Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka

MALUTPOST.TIDORE – Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pribahasa ini patut dialamatkan kepada FJ, oknum Warga Bina Pemasyarakatan (WBP) yang sementara menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Soasio. FJ Akhirnya kembali berurusan dengan hukum karena kedapatan memiliki ganja.

Narapidana dengan kasusu narkotika ini diketahui tertangkap tangan menyimpan satu linting ganja. Ini terungkap melalui kerja sama antara pihak Rutan bersama tim Resmob Cobra Kie Matubu Polres Tidore, Senin 22 Februari kemarin.

Barang bukti ganja ini didapat saat pihak Polres hendak memindahkan FJ dari sel tahanan Polres ke Rutan. Sebelumnya FJ dititipkan pihak rutan ke sel tahanan Polres Tikep dalam rangka pembatasan tahanan sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19. Maklum, sel tahanan di Rutan sebelumnya sempat full. Tapi setelah itu, FJ lalu dikembalikan ke sel tahanan Rutan.

Namun sebelum masuk ke sel Rutan, seperti biasa. Para petugas sipir melakukan penggeledahan dan pemeriksaan semua barang bawaan milik FJ. Tanpa disangka saat barang bawaan milik FJ. Tanpa disangka barang bawaan FJ diperiksa, ditemukan satu linting ganja yang disimpan dalam tas miliknya.

Benar saja. Dari hasil penggeledahan polisi menemukan daun, batang dan biji yang diduga ganja. Barang bukti ini disimpan terpisah. Yakni di lemari dapur dan kamar milik FJ. Barang bukti tambahan hasil penggeledahan langsung diamankan ke Polres.

Kasat Reskrim Polres, IPTU Redha Astrian saat dikonfirmasi Senin (1/3) membenarkan informasi tersebut. Disebutkan Redha, barang bukti satu linting ganja yang ditemukan seberat 0,53 gram, 1 buah tas jinjing biru, 2 sachet sedang yang diduga berisi biji, batang dan daun ganja kering dengan berat bruto 15,69 gram. Selain itu, pihaknya juga menemukan 1 pack plastik bening dan 1 kaleng rokok merk Gudang Garam.

Atas perbuatannya, FJ kembali ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pasal 111 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. “Saat dilakukan pemeriksaan urine juga postitif,” ungkap Kasat. Lewat kesempatan ini, ia lalu Kasat menyampaikan terima kasih ke pihak Rutan kelas II B Soasio yang telah bekerja sama dalam upaya pemberatasan narkotika di Tidore. “Semoga kerja sama dan koordinasi ini tetap erat dan terjalin semakin baik,” harapnya menutup. (aby/aji)

Termasuk Kedatangan 5 Kapal Layar Spanyol ke Tikep

MALUT[POST.SOFIFI – Pelaksanaan Sail Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara (Malut) yang rencananya melibatkan Negara Spanyol, terpaksa batal.

Sebelumnya, pelaksanaan Sail Tidore dikaitkan dengan peringatan 500 tahun kehadiran Magelhaens di Tikep, sehingga sangat erat dengan keberadaan Negara Spanyol. Namun dalam perjalanan, rencana napak tilas Magelhaens tidak jadi dilaksanakan. Karena kapal yang sudah dibuat untuk pelaksanaan napak tilas batal berangkat dari Spanyol.

“Kapal yang dibikin model yang sama untuk napak tilas, batal berangkat karena di Spanyol juga saat ini menghadapi bencana Covid-19. Jadi, sebelumnya Sail Tidore yang ditandemkan dengan sail Magelhaens itu berubah. Jadi, lebih fokus ke Sail Tikep. Acaranya tinggal acara tunggal. Kita tetap bersukur, karena Sail Tidore tetap kita dapat, karena dipicu dari Sail Magelheans tidak jadi tapi Sail Tidore tetap dilaksanakan,” ungkap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsudin A. Kadir, ketika dikonfirmasi di Sahid Bella Hotel, Sabtu (6/2) pekan kemarin.

