Satu Remaja Meninggal

MALUTPOST.TERNATE – Sungguh malang nasib MST (15) setelah ditimpa kecelakaan tragis yang terjadi Kamis (25/2). Remaja yang masih duduk di bangku SMP kelas III ini harus meregang nyawa tepat di jalan raya bilangan Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan. Peristiwa na’as ini bermula saat MST melaju dengan Honda Beat putih bernomor polisi DG 3784 KG, sekitar pukul 16.20 WIT.

Ia melaju dari arah Barat menuju Timur. Tiba didepan salah satu pangkalan ojek yang ada disekitar, MST sempat ditegur. Itu karena motor yang dikendarainya sangat laju. DIsaat bersamaan, muncul dari arah berlawanan Truck Box dengan nomor polisis (Nopol) DG 8142 UW yang dikemudi BE. MST yang hilang kendali karena motornya melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bagian depan truk.

Tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat tabrakan itu, Honda Beat milik MST terperosok masuk ke bagian bawah truk sehingga tergilas ban depan. Anak kedua dari empat bersaudara itupun tersungkur dan tak sadarkan diri. Berasarkan pantauan, MST mengalami luka sobek dibagian kepala yang sanagt serius. Begitu juga wajahnya.

Melihat kejadian itu, MST langsung dilarikan warga setempat menuju RSUD Chasan Bosoeiri. Namun tidak berselang lama, MST mengehmbuskan nafas terakhir hingga meninggal dunia.

Salah seorang saksi berinisial A saat ditemui di lokasi keadian mengaku, peristiwa tabrakan terjadi sangat cepat. “Saat mendengar bunyi saya langsung keluar dari rumah. Tapi waktu keluar, saya lihat motor sudah di bawah truk,” ceritanya.

Personil Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres yang menerima informasi langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kasat Lantas, AKP Setiaji N. Atmojo melalui Kanit Laka Lantas, IPDA Mahmud Umagapi saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi-saksi. Setelah itu baru ditentukan langkah selanjutnya. “Sementara kita masih Olah TKP dan meminta keterangan dari saksi-saksi untuk mencari tahu kebenarannya. Setelah itu baru diambil langkah selanjtnya,” papar Mahmud.

Sementara Randi (27) yang tidak lain adalah kakak sepupu almarhum, menuturkan, saudaranya itu jarang keluar rumah sepulang sekolah, Makanya keluarga sama sekali tidak ada firasat atau isyarat yang menunjukkan kalau MST akan pergi selama-lamanya.

Diceritakan Randi, motor yang dikendarai almarhum baru saja diperbaiki. Namun ia tidak menyangka MST justru ditimpa kecelkaan tragis hingga meninggal dunia. “Dia (Almarhum) baru keluar dari rumah sekitar tiga menit. Tiba-tiba kami dapat kabar kalau dia (Almarhum) mengalami kecelakaan didekat pangkalan,” tutur Randi. Sebagai keluarga, ia menyerahkan semua ke pihak Sat Lantas Polres. “Untuk firasat tidak ada sama sekali,” pungkasnya. (mg-07/aji)

Dua Ranperda Pendapatan Tatono

MALUTPOST.TERNATE – Salah satu upaya pemerintah Kota Ternate (Pemkot), dalam menghadapi bayang-bayang ancaman krisis, dengan menggenjot pendapatan daerah. Hal ini disampaikan akademisi Unkhair NUrdin I. Muhammad, Kepada Malut Post, Kamis (25/2).

Pernyataan Nurdin ini, sekaligus menanggapi langkah pemerintah bersama DPRD melakukan refocusing anggaran kurang lebih Rp70 miliar. Akibat dari adanya pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat, ditambah beban hutang serta pemibiyaan vaksinas. Nurdin mengatakan, perubahan anggaran di tengah perjalanan sangat mengancam stabilitas keuangan. Karena itu, pemerintah dan DPRD jangan hanya memikirkan kegiatan apa saja yang harus dipangkas. Tapi juga berfikir bagaimana pendapatan daerah bisa bertambah. Baik memaksimalkan potensi yang tersedia, maupun menggarap potensi baru.

