MALUT-POST JAILOLO Pemerintah Kabupaten (pemkab) Halmahera Barat siap membayar gaji 14 Aparatur sipil Negara (ASN). Gaji tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban menjelang hari rata idul fitri. ” Mulai kemari kami sudah proses gaji reguler bulan Mei. Setelah gaji reguler dicairkan, kemungkinan pekan ini juga langsung memproses pencairan gaji 14, ” kata sekertaris Kabupaten (sekkab) Syahril Abd Radjak yang ditemui di ruang kerjanya senin (3/5).

Pembayaran gaji 14 itu karena pemkab juga sudah menerima petunjuk teknis (juknis) dari kementerian Keuangan. karena itu, ASN diminta bersabar karena setelah gaji reguler akan disusul dengan gaji 14. ” Sebelumnya idul fitri gaji tersebut sudah akan dibayar, ” ucapnya.

Bari mengatakan anggaran yang disiapkan kurang lebih RP 17 miliar. selain Halbar, hal yang sma juga dilakukan pemkab Halmahera Utara (Halut). Di Halut ini gaji reguler bulan Mei dan tunjangan hari raya (gaji 14) dibayar bersamaan, selasa (4/5) hari ini. Hal ini diakui kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahmud Lasidji yang dikonfirmasi, senin (3/5).

Mahmud mengatakan anggaran yang diaolaksikan untuk pembayaran hak 3.476 ASN itu RP 15 miliar. ” pembayaran kami lakukan bersamaan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat lebaran nanti, ” ucapnya. (met/red/met)

MALUTPOST.TERNATE – Momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 menjadi hari istimewa bagi dunia pendidikan di Indonesia, tanpa terkecuali untuk Kota Ternate. Namun, masih banyak masalah pendidikan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, di antaranya Peningkatan Mutu Pendidikan, Pemerataan Guru dan Kesejahteraan.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Ternate, Isman Do Idris mengatakan, mutu pendidikan di Kota Ternate sudah sangat baik. Namun, masih perlu dipeerhatikan kekurangan guru, jika tidak segera mencari solusi maka kualitas pendidikan di Kota Ternate menjadi tidak baik.

“Masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah, agar mutu pendidikan kita semakin baik lagi,” ujarnya.

Terkait pemerataan guru, kata dia, untuk didalam Kota Pemerataan di setiap jenjang pendidikan sudah sangat baikmulai PAUD, SD maupun SMP, Meski begitu belum semua sekolah mersakan hal itu, karena selama ini perhatian pemerintah hanya dipusatkan di dalam kota.

“Mereka (Pemerintah) lupa dengan tiga kecamatan terluar seperti Batang Dua, Hiri dan Moti. Tiga kecamatan terluar ini harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga tidak ada kesan pemerintah pilih kasih. Tiga kecamatan terlua ini kurang menjadi perhatian,” pintanya.

Selain itu, masalah kesejahteraan guru. Kepsek SMP Negeri 2 ini mengaku, belum semua guru di Kota Ternate mendapatkan kesejahteran. Dia meminta kepada pemerintah Kota Ternate, agar memperhatikan masalah tersebut. Salah satunya masalah tunjangan profesi guru. Tunjangan ini tidak semua guru dapat, kecuali guru yang lulus mengikuti ujian sertifikasi. Meski sudah lulus, namun tidak secara otomatis bisa mendapatkan tunjangan profesi, karena masih banyak persyaratan yang perlu dilengkapi.

Dia menambahkan, di Momen hari pendidikan 2 Mei (Kemarin), dirinya sebagai ketua PGRI memberi apresiasi dan salut kepada semangat para guru, walaupun di tengah pandemi namun, semangat memberikan ilmu kepada para peserta didik tidak pernah berkurang sedikitpun.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Mahmud J. Abdurahman mengatakan, melalui momen hari pendidikan ini, semoga pandemi covid-19 cepat berlalu agar kegiatan belajar mengajar normal kembali.

