MALUTPOST.TERNATE Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara resmi memasukkan tiga laporan pengaduan kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Tiga laporan tersebut, mulai dari laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) terhadap anggota KPU Kepsul inisial ISB alias Ivan dengan tanda terima dokumen di DKPP Nomor 01-21/SET-02-1/2021. Kedua, laporan Bawaslu Kepsul terhadap Ketua dan Anggota KPU Kepsul dengan tanda terima dokumen dengan nomor 02-21/SET-02-1/2021. Ketiga, laporan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) terhadap anggota KPU Haltim inisial AF atau Ahmad dengan tanda terima dokumen Nomor 03-21/SET-02-1/2021.

“Iya, Bawaslu Provinsi sudah memasukkan tiga laporan pengaduan etik ke DKPP. Selanjutnya adalah menjadi kewenangan DKPP untuk melakukan verifikasi kembali terkait dengan berkas atau dokumen yang sudah kita masukan,” ujar Kabag Hukum Bawaslu Malut yang juga selaku Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Malut, Irwanto Djurumudi, kemarin (21/1).

Irwanti kembali menjelaskan, tiga laporan tersebut pada umumnya menyangkut dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 9 Desember 2020 lalu. ISB alias Ivan dilaporkan ke DKPP karena diduga mengarahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membiarkan pendamping pemilih disabilitas mencoblos lebih dari satu kali.

Kemudian, Ketua dan Anggota KPU Kepsul dilaporkan ke DKPP karena tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU yang dikeluarkan Bawaslu untuk TPS 1,2,3,4,5, Desa Mangoli, dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah. “Sementara AF alias Ahmad dilaporkan ke DKPP lantaran menyatakan tidak sah pada 5 surat suara yang tercoblos simetris,” pungkas Irwanto. (mg-01/jfr)

MK Terima Gugatan 9 Paslon, Pekan Depan Sidang Perdana

MALUTPOST.TERNATE – Sembilan pasangan calon (Paslon) pada delapan Kabupaten/ Kota di Maluku Utara (Malut) yang mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya makin optimis. Hal ini dikarenakan, permohonan gugatan mereka resmi diregistrasi MK.

Ini artinya gugatan yang diajukan itu bakal berlanjut ke tahapan persidangan, yang akan berlangsung mulai pekan depan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, Pudja Sutamat mengatakan, PHP yang diajukan oleh 9 paslon di Malut seluruhnya diregistrasi MK. Dengan diterbitkannya nomor registrasi, maka secara resmi proses sengketa di 8 Kabupaten/ Kota berjalan. Selanjutnya, KPU sebagai pihak termohon tinggal menunggu penyampaian permohonan dari MK untuk melihat pokok-pokok perkara yang didalilkan oleh masing-masing pemohon. KPU Kabupaten/ Kota juga sudah harus menyiapkan jasa pengacara untuk memenuhi proses penanganan PHP di MK.

“Nanti setelah disampaikan permohonan oleh MK, KPU Kabupaten/ Kota mulai menyiapkan jawaban-jawaban dengan didampingi oleh penerima kuasa atau advokat, sambil menunggu jadwal panggilan sidang,” ucap Pudja.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota juga membentuk tim fasilitas PHP. Di KPU Malut, tim PHP sudah dibentuk yang terdiri dari komisioner KPU Malut divisi hukum dan teknis, serta kesekretariatan. “Tim ini fungsinya untuk memfasilitasi proses penyusunan jawaban, daftar alat bukti, serta hal-hal lain yang diperlukan. Dan juga berfungsi untuk melakukan koordinasi dengan tim PHP nasional di KPU RI,” jelas Pudja.

Pudja menyebut akan ada pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk memperoleh formulir C hasil KWK sebagai alat bukti perkara. Front C hasil KWK akan di-fotocopy setelah itu dikembalikan lagi ke kotak suara. “Saat pembukaan kotak suara ini wajib disaksikan oleh Bawaslu dan aparat kepolisian setempat,” pungkasnya. Setelah MK resmi meregistrasi perkara, Bawaslu pada delapan Kabupaten/ Kota di Malut, hari ini dijadwalkan terbang ke Jakarta untuk menghadiri undangan Bawaslu RI terkait finalisasi keterangan persiapan sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. “Tanggal 20 Januari, adalah jadwal Maluku Utara untuk finalisasi keterangan di Bawaslu RI,” ucap Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, malam tadi.

