Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan telah menerima 1.120 laporan masyarakat terkait hukum, HAM, politik, keamanan, dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum sepanjang 2020. Kepolisian menempati urutan pertama dengan 699 laporan, 115 laporan di antaranya telah diselesaikan oleh Ombudsman. Menurut Adrianus, sebagian besar laporan polisi terkait dugaan penyimpangan prosedur dan pemberian pelayanan.“Polisi mencatat pelaporan yang terbanyak diikuti peradilan dan lembaga lain pelaporannya sedikit,” jelas Adrianus dalam konferensi pers daring, Kamis (28/1/2021).

Menurut Ombudsman, terdapat sejumlah kendala dalam menyelesaikan 584 laporan masyarakat yang berhubungan dengan polisi. Antara lain kelengkapan dokumen laporan dan kurangnya respons kepolisian.

Adrianus menambahkan masyarakat juga melaporkan pelayanan polisi pada masa pandemi. Sebagian masyarakat melaporkan polisi kurang responsif terhadap warga yang melapor dan kurang tegas terhadap pelanggar aturan pembatasan sosial.

Selain Kepolisian, kata dia, Ombudsman juga mendapat laporan terkait institusi peradilan, yakni sebanyak 284 laporan, degan 43 laporan di antaranya telah diselesaikan. Hampir sama dengan kepolisian, masyarakat juga melaporkan bahwa institusi peradilan diduga tidak memberikan layanan yang memadai dan melakukan penyimpangan prosedur.

Anggota Ombudsman Ninik Rahayu menambahkan lembaganya juga mengkaji tata kelola barang sitaan dan rampasan di sejumlah wilayah pada tahun lalu. Ombudsman mengunjungi sejumlah tempat yaitu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Serang, Jambi, Jakarta Barat dan Bandung. Selain itu, kata Ninik, lembaganya juga meminta keterangan kepada seluruh Rupbasan di seluruh wilayah secara daring. Hasilnya kata dia, belum ada standar pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara di sejumlah Rupbasan tersebut.

“Banyaknya benda sitaan yang tidak bertuan sehingga mengakibatkan kondisi terbengkalai dan penurunan nilai ekonomi barang,” jelas Ninik.

Ninik menambahkan sumber daya manusia yang merawat dan menilai barang sitaan juga belum dibekali kompetensi yang memadai. Karena itu, Ombudsman telah memberi saran kepada Dirjen Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbaiki pengelolaan barang sitaan dan rampasan.

Kendati demikian, berdasarkan catatan Ombudsman laporan pengaduan masyarakat pada bidang hukum, politik, HAM, dan pertahanan mengalami penurunan pada 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tren penurunan ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap layanan penyelenggara negara terhadap masyarakat yang selama ini dijalankan dengan cara tatap muka.

Belum ada tanggapan dari Kepolisian Indonesia terkait banyaknya laporan masyarakat ke Ombudsman terkait polisi. Namun Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan akan mengecek data terkait hal ini. [sm/ab]

TNI-Polri menegaskan komitmen mereka untuk memburu dan segera menangkap 11 orang anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang telah melakukan teror di Sigi, Sulawesi Tengah, pada November.Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan perburuan tersebut dilakukan tidak hanya dengan mengerahkan personel aparat di lapangan, tetapi juga dengan menggunakan teknologi pesawat nirawak (drone) yang mampu mendeteksi suhu tubuh manusia di balik rapatnya vegetasi hutan. Namun, Hadi mengakui penangkapan teroris itu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

“Proses ini memang akan membutuhkan waktu yang lama, tetapi kita profesional karena kita menggunakan hampir tiga lapis, yaitu melaksanakan pesawat surveillance, kita mencari di mana targetnya,” papar Hadi dalam dialog Lintas Agama dan Lintas Generasi di Tokorondo di Kabupaten Poso, Rabu (23/12)

Baliho berisi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipajang di sisi jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Poso Pesisir, Poso. Jumat (11/12/2020). (Foto: VOA/Yoanes Litha)

Baliho berisi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipajang di sisi jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Poso Pesisir, Poso. Jumat (11/12/2020). (Foto: VOA/Yoanes Litha)

Pihak aparat, kata Hadi, sedang memantau titik-titik mencurigakan yang ditengarai terkait dengan keberadaan kelompok teroris tersebut. “Hampir setiap hari kita monitor dan titik-titik (orang -red) itu selalu ditemukan,” tambahnya.

Kelompok teroris MIT melakukan penganiayaan dan membunuh empat orang warga Desa Lembatangoa pada 27 November 2020. Mereka juga membakar enam unit rumah warga. Insiden tersebut mengakibatkan warga mengungsi karena dicekam rasa takut.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, meskipun teknologi mampu mendeteksi pancaran suhu tubuh manusia, tetapi aparat tetap membutuhkan informasi tambahan untuk memastikannya target yang sedang diburu tersebut. Informasi itu bisa berasal dari laporan warga ataupun dengan mengirimkan personel ke wilayah terkait.

Personel TNI-POLRI menggunakan sepeda motor mendistribusikan bingkisan bantuan sosial untuk masyarakat Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Rabu (23/12/2020). (Foto: VOA/Yoanes Litha)

Personel TNI-POLRI menggunakan sepeda motor mendistribusikan bingkisan bantuan sosial untuk masyarakat Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Rabu (23/12/2020). (Foto: VOA/Yoanes Litha)

“Agar kita yakin yang selama ini titik itu kita perhatikan memang benar nyata adanya dan kita bisa amankan mereka supaya tidak mengganggu masyarakat,” tukas Hadi.

Kelompok MIT, kata Panglima TNI, memiliki ketergantungan logistik bahan makanan yang akan selalu mendorong mereka untuk masuk ke wilayah perkampungan. Pasalnya, hutan pegunungan yang menjadi basis persembunyian kelompok itu tidak menyediakan bahan makanan yang memadai. Oleh karena itu, katanya, ia berharap masyarakat yang melihat kehadiran kelompok tersebut agar segera melaporkan kepada aparat.

“Sedikitpun informasi yang ada didapatkan, walaupun mungkin itu dianggap sepele, silakan disampaikan kepada aparat. Karena mencari 11 titik (orang) ini tidak mudah, bisa berubah menjadi seribu wajah, dan ketergantungan mereka adalah logistik,” jelas Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan itu, selain berdialog dengan tokoh agama dan masyarakat di Poso, Pang lima TNI yang didampingi oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto juga menggelar kegiatan bakti sosial, berupa pemberian santunan dan penyerahan kunci rumah bagi keluarga korban teroris di Desa Lembantongoa, Sigi. Selain itu, juga dilakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Poso Pesisir dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima pernyataan sikap dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah yang diantaranya menegaskan terorisme sebagai musuh bersama yang harus segera dibasmi. Rabu (23/12/2020). (Foto: VOA/Yoanes Litha)

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima pernyataan sikap dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah yang diantaranya menegaskan terorisme sebagai musuh bersama yang harus segera dibasmi. Rabu (23/12/2020). (Foto: VOA/Yoanes Litha)

Harapan Warga Poso

Dalam dialog tersebut, terungkap keinginan masyarakat Poso untuk mendapatkan rasa aman dan damai. Untuk itu, masyarakat berharap aparat dapat berlaku tegas dalam mengakhiri berbagai bentuk gangguan keamanan.

“Melakukan penanganan gangguan keamanan yang ada di daerah kami, Pak, yang terasa sangat mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Sekretaris Komisariat Daerah (Komda) Alkhairaat Poso, Ibrahim Ismail. [yl/ah]