“Harapannya, semoga pandemi secepatnya berakhir agar kegiatan belajar mengajar kembali normal,” singkatnya. (mg-02/yun)

MALUT-POST TERNATE PT. Taspen (persore) hari ini (30/4) mengucurkan tunjangan Hari Raya (THR) untuk 9.998 pensiunan di Maluku Utara (Malut). PLt. Brancah Manager PT Taspen (persore) Ternate, septyan Irfan setiawan menurutkan, sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021, yang dikeluarkan 28 April 2021 tentang pemberian THRtahun 2021 kepada pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Anggota Kepolisian Negara Republik Idonesia, pegawai Non pegawai Negeri sipil, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yang menugaskan PT Taspen (persore), untuk mulai melakukan pembayaran THR 30 April 2021. ” pembayaran THR kepada penerima pensiun berdasarkan gaji bulan Maret 2021, dan tidak di kenakan potongan iuran atau potongan lain kecuali pajak penghasilan yang di tanggung oleh pemerintah, ” jelasnya.

Dana yang dibayar kepada pensiunan di Malut, nilainya kurang lebih RP 26 miliar. Dana dicairkan melalui 11 mitra (bank pemerintah atau bank swasta). karena itu pensiunan bisa cek ke rekening masing-masing.

Dia juga mengatakan dalam rangka menjaga penyebaran covid-19 PT Taspen (persore) bekerja sama dengan perbankan memberikan kemudahan untuk pengambilan THR dan Tabungan Hari Tua (THR) meke bank. itu lebih mudah, praktis, dan cepat. ” kepada seluruh penerima pensiun yang sudah memilki kartu ATM dianjurkan untuk mengambil uang THR melalui ATM saja, tidak perlu datang ke bank, ” pungkasnya.

Sementara untuk ASN yang berada di lingkup pemprov Malut, THRnya baru akan dicairkan H-7 lebaran Idul fitri. pemprov telah menyiapkan anggaran pembayaran THR sebesar RP 32 Miliar. ” Anggarannya sudah siap, ” kata kepala Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya, kamis (29/4).

Menurut Ahmad, jika tidak ada kendala pembayaran THR akan dilakukan satu minggu sebelum lebaran, sehingga kebutuhan ASN menjelang lebaran bisa dipenuhi. ” Insah Allah, sebelum lebaran satu minggu THR sudah bisa dicairkan,” janjinya. (tr-02/onk/din/rul).

MALUTPOST.TERNATE – Masalah kekurangan guru di semua tingkatan sekolah di Kota Ternate mendapat perhatian Dewan Pendidikan Kota Ternate dan Asosiasi kepala Sekolah SMP Swasta Kota Ternate. Ketua Asosiasi kepala sekolah SMP Swasta Kota Ternate, Saiful Hasan mengatakan, demi kelancaran aktivitas belajar mengajar di Sekolah, perlu menjadi perhatian serius, karena masalah kekurangan guru saat ini sangat urgen, sehingga harus segera diatasi.

Menurut dia, ada berapa mata pelajaran di SMP yang sangat kekurangan tenaga pengajar. Diantaranya, mata pelajaran seni budaya, mata pelajaran prakarya, penjaskes dan agama. Kekurangan ini karena beberapa guru telah meninggal dan juga sudah pensiun. “Jadi masalah ini harus harus secepatnya diatasi,” akunya.

Kepala sekolah SMP Muhammadiyah I ini menambahkan, Dinas pendidikan kota Kota Ternate semestinya mencari solusi. Selain itu, Diknas juga sudah harus melakukan pendataan agar diketahui pasti guru mata pelajaran mana saja yang melebihi kebutuhan dan mata pelajaran masih kekurangan.

“Masalah kekurangan guru ini bukan hanya dialami SMP, namun PAUD dan SD juga. Jadi harus didata, untuk diketahui kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan, pintanya.

Sementara, ketua Dewan Pendidikan Kota Ternate, Asgar Saleh mengatakan, masalah tenaga Kependidikan yang mengalami kekurangan ini sudah menjadi problem klasik. Kata dia, Pemkot ibarat maju kena mundur kena karena mau merekrut tenaga kependidikan angarannya tidak tersedia, padahal ini menjadi kebutuhan sekolah.

“Kedepannya Pemkot harus mencari cara untuk sediakan anggaran terkait masalah ini,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Kota Ternate ini menambahkan, selama ini rekrutmen PNS oleh Negara juga sangat jarang mengakomodasi tenaga kependidikan baik guru, maupun tenaga kependidikan lainnya. Guru semestinya menjadi prioritas Negara dalam rekrutmen PNS, menjadi kebutuhan dasar di sekolah.

