Kebocoran 279 juta data dari BPJS Kesehatan diketahui lewat sebuah cuitan yang viral pada Kamis (20/5). Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan, dari hasil investigasi, pihaknya menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller).

Penjual data juga mengunggah 3 tautan yang isinya adalah sampel data yang bisa diunduh gratis. Tautan tersebut diduga membocorkan data pribadi yang mencakup nama, alamat, dan tempat tanggal lahir, juga berisi informasi penting seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor NPWP, nomor ponsel, hingga besaran gaji.

Ruby Alamsyah, pakar digital forensic.

 

Ruby Alamsyah, pakar digital forensic.

Menurut Ruby Alamsyah, ahli forensik digital dari Digital Forensic Indonesia, data pribadi yang dikumpulkan, diproses dan disimpan oleh instansi baik itu pemerintahan maupun swasta bila tidak diamankan secara optimal, pasti memiliki risiko bocor.

“Kebocoran data ini bisa dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Dari tren kebocoran data pribadi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, seringkali yang membocorkan adalah pihak eksternal dengan melakukan peretasan karena adanya celah pada sistem keamanan data tersebut,” kata Ruby.

Pemerintah sendiri melalui Kominfo langsung menindaklanjuti kasus ini dengan memblokir situs Raid Forums yang menyebarkan data tersebut. Dalam rilisnya, Kominfo juga mengatakan, proses pemblokiran juga dilakukan terhadap akun bernama Kotz yang menjadi penyebar data, termasuk 3 situs yang digunakan untuk mengunduh sampel data tersebut.

Kominfo mengaku telah mengidentifikasi jumlah data yang lebih besar dan memperluas investigasi terhadap sekitar 1 juta data yang diklaim sebagai data sampel oleh penjual. Pihak kementerian bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan investigasi mendalam bersama dengan BPJS Kesehatan.

Butuh Peraturan Perlindungan Data Pribadi Setara Undang-Undang

Pertanyaannya, pada kasus data pribadi bocor ke publik seperti ini, apa yang bisa kita lakukan?

Ruby Alamsyah menjelaskan, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi Perlindungan Data Pribadi yang setara Undang-Undang, sehingga masyarakat tidak memiliki opsi yang baik bila terjadi kebocoran atas data pribadinya.

BPJS dilaporkan akan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor. (Foto: Ilustrasi)

 

BPJS dilaporkan akan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor. (Foto: Ilustrasi)

Ruby mengatakan pada sejumlah kasus lampau, aturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016.

“Masyarakat bisa mengadukan kepada menteri dan masalahnya diselesaikan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya,” jelas Ruby kepada VOA.

Sementara, untuk kasus bocornya data BPJS ini, dikutip dari siaran persnya Kamis 20/5, pihak Kominfo menyatakan telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan pada hari Jumat, 21 Mei 2021 untuk melakukan proses investigasi secara lebih mendalam. Menurut Kominfo, BPJS akan memastikan dan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor.

Bukan Kejadian Pertama

Berita soal jual beli data pribadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini memang cukup marak. Namun untuk data pribadi dengan jumlah yang fantastis memang baru muncul di kasus data BPJS ini. Sebenarnya, berapa harga data pribadi ini sehingga laris diperjualbelikan?

Masyarakat Indonesia dinilai belum punya opsi baik jika terjadi kebocoran atas data pribadinya. (Foto: Ilustrasi)

 

Masyarakat Indonesia dinilai belum punya opsi baik jika terjadi kebocoran atas data pribadinya. (Foto: Ilustrasi)

Ruby Alamsyah mengatakan, besaran harganya akan tergantung pada beberapa indikator: kuantitas, kualitas, dan sumber data – untuk menentukan seberapa pentingnya data tersebut.

“Contoh, Kasus Bukalapak di tahun 2019, data yang bocor sebanyak 12,9 juta, dijual seharga 20 jutaan rupiah.

Pada kasus Tokopedia di tahun 2020, data yang bocor sebanyak 90 juta (data pengguna e-commerce tersebut sampai Maret 2020) dijual seharga 75 jutaan rupiah,” kata Ruby.

Data bocor terbaru pasti akan bernilai jauh lebih tinggi, daripada data lama.

Pada tahun 2020, Tokopedia kabarkan adanya upaya pencurian data jutaan pengguna.

 

Pada tahun 2020, Tokopedia kabarkan adanya upaya pencurian data jutaan pengguna.

Hingga Mei 2021 ini, Ruby mengamati, sudah lebih dari 11 milyar data pribadi yang pernah bocor di dunia internasional, termasuk data pribadi warga Indonesia dengan jumlah lebih dari 1 miliar record.

“Data ini bocor dari platform media sosial, provider email, e-commerce, fintech, bisnis retail, perbankan, instansi pemerintah, dan lain-lain,” tambah Ruby.

Data yang diperjualbelikan ini, kata Ruby, digunakan untuk beberapa kepentingan – misalnya untuk kebutuhan riset IT Security, untuk keperluan bisnis seperti telemarketing dan sejenisnya, untuk dijual kembali ke pihak yang membutuhkan (reselling), atau digunakan untuk tindak kriminal seperti penipuan online.

Upaya pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat dalam kasus kebocoran data pribadi dalam jumlah masif seperti dalam kasus BPJS ini, sangat minim, karena peretasan dilakukan ke sistem bukan ke individu.

Pakar tekankan kewaspadaan individu juga harus ditingkatkan. (Foto: Ilustrasi)

 

Pakar tekankan kewaspadaan individu juga harus ditingkatkan. (Foto: Ilustrasi)

“Masyarakat bisa meningkatkan kesadaran akan keamanan teknologi terkait risiko ke depan menjadi korban dari tindak kejahatan siber yang menggunakan kebocoran data tersebut,” tambah Ruby.

Ruby lebih lanjut menambahkan kewaspadaan harus ditingkatkan pada tingkat individu, terutama jika kita mendapat email atau SMS ke nomor ponsel pribadi yang berisi tautan yang berpotensi phishing ataupun malware. Penipuan online yang dilakukan dengan menggunakan teknik social engineering juga semakin marak,

“Karena korban akan mudah terperdaya jika dihubungi oleh pihak-pihak yang dapat menginformasikan data pribadinya secara lengkap dan benar,” tambah Ruby. [er/rw/dw]

MALUT POST – TERNATE. Postingan akun facebook Status Ternate yang kerap hadir dengan narasi vulgar dan kontrovesial, terus menuai sorotan publik. Terakhir, akun Fecebook Status Ternate sempat menyebarluaskan narasi vulgar terkait dugaan aksi mesum yang dilakukan oknum pasangan remaja. Unggahan status Ternate sempat menyebarluaskan narasi vulgar terkait dugaan aksi mesum yang dilakukan oknum pasangan remaja. Ungahan status Ternate pun banjir hujatan dari para netizen. Menyoroti ini, Roslan selaku Sekretaris DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Malut mengatakan, postingan akun status Ternate di media sosial (Medsos) dengan mencatut inisial dan asal sekola dua oknum remaja itu sangat keliru dan bertantangan dengan hukum.

