Cara Keluar dari Kemiskinan — Tren kemiskinan struktural dalam aspek finansial di Indonesia seakan bukan lagi hal yang asing. Jika keturunan generasi pertama telah hidup dalam kemiskinan sedari lahir hingga akhir hayatnya, maka sampai generasi kelimanya pun tak menutup kemungkinan mengalami nasib yang sama. Sebaliknya, energi serupa pun terjadi pada mereka yang terlahir dengan mengecap kekayaan sedari nafas pertama. Bahkan sampai tujuh turunan sekalipun, harta tersebut seakan abadi.

Hal inilah yang membuat sila kelima seakan sangat sulit—atau mungkin mustahil—terimplementasi. Dalam kasus ini, tak ada yang bisa disalahkan. Karena sistem perekonomian itu sendiri yang membuat atmosfer ekonomi kita semua seakan memiliki kastanya tersendiri. Namun sebagai entitas yang hidup dan berekonomi, ada baiknya kita semua memahami faktor pendukung yang membuat lingkaran setan ini terus berputar.

Akses ke Segala Hal Terbaik Membutuhkan Uang

Akses ke Segala Hal Terbai

Fase bayi dan kanak-kanak adalah periode krusial yang menentukan kualitas seorang manusia di masa dewasanya kelak. Sialnya, mereka yang hidup di garis kemiskinan nyatanya tak memiliki akses apapun untuk membangun kualitas terbaik keturunannya kelak. Tak perlu jauh-jauh ke pelosok negara, di Jakarta sendiri pun yang notabene adalah ibukota, bayi yang diberi air tajin sebagai pengganti susu formula pun masih sering ditemukan.

Waktu berputar,…

bayi-bayi tersebut pun akan tumbuh menjadi manusia berusia belia. Tentu saja, opsi sekolah yang dipilih adalah yang ala kadarnya. Tak perlu tutup mata, pendidikan di Indonesia masih berkasta. Ada sekolah bagus, ada yang tidak bagus. Yang tidak bagus tentunya guru-gurunya pun tidak kompeten. Mungkin kompeten, tapi tentunya tidak seoptimal sekolah swasta yang biayanya hingga beratus-ratus juta. Akan tetapi ada yang lebih miris. Mereka yang tak mampu sekolah, atau bahkan sudah sekolah, namun harus putus di tengah jalan karena biaya. Dan lagi, hal ini pun mudah kita temui di kota-kota besar, bahkan Jakarta.

Setelah lulus sekolah…

dengan perjuangan keluarganya yang berdarah-darah, mereka berhasil melalui tahapan wajib belajar selama 12 tahun. Selanjutnya, tibalah mereka di tahap awal sebagai manusia dewasa. Perguruan tinggi? Ah, mimpi. Mereka berlomba mencari kerja karena dikejar tekanan untuk segera membalas budi terhadap keluarga yang selama ini mendukungnya. Tentunya di usia yang masih segar, pekerjaan akan mudah didapat. Tapi diiringi dengan gaji ala kadarnya. Yang menjadi miris, bagi mereka uang tersebut sangat besar.

Mimpi demi mimpi digantung, pembelian demi pembelian semakin impulsif. Bak serigala yang lepas dari rantai, mereka megap dengan gemerlap dunia. Uang dihambur-hamburkan untuk jalan-jalan dan kesenangan. Beberapa di antaranya juga memilih untuk langsung menikah. Karena ilmu dari pendidikan yang pernah dilalui tak seoptimal pendidikan mahal, mereka kurang paham yang namanya manajemen risiko. Pula, tak mengerti pentingnya sebuah tabungan.

Usia pun memasuki seperempat abad…

pekerjaan mulai terganggu. Ada yang memilih resign, ada yang memilih untuk bertahan. Sialnya di usia ini, lowongan pekerjaan yang muncul mulai tak sesuai ekspektasi. Maksimal umur 23 tahun, minimal Sarjana, dan format syarat-syarat lain yang kerap mengesampingkan kompetensi.

Masalah demi masalah muncul, padahal anaknya terus bertumbuh. Dan di detik-detik pertumbuhan anaknya itulah, kemiskinan generasi selanjutnya akan terulang.

