MALUTPOST-SANANA. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) bakal panggil Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kepsul, Julkifli Umasangaji, untuk klarifikasi terkait dugaan keterlibatan politik praktis.

Kordinator Divisi Pengawas Bawaslu Kepsul Risman Buamona dikonfirmasi Malut Post mengakui, pihaknya sudah menerima laporan terkait dugaan keterlibatan yang bersangkutan. “Sudah ada laporan. Nanti Bawaslu akan kaji dulu sebelum dipleno. Jik hasil kajian memenuhi ussur pelanggaran maka yang bersangkutan akan dipanggil untuk klarifikasi,” katanya kemarin (23/11).

Julkifli dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga terlibat membantu kepentingan politik calon Bupati Kepsul, Hendrata Thes. Hal ini terkuak dalam konferensi pers yang disampaikan pemilik Qit Hotel Desa Wai Ipa, Aloan Ipa Minggu (22/11).

Aloan membenarkan jika Julkifli bersama salah satu stafnya datangi kediaman Aloan dan memberi uang senilai Rp22,5 juta. Atas perintah Hendrata. “Itu pasca kampanye di Wai Ipa beberapa waktu lalu . Mereka membawa uang yang dijanjikan Hendrata sebesar Rp22,5 juta. Mereka berikan kepada saya. Tapi saya tidak tahu uang itu apakah biaya tim atau biaya sewa hotel,” ungkap Aloan. Sementara itu Julkifli dikonfirmasi Malut Post membantah pernyataan Aloan tersebut. Menurut Julkifli, dirinya dirinya tidak tahu-menahu terkait dengan pemberian uang kepada Aloan. “Itu tidak benar. Saya tidak tahu apa-apa,” kilahnya. Ditanya apakah dirinya pernah bertemu langsung dengan Aloan, dia tidak direspons. (cr-01/onk)

MALUTPOST-TERNATE. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate Kifli Sahlan memastikan akan memproses salah satu stafnya, yang disebutkan kepala BKPSDM Kota Ternate, Junus Yau, sebagai oknum yang telah melakukan intimidasi terhadap pegawai Pemkot di bagian BPKAD Kota Ternate.

Karena itu Kifli meminta pegawai yang mengaku diintimidasi oleh oknum staf Bawaslu berinisial ZU, agar membuat laporan hukum ke lembaga penegak hukum atau langsung ke Bawaslu “Kami persilahkan pegawai laporkan,” pintanya. Kendati begitu, Kifli mengatakan, Penelusuran dilakukan staf Bawaslu merupakan prosedur yang diperintahkan undang-undang, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan.

Sementara kasus yang ditelusuri adalah tindak lanjut dugaan pelanggaran sebagaimana yang telah diberitakan media, dengan menyebut nama kepala BPKSDM, Junus Yau. “Karena itu, silahkan yang bersangkutan merasa diintimidasi, segera laporkan, biar jelas. Kami akan proses staf kami, dan kalaupun terbukti maka staf kami akan diberikan sanksi tegas,” tandasnya.

“Tapi kalau staf kami tidak terbukti, maka kami akan menempuh jalur hukum. Karena ini soal citra lembaga Bawaslu Kota Ternate,” tegasnya mengakhiri. (udy/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Beberapa pegawai di internal BPKAD, mengaku mendapat intimidasi dari salah satu staf di internal Bawaslu Kota Ternate, berinisial ZU.

Para pegawai BPKAD ini mengaku, mereka ditelepon ZU dan meminta mereka memberikan keterangan secara jujur, terkait seputar pemanggilan Kepala BPKAD Junus Yau di ruang kerjanya.

Atas tindakan ZU ini, sebanyak tiga pegawai BPKAD merasa tersinggung. Karena ZU dianggap melakukan intimidasi atas nama Bawaslu, dengan memaksa agar ketiga pegawai membuat pengakuan. Kepala BPKAD Junus Yau, membenarkan perbuatan yang dilakukan ZU tersebut. Junus mengatakan, jika Bawaslu mencurigai atau menduga perbuatannya melanggar ketentuan, maka dapat membuat pemanggilan untuk dimintai klarifikasi. Begitu juga para pegawai lainnya.