Terkait kehadiran pejabat Spanyol saat pelaksanaan Sail Tidore, Lanjut Samsudin, tetap sama dengan tamu undangan dari berbagai negara, karena Sail Tidore tidak lagi tandem dengan Napak Tilas Magelheans. Samsudin juga mengaku, sehari dua, kedutaan Spanyol datang audens bersama Gubernur Abdul Ghani Kasuba dan Wali Kota Tikep Cpt. Ali Ibrahim. Karena sebelumnya negara Spanyol sudah punya rencana besar untuk pelaksanaan Sail Tidore, sehingga kalau ada partisipasi dari pihak Spanyol, maka jauh lebih baik.

“Sebelumnya disiapkan 5 kapal layar untuk melakukan napak tilas, perjalanan dari Spanyol ke Tidore, namun karena batal jadi di ganti dengan kapal perang Spanyol yang rencananya April bertolak dari Spanyol. Kalau sesuai rute dan sejarah, kapal layar itu perjalanannya dua tahun, jadi kemarin direncanakan perjalanan dimulai 2019, tapi karena batal maka diganti dengan kapal perang,” katanya.

Mantan pejabat Bupati Morotai ini mengaku, Sail Magelhaens bukan lagi menjadi syarat pelaksanaan Sail Tidore. Meski begitu, tak masalah jika pihak Spanyol datang menyaksikan Sail Tidore. “Pelaksanaan Sail Tidore direncanakan pada 20 sampai 26 September akan di lakukan launching. Beberapa hari kedepan dijadwakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan selaku ketua panitia pusat pelaksanaan Sail Tikep,” pungkasnya. (din/jfr)

MALUT POST – TIDORE. Pelaksanaan program vaksinasi terhadap tenaga medis di Kota Tidore Kepulauan telah mencapai 50 persen Juru bicara setgas Covid-19, Kota Tidore Kepulauan, Saiful Salima mengemukakan, hingga saat ini, tenaga kesehatan di Kota Tidore yang telah mendapat vaksinasi sebanyak 639.

Jika mengacu pada sasaran SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) pusat dan provinsi maka sudah hampir 50 persen tenaga kesehatan di Tikep yang telah divaksin. “Itu pun beberapa fasilitas kesehatan yang laporannya belum masuk, per hari ini (kemarin,red),” kata Saiful, saat dikonfirmasi, Kamis (4/2).

Saiful menambahkan, 639 tenaga kesehatan itu divaksin pada tahapan dosis pertama. Disampaikan itu, pihaknya juga telah melakukan vaksinasi dosis kedua terhadap tenaga kesehatan sebanyak 96 orang. “Vaksinasi dosis kedua suda dimulai sejak 2 Februari 2021 kemarin,” akunya.

Sebanyak 735 tenaga kesehatan yang telah divaksin itu tersebar di 13 fasilitas kesehatan di Tikep, yakni di 10 puskesmas dan rumah sakit. Selama vaksinasi, kendala yang ditemukan itu hanya berupa beberapa tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat untuk divaksin atau tidak lolos dalam tahap skrining (pemeriksaan).

Hal itu disebabkan karena beberapa tenaga kesehatan itu memiliki gejala seperti batuk dan beringus bahkan ada beberapa orang yang memiliki penyakit penyerta seperti darah tinggi, asma dan lain-lain. Sehingga vaksinasi terhadap mereka ditunda. “Jika kondisi mereka sudah stabil maka akan divaksin. Tapi kalau kondisi mereka belum stabil maka ditunda,” katanya mengakhiri. (aby/jfr)

Komisi II Telusuri DID Tambahan

MALUTPOST.TIDORE – Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tidore Kepulauan belum juga melaporkan pertanggungjawaban pengunaan dan covid-19 yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 kemarin. Yakni Disperindakop, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Disnakertrans. Total anggaran yang bersumber dari DID tambahan ini sebesar 12,5 miliar. Lantaran lambat, DPRD melalui Komisi II lalu mendesak agar lima OPD yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan DID tambahan seegra memasukkan data.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II, Murad Polisiri, Kamis (28/1). Diakui Murad, hingga saat ini pihaknya terus melakukan fungsi pengawasan atas pengelolaan DID yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Namun sampai saat ini, belum ada laporan pertanggungjawaban dari lima OPD itu.

“Padahal dalam rapat bersama pada Desember 2020 lalu, sudah disepakati kalau datanya akan dimasukkan ke kita. Tapi sampai sekarang tidak dimasukan,” ungkapnya. Ketua DPC PKP Tikep ini menjelaskan, data-data yang diminta akan dilakukan kroscek kembali untuk memastikan adanya penerima bantuan double. “Kami ingin mengkroscek itu. Jangan sampai ada yang terima double” jelasnya.