Sebab menurut Roslan, etika dalam mengunakan metsos ada batasan yang perlu dijaga sehinga tidak disalagunakan. “Sala satu yang tidak boleh diposting yakni dengan menyebut secara eksplisit nama sekola atau inisial seseorang dalam masalah seperti itu. Apalagi kalau oknumya masih dibawa umur,” ungkapanya.

Makanya, kata Roslan admin status Ternate harus dimintai pertangungjawaban secara pidana maupun perdata karena diduga sudah melakukan pencemaran nama baik agar menjadi pelajaran dan memberikan efek jera.

“Perbuatan admin status Ternate menurut kami harus dimintai pertangungjawaban secara pidana maupun perdata karena diduga suda melakukan pencemaran nama baik. Maknya agar menjadi pelajaran dan efek jera, sebaiknya dimintai pertangungjawaban secara pidana,”terangnya. Roslan bilang, postingan admin status Ternate yang suda mencatut nama sekolah masuk unsur pidana karena melangar pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Lanjut Roslan, postingan admin Status Ternate juga masuk delik aduan. Karena itu, ia menyarankan agar pihak yang merasa dirugikan supaya melapor ke Kepolisian untuk diproses secara hukum.

“Kasus ini masuk kategori delik aduan, jadi saran kami, pihak yang merasa dirugikan harus membuat laporan agar diproses,”sarannya. Kata Roslan pihaknya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan admin Status Ternate. Baginya, postingan Status Ternate suda melangar asas praduga tidak bersalah. Apalagi sampai menyebut inisial bahkan asal sekola.

“Kami sangat menyayangkan postinga itu. Jelas melanggar asas praduga tidak bersalah, yang mana belum tentu terduga itu sesuai dengan inisial, sebagai mana disebut dalam postingan. Apalagi dengan terang menyebut nama sekolah,”pungkasnya. (mg-03/aji)

Dua profesor asal Indonesia di dua universitas ternama AS mengembangkan program realitas maya atau VR yang dapat digunakan untuk mengajar mahasiswa kedokteran gigi. Metode ini bisa menjadi alternatif pembelajaran di tengah pembatasan sosial akibat pandemi virus corona.

Dengan perangkat oculus yang dipasang di kepala dan telapak tangan, mahasiswa kedokteran gigi memasuki sebuah klinik virtual tiga dimensi. Dalam “klinik” tersebut, mahasiswa bisa menggunakan peralatan virtual seperti pisau bedah dan bor dan melakukan simulasi pemasangan implan gigi pada seorang pasien virtual.

Dosen Universitas Florida, Markus Santoso, memeragakan cara penggunaan Oculus untuk program realitas maya simulasi implan gigi. (Courtesy: Markus Santoso)

 

Dosen Universitas Florida, Markus Santoso, memeragakan cara penggunaan Oculus untuk program realitas maya simulasi implan gigi. (Courtesy: Markus Santoso)

Simulasi seperti ini sangat penting bagi para calon dokter gigi, kata Cortino Sukotjo, dosen yang sudah 11 tahun mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Illinois di Chicago (UIC).

“Dalam pendidikan medis ada simulasi praktik. Mereka (mahasiswa) harus latihan berulang kali, sampai mencapai kompetensi yang kita mau,” jelas lulusan Universitas Padjajaran Bandung ini kepada VOA.

Cortino Sukotjo, DDS, PhD, dosen Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Illinois, Chicago. (Courtesy Cortino Sukotjo.)

 

Cortino Sukotjo, DDS, PhD, dosen Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Illinois, Chicago. (Courtesy Cortino Sukotjo.)

Cortino mengembangkan program VR itu bersama Markus Santoso, seorang pakar teknologi imersif di Universitas Florida (UFL) di Gainesville. Berawal dari perkenalan dalam sebuah acara di Indonesia pada akhir 2019, keduanya sepakat untuk mengembangkan program yang berguna untuk pendidikan kedokteran gigi.

“Keterampilan dan keahlian kita saling melengkapi. Beliau kuat di kedokteran gigi, saya kuatnya di AR/VR,” kata lulusan Universitas Petra Kristen Surabaya ini kepada VOA. AR/VR merujuk pada augmented reality (realitas berimbuh) dan virtual reality (realitas virtual), bagian dari teknologi imersif yang kini semakin banyak digunakan dalam bidang kedokteran.

Namun, aplikasi AR/VR dalam bidang pendidikan kedokteran gigi masih terbatas, kata Cortino. “Ada beberapa (universitas) yang sudah aplikasikan, tapi mereka beli programnya dari luar. Kalau kita termasuk salah satu yang pertama yang membuat sendiri.”

Libatkan Mahasiswa

Proses mulai dari mematangkan ide hingga menjadi sebuah prototipe, memakan waktu beberapa bulan sepanjang 2020, dan melibatkan puluhan mahasiswa UIC dan UFL.

“Jadi masalah real-world nya dari beliau, saya bawa ke kelas saya, kelas kita mikir, dibawa lagi ke beliau, beliau tes, riset dan seterusnya,” kata Markus, yang sejak 2018 mengajar di jurusan Digital Worlds Institute UFL.

Markus Santoso, PhD, dosen Fakultas College of the Arts di Universitas Florida, Gainesville. (Courtesy: Markus Santoso)

 

Markus Santoso, PhD, dosen Fakultas College of the Arts di Universitas Florida, Gainesville. (Courtesy: Markus Santoso)

Prototipe yang dikembangkan oleh Markus dan para mahasiswanya, kemudian diujicoba oleh Cortino dan beberapa mahasiswanya, termasuk Stephanie Schreiber.

“Sebagai mahasiswi, program simulasi implan membantu saya mempelajari urutan pemasangan implan gigi dengan seolah-olah berada di dalam klinik betulan sebagai dokter gigi,” kata perempuan yang baru saja lulus tahun ini.

Cortino menambahkan, “Mereka (fakultas) percaya ini bisa digunakan untuk meningkatkan pendidikan kedokteran gigi. Walaupun mereka juga percaya ini hanya berlaku sebagai tambahan aja. Mereka tetap percaya bahwa temu muka itu harus,” ujar pemilik gelar PhD dari Universitas California Los Angeles ini.

Alternatif di Tengah Pandemi

Meski tak bisa menggantikan efektivitas pembelajaran tatap muka sepenuhnya, tapi para dosen ini menggarisbawahi potensi AR/VR dalam pendidikan kedokteran gigi, apalagi di tengah pandemi virus corona dan pembatasan sosial.

Markus, yang meraih gelar PhD dari Universitas Dongseo Korea Selatan mengatakan, “Waktu Covid, lockdown, semua mahasiswa ngga bisa ke lab, juga ngga bisa bawa peralatan ke rumah, karena besar-besar dan mahal-mahal.”

“Dengan metode ini mereka bisa belajar sendiri di rumah, tidak ada batasan waktu dan tempat,” tambah Cortino, yang pernah mengajar beberapa tahun di Universitas Harvard.

