MALUTPOST-TOBELO – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Halmahera Utara Irfan Soekoenay menilai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Frans Manery Mukhlis Tapi-tapi ini meninggalkan banyak masalah. “Lima tahun sudah dilewati dengan meninggalkan sejumlah problem pembangunan yang tak mampu dituntaskan,” kata Irfan yang juga anggota DPRD Halut ini kepada Malut Post, Selasa (16/2).

Menurutnya, akses pelayanan publik seperti jalan, jembatan seperti pelayanan publik lainnya di sejumlah kecamatan. Yakni Loloda Utara, Loloda Kepulauan, Kao Barat dan sejumlah kecamatan lainnya tak mampu diselesaikan. “Harapan kami agar pemimpin baru nanti bisa menyelesaikan sejumlah problem tersebut,” harapnya.

Masalah lainnya yang dicatat adalah, program Multi Years ruas jalan menuju Loloda Utara yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah itu hingga akhir masa jabatan tidak mampu dituntaskan.

Selain itu, utang pemerintah darah BPJS kurang lebih Rp 8 miliar yang berdampak pada pengalihan warga tidak mampu selaku peserta BPJS menjadi pasien umum terhitung 3 Februari 2021 lalu. “Sejumlah problem itu menjadi catatan kegagalan dalam pemerintahan ini,” tandasnya (rid/met)

Jaksa penuntut dalam sidang pemakzulan mantan presiden Donald Trump di Senat, Rabu (10/2), mulai memaparkan kasus terhadapnya.

Jaksa mengatakan “ia bukan penonton yang tidak bersalah” terhadap kekerasan yang terjadi di gedung Kongres Amerika pada 6 Januari lalu ketika anggota-anggota parlemen mensertifikasi kemenangan Joe Biden dalam pemilu presiden.

Anggota Kongres yang menjadi manajer pemakzulan utama, Jamie Raskin, dan anggota-anggota faksi Demokrat lainnya mengatakan Trump memberikan kondisi yang menyebabkan penyerbuan ke Kongres selama beberapa minggu menjelang pemilu presiden dengan puluhan klaim tidak berdasar bahwa satu-satunya hal yang membuatnya kalah adalah jika ia dicurangi dalam pemilu.

Manajer utama pemakzulan dalam sidang ini adalah anggota dari masing-masing faksi yang dipilih untuk memaparkan argumen tentang alasan perlu tidaknya pemakzulan.

Raskin mengatakan dengan menyerukan ratusan pendukungnya untuk “berjuang habis-habisan” menghadapi anggota-anggota Kongres pada 6 Januari itu, Trump memicu kekacauan yang menewaskan lima orang, termasuk seorang polisi Capitol.

“Ia menghasut serangan ini,” ujar Raskin kepada 100 anggota Senat yang akan memutuskan apakah Trump harus dihukum berdasarkan satu artikel pemakzulan yang disampaikan DPR sebelumnya. Artikel itu menuduh Trump telah “menghasut terjadinya pemberontakan.”

“Ia jelas-jelas melepaskan perannya sebagai panglima tertinggi dan menjadi pemicu utama,” ujar Raskin.

Ia menilai Trump, yang sudah tidak lagi berkuasa setelah masa jabatan empat tahunnya berakhir, menjadi “satu-satunya pihak yang bertanggungjawab” mendesak para pendukungnya untuk mencoba mengubah kemenangan Biden.

Ratusan pendukung Trump mengamuk di gedung Kongres, memecahkan kaca-kaca jendela, mendobrak pintu, menggeledah sejumlah kantor anggota Kongres dan bentrok dengan polisi. Aparat penegak hukum memperkirakan ada sekitar 800 orang pendukung Trump saat itu.

Puluhan perusuh, yang sebagian besar pamer di media sosial tentang penyerbuan mereka ke dua majelis di Kongres, telah didakwa melakukan tindak pidana ketika penyelidikan terhadap penyerbuan itu berlanjut.

Para manajer pemakzulan menunjukkan puluhan pernyataan di Twitter dan potongan video di mana Trump mengklaim kecurangan dalam pemilu presiden dan menyerukan kepada para pendukungnya untuk datang ke Washington DC pada 6 Januari ketika Kongres melangsungkan pertemuan untuk mensertifikasi perolehan suara elektoral, yaitu 306 banding 232, yang menunjukkan kemenangan Joe Biden.

