Konflik harimau Sumatera dengan manusia kembali terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, sedikitnya 11 hewan ternak milik warga diterkam harimau Sumatera. Permintaan warga untuk translokasi harimau Sumatera itu pun mencuat. Namun, apakah translokasi menjadi kunci untuk mengakhiri konflik harimau dengan manusia di kawasan tersebut?

Berdasarkan catatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut, telah terjadi konflik harimau Sumatera dengan manusia di Kabupaten Langkat, tepatnya di Kecamatan Besitang dan Bahorok sebanyak lima kali sejak Desember 2020 hingga saat ini. Akibatnya, belasan hewan ternak seperti sapi milik masyarakat dimangsa harimau Sumatera. Kepala BBKSDA Sumut, Hotmauli Sianturi mengatakan atas kejadian itu masyarakat mendesak agar harimau tersebut ditranslokasi atau dipindahkan ke kawasan lain.

BBKSDA Sumut pun memasang dua kandang jebak untuk menangkap harimau Sumatera yang nantinya akan ditranslokasi.

“Kemarin situasi sempat memanas ada nada ancaman dari masyarakat kalau tidak ditranslokasi akan meracuni harimau. Kami tetap berpikir untuk keselamatan harimau juga, jadi untuk saat ini karena situasinya sedikit memanas terpaksa opsinya ditranslokasi,” katanya saat ditemui VOA di Medan, Senin (11/1).

Lanjut Hotmauli, dalam melakukan translokasi harimau ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya kondisi harimau Sumatera harus benar-benar dalam keadaan sehat.

“Rencana kami sepanjang harimaunya sehat begitu dapat akan ditranslokasi dan dilepasliarkan ke kawasan TNGL,” ujarnya.

Perilaku Masyarakat Berubah, Konflik Tak Terhindarkan

Konflik harimau Sumatera dengan manusia di kawasan itu mulanya terjadi pada saat ada perubahan perilaku masyarakat setempat. Awalnya masyarakat hanya berkebun. Namun, lambat laun beternak menjadi pola baru masyarakat untuk mendongkrak perekonomian selain berkebun.

Sayangnya, kawasan yang dijadikan masyarakat untuk melepas hewan ternaknya merupakan area jelajah dari harimau Sumatera. Kawasan itu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang diketahui merupakan habitat dari harimau Sumatera.

Hewan ternak milik warga yang dimangsa harimau Sumatera di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumut, Senin 11 Januari 2021. (Courtesy: BBKSDA Sumut).

Hewan ternak milik warga yang dimangsa harimau Sumatera di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumut, Senin 11 Januari 2021. (Courtesy: BBKSDA Sumut).

Hotmauli menjelaskan, selama ini masyarakat memelihara hewan ternak namun tidak memiliki kandang. Hewan-hewan ternak itu dibiarkan begitu saja dilepas di kawasan hutan yang merupakan wilayah jelajah dari harimau Sumatera.

“Dulu tidak terjadi di sana walaupun itu (hutan) telah terkonversi menjadi kebun sawit atau karet. Tapi tidak terjadi konflik karena masyarakat belum beternak. Sekarang masyarakat ada ternak sapi dan celakanya ternak sapi ini tidak pakai kandang. Sekarang lagi marak punya ternak sapi tapi dibiarkan saja di kawasan itu bahkan ada yang diikat di pohon sawit. Nah, harimau malam-malam dia akan mencari mangsa atau berburu, dilihat ada mangsa ya diterkam,” jelasnya.

Translokasi Jadi Solusi?

Translokasi mungkin menjadi pilihan sementara guna mencegah terjadinya konflik harimau Sumatera dengan manusia. Namun, konflik itu masih akan terus terjadi apabila masyarakat tidak mengubah pola dalam memelihara hewan ternaknya. Masyarakat pun diminta untuk tak lagi melepas begitu saja hewan ternaknya di kawasan hutan penyangga dari TNGL.

“Sepanjang mereka tetap beternak dan tidak dikandangi ini akan terus berulang terjadi. Kalau pun ingin beternak jangan terlalu masuk ke dalam hutan dan harus ada kandang. Sekarang karena lagi marak harimau turun jangan beraktivitas terlalu pagi atau sore dan usahakan berkelompok jangan sendiri.