Hasil riset mereka yang berjudul Faculty perceptions of virtual reality as an alternative solution for preclinical skills during the pandemic,” telah dirilis dalam Journal of Dental Education pada November 2020.

Markus Santoso (kiri) dan Cortino Sukotjo (kanan) menjadi pembicara webinar mengenai teknologi AR/VR dalam pendidikan kedokteran gigi yang diadakan oleh Asosiasi Pendidikan Dental Amerika (ADEA). (Foto: VOA)

 

Markus Santoso (kiri) dan Cortino Sukotjo (kanan) menjadi pembicara webinar mengenai teknologi AR/VR dalam pendidikan kedokteran gigi yang diadakan oleh Asosiasi Pendidikan Dental Amerika (ADEA). (Foto: VOA)

Mereka juga telah mempresentasikannya dalam beberapa seminar di AS, termasuk yang diadakan oleh American Dental Education Association (ADEA).

Selain simulasi implan gigi, kedua akademisi ini juga telah mengembangkan eTypodont, sebuah perangkat AR untuk melakukan simulasi implan gigi. Kini mereka juga sedang mengembangkan beberapa program social VR, yang memungkinkan pengajar dan mahasiswa berinteraksi di sebuah klinik virtual yang sama, serta simulasi dialog dengan pasien.

Cortino mengatakan perlu waktu 3-5 tahun untuk menyempurnakan prototipe-prototipe ini. Mereka berharap upaya-upaya ini bisa merevolusi pendidikan kedokteran gigi di masa depan. “Saya optimis lihat ini akan jadi mainstream,” pungkas Markus. [vm/em]

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menemukan 768 kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sepanjang 2016-2020. Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati mengatakan, 242 kasus di antaranya menggunakan Pasal 27 ayat 1 yang mengatur tentang kesusilaan, sementara sisanya berkaitan dengan pasal penghinaan dan ujaran kebencian.Padahal, kata Maidina, UU ITE tidak memberikan penjelasan yang pasti tentang definisi melanggar kesusilaan. Selain itu, kata dia, unsur distribusi konten dalam UU ITE juga tidak melindungi ranah privat dan korban kekerasan seksual. Akibatnya korban seperti Baiq Nuril juga dapat dijerat dengan UU ITE pada 2017 silam.

“Ini sebenarnya yang perlu menjadi catatan dalam revisi UU ITE khususnya Pasal 27 ayat 1, di mana dia juga harus melindungi korespondensi privat, namun di satu sisi yang mengandung unsur paksaan, ancaman bagi korban kekerasan seksual maka bisa dilarang dengan instrumen Pasal 27 ayat 1,” jelas Maidina dalam diskusi daring, Selasa (20/4/2021).

Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati. (Foto: pribadi)

 

Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati. (Foto: pribadi)

Adapun Pasal 27 ayat 1 berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Menurut Maidina, maksud penyusunan Pasal 27 ayat 1 UU ITE sama dengan UU Pornografi yang juga menjangkau pelanggaran kesusilaan. Dalam UU Pornografi, pelanggaran kesusilaan didefinisikan gambar, bunyi, dan gerak tubuh melalui berbagai media di muka umum. Selain itu, di UU Pornografi juga ada penekanan pengecualian memiliki dan menyimpan konten untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan UU ITE yang bisa menyimpan konten pribadi, tapi akan dipidana jika konten tersebut diakses orang lain.

Aktivis LBH Apik, Uli Arta Pangaribuan mengatakan lembaganya mencatat setidaknya ada 307 kekerasan berbasis gender online (KBGO) sepanjang 2020. Namun, kata dia, tidak semua korban berani melapor ke polisi karena takut dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Hal tersebut dapat terjadi jika korban yang pertama kali mengirimkan foto atau video asusila.

“Dampak dari Pasal 27 ayat 1 itu, perempuan menjadi korban kriminalisasi, mengalami eksploitasi seksual dan ekonomi, diancam, diintimidasi dan pemerasan dengan meminta sejumlah uang,” tutur Uli Arta, Selasa (20/4/2021).

Uli Arta mengusulkan Pasal 27 ayat 1 tersebut sebaiknya memberikan perlindungan kepada korban apabila untuk kepentingan pribadi dan tidak disebarluaskan ke masyarakat jika nantinya direvisi. Selain itu, ia mendorong agar orang yang melapor dengan menggunakan pasal tersebut merupakan korban yang dirugikan secara langsung.

Kabid Materi Hukum Publik Kemenko Polhukam RI, Dado Achmad Ekroni mengatakan kementeriannya telah membentuk tim kajian UU ITE guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tim kajian telah mengundang berbagai pihak mulai dari pelapor, korban, masyarakat sipil, dan kementerian lembaga terkait untuk membahas UU ITE.

Ia mengaku sependapat bahwa kesusilaan tidak dijelaskan dengan gamblang dan belum ada perlindungan bagi korban kekerasan seksual di UU ITE. Karena itu, masukan dari masyarakat sipil tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan kajian tim UU ITE.

“Karena kesusilaan yang berlaku di Aceh, Bali dan Papua berbeda. Semisal di Papua ada orang memakai koteka itu pasti dianggap melanggar kesusilaan,” jelas Dado Achmad Ekroni dalam diskusi daring, Selasa (20/4/2021).

Dado mengatakan kajian terhadap UU ITE pada mulanya disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan Nasional TNI-Polri pada Februari lalu. Instruksi tersebut muncul seiring dengan polemik di masyarakat soal kritik yang kerap dipermasalahkan karena dinilai melanggar UU ITE. [sm/ab]

Facebook, Senin (29/3), mengatakan pihaknya berencana untuk membangun dua kabel bawah laut baru yang menghubungkan Singapura, Indonesia dan Amerika Utara. Dalam proyek itu, Facebook akan menggandeng Google dan perusahaan telekomunikasi regional untuk meningkatkan kapasitas koneksi internet antar kawasan.

“Dinamakan Echo dan Bifrost, keduanya akan menjadi dua kabel pertama yang melewati rute beragam yang baru yang melintasi Laut Jawa dan mereka akan meningkatkan kapasitas (kabel) bawah laut secara keseluruhan di trans-pasifik sebesar 70 persen,” ujar Wakil Presiden Jaringan Investasi Facebook, Kevin Salvadori, kepada Reuters.

Dia menolak untuk memerinci besaran investasi yang dibutuhkan. Namun ia menegaskan proyek itu adalah “investasi yang sangat penting bagi kami di Asia Tenggara.”

Kabel tersebut, menurut Salvadori, akan menjadi kabel pertama yang menghubungkan Amerika Utara ke beberapa wilayah utama di Indonesia secara langsung. Kabel tersebut juga akan meningkatkan konektivitas wilayah timur dan tengah di Tanah Air.

Salvadori mengatakan “Echo” sedang dibangun dalam kemitraan dengan Google Alphabet dan perusahaan telekomunikasi XL Axiata. Pembangunan kabel “Echo”diperkirakan akan rampung pada 2023.

