MALUT POST – TERNATE. Pemerinta Kota (Pemkot) Ternate memutuskan, tidak akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021. Kondisi keuangan daerah menjadi alasan diambilnya langkah tersebut.

Pj Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang mengungkapkan, saat ini jumlah tenaga honorer di Pemkot Ternate sudah terlalu banyak. Untuk membayar honor bulanan mereka saja, Pemkot sudah kewelahan.

“Saya sudah tanda tangan, untuk formasi penerimaan pegawai tahun ini kita tiadakan. Karena mau cari duit dari mana? Yang saat ini saja susah (digaji), lalu mau angkat yang baru?,” ungkapnnya kepada sejumlah wartawan Senin (5/4).

Kepala dinas ESDM Malut ini mengaku, kebutuhan CPNS dinutuhkan sesuai analisis beben kerja. Namun selama ini pengangkatan CPNS dilakukan secara tidak beraturan dan tidak sesuai kebutuhan. Ia menuturkan, di Dinas ESDM Malut, ia tidak memakai tenaga honorer. Hanya tenaga kontrak yang sifetnya outsourcing.

“Artinya saya hanya membutuhkan orang tersebut, dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Jadi kalau kontrak 1 tahun selesai, ya selesai. Supaya tidak ada pembebanan,” jelas Hasyim.

Hasyim pun mempertanyakan mengapa di pemerintahan selama ini tak menggunakan sistem seperti itu. Justru terkesan siapa saja bisa diangkat menjadi honorer. Ia bahkan mencurigai jangan sampai ada kepala SKPD yang sengaja membiarkan. Jangan sampai ambil keutungan dari kebijakan, dengan menerima tenaga honorer,” ucapnya. Ia mengaku, kejadian seperti ini sama hanya dengan di Cecamatan Ternate Selatan yang terjadi dana fiktif. “Jika ada keterlambatan kepala SKPD dalam dana fiktif, kita berikan sanksi,” tegas Hasyim.

Ia menambahkan, saat ini kebijakan refocusing anggaran di Pemkot Ternate membuatnya pusing. Sebeb tak tahu lagi dana mana yang bakal dipotong. Salah satu beban keuangan berasal dari para honorer yang jumlanya membludak. Bahkan, kata Hasyim, jumlahnya lebih banyak dari PNS. “Tingkat tempat duduk saja kalah ganti. Ini karena penerimaan tidak sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (tr-01/yun)

Terjadi di Kantor Bupati dan DPRD

MALUT POST – DARUBA. Entah apa yang merasukimu, lirik lagu ini pantas dialamatkan kepada petugas pengibar bendera merah putih, di Kantor Bupati dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai. Pasalnya, pada Kamis (21/1) kemarin, kedua kantor tersebut tidak mengibarkan bendera merah putih sesuai ketentuan Undang-undang nomor 24, pasal 9 tahun 2009 terkait kewajiban mengibarkan bendera di intansi Pemerintah maupun swasta.

Pantauan koran ini, sekitar pukul 10.00 WIT di kantor Bupati kawasan Desa Muhajirin Baru, Kecamatan Morotai Selatan, tidak terlihat bendera merah putih berkibar, padahal aktivitas berjalan seperti biasa. “Tidak tahu kenapa bendera tidak dikibarkan, kadang-kadang yang saya lihat, kalau dikibarkan petugas, bahkan sampai lupa waktu penurunan hingga malam hari. Jadi memang penanggungjawab bendera yang kurang teliti,” ungkap warga yang sering beraktivitas di kantor Bupati.

Salah satu petugas Satpol PP yang berjaga di pos depan kantor Bupati kepada koran ini mengatakan, alasan kenapa bendera tidak dikibarkan karena petugas piket sebelumnya meyimpan bendera. “Bendera itu, dipegang oleh penjaga piket kemarin, (Rabu, red), jadi sampai sekarang (Kamis siang), kami masih tunggu petugas tersebut. Memang ada bendera yang lama, hanya saja sudah sobek, kan tidak mungkin kita kibarkan yang sudah sobek,” beber salah satu petugas enggan namanya dikorankan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pulau Morotai, Yanto Gani, dikonfirmasi soal kejadian tersebut mengancam akan memberikan sanksi kepada petugas. “Kalau ini ada unsur kesengajaan maka anggota Satpol PP yang bertugas akan diberikan sanksinya dipindah tugas sebagai cleaning service di kantor bupati,” ancam kasat.

Selain di kantor Bupati, kejadian yang sama juga berlangsung di kantor DPRD Pulau Morotai, pantauan koran ini di halaman kantor DPRD, kawasan Desa Darame, siang kemarin, tampak hanya tiang yang berdiri tegak, sementara kain bendera tidak terlihat. Kepala Bagian (Kabag) umum dan protokoler DPRD Pulau Morotai, Husen Mony, dikonfirmasi mengatakan, alasan bendera merah putih tidak dikibarkan lantaran ada pekerjaan pagar di depan kantor DPRD.

“Kemarin ada pekerjaan jadi dilepas,” singkatnya. Keterangan Husen Mony dengan fakta dilapangan bertolak belakang, sebab berdasarkan pantauan koran ini, tiang bendera tetap berdiri dan tidak dilepas atau dipindahkan saat pekerjaan rtembok dilakukan. (tr04/lid)

MALUTPOST-TERNATE. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi tahun 2019 resmi menerima SK Pengangkatan. Dari 123 peserta yang lulus seleksi, yang menerima SK sebanyak 122 orang. Pasalnya satu orang tenaga kedokteran telah mengundurkan diri, setelah ditetapkan seleksi. SK 80 persen ini, diserahkan kepala BPKSDM Junus Yau, di aula kantor Walik Kota, Senin (28/12).

