MALUT-POST TIDORE Oknum anggota DPRD Tikep berinisial AJM alias Abdul yang kedapatan membawa 35 kantong miras jenis captikus baru-baru ini, menuai masyarakat. menykapn ini, puluhan warga kelurahan bobo lalu menggelar aksi di kantor DPRD, senin (3/5). Dalam aksinya, warga yang kesal bercampur emosi lalu menerobos pintu depan gedung wakil rakyat itu. Dalam aksinya, massa berhasil masuk hingga ke aula paripurna DPRD. Didalam aula, massa yang tergabung dalam forum pemuda Bobo dan LMND kota Tidore kepulauan mendesak Ketua DPRD bersama ketua badan kehormatan (BK) untuk memproses AJM, oknum anggota DPRD aktif dari fraksi PDI perjuangan.

” Kami minta BK segera memperoses AJM melanggar kode etik berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan Negeri soasio, yang bersangkutan dihukum 2 bulan tahanan percobaan serta wajib lapor, ” aku Julfikar Hasan dalam oarasinya. senada disampaikan koordinator forum pemuda Bobo, Alfian Kene. Massa meminta anggota DPRD kota Tidore kepualuan untuk kembali mengevaluasi peraturan Daerah (perda) nomor tahun 2018 tentang pengadilan, pengawasaan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman keras.

Pasalnya, massa dari Forum pemuda Bobo merasa malu lantaran 4 rekan AJM yang ditahan adalah warga kelurahan Bobo, ” Sebagaimana kelurahan Bono, kami sangat dirugikan. Identitas kami tercoreng ditengah bulan suci Ramadan. Apalagi masyarakat sedang berupaya menegakkan Tidore sebagai kota santri,” tambah Alfian. Setelah melakukan orasi secara bergantian, massa lalu meminta hearing bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD. sayangnya, permintaan massa aksi tidak digubris para wakil rakyat di tikep. Itu karena tak satu pun unsur pimpinan dan anggota DPRD terlihat berkantor.” kami minta Badan kehormatan (BK) DPRD kota Tidore mempublikasi Tidore penindakan pelanggaran kode etik terhadap AJM kepublik lewat media, sebagai bentuk sanksi moral sekaligus pembelajaran penegakkan perda terhadap masyarakat Tidore, ” pinta massa aksi.

Menyikapi ini, Ketua DPD PDI-P Maluku Utara, Muhammad sinen angkat bicara. saat dikonfirmasi secara terpisah, Muhammad sinen mengatakan maslah yang menimpah satu anggota DPRD kota Tidore kepualuan berinisial AJM dalam kasus miras sudah diproses secara hukum. Dia mengataka, dari hasil pemeriksaan kepolisian bahkan dalam putusan pengadilan Negeri soaiso, AJM dibebaskan dari hukuman. ini didukung dengan kesaksian emapt reka yang mengakui kalau AJM tidak ada kaitannya dngan kepemilikan miras.

Baginya, kasus AJM harus dilihat secara utuh dan berdasarkan keputusan hukum. ” Jika hukum tideak menyebut AJM bersalah, maka partai tentu tidak mengambil langka terlalu jauh karena harus melihat berdasarkan putusan pengadilan,” kata ayah erik, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, dari sesi regulasi, seorang anggota DPRD yang diganti lewat proses pergantian antara waktu (PAW) tergantung sanksi hukuman pengadiln. bisa di PAW jika yang bersangkutan berhalangan tetap atau dihukum pinda diatas 5 tahun, sebagaimana putusan sduah berkekuatan hukum tetap atau inkra. ” kalau masalah AJM, kita dipartai tidak bisa mengambil langka terlalu jauh. Alasanya karena tidak ada satupun pasal yang menyebut AJM bersalah,”terang ayah Erik.

Meski bagitu, dia menegaskan AJM akan dijatuhi sanksi dari partai. ” sehebat apapun manusia pasti punya salah. kami akan memberikan pembinaan terhadap AJM agar tidak lagi melakukan hal serupa, ” tegasnya.