Pengerjaan kabel Bifrost akan selesai pada 2024. Proyek tersebut digarap bersama dengan Telin, anak perusahaan Telkom Indonesia dan konglomerat Singapura, Keppel.

Pengerjaan kedua kabel itu menyusul investasi Facebook sebelumnya untuk membangun konektivitas di Indonesia, yang menjadi salah satu dari lima pasar teratasnya secara global. Meski demikian, pembangunan kabel tersebut masih membutuhkan persetujuan pemerintah.

Hasil survei oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2020 menunjukkan pengguna internet di Indonesia mencapai 73 persen dari 270 juta penduduk. Mayoritas masyarakat mengakses web melalui data seluler, hanya kurang dari 10 persen yang menggunakan koneksi broadband. Sedangkan daerah-daerah terpencil masih tetap tanpa akses internet.

Facebook mengatakan tahun lalu akan membangun 3.000 km serat optik di Indonesia di dua puluh kota. Pembangunan serat optik itu adalah tambahan dari kesepakatan sebelumnya untuk engembangkan jaringan hotspot Wi-Fi publik Selain proyek pembangunan kabel Asia Tenggara, kata Salvadori, Facebook juga melanjutkan rencana proyek bawah lautnya di Asia dan global, termasuk dengan Pacific Light Cable Network (PLCN).

“Kami bekerja sama dengan para mitra dan para regulator untuk memenuhi seluruh kepentingan masyarakat, dan kami berharap kabel tersebut menjadi kabel transpasifik yang berharga dan produktif di masa mendatang,” katanya.

Kabel PLCN sepanjang 12.800 km, yang didanai oleh Facebook dan Alphabet, mendapat penolakan dari pemerintah AS terkait rencana pembangunan koneksi Hong Kong. Pada awalnya kabel tersebut dimaksudkan untuk menghubungkan Amerika Serikat, Taiwan, Hong Kong dan Filipina.

Facebook mengatakan awal bulan ini mengatakan akan membatalkan upaya menyambungkan kabel antara California dan Hong Kong karena “kekhawatiran yang sedang berlangsung dari pemerintah AS tentang hubungan komunikasi langsung antara Amerika Serikat dan Hong Kong.” [ah/ft/au]

Kemudahan mendengarkan ceramah kiai atau ustadz dirasakan betul oleh banyak umat Islam saat ini. Seperti Sutrisno, warga Yogyakarta yang mengaku memilih rekaman pengajian Gus Baha atau Kiai Imron Djamil sebagai pemuas dahaga ilmu. Berbeda sekali dengan masa kecilnya dulu, kini tinggal klik, materi pengajian itu bisa didengarkan setiap saat.

“Dulu, kalau mau mendengarkan ceramah Pak A.R Fachruddin harus nunggu jadwal di RRI atau TVRI, sekarang bisa mencarinya lewat Youtube,” ujarnya kepada VOA.

Abdul Rozak Fachruddin yang disebut Sutrisno, adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah pada periode 1968-1990.

Sutrisno, warga Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

 

Sutrisno, warga Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Sayangnya, kata Sutrisno, di media sosial justru lebih dominan pendakwah-pendakwah baru. Kelebihan pendakwah era baru ini, ujarnya, adalah karena mereka aktif bermedia sosial. Banyak kiai atau ustadz yang ilmunya mumpuni, tidak memproduksi sendiri konten mereka. Ceramah mereka terdokumentasi baik, karena kepedulian santri atau jamaahnya.

“Kiai Imron Djamil itu karena ada salah satu jamaah rajin merekam pengajiannya di radio, kemudian diunggah ke internet. Demikian juga Gus Baha, karena ada yang merekam kemudian meng-upload-nya ke Youtube,” kata Sutrisno.

Perpindahan Otoritas Keagamaan

Internet ibarat seperti supermarket yang menyediakan banyak pilihan. Namun, di balik kemudahan itu muncul pula persoalan. Seperti disampaikan Profesor Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

 

Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Kemunculan era clicktivism ini dapat menggerus otoritas keagamaan, yang semula bertumpu pada sosok kiai, ustad dan guru, sekarang bergeser pada figur-figur baru yang rajin melakukan update materi dakwah pada media sosialnya,” kata Ali Ramdhani.

Dia memaparkan itu ketika berbicara dalam diskusi terkait dakwah yang ramah, Selasa (23/3). Diskusi diselenggarkan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ali Ramdhani juga mengkritisi kondisi, di mana otoritas keagamaan tidak lagi diukur berdasarkan kedalam ilmu dan pengetahuan. Mayoritas umat justru melihat sisi lain, seperti penampilan, durasi, retorika dan bahkan wajah pendakwah yang dinilai menawan.

Figur semacam ini, yang disebut Sutrisno di atas, sebagai kiai baru yang sadar media sosial. Laman-laman mereka diikuti jutaan umat, begitu pula paket ceramahnya. Meski kadang, isi ceramahnya menjadi kontroversi di tengah umat Islam sendiri.

Foto pengajian di salah satu rumah warga di Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

 

Foto pengajian di salah satu rumah warga di Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Fenomena dakwah via media baru ini, adalah sama sekali baru dan belum pernah dijumpai pada masa yang lalu,” tambah Ali Ramdhani.

Untuk itulah, mahasiswa yang menggeluti ilmu dakwah di fakultas dakwah dan komunikasi memiliki tantangan dan tanggung jawab. Tidak sekedar mengimbangi model dakwah baru yang dinilai keras dan tidak toleran, tetapi juga mengembangkan dakwah Islam secara santun dan ramah.

Kombinasi yang harus dikuasai adalah pengetahuan keagamaan, ilmu dakwah dan komunikasi. Ali Ramdhani mengingatkan, keberhasilan dakwah tidak semata-mata ada pada kualitas materi tetapi juga metode, media dan instrumen yang digunakan.

Pemahaman Budaya Lokal Penting

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Yogyakarta, Dr Hilmy Muhammad. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Yogyakarta, Dr Hilmy Muhammad. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Yogyakarta Dr Hilmy Muhammad pun melihat fenomena yang sama. Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta, ini menyayangkan banyak pendakwah didengarkan karena penampilannya.

“Banyak penceramah kita yang terkenal, bukan karena ilmunya. Bukan karena pengetahuannya yang cukup tentang budaya dan masyarakat Indonesia. Tetapi karena hidungnya yang mancung atau kulitnya yang putih, dan ini kemudian bisa berbahaya,” ujarnya dalam diskusi yang sama.

Hilmy memandang, pengetahuan mengenai masyarakat dan budaya Indonesia bagi pendakwah Islam penting. Sejarah membuktikan, Wali Songo mampu berdakwa secara damai, dengan tetap menghormati budaya masyarakat asli, yang ketika itu telah dipraktikkan sehari-hari.

Pengetahuan semacam ini, kata Hilmy, memberi ruang bagi pendakwah untuk mengajarkan agama sesuai kitab suci dan pesan nabi, dengan tetap selaras budaya Indonesia.