We will be wild,” cuit Trump.

Setelah kekacauan selama hampir empat jam, pada Kamis (7/2) dini hari, anggota-anggota Kongres menyertifikasi kemenangan Biden, menjadikan Trump sebagai presiden kelima dalam sejarah Amerika yang kalah dalam pemilu untuk masa jabatan kedua. [em/lt]

Masa Jabatan Walikota Berakhir, Tetap Jalankan Gerakan Kemanusiaan

MALUT POST – TERNATE. Jabatan Burhan Abdurahman sebagai Walikota Ternate tinggal menghitung hari. Kendati begitu, mantan birokrat masih merahasiakan kiprah politiknya setelah turun dari walikota. “Pengabdian itu dimana ke depannya,” kata Burhan, kepada Malut Post, Kamis (4/2).

Walikota dua periode ini mengaku, untuk langkah politik kedepan, sekarang ini belum waktunya untuk disampaikan. Menurutnya, saat ini waktunya belum tepat untuk mengungkapkan arah politiknya ketika kembali menjadi masyarakat.

“Kalau kita sampaikan sekarang akan tamunya tidak putus-putus. Jika soal langkah politik ini tunggu dulu, ada waktunya untuk disampaikan,”akunya.

Sosok yang biasa disapa Haji Bur ini, meskipun telah dilantik sebagai lawyer beberapa waktu lalu, namun dirinya tidak secara tegas akan berkiprah di profesi tersebut. “Yang jelasnya, gerakan kemanusiaan terus jalan. Baik di Barifola IKT maupun lainya,” tukasnya. (udy/yun)

Ketika kamera-kamera televisi merekam dan menayangkan peristiwa bersejarah pelantikan Presiden AS, ratusan juta mata penonton mengamati pakaian yang dikenakan oleh para pemimpin Amerika.

Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris beserta keluarganya umumnya memakai pakaian dari perancang busana dalam negeri.

Didiet Maulana dengan busana rancangannya. (Foto courtesy: Didiet Maulana)

Didiet Maulana dengan busana rancangannya. (Foto courtesy: Didiet Maulana)

Peristiwa dan pemandangan glamour di AS ini tidak luput dari perhatian perancang busana Indonesia Didiet Maulana.

“Kapasitas seorang politisi memang sudah dipikirkan secara matang. Jadi, tidak hanya pemikiran, mindset dan kharisma, tetapi secara visual juga merupakan pernyataan politik,” kata Didiet Maulana.

Termasuk pernyataan politik terkait sektor busana dalam negeri.

“Ketika dilihat orang nomor satu di sana dan timnya mendukung merek lokal, maka sudah pasti akan timbul geliat semangat baru untuk para pelaku industri fashion, apakah itu untuk merek lokal yang sudah dikenal maupun merek-merek baru,” jelasnya.

Perancang Busana Rinda Salmun (Foto: VOA/ Made Yoni).

Perancang Busana Rinda Salmun (Foto: VOA/ Made Yoni).

Perancang busana muda Indonesia Rinda Salmun mengatakan dukungan bagi perancang muda dan merek baru oleh pemimpin politik merupakan suatu kebanggaan.

“Sebagai perancang, saya sangat menghargai, melihat merek-merek baru dan merek yang independen ditampilkan, seperti Christopher John Rogers dipakai oleh Kamala Harris. Kemudian Jill Biden juga memakai rancangan Markarian, yang merupakan merek independen, di mana perancangnya sendiri terlibat menyelesaikan jaket dan bajunya,” komentar Rinda.

Mantan Ibu Negara Michelle Obama mengenakan pakaian dari perancang kulit hitam Sergio Hudson. Pilihan Obama ini dianggap sebagai penghormatan pada kelompok kulit hitam dan minoritas AS lainnya.

Mantan Presiden AS Barack Obama (kiri) dan Michelle Obama tiba di Gedung Capitol, Washington, D.C., untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden terpilih Joe Biden menjadi Presiden ke-46 Amerika Serikat, 20 Januari 2021.