Dia bilang Tidore memang sudah punya peraturan Daerah (perda) tentang menimum kertas. Namun partai tidak bisa enaknnya menindak AJM sewenang-wenang karena harus mengacu pada putusan pengadilan. Sementara dalam putusan, pengadilan menyatakan AJM tidak ada kaitannya sebagai pemilik miras.Ini tutur didukung dengan kesaksian emapt rekan AJM ditahapan hakim, “pungkasnya. (aby/aji)

MALUT-POST TERNATE Pemenfaat tol laut di kota Tidore kepulauan (Tikep) dinilai tidak maksimal pemanfaatnya. padahal keberadaan tol laut bertujuan untuk menekan disparitas harga antara wilayah. Ini diakui kepala PT pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Ternate, Djasman baru-baru ini.

Djasman menjelaskan, Maluku Utara sendiri dilayani dua kapal tol laut yakni kapal logistik nusantara (loknus) 3 Loknus 5. Rute pelayaran Loknus 3, yakni dari surabaya Makassar jailolo Morotai Suarabaya. sedangkan Loknus 6 dimulai dari Surabaya Tidore Maba Buli Weda kemudian balik lagi ke surabaya.

Namun muatan angkut lebih banyak rute Morotai, ketimbang Tikep. Ini karena menurut dia penetapan tol laut di area Tikep tidak tepat sasaran, lantaran minim potensi,. ” yang punya potensi itu di Oba pulau Halmahera. kalau sekarang pelabuhan angkutan Trikora menjadi tidak maksimal, ” ujarnya.

Dia mengaku di Tikep memnag ada barang angkut hasil laut seperti ikan, tapi hanya sedikit. sehingga pemanfaatnya menjadi tidak maksimal. Kata dia, maslah ini sudah dikoordinasikan dengan pihak pemerintah kota (pemkot) Tikep. Bahkan tahun lalu pemkot telah menyampaikan surat ke kementerian perhubungan untuk pindakan rute tol laut dari pelabuhan Trikora Tikep ke Oba. sayangnya belum disetujui sampai sekarang. ” PELNI sebagai operator, tetap menjalankan instruksi pusat untuk melayani rute Tidore. Walaupun barang angkutannya tidak maksimal, ” akunya.

Dia mengaku Malut memiliki potensi angkutan balik yang cukup. Diantaranya potensi hasil bumi salah satunya kopra. Namun potensi itu lebih banyak di Oba bukan di pulau Tidore. karena itu, lebih baik ada rute ke Oba dengan memanfaatkan pelabuhan Gita,” kalau itu dimungkinkan, maka hasil bumi masyarakat Halmahera bisa diangkut melalui tol laut dengan biaya yang lebih murah. kan tujuan pemerintah menyediakan tol laut untuk mengurangi terisolasi masyarakt dan menekan biaya angkutan antara pulau, ” sambungan

Untuk saat ini lanjut dia, potensi angkutan muatan balik seperti hasil bumi da laut, tertinggi tinggi di Morotai, Jailolo, Weda dan Galela. Setiap tahun rata-rata 120 kontainer. kendati begitu, dia mengaku untuk tahun ini menurun karena lagi menunggu massa produksi kayu. ” kopra tetap dominan, 50 persen dari total muatan, ” katanya sembari menyampaikan, biaya angkut perkontainer dipatok RP 5,1 juta. (mg-01/udy)

MALUTPOST.TERNATE – Momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 menjadi hari istimewa bagi dunia pendidikan di Indonesia, tanpa terkecuali untuk Kota Ternate. Namun, masih banyak masalah pendidikan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, di antaranya Peningkatan Mutu Pendidikan, Pemerataan Guru dan Kesejahteraan.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Ternate, Isman Do Idris mengatakan, mutu pendidikan di Kota Ternate sudah sangat baik. Namun, masih perlu dipeerhatikan kekurangan guru, jika tidak segera mencari solusi maka kualitas pendidikan di Kota Ternate menjadi tidak baik.

“Masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah, agar mutu pendidikan kita semakin baik lagi,” ujarnya.

Terkait pemerataan guru, kata dia, untuk didalam Kota Pemerataan di setiap jenjang pendidikan sudah sangat baikmulai PAUD, SD maupun SMP, Meski begitu belum semua sekolah mersakan hal itu, karena selama ini perhatian pemerintah hanya dipusatkan di dalam kota.

“Mereka (Pemerintah) lupa dengan tiga kecamatan terluar seperti Batang Dua, Hiri dan Moti. Tiga kecamatan terluar ini harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga tidak ada kesan pemerintah pilih kasih. Tiga kecamatan terlua ini kurang menjadi perhatian,” pintanya.