Muksin bilang, keberangkatan Bawaslu hari ini sekaligus membawa alat bukti keterangan sebagai bentuk mengantispasi terbitnya jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan oleh MK. Meski sejauh ini belum diketahui jadwal sidang untuk wilayah Malut. Tapi berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020, sidang pendahuluan dijadwalkan mulai tanggal 26 hingga 29 Januari 2020. “Di antara empat hari ini kan kita belum tahu jadwal kita di tanggal berapa, untuk mengantisipasi itu, Bawaslu sudah harus melakukan persiapan. Mungkin mulai besok (Hari ini) MK sudah akan mengeluarkan jadwal sidang,” tutur Muksin.

Bawaslu, kata Muksin, tidak lagi mendaftar ke MK sebagai pihak pemberi keterangan. Kehadiran Bawaslu ke persidangan hanya tinggal menunggu surat dari MK. “Surat dari MK akan disampaikan ke Bawaslu RI, dan Bawaslu RI menyampaikan ke Bawaslu Provinsi dan diteruskan ke Kabupaten/ Kota,” terang Muksing. (mg-01/rul)

MALUTPOST.TERNATE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) akhirnya melengkapi laporan dugaan pelanggaran ode etik oknum anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepsul, Ivan Sulabesi Buamona (ISB), dan telah memasukkannya ke Bawaslu Malut malam tadi. Laporan aduan tersebut diterima Kepala Bagian (Kabag) Hukum Bawaslu Malut Irwanto Djurumudi. Ia menyebutkan, ada dua laporan aduan yang dimasukkan Bawaslu Kepulauan Sula. Tidak hanya terhadap ISB, melainkan juga seluruh komisioner KPU Kepsul

Dia mengatakan, laporan pertama yakni terhadap ISB yang diduga mengarahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membiarkan pendamping pemilih disabilitas mencoblos lebih dari satu kali pada hari H pemungutan suara 9 Desember 2020 lalu. Kemudian yang kedua adalah pengaduan terhadap seluruh komisioner KPU Kepsul yang tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU yang dikeluarkan Bawaslu untuk TPS 1,2,3,4,5, Desa Mangoli, dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah terkait pemungutan suara 9 Desember lalu.

“Jadi, ada dua laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang sudah kami terima dari Bawaslu Kepulauan Sula,” ucap Irwanto saat ditemui diruang kerjanya malam tadi. Irwanto yang juga Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKKP wilayah Malut bilang, berkas tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Dewan Penghormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada 19 Januari pekan depan. “Kita akan segera sampaikan ke DKPP, rencananya tanggal 19 Januari,” tandasnya. (mg-01/jfr)

Akui di-Backup 25 Pengacara DPP PDI-P

MALUT POST – TIDORE. Gugatan Perselisihan Hasil Penghitungan (PHP) yang dilayangkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut tiga, Salahuddin Adrias dan Muhammad Djabir Taha (SELAMAT) ke Mahkamah Konstitusi (MK) bakal dihadapi paslon nomor urut dua, Capt H. Ali Ibrahim bersama Muhammad Sinen (AMAN).

Seperti yang disampaikan Capt Ali saat dimintai tanggapan bertempat di halaman kantor Wali Kota, Senin (14/1). Menurut Capt Ali, dilihat dari substansi materi gugatan Paslon SELAMAT yang cenderung lebih menyoal Pemilih DPTb, tidak terlalu bermasalah. “Sebab yang dilihat hanya persoalan angka-angka. Dan perolehan angka yang diraih AMAN sangat jauh lebih unggul. Apalagi beberapa hari kemarin, laporan SELAMAT yang masuk ke Bawaslu Provinsi juga sudah ditolak. Itu artinya materi yang disiapkan sangat lemah,” katanya.

Baginya, ada kemungkinan MK menolak materi gugatan yang dilayakan Paslon SELAMAT, sebagaimana penolakan Bawaslu Malut. Dikatakan Wali Kota aktif ini, pihaknya telah menyampaikan 27 pengacara yang nantinya menghadapi persidangan di MK. Total 27 pengacara itu terdiri dari 25 yang disiapkan DPP PDIP. Sedangkan dua lainnya dari Tidore. “Jadi nanti kita lihat hasilnya. Semua bergantung pada putusan Allah, saya tetap optimis kalau AMAN menang,” akunya.