Langkah yang dilakukan Komisi II dalam menelusuri penggunaan DID senilai Rp 12,5 miliar itu karena Pemerintah Kota (Pemkot) sudah melakukan pencairan lebih dulu dari kesepakatan awal. Alasan Pemkot, kata Murad, karena mendesak. Dikatakan Murad, DID tambahan sebesar Rp 12,5 miliar itu awalnya disepakati untuk dimasukkan dalam dokumen APBD tahun ini. Tapi dengan alasan mendesak, terungkap jika Pemkot sudah melakukan pencairan akhir tahun kemarin.

“Alasan mendesak itu yang harus diperjelas. Dasarnya apa. Makanya kami memaksimalkan fungsi pengawasan dan ikut menelusuri DID,” paparnya. Pihaknya ikut mensesalkan sikap apatis OPD terkait karena sudah berulang kali dingatkan tapi diabaikan. Karena itu, pihaknya berharap ada itikad baik dari OPD terkait supaya data uang ada bisa tertanggung jawab. “Tentu ini yang kami sangat sesalkan karena belum ada satupun yang memasukkan laporannya. Padahal diawal dijanjikan secepatnya akan dimasukan. Bahkan sebelum masuk tahun 2021. Faktanya belum sampai saat ini,” pungkasnya. (aby/aji)

Tiga OPD Bermasalah

MALUTPOST.TIDORE – Inspektorat Kota Tidore Kepulauan akan mengaudit sisa anggaran Covid-19. Pasalnya, sisa anggaran covid sebesar Rp 20 miliar lebih belum diaudit sama sekali. Sesuai data dan informasi, total anggaran Covid yang di-refocusing tahun kemarin senilai Rp 30 miliar lebih. Namun dari total ini, baru 10 miliar lebih yang diaudit. “Jadi sisa Rp 20 miliar lebih belum diaudit sama sekali,” ungkap Arif Radjabessy selaku kepala Inspektorat saat dikonfirmasi Rabu (27/1).

Disebutkan Arif, sisa anggaran kurang lebih Rp 20 miliar itu dialokasikan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berikut Disperindakop, Disperkim dan Bagian Umum. Untuk total Rp 20 miliar lebih yang dialoaksikan kebeberapa OPD itu telah diaudit.

Dana covid tahap pertama yang sudah diaudit senilai Rp 2,5 miliar kemudian tahap dua, Rp 7,4 miliar dan tahap tiga 14,7 miliar di Dinsos serta tahap UV seebsar Rp 3 miliar lebih. Dia menjelaskan, alokasi dana covid tahap III di Dinas Sosial diaudit secara terpisah karena berkaitan langsung dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Namun kata dia, tidak semua alokasi dana Covid di Dinsos itu diaudit. Hanya beberapa desa di tiap kecamatan yang diambil sebagai sampel audit. Sementara hasil audit tahap IV senilai Rp 3 miliar lebih, Inspektorat menemukan masalah yang cenderung berkaitan dengan administrasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LP).

Masalah administrasi yang menjadi temuan Inspektorat ini di BPBD, Dishub dan Satpol PP. Namun temuan ini sudah diminta pihak Inspektorat agar dikembalikan untuk disetor ke Kas daerah (Kasda). “Anggaran yang diaudit itu semuanya sekitar Rp 10 miliar lebih dari jumlah refocusing Rp 30 miliar lebih,” ujarnya.

Hasil Audit akan disampaikan secara tertulis dan diserahkan ke Walikota. Sementara sisa dana Covid-19 yang belum, akan diaudit dalam waktu dekat. “Semua dilakukan secara bertahap, mengingat anggaran pengawasan kami terbatas,” tandasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TIDORE – Pengelola Dana Desa (DD) sepanjang tahun 2020 di hampir semua desa, buruk sehingga menyisakan masalah. Ini berdasarkan temuan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Tikep. Masalah yang ditemukan cenderung berkaitan dengan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Parahnya lagi, seluruh BUMDes di Tikep tidak beroperasi. Demikian diakui kepala DPMD, Abdul Rasid, KAmis (21/1). Dikatakan Abdul, pengelolaan BUMDes memang tidak serius. Bagaimana tidak. Penyertaan modal yang diterima tidak dikelola secara baik bahkan digunakan semena-mena tanpa ada laporan pertanggungjawaban.

