MALUT POST – TERNATE. Polda Maluku Utara (Malut) terus berupaya melakukan penanganan Covid-19. Setelah launcing Lomba Kampung Tangguh Kie Raha, Jumat (5/2) lalu, Kapolda Malut Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K kembali memimpin kegiatan bakti sosial. Berupa pembagian paket sembako dan penyemprotan desinfektan. Langkah ini dilakukan selain untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, juga sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kegiatan ini digelar Sabtu (6/2) akhir pekan kemarin.

Bantuan sosial yang dibagikan berupa paket sambako serta bingkisan berisi alat protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Sementara lokasi penyemprotan disinfektan dipusatkan pada lokasi wisata di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. Selain Kapolda, kegiatan itu juga dihadiri para pejabat utama Polda Malut dan Kapolres Ternate.

Kegiatan Baksos sendiri, dimulai dengan penyerahan paket sambako dan pemakaian masker secara simbolis oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K kepada masyarakat di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate.

Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol. Adip Rojika. S.I.K, M.H mengatakan, pada Jumat (5/2) lalu, Lomba Kampung Tangguh sudah di-lauching oleh Gubernur dan Kapolda Malut. Lamba ini merupakan salah satu langkah untuk menggelorakan pencegahan dan penanganan Covid-19 di masyarakat Malut.

Setelah di-launching, saat ini seluruh Kampung Tangguh yang ada di Maluku Utara meningkatkan kegiatan sesuai dengan tujuan dibentuknya Kampung Tangguh. “Setelah launching Kampung Tangguh, dilanjutkan dengan baksos dan penyemprotan disinfektan yang merupakan upaya-upaya Polda Malut dalam pencegahan Covid-19,” tandas Juru Bicara Polda Malut ini.

Pelaksanaan baksos ini, sambungnya, berupa pembagian bingkisan yang berisi alat, obat-obatan dan vitamin, 30 karung beras dan 50 dus paket sambako. Baksos ini berlangsung di tiga titik, yaitu, kawasan pantai Sulamadaha, kawasan pemukiman penduduk di Kelurahan Sulamadaha serta masyaerakat Kelurahan Takome Danau Tolire. “Penyemprotan disinfektan sasarannya di tempat-tempat yang menjadi titi keramaian warga seperti warung makan, fasilitas publik, lokasi objek pariwisata seperti di Sulamadaha, Jikomalamo dan Danau Tolire,” terangnya.

Dengan dilaksanakannya bakti sosial ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang mempunyai kelebihann rezeki untuk berbagi, bersedekah untuk bersama-sama meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. “Melalui kegiatan ini juga berharap kesadaran masyarakat semakin tinggi dan patuh untuk penarapan 5M (memakai masker, mencuci tangan, mencegah kerumunan, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas). Bila masyarakat semakin sadar maka langkah pencegahan Covid-19 akan semakin baik,” pungkas Kabid Humas. (rls/rul/*)

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan telah menerima 1.120 laporan masyarakat terkait hukum, HAM, politik, keamanan, dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum sepanjang 2020. Kepolisian menempati urutan pertama dengan 699 laporan, 115 laporan di antaranya telah diselesaikan oleh Ombudsman. Menurut Adrianus, sebagian besar laporan polisi terkait dugaan penyimpangan prosedur dan pemberian pelayanan.“Polisi mencatat pelaporan yang terbanyak diikuti peradilan dan lembaga lain pelaporannya sedikit,” jelas Adrianus dalam konferensi pers daring, Kamis (28/1/2021).

Menurut Ombudsman, terdapat sejumlah kendala dalam menyelesaikan 584 laporan masyarakat yang berhubungan dengan polisi. Antara lain kelengkapan dokumen laporan dan kurangnya respons kepolisian.

Adrianus menambahkan masyarakat juga melaporkan pelayanan polisi pada masa pandemi. Sebagian masyarakat melaporkan polisi kurang responsif terhadap warga yang melapor dan kurang tegas terhadap pelanggar aturan pembatasan sosial.