Kalau ada tanda-tanda harimau jangan bertindak sendiri, hubungi BBKSDA Sumut supaya tepat penanganannya,” ucap Hotmauli.

Sementara, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut, Doni Latuparisa mengatakan translokasi harimau Sumatera merupakan pilihan tepat karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan satwa itu sendiri.

“Tapi di samping itu juga perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan translokasi perlu diidentifikasi penyebab dari akar permasalahan konflik satwa dengan manusia,” katanya saat dihubungi VOA.

Meski kawasan yang dijadikan masyarakat untuk melepas hewan-hewan ternak merupakan wilayah jelajah harimau. Namun menurut Doni, perlu diketahui faktor penyebab harimau Sumatera itu turun mendekati kawasan masyarakat.

Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Kabupaten Langkat, Sumut, yang tertangkap kamera pengintai sedang memangsa hewan ternak milik warga, Jumat 25 Desember 2020. (Courtesy: BBKSDA Sumut).

Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Kabupaten Langkat, Sumut, yang tertangkap kamera pengintai sedang memangsa hewan ternak milik warga, Jumat 25 Desember 2020. (Courtesy: BBKSDA Sumut).

“Bukan salah masyarakat ketika melepas hewan ternak di dalam kawasan hutan tapi justru karena ini anomali. Ada kerusakan hutan di hulu yang perlu diinvestigasi lebih dalam dan kami sedang melakukan itu. Kami sedang akan melakukan investigasi lebih dalam penyebab dari kerusakan di hulu hutan yang membuat satwa turun ke wilayah masyarakat,” ungkapnya.

Aktivis satwa dan lingkungan, Manohara Odelia Pinot mengatakan kepada VOA, dalam kasus yang tepat translokasi dapat sangat membantu. Ia mencontohkan dalam sebuah studi kasus seperti translokasi serigala dari Kanada ke Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Translokasi mampu menyelamatkan satwa ketika berada dalam keadaan terancam.

Namun, pada saat dilakukan translokasi juga harus memperhatikan habitat baru yang aman dan tidak mengancam keberlangsungan hidup satwa.

“Sebagai manusia kita harus berhati-hati ketika memperkenalkan spesies (ke habitat baru) tidak merusak flora dan fauna lokal atau berbahaya bagi hewan itu sendiri,” ucap Manohara. [aa/em]

Antara Sumatera Timur dan Aceh — Bagi beberapa orang, konotasi negatif mengenai Aceh telah melekat. Masifnya isu separatisme mengenai daerah di ujung barat Nusantara tersebut membuat banyak asumsi yang timbul akan kesetiaannya terhadap Indonesia. Sayangnya semua itu salah.

Tujuh puluh tahunan silam, Aceh pernah menjadi benteng bagi keutuhan republik. Ketika nafas terakhir federasi Sumatera mencari dukungan dari enam belas bangsa di sana, Aceh dan Nias adalah dua bangsa yang secara tegas menunjukkan penolakan.

Terlahirnya Konsep Negara Sumatera Timur

Pada masa itu, Sumatera terbagi menjadi dua golongan, pro-republik dan pro-feodal. Pemikiran ini berasal dari Tanah Deli. Kaum pro-republik terpicu oleh semangat nasionalisme yang gencar bergelora di nusantara. Sementara kaum pro-feodal berisi para pendukung dari bangsawan Sumatera (terutama Melayu) yang tak ingin kehilangan kekuasaan mereka atas kerajaan di Sumatera.

Dalam memperjuangkan kepentingan politik itu, kaum pro-feodal menggalang dukungan dari masyarakat non-pribumi. Mereka membuka jalur kemudahan kepada para pekerja India, saudagar Tionghoa, dan kaum kolonial Belanda. Bahkan Belanda amat senang dengan niatan para sultan membentuk negara pro-Belanda ini dan menjadi sponsor di balik gerakan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, kaum pro-republik justru semakin menguat. Menguatnya dukungan masyarakat ke kaum pro-republik pun membuat pro-feodal berusaha berkompromi dan mencari jalan keluar. Alhasil, tercetuslah konsep federasi Sumatera, dimana agar negara Sumatera menjadi negara federasi di dalam Indonesia. Dengan konsep ini, Sultan Melayu diharapkan memiliki integritasnya tersendiri sekalipun Indonesia telah berdiri kokoh.