Lingkungan

anak miskin

Selain pendidikan, lingkungan adalah aspek lain di mana seorang individu menyerap banyak ilmu dan perspektif baru. Pola pergaulan kita sudah terbiasa dengan pengkotak-kotakan sesuai dengan kelas kita masing-masing, baik di sekolah maupun di lingkungan. Orang yang besar dari keluarga miskin akan tinggal di lingkungan dengan derajat ekonomi serupa. Hingga pada akhirnya, informasi yang bertukar pun hanya sekedar putaran ilmu yang dapat melestarikan kemiskinannya saja.

Sebagai contoh,…

hal-hal yang berbau mistis dan non-sains akan jauh lebih diminati ketimbang topik ilmu pengetahuan di pergaulan mereka. Kemudian dalam hal pengelolaan uang, obrolan akan jauh dari tema tabungan, apalagi investasi, mengingat pola kehidupan mereka yang miskin lebih bertumpu ke “yang penting bisa survive di hari ini dulu, yang besok ya lihat saja besok”. Singkatnya, kehidupan yang dijalani hanya fokus ke tujuan dasar, yaitu tetap bergerak dan bernafas. Yang implikasinya membuat orang yang berasal dari lembah kemiskinan sulit bangkit dari keterpurukannya.


Terlepas dari dua faktor utama yang telah dipaparkan, sering juga kita temui kasus di mana mereka yang lahir dari keluarga miskin berhasil bangkit dari keterpurukan. Dan sebaliknya pula, mereka yang lahir dari keluarga kaya justru bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tentu, ada beberapa hal yang bisa diubah yang semuanya berbalik kembali ke diri kita sendiri sebagai individu yang berakal budi. Hal tersebut secara garis besar mencakup menjadi dua kategori.

1) Mental

Mental ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa aspek, seperti pola pikir, kemauan dan tekad untuk berubah, serta mencari tahu dan memperjuangkan cara-cara yang bisa dilakukan untuk menggapai pintu keluar dari label kemiskinan yang disandang. Utamanya kita yang hidup di era informasi terbuka, hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu yang sulit diakses. Setelahnya, hanya tinggal menyesuaikan cara-cara yang ada dan mengimplementasikan pada kehidupan masing-masing.

2) Relasi

Menjaga relasi dengan orang yang sekiranya memiliki power lebih dalam membantu diri keluar dari jurang kemiskinan akan sangat bermanfaat. Namun yang perlu digarisbawahi, memanfaatkan dalam konteks ini patutnya tidak dilakukan dalam ranah yang negatif. Hal-hal yang bisa dilakukan yaitu dengan memanfaatkan modal berupa ilmu atau koneksi yang

Pemerintah menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh pada tahun 2021 di tengah pandemi virus corona yang melanda Indonesia dan dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada konferensi pers, Senin (21/6), bahwa pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh sejumlah indikator mulai tumbuhnya perekonomian di dalam negeri, yang juga dipengaruhi proyeksi ekonomi global karena optimisme terhadap vaksinasi.

Indikator pertumbuhan ditunjukkan oleh aktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat dalam empat bulan terakhir. Sampai Mei 2021, belanja negara tumbuh meyakinkan hingga 12,1 persen, diikuti belanja barang pada kementerian dan lembaga yang tumbuh 33,1 persen, belanja modal, dan penyaluran bantuan sosial.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan pers terkait APBN 2021 (Foto: VOA)

 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan pers terkait APBN 2021 (Foto: VOA)

Belanja barang naik 91,4 persen, atau menjadi Rp.132,4 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp.69,2 triliun. Mayoritas belanja, kata Sri Mulyani, digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni Rp.8,14 triliun untuk 37,78 juta dosis vaksin, bantuan pelaku usaha mikro Rp.11,76 triliun, serta pembayaran rawat pasien COVID-19 sebesar Rp.11,97 triliun untuk 177,8 ribu pasien.

“Pembiayaan kita terealisir Rp.309,3 triliun, terutama untuk menutup defisit yang menurut UU APBN memang diperkirakan mencapai 5,7 persen dari PDB. Pembiayaan utang mencapai 96 persen dari target semester satu, atau kalau secara keseluruhan 40,55 persen dari target keseluruhan tahun, yaitu kalau kita lihat sebesar Rp.1.177 triliun totalnya,” papar Sri Mulyani.

