Kedua Kubu Turunkan Kekuatan Penuh

MALUT POST – TERNATE. Adu kekuatan dua partai besar bakal terjadi dalam Pemungatan Ulang (PSU) di Pilkada Halmahera Utara (Halut).

Golkar yang merupakan salah satu partai pengusung Paslon Bupati dan wakil Bupati Frans Maneri-Muhlis Tapi-Tapi (FM-Mantap) bakal berhadapan dengan PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung Paslon Joel B Wagono- Said Bakal (JOS). Baik golkar maupun PDIP sama-sama bakal menurunkan kekuatan penuh untuk memenangkan PSU. Selisih suara yang hanya terpaut tipis membuat persaingan dua kubu ini bakal sengit.

Sekretaris DPD I Golkar Maluku Utara (Malut) Arifin Djafar mengatakan, pasca putusan MK yang memerintahkan KPU Halut melaksanakan PSU dan Pemungutan Suara SUsulan (PSS), Golkar telah melakukan rapat konsolidasi internal beserta partai pengusung FM Mantap. “Jadi kita sudah sangat siap dengan langkah-langkah strategis untuk pemenangan PSU di Halmahera Utara,” kata Arifin kemarin (28/3).

Arifin bilang, Golkar bersama seluru partai koalisi FM Mantap sangat berkeyakinan akan kembali unggul dalam PSU. Dasarnya, karena 4 TPS yang akan di lakukan PSU nanti merupakan basis kemenangan FM-Mantap. Berdasarkan data pemilihan 9 Desembe 2020 lalu, di TPS 02 Desa Tetewang FM-Mantap memperoleh 131 suara sementara Joel Wogono-Said Bajak (JOS) 58 suara, TPS 07 Desa Rawajaya FM-Mantap memperoleh 171 suara sementara JOS hanya 99 suara, begitu juga di TPS 01 Desa Supu, FM-Mantap memperoleh 300 suara dan JOS 172 suara. “Empat TPS yang akan dilaksanakan PSU ini, secara keseluruhan FM-Mantap unggul. Itu yang jadi salah satu model keyakinan kita untuk tetap menang,” kata Arifin.

Mantan Wakil Wali Kota Ternate ini juga menuturkan jika suara di 4 TPS tersebut di nol kan kembali untuk PSU, maka FM-Mantap masih tetap memiliki saldo keungulan atas JOS sekitar 211 suara. Dengan dasar-dasar itulah ia sangat yakin FM-Mantap tidak keluar sebagai pemenang.

Arifin menuturkan, ketua DPDI I Galkar Malut Alien Mus juga telah menginstreksikan kepada seluruh DPD II Golkar di 10 kabupaten Kota untuk melakukan konsulidasi dan mendukung FM-Mantap. “Pengurus Golkar di sepuluh kabupaten kota akan kita kerahkan untuk mendukung FM-Mantap di Halut,” ujurnya (mg-01/rul)

Pekan Depan PHP Ternate Diputuskan, MHB-GAS Optimis

MALUTPOST.TERNATE – Mahkamah Konstitusi (MK), sore kemarin (15/3) telah menerbitkan jadwal sidang lanjutan untuk 26 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah.

Di dalamnya termasuk PHP Kota Ternate yang diajukan oleh Paslon Muhammad Hasan Bay-Asgar Saleh (MHB-GAS) sebagai pemohon terhadap KPU Kota Ternate selaku pihak termohon. Adapun pihak terkait dalam PHP ini adalah Paslon M Tauhid Solemnan-Jasri Usman (TULUS).

PHP Ternate akan disidangkan, Senin (22/3) pekan depan, pukul 09.00 WIB. SIdang berlangsung dir uang lantai dua gedung 1 MK. Agenda sidang lanjutan ini adalah pengucapan putusan. “Sampai pukul 16.30 WIB hari ini (kemarin), untuk Maluku Utara, baru Kota Ternate yang jadwalnya sudah keluar. Sementara Kabupaten Halmahera Utara kita masih menunggu,” kata komisioner KPU Maluku Utara (Malut) Buchari Mahmud kepala Malut Post kemarin (15/3). Buchari menyebut, KPU pada prinsipnya siap menerima dan menjalankan apa yang menjadi keputusan MK sesuai amar putusan. “Jadi nanti kita lihat, apakah PHP Kota Ternate akan diputus berakhir di situ ataukah ada perintah lain dari MK. Prinsipnya KPU siap menindaklanjuti sesuai yang ada dalam amar putusan. Begitu juga dengan Kabupaten Halmahera Utara,” tandasnya.

