“Bapak khan sudah menandatangani peraturan dan surat pernyataan yang mengharuskan siswi mengenakan jilbab?,” ujar pihak sekolah.“Saya tidak teken..,” jawab orang tua siswi non-Muslim yang dipanggil menghadap ke sekolah.

“Ada, ini dokumennya,” jawab pihak sekolah.

“Tapi saya khan jadi seperti membohongi identitas saya kalau putri saya mengenakan jilbab padahal ia bukan Muslim,” ujar orang tua itu lirih.

Inilah petikan audio dari video orang tua siswi non-Muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, yang mempertanyakan pada pihak sekolah, keharusan mengenakan jilbab pada siswi perempuan, yang non-Muslim sekali pun.

Pihak sekolah bersikeras orang tua telah menyepakati aturan yang didasarkan pada aturan Dinas Pendidikan Sumatera Barat No.11/2005. Tak mendapat jawaban dari kegundahannya, orang tua siswi ini pun memasang video yang diambilnya dengan telepon selular ke akun Facebooknya, yang langsung memicu reaksi luas.

Diwawancarai melalui telepon Sabtu malam (23/1), anggota DPR RI dari Komisi X, MY Esti Wijayati mengecam pemaksaan aturan yang intoleran seperti itu.

Esti Wijayati/Anggota Komisi X DPR RI (foto: courtesy /Fecebook).

Esti Wijayati/Anggota Komisi X DPR RI (foto: courtesy /Fecebook).

“Sebenarnya menurut catatan ada 45-46 siswi non-Muslim di sekolah itu yang juga mengenakan jilbab, dan memang hanya satu yang keberatan dan merasa dipaksa. Tapi walau pun hanya satu, laporannya valid. Dan ini sekolah negeri, sekolah yang pembiayaannya dari pemerintah, mengikuti azas dan regulasi pendidikan secara nasional, jadi jelas tidak boleh ada aturan yang bersifat intoleran seperti ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Saya tahu aturan seperti ini tidak diberlakukan di semua daerah, hanya di Padang yang mungkin aturannya diperluas menjadi seperti ini. Tetapi apapun itu, ada konstitusi negara yang mewajibkan kita menghormati mereka dengan keyakinan yang berbeda.”

Sementara, aktivis kebangsaan Damaira Pakpahan mengatakan insiden pemaksaan jilbab sebagai bagian seragam sekolah di Padang ini bukan yang pertama. Hal yang sama sebelumnya terjadi di Riau dan Sragen.

“Ini juga terjadi di daerah-daerah lain sebelumnya. Dan ketika perdebatan dan kontroversi ini meluas, yang paling menjadi korban adalah siswanya sendiri. Di Sragen misalnya anaknya sampai tidak berani lagi sekolah karena dia jadi di-bully.”

Mahyeldi, Walikota Padang (foto: courtesy /Fecebook).

Mahyeldi, Walikota Padang (foto: courtesy /Fecebook).

Walikota Padang Mahyeldi kepada VOA menampik adanya pemaksaan mengenakan jilbab pada siswi non-Muslim di daerahnya. Ia mengkritisi pemberitaan media yang dinilainya membesar-besarkan persoalan tanpa mengkaji lebih jauh sebelumnya.

“Di pemerintah daerah tidak ada pemaksaan, karena kita di Kota Padang sudah punya Perda No.5/2011 ayat 14 huruf j tentang pendidikan, yang mengatur pakaian di sekolah, ada kewajiban menggunakan busana Muslim hanya untuk siswa/siswi Muslim, tidak untuk yang non-Muslim.”

Mendikbud Nadiem Makarim bertindak cepat dengan memerintahkan pemerintah daerah setempat memberi sanksi pada pihak yang terlibat dalam kasus itu. Lewat video yang diunggah di akun Instagramnya hari Minggu (24/1), Nadiem bahkan meminta pembebasan jabatan agar menimbulkan efek jera.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim

“Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat. Termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini jadi pembelajaran kita bersama ke depan,” kata Nadiem.

Ia juga menegaskan agar aturan seragam sekolah senantiasa mengacu pada Peraturan Mendikbud No.45/Tahun 2014 pasal 3 ayat 4 yang menyatakan agar sekolah wajib memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing dalam berpakaian.

Saat laporan ini disampaikan Kepala SMK 2 Padang Rusmadi telah menyampaikan permohonan maaf terhadap kesalahan penerapan kebijakan seragam sekolah itu dan akan menyelesaikan masalah yang ada secara kekeluargaan.