Meski menunjukkan defisit pada anggaran APBN 2021, Sri Mulyani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap positif sampai akhir tahun, namun dengan catatan penanganan COVID-19 diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk menjalani dan menaati protokol kesehatan selama beraktivitas ekonomi. Optimisme ini didasari oleh kenaikan pendapatan negara yang sampai Mei 2021 mencatatkan angka Rp.726,4 triliun, atau lebih tinggi 9,3 persen dibandingkan akhir Mei 2020 yang minus sembilan persen akibat kontraksi ekonomi.

“Pendapatan negara mengalami rebound yang sangat luar biasa. Tahun lalu kontraksi sembilan persen, tahun ini positif sembilan persen. Untuk pajaknya tiga persen, dan untuk bea dan cukai maupun PNDB juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, 21 persen dan 22 persen,” lanjutnya.

Selain sektor konsumsi, sektor investasi juga mengalami peningkatan yang menunjukkan geliat ekonomi masyarakat semakin baik. Sri Mulyani menegaskan pentingnya masyarakat mengetahui faktor yang menopang atau mendukung pemulihan ekonomi, yaitu keberhasilan pengendalian perebakan virus Corona, baik melalui vaksinasi, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bila pengendalian COVID-19 berjalan baik, maka pemulihan ekonomi dapat lebih cepat dilakukan.

Seorang perempuan mengenakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional di Jakarta, 1 Maret 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

 

Seorang perempuan mengenakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional di Jakarta, 1 Maret 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

“Memang di satu sisi adalah suatu rebound atau natural base effect yang terjadi, tapi di sisi lain juga menggambarkan bahwa memang ada geliat perekonomian. Kita harus terus melihat faktor yang menopang atau yang mendukung pemulihan ini adalah pengendalian COVID dan vaksinasi, dan juga protokol kesehatan yang harus terus dilakukan,” kata Sri Mulyani.

Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, mengatakan APBN merupakan instrumen yang dibuat untuk merespon situasi atau keadaan ekonomi di suatu negara. Defisit anggaran APBN yang mencapai 5,7 persen ditentukan berdasarkan asumsi ekonomi yang mulai pulih, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta kegiatan ekonomi lainnya yang meningkat. Kepada VOA, Firman berharap defisit anggaran tidak terus naik, serta diikuti penurunan biaya-biaya ekonomi pada bidang-bidang yang tidak terlalu mendesak untuk dianggarkan pendanaannya selama pandemi.

“Defisit silakan ditekan, kalau bisa jangan naik, dengan pengurangan pos-pos yang memang tidak sangat mendesak, diiringi kebijakan untuk menurunkan biaya-biaya ekonomi. Jadi bukan single policy, jadi multiple policy, harus begitu,” ujar Firman Rosjadi.

Pelaksanaan rapid tes di salah satu pasar di Surabaya (Foto: Humas Pemkot Surabaya).

 

Pelaksanaan rapid tes di salah satu pasar di Surabaya (Foto: Humas Pemkot Surabaya).

Firman meyakini, pemulihan ekonomi di masyarakat akan terus positif trennya, yang ditunjukkan adanya kenaikan konsumsi masyarakat dan investasi. Namun, Firman menegaskan pentingnya menjaga penanganan COVID-19 tetap pada jalur yang benar, untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kedua atau ketiga pandemi corona di Indonesia. Peningkatan kasus akan berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi, yang berarti akan mengoreksi proyeksi ekonomi yang direncanakan di APBN.

“Seminggu terakhir ini ada lonjakan ya, nah ini yang akan dikhawatirkan pembatasan-pembatasan ketat akan dilakukan, dan kalau itu dilakukan berarti rencana atau proyeksi ekonomi tumbuh itu bisa terkoreksi. Ujungnya apa, kalau terkoreksi, kalau memang benar itu terjadi, ya defisit 5,7 persen itu mungkin tidak akan bisa dicapai. Jadi defisitnya akan lebih besar dari yang direncanakan,” tandas Firman. [pr/ka]

MALUT-POST-TERNATE Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang sektor, sektor pendidikan juga mengalami dampak. Akibatnya, proses belajar mengajar dilakukan secara Dalam Jaringan (Daring) maupun Luar Jaringan (Luring). Tidak hanya itu, sekolah juga diminta untuk mempersiapkan dan memperketat penggunaan protokol Kesehatan. Tentunya dalam mempersiapkan prokes, membutuhkan biaya seperti BOSDA. Nah, penggunaan BOSDA dan Tahun 2019/2020 hingga 2021 ini bakal di kroscek oleh DPRD.