Jelang sidang putusan ini, Paslon MHB-GAS melalui kuasa hukumnya Muhammad Konoras mengaku optimis MK akan memutus PSU pada sejumlah TPS. “Dari total 43 TPS yang kami dalilkan, kami bisa membuktikan pelanggaran terjadi pada kurang lebih 25 sampai 26 TPS. Sehingga, In sha Allah kami punya keyakinan bahwa MK akan memutuskan PSU pada TPS-TPS yang kami dalilkan itu,” kata Konoras.

Konoras bilang, apa yang disampaikan oleh saksi fakta maupun ahli MHB-GAS pada sidang pembuktian lalu sangat bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan. Diantaranya ada pencoblosan lebih dari satu kali, pemilih di bawah umur, hingga pemilih yang tidak memiliki hak pilih tapi ikut mencoblos. Konoras juga meminta kepada pihak Terkait (TULUS) untuk tidak memprovokasi masyarakat bahwa tidak akan terjadi PSU. “Jadi jangan menyampaikan bila usaha kita atau harapan kita bahwa MK akan memutuskan PSU adalah provokasi. Kita harapkan agar pihak Pemohon, pihak Termohon, dan pihak Terkait bisa menjaga keakraban masyarakat Kota Ternate,” pinta Konoras. Sementara ketua tim Paslon TULUS Muhajirin Balusy mengatakan, TULUS siap menerima apapun keputusan MK termasuk jika harus PSU. TULUS sebagai pihak terkait menyerahkan sepenuhnya keputusan ke MK. Entah MK akan memutuskan menolak gugatan dari Pemohon ataupun dalam bentuk lainnya. “Menolak atau PSU bagi TULUS tidak ada masalah. Kita siap,” kata Muahjirin.

Ketua DPRD Kota Ternate itu menegaskan, TULUS sangat siap bertarung jika MK memutuskan untuk PSU di sejumlah TPS. Karena menurutnya, TPS yang dialilkan MHB-GAS adalah kantong suara TULUS. “Kita sangat siap, kareana itu kantong (Suara) kita. Pada intinyas emua keputusan ada di Mahkamah. TULUS tenang-tenang saja, tidak ada masalah apa-apa, kami tetap santai menunggu putusan MK,” tandas ketua DPC PKB Kota Ternate ini. (mg-01/rul)

MALUTPOST.TERNATE Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara resmi memasukkan tiga laporan pengaduan kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Tiga laporan tersebut, mulai dari laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) terhadap anggota KPU Kepsul inisial ISB alias Ivan dengan tanda terima dokumen di DKPP Nomor 01-21/SET-02-1/2021. Kedua, laporan Bawaslu Kepsul terhadap Ketua dan Anggota KPU Kepsul dengan tanda terima dokumen dengan nomor 02-21/SET-02-1/2021. Ketiga, laporan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) terhadap anggota KPU Haltim inisial AF atau Ahmad dengan tanda terima dokumen Nomor 03-21/SET-02-1/2021.

“Iya, Bawaslu Provinsi sudah memasukkan tiga laporan pengaduan etik ke DKPP. Selanjutnya adalah menjadi kewenangan DKPP untuk melakukan verifikasi kembali terkait dengan berkas atau dokumen yang sudah kita masukan,” ujar Kabag Hukum Bawaslu Malut yang juga selaku Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Malut, Irwanto Djurumudi, kemarin (21/1).

Irwanti kembali menjelaskan, tiga laporan tersebut pada umumnya menyangkut dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 9 Desember 2020 lalu. ISB alias Ivan dilaporkan ke DKPP karena diduga mengarahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membiarkan pendamping pemilih disabilitas mencoblos lebih dari satu kali.

Kemudian, Ketua dan Anggota KPU Kepsul dilaporkan ke DKPP karena tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU yang dikeluarkan Bawaslu untuk TPS 1,2,3,4,5, Desa Mangoli, dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah. “Sementara AF alias Ahmad dilaporkan ke DKPP lantaran menyatakan tidak sah pada 5 surat suara yang tercoblos simetris,” pungkas Irwanto. (mg-01/jfr)

MK Terima Gugatan 9 Paslon, Pekan Depan Sidang Perdana

MALUTPOST.TERNATE – Sembilan pasangan calon (Paslon) pada delapan Kabupaten/ Kota di Maluku Utara (Malut) yang mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya makin optimis. Hal ini dikarenakan, permohonan gugatan mereka resmi diregistrasi MK.

