MALUTPOST-TIDORE. Ini peringatan bagi masyarakat yang hendak berpergian keluar dari kota Tidore Kepulauan (Tikep). Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar dari wilayah Tidore wajib mengikuti Rapid Test Antigen.

Demikian disampaikan Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Tikep, Dr. Fahrizal Maradjabessy, Selasa (22/12). Namun untuk menerapkan kebijakan ini, pihaknya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK).

“Sementara SK dari RSD sedang disiapkan, karena berkaitan dengan pemeriksaan antigen harus ada SK-nya,” kata Fahrizal.

Pemberlakuan Rapid Test Antigen bisa mendeteksi virus secara langsung dan lebih cepat dari Polymerase Chain Reaction (PCR).

Tentu masyarakat yang hendak mengikuti rapid test antigen sebagai syarat untuk melakukan perjalanan keluar dari Tidore harus merogoh koceh yang tidak sedikit. Pungutan biaya bagi warga yang melakukan pemeriksaan rapid test antigen, sebut Fahrizal, disesuaikan dengan edaran Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan Peraturan Daerah (Perda), yakni Rp 275.000. “Makanya harus ada SK dari RSD. Kalau SK sudah ada maka kita langsung melakukan test bagi masyarakat dari rumah sakit. Pemberlakuan Rapid test antigen dimulai Desember setelah SK diterbitkan, tandasnya. (mg-06/aji)

MALUTPOST-TIDORE. Sikap anggota empat fraksi di DPRD Kota Tidore Kepulauan yang menolak APBD perubahan lewat sidang paripurna belum lama ini menuai tanggapan dari Walikota, Capt Ali Ibrahim.

Dikatakan, penolakan empat fraksi di DPRD akan berakibat fatal bagi pelayanan umum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Tidore. “Oknum-oknum di DPRD ini terlalu berpikiran politis. Mengaitkan kebijakan anggaran dengan kepentingan politik. Ini menyebabkan masyarakat yang memilih mereka di DPRD menjadi korban, ungkap Walikota disela-sela kunjungannya saat memantau kawasan perumahan di kelurahan Gurabati, Minggu (6/12).

Dengan kesal, ia mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukka empat fraksi. “Jujur saya sangat kecewa dengan sikap sejumlah fraksi di DPRD yang menolak pengesahan APBD-P kemarin. Ini sikap yang kurang elegan dalam membijaki kebijakan daerah untuk kepentingan masyarakat,” akunya.

Menurutnya, penolakan usulan anggaran perubahan oleh Fraksi PAN, PKB, Demokrat, PKS, dan Nasdem telah menghambat dan hibah bantuan pusat berupa Alat Kesehatan (Alkes) senilai Rp 27 miliar yang harusnya tertuang dalam APBD-P. Alkes yang dimaksud seperti alat Covid Ventilator, Pasien Monitor, dan CT-Scan.

Selain itu, insentif dokter, perawat, tenaga medis dan lain-lain yang ada di APBD-P senilai 400 juta hingga pengadaan UPS, penunjang CT-Scan akan megalami kendala serius.

“Sekalipun sudah ada CT-Scan namun belum bisa dioperasikan karena UPS yang harusnya masuk di APBD-P tahun ini, dialihkan ke APBD tahun depan,” ungkapnya. Belum lagi, lanjut Walikota, alokasi anggaran lampu jalan yang juga dialihkan ke APBD Induk tahun depan.

“Sudah jelas akan padam karena menunggak ke PLN. Selain itu, listrik di pabrik es juga mengalami hal yang sama sehingga pedagang ikan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Coldstorage di PPI tidak lagi bisa meningkatkan produksi karena pasokan listrik akan dihentikan PLN,” ujarnya dengan nada kecewa.

Baginya, sikap empat fraksi dalam melihat kebijakan anggaran di APBD-P sangat sempit. “Padahal niat kami tulus untuk memberikan hak masyarakat yang harus kita penuhi bersama,” tandasnya. (mg-06/aji)

MALUTPOST-TIDORE. Maraknya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dalam politik praktis jelang pencoblosan di Pilkada kali ini membuat Wakil Gubernur, Ali Yasin kaget.

Sikap orang nomor dua di Pemprov Maluku Utara ini ditunjukkan saat memantau langsung kesiapan Pilkada di Tikep, Rabu (2/12).

Dalam kesempatan kemarin, Wagub lalu menyempatkan waktu sambangi kantor Bawaslu dan melakukan tatap muka bersama. dari Bawaslu, Ali Yasin lantas menerima pengakuan jika pelanggaran di Pilkada Tikep didominasi kalangan ASN.

Di hadapan Wagub, Abd. Malik Salasa selaku Sekretaris menyampaikan, sampai saat ini, angka pelanggaran pemilu didominasi ASN. Dia menyebutkan, sebanyak 14 oknum ASN di lingkup pemerintah Daerah Kota Tikep telah diproses karena diduga kuat terlibat politik praktis. Namun kata dia, dari 14 oknum ASN, baru 6 orang yang resmi menerima sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sedangkan dugaan pidana yang proses hukumnya sementara berjalan melibatkan 12 orang. Tiga diantaranya adalah ASN. Ketiganya adalah Fadli Mahasari selaku tenaga medis di Kecamatan Oba Selatan yang prosesnya sudah selesai penyelidikan.

Berikut ada nama Bustamin Arifin selaku Lurah Sofifi Kecamatan Oba Utara dan Sirajudin Abdulkadir.

Menanggapi ini, Wagub lalu mengimbau seluruh ASN di Tikep supaya tidak terlibat dalam politik praktis. “Kalau di Halut itu hanya 8 kasus yang melibatkan ASN dan telah ditindaklanjuti hingga ke KASN. Tapi Tikep justru lebih banyak,” kata Wagub dengan raut wajah keheranan.

Karena itu, mantan Bupati Halmahera Tengah (Halteng) ini meminta Bawaslu agar lebih meperketat jalannya pengawasan agar Pilkada di tidore Kepulauan bisa berjalan dengan damai. “Saya imbau kepada semua ASN agar bisa menjaga integritas dan tidak mengintervensi pilihan warga sipil, sekalipun mereka Golput,” tandasnya. (mg-06/aji)