Sementara siswi non-Muslim yang menjadi pemberitaan luas itu sudah dapat kembali bersekolah tanpa dipanggil pihak sekolah karena tidak mengenakan jilbab. [em/jm]

Arti warna seragam sekolah — Sejak zaman penjajahan Jepang, sekolah-sekolah di Indonesia sejatinya sudah memiliki seragam. Hal ini merupakan saran dari Jepang agar setiap siswa yang menempuh pelajaran mendapatkan kesetaraan. Namun pada masa itu, seragam setiap sekolah masih berbeda-beda.

Asal Mula

Ialah Bapak Idik Sulaeman selaku Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Beliau yang mencetuskan ide penyetaraan seragam sekolah di seluruh Indonesia.

Pria yang merupakan pencipta lambang OSIS dan sebutan Paskibraka ini menerbitkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada 17 Maret 1982, saat masa pemerintahan Soeharto. Isinya tentang penggunaan seragam sekolah dan aturan corak warna bagi tiap tingkatan sekolah.

Warna seragam sekolah setiap jenjang pendidikan

Makna Filosofis

Di balik pemilihan warna yang dipakai untuk seragam SD, SMP, dan SMA, tersirat makna filosofis yang masih belum diketahui banyak orang. Padahal, filosofi ini penting untuk memaknai arti dari pengenaan corak warna di tiap seragam angkatan sekolah, yang bukanlah sekedar dekorasi semata.

Infografik; Arti Warna Seragam Sekolah
Infografik; Arti Warna Seragam Sekolah

1) Merah Pada Tingkat SD

Warna merah di sini melambangkan keceriaan, energi, dan keberanian. Diharapkan siswa dapat meningkatkan hasrat dan semangat untuk belajar di sekolah.

2) Biru Pada Tingkat SMP

Warna biru dipilih sebagai lambang percaya diri. Dikarenakan usia masuk SMP adalah usia remaja, diharapkan siswa dapat membangun rasa percaya diri dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.

3) Abu-abu Pada Tingkat SMA/SMK

Warna abu-abu di sini berarti sikap labil karena usia masuk SMA adalah usia peralihan dari remaja ke dewasa. Selain itu, warna abu-abu juga bermakna ketenangan di mana siswa diharapkan dapat lebih tenang dan fokus dalam belajar, serta berpikir secara matang dan dewasa.

MALUTPOST-TERNATE. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ternate, kembali menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler gelombang ketiga pada Kamis (3/12) hari ini.

BOS dibayar untuk 102 sekolah di Maluku Utara sebesar Rp 3,21 miliar. Untuk BOS tahap tiga 2020 untuk 9 sekolah sebesar Rp 659 juta, dan 13 November 2020 untuk 2.030 sekolah. “Dana BOS Reguler mulai tahun ini disalurkan hanya tiga tahap dari tahap 1 sampai 3 dengan presentase alokasi sebesar 30 persen, 40 persen, 30 persen dari pagu alokasi,” kata Kepala KPPN Ternate, M. Izma Nur Choironi, dalam rilis yang dikirim ke Malut Post.

Menurutnya, dana BOS tahap 3 gelombang 3 untuk 102 sekolah tersebut, terbagi pada 8 daerah yakni Halut sebesar Rp 1,6 miliar untuk 35 sekolah, Halsel Rp 490 juta untuk 8 sekolah, Taliabu Rp 427 juta untuk 19 sekolah, Sula Rp 383 juta untuk 14 sekolah, Halteng sebesar Rp 323 juta untuk 11 sekolah, Haltim Rp 262 juta untuk 7 sekolah, Halbar sebesar Rp 116 juta untuk 6 sekolah, dan Morotai sebesar Rp 54 juta untuk 2 sekolah.

Peruntukan dana BOS tahap 3 gelombang 3 yang terbesar disalurkan untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp 1,56 miliar untuk 65 sekolah. Pada jenjang SMK sebesar Rp 823 juta untuk 13 sekolah, SMP Rp 737 juta untuk 20 sekolah, dan SMA sebesar RP 92 Juta untuk 4 sekolah. “Dananya ditransfer besok (hari ini,red) 3 Desember langsung ke rekening sekolah, melalui bank Maluku-Malut Rp 3,2 miliar untuk 101 sekolah. Sisanya 1 sekolah ditransfer melalui BRI sebesar Rp 8,6 juta,” jelasnya.