Ini artinya gugatan yang diajukan itu bakal berlanjut ke tahapan persidangan, yang akan berlangsung mulai pekan depan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, Pudja Sutamat mengatakan, PHP yang diajukan oleh 9 paslon di Malut seluruhnya diregistrasi MK. Dengan diterbitkannya nomor registrasi, maka secara resmi proses sengketa di 8 Kabupaten/ Kota berjalan. Selanjutnya, KPU sebagai pihak termohon tinggal menunggu penyampaian permohonan dari MK untuk melihat pokok-pokok perkara yang didalilkan oleh masing-masing pemohon. KPU Kabupaten/ Kota juga sudah harus menyiapkan jasa pengacara untuk memenuhi proses penanganan PHP di MK.

“Nanti setelah disampaikan permohonan oleh MK, KPU Kabupaten/ Kota mulai menyiapkan jawaban-jawaban dengan didampingi oleh penerima kuasa atau advokat, sambil menunggu jadwal panggilan sidang,” ucap Pudja.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota juga membentuk tim fasilitas PHP. Di KPU Malut, tim PHP sudah dibentuk yang terdiri dari komisioner KPU Malut divisi hukum dan teknis, serta kesekretariatan. “Tim ini fungsinya untuk memfasilitasi proses penyusunan jawaban, daftar alat bukti, serta hal-hal lain yang diperlukan. Dan juga berfungsi untuk melakukan koordinasi dengan tim PHP nasional di KPU RI,” jelas Pudja.

Pudja menyebut akan ada pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk memperoleh formulir C hasil KWK sebagai alat bukti perkara. Front C hasil KWK akan di-fotocopy setelah itu dikembalikan lagi ke kotak suara. “Saat pembukaan kotak suara ini wajib disaksikan oleh Bawaslu dan aparat kepolisian setempat,” pungkasnya. Setelah MK resmi meregistrasi perkara, Bawaslu pada delapan Kabupaten/ Kota di Malut, hari ini dijadwalkan terbang ke Jakarta untuk menghadiri undangan Bawaslu RI terkait finalisasi keterangan persiapan sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. “Tanggal 20 Januari, adalah jadwal Maluku Utara untuk finalisasi keterangan di Bawaslu RI,” ucap Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, malam tadi.

Muksin bilang, keberangkatan Bawaslu hari ini sekaligus membawa alat bukti keterangan sebagai bentuk mengantispasi terbitnya jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan oleh MK. Meski sejauh ini belum diketahui jadwal sidang untuk wilayah Malut. Tapi berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020, sidang pendahuluan dijadwalkan mulai tanggal 26 hingga 29 Januari 2020. “Di antara empat hari ini kan kita belum tahu jadwal kita di tanggal berapa, untuk mengantisipasi itu, Bawaslu sudah harus melakukan persiapan. Mungkin mulai besok (Hari ini) MK sudah akan mengeluarkan jadwal sidang,” tutur Muksin.

Bawaslu, kata Muksin, tidak lagi mendaftar ke MK sebagai pihak pemberi keterangan. Kehadiran Bawaslu ke persidangan hanya tinggal menunggu surat dari MK. “Surat dari MK akan disampaikan ke Bawaslu RI, dan Bawaslu RI menyampaikan ke Bawaslu Provinsi dan diteruskan ke Kabupaten/ Kota,” terang Muksing. (mg-01/rul)

MALUTPOST.TERNATE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) akhirnya melengkapi laporan dugaan pelanggaran ode etik oknum anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepsul, Ivan Sulabesi Buamona (ISB), dan telah memasukkannya ke Bawaslu Malut malam tadi. Laporan aduan tersebut diterima Kepala Bagian (Kabag) Hukum Bawaslu Malut Irwanto Djurumudi. Ia menyebutkan, ada dua laporan aduan yang dimasukkan Bawaslu Kepulauan Sula. Tidak hanya terhadap ISB, melainkan juga seluruh komisioner KPU Kepsul

Dia mengatakan, laporan pertama yakni terhadap ISB yang diduga mengarahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membiarkan pendamping pemilih disabilitas mencoblos lebih dari satu kali pada hari H pemungutan suara 9 Desember 2020 lalu. Kemudian yang kedua adalah pengaduan terhadap seluruh komisioner KPU Kepsul yang tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU yang dikeluarkan Bawaslu untuk TPS 1,2,3,4,5, Desa Mangoli, dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah terkait pemungutan suara 9 Desember lalu.