“Pemkot ketika penerimaan PNS atau PPPK harus memprioritaskan tenaga kependidikan dan kesehatan. Ini kebutuhan yang harus menjadi prioritas pemerintah,” tandasnya. (mg-02/yun)

MALUT-POST TIDORE Puluhan guru di kota tidore kepulauan mendatangi kantor walikota tikep, senin (26/4). kedatangan para guru ini tidak lain menyoal tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) mereka yang belum dibayar pemerintah daerah kota tikep. para guru ini menuntut agar pemkot tikep segera membayar hak mereka sebelum lebaran idul fitri.

Sebelum ke kantor wali kota, para guru non sertifikasi lebih dlu mendatangi kantyor dinas pendidikan dengan tuntutan yang sama. aksi yang dilakukan para guru pada senin kemarin membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu karena sempat berhenti. salah satu guru yang enggan namanya dikorankan mengatakan, uang tamsil yang belum terbayar selama 4 bualan. di tahun 2020 ada bulan yang ditambah 2021 dua bulan. ia menjelaskan perbulan, dana tamsil yang harus diterima sebesar RP 250 ribu. total dana tamsil yang harus dibayar pertriwulan yakni RP 750 ribu. parahnya lagi. total itu juga dipangkas kurang lebih RP 30 ribu. lantaran dipangkas, total tamsil pertriwulan yang diterima hanya RP 720 ribu.

” Itu pun di potong lagi sehingga yang diterima hanya RP 720 ribu. kami tidak tahu itu di potong untuk apa,” ungkapnya berada di kantor wali kota. lewat kesempatan ini, para guru lalu meninta pemkot tikep segera membayar hak mereka sebelum lebaran idul fitri.” kami meminta sebelum lebaran, karena kebutuhan kami banyak,” desak para guru.

Menanggapi tuntutan para guru, kepala dinas pendidikan, Ismail Dukomalamo mengatakan dana tamsil ditransfer langsung oleh pusat.” dana yang masuk itu hanya RP 183 juta, itu cukup bayar 1 bulan saja maknya masih kurang,” kata ismail kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan para guru di kantor wali kota.

Ismail juga mengakau, di tahun 2020 dana tamsil yang belum dibayar itu 2 bulan. yakni november dan desember. sedangkan triwulan 1 tahun ini yang belum dibayar yaitu ferbuari dan maret. makanya tamsil yang belum dibayar ke para guru selama 4 bulan diupayakan segera dibayar. ” empat bulan itu jadi hutang negara ke teman-teman guru tikep. tapi itu pasti dibayar,” aku ismail.

Menyangkut dengan pemotongan dan tamsil, lanjut dia, digunakan untuk membayar pajak. ” itu dipotong pajak sehingga yang diterima guru hanya RP 720 ribu. Uang itu ditransfer langsung ke rekening guru,” tambahnya.

Rencananya, hari ini (senin kemarin), sekretaris dinas pendidikan akan berkoordinasi langsung dengan kementrian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) di jakarta untuk mempercepat penyalur dana tamsil supaya non sertifikasi ini sebanyak 700 orang labih. kapan waktu pembayaran kami belum tahu pasti karena anggaran ini ditransfer pusat. kami akan berkoordinasi. semogah cepat dibayar,” tandasnya. (aby/aji)

MALUT-POST-TIDORE Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 di kota tidore kepulauan belum terbayar. diketahui, dana yang belum dibayar oleh pemerintah kota tikep itu terhitung sejak oktober, november, desember 2020.

Hal inni lantas dikeluhkan sejumlah tenagah medis yang merupakan garda terdepan dalam penganggulangan covid-19. salah satu tenagah medis yang enggan namanya dikorankan pada rabu (21/4) mengatakan, dirinyabersama rekan-rekan tengah medis lain yang belum menerima uang insentif selama 3 bulan. yakni oktober, november dan desember 2020.” kami dengar uang itu sudah di transferoleh kementrian kesehatan (kemenkes) ke daerah sebesar Rp# miliar. tapi kamim belum terima,” ungkapnya, rabu (21/4).