Selain itu, masalah kesejahteraan guru. Kepsek SMP Negeri 2 ini mengaku, belum semua guru di Kota Ternate mendapatkan kesejahteran. Dia meminta kepada pemerintah Kota Ternate, agar memperhatikan masalah tersebut. Salah satunya masalah tunjangan profesi guru. Tunjangan ini tidak semua guru dapat, kecuali guru yang lulus mengikuti ujian sertifikasi. Meski sudah lulus, namun tidak secara otomatis bisa mendapatkan tunjangan profesi, karena masih banyak persyaratan yang perlu dilengkapi.

Dia menambahkan, di Momen hari pendidikan 2 Mei (Kemarin), dirinya sebagai ketua PGRI memberi apresiasi dan salut kepada semangat para guru, walaupun di tengah pandemi namun, semangat memberikan ilmu kepada para peserta didik tidak pernah berkurang sedikitpun.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Mahmud J. Abdurahman mengatakan, melalui momen hari pendidikan ini, semoga pandemi covid-19 cepat berlalu agar kegiatan belajar mengajar normal kembali.

“Harapannya, semoga pandemi secepatnya berakhir agar kegiatan belajar mengajar kembali normal,” singkatnya. (mg-02/yun)

MALUT-POST SOFIFI Pemerintah Kabupaten (pemkab) Halmahera Barat (Halbar) dan Kota Tidore Kepulauan (Tikep), menyepakati daftar usulan sarana prasarana pembangunan kawasan khusus Ibu kota Provinsi.

Kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan rencana pembangunan sarana dan prasarana kawasan khusus ibu kota provinsi Maluku Utara di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat pekan lalu.

Rapat dihadiri pihak Kementrian Dalam Negeri (kemendagri), Pemerintah Provinsi (pemprov) Malut, pemkb Halbar dan pemkot Tikep. ” pemkab Halbara diwakili Kepada Bappeda soni Balatjai, pemkot Tikep diwakili plt. sekkot Mifta Bay dan pemprov diwakili sekprov Samsuddin A. Kadir, ” kata kepala biro protokol, kerja sama dan Komunikasi publik (PKKP) Rahwan K. Suamba, minggu (2/5).

Rahwan menjelaskan, kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara itu, ada tiga poin yang menjadi kesepakatan diantaranya pemkot Tikep, pemkab Halbar dan pemrov meyepakati usulan daftar rencana pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan dikawasan khusus ibu kota provinsi yakni pembangunan sarana perkotaan, sarana pemerintah dan sarana penduduk lainnya.

Daftar usulan adalah bagian dari acuan bersama dalam menindaklanjuti pembentuk kawasan khusus ibu kota provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan. ” Data yang terlampir dalam berita acara, kemudian telah disepakati, akan menjadi acuan untuk membuat master plant kawasan khusus ibu kota provinsi, oleh pemprov Malut, ” katanya.

UNtuk detail usualan, mantan kepala dinas perpustakaan provinsi ini menyatakan, dirinya belum bisa menjelaskan secara detail soal usulan rencana pembangunan sarana dan prasarana kawasan khusus, namun yang pastinya usulan yang telah disepakati adalah sarana dan prasarana pemerintah dan perkotaan. pada saat ini rapat kesepakatan disaksian langsung staf khusus kemendagri bidang politik dan pembentukan jaringan Apep Fajar Kurniawan, plt Sekretaris Dirjen Otda Maddaremeng dan Direktur perencanaan Evaluasi dan informasi pembangunan Daerah R. Budi yono sumbambang. ” kesepakatan dua Daerah sudah ditandatangani, sehingga daerah tinggal menunggu arahan lanjutan dari mendagri, ” pungkasnya. (din/udy)

MALUTPOST.TERNATE – Masalah kekurangan guru di semua tingkatan sekolah di Kota Ternate mendapat perhatian Dewan Pendidikan Kota Ternate dan Asosiasi kepala Sekolah SMP Swasta Kota Ternate. Ketua Asosiasi kepala sekolah SMP Swasta Kota Ternate, Saiful Hasan mengatakan, demi kelancaran aktivitas belajar mengajar di Sekolah, perlu menjadi perhatian serius, karena masalah kekurangan guru saat ini sangat urgen, sehingga harus segera diatasi.

