temuan Ombudsman. Di lain kesempatan, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan KPU telah melakukan sejumlah upaya pencegahan terhadap penyebaran corona dalam Pilkada serentak 2020. Hal itu tertuang dalam regulasi dan sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan KPU. Namun, Bawaslu masih menemukan ada 2.495 TPS yang tidak menyediakan fasilitas cuci tangan.

“Alhamdulillah Pilkada serentak tidak menjadi cluster Covid-19 yang baru dalam pemilihan. Walaupun beberapa hari ini, kami mendapat informasi beberapa jajaran kami positif Covid-19, meski dalam masa penyembuhan,” jelas Ratna dalam diskusi daring “Evaluasi Publik Nasional terhadap Pelaksanaan Pilkada di Masa Covid-19”, Kamis (17/12).

Ratna menambahkan kasus pelanggaran protokol kesehatan saat pemungutan suara ini jauh lebih rendah dibandingkan saat kampanye Pilkada serentak. Bawaslu mencatat ada 2.584 pelanggaran protokol kesehatan dan 124.086 kampanye tatap muka yang terjadi sepanjang 26 September – 4 Desember 2020. [sm/em]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah merampungkan hasil rekapitulasi jumlah suara di Pilkada Medan 2020. Ketua KPU Medan, Agussyah Damanik menyebut pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi mendapatkan 342.580 suara (46,55 persen), sedangkan Bobby-Aulia meraup 393.327 suara (53,45 persen) dari 21 kecamatan.

“Dengan demikian hasil penetapan perolehan suara pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan unggul pasangan nomor urut 02 (Bobby-Aulia),” sebut Agussyah di Medan, Selasa (15/12).

Berdasarkan data dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di Pilkada Medan 2020, pasangan Bobby-Aulia menang di 15 kecamatan yang ada di Kota Medan, sedangkan Akhyar-Salman hanya mampu unggul di enam kecamatan.

Dalam Pilkada ini total suara sah mencapai 735.907 dan suara tidak sah 12.915, sehingga berarti ada 748.882 warga di Medan yang menggunakan hak pilihnya. Namun, angka tersebut menunjukkan masih tingginya golput di Kota Medan, di mana 886.964 warga (54,22 persen) dari 1.635.846 total pemilih enggan menggunakan hak pilih mereka.

Menanggapi masih tingginya warga yang golput, Agussyah mengatakan partisipasi warga di Pilkada Medan mengalami peningkatan dari sebelumnya.

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan, Selasa 15 Desember 2020. (Foto courtesy: KPU Medan).

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan, Selasa 15 Desember 2020. (Foto courtesy: KPU Medan).

“Partisipasi pemilih saya kira kalau dilihat dari pembandingnya di Pilkada Medan (sebelumnya) maka ini termasuk yang paling tinggi sebenarnya. Kalau di Pilkada 2010, 38 persen, dan Pilkada 2015, 25 persen, sekarang sudah mencapai 46 persen. Sebenarnya dari kenaikan margin partisipasi naik meski target nasional itu tidak tercapai yakni 77,5 persen. Tapi dari aspek pemilih Kota Medan saya kira sudah cukup baik,” katanya.

Curiga ada Kecurangan, Tim Akhyar-Salman Tolak Teken Rekapitulasi Suara

Namun, dalam proses rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Medan kubu dari pasangan Akhyar-Salman enggan menerima hasil tersebut. Wakil Ketua Tim Pemenangan Akhyar-Salman, Gelmok Samosir mengatakan pihaknya enggan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan sebagai bentuk protes.

“Terkait hasil karena sampai saat ini kami merasa ada berbagai kejanggalan yang terjadi. Maka kami berkesimpulan dan ambi sikap tidak akan menandatangani berita acara sebagai bentuk penghargaan terhadap rakyat pemilih kami. Kami punya pertanggungjawaban moral kepada rakyat khususnya pemilih 01 sehingga sikap itu kami lakukan,” kata Gelmok.

Akhyar Nasution bersama istrinya saat menunjukkan surat suara di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020, (courtesy- Tim Pemenangan Akhyar Nasution)

Akhyar Nasution bersama istrinya saat menunjukkan surat suara di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020, (courtesy- Tim Pemenangan Akhyar Nasution)

Gelmok pun menguraikan beberapa kecurangan yang ditemukan pihaknya di Pilkada Medan 2020. Kata Gelmok, kecurangan seperti pemilih yang bukan berasal dari domisili kecamatan hingga tidak diberikannya formulir C6 atau surat undangan memilih kepada masyarakat yang merupakan pendukung pasangan Akhyar-Salman.