Diungkap Capt Ali, tim hukum AMAN sudah menyampaikan pokok jawaban atas gugatan rival. “Kemungkinan tanggal 16 nanti tim hukum kamu sudah akan bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan 25 tim hukum di DPP PDIP,” ungkapnya.

Dengan sikap optimis, ia juga menyatakan kalau dirinya bersama Muhammad Sinen selaku ketua DPD PDI-P Provinsi Malut di-backup full oleh DPP. “Sudah tentu di-backup DPP dengan bukti dan data yang sudah kami siapkan melalui kuasa hukum. Apalagi kami adalah kader PDI-P Dukungan DPP, bisa dibuktikan dengan 25 pengacara yang disediakan DPP untuk bersama-sama dengan kami disidang MK nanti,” tandasnya. (mg-06/aji)

MALUTPOST-JAILOLO. Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Danny Missy-Imran Lolory (DAMAI) resmi mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan tim paslon James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) ke Bawaslu Maluku Utara, Selasa (22/12).

Laporan yang disampaikan itu sudah di lampirkan dengan bukti berupa dokumentasi bagi-bagi uang,serta video dan rekaman percakapan visual. Semua bukti yang diserahkan itu, Tim Hukum DAMAI meyakini akan sampai ke Bawaslu RI, karena bukti pelanggarannya akurat dan nyata. “Laporan dengan nomor : 02/PL/TSM-PB/32.00/XII/2020 itu diterima Irwanto Djurumudi,” ungkap Ketua Tim pemenang Paslon DAMAI Charles Richard kepada wartawan, selasa (22/12).

Ketua DPRD Halbar ini mengatakan laporan pelanggaran pemilu itu disampaikan langsung Tim Hukum Syafrin S Aman, LO DAMAI Hermanto Madjid dan Jubir Ashari Dano Yasin. “Bukti tanda terima laporan dari Bawaslu Malut juga sudah diambi. Prinsipnya, kami tidak diam karena pelanggaran yang dilakukan sangat sistematis dan terstruktur,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, Bawaslu segera menindaklanjuti laporannya agar ada efek jera bagi pelaku perusak demokrasi. “Saya juga berharap kepada masyarakat jangan terpengaruh dengan isu adu domba. Tugas masyarakat untuk memilih sudah selesai, jad kembalilah menjalankan aktivitas seperti biasa agar keharmonisan dan kekeluargaan yang sudah dibina selama ini bisa terjalin dengan baik,” harapnya. (din/met)

MALUTPOST-JAILOLO. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Halmahera Barat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Senin ( 21/12). Aksi ini dilakukan atas bentuk kekecewaan terhadap komisioner Bawaslu yang terkesan tidak profesional dalam menindaklanjuti berbagai laporan pelanggaran Pemilu yang terjadi pada pelaksanaa Pilkada 9 Desember lalu.

“Sebagai lembaga yang hadir untuk mengawasi dan memastikan jalannya pemilukada di daerah ini berjalan aman tanpa gaduh akibat kecurangan, maka Bawaslu harus benar-benar hadir dan ada sebagai Bawaslu Halbar, bukan sebagai Bawaslu milik sekelompok orang atau milik pribadi,” tandas Koordinator Lapangan (Korlap) Sahrir Jasmin dalam orasinya.

Dalam pelaksanaan pilkada, banyak dipenuhi segala macam infromasi buruk Diantaranya, informasi tentang adanya kecurangan pemilu, keberpihakan Bawaslu terhadap pasangan calon tertentu, intimidasi, kekerasan simbolis, sampai pada ancam-mengancam yang melibatkan antar pendukung pasangan calon. “Banyak kasus yang sampai saat ini masih hidup diruang publik dan tumbuh subur dalam pikiran masyarakat. Seperti foto uang dalam kopor,video bagi-bagi uang disertai kartu nama dan masih banyak contoh lainnya. Tapi tidak satupun bisa dijelaskan komisioner Bawaslu halbar,” ungkapnya.