Daud Bereuh, Pahlawan Keutuhan Indonesia dari Sumatera yang Jarang Dibahas

Daud Bereuh, tokoh Aceh yang Menolak Negara Sumatera Timur

Tengku Mansoer, bangsawan Melayu Sumatera Timur yang berperan menggawangi inisiasi ini berniat menyelenggarakan Muktamar Sumatera sebagai momentum deklarasi federasi Sumatera. Ia mengundang enam belas bangsa besar di Sumatera, termasuk Daud Bereuh yang saat itu memimpin Aceh.

Sungguh bijaksana Daud Bereuh yang menolak undangan tersebut, bahkan mengecamnya. Daud juga menyebutkan bahwa konsep federasi hanyalah rekaan Belanda untuk menancapkan tentakelnya di nusantara. Lewat suratnya, Daud Beureueh menyatakan dengan tegas;

Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah Republiken. Sebab itu juga, undangan dari wali negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja, dan karena itulah tidak kita balas.

Di Aceh tidak terdapat salah paham sebagaimana diterangkan oleh Belanda itu, bahkan kita mengerti betul apa yang dimaksud oleh Belanda itu dengan Muktamar Sumateranya. Maksud Belanda ialah hendak mendiktekan kepada dr. Mansoer supaya menjalankan politik devide et impera-nya lagi. Sebab itu kita menolak adanya Muktamar Sumatera tersebut dan kita sendiri telah siap menanti segala kemungkinan yang bakal timbul dari sikap penolakan kita itu.

Kita yakin bahwa mereka yang menerima baik undangan dr. Mansoer tersebut, bukanlah orang Republiken. Tetapi mereka itu adalah kaki tangan dan budak kolonialisme Belanda yang selama ini sudah diberi makan roti.

Kesetiaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah RI di Jakarta bukan dibuat-buat serta diada-adakan, tetapi kesetiaan yang tulus dan ikhlas yang keluar dari lubuk hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah, daerah perdaerah, negara pernegara, tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi.

Alasan Aceh Menolak Federasi Sumatera

Selain melihat ini sebagai akal-akalan Belanda, Aceh juga menunjukkan loyalitas untuk republik tatkala beberapa bangsa Sumatera lain masih ragu-ragu. Selain itu bangsa Aceh tidak pernah menganggap Sumatera sebagai satu kesatuan hingga didambakan adanya federalisme khusus Sumatera

Bagi orang Aceh, bangsa-bangsa Sumatera, seperti Lampung, Minang, maupun Palembang itu setara dengan bangsa-bangsa non-Sumatera. Tidak pernah ada ikatan khusus antara (misalnya) Aceh dan Palembang hanya karena keduanya sama-sama berasal dari Sumatera. Dari sini bangsa Aceh memandang federasi Sumatera adalah ide yang mengada-ada.

Sepemahaman dengan Aceh, Nias Menolak Pula Usulan Tersebut

Penolakan Nias akan Negara Sumatera Timur

Ternyata tak hanya Aceh. Dari enam belas bangsa di Sumatera kala itu, Nias pun menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana tersebut. Hal itu diungkapkan pemimpin Nias ketika utusan Tengku Mansoer datang ke Gunungsitoli.

Muktamar Sumatera itu sendiri sebenarnya tidak sukses. Sebagian besar tokoh undangan yang menyanggupi hadir sejatinya bukan para tokoh yang memiliki pengaruh besar di suku masing-masing. Sehingga Muktamar Sumatera ditutup dengan hasil yang sangat tidak memuaskan.

Berakhirnya Mimpi Federasi Sumatera Timur

Kemenangan pro-republik akhirnya menjadi pemenang antara pemikiran Sumatera Timur dan Aceh. Seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh penting setiap bangsa di Sumatera mulai berganti haluan menjadi pro-republik. Mayoritas tokoh Sumatera pada saat itu menyadari bahwa primordialisme bukanlah kunci dari keberhasilan kemerdekaan.

Selain itu, kekuatan pihak pro-republik terlampau besar untuk dihadapi kaum pro-feodal, baik dari aspek militer maupun dari aspek diplomasi internasional. Mimpi Negara Sumatera Timur luluh beberapa bulan kemudian, tatkala Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui Belanda pada 27 December 1949. Hingga kemudian, entitas itu bubar pada tanggal 15 Agustus 1950.