Bahkan lanjut sumber terpecaya koran ini, pihaknya sudah menyampaikan ke wali kota tikep. namun dalam pertemuan dengan wali kota juga membuahkan hasil. padahal kata dia, anggaran tersebut sudah masuk ke daerah. tak hanya itu, ia juga membandingkan lambatnya pembayaran insentif tahun ini dan tahun sebelumny. ia lalu menggambil contohnya pembayaran insentif bagi nakes yang bergabung dalam satgas covid din kota ternate. kata dia, di ternate insentif untuk tahun 2020 justru sudah terbayar bahkan hingga tahun ini.” dana sudah ada tapi kenapa belum dicairkan,” akunya dengan nada tanya.

Menanggapi ini, masyur selaku kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota tikep ketika di informasi membenarkan keluhan para nakes. diakui mansyur , anggran insentif tenagah kesehatan yng bergabung di satgas memang sudah dikirim pemerintah pusat ke daerah. hanya saja., dana saja belum bisa dicairkan karena baru transfer ke daerah akhir dwesember tahun 2020 kemarin makanya belum terkover dalam dokumen APBD 2021. ” damna masuk ke kami saat APBD sudah di sahkan makanya belum bisa dicairkan,” akunya. ia menyatakan, daa ini harus diakomodir ke APBD terlebih dahulu baru bisa cair.

Mansyur menjelaskn, besaran pembayaran insentif ke tenagah medis bervariasi sesuai dengan ketentuan. dana yang di terima pemkot tikep untuk membayar insentif totalnya 3 miliar.” nanti kita akomodir ke APBD dlu baru bisa di bayarkan. kita upayakan dalam APBD prubahan,” tandasnya. (aby/aji)

MALUT-POST TIDORE Pencairan Tunjangan hasil raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkup pemerintah daerah kota tidore kepulauan bakal di salurkan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari raya idul fitri. demikian disampaikan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) tikep, mansur, senin (19/4).

” Rencana disalurkan paling lambat 10 hari sebelum hari raya,” kata mansyur. dikatakan mansyur, pihaknya masih menunggu peraturan mentri keuangan (PMK) untuk mengetahui secara pasti, mekanisme penyaluran hingga besaran THR yang akan diterima setiap ASN. ” kami masih menunggu PMK dulu,” terangnya.

Karena itu, ia belumbisa memastikan penyaluran THR secara merata. baik untuk wali kota dan wakil wali kota 1, penjabatan oselon II serta wakil rakyat DPRD. sebab kata dia, tahun 2020 kemarin, pemberian. THR tidak diperuntukan bagi wali kota dan wakil wali kota, oselon II serta DPRD,” Insah allah tahun ini semua bisa dapat. semua tergantung PMK saja,” tambahnya.

Terpisah, Pj sekda kota tikep, M Miftah Baay saat ini berkonfirmasi juga mengatakan hal yang sama. miftah menjelaskan, pemberian THR harus mengacu pada regulasi. ” untuk itu, kami masih menunggu PMK sebagai rujukan,” ungkapnya. makanya ia belum bisa pastikan wali kota, wakil wali kota, penjabat oselon II dan DPRD juga dapat THR. ” kami belum bisa pastikan itu,” sambungannya.

apalagi saat ini, semua anggaran direfocusing untuk penanggulangan covid-19.” logikanya, dana itu pusat yang kasih, sekarang sebagaiman anggaran mereka tarik. sementara pusat sudah realokasi anggaran sekitar RP 16 miliar lebih, sekarang minta refocusing 8 persen. makanya untuk THR bisa dipastikan dapat atau tidak, semua tergantung pusat. intinya kami hanya menunggu PMK,” pungkasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Dinas Kesehatan Kota Ternate, yang mengabdi di luar daerah mendapat sorotan dari DPRD Kota Ternate. Kelima ASN tersebut berpindah-pindah tempat kerja karena mengikuti suami bertugas disejumlah daerah.

Menurut Zainul Rahman, jumlah sebaran PNS di lingkungan SKP yang berhubungan dengan pelayanan cukup banyak. Tetapi sebaran dari para ASN tidak merata.

Hal ini seperti kelima ASN di dinas kesehatan tersebut. Dinas kesehatan dan BKPSDM agar segera mengambil langkah menyurati yang bersangkutan, untuk segera memilih pindah ke daerah luar atau tetap di Kota Ternate. “Kami meminta Pemkot agar lepas saja ASN tersebut,” ungkpanya.