“Mulai dari awal proses Pilkada Medan banyak ditemukan hal-hal yang kami anggap sebuah kecurangan-kecurangan dalam arti bukan hanya pada hari pemilihan saja tapi sebelumnya ada dugaan-dugaan yang menurut kami tidak sesuai norma-norma Pilkada. Kami siap menang dan kalah tapi kami merasa ada sesuatu yang di luar kepatutan. Ada banyak sesuatu yang menurut kami sistematis, seolah tahu di mana pendukung 01 sehingga masyarakat tidak hadir karena tidak sampainya undangan pemilih (C6),” ungkapnya.

Kendati demikian, pasangan Akhyar-Salman tidak akan menggugat hasil Pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Ke MK ada syarat jika selisihnya tipis tapi kalau selisihnya begitu besar ya gugatan kami hanya ke Bawaslu,” ujar Gelmok.

Bobby Nasution bersama istrinya, Kahiyang Ayu (putri Presiden Joko Widodo) usai menggunakan hak suaranya di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020. (courtesy- Tim Pemenangan Bobby Nasution)

Bobby Nasution bersama istrinya, Kahiyang Ayu (putri Presiden Joko Widodo) usai menggunakan hak suaranya di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020. (courtesy- Tim Pemenangan Bobby Nasution)

Sementara, saksi Tim Pemenangan Bobby-Aulia, Ikhrimah Hamidy menyambut baik atas rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan. Kata dia, tidak ada persoalan yang berarti atas hasil penghitungan suara dari 21 kecamatan di Kota Medan.

“Suara yang diperoleh di tiap kecamatan tidak ada perbedaan, antara yang diitung di kecamatan dan yang dihitung di KPUD Kota Medan. Hasilnya tidak ada satu pun saksi, baik dari pasangan nomor urut 01 dan kami yang keberatan dengan jumlah suara yang diperoleh,” ucapnya.

Dalam kontestasi Pilkada Medan 2020 hanya diikuti dua pasang calon yakni Akhyar-Salman dan Bobby-Aulia. Pasangan Akhyar-Salman diusung oleh dua partai yakni Demokrat dan PKS dengan total 11 kursi di DPRD Medan. Sementara pasangan Bobby-Aulia diusung delapan partai yakni PDIP, Gerindra, Hanura, PPP, PSI, PAN, Golkar, dan NasDem dengan jumlah 39 kursi di DPRD Medan. [aa/em]

VOA — Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak hari Rabu (9/12) yang dilangsungkan di tengah masih terus meluasnya perebakan pandemi virus corona membuat pelaksanaannya berbeda dengan Pilkada di tahun-tahun sebelumnya.

Sejak awal Ketua KPU Arif Budiman sudah menegaskan keharusan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat mengingat sebagian daerah masuk kategori zona merah dan berisiko tinggi terjadinya penularan Covid-19. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ada 24 daerah penyelenggaraan Pilkada yang berstatus zona merah dan 189 daerah masuk kategori berisiko sedang terhadap penularan virus.

“Belum ada hal luar biasa yang dilaporkan terkait kendala logistik. Juga SDM, terutama KPPS karena dibutuhkan petugas yang lebih banyak. Memang beberapa dilaporkan hasil tes-nya reaktif. Saya sudah minta pada KPU Kabupaten/Kota memperhatika betul protokol kesehatan ini. Kalau mereka tidak bebas dari virus Covid-19 maka saya minta mereka (petugas.red) diganti,” kata Arif Budiman.

Pilkada Pilih 9 Gubernur, 224 Bupati & 37 Walikota

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pilkada serentak di 270 daerah untuk memilih gubernur di sembilan dari 34 propinsi, bupati di 224 dari 416 kabupaten dan walikota di 37 dari 98 kota. Diperkirakan ada lebih dari 100 juta warga yang memiliki hak suara. Tetapi sejumlah kota melaporkan jumlah pemilih kurang dari separuh yang terdaftar. Tingginya jumlah warga yang tidak memberikan suara atau dikenal sebagai golput ini memang sudah diperkirakan sebelumnya, tidak saja karena kekhawatiran warga akan perebakan pandemi, tetapi juga sedikitnya pilihan tokoh yang dapat dipilih.

Namun ajakan agar tidak golput juga meluas di sosial media.

Termasuk ajakan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dinasti Politik Baru

Pilkada 2020 ini juga memunculkan dinasti politik baru dengan keikutsertaaan beberapa anggota keluarga orang nomor satu dan nomor dua Indonesia, juga keponakan para mantan pemimpin. Sebut saja putra pertama Presiden Joko Widodo – Gibran Rakabuming Raka – yang mencalonkan diri sebagai walikota Solo dan menantu laki-laki Jokowi – Bobby Nasution – yang mencalonkan diri sebagai walikota Medan.