“Ini yang jadi temuan. Pengelola BUMDes hanya berharap setelah uang diambil. laporan pertanggungjawabannya nanti akan dibuat Kades atau bendahara Desa. Akhirnya banyak pelanggaran disitu,” ungkap Abdul saat ditemui di ruang kerjanya.

Padahal kata Abdul, anggaran penyertaan modal untuk BUMDes lumayan besar. Bisa mencapai Rp 500 hingga Rp 700 juta. Bahkan lanjut Rasyid, lebih parah lagi bila program BUMDes dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes). Sebab di Musdes anggaran BUMDes cenderung diatur untuk kepentingan orang per orang.

“Jadi penyertaan modal tahun 2020 kemarin di hampir semua Desa itu bermasalah. Yang lebih parah lagi belum ada landasan hukum tentang anggaran penyertaan modal ke BUMDes,” pungkasnya. (aby/aji)

Terkait Penataan Sofifi Jelang STQ Nasional

MALUTPOST.SOFIFI – DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut) menilai penataan Kota Sofifi jelang pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat nasional tidak memiliki perencanaan yang matang. Pasalnya, lampu hias yang dipasang di sepanjang Jalan Kilometer 40 hanyalah hiasan yang tidak mencerminkan keseriusan pembangunan karena terkesan dipaksakan. Ini bisa dilihat dari ada sebagian jalan yang merupakan jalur menuju lokasi pelaksanaan STQ tidak dipasang.

“Dari bundaran menuju Pelabuhan Sofifi tidak dipasang, bahkan dari bundaran menuju Kantor Kejaksaan juga tidak pasang lampu penerangan, itu artinya pekerjaan hanya dilakukan setengah hati,” ungkap Ketua Deprov Malut, Kuntu Daud kepada wartawan, Selasa (19/1). Politis PDI-Perjuangan ini menambahkan, background kota Sofifi yang terpampang di depan Kantor DPRD juga sangat aneh karena Sofifi belum menjadi kota. Melainkan bagian dari Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan.

Jadi kalau ditulis kota Sofifi, maka perlu dipertanyakan dimana letak kotanya. “Jadi, harus diperjelas pembangunan di Sofifi, karena saat ini Sofifi belum Mekar dan masih bagian dari Wilayah Kota Tidore Kepulauan,” katanya.

Dia juga mempertanyakan anggaran kurang lebih 300 miliar yang disiapkan untuk pelaksanaan STQ itu dibuat apa saja. Karena bagi dia, sejauh ini belum diketahui progress pekerjaan apa yang dibuat untuk menyambut STQ. “Jadi, harus dijelaskan anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk apa saja dalam menyambut pelaksanaan STQ?” pungkasnya dengan nada tanya. (din/jfr)

Diduga Korupsi DD dan ADD

MALUTPOST.TIDORE Mantan Kades Lifofa berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Soasio. MH ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018. Berdasarkan informasi yang diterima, penetapan MH sebagai tersangka sejak 4 Januari kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Adam Saimima saat dikonfirmasi, Selasa (19/1) membenarkan informasi tersebut. Diakui Adam, MH ditetapkan sebagai tersangka setelah pihaknya menerima hasil audit Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

Sebut Adam, kerugian negara dari hasil audit Inspektorat sebesar Rp 1,2 miliar. “MH ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Januari kemarin,” kata Adam. Dia mengatakan, proses kasus yang ditangani berdasarkan temuan inspektorat. Setelah menetapkan MH sebagai tersangka, kini pihaknya terus mendalami materi penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kembali saksi-saksi, termasuk ahli dan MH sebagai tersangka.

“Kalau sudah tahap dua baru kami tahan tersangkanya,” tegas Adam. Atas perbuatannya, MH dijerat pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Menurut pengakuan tersangka, uang yang dikorupsi digunakan sendiri,” tandasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TIDORE – Tiga Pejabat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) melakukan Sidak ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (14/1). Mereka adalah Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Halil Ahmad, Asisten Sekda bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad Yasin dan Staf Ahli Walikota bidang Hukum Politik dan pemerintahan, Jamaluddin Badar.