“Jangan lewat telepon dan menakut-nakuti pegawai. Kesannya tidak baik, karena Bawaslu lembaga terhormat,” katanya.

Junus mengaku tindakan ZU sangat disayangkan, karena dirinya hanya sebatas staf, bukan anggota Bawaslu. “Kalau memang saya melakukan kesalahan, laporkan saja ke lembaga berwenang. Saya siap menyampaikan kalrifikasi jika dipanggil. Tapi jangan dengan cara meneror pegawai seperti itu. Sebab pegawai juga paham dengan aturan dan etika seorang ASN,” tandasnya.

Kendati begitu, Junus mengaku, ada beberapa ASN yang melaksanakan pelanggaran netralitas. Setelah diperiksa Panwas dan direkomendasikan ke KASN, KASN telah menindaklanjuti dan meminta agar BPKPAD melakukan pemeriksaan kembali. Jika terbukti, maka akan diberikan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Surat rekomendasi KASN itu, terdapat lima pegawai Pemkot yang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Kami akan panggil lagi mereka untuk meminta klarifikasi, jika memang terbukti akan ada sanksi tegas,” tukasnya.

Terpisah ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan, saat dikonfirmasi mengaku telah mendapat informasi tersebut. Ia membenarkan ZU merupakan pegawai Bawaslu. Ia berjanji akan minta klarifikasi.

“Saya akan rapat dan minta klarifikasi ke yang bersangkutan dulu. Barulah tahu bagaimana kebenarannya,” tukasnya. (udy/yun)

Dalam Arria Formula Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar secara virtual, Jumat (20/11), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan kepada masyarakat internasional untuk melipatgandakan upaya untuk mencapai kemajuan dalam proses perdamaian di Afghanistan. Menurutnya terciptanya perdamaian tersebut sangat penting bagi rakyat Afghanistan.Retno menambahkan ia sangat terganggu dengan peningkatan kekerasan di Afghanistan yang tahun ini sudah menewaskan sekitar enam ribu warga sipil.

“Keadaan ini menggarisbawahi sangat mendesaknya untuk memulai proses (perundingan intra Afghanistan). Kita tidak punya pilihan lain kecuali untuk memastikan pembicaraan damai bergulir. Pembicaraan damai yang berprinsip Afghan own Afghan let. Pembicaraan damai yang menempatkan rakyat Afghanistan sebagai sentral dari proses tersebut,” kata Retno.

Pada kesempatan itu, Retno juga mendesak masyarakat internasional untuk memperkuat komitmen dan kontribusi mereka supaya perdamaian dapat terwujud di Afghanistan.

Kekerasan di Afghanistan, tambahnya harus dihentikan. Dia mengungkapkan serangan terhadap pasukan keamanan pemerintah Afghanistan warga sipil meningkat 50 persen selama Juli hingga September.

Kekerasan yang terus berlanjut tambahnya hanya akan merusak upaya-upaya dalam membangun rasa saling percaya di kalangan rakyat Afghanistan sendiri dan akhirnya akan mendelegitimasi proses perdamaian. Karena itu, masyarakat internasional bertindak cepat untuk menghentikan semua kekerasan di Afghanistan.

Retno juga menyatakan sekaranglah saatnya bagi masyarakat internasional ambil bagian dalam penyelesaian konflik di Afghanistan. Dia menyerukan kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk tetap bersatu untuk kepentingan rakyat Afghanistan. Dia meminta semua negara mengesampingkan perbedaan dan kepentingan nasional masing-masing.

Retno juga meminta kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan untuk menciptakan kondisi kondusif di lapangan, memajukan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola negara sendiri, dan memberikan dukungan ekonomi bagi Afghanistan.

Menurut Retno, sinergi antara PBB dan proses perdamaian di Afghanistan harus diperkuat sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang sangat kondusif untuk terwujudnya perdamaian. Untuk memastikan proses perdamaian berlangsung inklusif, peran PBB juga penting, termasuk dalam isu pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.