Sampai saat ini KPPN telah menyalurkan dana BOS sebesar Rp342,76 miliar. Dana tersebut terbagi dalam BOS reguler tahap 1 sebesar Rp 85,81 miliar, tahap 2 senilai Rp 114,42 miliar, tahap 3 sebesar Rp 84,6 miliar. “Untuk BOS Kinerja sejumlah Rp 11,88 miliar dan BOS Afirmasi berjumlah Rp 49,26 miliar,” pungkas Izma. (tr-02/onk)

Pihak Sekolah Perketat Penerapan Prokes

MALUT POST – TERNATE. Setelah sembilan bulan siswa-siswi menjalani kegiatan belajar di rumah dengan sistem online. Mulai Senin Kemarin, Siswa tingkat TK, SD dan SMP telah menjalani kegiatan belajar tatap muka di masing-masing sekolah.

Pantauan koran ini di beberapa sekolah, para orang tua antusias mengantarkan anak-anak mereka. Bahkan sebagian orang tua rela datang lebih awal menunggu di depan sekolah, untuk menjemput anaknya, setelah jam belajar selesai. Tidak hanya orang tua, para siswa juga terlihat semangat dan ceria, mengawali masuk kelas perdana ini. Begitu juga para guru di setiap sekolah.

Mereka menjemput siswa di depan sekolah. “Menodong” siswa dengan alat pengukur suhu tubuh. Menariknya, umumnya digital infrared harus ditembakkan ke bagian kepala. Namun para guru memilih di bagian tangan siswa. Dengan alasan, tidak membuat siswa kaget, lantaran bentuknya seperti senjata. Setelah mengukur suhu tubuh, siswa lalu diberi cairan hand sanitizer barulah dipersilakan masuk kelas.

Setiap siswa yang datang tidak ada yang tidak pakai masker, bahkan apel sebelum mengawali belajar tidak lagi diterapkan. Siswa juga tidak diberikan waktu berinteraksi setelah jam belajar.

Begitu kegiatan belajar selesai, siswa langsung diantar ke depan sekolah, untuk diserahkan ke orang tua yang telah menunggu. Kendati begitu, ada sebagian sekolah yang belum melaksanakan kegiatan belajar tatap muka. Salah satunya SMP Negeri 2 kota Ternate.

Sekretaris Diknas Kota Ternate Mahmud J. Abdurahman mengangakan, hari pertama pelaksanaan belajar tatap muka berjalan lancar. Rata-rata sekolah telah melaksanakan kegiatan balajar tatap muka, dengan sestem penerapan protokol kesehatanyang ketat. Selain itu, setiap orangtua siswa diberikan surat pernyataan bersedia dan tidak bersedia anaknya melaksanakan kegiatan belajar tatap muka.

“Meski disediakan surat pernyataan tidak setuju. Namun belum ada orang tua yang menyampaikan surat pernyataan tidak setuju. Artinya banyak orang tua menyetujui kagiatan belajar tatap muka,” akunya. Kendati begitu, dirinya mengingatkan kepada sekolah agar menerapkan protokol kesehatan diperketat. Dia mengaku, jumlah siswa juga dikurangi di setiap ruang belajar. Dimana standar satu kelas 32 siswa, di bagi dua. Sehingga ada jarak tempat duduk setiap siswa. “Para guru di sekolah sudah paham benar sistem protokol kesehatan. Hasil penentuan dihari pertama alhamdulillah jalan lancar dan semua sekolah jalankan protokol kesehatan,” akunya.

Meski kegiatan belajar tatap muka ini telah dilaksanakan. Namun sewaktu-waktu bisa berubah. Tergantung dari status Covid-19 di Kota Ternate. “Kita sekarang sudah kuning, sehingga bisa tatap muka. Kita berdoa agar tidak naik ke orang lagi, karena Ternate saat ini aksesnya sangat terbuka. Jika status risikonya naik, maka tetap dihentikan kegiatan belajar tatap muka,” akunya.

Terpisah, akademisi Unkhair, DR. Syahril Muhammad menilai, sudah seharusnya proses belajar dilaksanakan tatap muka. Menurut Ketua Pendidikan Profesi Guru (PPG) Unkhair itu, pembelajaran online salama ini dinilai gagal. Gagal yang dimaksud. lanjut Syahril, dilihat dari banyak faktor. “Seperti orang tua yang aktivitasnya menjual ikan dipasar, mereka yang punya kesibukan lain. Orang tua punya keterbatasan ekonomi, lalu sibuk mencari nafkah di luar rumah. Mereka tidak mungkin mendampingi anak-anaknya,” sebutnya. (udy/mg-05/yun)