Kata Zainul, dengan keberadaan mereka di luar daerah, maka akan mempengaruhi proses pelayanan ke masyarakat. Menurutnya DPRD juga pahami kegiatan yang dilkaukan sebagai seorang istri untuk urusan keluarga, tetapi tanggung jawab sebagai PNS di Kota Ternate jangan sampai diabaikan. Jika Kadinkes bisa menjamin ketidakhadiran PNS tersebut tidak menganggu pelayanan tidak masalah. Tetapi jika menimbulkan masalah maka butuh langkah yang tegas. Apalagi sampai beberapa bulan tidak masuk, hal ini yang tidak diinginkan DPRD. Bahkan menurutnya, masalah ini tidak hanya di Dinas Kesehatan melainkan terdapat juga di beberapa dinas. KArena itu, harus menjadi perhatian serius measing-masing pimpinan SKPD.

“Tingkah para ASN seperti itu, maka kehadiran PTT sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan akibat ditinggalkan oleh para ASN. MEreka bisa menggantikan ASN yang berada di tempat tugas,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate berkantor di luar Daerah. Ini karena mereka mengikuti suami yang bertugas di sejumlah daerah di luar Kota Ternate.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Ternate Nurbaity Radjabessy saat dikonfirmasi menyebutkan, lima PNS tersebut saat ini masing-masing mengikuti suami di Morotai, Makassar, Ambon, san dua orang daereah Jawa. Namun ia tidak mau membeberkan nama dari kelima PNS itu.

“Mereka ikut suami, tapi suami mereka itu kan tugas tidak tetap, dua bulan, tiga bulan sudah kembali. Jadi kami Pemerintah Kota Ternate juga berkewajiban mengikuti apa yang menjadi istri,” ucap Nurbaity, kemarin (14/4).

Menurutnya, terhadap para pegawai seperti ini, Dinkes tidak hanya melihat dari sisi tanggung jawab mereka sebagai PNS, namun juga pertimbangan sebagai seorang istri. Mereka yang berada di tempat kerja suami, bekerja sebagai tenaga kerja titipan.

“Kerja titipan ini artinya, misalnya suami mereka kerja di Basarnas, maka mereka di puskesmas atau rumah sakit di daerha itu. TApi gajinya tetap dibayarkan disini (Pemkot Ternate),” jelasnya.

Nurbaity menyebut, secara pribadi ia juga tidak sepakat jika para PNS tersebut bekerja di daerah lain namun gaji mereka dibayar oleh Pemkot Ternate. Akan tetapi aturan memperbolehkan hal itu.

“Aturan dari Permendagri itu sudah tetap, kita tidak bisa mengotak atik. Jadi kalau peraturan sudah begitu ya kita ikuti begitu, tandasnya. (tr-01/yun)

MALUTPOST-TIDORE. Para guru PNS non sertifikasi di Kota Tidore Kepulauan harus menerima kenyataan pahit. Bagaimana tidak, tunjangan fungsional triwulan II hanya diterima penuh di dua bulan, yakni Juli dan Agustus. Sementara September tidak ada.

Kepala Dinas Pendidikan, Ismail Dokumalamo saat dikonfirmasi Kamis (26/11) membenarkan hal tersebut. Ismail Menjelaskan, guru non sertifikasi hanya menerima dua bulan tunjangan. Alasannya karena dana transfer dari pusat dipangkas. “Setelah saya cek, ternyata masalahnya ada penambahan guru baru, makanya dana transfer triwulan III yang dikirim harus dibagi juga dengan guru baru. Itu sebabnya sebagian guru tidak dapat tunjangan penuh,” tambah Ismail.

Dia menuturkan, Para guru non sertifikasi di Tidore dalam satu triwulan menerima tunjangan fungsional sebesar Rp 750 ribu. Tunjangan itu merupakan perhatian dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) demi kesejahteraan guru.

“Tapi Kami berharap dan tranfer pasda triwulan IV tidak lai mengalami masalah seperti triwulan III dan tunggakan di triwulan III akan dibayar karena masuk sebagai hutang negara terhadap guru,” pungkasnya (mg-06/aji)