Dosen ekonomi Unkhair ini menjelaskan, Pemkot saat ini memiliki satu sumber pendapatan baru, yakni plaza Gamalama Modern. Namun ini belum mampu menutup ancaman krisis, apalagi kepastian operasinya juga belum jelas. Lantaran terkendala pada penentuan pihak ketiga sebagai pengelola.

Dia menyarankan, selain Plaza, Pemkot dan DPRD juga berpikir tentang sumber lain. Salah satunya mempercepat pengesahan usulan dua ranperda. Yakni ranperda tentang pajak daerah dan ranperda retribusi pengelolaan kekayaan daerah.

“Kedua perda ini, jika cepat disahkan, maka memperluas potensi pendapatan baru. Sayangnya DPRD terlalu lambat. Ranperda yang yang diusulkan sejak Desember sampai sekarang tidak kunjung tuntas. Jangan hanya urus Pilkada,” tandasnya.

Menurut Nurdin, Pemkot juga harus tegas memaksimalkan retribusi, terutama retribusi parkiran. Dengan membuat digitalisasi pungutan. Sebab jika bertahan dengan sisi tim manual, tetap akan terus bocor.

“Kedua perda itu jika disahkan, maka ada sektor pajak baru. Diantaranya pemilik kios merah yang selama ini tidak dipungut pajak. Dan masih banyak lagi sumber lain,” jelasnya.

Sayannya kata Nurdin, pemerintah kelihatan lemah. Hanya bisa berharap belas kasih dari dari pemerintah pusat. “Takutnya di pertengahan tahun, BBM sampah kembali jadi masalah dan warga hamburkan di kantor DPRD dan Kantor Wali Kota,” tukasnya. (udy/yun)

MALUT POST – TERNATE. Pusat Perbelanjaan Plaza Gamalama yang diresmikan oleh mantan Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman dua pekan lalu, belum difungsika. Bangunan yang dibangun menggunakan APBD ini, akan berfungsi setelah ada pihak ketiga sebagai pengelola.

PLN Wali Kota Jusuf Sunya, menyampaikan, untuk menentukan pihan ketiga sebagai pengelola, pemkot mempercayakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), melakukan lelang. Kegiatan lelang sendiri lagi sementara berjalan, dan sudah ada beberapa perusahan yang berminat. Namun Jusuf, mengaku belum mengetahui pasti.

“Sudah ada beberapa perusahaan yang berminat. Tapi saya tidak hafal pasti perusahan apa saja,” terangnya. Jusuf yang juga Sekretaris Kota (Sekkot) Ternate ini mengatakan, pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pengelola.

Sehingga setiap tahun pemkot hanya mendapat setoran dengan besaran nilai yang telah disepakati.

“Perkiraannya, per tahun bisa Rp5 miliar, yang harus disetor oleh pihak ketiga ke Kasda,” katanya.

Dirinya menargetkan, Plaza baru akan bisa beroprasi sekitar bulan April. Karena setelah lelang, akan ada penandatanganan perjanjian dan juga persiapan pihak ketiga.

“Kenapa KPKNL yang ditunjuk melakukan lelang, bukan ULP. Karena pemkot ingin proses lelangnya terbuka dan bebas interfensi. Karena KPKLN lembaga profesional. Dengan begitu, perusahaan yang kalah lelang juga tidak harus komplen,” akunya. (udy/yun)

Pengamat Minta Jangan Alihfungsi Talud

MALUT POST – TERNATE. Pelaksanaan Tugas Harian (Plh) Wali Kota Ternate Jusuf Sunya memastikan dana tak terduga (DTT) senilai Rp 10 miliar, akan digunakan untuk membangun kembali talud yang rusak di pusat wisata Sulamadaha.

“Saya sudah dapat laporan tentang kerusakan, di berbagai kerusakan akibat hantaman ombak saat air pasang, beberapa waktu lalu,” kata Jusuf.

Sala satu lokasi yang terdampak kata Jusuf, pusat wisata Sulamadaha. Dimana talud rusak parah atau ambruk. Karena itu akan segera di bangun kembali tahun ini juga, dengan menggunakan sumber anggaran DTT.

“Akan dibangun kembali karena kebutuhan. Sebab lokasi tersebut menjadi pusat wisata, dan banyak warga bergantung hidup. Diantaranyapara ibu-ibu yang berjualan di tempat itu,” tukasnya.