Selain Kepolisian, kata dia, Ombudsman juga mendapat laporan terkait institusi peradilan, yakni sebanyak 284 laporan, degan 43 laporan di antaranya telah diselesaikan. Hampir sama dengan kepolisian, masyarakat juga melaporkan bahwa institusi peradilan diduga tidak memberikan layanan yang memadai dan melakukan penyimpangan prosedur.

Anggota Ombudsman Ninik Rahayu menambahkan lembaganya juga mengkaji tata kelola barang sitaan dan rampasan di sejumlah wilayah pada tahun lalu. Ombudsman mengunjungi sejumlah tempat yaitu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Serang, Jambi, Jakarta Barat dan Bandung. Selain itu, kata Ninik, lembaganya juga meminta keterangan kepada seluruh Rupbasan di seluruh wilayah secara daring. Hasilnya kata dia, belum ada standar pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara di sejumlah Rupbasan tersebut.

“Banyaknya benda sitaan yang tidak bertuan sehingga mengakibatkan kondisi terbengkalai dan penurunan nilai ekonomi barang,” jelas Ninik.

Ninik menambahkan sumber daya manusia yang merawat dan menilai barang sitaan juga belum dibekali kompetensi yang memadai. Karena itu, Ombudsman telah memberi saran kepada Dirjen Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbaiki pengelolaan barang sitaan dan rampasan.

Kendati demikian, berdasarkan catatan Ombudsman laporan pengaduan masyarakat pada bidang hukum, politik, HAM, dan pertahanan mengalami penurunan pada 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tren penurunan ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap layanan penyelenggara negara terhadap masyarakat yang selama ini dijalankan dengan cara tatap muka.

Belum ada tanggapan dari Kepolisian Indonesia terkait banyaknya laporan masyarakat ke Ombudsman terkait polisi. Namun Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan akan mengecek data terkait hal ini. [sm/ab]

MALUTPOST.DARUBA – Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pulau Morotai, berhasil membekuk bandar narkotika jenis ganja yang beroperasi di Morotai.

Kapolres Kabupaten Pulau Morotai, AKBP A’an Hardiansyah, kepada sejumlah awak media, Senin (18/1) menjelaskan, penangkapan kasus bandar narkoba ini bermula saat anggota intel Polres Morotai menerima informasi dari warga.

Di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) ada sejumlah pemuda yang merayakan malam tahun baru. “Kasus ini sebenarnya berlangsung pada awal Januari lalu, namun karena kebutuhan pengembangan penyelidikan, maka baru dirilis, Senin (18/1),” jelas Kapolres.

Kapolres mengungkapkan, setelah anggota Polres diturunkan untuk mengecek informasi wargasoal perayaan tahun baru, ternyata didapat sejumlah warga sedang asik minum minuman keras (Miras). Setelah diperiksa, salah satu pemuda ketahuan membawa satu linting ganja (gulungan berbentuk rokok). “Dari pengakuan salah satu warga yang membawa ganja, polisi lalu mendapat informasi terkait bandar yang menyebarkan barang haram tersebut di Morotai,” ungkap Kapolres.

Dari informasi tersebut, Polisi lalu bergerak cepat dengan mencari warga berinisial B di Desa Yayasan yang diduga menjadi bandar ganja. “Benar saja, saat dilakukan penggrebekan di kediaman warga berinisial B, petugas mendapati sebanyak 260 paket ganja siap edar. Tersangka berikut barang bukti ganja langsung diamankan ke Polres untuk dilakukan pengembangan,” lanjut AKBP A’an Hardiansyah.

Menurut pengakuan B, kata Kapolres, barang haram ini dia dapat dari rekannya di Ternate yang berada di Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate. Sementara untuk tersangka lain masih dalam pengembangan. “Tersangka dikenakan pasal III subsider pasal 114 Undang-undang nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun. Jadi, Saat ini kami sudah melakukan pemberkasan dan bakal diserahkan ke Kejaksaan,” tegasnya menutup. (tr-04/lid)

Komisaris Polisi Sugeng Lestari, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah mengatakan petugas yang diberangkatkan itu akan membantu menjaga keamanan serta terlibat dalam kegiatan pencarian dan pertolongan korban.“Mereka membawa peralatan-peralatan SAR, kemudian kendaraan untuk kepentingan patroli nanti di sana dan kegiatan-kegiatan yang bisa meringankan atau mendukung masyarakat di Mamuju maupun di kabupaten Majene,” jelas Sugeng Lestari.