Putra pertama Presiden Joko Widodo yang bertarung di Solo, Gibran Rakabuming memberikan suara di salah satu TPS di Solo. (Courtesy: radio afiliasi VOA)

Putra pertama Presiden Joko Widodo yang bertarung di Solo, Gibran Rakabuming memberikan suara di salah satu TPS di Solo. (Courtesy: radio afiliasi VOA)

Di Tangerang Selatan, terjadi “perang bintang” antara putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin – Siti Azizah – yang mencalonkan diri sebagai walikota, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo – dan keponakan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah – Pilar Saga Ichsan – yang sama-sama mencalonkan diri sebagai wakil walikota.

Penghitungan suara cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei menunjukkan Gibran dan Bobby, yang sama-sama pendatang baru di dunia politik namun didukung partai politik besar, memperoleh hampir 90% suara dalam pemilihan hari Rabu.

Calon Walikota Medan Bobby Nasution memberikan keterangan pers seusai pencoblosan dalam pilkada serentak 9 Desember. (VOA/Anugrah Andriansyah)

Calon Walikota Medan Bobby Nasution memberikan keterangan pers seusai pencoblosan dalam pilkada serentak 9 Desember. (VOA/Anugrah Andriansyah)

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulisnya mengatakan kemenangan kedua calon PDI-Perjuangan itu merupakan bagian dari komitmen Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memastikan partai pimpinannya menghasilkan kepemimpinan muda berkualitas. Ia menyebut beberapa pemimpin yang sudah ditempa partai itu sebelumnya seperti Ganjar Pranowo, Hasto Wardoyo, Abdullah Azwar Anas dan Tri Rismaharini.

“Kemenangan ini adalah bukti kedaulatan rakyat dalam melihat sosok calon pemimpin daerah. Keduanya menunjukkan semangat dan komitmen yang serius dan teguh, walau banyak upaya menghambat. Misalnya lewat kampanye negatif terkait politik dinasti,” tukas Hasto.

Seluruh partai mengamati dengan seksama jalannya pilkada hari Rabu, tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera PKS. Presiden PKS Akhmad Syaikhu lewat PKS TV mengatakan telah mendatangi langsung dua TPS di Depok dan Tangerang Selatan yang menurutnya berjalan lancar.

“Tadi pagi saya melakukan peninjauan langsung ke dua DPD, kota Depok dan Tangerang Selatan; dan siangnya saya melakukan monitoring perolehan suara seluruh Indonesia,” katanya.

Proses penghitungan suara dan rekapitulasi diperkirakan akan berlangsung hingga 17 Desember, yang diikuti dengan pengumuman dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota antara 13-23 Desember, dan tingkat propinsi antara 16-20 Desember. Penetapan dijadwalkan lima hari setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai. [em/jm]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah hari Rabu ini (9/12). Sebagian daerah penyelenggaraan pilkada itu masuk kategori zona merah dan beresiko tinggi terjadi penularan Covid-19.Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, saat ini ada 24 daerah penyelenggara pilkada yang berstatus zona merah dan 189 daerah masuk kategori beresiko sedang terhadap penularan virus.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati. (Foto: VOA)

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati. (Foto: VOA)

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan pemerintah memang harus siap menerima konsekuensi dan risiko karena berkukuh menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di masa pandemi Covid-19.

“Memang itu salah satunya konsekuensi memutuskan menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi ini kan begitu. Karena yang namanya zona merah, hijau, oranye bisa sangat fluktuatif. Bisa saja pas tahapan awal dia hijau, tapi mendekati hari H menjadi merah atau sebaliknya. Yang tadinya merah, sekarang menjadi hijau,” kata Khoirunnisa.

Menurutnya saat ini memang tidak ada regulasi khusus di level undang-undang yang mengatur tentang pilkada serentak di masa pandemi, sehingga yang dapat dilakukan adalah menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan pilkada. Namun ia tidak yakin protokol kesehatan dapat diberlakukan secara ketat dan patuh ketika sudah melibatkan masyarakat secara luas.

Seorang polisi mengengkat kotak suara dari perahu untuk didistribusikan ke tempat pemungutan suara menjelang pelaksanaan Pilkada di Sidoarjo, Jawa Timur, 8 Desember 2020.

Seorang polisi mengengkat kotak suara dari perahu untuk didistribusikan ke tempat pemungutan suara menjelang pelaksanaan Pilkada di Sidoarjo, Jawa Timur, 8 Desember 2020.

Ia menyebut peraturan-peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum yang memang tidak bisa secara maksimal dapat mencegah penularan Covid-19. Misalnya ada UU yang menetapkan TPS dibuka dari jam 7 pagi hingga 1 siang, padahal untuk mencegah kerumunan sedianya TPS dibuka dalam jangka waktu lebih lama.