Mantan Presiden AS Barack Obama (kiri) dan Michelle Obama tiba di Gedung Capitol, Washington, D.C., untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden terpilih Joe Biden menjadi Presiden ke-46 Amerika Serikat, 20 Januari 2021.

Stacy Stube, perancang busana independen Amerika keturunan Indonesia, di Baltimore, Maryland, mengamati apa yang disebutnya “percakapan busana” lewat penampilan penyair muda kulit hitam Amanda Gorman, yang memakai pakaian berwarna kuning.

Perancang Busana Stacy Stube mengenakan busana karyanya. (Foto: Stacy Stube)

Perancang Busana Stacy Stube mengenakan busana karyanya. (Foto: Stacy Stube)

“Saya kira fashion bukan hanya mengenai bagaimana seseorang tampil dengan pakaian tapi juga apa yang kita katakan ‘percakapan busana’,” jelasnya. Gorman mengakui konflik, tantangan yang terjadi di lingkungan sekitar, juga dalam lingkup dunia, tapi ia juga berbicara mengenai pemimpin, pemimpin individu, diri sendiri dan bagaimana kita tampil di dunia.

“Menyaksikan anak muda melakukan ini, memberi banyak harapan bagi generasi berikutnya dan kepemimpinan AS berikutnya,” imbuhnya.

Stacy juga mengatakan pilihan busana pemimpin politik akan mengilhami perancang untuk menciptakan karya yang berarti.

“Menciptakan gelombang baru dalam industri, perusahaan-perusahaan baru, yang lebih kecil, akan membuat produk lebih sedikit, dan membuat busana yang lebih eksklusif. Mereka kemudian akan membuat busana yang berarti,” lanjut Stacy.

Wakil Presiden AS Kamala Harris bersama suaminya, Doug Emhoff dan keluarga mereka berjalan menyusuri Pennsylvania Avenue menuju gerbang utara Gedung Putih di Washington, D.C., 20 Januari 2021. (Foto: dok).

Wakil Presiden AS Kamala Harris bersama suaminya, Doug Emhoff dan keluarga mereka berjalan menyusuri Pennsylvania Avenue menuju gerbang utara Gedung Putih di Washington, D.C., 20 Januari 2021. (Foto: dok).

Busana sebagai pernyataan politik juga secara visual tampak pada warna pakaian. Warna ungu yang dipakai Wakil Presiden Kamala Harris adalah warna yang dihasilkan dari campuran Merah dan Biru. Ini mencerminkan harapan dan keinginan pemimpin yang baru untuk persatuan bagi Partai Demokrat dan Partai Republik.

Perancang Didiet Maulana dan Rinda Salmun mengatakan pemilihan busana termasuk pada warna dalam pelantikan dan peristiwa politik penting di Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan di AS, meskipun umumnya para politisi cenderung mengenakan busana nasional. [my/ka]

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Surat itu mempertanyakan kebenaran informasi bahwa ada orang di lingkaran dalam presiden yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Menurut AHY, informasi tersebut berasal dari laporan kader dan pimpinan partai Demokrat di berbagai daerah.“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo,” jelas AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/2/2021).

AHY menambahkan para menteri dan pejabat pemerintah yang bekerja sama dengan kader Partai Demokrat yang masih aktif dan telah dipecat itu diduga ingin mendorong Kongres Luar Biasa untuk mengganti dirinya dari jabatan Ketua Umum. Menurutnya, gerakan ini bertujuan untuk kepentingan pemilu 2024.

AHY juga menyebut para pelaku menargetkan 360 orang yang memegang suara partai untuk mendesak kongres. Kata dia, pelaku merasa yakin gerakan tersebut akan berhasil karena mendapat dukungan dari sejumlah pejabat tinggi negara. Kendati demikian, AHY menuturkan para kader Demokrat telah memberikan surat dukungan atas hasil kongres yang memilih dirinya. Demokrat juga akan mengambil tindakan atas gerakan ini dengan cara sesuai konstitusi dan damai.

“Kami yakin tidak ada satupun pemimpin partai yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun. Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang,” tambah AHY.

