Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo pertengahan pekan lalu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Edhy diduga mengatur tata niaga benur yang menguntungkannya dan orang-orang di lingkarannya.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohammad Abdi Suhufan menyayangkan korupsi yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan mengingat peran kementerian strategis memberi perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha.

“Artinya kita sangat menyayangkan, di satu sisi masyarakat sangat membutuhkan intervensi dan perhatian pemerintah, tetapi tampaknya KKP di bawah kepemimpinan Pak Edhy itu sibuk sendiri di dalam mengerjakan program-program dan kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya ekspor benih lobster,” ujarnya.

Abdi Suhufan juga sangat menyesalkan rendahnya kemampuan belanja KKP. Hingga September 2020, penyerapan anggaran KKP baru 50,28 persen dari pagu APBN sebesar Rp5,082 trilliun.

Seorang polisi menunjukkan wadah berisi benur dalam konferensi pers mengenai perdagangan ilegal benur di Surabaya, Jawa Timur, 2 Desember 2019. (Foto: Antara Foto/Didik Suhartono via Reuters)

Seorang polisi menunjukkan wadah berisi benur dalam konferensi pers mengenai perdagangan ilegal benur di Surabaya, Jawa Timur, 2 Desember 2019. (Foto: Antara Foto/Didik Suhartono via Reuters)

Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhkan intervensi dan stimulus untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha.

Yang paling memprihatinkan, lanjutnya, adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang hanya sebesar Rp 328 milliar atau 32,24 persen dari pagu sebesar Rp1,018 trilliun.

Menurut Abdi Suhufan momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali mengkaji ulang prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehiduoan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.

Abdi meminta Presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPK melakukan “bersih-bersih” di KKP. Dia berharap Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo.

“Pejabat yang terindikasi atau telah divonis bersalah sudah tidak ada lagi KKP. Supaya KKP ke depannya diisi oleh orang-orang baru serta menteri yang baru yang lebih bersih, berintergrasi, mempunyai wawasan yang baik mengenai kelautan dan mempunyai keberpihakan yang jelas kepada nelayan,” ungkap Abdi.

Para nelayan memuat hasil tangkapan di sebuah dermaga di Banda Aceh, 22 Agustus 2019. (Foto: AFP)

Para nelayan memuat hasil tangkapan di sebuah dermaga di Banda Aceh, 22 Agustus 2019. (Foto: AFP)

Ungkap Tuntas

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengungkap tuntas kasus korupsi di KKP, yang diduga juga melibatkan aktor-aktor politik.

Menurutnya, keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini betul-betul diuji karena sebelumnya kasus korupsi yang melibatkan politisi PDI Perjuangan, seperti Harun Masiku, belum terungkap.

“KPK menelusuri keterlibatan aktor-aktor lain, jangan sampai KPK berhenti pada Pak Edhy saja, tetapi juga KPK harus meluas cakupannya ke aktor-aktor lain,” ujar Egi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Menteri KKP ad Interim setelah Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap izin usaha perikanan oleh KPK.

Luhut meminta program dan kegiatan di KKP tetap berjalan. Dia akan mengevaluasi sejumlah program lama.

“Pokoknya program yang baik jangan terhenti. Kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki,” ujar Luhut. [fw/em]