Menurut dia, ada berapa mata pelajaran di SMP yang sangat kekurangan tenaga pengajar. Diantaranya, mata pelajaran seni budaya, mata pelajaran prakarya, penjaskes dan agama. Kekurangan ini karena beberapa guru telah meninggal dan juga sudah pensiun. “Jadi masalah ini harus harus secepatnya diatasi,” akunya.

Kepala sekolah SMP Muhammadiyah I ini menambahkan, Dinas pendidikan kota Kota Ternate semestinya mencari solusi. Selain itu, Diknas juga sudah harus melakukan pendataan agar diketahui pasti guru mata pelajaran mana saja yang melebihi kebutuhan dan mata pelajaran masih kekurangan.

“Masalah kekurangan guru ini bukan hanya dialami SMP, namun PAUD dan SD juga. Jadi harus didata, untuk diketahui kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan, pintanya.

Sementara, ketua Dewan Pendidikan Kota Ternate, Asgar Saleh mengatakan, masalah tenaga Kependidikan yang mengalami kekurangan ini sudah menjadi problem klasik. Kata dia, Pemkot ibarat maju kena mundur kena karena mau merekrut tenaga kependidikan angarannya tidak tersedia, padahal ini menjadi kebutuhan sekolah.

“Kedepannya Pemkot harus mencari cara untuk sediakan anggaran terkait masalah ini,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Kota Ternate ini menambahkan, selama ini rekrutmen PNS oleh Negara juga sangat jarang mengakomodasi tenaga kependidikan baik guru, maupun tenaga kependidikan lainnya. Guru semestinya menjadi prioritas Negara dalam rekrutmen PNS, menjadi kebutuhan dasar di sekolah.

“Pemkot ketika penerimaan PNS atau PPPK harus memprioritaskan tenaga kependidikan dan kesehatan. Ini kebutuhan yang harus menjadi prioritas pemerintah,” tandasnya. (mg-02/yun)

MALUT-POST TIDORE Puluhan guru di kota tidore kepulauan mendatangi kantor walikota tikep, senin (26/4). kedatangan para guru ini tidak lain menyoal tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) mereka yang belum dibayar pemerintah daerah kota tikep. para guru ini menuntut agar pemkot tikep segera membayar hak mereka sebelum lebaran idul fitri.

Sebelum ke kantor wali kota, para guru non sertifikasi lebih dlu mendatangi kantyor dinas pendidikan dengan tuntutan yang sama. aksi yang dilakukan para guru pada senin kemarin membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu karena sempat berhenti. salah satu guru yang enggan namanya dikorankan mengatakan, uang tamsil yang belum terbayar selama 4 bualan. di tahun 2020 ada bulan yang ditambah 2021 dua bulan. ia menjelaskan perbulan, dana tamsil yang harus diterima sebesar RP 250 ribu. total dana tamsil yang harus dibayar pertriwulan yakni RP 750 ribu. parahnya lagi. total itu juga dipangkas kurang lebih RP 30 ribu. lantaran dipangkas, total tamsil pertriwulan yang diterima hanya RP 720 ribu.

” Itu pun di potong lagi sehingga yang diterima hanya RP 720 ribu. kami tidak tahu itu di potong untuk apa,” ungkapnya berada di kantor wali kota. lewat kesempatan ini, para guru lalu meninta pemkot tikep segera membayar hak mereka sebelum lebaran idul fitri.” kami meminta sebelum lebaran, karena kebutuhan kami banyak,” desak para guru.

Menanggapi tuntutan para guru, kepala dinas pendidikan, Ismail Dukomalamo mengatakan dana tamsil ditransfer langsung oleh pusat.” dana yang masuk itu hanya RP 183 juta, itu cukup bayar 1 bulan saja maknya masih kurang,” kata ismail kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan para guru di kantor wali kota.

Ismail juga mengakau, di tahun 2020 dana tamsil yang belum dibayar itu 2 bulan. yakni november dan desember. sedangkan triwulan 1 tahun ini yang belum dibayar yaitu ferbuari dan maret. makanya tamsil yang belum dibayar ke para guru selama 4 bulan diupayakan segera dibayar. ” empat bulan itu jadi hutang negara ke teman-teman guru tikep. tapi itu pasti dibayar,” aku ismail.

Menyangkut dengan pemotongan dan tamsil, lanjut dia, digunakan untuk membayar pajak. ” itu dipotong pajak sehingga yang diterima guru hanya RP 720 ribu. Uang itu ditransfer langsung ke rekening guru,” tambahnya.