Sementara Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan orang yang ingin mengambil alih kepemimpinan AHY adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Hal tersebut disampaikan Andi Arief melalui akun twitternya pada Senin (1/2).

“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” tulis Andi Arief melalui akun twitter @Andiarief__.

Menanggapi itu, Kepala KSP Moeldoko mengatakan isu yang ditudingkan Demokrat tidak berkaitan dengan presiden dan KSP secara kelembagaan. Ia menduga isu tersebut muncul karena dirinya banyak menerima tamu dari pihak manapun.

Ketua KSP Moeldoko. (Foto: KSP)

Ketua KSP Moeldoko. (Foto: KSP)

“Mungkin dasarnya foto-foto. Ya ada dari Indonesia Timur dari mana-mana datang ke sini kan ingin foto dengan saya. Ya terima saja,” terang Moeldoko kepada wartawan, Senin (1/2/2021).

Moeldoko mengklaim ia juga mencintai Partai Demokrat. Ia juga menyarankan pemimpin Demokrat tidak reaktif dan terombang-ambing. Kendati demikian, Moeldoko tidak membantah secara langsung terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat. [sm/ab]

Akui di-Backup 25 Pengacara DPP PDI-P

MALUT POST – TIDORE. Gugatan Perselisihan Hasil Penghitungan (PHP) yang dilayangkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut tiga, Salahuddin Adrias dan Muhammad Djabir Taha (SELAMAT) ke Mahkamah Konstitusi (MK) bakal dihadapi paslon nomor urut dua, Capt H. Ali Ibrahim bersama Muhammad Sinen (AMAN).

Seperti yang disampaikan Capt Ali saat dimintai tanggapan bertempat di halaman kantor Wali Kota, Senin (14/1). Menurut Capt Ali, dilihat dari substansi materi gugatan Paslon SELAMAT yang cenderung lebih menyoal Pemilih DPTb, tidak terlalu bermasalah. “Sebab yang dilihat hanya persoalan angka-angka. Dan perolehan angka yang diraih AMAN sangat jauh lebih unggul. Apalagi beberapa hari kemarin, laporan SELAMAT yang masuk ke Bawaslu Provinsi juga sudah ditolak. Itu artinya materi yang disiapkan sangat lemah,” katanya.

Baginya, ada kemungkinan MK menolak materi gugatan yang dilayakan Paslon SELAMAT, sebagaimana penolakan Bawaslu Malut. Dikatakan Wali Kota aktif ini, pihaknya telah menyampaikan 27 pengacara yang nantinya menghadapi persidangan di MK. Total 27 pengacara itu terdiri dari 25 yang disiapkan DPP PDIP. Sedangkan dua lainnya dari Tidore. “Jadi nanti kita lihat hasilnya. Semua bergantung pada putusan Allah, saya tetap optimis kalau AMAN menang,” akunya.

Diungkap Capt Ali, tim hukum AMAN sudah menyampaikan pokok jawaban atas gugatan rival. “Kemungkinan tanggal 16 nanti tim hukum kamu sudah akan bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan 25 tim hukum di DPP PDIP,” ungkapnya.

Dengan sikap optimis, ia juga menyatakan kalau dirinya bersama Muhammad Sinen selaku ketua DPD PDI-P Provinsi Malut di-backup full oleh DPP. “Sudah tentu di-backup DPP dengan bukti dan data yang sudah kami siapkan melalui kuasa hukum. Apalagi kami adalah kader PDI-P Dukungan DPP, bisa dibuktikan dengan 25 pengacara yang disediakan DPP untuk bersama-sama dengan kami disidang MK nanti,” tandasnya. (mg-06/aji)

MALUTPOST-SOFIFI. Jabatan enam Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah di Maluku Utara bakal segera berakhir. Tepatnya 17 Februari nanti, posisi mereka akan ditempati Pejabat Sementara (Pjs). Mengingat jadwal tahapan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Maret mendatang, otomatis Pjs yang akan mengisi kekosongan tersebut.