Salah satu dai kondang Indonesia, Abdullah Gymnastiar atau yang dikenal dengan panggilan Aa Gym, 9 Maret 2003, sebagai ilustrasi. (Foto: REUTERS/Dadang Tri Supri)

 

Salah satu dai kondang Indonesia, Abdullah Gymnastiar atau yang dikenal dengan panggilan Aa Gym, 9 Maret 2003, sebagai ilustrasi. (Foto: REUTERS/Dadang Tri Supri)

Menurut Hilmy, program Kementerian Agama penceramah bersertifikat adalah salah satu upaya menyikapi fenomena tersebut. Program itu tidak bermakna sertifikasi penceramah atau dai seperti yang dikritik banyak pihak. Penceramah bersertifikat, tambahnya, akan mampu turut menekan isu-isu ekstrimisme yang belakangan kian gencar, terutama didakwahkan melalui media sosial.

“Kita suka gaduh. Ta’ashub (fanatik buta) berlebihan terhadap satu kelompok, kemudian dibesar-besarkan,” kritik Hilmy.

Jalan Moderasi Beragama

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Al Makin, mengakui tugas lembaga yang dipimpinnya tidak mudah. Apalagi dengan semakin memuncaknya popularitas dakwah melalui media sosial. Dia mengkritik pelaku dakwah di media sosial, yang bahkan tidak pernah menyebut iman berbeda sebagai bentuk saling memahami dan menghormati.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Al Makin. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

 

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Al Makin. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Mereka rata-rata sangat fanatik, dan menyerang orang yang berpaham berbeda. Orang yang berpaham berbeda dianggap tidak beriman dan dipojokkkan, bahkan secara teologis dihakimi. Inilah dakwah yang tidak ramah,” kata Al Makin.

Karena itulah menjadi tugas perguruan tinggi yang memiliki fakultas dakwah seperti UIN, untuk membentuk calon pendakwah yang ramah, memahami keragaman dan kebhinekaan, serta memahami iman, tradisi, faham, dan madzab lain selain yang dia yakini.

“Dakwah tidak hanya membicarakan tentang betapa benar iman kita dan betapa salahnya orang lain. Dakwah juga membicarakan bagaimana cara memahami iman lain, memahami orang lain, tradisi lain, ibadah lain, sehingga kita bisa hidup berdampingan saling memahami,” tandas Al Makin.

Al Makin juga memastikan, UIN Sunan Kalijaga mempunyai tradisi sebagai pusat moderasi beragama dan kebhinekaan. Namun dia berpesan, moderasi beragama tidak akan berjalan jika tidak diikuti dengan paham keragaman atau kebhinekaan.

“Ukuran moderasi adalah sejauh mana kita menghargai tradisi dan keyakinan orang lain,” tambahnya. [ns/ab]

Ada lebih dari 70 juta penutur bahasa Jawa, tetapi mungkin kurang dari satu persennya yang mampu menulis aksara Jawa. Digitalisasi menjadi tantangan, untuk mendekatkan warisan ratusan tahun ini kepada generasi muda.

Hanya ada 20 aksara dalam bahasa Jawa, dan sejumlah tanda pelengkap. Meski begitu, penutur yang sepanjang hidup berbicara menggunakan bahasa ini, belum tentu mampu menulis satu kalimat beraksara Jawa dengan baik dan benar. Bahasa Jawa, dalam bentuk tulis, sejak puluhan tahun lalu lebih diakrabi dalam format menggunakan huruf latin.

Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro dari Keraton Yogyakarta meyakini jika tidak dilindungi, aksara Jawa mungkin akan punah dalam beberapa generasi ke depan.

KPH Notonegoro dari Keraton Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

KPH Notonegoro dari Keraton Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Masalah yang paling nyata yang bisa kita identifikasi, adalah bagaimana penggunaan aksara Jawa itu makin ke sini semakin berkurang. Kalau kita proyeksikan, kemungkinan dengan kondisi seperti ini, kalau kita tidak ada kegiatan apa-apa, 150-200 tahun lagi mungkin sudah mati aksara Jawa. Karena tidak ada yang memakainya,” ujar Notonegoro.

Karena itulah, Notonegoro dan sejumlah pihak menggagas pelaksanaan Kongres Aksara Jawa I, yang digelar mulai 22-26 Maret 2021 di Yogyakarta. Kongres terakhir yang khusus membahasa aksara Jawa diselenggarakan pada 1922. Jeda waktu 100 tahun ini, telah melahirkan begitu banyak persoalan yang belum diselesaikan.

Konggres Aksara Jawa di Yogyakarta yang berlangsung 22-26 Maret 2021. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Konggres Aksara Jawa di Yogyakarta yang berlangsung 22-26 Maret 2021. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Ratusan pegiat aksara Jawa, dari dosen, guru, seniman, hingga programer bergabung dalam kongres ini. Sejumlah kesepakatan teknis harus dicapai, agar aksara Jawa segera menemukan format digital yang disepakati dan diakui dunia.

“Jangan dikira aksara-aksara lama yang masih eksis sekarang, baik itu Jepang, Mandarin, Thailand, tidak mengalami perubahan. Ada perubahan. Tata tulis, ejaan, itu semua ada perubahan. Cuma itu berjalan dengan tertata,” kata Notonegoro.

Salah satu persoalan yang belum terselesaikan terkait aksara Jawa adalah pedoman penulisan yang disepakati bersama. Misalnya penulisan Mardikawen ataukah Sriwedaren yang akan dipakai, ataukah keduanya. Begitu pula dalam penulisan aksara pada kata-kata tertentu, yang masih diperdebatkan sejumlah ahli.

Menurut Notonegoro, pergulatan teknis semacam itu harus diakhiri agar kepentingan yang lebih besar, yaitu penggunaan aksara Jawa secara lebih mudah melalui digitalisasi bisa dilakukan.

Digitalisasi Terganjal Standar

Prof. Yudho Giri Sucahyo, Ketua Perkumpulan Nama Domain Indonesia (PANDI) mengakui standar adalah persoalan krusial yang belum terselesaikan dalam aksara Jawa.

Prof. Yudho Giri Sucahyo, Ketua Perkumpulan Nama Domain Indonesia (PANDI). (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Prof. Yudho Giri Sucahyo, Ketua Perkumpulan Nama Domain Indonesia (PANDI). (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Walau bagaimanapun, nanti aksara Jawa yang akan digunakan di platform digital ini perlu mengacu kepada sebuah standar. Standar ini kan tidak harus satu. Boleh lebih dari satu, seperti juga aksara China, ada China tradisional dan China simplified,” kata Yudho yang juga berbicara dalam Konggres Aksara Jawa di Yogyakarta.

Karena itu, Konggres Aksara Jawa I kali ini, kata Yudho, harus bisa memutuskan jenis mana yang akan diacu sebagai standar. Jika sudah disepakati, standar tersebut bisa diajukan ke Unicode. Ini adalah standar teknis, yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia, ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer.

Emoticon beraksara Jawa di sebuah aplikasi percakapan. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Emoticon beraksara Jawa di sebuah aplikasi percakapan. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Masyarakat digital juga pernah mengajukan upaya agar aksara Jawa dapat diakui sebagai bagian dari nama domain. Aksara Jepang, China, Korea hingga Thailand sudah dapat digunakan dalam format ini.