“Jadi, ada dua laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang sudah kami terima dari Bawaslu Kepulauan Sula,” ucap Irwanto saat ditemui diruang kerjanya malam tadi. Irwanto yang juga Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKKP wilayah Malut bilang, berkas tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Dewan Penghormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada 19 Januari pekan depan. “Kita akan segera sampaikan ke DKPP, rencananya tanggal 19 Januari,” tandasnya. (mg-01/jfr)

Akui di-Backup 25 Pengacara DPP PDI-P

MALUT POST – TIDORE. Gugatan Perselisihan Hasil Penghitungan (PHP) yang dilayangkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut tiga, Salahuddin Adrias dan Muhammad Djabir Taha (SELAMAT) ke Mahkamah Konstitusi (MK) bakal dihadapi paslon nomor urut dua, Capt H. Ali Ibrahim bersama Muhammad Sinen (AMAN).

Seperti yang disampaikan Capt Ali saat dimintai tanggapan bertempat di halaman kantor Wali Kota, Senin (14/1). Menurut Capt Ali, dilihat dari substansi materi gugatan Paslon SELAMAT yang cenderung lebih menyoal Pemilih DPTb, tidak terlalu bermasalah. “Sebab yang dilihat hanya persoalan angka-angka. Dan perolehan angka yang diraih AMAN sangat jauh lebih unggul. Apalagi beberapa hari kemarin, laporan SELAMAT yang masuk ke Bawaslu Provinsi juga sudah ditolak. Itu artinya materi yang disiapkan sangat lemah,” katanya.

Baginya, ada kemungkinan MK menolak materi gugatan yang dilayakan Paslon SELAMAT, sebagaimana penolakan Bawaslu Malut. Dikatakan Wali Kota aktif ini, pihaknya telah menyampaikan 27 pengacara yang nantinya menghadapi persidangan di MK. Total 27 pengacara itu terdiri dari 25 yang disiapkan DPP PDIP. Sedangkan dua lainnya dari Tidore. “Jadi nanti kita lihat hasilnya. Semua bergantung pada putusan Allah, saya tetap optimis kalau AMAN menang,” akunya.

Diungkap Capt Ali, tim hukum AMAN sudah menyampaikan pokok jawaban atas gugatan rival. “Kemungkinan tanggal 16 nanti tim hukum kamu sudah akan bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan 25 tim hukum di DPP PDIP,” ungkapnya.

Dengan sikap optimis, ia juga menyatakan kalau dirinya bersama Muhammad Sinen selaku ketua DPD PDI-P Provinsi Malut di-backup full oleh DPP. “Sudah tentu di-backup DPP dengan bukti dan data yang sudah kami siapkan melalui kuasa hukum. Apalagi kami adalah kader PDI-P Dukungan DPP, bisa dibuktikan dengan 25 pengacara yang disediakan DPP untuk bersama-sama dengan kami disidang MK nanti,” tandasnya. (mg-06/aji)

MALUTPOST-JAILOLO. Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Danny Missy-Imran Lolory (DAMAI) resmi mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan tim paslon James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) ke Bawaslu Maluku Utara, Selasa (22/12).

Laporan yang disampaikan itu sudah di lampirkan dengan bukti berupa dokumentasi bagi-bagi uang,serta video dan rekaman percakapan visual. Semua bukti yang diserahkan itu, Tim Hukum DAMAI meyakini akan sampai ke Bawaslu RI, karena bukti pelanggarannya akurat dan nyata. “Laporan dengan nomor : 02/PL/TSM-PB/32.00/XII/2020 itu diterima Irwanto Djurumudi,” ungkap Ketua Tim pemenang Paslon DAMAI Charles Richard kepada wartawan, selasa (22/12).

