MALUTPOST-JAILOLO. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Halmahera Barat mempertanyakan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinaikkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi di Ruang Paripurna Kantor DPRD, Kamis (26/11).

Ketua F-PKB Riswan Hi Kadam saat membacakan pandangan umum fraksinya mengatakan, ada beberapa poin penting yang harus dijelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), karena F-PKB mencatat dan mencermati PAD yang disusun dalam R-APBD 2021 tidak sesuai kesepakatan dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.

“Hasil keputusan finalisasi antara Banggar dan TAPD itu, PAD ditetapkan dalam KUA-PPAS Rp 37 miliar. Tetapi saat dokumen tersebut disampaikan ke DPRD, PAD sudah menjadi Rp 54 miliar. Jadi kami meminta PAD dikembalikan pada posisi semula. Yakni Rp 37 miliar,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD ini menambahkan, jika PAD dikembalikan pada posisi semula Rp 37 miliar, maka postur APBD juga ikut berkurang Rp 16 miliar sehingga belanja APBD yang dirancang Rp 915 miliar akan berkurang menjadi Rp 898 miliar. “Kami dari PKB meminta penjelasan utang pihak ketiga yang akan ditanggung pada kepemimpinan berikutnya. Karena utang pihak ketiga yang jumlahnya Rp 200 miliar itu akan menjadi beban rakyat pada tahun mendatang,” tandasnya.

Anggota DPRD dua periode ini juga menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar mengabaikan hak warga Jailolo Timur (Jatim). Di mana dalam postur APBD 2021 tidak ada sepersen pun anggaran daerah diarahkan ke Jatim. Padahal, harus ada anggaran pembebasan lahan untuk relokasi warga Dum-dum, Tetewang dan Pasir Putih.

“Enam Desa sudah masuk wilayah Halbar, tapi tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Karena itu, sikap kami jika poin-poin yang disampaikan ini tidak disetujui maka PKB menolak pembahasan APBD 2021,” ancamnya.

Terpisah Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abd Radjak yang dikonfirmasi soal pandangan umum F-PKB mengaku, Pemkab akan menjawab secara resmi lewat paripurna jawaban Pemda atas pandangan umum F-PKB. “Insya Allah besok (hari ini) kita akan jawab secara resmi lewat paripurna,” pungkasnya. (din/met)