Sidak yang dilakukan secara bersamaan menyasar tiga OPD. Yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindakop), Sekretaris Dewan (Setwan) di DPRD dan Dinas Lingkunngan Hidup (DLH). Tujuan Sidak dilakukan untuk memastikan tingkat kedisiplinan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot. Pasalnya, dalam tahun ini ASN akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Sidak ini untuk memastikan tingkat kedisiplinan serta kinerja ASN untuk bisa mendapatkan TPP,” aku staf ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Halil Ahmad saat sidak sekaligus memimpin jalannya apel pagi di kantor Disperindakop. Hasil sidak kemarin menunjukkan tingkat kehadiran ASN masih memprihatinkan. Seperti di Setwan DPRD. Dari 42 total ASN hanya 24 yang hadir dalam apel kemarin.

Sedangkan di DLH dengan jumlah ASN 34 orang hanya dihadiri 18 orang. Sementara Dinas Perindakop dianggap serius dan disiplin dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai abdi negara. “Sidak sudah dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu seminggu ini. Tujuannya untuk mendisiplinkan ASN di kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana terus digaungkan pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ungkapnya.

Disela-sela sidak, Halil Ahmad lalu menyarankan ASN, khususnya Perindakop untuk terus membiasakan diri agar selalu disiplin. “Harus tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai ASN serta menyelesaikan program-program apa saja yang ada di instansi masing-masing,” serunya. Selain di tiga OPD, sidak juga dilakukan terhadap beberapa Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Tidore Kepulauan. (aby/aji)

APBN Hasilkan Jalan Asal-Asalan, Penegak Hukum Diminta Action

MALUT POST – TIDORE. Proses pekerjaan di ruas jalan utama Kelurahan Rum dan Rum Balibunga menyisakan masalah. Pasalnya, kualitas jalan yang kurang lebih sekitar 1 kilometer itu diduga tidak sesuai harapan. Bedasarkan pantauan, proses pekerjaan yang asal-asalan membuat kondisi jalan bergelombang dan disinyalir tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga dikeluhkan masyarakat, terutama para pengendara. “Jalan aspal tapi saat melintas seperti di laut. Bergelombang,” keluh beberapa pengendara angkutan umum, Sabtu (9/1) kemarin.

Padahal kata mereka, jalan baru saja selesai dikerjakan akhir tahun 2020 kemarin. Informasi yang diterima dari berbagai sumber menyebutkan, proyek ini dikerjakan PT. Warga Topo Prima dengan nama pekerjaan, preservasi ruas jalan keliling Pulau Tidore atau Long Segment. Nilai kontrak pekerjaan ruas jalan utama ini bersumber dari APBN. Tidak tanggung-tanggung, besaran nilai kontrak proyek juga fantastis, yakni Rp 10,6 miliar lebih.

Selanjutnya, material seperti tanah yang dijadikan dasar aspal informasinya, didatangkan langsung dari Sulawesi. Tak hanya itu, oprit jembatan yang menghubungkan Kelurahan Rum dan Rum Balibunga juga mulai rusak. Kondisi ini lantas menuai sorotan dari berbagai kalangan. Terutama LSM Anti korupsi Maluku Utara, dalam hal ini Gamalama Corruption Watch (GCW).

Direktur GCW Malut, Muhidin mengatakan, anggaran proyek pekerjaan jalan di Kelurahan Rum sangat fantastis namun tidak sesuai harapan. Padahal kata dia, itu jalan diruas utama. Ia menduga, anggaran proyek jalan dikorupsi. Karena itu, pihaknya mendesak penegak hukum, baik Kejaksaan Tinggi maupun Polda Malut segera mengusut tuntas proyek tersebut karena telah menelan anggaran APBN yang sangat besar.

“Kejati dan Polda usut proyek ini,” saran Muhidin. Baginya, proyek jalan yang bersumber dari APBN ini dikerjakan tanpa memperhatikan mutu serta kualitas jalan. “Pekerjaan terkesan merathon karena hanya mengejar sisa waktu pelaksanaan pekerjaan. Umumnya, proyek yang dikerjakan di akhir tahin itu mutunya kurang bagus,” jelasnya.(aby/aji)