Sementara itu, pemerintah pembangunan kota, M. Faisal Bian. Mengapresiasi langkah cepat pemkot merespon kerusakan di pusat wisata Sulamadaha, yang dihantam ombak pekan lalu. Kata dia, ini menunjukkan pemkotpeka terhadapkeresahan warga Ternate. Sebab berwisata telah menjadi kebutuhan mesyarakat kota.

Selain itu, warga Sulamadaha yang setiap hari berjualan terdampak akibat kerusakan lokasi tersebut.

Kendati begitu, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota ini, menyarankan pembangunan dan penataan kembali objek wisata tidak hanya mengedepankan aspek estetika, namun juga fungsi dan safety. Ia berharap agar gazebo yang semula dibangun di atas talud, jangan lagi dilakukan. Karena selain mengalikan fungsi talud sebagai penahan ombak, juga gazebo tersebut tidak akan bertahan lama.

“Embun air laut yang hari menempel di kayu gazebo akan cepat rusak. Belum lagi ketika air pasang dan dihantam ombak. Meskipunkekuatan ombaknya kecil,” jelasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Keberadaan galian C di Kelurahan Tobololo Kecamatan Ternate Barat, mendapatkan penolakan dari mahasiswa. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan front peduli alam Ternate ini melakukan protes, Selasa (23/2) kemarin. Mereka menggelar aksi di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Koordinator aksi Ilham Yahya mengatakan, keberadaan galian C sudah cacat hukum. Ia menilai, proyek tersebut berakibat terancamnya pemukiman warga sekitar. Ancaman tersebut terjadi jika hujan deras, maka akan terancam longsor. Bahkan akibat dari galian tersebut, rumah warga atas nama Hasan pun retak dan hingga kini belum juga diperbaiki.

“Tuntutan kami yakni tutup galian C yang berada di Kelurahan Tobololo. Kemudian, segera merenovasi rumah warga yang terdampak, bangun talud dan saluran air serta rehabilitasi kawasan yang sudah rusak,” ujarnya.

Masa aksi ditemui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Toni Sachrudin Pontoh. Toni mengatakan, tindakan penolakan ini perlu diapresiasi, sebab masih ada yang mau peduli terhadap lingkungan. Secara tidak langsung hal ini dapat membantu DLH untuk menindak para pelaku usaha yang membandel. Langkah DLH sudah menutup aktivitas galian C, Minggu (21/2) kemarin.

“Akan DLH telusuri. Sementara sudah masuk ke tata ruang Dinas PUPR. Ada ketentuan hukum dalam surat pemberhentian bagi para pelaku usaha yang membandel. Jika masih ada operasi, maka akan diserahkan ke Tipiter agar diproses lebih lanjut,” terangnya.

Tidak hanya di DLH, massa aksi juga bergerak ke gedung DPRD Kota Ternate, dan menemui komisi III. Wakil ketua komisi III H. Fahri Bachdar mengatakan, ada beberapa tuntutan massa aksi, diantaranya, menutup aktivitas galian C, rehabilitasi kawasan, perbaikan rumah yang terdampak mapun pembuatan talud. Untuk itu, DPRD akan mengagendakan melakukan rapat gabungan komisi untuk memanggil semua pihak. Mulai dari ketua TKPRD, DLH, Kepala DPMPST dan Lurah Tobololo. “Akan dipanggil semua pihak untuk dimintai keterangan,” tutupnya. (mg-03/yun)

Perintah PMK dan Pemotongan Dana Transfer

MALUTPOST.TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot) di bawah bayang-bayang krisis keuangan. Jika tidak lihai mengatur keuangan, maka di pertengahan tahun bakal mengalami kesulitan keuangan.

Ancaman krisis keuangan ini, dipengaruhi beberapa faktor. Diantaranya, pemotongan dana transfer sekitar Rp20 miliar dari Menteri Keuangan. Pemotongan ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17/PMK.07/2021. Selain itu, beban utang kegiatan pihak ketiga tahun 2020 sekitar Rp34 miliar, ditambah penyesuaian belanja penanganan vaksinasi ke tim satgas covid 19 sekitar Rp20 miliar. Sejumlah beban ini berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 30/KM.7/2021.

Hanya saja untuk anggaran dukungan vaksinasi tidak mutlak sebesar 20 persen. Tapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Salah satu pos belanja yang menjadi alternatif untuk menangani dukungan vaksinasi adalah dana tak terduga (DTT).