Rencananya, hari ini (senin kemarin), sekretaris dinas pendidikan akan berkoordinasi langsung dengan kementrian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) di jakarta untuk mempercepat penyalur dana tamsil supaya non sertifikasi ini sebanyak 700 orang labih. kapan waktu pembayaran kami belum tahu pasti karena anggaran ini ditransfer pusat. kami akan berkoordinasi. semogah cepat dibayar,” tandasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Masyarakat Kota ternate, terlebih pemerintah mesti berterima kasih pada petugas kebersihan. Baik itu petugas penyapu jalan, petugas pengangkut sampah maupun petugas kebersihan lainnya.

Meski di satu sisi persoalan sampah adalah tanggung jawab setiap warga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tetapi, dalam hal pengelolaanya, Pemkot memiliki tanggung jawab melalui SKPD teknis. Dinas teknis harus serius terkait dengan permasalahan sampah agar lingkungan tidak tercemar. Apalagi walikota terpilih juga memiliki visi untuk memajukan sektor pariwisata di Kota Ternate, bagaimana mau menarik minat wisatawan dengan kondisi sampah Kota Ternate yang masih terlihat berserakan dan penanganannya belum tuntas.

Untuk mengatasi masalah persampahan ini, ada sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian Tauhid Soleman setelah dilantik sebagai wali kota. Mulai dari armada pengangkut sampah yang masih kurang, bahkan sudah berusia lanjut. Kemudian perlengkapan petugas kebersihan, dan yang palinf penting adalah upah petugas masih dibawah UMR.

“Semua itu adalah faktor pendukung penting. Yang paling penting juga adalah, Pemkot perhatiakan gaji petugas. Ini merupakan komponen penting untuk mendukung maksimal penanganan sampah di Kota Ternate. Serta bentuk sosialisasi kepada masyarakat penting untuk menumbuhkan kesadaran terhadap sampah di Kota Ternate. Serta bentuk sosialisasi kepada masyarakat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap sampah. Ini menjadikan tantangan bagi wali kota yang baru,” kata Akademisi Universitas Khairun Arisa Murni Rada.

Terpisah, direktur Walhi mengatakan, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi krisis air bersih, pemerintah juga harus menetapkan kawasan yang menjadi resapan air. Menurutnya, dengan adanya daerah resapan air dapat menangkap air hujan, sehingga tidak terbuang percuma di laut. Dan yang paling penting daerah resapan ini perlu dihaga, jangan lagi dialih fungsikan sebagai kawasan pemukiman.

“Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan air bersih sangat meningkat sehingga daerah resapan air perlu diperhatikan. Hal ini agar ketersediaan air tanah sebagai air baku dapat terpenuhi,” tambahnya.

Selain itu, persolan sampah juga menjadi masalah penting di Kota Ternate. Produksi sampah setiap saat terus meningkat. Di bulan Ramadhan ini, kota Ternate memproduksi sampah sebanyak 150 ton per hari. Kondisi ini perlu mendapata perhatian juga dari wali kota yang baru.

Menurutnya, pelibatan semua pihak mulai dari RT, Kelurahan hingga Kecamatan tentang kebersihan lingkungan. Bahkan ada sampah yang bisa didaur ulang. Nah, yang demikian ini tentu butuh campur tangan pemerintah. “Sampah itu, bila dipilah secara baik dapat bernilai ekonomis. Dan ini menjadi tugas bagi walikota Ternate yang baru,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST TIDORE Pemerintah daerah kota tidore kepulauan hingga kini belum menyampaikan hasil refocusing anggaran 8 persen untuk penanganan covid-19 ke pemerintah pusat. PJ sekretaris daerah (sekda) kota tidore kepulauan, Muhammad Mifta baay mengatakan, saat ini pemkot tikep masih melakukan refocusing.

” Sementara dilakukan,” ungkap Mifta, selasa (20/4). untuk memenuhi target 8 persen, sebagaimana di tetapkan pemerintah pusat, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup pemkot masih melakukan penyesuaian kegiatan,” paling lambat jumat sudah disampaikan ke pusat. saat ini daerah malut yang belum melakukan refocusing tinggal tikep dan kep sula,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, refocusing dan realokasi angaran berdampak pada terget pembangunan ditahun 2021. sebab refocusing realokasi anggaran bertujuan untuk percepatan penanganan covid-19. Mifta memaparkan, kondisi kondisi keuangan daerah tergantung dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang melontorkan pemerintah p[usat. begituh juga dengan pendapatan asli daearah (PAD).” tentu sangat berdampak karena beberapa program harus disesuaikan penyesuaian,” pungkasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Sebagai kebutuhan mendasar, air bersih sangat dibutuhkan. Tetapi dua Kelurahan yakni Maliaro RT 10 RW03 dan Tanah Tinggi barat Kecamatan ternate Tengah, tak bisa menikmati kebutuhan mendasar itu. Ya, dua kelurahan itu masih mengalami krisis air bersih.