Massa juga menyampaikan, kegaduhan semakin memuncak tatkala munculnya sebuah postingan di sosial media pribadi milik Nikode Mus David yang notabenenya adalah Ketua Komisi II DPRD Halbar. Yang menyebutkan ada bukti visual percakapan salah satu komisioner Bawaslu, dengan seseorang yang akan diputar nanti di sidang MK. “Postingan bernada tuduhan ini harus diseriusi oleh Bawaslu denagn melaporkan ke pihak kepolisian, tidak boleh tidak,” katanya.

Karena itu, massa mengancam jika tuntutan mereka tidak diindahkan, maka akan melaporkan komisioner Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan SKPP, agar segera mencopot seluruh komisioner Bawaslu. “Kami akan buat laporan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan DKPP jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti,” tegasnya. (din/met)

MALUTPOST-JAILOLO. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Barat menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) peraih suara terbanyak pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, Kamis (17/12).

Penetapan Paslon nomor urut 01 ini nampaknya tidak diterima tim Paslon lain, yang dibuktikan dengan tidak menandatangani berita acara hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara. Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU dengan nomor: 136/ HK.03.1/-KPTS/8201/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati 2020. Dari hasil penetapan di tingkat kecamatan dan KPU ini diputuskan Paslon James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) 22.524 suara, paslon Danny Missy Imran Lolori (DAMAI) 21.074 suara, paslon nomor urut 03 Ahmad Zakir Mando-Pdt. Alpinus K.Pay (Zaman-Pay) 12.824 suara dan Paslon nomor urut 04 Denny Pallar-Iksan Husain (DeSain) 10.167 suara”.

“Penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati ini dituangkan dalam form D hasil Kabupaten yang terlampir dalam keputusan yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan,” ungkap Ketua KPU Miftahudin Yusup saat membacakan dan menetapkan hasil perolehan suara.

Setelah mendengar apa yang dibacakan ketua KPU, saksi Paslon DAMAI Abjan Radja menyampaikan hasil penetapan KPU ini akan digugat ke Mhakmah Konstitudi (MK). Selain itu, tim paslon Zaman-Pay dan Desain juga tidak menerima putusan tersebut. Terpisah ketua tim pemenang paslon DAMAI Charles Richard mengatakan tim paslon DAMAI bukan tidak menerima atau tidak legowo menerima hasil tersebut, tetapi tahapan Pilkada ini belum berakhir dan sesuai bukti yang dikantongi, harus diuji di MK sehingga tim paslon DAMAI harus menggugat hasil pleno terbuka ke MK. Jadi ada lembaga hukum yang bisa menguji soal dugaan pelanggaran pilkada. Makanya kita ke MK, karena MK merupakan lembaga terakhir yang bisa memutuskan sah tidaknya hasil pilkada,”jelasnya, sembari meminta semua pihak tetap sabar menunggu hasil keputusan terakhir dari MK. (din/met)

MALUTPOST-TERNATE. Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya ada dua pasangan calon (Paslon) yang memenuhi syarat 2 persen untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi (MK), Mereka adalah Paslon Muh Hasan Bay – Asgar Saleh (MHB-GAS) untuk Pilwako Ternate dan Paslo Joel B Wagono-Said Bajak (OS) di Pilkada Halmahera Utara (Halut).

Ketua Tim Hukum MHB GAS, Muhammad Conoras mengaku, kesiapan ke MK sudah 80 persen. Hanya saja berkasnya belum diajukan ke MK karena mereka masih mempertimbangkan, apakah menggunakan penasehat hukum lokal (Maluku Utara) ataukah Jakarta. Jika hal itu nanti sudah disepakati, maka gugatan siap dilayangkan ke MK via online sebelum tanggal 19 Desember pukul 17.00 WIT, sebagaimana ketentuan tentang batas waktu.

“Tapi bagi saya, mau gunakan pengacara, dari sini atau Jakarta yang penting ke MK. ke MK ini Paslon yang menginginkan dengan segala bukti yang sudah disiapkan dan menurut kami itu akurat,” ucap Conoras, kemarin (17/12).

Dia menegaskan, gugatan ke MK bukan karena MHB-GAS tidak mengakui kemenangan Paslon M Tauhid dan Jasri Usman (TULUS. Akan tetapi hukum demokrasilah yang masih memberikan peluang kepada pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 tahun 2020. Conoras pun yakin gugatan mereka bakal diterima.