Sementara yang dianggarkan pada APBD induk hanya sekitar Rp10 miliar.

Pelaksana Harian (PLH) Wali Kota Ternate Jusuf Sunya, mengaku pemerintah bersama DPRD telah melakukan rapat dalam rangka refocusing anggaran 2021. Kata Jusuf, PMK nomor 17 tentang pemotongan dana transfer membuat pusing pemerintah daerah. Sebab PMK keluar setelah APBD disahkan.

“Ini sama halnya kita menyusun ulang APBD. Belum lagi beban utang, teknis angka pasti penyesuaiannya sementara lagi dihitung Bagian Keuangan,” akunya.

Jusuf mengaku, dengan refocusing ini tentu banyak kegiatan yagn akan terpaksa dipangkas. Dia mengaku sudah bicara ke SKPD agar merelakan saja kegiatannya dipangkas.

“Yang kita pertahankan dan harus dahulukan pembayaran itu TPP, kasihan pegawai sudah banyak mengeluh. Termasuk saya juga merasakan dampaknya,” akunya sambil tertawa. Sembari mengatakan, kalau PMK ini keluar sebelum APBD disahkan, penyesuaiannya lebih gampang. “Belum lagi perubahan sistem SIMDA ke SIPD. Jadi anggaran belum sempat digunakan, diperintah pangkas lagi, “tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Permasalahan Air bersih rupanya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Ternate. Pasalnya kawasan ketinggian seperti di kelurahan Fora Madiahi masih mengalami krisis air bersih, terutama di RT 08.

Rudy tokoh pemuda setempat mengatakan, masalah air bersih ini terjadi sekitar tahun 2019 hingga kini belum juga ada perhatian yang serius. Padahl, air sangat mendasar untuk memenuhi lebutuhan sehari-hari. Menurutnya instalasi pipa sudah ada, tapi belum juga difungsikan. “Kami berharap pemerintah kota dana DPRD dapat melihat permasalahan terkait dengan air bersih,” ujarnya.

Lurah For Madiahi Zaenal Abjan mengatakan, masalah air bersih di kelurahan yang di pimpin itu terjadi karena kekuatan air yang tidak bisa mengalir sampai ke permukiman warga. Sebab bak penampung belum difungsikan. Warga terpaksa mengkonsumsi air hujan dari bak penampung yang disediakan di samping rumah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kami sudah berkoordinasi dengan PDAM, tetapi belum juga ada perkembangan,” sebutnya.

Kepala bagian teknisi PDAM Kota Ternate Suharto mengatakan, ketinggian pemukiman menjadi masalah. Sebab ketersediaan air baik yang berada di Kelurahan Kastela terbatas. Ditakutkan akan mengganggu pelayanan yang lain. Pipa yang sudah terpasang menurutnya dari pihak PUPR, bukan dari PDAM. “Kami belum bisa mengambil keputusan untuk pemukiman warga RT 08 kelurahan Fora Madiahi,” tutupnya.

BPBD Belum Pastikan Kerugian. Warning Warga Di Pesisir

MALUTPOST.TERNATE – Sebanyak lima kelurahan di Kota Ternate, mengalami kerusakan akibat peristiwa Gelombang besar yang menghantam pesisir Kota Ternate, Sabtu akhir pekan kemarin. Kelima kelurahan itu adalah, Kelurahan Bido Kecamatan Pulang Batang Dua, Kelurahan Loto dan Sulamadaha Kecamatan Ternate barat, Kelurahan Dufa Dufa Kecamatan Ternate Utara dan Kelurahan Togolobe di Kecamatan Pulau Hiri. Kelima kelurahan ini, rata-rata mengalami dampak abrasi. Akibatnya, talud penahan ombak patah karena terhantam ombak. Di Batang Dua, dilaporkan tiga rumah rusak, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Karena pemilik rumah memilih cepat mengungsi ke daerah yang aman.

Tim Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Ternate turun langsung memantau lokasi terdampak abrasi tersebut. Hanya saja, karena kendala cuaca, pihaknya belum mampu memastikan detail kerusakan terjadi. “Belum ada laporan korban jiwa. Hanya di Batang Dua, tiga rumah sengaja ditinggalkan pemiliknya, guna menghindari hantaman ombak. Tapi rumahnya tidak rusak, mereka hanya mencari tempat yang lebih aman,” aku Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate M. Arif Gani.