Arsi, warga sekitar mengatakan, kemacetan air di belakang RSUD Chasan Boesoerie sudah sekitar lima hari. Kendalanya tak diketahui. “Kami berharap respons cepat dari PDAM, sebab air sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang di bulan puasa,” katanya.

Senada dengan itu, Arif warga Maliaro RT 10 juga mengeluh dengan air yang tak jalan selama seminggu ini.

Padahal di bulan ramadhan, mereka sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, pihak PDAM seharusnya bisa turun ke lokasi agar memastikan kerusakan dan segera memperbaiki. “Sehingga kebutuhan air bisa dinikmati. Kami meminta agar segera diperhatikan,” sebutnya.

Keluhan warga dua Kelurahan tersebut, mendapatkan respons dari anggota DPRD Ridwan Lisapaly.

Menurutnya, kebutuhan air bersih sangat mendasar bagi masyarakat. Jadi, PDAM berkewajiban untuk memberikan pelayanan. Menurutnya, tidak ada alasan selama itu untuk kepentingan masyarakat, dan itu wajib. DPRD mendesak agar pihak PDAM segera merespons keluhan warga tersebut.

“Masyarakat sudah membayar, sehingga pelayanan kepada masyarakat harus maksimal palagi di bulan ramadhan. Keluhan dari warga harus segera diatasi oleh PDAM secepat mungkin,” tandasnya.

Sementara, kepala bagian teknisi PDAM Suharto saat dikonfirmasi mengatakan, untuk Kelurahan Tanah Tinggi BArat tersebut, masalahnya terletak pada pompa air yang rusak. Sedangkan di Kelurahan Maliaro RT 10, bak penampungan. Karena ketinggian di wilayah tersebut, sehingga sering kali terjadi gangguan.

“Tim akan diturunkan untuk melihat masalah yang dikeluhkan dua Kelurahan tersebut,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST TIDORE Pencairan Tunjangan hasil raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkup pemerintah daerah kota tidore kepulauan bakal di salurkan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari raya idul fitri. demikian disampaikan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) tikep, mansur, senin (19/4).

” Rencana disalurkan paling lambat 10 hari sebelum hari raya,” kata mansyur. dikatakan mansyur, pihaknya masih menunggu peraturan mentri keuangan (PMK) untuk mengetahui secara pasti, mekanisme penyaluran hingga besaran THR yang akan diterima setiap ASN. ” kami masih menunggu PMK dulu,” terangnya.

Karena itu, ia belumbisa memastikan penyaluran THR secara merata. baik untuk wali kota dan wakil wali kota 1, penjabatan oselon II serta wakil rakyat DPRD. sebab kata dia, tahun 2020 kemarin, pemberian. THR tidak diperuntukan bagi wali kota dan wakil wali kota, oselon II serta DPRD,” Insah allah tahun ini semua bisa dapat. semua tergantung PMK saja,” tambahnya.

Terpisah, Pj sekda kota tikep, M Miftah Baay saat ini berkonfirmasi juga mengatakan hal yang sama. miftah menjelaskan, pemberian THR harus mengacu pada regulasi. ” untuk itu, kami masih menunggu PMK sebagai rujukan,” ungkapnya. makanya ia belum bisa pastikan wali kota, wakil wali kota, penjabat oselon II dan DPRD juga dapat THR. ” kami belum bisa pastikan itu,” sambungannya.

apalagi saat ini, semua anggaran direfocusing untuk penanggulangan covid-19.” logikanya, dana itu pusat yang kasih, sekarang sebagaiman anggaran mereka tarik. sementara pusat sudah realokasi anggaran sekitar RP 16 miliar lebih, sekarang minta refocusing 8 persen. makanya untuk THR bisa dipastikan dapat atau tidak, semua tergantung pusat. intinya kami hanya menunggu PMK,” pungkasnya. (aby/aji)