“Nanti kita lihat di MK, apakah data yang sudah kita miliki ini bisa mempengaruhi kemenangan Paslon TULUS atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita hanya berjuang demi menegakkan demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan,” tuturnya.

Conoras menyebut, ada dua permohonan yang akan disampaikan dalm gugatan ke MK. Yakni diskualisifikasi Paslon TULUS dan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, untuk permintaan diskualisifikasi, pihaknya masih mencari bukti tambahan yang mengarah pada pelanggaran berbentuk Terstruktur, Sistematis, dan Masih (TSM). Kalau PSU data-data kita sudah lengkap tinggal penilainnya ada pada MK. PSU target kita di Ternate Tengah dan Ternate Utara, karena dua kecamatan ini terjadi kecurangan yang signifikan,” ungkapnya.

Selain ke MK, Tim Hukum MHB-GAS juga akan melaporkan 5 komisioner KPU Kota Ternate ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Alasannya, Komisioner Kota Ternate dinilai tidak bisa melaksanakan kewajiban hukum dan terlalu kaku dalam menafsirkan peraturan KPU. Semisal, permintaan membuka kotak suara oleh saksi yang tidak diakomodir oleh KPU dengan alasan aturan. “Di Kabupaten Halmahera Timur, KPU bisa membukan kotak suara untuk mencari kepastian, tapi kenapa di sini (Ternate) tidak bisa. Jangan-jangan mereka sengaja tidak mau buka agar ini ke MK,” sesal Conoras sambil menyebut laporan ke DPP akan disampaikan setelah gugatan ke MK.

Sementara di Halut, Ketua Tim pemengangan Paslon Joel B.Wogono dan Said Bajak (JOS), Yusri Bailussy mengatakan, pada dasarnya, tim JOS menghargai keputusan rekapitulasi yang dilaksanaka KPU Halut, dimana perbedaan antara FM-Mantap dan JOS hanya 619 suara.

Namun, menurut Sekretaris DPC PKB Halut ini, terdapat sejumlah kejanggalan dan persolan teknis yang dinilai melanggar udang-undang dalam tahapan pungut dan hitung yang terjadi pada beberapa tingkatan. “Hasil pleno rekapitulasi oleh KPU Halut, kita akan lanjutkan ke MK. Kita saat ini sementara menyiapkan bukti pelanggaran yang nantinya akan dibawa ke MK. Kita yakin menang di MK,” ujarnya optimis.

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara oleh KPU Halut, total jumlah suara sah sebanya 100.775. Dimana Paslon FM-Mantap mendapatkan 50.697 suara, sementara JOS memperoleh 50.078 suara. Selisih suara kedua paslon hanya 619 suara. (mg-01/cr-04/rul)

Ombudsman RI memantau penerapan protokol kesehatan di 207 tempat pemungutan suara (TPS) di berbagai daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu. Hasilnya menunjukkan ada sebelas persen TPS yang tidak mengatur jaga jarak, seperti di sejumlah TPS di Manokwari, Papua Barat dan Kepulauan Riau.Kendati demikian, penyediaan alat pelindung diri (APD) yang berkualitas sudah dilakukan cukup baik oleh KPU. Karena itu, Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam penerapan protokol kesehatan saat Pilkada serentak.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat menggelar konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 17 Desember 2020. (Foto: Ombudsman)

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat menggelar konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 17 Desember 2020. (Foto: Ombudsman)

“Dilaporkan sebanyak 99 persen alat pelindung diri (APD) telah tersedia dan kualitas APD menunjukkan hasil sebanyak 96 persen dalam kondisi baik,” kata Adrianus dalam konferensi pers daring pada Kamis (17/12).

Adrianus menambahkan sebagian besar TPS juga telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik seperti pengaturan waktu kehadiran, ketersediaan tempat cuci dan pengecekan suhu tubuh. Menurut Adrianus, KPU juga telah melakukan tindakan koreksi atas temuan Ombudsman pada November lalu soal belum dikirimnya APD di sebagian besar KPUD yang dikunjungi lembaganya.