Ketua DPRD Muhajirin Bailussy mengatakan, penggunaan BOSDA selama masa pandemi covid-19 bakal dikroscek oleh DPRD. DPRD ingin mengetahui sejauh mana penggunaan dana BOSDA tersebut, baik itu keperluan sekolah seperti saran dan prasarana serta bantuan bagi siswa, dengan melihat jumlah yang diterima masing-masing siswa. “Kami hanya ingin memastikan, apakah peruntukan BOSDA sesuai atau tidak,” sebutnya.

Muhajirin menambahkan, rencana akan dilakukan koordinasi dengan komisi III dan tim Banggar. Selain itu, bisa disampaikan melalui LPP APBD Tahun 2020 oleh Wali Kota. Menurutnya, jika tidak tepat sasaran dalam proses penggunaan BOSDA oleh pihak sekolah, maka DPRD meminta inspektorat maupun lembaga lainnya untuk melakukan pendalaman. “Kita akan minta inspektorat untuk periksa, jika ada keanehan penggunaan dana BOSDA. Langka ini sebagai pengawasan di sektor pendidikan,” tandasnya. (tr-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Pembayaran gaji 13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Ternate menggunakan dua cara. Yakni melalui teller Bank Syariah Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate dan ATM BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate dan ATM BPRS Bahari Berkesan.

Direktur Utama Bank Syariah PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, Risdan Harly ketika ditemui wartawan, Jumat (18/6) akhir pekan kemarin mengatakan, soal pembayaran gaji 13 tidak ada masalah. Sebab pola penyaluran menggunakan sistem non-tunai.

“Gaji semua sudah amsuk ke rekening tabungan masing-masing, dan penarikannya bisa melalui layanan ATM BPRS Bahari Berkesan atau unit ATM yang disediakan Pemerintah Kota,” Kata Risdan.

Disebutkan, ada 6 unit ATM BPRS yang sudah disediakan. 1 unit di kantor pusat, 2 unit di kantor wali kota dan 3 unit di eks kantor Wali Kota. Menurutnya, semua PNS Pemkot tentu sudah mengetahui tempatnya.

“Pembayaran gaji 13 sesuai mekanisme dengan non-tunai dan masuk ke rekening masing-masing pegawai,” katanya.

Menurut Risdan, terkadang pegawai lebih memilih ke teller BPRS Bahari Berkesan secara langsung, ketimbang melalui ATM.

“Kalau memang mereka mau melakukan transaksi )lewat teller) ya tidak apa-apa. Karena ini juga suatu kebutuhan untuk mereka, tinggal kita menghimbau ke mereka untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak,” tandas Risdan. (tr-01/yun)

MALUT-POST-TERNATE Penanganan kasus dugaan Tindak pidana Korupsi anggaran pengadaan kapal nautik dan alat simulator di Dikbud Provinsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) terus disorot publik. Sorotan publik disampaikan setelah penyidik Pidana Khusus (pidsus) resmi mengantongi hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Malut.

Roslan Sekalu Sekertaris DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Malut dalam kesempatan ini mengatakan, hasil audit yang sudah dikantongi penyidik dalam perkara anggaran pengadaan kapal nautik dan alat simulator sebesar RP 7,8 miliar, sebagaimana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019, harus ditindaklanjuti penyidik dengan segera menetapkan IR selaku Direktur PT. Tamalanrea Karsatama sebagai tersangka. “Kejati harus terbuka atas hasil audit ini agar publik juga tahu, dalam perkara ini ada atau tidak kerugian keuangan Negara,” sarannya. Selain itu, Ia juga mendesak agar status IR yang juga Direktur PT Tamalanrea Karsatama sebagai saksi telah menang praperadilan, harus dipastikan dan dipertegas penyidik karena dalam surat perintah penyidik, kasus ini tidak dibatalkan.

Praktis, status IR yang saat ini sebagai saksi bisa ditingkatkan menjadi tersangka jika terbukti terlibat. “Maka dengan dikeluarkannya hasil audit BPKP, kami berharap penyidik pidsus Kejati segera menentukan sikap atas status IR dan kemudian ditingkatkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya, sebab dasar penetapan seseorang sebagai tersangka minimal 2 bukti yang cukup,” paparnya.