Upaya ini dilakukan di ICANN, atau Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Organisasi nirlaba tersebut memang mengelola pangkalan data ruang nama dan ruang numerik internet, serta menjamin kestabilan dan keamanan operasi jaringan.

Namun, ICANN menolak proposal yang diajukan itu. Menurut Yudho, lembaga tersebut menilai, aksara Jawa memang telah memiliki fon digital, tetapi tidak digunakan secara luas. Konten menggunakan aksara Jawa masih sangat sedikit, begitu pula dalam keseharian, komunikasi pemakai bahasa Jawa tidak menggunakan aksara Jawa.

Padahal, langkah ini sangat penting jika ingin menghadirkan aksara Jawa ke generasi milenial.

“Milenial itu kan pakainya digital, dunianya layar. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana aksara Jawa bisa dihadirkan ke layar itu,” ujar Yudho.

Jika penerapan teknologi sudah berjalan dan digitalisasi bisa dilakukan secara luas, menurut Yudho kebijakan pelestarian sangat diperlukan. Daerah-daerah dengan penutur bahasa Jawa, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, harus membuat Perda khusus sebagaimana dilakukan Yogyakarta.

“Kita memang punya UU 24/2009, terkait dengan pemajuan kebudayan dan sebagainya. Tetapi itu belum cukup untuk melestarikan penggunaan aksara daerah,” tambah Yudho.

Pelestarian Harus Dilakukan

Materi pelajaran bahasa Jawa belum membuat siswa mampu menulis dengan aksara Jawa. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Materi pelajaran bahasa Jawa belum membuat siswa mampu menulis dengan aksara Jawa. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengakui, bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan literasi, paradigma pendidikan budaya dan falsafah lokal. Penguasaan bahasa, khususnya bahasa daerah, lebih dari sekedar penguasaan alat komunikasi, tetapi juga berhubungan erat dengan pembangunan budi pekerti.

“Aksara adalah unsur paling pokok dari bahasa. Pelestarian aksara Jawa harus dipandang sebagai langkah yang mutlak untuk menjaga keberlangsungan budaya Jawa, sebab melestarikan aksara Jawa berarti merawat budaya Jawa yang mendorong perciptaan aneka bentuk ekspresi yang akan semakin memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia,” kata Nadiem dalam pembukaan kongres ini.

Saat ini, lanjut Nadiem, aksara Jawa harus bertahan di tengah dominasi aksara latin. Perkembangan teknologi informasi menguatkan dominasi itu dan menyudutkan aksara Jawa.

“Konservasi budaya lokal dengan memanfaatkan teknologi digital, merupakan salah satu strategi kemajuan dan pengarusutamaan kebudayan yang harus diupayakan oleh Kemendikbud,” tambahnya. [ns/ab]

Kehadiran polisi virtual yang dikeluhkan sejak awal, semakin dikritisi setelah kasus penangkapan warganet karena dugaan penghinaan terhadap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang juga putra Presiden Joko Widodo.

Polisi virtual awalnya dibentuk untuk menekan penyebaran hoaks di masyarakat. Unit ini berselancar dan memonitor unggahan warganet, terutama di media sosial, dan memberi peringatan jika dianggap perlu. Masalahnya, banyak pihak menilai tindak tegas aparat lebih banyak ditujukan kepada mereka yang kritis kepada pemerintah.

Septiaji Eko Nugroho, Ketua Mafindo (foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Septiaji Eko Nugroho, Ketua Mafindo (foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho mengingatkan, upaya mengatasi hoaks harus dilakukan dengan transparan dan imparsial.

“Kalau dalam isu clearing house, kuncinya adalah adanya keberpihakan kepada semua pihak. Tidak boleh menggunakannya untuk berpihak pada kubu tertentu, bahkan kepada mereka yang sedang menjabat saat ini,” kata Septiaji ketika dihubungi VOA.

Polisi virtual adalah respon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kritik pemidanaan berdasar UU ITE, KUHP dan UU No 1 tahun 46 bagi sejumlah pihak, yang dinilai menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Kapolri ingin pendekatan kasus terkait UU ITE mengutamakan restorative justice. Edukasi, upaya preventif, dan persuasi diutamakan dan pidana menjadi langkah terakhir.

Dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Gibran, polisi meminta pelaku AM warga Tegal, Jawa Tengah, mencabut komentarnya, tetapi ditolak. Aparat kemudian mengamankan AM, yang kemudian membuat video permintaan maaf dan diunggah di situs kepolisian Surakarta. AM dilepaskan setelah permintaan maaf itu.

Kehadiran polisi virtual cukup meresahkan warganet. (Foto: Ilustrasi/REUTERS/Beawiharta)

Kehadiran polisi virtual cukup meresahkan warganet. (Foto: Ilustrasi/REUTERS/Beawiharta)

Septiaji mengingatkan, ada dua jenis penyebar hoaks di media sosial. Figur pertama adalah aktor intelektual aktif, yang dimungkinkan memperoleh manfaat politik dan ekonomi dari hoaks yang dia sebarkan. Kelompok ini memang wajar jika dipidanakan. Namun, ada jauh lebih banyak pengguna media sosial yang menyebar hoaks, hanya karena literasi digitalnya belum baik.

“Kalau literasi digitalnya belum merata, solusinya kalau dengan sanksi pidana itu terlalu kejam, terlalu keras. Karena orang ini masih punya hak untuk mendapatkan edukasi, untuk mendapatkan peringatan. Kalau bicara polisi virtual, domainnya harus ada di upaya, yang dalam surat edaran Kapolri, dalam konteks restorative justice,” tambah Septiaji.

Septiaji menambahkan, sesuai data Mafindo, hoaks dan ujaran kebencian dilakukan oleh pendukung semua kubu politik. Ada yang menyerang pemerintah, tetapi ada pula yang dilakukan pendukung pemerintah untuk menyerang pihak lain.

“Kita harus memastikan, bahwa upaya policing konten media sosial harus dilakukan transparan, netral, tidak berpihak. Jangan sampai policing itu hanya kepada pihak tertentu, yang kritis kepada pemerintah,” tambahnya.

Badge Awards untuk Warganet

Terkait rencana polisi memberikan badge award kepada masyarakat yang aktif membantu melaporkan akun-akun yang diduga menyebar hoaks dan ujaran kebencian, Septiaji meminta itu dilakukan tanpa memandang afiliasi pelapor. Polisi juga harus menyusun laporan berkala, terkait kasus hoaks dan ujaran kebencian yang ditangani dan dari sana akan bisa dilihat apakah penindakan itu memandang kubu politik atau tidak. Sikap transparan dan imparsial harus dikedepankan sejak awal, untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pun mengkritisi rencana Tim Siber Bareskrim Polri memberikan badge award ini. Kasus penangkapan AM terkait unggahan soal Gibran, kata Usman, sudah menunjukkan kian menyempitnya ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. (Foto: screenshot)

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. (Foto: screenshot)

“Pemberian badge award berpotensi membuat warga semakin takut mengungkapkan pendapat, terutama jika pendapatnya kritis terhadap pejabat. Apalagi Revisi UU ITE belum masuk prioritas anggota Dewan. Warga yang mengungkapkan pendapatnya di media sosial akan terus berada di bawah ancaman pidana selama pasal-pasal karet di UU ITE belum direvisi,” kata Usman.