Perludem: Kerumunan Warga di TPS Sulit Dihindari

Hasil pemantauan yang dilakukan Perludem bersama enam organisasi lainnya soal kerumunan juga menunjukkan 18,1 responden masih melihat kerumunan pada 9 Desember 2020. Pemantauan ini melibatkan 127 responden dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Peneliti Perludem, Mahardhika mengatakan, kerumunan orang saat pemungutan suara di sejumlah TPS sulit dihindari. Ia menduga hal tersebut dikarenakan pemilih tidak mematuhi waktu pemilihan yang diatur KPU. Selain itu, budaya masyarakat yang suka bergerombol setelah pemilihan atau penghitungan suara juga menyulitkan untuk mencegah kerumunan orang.

Seorang pria memegang surat suaranya dalam PIlkada di sebuah TPS di Denpasar, Bali, 9 Desember 2020. (Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP)

Seorang pria memegang surat suaranya dalam PIlkada di sebuah TPS di Denpasar, Bali, 9 Desember 2020. (Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP)

“Perayaan-perayaan dan pengawasan di luar TPS itu juga di luar kewenangan penyelenggara pemilu. Itu yang membutuhkan kerja sama semua pihak-pihak terkait,” jelas Mahardika kepada VOA, Kamis (17/12).

Mahardika juga menemukan ada 36,2 persen responden yang melihat TPS dibuat di tempat tertutup yang dikhawatirkan berpotensi terjadinya penularan corona. Namun demikian, secara umum, hasil pemantauan Perludem menunjukkan penerapan protokol kesehatan sudah memenuhi standar dan sesuai prosedur.

Bawaslu Berharap Pilkada 9 Desember Tak Jadi Cluster Baru Covid-19

VOA sudah meminta tanggapan kepada sejumlah komisioner KPU terkait temuan ini. Namun, belum ada tanggapan dari mereka terkait temuan Ombudsman. Di lain kesempatan, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan KPU telah melakukan sejumlah upaya pencegahan terhadap penyebaran corona dalam Pilkada serentak 2020. Hal itu tertuang dalam regulasi dan sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan KPU. Namun, Bawaslu masih menemukan ada 2.495 TPS yang tidak menyediakan fasilitas cuci tangan.

“Alhamdulillah Pilkada serentak tidak menjadi cluster Covid-19 yang baru dalam pemilihan. Walaupun beberapa hari ini, kami mendapat informasi beberapa jajaran kami positif Covid-19, meski dalam masa penyembuhan,” jelas Ratna dalam diskusi daring “Evaluasi Publik Nasional terhadap Pelaksanaan Pilkada di Masa Covid-19”, Kamis (17/12).

Ratna menambahkan kasus pelanggaran protokol kesehatan saat pemungutan suara ini jauh lebih rendah dibandingkan saat kampanye Pilkada serentak. Bawaslu mencatat ada 2.584 pelanggaran protokol kesehatan dan 124.086 kampanye tatap muka yang terjadi sepanjang 26 September – 4 Desember 2020. [sm/em]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah merampungkan hasil rekapitulasi jumlah suara di Pilkada Medan 2020. Ketua KPU Medan, Agussyah Damanik menyebut pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi mendapatkan 342.580 suara (46,55 persen), sedangkan Bobby-Aulia meraup 393.327 suara (53,45 persen) dari 21 kecamatan.

“Dengan demikian hasil penetapan perolehan suara pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan unggul pasangan nomor urut 02 (Bobby-Aulia),” sebut Agussyah di Medan, Selasa (15/12).

Berdasarkan data dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di Pilkada Medan 2020, pasangan Bobby-Aulia menang di 15 kecamatan yang ada di Kota Medan, sedangkan Akhyar-Salman hanya mampu unggul di enam kecamatan.

Dalam Pilkada ini total suara sah mencapai 735.907 dan suara tidak sah 12.915, sehingga berarti ada 748.882 warga di Medan yang menggunakan hak pilihnya. Namun, angka tersebut menunjukkan masih tingginya golput di Kota Medan, di mana 886.964 warga (54,22 persen) dari 1.635.846 total pemilih enggan menggunakan hak pilih mereka.

Menanggapi masih tingginya warga yang golput, Agussyah mengatakan partisipasi warga di Pilkada Medan mengalami peningkatan dari sebelumnya.

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan, Selasa 15 Desember 2020. (Foto courtesy: KPU Medan).

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan, Selasa 15 Desember 2020. (Foto courtesy: KPU Medan).