Ketua DPRD Halbar ini mengatakan laporan pelanggaran pemilu itu disampaikan langsung Tim Hukum Syafrin S Aman, LO DAMAI Hermanto Madjid dan Jubir Ashari Dano Yasin. “Bukti tanda terima laporan dari Bawaslu Malut juga sudah diambi. Prinsipnya, kami tidak diam karena pelanggaran yang dilakukan sangat sistematis dan terstruktur,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, Bawaslu segera menindaklanjuti laporannya agar ada efek jera bagi pelaku perusak demokrasi. “Saya juga berharap kepada masyarakat jangan terpengaruh dengan isu adu domba. Tugas masyarakat untuk memilih sudah selesai, jad kembalilah menjalankan aktivitas seperti biasa agar keharmonisan dan kekeluargaan yang sudah dibina selama ini bisa terjalin dengan baik,” harapnya. (din/met)

MALUTPOST-JAILOLO. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Halmahera Barat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Senin ( 21/12). Aksi ini dilakukan atas bentuk kekecewaan terhadap komisioner Bawaslu yang terkesan tidak profesional dalam menindaklanjuti berbagai laporan pelanggaran Pemilu yang terjadi pada pelaksanaa Pilkada 9 Desember lalu.

“Sebagai lembaga yang hadir untuk mengawasi dan memastikan jalannya pemilukada di daerah ini berjalan aman tanpa gaduh akibat kecurangan, maka Bawaslu harus benar-benar hadir dan ada sebagai Bawaslu Halbar, bukan sebagai Bawaslu milik sekelompok orang atau milik pribadi,” tandas Koordinator Lapangan (Korlap) Sahrir Jasmin dalam orasinya.

Dalam pelaksanaan pilkada, banyak dipenuhi segala macam infromasi buruk Diantaranya, informasi tentang adanya kecurangan pemilu, keberpihakan Bawaslu terhadap pasangan calon tertentu, intimidasi, kekerasan simbolis, sampai pada ancam-mengancam yang melibatkan antar pendukung pasangan calon. “Banyak kasus yang sampai saat ini masih hidup diruang publik dan tumbuh subur dalam pikiran masyarakat. Seperti foto uang dalam kopor,video bagi-bagi uang disertai kartu nama dan masih banyak contoh lainnya. Tapi tidak satupun bisa dijelaskan komisioner Bawaslu halbar,” ungkapnya.

Massa juga menyampaikan, kegaduhan semakin memuncak tatkala munculnya sebuah postingan di sosial media pribadi milik Nikode Mus David yang notabenenya adalah Ketua Komisi II DPRD Halbar. Yang menyebutkan ada bukti visual percakapan salah satu komisioner Bawaslu, dengan seseorang yang akan diputar nanti di sidang MK. “Postingan bernada tuduhan ini harus diseriusi oleh Bawaslu denagn melaporkan ke pihak kepolisian, tidak boleh tidak,” katanya.

Karena itu, massa mengancam jika tuntutan mereka tidak diindahkan, maka akan melaporkan komisioner Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan SKPP, agar segera mencopot seluruh komisioner Bawaslu. “Kami akan buat laporan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan DKPP jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti,” tegasnya. (din/met)

MALUTPOST-JAILOLO. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Barat menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) peraih suara terbanyak pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, Kamis (17/12).

Penetapan Paslon nomor urut 01 ini nampaknya tidak diterima tim Paslon lain, yang dibuktikan dengan tidak menandatangani berita acara hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara. Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU dengan nomor: 136/ HK.03.1/-KPTS/8201/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati 2020. Dari hasil penetapan di tingkat kecamatan dan KPU ini diputuskan Paslon James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) 22.524 suara, paslon Danny Missy Imran Lolori (DAMAI) 21.074 suara, paslon nomor urut 03 Ahmad Zakir Mando-Pdt. Alpinus K.Pay (Zaman-Pay) 12.824 suara dan Paslon nomor urut 04 Denny Pallar-Iksan Husain (DeSain) 10.167 suara”.

“Penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati ini dituangkan dalam form D hasil Kabupaten yang terlampir dalam keputusan yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan,” ungkap Ketua KPU Miftahudin Yusup saat membacakan dan menetapkan hasil perolehan suara.

Setelah mendengar apa yang dibacakan ketua KPU, saksi Paslon DAMAI Abjan Radja menyampaikan hasil penetapan KPU ini akan digugat ke Mhakmah Konstitudi (MK). Selain itu, tim paslon Zaman-Pay dan Desain juga tidak menerima putusan tersebut. Terpisah ketua tim pemenang paslon DAMAI Charles Richard mengatakan tim paslon DAMAI bukan tidak menerima atau tidak legowo menerima hasil tersebut, tetapi tahapan Pilkada ini belum berakhir dan sesuai bukti yang dikantongi, harus diuji di MK sehingga tim paslon DAMAI harus menggugat hasil pleno terbuka ke MK. Jadi ada lembaga hukum yang bisa menguji soal dugaan pelanggaran pilkada. Makanya kita ke MK, karena MK merupakan lembaga terakhir yang bisa memutuskan sah tidaknya hasil pilkada,”jelasnya, sembari meminta semua pihak tetap sabar menunggu hasil keputusan terakhir dari MK. (din/met)

MALUTPOST-TERNATE. Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya ada dua pasangan calon (Paslon) yang memenuhi syarat 2 persen untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi (MK), Mereka adalah Paslon Muh Hasan Bay – Asgar Saleh (MHB-GAS) untuk Pilwako Ternate dan Paslo Joel B Wagono-Said Bajak (OS) di Pilkada Halmahera Utara (Halut).