Dia juga menilai, badge award dapat memicu ketegangan dan konflik sosial. Kejadian penangkapan yang menimpa AM pun bisa berulang. Usman menegaskan, masyarakat seharusnya tidak perlu takut ancaman pidana atau paksaan meminta maaf, karena mengungkapkan pendapatnya secara damai. Pada sisi lain, Presiden Jokowi harus membuktikan pernyataannya yang akan memberi rasa keadilan kepada masyarakat, terutama dalam menyampaikan pendapat, kritik atau ekspresi lain yang sah.

Amnesty International mencatat sepanjang 2021 setidaknya ada 15 kasus dugaan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE dengan 18 korban. Sementara pada 2020, ada 119 kasus dengan 141 korban, termasuk 18 aktivis dan empat jurnalis.

Tindakan Berlebihan

Penelti kepolisian dari ISeSS, Bambang Rukminto. (Foto: Dok Pribadi)

Penelti kepolisian dari ISeSS, Bambang Rukminto. (Foto: Dok Pribadi)

Peneliti Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS), Bambang Rukminto, setuju dalam kasus AM dan Gibran, tindakan polisi cenderung berlebihan.

“Dalam kasus Gibran ini, kemarin saya membaca pernyataan Kapolres yang sudah meminta pendapat dari ahli bahasa dan lain lain, hal seperti itu seharusnya dilakukan di pengadilan, bukan oleh kepolisian. Bagaimana obyektivitas ahli bahasa dalam konteks itu, sehingga bisa diterima masyarakat,” kata Bambang.

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian terkait aktivitas polisi virtual, kata Bambang. Polisi, ujarnya, sudah memiliki Direktorat Kejahatan Siber, yang kinerjanya bisa difokuskan dan dikembangkan lagi. Selain itu, mengingat tugas pokok dan fungsi kepolisian terkait keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, ada kejahatan virtual yang kurang diperhatikan.

“Kejahatan di dunia virtual itu kan sudah banyak, tampak nyata dan merugikan masyarakat. Ini yang seharusnya lebih ditekankan, daripada mengimplementasikan UU ITE sementara UU itu sendiri masih menjadi polemik,” tambahnya.

Kejahatan dunia virtual yang disebut Bambang, antara lain adalah penipuan, investasi menggunakan skema ponzi, dan penggunaan sejumlah aplikasi yang membuat masyarakat dirugikan secara ekonomi. Pelakunya menyasar korban melalui internet, dan kerugian sudah jelas dalam banyak kasus namun upaya pemberantasan belum terlihat.

Bambang juga mengingatkan, komentar AM terhadap Gibran tidak memberikan efek apapun dan tidak ada yang dirugikan. Masyarakat telah paham bahwa Gibran memenangkan Pilkada dengan demokratis dan legal.

Polisi harus menetapkan batasan yang jelas, antara hoaks, ujaran kebencian, sarkasme, satir, atau kritik, sejauh mana dilarang dan mana yang bisa ditoleransi. Penafsiran terhadap UU ITE tidak bisa dilakukan sendiri oleh polisi. Selain itu, tindakan yang diambil dalam kasus Gibran, kata Bambang, akan melahirkan tuntutan serupa pada kasus lain, menyangkut aktor-aktor politik maupun masyarakat biasa.

“Polisi sekarang dituntut konsisten. Jangan sampai ketika kasus ini menimpa Gibran dilakukan tindakan. Bagaimana dengan kasus lain,” ujarnya.

Polisi virtual dalam kasus Gibran, kata Bambang, telah membuat delik aduan menjadi delik hukum. Sementara banyak kasus delik hukum tidak disentuh. [ns/ab]

Mengapa Berita Hoax Semakin Mudah Tersebar ? – Milyaran pertukaran informasi terjadi setiap harinya di lalu lintas internet. Seseorang di titik paling timur dapat bertukar kabar dengan individu lain di titik paling barat dalam hitungan detik.

Digitalisasi telah mengubah pola komunikasi manusia di bumi. Terutama semenjak pandemi ini, pertukaran informasi secara daring semakin marak dan masif improvisasinya oleh para penggiat digital.

Globalisasi bisa dibilang adalah pedang bermata dua. Di satu sisi mampu menghapus sekat dan penghambat akibat jarak, namun di sisi lain dapat menciptakan konflik antar sesama akibat misinformasi. Misinformasi ini kebanyakan timbul akibat berita hoax.

Secara umum, berita hoax terbagi menjadi beberapa kategori. Konten bernuansa satire atau parodi, konten menyesatkan, konten tiruan, konten palsu, konten yang salah, dan konten yang dimanipulasi. Semua jenis dari hoax di atas dapat kita temui di internet setiap harinya.

Mereka yang Paling Rentan Termakan Berita Hoax

Orang Marah-marah Karena Hoax

Meskipun berita-berita hoax di atas kerap ditemui di internet, namun sudah banyak pula warganet yang dapat membedakan mana konten asli dan hoax. Apalagi mereka yang sedari kecil telah terpapar dengan pengetahuan akan internet, pastinya kemampuan untuk mengidentifikasi parameter keakuratan sebuah berita sudahlah bukan hal yang sulit.

Akan tetapi, tak dapat dipungkiri kalau angka dari mereka yang belum memiliki kemampuan tersebut masihlah tinggi. Mereka yang masuk dalam kategori ini biasanya adalah orang-orang dari lingkungan dengan tingkat edukasi rendah, lingkungan terpencil, atau orang-orang dengan usia lanjut.

Jangan salah, meskipun rasionya rendah, namun justru ini cukup berbahaya. Hoax bagaikan sebuah virus. Sekali dipercaya satu individu, maka individu tersebut akan menyebarkan ke orang lain. Begitu terus, hingga jumlahnya semakin banyak. Ketika jumlahnya tinggi, tak menutup kemungkinan bilamana orang yang tadinya tidak percaya berbalik menjadi percaya. Apalagi, terutama di Indonesia, kita hidup di lingkungan dimana mereka yang berjumlah lebih banyak cenderung lebih dijadikan acuan benar atau tidaknya sebuah informasi.

Kapan Pertama Kalinya Berita Hoax Muncul?

Tak ada yang dapat memastikan kapan pertama kalinya berita hoax muncul. Namun yang pasti sudah ada dari zaman dulu. Bedanya, zaman dulu penyebaran informasi tidak semasif saat ini.

Orang-orang di masa lampau cenderung menjadikan media cetak sebagai acuan informasi mereka. Dimana tentunya, media cetak yang dikelola oleh sebuah organisasi perusahaan pastinya adalah sarana informasi yang memiliki kredibilitas tinggi.