“Partisipasi pemilih saya kira kalau dilihat dari pembandingnya di Pilkada Medan (sebelumnya) maka ini termasuk yang paling tinggi sebenarnya. Kalau di Pilkada 2010, 38 persen, dan Pilkada 2015, 25 persen, sekarang sudah mencapai 46 persen. Sebenarnya dari kenaikan margin partisipasi naik meski target nasional itu tidak tercapai yakni 77,5 persen. Tapi dari aspek pemilih Kota Medan saya kira sudah cukup baik,” katanya.

Curiga ada Kecurangan, Tim Akhyar-Salman Tolak Teken Rekapitulasi Suara

Namun, dalam proses rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Medan kubu dari pasangan Akhyar-Salman enggan menerima hasil tersebut. Wakil Ketua Tim Pemenangan Akhyar-Salman, Gelmok Samosir mengatakan pihaknya enggan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan sebagai bentuk protes.

“Terkait hasil karena sampai saat ini kami merasa ada berbagai kejanggalan yang terjadi. Maka kami berkesimpulan dan ambi sikap tidak akan menandatangani berita acara sebagai bentuk penghargaan terhadap rakyat pemilih kami. Kami punya pertanggungjawaban moral kepada rakyat khususnya pemilih 01 sehingga sikap itu kami lakukan,” kata Gelmok.

Akhyar Nasution bersama istrinya saat menunjukkan surat suara di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020, (courtesy- Tim Pemenangan Akhyar Nasution)

Akhyar Nasution bersama istrinya saat menunjukkan surat suara di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020, (courtesy- Tim Pemenangan Akhyar Nasution)

Gelmok pun menguraikan beberapa kecurangan yang ditemukan pihaknya di Pilkada Medan 2020. Kata Gelmok, kecurangan seperti pemilih yang bukan berasal dari domisili kecamatan hingga tidak diberikannya formulir C6 atau surat undangan memilih kepada masyarakat yang merupakan pendukung pasangan Akhyar-Salman.

“Mulai dari awal proses Pilkada Medan banyak ditemukan hal-hal yang kami anggap sebuah kecurangan-kecurangan dalam arti bukan hanya pada hari pemilihan saja tapi sebelumnya ada dugaan-dugaan yang menurut kami tidak sesuai norma-norma Pilkada. Kami siap menang dan kalah tapi kami merasa ada sesuatu yang di luar kepatutan. Ada banyak sesuatu yang menurut kami sistematis, seolah tahu di mana pendukung 01 sehingga masyarakat tidak hadir karena tidak sampainya undangan pemilih (C6),” ungkapnya.

Kendati demikian, pasangan Akhyar-Salman tidak akan menggugat hasil Pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Ke MK ada syarat jika selisihnya tipis tapi kalau selisihnya begitu besar ya gugatan kami hanya ke Bawaslu,” ujar Gelmok.

Bobby Nasution bersama istrinya, Kahiyang Ayu (putri Presiden Joko Widodo) usai menggunakan hak suaranya di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020. (courtesy- Tim Pemenangan Bobby Nasution)

Bobby Nasution bersama istrinya, Kahiyang Ayu (putri Presiden Joko Widodo) usai menggunakan hak suaranya di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020. (courtesy- Tim Pemenangan Bobby Nasution)

Sementara, saksi Tim Pemenangan Bobby-Aulia, Ikhrimah Hamidy menyambut baik atas rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan. Kata dia, tidak ada persoalan yang berarti atas hasil penghitungan suara dari 21 kecamatan di Kota Medan.

“Suara yang diperoleh di tiap kecamatan tidak ada perbedaan, antara yang diitung di kecamatan dan yang dihitung di KPUD Kota Medan. Hasilnya tidak ada satu pun saksi, baik dari pasangan nomor urut 01 dan kami yang keberatan dengan jumlah suara yang diperoleh,” ucapnya.

Dalam kontestasi Pilkada Medan 2020 hanya diikuti dua pasang calon yakni Akhyar-Salman dan Bobby-Aulia. Pasangan Akhyar-Salman diusung oleh dua partai yakni Demokrat dan PKS dengan total 11 kursi di DPRD Medan. Sementara pasangan Bobby-Aulia diusung delapan partai yakni PDIP, Gerindra, Hanura, PPP, PSI, PAN, Golkar, dan NasDem dengan jumlah 39 kursi di DPRD Medan. [aa/em]