Di Sulamadaha danLoto juga di laporkan adanya kerusakan talud. Bahkan pusat wisata Sulamdaha, yang baru diresmikan mantan Wali Kota Burhan Abdurrahman, saat ini terbengkalai. Sebagian Gazebo yang di bangun tepat di atas talud dicabut petugas dibantu warga untuk diamankan. Sementara beberapa ruas Talud hancur. Bahkan ombak menembus ke lantai pafing dan memporak porandakan kawasan sekitar. Selain lokasi utama, akses ke teluk juga putus. Menurut warga setempat, peristiwa tinggi gelombang seperti ini sangat langkah. Terakhir terjadi sekitar 20 tahun lalu.

Sedangkan di kelurahan Dufa dufa dan kelurahan Togolobe di pulau Hiri, tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Hanya saja material yang terdapat di pantai seperti bebatuan kecil hingga sedang ikut terbawa arus ombak hingga ke dermaga dan pemukiman warga yang berada dekat dengan pantai. Di kelurahan Tafure pun demikian. Akibat ombak besar, menghantam bebatuan hingga berhamburan di jalan raya. Di titik ini cukup parah dan membuat warga di sejumlah kelurahan merasa kesulitan. Karena jalan tersebut merupakan satu-satunya jalur menuju kelurahan Tafure, Tabam, Tarau dan sejumlah kelurahan di bagian selatan menuju Ternate Barat.

“Kerugiannya kami belum pastikan. Karena terkendala cuaca. Tim belum bisa turun ke lokasi melakukan pendataan,” aku Arif.

Sembari mengatakan, jika kondisinya sudah normal. Maka pihaknya segera melengkapi data untuk disusulkan pembangunan kembali dasilitas yang rusak. Sebab ini kategori bencana alam yang pos anggarannya tersedia pada dana tak terduga. “Kita punya pos DTT senilai Rp10 miliar tahun ini. Yang sekarang juga digunakan untuk penanganan bencana non alam. Itu juga bisa di antisipasi untuk penanganan dampak bencana alam yang terjadi sekarang,” tukasnya. Sembari mengatakan, tinggi gelombang dan angin kencang di awal tahun ini merupakan badai La Nina. Sebagai mana diketahui, badai La Nina terdiri dari curah hujan, tinggi gelombang dan angin kencang yang di prediksi puncaknya pada bulan Maret hingga April mendatang.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Rizal Marsaoly menyampaikan, kerusakan yang terjadi di pusat wisata Sulamadaha kategori force majeure. Karena pembangunan fasilitas Sulamadaha sudah disertai perencanaan yang matang. Namun diluar dugaan terjadi tinggi gelombang mencapai 3 sampai 4 meter di saat air pasang. Menurutnya, tidak masalah. Karena semua gazebo masih aman. Sekitar tiga unit yang terdampak, tapi cepat diamankan ke lokasi yang aman. “Setelah kejadian ini, warga mengaku peristiwa seperti ini pernah terjadi tapi 20 tahun lalu. Ini kejadian diluar dugaan. Kami sudah antisipasi. Akan segera dilakukan perbaikan setelah cuaca ini kembali stabil,” tukasnya. (udy/mg-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Utang Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemerintah Kota Ternate di pihak ke tiga mencapai Rp 770 juta. Hingga kini, belum juga diselesaikan. Hal ini mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota Ternate. Ketua komisi III Anas U Malik mengatakan, utang BBM itu selama dua bulan, yakni November dan Desember.

Karena itu, DPRD meminta agar segera dilunasi, sehingga PT Maluku Indah dapat bekerja sama dengna DLH lebih baik lagi.

Karena selama ini PT Maluku Indah yang menjadi penyuplai BBM untuk armada pengangkut sampah. DPRD minta Pemkot segera selesaikan utang tersebut, agar kerja sama dengan pihak ketiga tetap berjalan baik.