Retno menegaskan perdamaian bukan sekadar menguntungkan bagi rakyat Afghanistan tapi juga untuk neara-negara di kawasan dan dunia. Indonesia berkomitmen mendukung bangsa Afghanistan sampai berhasil mencapai perdamaian.

Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, 14 November 2020.

Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, 14 November 2020.

Dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB tersebut, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyampaikan perjuangan rakyat Afghanistan hanya bisa dicapai kalau semua rakyat dan masyarakat internasional bersatu untuk mewujudkan itu.

“Perdamaian adalah prioritas rakyat Afghanistan dan menjadi fokus pemerintahan saya. Pada Februari 2018, saya menyampaikan tawaran tanpa syarat kepada Taliban, menawarkan pentingnya perdamaian ke dalam dialog nasional dan internasional,” ujar Ghani.

Pada 2019, loya jirga (majelis besar rayat Afghanistan) membentuk kerangka kerja untuk proses perdamaian di Afghanistan. Kemudian pada Agustus 2019, loya jirga mengadakan pertemuan yang menyetujui pembebasan 400 anggota Taliban dari penjara.

Dalam dua tahun terakhir, lanjut Ghani, rakyat Afghanistan menyepakati sebuah konsensus nasional mengenai pentingnya perdamaian melalui kesepakatan politik dengan Taliban. Ghani menegaskan perdamaian adalah sebuah konsep yang sesuai dengan konstitusi Afghanistan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB ini hadir pula menteri luar negeri dari Qatar, Estonia, Jerman, Finlandia, dan Norwegia. [fw/em]

MALUTPOST-JAILOLO. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat belum menindaklanjuti kasus tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkomendasikan ke KASN karena terlibat politik praktis. Ini karena Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) sendiri hingga kini belum memberikan sanksi atau putusan terhadap ASN tak netral tersebut. “Sanksinya itu dari KASN, karena pelanggaran yang dilakukan direkomendasikan Bawaslu ke KASN sehingga kita masih menunggu putusannya,” tandas Pejabat Sementara (Pjs) Bupati M Rizal Ismail yang ditemui, Kamis (19/11).

Rizal mengatakan Pemkab akan menindaklanjuti putusan KASN, jika sudah dikeluarkan. “Perintah Mendagri sudah jelas. Jika ASN terlibat politik kemudian sudah menerima sanksi dari KASN, kita tetap tindaklanjuti sesuai putusan KASN,” katanya. Karena itu, mantan Kadis Pertanian Pemkab Pulau Morotai ini mengimbau seluruh ASN agar jangan bersikap tak netral jelang pencoblosan. Karena sukses tidaknya Pilkada ini juga ada di tangan ASN yang merupakan roda penggerak masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi. “Saya berharap tidak ada lagi ASN yang kena tindak Bawaslu. Karena kalau sudah ditindak itu menjadi citra buruk Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (din/met)

MALUTPOST-LABUHA. Oknum bidan berinisial US alias UI, petugas kesehatan yang beraktivitas di Desa Karamat, Kecamatan Kayoa. Dikeluhkan warga, menyusul sikapnya dengan sengaja menolak untuk layani masyarakat saat memeriksakan kesehatan. Aksi penolakan ini menurut warga setempat diduga berlatar belakang karena beda pilihan politik jelang pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang.

Rahman, warga Desa Karamat, kepada media ini menuturkan, saat dirinya mengantar ibu kandungnya untuk periksa kesehatan darah,oknum bidan tersebut menolak untuk periksa kesehatan orangtuanya. “Alasan orang tua saya ditolak kesehatan darah, karena persoalan politik atau beda pilihan, perilaku ini yang saya dapat dari bidan tersebut,” terang Rahman.