Dia menambahkan dua ekor anjing pelacak milik Polda Sulteng juga diikutkan untuk membantu upaya pencarian korban yang tertimpa reruntuhan bangunan yang roboh pasca gempa bumi magnitudo 6,2.

Upacara pelepasan pemberangkatan 48 personel Brimob Polda Sulteng menuju Sulawesi Barat. Jumat (15/1/2021) (Foto: Humas Polda Sulteng)

Upacara pelepasan pemberangkatan 48 personel Brimob Polda Sulteng menuju Sulawesi Barat. Jumat (15/1/2021) (Foto: Humas Polda Sulteng)

Selanjutnya menurut Sugeng, Polda Sulteng juga mengirimkan satu unit kendaraan dapur lapangan dan mobil pengolahan air yang bisa menyuling air kotor menjadi air layak minum. Direncanakan pada Sabtu (16/1) Polda Sulteng akan mengirimkan logistik bantuan untuk daerah terdampak bencana di Sulawesi Barat melalui jalur darat.

Sulsel Kirimkan 10 Ton Beras

Bantuan kemanusiaan juga mengalir dari Sulawesi Selatan yang pada Jumat siang mengirimkan berbagai jenis bantuan kebutuhan dasar di antaranya berupa 10 ton beras, mi instan, gula pasir, ikan sarden, minyak kelapa, selimut dan sarung. Bantuan itu dikirim menggunakan KRI (Kapal Perang RI) Teluk Ende di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Makassar.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam keterangannya kepada wartawan di Makassar pada Jumat pagi mengatakan pihaknya juga akan mengirim tenaga medis ke Sulawesi Barat.

“Kami juga mempersiapkan untuk mengirim tenaga medis, kita sudah berkoordinasi dengan ketua Palang Merah Sulsel, sudah disiapkan dokter-dokter dan lain sebagainya,” jelas Nurdin Abdullah sesaat sebelum terbang menuju Sulbar dari Lanud Sultan Hasanuddin Makassar menggunakan helikopter BNPB.

Dua alat berat excavator membatu upaya evakuasi korban yang terjebak di bawah reruntuhan kantor Gubernur Sulbar yang roboh, Jumat (15/1/2021) (Foto : Taufiq Lau/ Pemprov Sulsel).

Dua alat berat excavator membatu upaya evakuasi korban yang terjebak di bawah reruntuhan kantor Gubernur Sulbar yang roboh, Jumat (15/1/2021) (Foto : Taufiq Lau/ Pemprov Sulsel).

Menurutnya akan ada satu pesawat Hercules dan tiga helikopter yang disiagakan di Makassar untuk membantu penanganan dampak gempa bumi di Mamuju dan Majene.

Kementerian Sosial Kirim Bantuan Logistik secara Bertahap

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan semua logistik di gudang Sulawesi Barat dikeluarkan untuk membantu masyarakat. Dapur umum akan didirikan di titik pengungsian dimana satu mobil dapur umum bisa memasak sampai 2.000 nasi bungkus dalam satu kali masak sehingga dalam sehari bisa menghasilkan enam ribu nasi bungkus.

“Bantuan logistik seperti matras, tenda, perlengkapan anak, perlengkapan lansia, makanan siap saji dan lainnya dikirimkan secara bertahap mulai pagi ini,” jelas Risma dalam siaran pers Kementerian Sosial.

Kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok untuk para korban gempa di Majene dan Mamuju berasal dari gudang di Mamuju dan gudang regional di Makassar.

Kementerian Sosial juga mengerahkan Personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP). [yl/pp]