“Pelayanan sampah harus menjadi prioritas, karena itu utang BBM juga harus diperhatikan. Jangan sampai pelayanan terganggu karena tidak ada BBM,” ujarnya. Kata Anas, masalah sampah sudah sangat urgen. Karena jumlah pemikiman penduduk semakin bertambah. Secara tidak langsung volume sampah pun akan bertambah. Apalagi dengan kekurangan armada pengangkut sampah, termasuk armada yang tidak layak beroperasi juga butuh pengadaan di tahun mendatang. “Penangan sampah harus serius seperti bencana. Sampah bisa menjadi ancaman, jika tidak ditangani secara tepat,” katanya.

DPRD memang sudah berkali-kali mengingatkan kepada Pemerintah Kota agar selesaikan utang BBM di pihak ketiga tersebut. Sebab PT Maluku Indah pun membutuhkan anggaran untuk melakukan pengadaan BBM. Hal ini agar terjalin kerja sama yang baik. “Sejauh ini pihak PT Maluku Indah juga msih bersedia untuk memberikan pasokan BBM, untuk armada pengangkut sampah di DLH. Kami minta agar Pemkot segera melunasi utang BBM,” tutupnya. (mg-03/yun)

Diberikan Kesempatan 14 Hari Tidak Digubris

MALUTPOST.TERNATE – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, kembali kembali menindak pengusaha bandel. Kali ini, sebanyak 23 Gudang terpaksa di tutup. Lantaran beroperasi tanpa izin alias ilegal. Sejumlah gudang tersebut berada di pusat pergudangan Green Palace, Keluarahan Kalumata.

“Karena kesempatan yang diberikan 14 hari mengurus kelengkapan izin, tapi tidak ditindk lanjuti. Maka besok (hari ini) DLH sampaikan surat penutupan operasional,” tandas Kepala DLH Tony Sachrudin POntoh kepada Malut Post, di ruang kerjanya, Rabu (17/2).

Dari 23 perusahaan bermasalah ini, sembilan diantaranya adalah PT. Surya Intan Harmony, PT. Rukun Mitra Sejati, CV. Ananda Jaya, CV.Sumber Jaya Makmur, PT. Fajar Lestari Abadi. Selain itu, PT. Tirta Kencana Tatacoanna, CV. Sumber Daya Makmur, PT. Indomarco Prismatama dan PT. Neli Aco Abadi. “Diantara sembilan perusahaan ini, ada yang membawahi enam perusahaan. Saya lupa nama persis perusahaan tersebut. Namun totalnya sebanyak 23 perusahaan,” aku Tony.

Tony menambahkan, pergudangan Green Palace ini, di dalamnya terdapat 30 gudang. 25 diantaranya telah di beli perusahaan lain. Du perusahaan yakni PT Samator dan PT Tonasa sudah berizin. Sementara PT. Surverqwin sedang dalam proses menurusi izin. Empat gudang lainnya disewakan pemilik pergudangan Green Palace, Muhammad Daeng Barang.

Perusahaan ini ka\ta dia, sudah lama beroperasi secara ilegal. Belakangan lingkungannya bermalah, karena ada keluhan warga ketika saat hujan. Air hujan yang keluar dari gudang membanjiri lingkungan sekitar. Atas laporan itu, pihaknya memanggil masing-masing perusahaan, lurah dan warga untuk dimediasi. Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 Januari lalu. Ternyata terungkap bahwa semua perusahaan ini tidak memiliki dokumen izin.

“Kami lalu berikan deadline sesuai ketentuan, 14 hari kerja. Namun sampai hari ini (kemarin), tidak satupun yang beritikad baik untuk mengururnya. Karena itu, saya harus ambil langkah tegas, jangan sampai warga sekitar terus jadi korban. Kita tutup sementara gudang-gudang ini,” tandasnya.

Lebih jauh, Tony menyampaikan, DLH ini juga foks melakukan Penertiban izin semua jenis usaha dan juga peninjauan kembali SPPL maupun dokumen yang pernah diterbitkan. Apakah sesuai ketentuan atau tidak.

“Kami berharap kepada lurah yang memiliki kewenangan mengeluarkan SKU setiap jenis usaha, agar berperan. Izin tidak akan diproses DLH, jika lurah tidak mengeluarkan SKU. Jika ada usaha yang tidak berizin dan paksa beroperasi bisa langsung ditindak atau diterbitkan. Juga berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas di tingkat kelurahan,” tukasnya. (udi/yun)