Dengan penyerahan SK ini, para CPNS resmi menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemkot sendiri merupakan daerah kedua di Maluku Utara menyerahkan SK hasil seleksi 2019, setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi. Junus menyampaikan, 122 orang ini, terdiri dari tenaga guru sebanyak 27 orang, kesehatan 60 orang dan teknis 35 orang. “Untuk tenaga kesehatan ada satu orang dokter yang mengundurkan diri,” akunya.

Junus menyampaikan, satu dokter yang mnegundurkan diri dengan tempat tugas di Puskesmas Jambula. Karena telah mengundurkan diri, maka dokter yang di Moti dipindahkan ke Jambula. lalu dari Batang Dua dipindahkan ke Moti.

Kendati telah menerima SK, Junus mengaku gaji berkala 80 persen baru akan bisa diambil tahun depan. Tepatnya di tanggal 4 Januari. Sementara gaji 100 persen baru bisa diterima setelah selesai mengikuti pra jabatan selama tiga bulan.

“Jadi mulai besok (hari ini) sudah bisa melapor ke SKPD masing-masing. Dan tempat tugas yang telah ditempati tidak akan bisa pindah selama 10 tahun berjalan. Jadi sebelum 10 tahun mereka belum bisa pindah. Dan itu telah diikat perjanjian yang ditandatangani,” tandasnya.

Sembari memesankan, hal yang paling penting adalah disiplin dalam tugas. “Kami juga minta, jika bisa, program kehamilan dapat ditunda sementara. Mengingat proses pra jabatan ada kegiatan fisik yang harus diikuti. Sehingga perlu diihktiarkan. Ini tidak masuk dalam aturan, tapi hanya mengikhtiarkan, sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST-SOFIFI. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi 130 Calon Pegawai Negeri (CPNS) di lingkup Pemprov Malut, Senin (21/12) kemarin. Dari 11 Pemda yang ada di Maluku Utara, Pemprov paling tercepat menyerahkan SK CPNS formasi tahun 2019.

Meski telah menerima SK CPNS, Pemprov tidak segan-segan memberhentikan para CPNS yang tidak disiplin dan berkinerja buruk. Kepala BKD Malut, Idrus Assagaf dalam sambutannya menyampaikan bahwa setelah menerima SK CPNS ini, maka tanggung jawab seorang CPNS adalah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri dan akan diberikan hak sesuai ketentuan yang berlaku. Dia menegaskan bahwa seorang PNS yang sejati adalah yang kepuasan kerjanya tidak ditentukan oleh besarnya gaji yang diterima, melainkan ditentukan dari tingginya kepuasan dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani sebagai akibat dari kemampuan dan profesionalitas yang dimiliki seorang PNS.

Hal inilah, lanjut Idrus, yang membedakan PNS dengan profesi-profesi lainnya. Karena keuntungan PNS bukanlah bersifat materi, tetapi lebih bersifat pada pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara khususnya daerah Provinsi Malut. Berdasarkan SK CPNS yang baru saja diserahkan, akan ditempatkan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemprov Malut.

“Untuk itu, saya berpesan agar meningkatkan pengetahuan, wawasan, kepribadian dan etika selaku PNS yang melekat pada diri saudara-saudara. Karena suatu keberhasilan sangat tergantung pada kemampuan dan kemauan saudara untuk mengoptimalkan tugas-tugas yang diberikan,” ujarnya.

Di lain sisi, kata dia, pengangkatan sebagai CPNS ini masih dalam percobaan. Sesuai ketentuan yang berlaku, kinerja seorang CPNS akan dinilai dan dievaluasi selama satu tahun. Sehingga belum ada jaminan pasti akan diangkat menjadi PNS. “Apabila dalam menjalani masa percobaan tersebut tidak menujukkan disiplin dan kinerja yang baik, Pemerintah Daerah tidak segan untuk memberhentikan dari CPNS,” tegasnya. (cr-03/jfr)

MALUTPOST-TIDORE. Para guru PNS non sertifikasi di Kota Tidore Kepulauan harus menerima kenyataan pahit. Bagaimana tidak, tunjangan fungsional triwulan II hanya diterima penuh di dua bulan, yakni Juli dan Agustus. Sementara September tidak ada.

Kepala Dinas Pendidikan, Ismail Dokumalamo saat dikonfirmasi Kamis (26/11) membenarkan hal tersebut. Ismail Menjelaskan, guru non sertifikasi hanya menerima dua bulan tunjangan. Alasannya karena dana transfer dari pusat dipangkas. “Setelah saya cek, ternyata masalahnya ada penambahan guru baru, makanya dana transfer triwulan III yang dikirim harus dibagi juga dengan guru baru. Itu sebabnya sebagian guru tidak dapat tunjangan penuh,” tambah Ismail.

Dia menuturkan, Para guru non sertifikasi di Tidore dalam satu triwulan menerima tunjangan fungsional sebesar Rp 750 ribu. Tunjangan itu merupakan perhatian dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) demi kesejahteraan guru.

“Tapi Kami berharap dan tranfer pasda triwulan IV tidak lai mengalami masalah seperti triwulan III dan tunggakan di triwulan III akan dibayar karena masuk sebagai hutang negara terhadap guru,” pungkasnya (mg-06/aji)