MALUTPOST-JAILOLO. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat belum menindaklanjuti kasus tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkomendasikan ke KASN karena terlibat politik praktis. Ini karena Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) sendiri hingga kini belum memberikan sanksi atau putusan terhadap ASN tak netral tersebut. “Sanksinya itu dari KASN, karena pelanggaran yang dilakukan direkomendasikan Bawaslu ke KASN sehingga kita masih menunggu putusannya,” tandas Pejabat Sementara (Pjs) Bupati M Rizal Ismail yang ditemui, Kamis (19/11).

Rizal mengatakan Pemkab akan menindaklanjuti putusan KASN, jika sudah dikeluarkan. “Perintah Mendagri sudah jelas. Jika ASN terlibat politik kemudian sudah menerima sanksi dari KASN, kita tetap tindaklanjuti sesuai putusan KASN,” katanya. Karena itu, mantan Kadis Pertanian Pemkab Pulau Morotai ini mengimbau seluruh ASN agar jangan bersikap tak netral jelang pencoblosan. Karena sukses tidaknya Pilkada ini juga ada di tangan ASN yang merupakan roda penggerak masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi. “Saya berharap tidak ada lagi ASN yang kena tindak Bawaslu. Karena kalau sudah ditindak itu menjadi citra buruk Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (din/met)