Rahman mengatakan, sikap oknum Bidan UI yang dengan sengaja menolak dan tidak mau melayani warga untuk berobat bukan baru satu kali, tetapi yang kesekian kali. “Ini sudah dua kali dia tolak Warga Desa untuk berobat, alasannya politik. Kami sangat heran dengan kelakuan oknum bidan ini. Kami harap ada tindakan dari pemerintah, sebab jangan bawa-bawa politik ke pelayanan kesehatan masyarakat. Ini sangat berbahaya, sebab soal beda pilihan politik itu pribadi masing-masing orang,” tegas Rahman.

Terpisah, Kepala Puskesmas (Kapus) Kayoa, Misna Sidika,yang dikonfirmasi membenarkan, jika keluhan warga soal oknum bidan sudah dia terima. Dirinya yang saat ini sedang mengikuti kegitan di Ambon, mengatakan telah menindaklanjuti informasi dari warga dengan menghubungi oknum bidan tersebut. Misna menegaskan, agar pelayanan kesehatan wajib dilakukan. Soal politik, seharusnya dtidak dikaitkan dengan kesehatan masyarakat.

eski demikian,kami akan dilakukan pembinaan terhadap oknum Bidan itu,bahkan akan diusulkan ke dinas kesehatan Halsel untuk yang bersangkutan diganti,Karena statusnya hanya pegawai tidak tetap (PTT).” Soal pelayanan kesehatan,saya sudah tegaskan untuk wajib dilakukan tanpa alasan karena itu hak masyarakat. Jadi jangan kaitkan dengan politik,dampaknya sangat buruk ke masyarakat.

“Bidan tersebut akan saya panggil untuk dilakukan pembinaan, jika ada laporan yang ketiga kali, dia akan dipecat,” tegas Misna menutup. (sam/lid)

MALUT POST – TERNATE. Pasangan nomor urut 2, DR. Tauhid Soleman dan Jasri Usman, S.Ag memohon dukungan agar tampil prima saat debat Pilkada nanti. Pada debat sore ini, pasangan Tulus akan menjabarkan Visi Misi Ternate berkeadilan yang diakronimkan Ternate Andalan.

Pasangan berakronim Tulus ini akan menampilkan 14 program prioritas dan 4 program unggulan untuk menjamin arah pembangunan 5 tahun kedepan. “Pasangan Tulus ini optimis untuk dapat menjabarkan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Ternate,” tandas Sekretaris Tim Pemenang pasangan Tulus, Jasman Abubakar, Rabu kemarin.

Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi ini menyampaikan, Program-program yang nanti dipaparkan oleh pasangan Tulus ini merupakan by research by planning, atau berawal dari penelitian hingga menciptakan perencanaan. Dari landasan inilah, pasangan Tulus akan menjelaskan sesuai dengan masalah di kota Ternate.

“Kita akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat kota, kita kembali marwah Ternate yang sebenarnya. Jika Tulus terpilih nanti, Insya Allah, akan menjalankan program-program prioritas untuk masa kerja 2 tahun,” tambahnya penuh keyakinan.

Sambari mengatakan, Pasangan Tulus akan menjujung tinggi sportifitas demokrasi, sebagai pendewasaan dalam setiap perhelatan pilkada di Maluku utara. “Insya Allah, Allah SWT merestui langkah kami, dan atas doa masyarakat Ternate semua, pasangan Tulus siap untuk Debat besok sore nanti (hari ini, red),” tukas Jasman. (pn/udy/yun)

MALUT POST – TERNATE. Ko Hama, sapaan akrab Calon Walikota Ternate, menghimbau agar seluruh relawan dan tim pemenangan lebih giat mengampanyekan program-program yang dicanangkan paslon Muhammad Hasan Bay dan Mohammad Asghar Saleh. Himbauan ini disampaikan setelah Ia mendapat informasi akan adanya kecenderungan menguatnya sentimen politik identitas yang hendak digaungkan pihak-pihak tertentu.

Bagi Hasan Bay, penting kiranya untuk masyarakat kota Ternate diberikan pencegahan terkait dengan program MHB-GAS. Mencerahkan masyarakat dengan program, katanya, jauh lebih baik ketimbang harus menarik mereka dalam isu-isu sentimental yang berpotensi melahirkan pertikaian.