Ketua Tim Hukum MHB GAS, Muhammad Conoras mengaku, kesiapan ke MK sudah 80 persen. Hanya saja berkasnya belum diajukan ke MK karena mereka masih mempertimbangkan, apakah menggunakan penasehat hukum lokal (Maluku Utara) ataukah Jakarta. Jika hal itu nanti sudah disepakati, maka gugatan siap dilayangkan ke MK via online sebelum tanggal 19 Desember pukul 17.00 WIT, sebagaimana ketentuan tentang batas waktu.

“Tapi bagi saya, mau gunakan pengacara, dari sini atau Jakarta yang penting ke MK. ke MK ini Paslon yang menginginkan dengan segala bukti yang sudah disiapkan dan menurut kami itu akurat,” ucap Conoras, kemarin (17/12).

Dia menegaskan, gugatan ke MK bukan karena MHB-GAS tidak mengakui kemenangan Paslon M Tauhid dan Jasri Usman (TULUS. Akan tetapi hukum demokrasilah yang masih memberikan peluang kepada pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 tahun 2020. Conoras pun yakin gugatan mereka bakal diterima.

“Nanti kita lihat di MK, apakah data yang sudah kita miliki ini bisa mempengaruhi kemenangan Paslon TULUS atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita hanya berjuang demi menegakkan demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan,” tuturnya.

Conoras menyebut, ada dua permohonan yang akan disampaikan dalm gugatan ke MK. Yakni diskualisifikasi Paslon TULUS dan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, untuk permintaan diskualisifikasi, pihaknya masih mencari bukti tambahan yang mengarah pada pelanggaran berbentuk Terstruktur, Sistematis, dan Masih (TSM). Kalau PSU data-data kita sudah lengkap tinggal penilainnya ada pada MK. PSU target kita di Ternate Tengah dan Ternate Utara, karena dua kecamatan ini terjadi kecurangan yang signifikan,” ungkapnya.

Selain ke MK, Tim Hukum MHB-GAS juga akan melaporkan 5 komisioner KPU Kota Ternate ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Alasannya, Komisioner Kota Ternate dinilai tidak bisa melaksanakan kewajiban hukum dan terlalu kaku dalam menafsirkan peraturan KPU. Semisal, permintaan membuka kotak suara oleh saksi yang tidak diakomodir oleh KPU dengan alasan aturan. “Di Kabupaten Halmahera Timur, KPU bisa membukan kotak suara untuk mencari kepastian, tapi kenapa di sini (Ternate) tidak bisa. Jangan-jangan mereka sengaja tidak mau buka agar ini ke MK,” sesal Conoras sambil menyebut laporan ke DPP akan disampaikan setelah gugatan ke MK.

Sementara di Halut, Ketua Tim pemengangan Paslon Joel B.Wogono dan Said Bajak (JOS), Yusri Bailussy mengatakan, pada dasarnya, tim JOS menghargai keputusan rekapitulasi yang dilaksanaka KPU Halut, dimana perbedaan antara FM-Mantap dan JOS hanya 619 suara.

Namun, menurut Sekretaris DPC PKB Halut ini, terdapat sejumlah kejanggalan dan persolan teknis yang dinilai melanggar udang-undang dalam tahapan pungut dan hitung yang terjadi pada beberapa tingkatan. “Hasil pleno rekapitulasi oleh KPU Halut, kita akan lanjutkan ke MK. Kita saat ini sementara menyiapkan bukti pelanggaran yang nantinya akan dibawa ke MK. Kita yakin menang di MK,” ujarnya optimis.

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara oleh KPU Halut, total jumlah suara sah sebanya 100.775. Dimana Paslon FM-Mantap mendapatkan 50.697 suara, sementara JOS memperoleh 50.078 suara. Selisih suara kedua paslon hanya 619 suara. (mg-01/cr-04/rul)