Perubahan Sistem Aplikasi Tingkat Pusat jadi Alasan Dana tak Cair

MALUT POST – TERNATE. Pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), terpaksa harus “ikat perut”. Pasalnya, sampai dengan pertengahan Januari ini, anggaran operasional berupa Uang Persediaan (UP), belum juga cair.

“Kita juga bingung, sampai tinggal ini UP juga belum ada. Bahkan, gaji sebagian belum terbayar. Kalau seperti ini, bagaimana pelayanan bisa berjalan,” keluh beberapa pimpinan SKPD yang namanya minta dirahasiakan. Tidak hanya UP, keterlambatan pencairan anggaran ini juga mempengaruhi pelayanan publik.

Salah satunya, layanan angkutan sampah yang sempat mogok. Sebelumnya, Pegawai BP2RD juga sempat tutup kantor dan mogok kerja kurang lebih empat hari.

Sekretaris kota (Sekkot) Yusuf Sunya saat dikonfirmasi mengaku, keterlambatan pencairan bukan hanya di Ternate, tapi semua daerah terjadi. Ini akibat dari perubahan sistem aplikasi. Dimana sebelumnya menggunakan SIMDA berubah menjadi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Akibat dari perubahan ini, semua berpengaruh.

“Dananya sudah tersedia. Tapi untuk mencairkan ini belum bisa dilakukan, lantaran ada makanisme yang berubah. Jadi bukan daerah tidak ada uang, tapi karena perubahan sistem aplikasi. Ini bukan kesalahan daerah tapi di tingkat Kemendagri,” akunya.

Setelah memberlakukan SIPD ini, sistem SIMDA langsung terkunci, sehingga semua harus melakukan penyesuaian . Kesalahan di tingkat pusat, lemah dalam melakukan sosialisasi terhadap perubahan sistem ini. “Kemarin APBD juga terlambat akibat dari perubahan sistem. Karena banyak nomenklatur kegiatan yang juga berubah,” katanya.

Bahkan lanjut Jusuf, gaji juga terlambat dan terpaksa dilakukan proses manual. Nanti dilakukan penyesuaian kemudian. Untuk kegiatan lain di luar gaji, masih harus menunggu. Dia mengaku, telah memerintahkan pihak Keuangan untuk segera ke Jakarta melakukan konsultasi secara teknis.

“Saya dan Kaban Provinsi Ahmad Purbaja, juga sudah konsultasi langsung melalui telepon ke pejabat Kemendagri. Mereka mengakui kalau ini kesalahan yang membuat terlambat,” akunya. Sembari mengatakan, DBH Provinsi juga terlambat cair akibat dari sistem aplikasi.”Bahkan dana BBM di DLH juga sempat jadi masalah. Dana ada tapi belum bisa cair,” tukasnya. (udy/yun)