“Setiap kali saya kunjungan di kelurahan-kelurahan, masih ada sebagian warga yang bertanya programnya MHB-GAS. Sehingga saya pikir-pikir ternyata pendukung, Tim pemenangan, simpatisan, dan relawan MHB-GAS perlu untuk lebih giat lagi menyampaikan apa saja program, visi dan misi kami untuk kota Ternate lima tahun mendatang,” tutur Muhammad Hasan Bay (18/11).

Menurut Ko Hama, waktu yang tersisa menjelang hari pemilihan pada 9 Desember mendatang. Masyarakat sudah memahami betul apa program MHB-GAS. Hasan Bai meyakini jika warga Ternate memahami programnya, besar kemungkinan mereka akan menjatuhkan pilihan kepada pasangan nomor urut tiga. Lebih lanjut, Ia mengingatkan kembali komitmen awal MHB-GAS untuk mengedepankan politik gagasan dan program.

“Program-program MHB-GAS harus dibumikan. Artinya disampaikan pada masyarakat agar mereka paham apa yang kami lakukan. Di waktu yang tersisa ini, sebelum pemilihan pada 9 Desember nanti, masyarakat kalau paham program MHB-GAS, Insha Allah mereka pasti memberi dukungan kepada kami,” imbuhnya.

Di samping itu, mantan anggota dewan ini juga menekankan agar pendukungnya tidak perlu larut dalam isu-isu identitas. Dia mengemukakan, bila sistem identitas tidak perlu direspons secara berlebihan. Katanya, manakala sudah menjurus pada fitnah dan diskriminasi. “Tidak perlu larut dengan sentimen identitas bukan berarti tidak perlu direspons. Respons atas sentimen itu perlu dilakukan sejauh itu sudah mengarah pada fitnah dan diskriminasi rasial. Ini yang saya kira perlu direspons. Di luar daripada itu, bagi saya tidak perlu. Namun inti dari ini semua adalah bumikan program MHB-GAS,” pungkasnya. (udy/yun)

Habiskan Rp 464 Juta untuk Sekali Perjalanan Kunjungan Komisi I dan III Dinilai Hanburkan Uang

MALUT POST – TERNATE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, kembali melakukan perjalanan ke luar daerah. Para wakil rakyat ini bertolak dari Kota Ternate, Selasa (17/11) kemarin. Daerah yang menjadi tempat kunjungan kerja yakni kota Jakarta dan Manado. Komisi yang melakukan kunjungan kerja ke Manado terdiri dari Komisi I dan III.

Ketua Komisi I Mohtar Bian mengatakan, agenda keluar daerah yang dilakukan oleh Komisi I yakni mengunjungi Dinas Perizinan Kota Manado. Kunjungan tersebut terkait dengan gerai modern, seperti Alfamidi dan Indomaret. “Untuk anggaran, tiap keberangkatan para anggota komisi I yang berjumlah 7 orang masing-masing mendapat Rp 16 juta,” ungkapnya. Sementara komisi II H. Sudarno Taher. Menurutnya, kunjungan kerja di ibukota tersebut dalam rangka konsultasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian perdagangan, berkaitan dengan Dana Insentif Daerah (DID dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2021. “Kunjungan kerja dilakukan selama empat hari,” ujarnya.

Sementara, Ketua komisi III Anas U Malik saat dikonfirmasi tidak menjawab soal agenda komisi III di Kota Manado. Jumlah anggaran yang dihabiskan untuk agenda kunjungan tersebut sebesar Rp 464 juta untuk sekali keberangkatan.

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut mendapatkan respon dari akademisi Universitas Khairun Ternate Nurdin I Muhammad. Menurutnya, agenda komisi I ke Kota Manado dalam rangka kunjungan kerja ke Dinas Perizinan, sama sekali tidak memberi dampak apa-apa bagi masyarakat. Ia menyarankan agar agenda tersebut bisa dilakukan secara virtual.