Enam Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya tinggal sebulan lebih lagi itu adalah, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman dan wakilnya Abdullah Tahir, Wali Kota Tidore Kepulauan dan Wakilnya, Capt Ali Ibrahim Muhammad Sinen. Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Danny Missy-Zakir Mando, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Frans Manery-Muhlis Tapi-tapi, Bupati Taliabu Aliong Mus dan Wakilnya Ramli, serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur. Namun, untuk Haltim Bupatinya telah meninggal dunia, dan hingga sekarang posisi tersebut sudah diisi oleh Pejabat Sementara M Ali Fataruba.

Sedangkan dua daerah lain yang juga telah menggelar Pilkada, yakni Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula, masa jabatan kepala daerahnya baru akan berakhir pada Mei dan Juni mendatang. Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dan Bupati Halsel Bahrain Kasuba masih akan menjabat sekitar setengah tahun lagi.

Dari enam Kepala Daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir Februari nanti, hanya Kota Ternate dan Halmahera Timur yang tidak kembali maju. Di Ternate, Burhan Abdurahman telah dua periode menjabat, sedangkan di Haltim bupatinya meninggal dunia. Sedangkan untuk empat Kepala Daerah lain, masih menunggu hasil sidang MK.

Sedangkan di Halmahera Selatan, Bupati petahana terganjal bertarung karena tidak mendapat dukungan partai politik, sedangkan Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes meski maju kembali, dia kalah melawan pendatang baru. Saat ini Hendrata Thes juga menyampaikan gugatannya di MK. Senasib dengan Hendrata, wakilnya Zulfahri Abdullah juga kalah. Namun Zulfahri tidak menyampaikan gugatan karena hanya bisa finish di urutan ke tiga.

Terkait penempatan Pjs, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Maluku Utara, Taufiqurrahman Marasabessy mengatakan, pengusulan Bupati/ Wali Kota definitif hasil Pilkada 2020 menunggu hasil putusan MK. Selanjutnya penempatan dari KPU masing-masing Kabupaten/ Kota, barulah diusulkan ke DPRD masing-masing untuk diparipurnakan.

“Setelah paripurna baru akan diusulkan ke Mendagri melalui Gubernur. Bila waktunya melebihi akhir masa jabatan, maka Mendagri akan menunjuk pejabat yang sifatnya sementara untuk mengisi kekosongan. Ini mengacu pada undang-undang Nomor 23,” terangnya kepada Malut Post, kemarin (30/12).

Untuk mengisis posisi Pjs ini, apakah nanti akan ditempati oleh pejabat pusat atau internal Pemprov Malut semua tergantung Mendagri. “Itu wewenang Mendagri. Jadi nanti kita lihat,” pungkasnya. (cr-03/rul)

MLAUTPOST-TERNATE. Perseteruan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman dengan calon Wali Kota terpilih Tauhid Soleman, menuai kritik publik. Kedua tokoh ini diminta menyudahi perseteruan. Karena selain memberi citra buruk bagi keduanya, juga memberikan pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat.

“Proses pilwako yang sudah sampai di penghujung ini, jangan lagi ada tontonan buruk bagi warga. Apalagi dilakukan oleh dua tokoh yang pernah bersama membangun Ternate selama 10 tahun,” kata akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Hendra Kasim, kemarin (27/12).

Seteru antara Wali Kota dengan mantan Sekkot ini dianggap tidak baik. “Saya menyebut dengan sebutan mantan Sekkot, untuk menyegarkan kembali ingatan publik bahwa Pak Bur dan Tauhid pernah berada dalam satu Kabinet yang sama-sama menahkodai Pemerintahan Kota Ternate.

Sebagai mantan Sekkot yang atasan langsung adalah pak Burhan, beliau bisa menahan diri dengan tidak menyampaikan hal-hal tidak perlu untuk disampaikan,” tandas pengajar ilmu hukum ini.

Sebaliknya, meskipun ada hak konstitusional setiap warga negara menempuh jalur hukum, Wali Kota Burhan Abdurahman juga bisa memberikan contoh tauladan bagi publik. Dengan juga menahan diori untuk tidak menempuh jalur hukum demi merendam suasana.

Senada pemerhati sosial Hasby Yusup berpandangan, terlepas dari persoalan hukum, ada wilayah etika dan kewajiban moral pemimpin. Menurut dia menyelesaikan masalah ini tidak mesti harus dengan jalur hukum. Apalagi, ini dilakukan oleh seorang pemimpin. Masih ada opsi yang tersedia yaitu komunikasi dan tabayyun.