Perludem, ujar Khoirunnisa, melihat para peserta pilkada pada tahapan sebelumnya kelihatan tidak serius mematuhi protokol kesehatan. Semakin mendekati pelaksanaan pemungutan suara, pasangan kandidat kian gencar menggelar pertemuan tatap muka.

Mendagri Tegaskan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember sudah siap seratus persen.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: VOA)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: VOA)

Tito menekankan 270 daerah yang akan mengadakan pilkada serentak sudah siap, termasuk dari segi anggaran. Ditambahkannya, TNI dan Polri juga telah siap mengamankan pelaksanaan pemungutan suara.

“Sudah seratus persen semua (kesiapannya). Untuk KPU seratus persen, untuk Bawaslu seratus persen, untuk pengamanan juga sudah seratus persen. Kemudian tambahan anggaran dari APBN sebanyak Rp 4,3 triliun untuk KPU dan Bawaslu dalam rangka alat perlindungan sudah selesai,” ujar Tito kepada wartawan, Selasa (8/2).

Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram berisi perintah agar bawahannya bersikap netral selama pilkada 2020. [fw/em]

Konser artis asal Bau-bau Fildan Rahayu di Desa Mintun Kecamatan Taliabu Utara pekan lalu, berbuntut panjang. Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat menggugat Keadilan (MMK), menganggap konser tersebut melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2020, tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota serentak dalam kondisi bencana Covid-19.

Pendemo juga menyebutkan, kegiatan konser yang difasilitasi panitia dari pihak paslon 02 AMR di Pilkada Taliabu itu tidak sesuai denan titik kegiatan paslon, yang ditetapkan KPU Pulau Taliabu.

“Kami mendesak Bawaslu Pulau Taliabu agar memproses dugaan pelanggaran ini, karena melanggar PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana Covid-19,” kata Korlap aksi, Syahrudin Yoisangaji dalam orasinya di depan kantor Bawaslu Taliabu, Sabtu (5/12) kemarin.

Dia menilai, penentuan zona kegiatan kampanye untuk paslon 01 MS-SM di zona II wilayah utara, dan paslon 02 AMR di zona I Taliabu Barat dan sekitarnya. Namun, ada acara konser yang diduga difasilitasi panitia acara dari salah satu paslon di zona II tanpa Surat Izin dari Kepolisian.

Menanggapi keinginan pendemo, Ketua Bawaslu Pulau Taliabu Adidas La Tea mengatakan, mereka sudah berkordinasi dengan pengawas lapangan di Taliabu Utara. Keterangan Panwascam, kehadiran Fildan untuk menghibur umat Nasrani di Desa Mintun yang melaksanakan Ibadah pada Jumat (4/12) malam.

“Bawaslu tetap memproses sepanjang ada dugaan pelanggaran, baik yang sifatnya temuan atau laporan dan memenuhi unsur formil serta materil,” janji Adidas. Dia mengajak pendemo agar bersama-sama membantu penyelenggara pengawas dalam memantau proses tahapan pencoblosan, Rabu (9/12).

Ketua KPU Taliabu Arisandi La Isa dihadapan massa aksi tersebut menegaskan, sesuai pembagian zona wilayah, kegiatan kampanye paslon berakhir sabtu (5/12). “Dan sesuai jadwal, paslon 01 wilayah utara, dan paslon 02 di Taliabu Barat,” jelas Arisandi. Dia bilang pelanggaran jika pendemo memiliki bukti atas tuntutan itu dilaporkan ke Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Karena KPU sebatas lembaga teknis.

Soal netralitas, dirinya berkomitmen penyelenggara KPU tetap netral dan tidak ada keberpihakan kepada siapa pun. “Saya Arisandi menjamin penyelenggara dalam pilkada ini netral.” tegasnya.

Terpisah, Kepala Kepolisian Sektor Taliabu Barat, AKP. Roy Berman Simagunsong menuturkan, kegiatan konser di Desa Mintun dengan menghadirkan ribuan warga, jelas melanggar protokol kesehatan serta tidak didukung izin dari Kepolisian. “Acara itu tidak ada izin, dan yang terjadi disana kerumunan massa. Untuk itu Polsek akan memanggil penyanyi Fildan dan panitia kegiatan itu,” tandasnya.

Pendeta V. Lakahena dari Desa Mintun Kecamatan Taliabu Utara, menjelaskan acara Natal yang digelar oleh Klasis Sula-Taliabu hanya mengudnang beberapa jemaat saja. “Tetapi karena dalam acara tersebut hadir artis dangdut dan calon Bupati Aliong Mus sehingga kerumunan banyak orang tidak bisa dihindarkan,” jelasnya. Dia menegaskan, kerumunan orang di acara Natal itu adalah hajatan keagamaan bukan kampanye. (rid/onk)