“Apalagi yang mau dilihat, semua petunjuk sudah jelas. Kunjungan kerja Komisi I hanya menghamburkan anggaran daerah,” sebutnya.

Sementara, Nurdin menilai, kunjungan komisi II di ibu Kota bermanfaat. Menurutnya, agenda ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan UKM sangatlah tepat. Sebab, agenda ini memiliki manfaat yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Hal ini desebabkan, saat ini fokus pada pemulihan ekonomi bagi para UMKM yang terdampak covid-19.

“Dari sisi pemanfaatan, kunjungan Komisi II lebih tepat dan harus dilakukan,” tutupnya. (mg-03/yun)

Hasil survei Indikator Politik menunjukkan sebanyak 56,8 persen responden menilai pemberian uang oleh calon kepala daerah dalam Pilkada Tangerang Selatan sebagai hal yang wajar. Survei ini melibatkan 820 responden dari warga Tangerang Selatan yang diwawancarai langsung pada 28 Oktober-3 November 2020 dengan tingkat kesalahan ± 3,5 persen.Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei pada Agustus dan Oktober 2020. Adapun yang menilai wajar pada survei Agustus sebanyak 35,3 persen dan 51,1 persen pada Oktober 2020.

Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (Foto: VOA)

Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (Foto: VOA)

“Kalau kita ingin mendapatkan Pilkada yang berkualitas maka praktik korupsi seperti ini harus diberantas. Termasuk kita menuntut semua calon untuk tidak melakukan itu,” jelas Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers online, Selasa (17/11/2020).

Kendati demikian, menurut Burhanuddin, sebanyak 79,2 responden mengatakan akan memilih dengan hati nurani meskipun akan menerima uang atau hadiah dari pasangan calon. Sedangkan yang akan memilih calon yang memberi uang sebanyak 16,3 persen dan 1,8 persen lainnya akan memilih calon orang yang memberi uang lebih banyak.

Survei Indikator Politik juga menemukan kemungkinan tingkat golput yang berpotensi meningkat karena khawatir terhadap pandemi corona. Itu terlihat dari 16,3 persen responden yang mengaku kecil kemungkinan akan hadir pada hari pencoblosan karena faktor pandemi.

Para pemilih memperhatikan foto-foto kandidat pilkada di sebuah TPS di Tangerang, 9 Desember 2015. (Foto: AP)

Para pemilih memperhatikan foto-foto kandidat pilkada di sebuah TPS di Tangerang, 9 Desember 2015. (Foto: AP)

Pilkada Kota Tangerang Selatan diikuti tiga pasangan calon yang terdiri dari keluarga wakil presiden (Siti Nurazizah-Ruhamaben), keluarga Prabowo Subianto (Muhamad-Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo) dan keluarga tokoh lama yang berkuasa di Banten (Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan).

Perludem: Temuan ‘Indikator’ Sedianya Jadi Peringatan

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan temuan Indikator Politik ini merupakan peringatan bagi penyelenggara Pilkada Tangerang Selatan.

Menurutnya, penyelenggara perlu mencari cara supaya politik uang tersebut dapat dicegah dan partisipasi pemilih dapat maksimal. Sebab, catatan lembaganya, partisipasi Pilkada Tangerang Selatan kerap di bawah 60 persen.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. (Foto: Titi A)

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. (Foto: Titi A)

“Bagaimana sebenarnya pengawas punya strategi yang efektif sehingga ruang gerak calon untuk melakukan politik uang dan juga sikap permisif pemilih tidak terbiarkan,” jelas Titi Anggraini.

Titi berharap para pasangan calon di Pilkada Tangsel tidak tergoda melakukan praktik politik ang. Sebab, temuan survei juga menyebut sebagian besar orang yang menerima uang tidak akan terpengaruh pilihannya.

Titi juga mengingatkan penyelenggara pemilu untuk lebih masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar partisipasi pemilih. Terutama soal visi-misi para pasangan calon yang dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

Ia juga mengingatkan penyelenggara dan pasangan calon untuk mencegah penggunaan politik identitas yang dapat berujung pada perpecahan masyarakat. [sm/em]