Terlepas dari salah dan benar, kata Hasby, harusnya aspek etika dan moralitas dijunjung oleh setiap pemimpin daerah. “Mungkin ada baiknya, Pak Burhan Abdurrahman sebagai Wali Kota dan Pak Tauhid Soleman sebagai Wali Kota terpilih bisa saling berkomunikasi dan menanyakan apa yang terjadi, itu lebih terpuji daripada menyelasaikan masalah dengan jalur hukum,” tandas ketua Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Maluku Utara ini. Perseteruan ini, lanjut Hasby, dilakukan pada saat momentum politik Pilwako Ternate yang baru saja usai.

Rakyat akan membaca ini sebagai konflik politik antara Burhan dan Tauhid. “Rakyat awam akan membacanya Pak Bur sebagai Wali Kota tak suka pada Pak Tauhid karena menang Pilwako, karena kandidat yang diusung oleh Pak Bur kalah. Saya mengenal Pak Bur dan Pak Tauhid adalah orang baik, karena itu kewajiban orang baik adalah mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Dan cara yang baik itu menurut saya adalah menjunjung etika dan kewajiban moral sebagai pemimpin dihadapan rakyat,” tuturnya.

Dia meminta, Burhan tidak perlu melaporkan Tauhid ke ranah hukum, apalagi jika konflik ini hanya pada wilayah pribadi. Ketersinggungan pribadi bisa diselesaikan dengan saling memaafkan itu jauh lebih terhormat.

“Saya yang bukan Wali Kota dan hanya warga biasa saja biasa juga difitnah dan dicemooh. Tapi saya tidak pernah membawa masalah ketersinggungan pribadi ke ranah hukum. Saya akan membawa masalah ke ranah hukum jika sudah menyangkut kehormatan agama atau kepentingan umum atau rakyat. Saya kira ini pesan penting bukan hanya ke Pak Bur tapi ke semua pemimpin daerah ini, agar jangan mudah tersinggung dan mampu menyelesaikan setiap masalah dengan komunikasi dan menjunjung etika dan standar moral sebagai pemimpin rakyat,” ujarnya.

“Saya berharap transisi kekuasaan di Kota Ternate bisa berlangsung penuh persaudaraan dan santun tanpa dendam dan tanpa prasangka. Perlu jiwa besar dan tentu ketauladanan dari para pemimpin untuk memberi contoh baik pada rakyat kota ini,” sambungya.

Terpisah, kuasa hukum Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman, Muhammad Conoras mengatakan, dari hasil kajian yang mereka lakukan, terkait pernyataan M Tauhid Soleman dalam sebuah video yang beredar tentang kliennya telah mmenuhi unsur pencemaran nama baik atau fitnah. Itu sebagaimana di atur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami sudah merampungkan semua bukti baik video maupun saksi. Jadi besok (hari ini, red) kami akan masukkan laporan ke Ditkrimsus,” ucap Conoras, kemarin (27/12).

Conoras mengaku, sejak menerima video tersebut pada 10 Desember lalu, Burhan telah memintanya untuk membuat laporan terkait permasalahan itu. Hanya saja, secara pribadi Conoras masih memberikan kesempatan kepada Tauhid yang juga sebagai calon Wali Kota Ternate untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara kekeluargaan bersama Burhan.

“Itu alasannya saya belum melaporkan sampai saat ini. Karena mungkin terlapor bisa menjelaskan ke klien saya maksud dari video tersebut. Tapi sejauh ini kan tidak ada, makanya saya harus mengajukan laporan,” tandas dia.

Sekedar diketahui, dalam sebuah video rekaman yang beredar, ada pernyataan Tauhid yang menyinggung Burhan. Hal ini juga menjadi penyebab seteru keduanya. (udy/mg-01/rul)

Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Minggu (27/12), mengatakan pihak berwenang negara itu sedang menyelidiki beredarnya sebuah video yang telah menghina lagu kebangsaan Indonesia.“Kedutaan Besar Malaysia telah mengetahui adanya video yang menghina Indonesia, yang diklaim diunggah dari Malaysia,” demikian petikan pernyataan itu. Maklumat tersebut merujuk pada video parodi lagu kebangsaan “Indonesia Raya” berdurasi satu menit 31 detik yang diunggah di YouTube.