Belakangan Ini, Mengapa Berita Hoax Semakin Mudah Tersebar?

Internet. Di zaman dulu, internet belumlah muncul. Beda halnya dengan sekarang dimana seseorang bisa mengakses informasi melalui internet hanya dengan jari dalam hitungan detik. Belum lagi tren media sosial, media pemberitaan “pesanan” pihak tertentu, hingga forum-forum diskusi yang cenderung memiliki moderasi yang kurang ketat.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di negara sekelas Amerika Serikat sekalipun, mereka menghadapi maraknya kampanye hitam pada saat Pemilu kemarin yang dikemas dalam kemasan hoax. Sebuah bukti dimana sekalipun angka mereka yang dapat menangkal hoax telah tinggi, namun bukan berarti hoax dapat dihindari.

Di kala pandemi ini, orang-orang cenderung menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Sosialisasi secara langsung mau tak mau dicekal guna meminimalisir penyebaran COVID-19 yang sedang mewabah. Orang-orang mau tak mau lari ke internet. Ada yang memaksimalkan untuk bertukar kabar, koordinasi saat bekerja, hingga sekedar mencari hiburan.

Masifnya penggunaan internet ini pula yang secara statistik mempengaruhi melonjaknya peristiwa persebaran hoax. Jadi, semua menjadi masuk akal untuk memahami mengapa berita hoax semakin mudah tersebar belakangan ini.

Melawan Hoax, Menyelamatkan Masyarakat

Ya, subjudul di atas tidaklah dibuat-buat. Hoax tak seremeh yang kita pikirkan. Hoax dapat mengeskalasi terjadi konflik, yang tadinya berawal dari individu ke individu, sampai berubah menjadi kelompok ke kelompok. Potensi kericuhan akibat hoax bukanlah hal yang mungkin.

Kita bisa melawan hoax dengan beragam cara. Namun poin fokus yang paling perlu diberi marka yaitu dengan cara mengedukasi diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum membaca sebuah informasi yang beredar, pastikan terlebih dahulu bahwa informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Caranya? Dengan meriset kata kunci berita yang tersebar menggunakan mesin pencari, menganalisis dan mengedepankan logika dalam menentukan untuk percaya atau tidak terhadap sebuah informasi, hingga yang paling sederhana, tak perlu menyebarluaskan informasi yang kita sendiri pun masih ragu akan kebenarannya.

Prostitusi Virtual Secara Daring — Aella namanya. Beliau adalah salah seorang konten kreator dari belahan bumi bagian barat sana. Melalui kanal OnlyFans, wanita yang memiliki pengikut sebanyak kurang lebih 3,200 itu mampu mengumpulkan pundi dollar hingga 100,000, atau bilamana dirupiahkan sebesar kurang lebih 1,4 miliar.

Tak dapat ditampik. Nominal yang luar biasa fantastis itu mampu membuat mata siapa saja menghijau. Tak perlu keluar rumah, tak perlu memeras otak. Ambil kamera, lepas busana, dan rekening pun terisi dana. Dari sini, jawaban sederhana pun terungkap. Uang instan dan kemudahan adalah alasan mengapa fenomena ini semakin digandrungi kaum hawa. Tak hanya di barat sana. Profesi konten kreator pornografi juga mulai mencuat di belahan bumi Asia.

Tak terkecuali Indonesia. Asumsi.co, salah satu portal berita di Indonesia pernah mewawancarai seorang konten kreator yang kini telah menetap di Singapura. Dalam sesi wawancara yang dikemas dalam panggilan video jarak jauh tersebut, sang narasumber membeberkan bahwa ia mampu menghasilkan 50 hingga 300 juta per bulannya.

Selain OnlyFans, masih ada lagi beberapa kanal lain yang dipakai untuk bisnis ini. Seiring berjalannya waktu, praktik ini pun tak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan salah satu media sosial berlogo burung biru juga turut dijadikan portal transaksi. Transaksi yang dilakukan juga beragam. Ada penjualan konten pornografi, hingga layanan panggilan video seks atau yang sering disebut sebagai VCS.

Digitalisasi Adalah Penyebabnya?

Ilustrasi Video Call

Semenjak kemunculan internet, sekat lintas dunia seakan sirna. Seseorang yang berada di titik tertimur dan terbarat sekalipun dapat bertukar kabar dalam hitungan detik. Informasi dapat tersebar luas dalam hitungan detik. Teks, gambar, video, dan suara.

Semuanya seakan melayang di dunia maya. Dapat dipublikasikan ke khalayak luas secara instan, serta bersifat abadi. Sekali diunggah, video, foto, dan konten berformat lainnya tak akan pernah bisa dihapus. Termasuk konten seksual itu sendiri.

Dari sini, para konten kreator ini seharusnya sadar akan risiko yang bisa saja mereka temui. Apalagi, beberapa konten seksual mengekspos wajah mereka secara gamblang. Entah apa yang mendorong mereka untuk siap menerima risiko itu, namun uang pun seharusnya tidaklah sepadan.

Feminisme yang Kebablasan

Ilustrasi Feminisme

Perempuan bukanlah objek yang bisa dikontrol. Perempuan memiliki hak dan konsesi penuh atas tubuhnya. Ya, setuju, sangat setuju. Namun sayangnya, pertanyaan di atas dapat menjadi berbahaya bilamana salah diinterpretasikan.

Gerakan feminis yang disusupi oleh liberalisme dan revolusi seksual menciptakan sebuah kondisi dimana sanksi sosial terhadap pelaku komersialisasi dan objektifikasi tubuh perempuan menjadi rendah. Sebuah hal yang justru menjadi bumerang akan cita-cita feminisme itu sendiri.

Apakah ada perempuan yang bercita-cita mengkomersilkan tubuh mereka walau secara visual digital, untuk memancing birahi orang banyak demi uang? Lalu untuk apa makna pendidikan? Mau dikemanakan nilai kemanusiaan dan moral?

Mirisnya, ketika pernyataan di atas dilontarkan, maka penanya akan dilabeli polisi moral.


Ada yang membuat manusia berbeda dengan binatang; akal budi. Kita tak selayaknya binatang yang bebas melakukan apapun demi ambisi, tanpa memikirkan aspek risiko. Ya, kita memiliki hak. Namun yang perlu digarisbawahi, hak kita tak boleh menyinggung batas garis hak orang lain.

Apakah dengan berjalannya praktik ini, ada yang dirugikan? Entahlah. Namun tak dapat disangkal, banyak sekali pernikahan yang kandas akibat seksualitas orang ketiga. Tak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun begitu pula. Mungkin, beberapa orang berpikir bahwa pihak pria yang salah karena membeli layanan prostitusi daring ini. Akan tetapi, it takes two to tango, bukan?

Maraknya prostitusi virtual secara daring bukanlah kesalahan teknologi. Ini murni karena pudarnya moral. Bergesernya keutuhan nilai manusia. Kebebasan yang kebablasan. Sementara teknologi adalah medianya.