Video itu tidak saja memuat lagu kebangsaan Indonesia yang telah diubah total liriknya dengan kalimat-kalimat insinuatif, tetapi juga mengganti lambang negara burung Garuda dengan ayam jago berlambang Pancasila, dilatarbelakangi bendera Merah Putih. Video yang diunggah oleh akun dengan logo bendera Malaysia itu diketahui telah beredar sejak dua minggu lalu.

Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta melalui akun Facebook-nya mengatakan “pihak berwenang Malaysia sedang menyelidiki masalah ini.” Dan menegaskan bahwa “jika diketahui bahwa video itu diunggah oleh warga negara Malaysia, maka tindakan tegas akan diambil berdasarkan hukum yang berlaku.”

Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta melalui akun Facebook-nya mengatakan “pihak berwenang Malaysia sedang menyelidiki masalah ini." (Foto: Facebook)

Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta melalui akun Facebook-nya mengatakan “pihak berwenang Malaysia sedang menyelidiki masalah ini.” (Foto: Facebook)

Kedutaan Besar Malasia menggarisbawahi pernyataannya dengan mengatakan “…. mengutuk provokasi negatif apapun yang bertujuan menimbulkan dampak pada hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia yang erat.”

Kementerian Luar Negeri Indonesia belum memberikan tanggapan terhadap isu ini. [em/ah]

MALUTPOST-SOFIFI. Hubungan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) dengan Wakil Gubernur M Yasin Ali tampaknya belum akur. Itu dilihat dari pernyataan wagub yang menyudutkan gubernur terkait banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membuat sekretariat atau kantor perwakilan di Ternate. Wagub menilai, AGK memberikan kelnggaran sehingga SKPD bertindak seenaknya denagn membuat sekretariat di Ternate.

“Kelonggaran ini kan dari Pak (Gubernur,red). Hampir rata-rata kantor dinas mereka di Ternate. Akhirnya mereka tidak fokus disini (Sofifi), tapi fakousnya di Ternate,” sesal wagub, saat ditemui di Kantor Gubernur Malut, kemarin (22/12).

Banyaknya kantor perwakilan yang dibuat di Ternate, akibatnya sebagian besar pegawai Pemprov tidak lagi ke Sofifi karena aktifitas kedinasan sudah berlangsung di Ternate. Alhasil, kantor di Sofifi sepi tanpa aktivitas.

Wagub berungkali mengaskan, tidak ssetuju dengan sikap Gubernur yang terkesan memberikan pembiaran. Sikap Gubernur yang demikian mengakibatkan, para pimpinan SKPD seenaknya melakukan hal yang mereka sukai. “Makanya saya sering bilang, lain koki lain masakan. Lain Pimpinan, lain biaknya. Kalau saya, tidak ada namanya kantor perwakilan. Semua harus di Sofifi. Pak Gubernur terlalu memberikan keleluasaan terhadap mereka,” tukas Bupati Halmahera Tengah 2 periode ini.

Wagub berharap Gubernur komitmen dan konsisten dengan pernyataan terkait semua pegawai Pemprov wajib berkantor di Sofifi mulai Januari 2021 nanti. Gubernur, kata Ali, harus tegas dan tidak membiarkan kelonggaran terhadap para pegawai. “Harus tegas agar disiolin bisa ditegakkan,”tadasnya.

Terkait edaran Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsudin Abdul Kadir menyangkut dengan sistem kerja shift, menurut Wagub hal itu diterapkan karena kondisi pandemi covid. Namun saat iin di Maluku Utara kasus covid sudah mulai berkurang. Karena itu waktu kerja secara normal sudah dapat kembali diterapkan. “Yang terpenting protokol kesehatan tetap berjalan. Sofifi ini adalah rumah kita. Jangan biarkan kondisi seperti ini terus terjadi. Kalau begini terus Sofifi bukan lagi rumah kita lagi, tapi rumah kontrak,” pungkas wagub. (cr-03/rul)