Menurut Roslan, penetapan tersangka IR yang kedua kalinya pasca menang di praperadilan, sah-sah saja dan tidak melanggar asas hukum pidana maupun hukum acara pidana. Itu karena belum masuk dalam kategori nebis in idem, sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Apalagi praperadilan belum masuk pada pokok perkara. ” Iya, diperjelas pada perma nomor 4 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa lingkup praperadilan tidak berbicara mengenai pokok perkara namun hanya segi formalnya saja,” terang Roslan. Ia juga menyentil statemen dari pihak Kejati sebelumnya, yang berjanji untuk menetapkan IR sebagai tersangka jika sudah mengantongi hasil audit BPKP. (tr-07/aji)

MALUT-POST-TERNATE Sudah Memasuki triwulan satu, gaji untuk 43 guru PAUD suka rela belum dibayarkan. padahal ditengah pandemi Covid-19, mereka tetap bekerja memberikan pelajaran bagi anak-anak didiknya. Plt kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Bahtiar Teng mengatakan, pengusulan pencairan permintaan gaji hnorer sudah disiapkan oleh Diknas, dan sudah disampaikan ke Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Menurutnya Pengusulan tersebut disampaikan Jumat 11 Juni 2021. Proses selanjutnya, Diknas serahkan sepenuhnya ke BPKAD untuk melakukan proses pencairan. “semoga bisa dipercepat, sebab mereka juga butuh untuk memenuhi kebutuhan,” sebutnya.

Permasalahan gaji 43 guru PAUD tersebut mendapatkan sorotan dari DPRD. Anggota Komisi III Nurlaela Syarif meminta, proses pencairan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera dipercepat. Sebab upah tersebut menyangkut dengan kebutuhan guru honor tersebut. Apalagi sudah hampir masuk dua triwulan, belum dibayar. Belum lagi sudah mau memasuki idul adha.

“Mereka tetap mengapdi meski belum dibayar. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Ternate melalui BPKAD. Jangan membiarkan berlarut larut. Harus dibayar sebab mereka juga butuh,” tandasnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TERNATE Akademisi Unkhair, Mukhtar Adam, menyotori keluhan DPRD terkait lambatnya pemerintah menyerahkan dokumen APBD tahun 2021 ke DPRD. Menurutnya, ini lantaran regulasi dibuat rumit dengan mengambaikan DPRD. Dimana DPRD hanya diberi kewenangan paripurna persetujuan RAPBD. Namun, kewenangan mengesahkan APBD menjadi bagian Kemendagri. “Akibatnya seolah-olah kemendagriyang menjadi pusat ekonomi, di Daerah ekonomi dengan pengendaliannya ada di tangan Kemendagri,” kata Mukhtar belum lama ini.

Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair ini menjelaskan, dokumen APBD yang belum diserahkan Pemprov karena tidak ada aturan yang mewajibkan juga tidak ada aturan mengenai batas waktu pemprov harus menyerahkannya ke Deprov. Peraturan yang diatur kata dia, hanya batas waktu menyerahkan dokumen RAPBD ke Deprov. Jika dilewati batas waktunya, maka Gubernur diberi sanksi. Lalu pengaturan tentang batas waktu pembahasan di DPRD, jika DPRD tidak membahas sampai dengan batas waktunya, maka diberi sanksi. “Artinya, tidak ada keharusan eksekutif menyerahkan dokumennya ke DPRD,” jelasnya.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Malut ini menambahkan, letak masalahnya berada pada regulasi. Dalam Peraturan Daerah (perda) pengelola keuangan, DPRD tidak membuat regulasi yang bisa memberikan faktor kerah ke Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD), pada Tahapan penganggaran sampai dengan pengesahan APBD. Dengan Kewajiban TAPD menyerahkan ke DPRD setelah diundangkan menjadi sebuah perda. “Soal APBD terlambat diserahkan bukan baru kali ini. Peristiwa klasik tersebut sudah berulang-ulang. Sehingga, makin enggan membahas sesuatu yang tidak ada kepastian regulasi,” pungkasnya. (mg-01/udy)

MALUT POST – TERNATE Kasus Dugaan penggelapan dan penyerobotan yang diduga dilakukan WZI alias Wahada, Oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara terus diproses Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) polda Malut. Kabid Humas Polda Malut, Kombes (pol) Adip Rojikan saat dikonfirmasi Senin (14/6) kemarin mengatakan,kasus yang sementara ditangani, masih dikaji tim penyidik.

“Sekarang masih dalam proses kajian oleh penyidik Dit Reskrimum polda Malut,” akunya.

Bahkan setelah menerima laporan dari Richard Sebastian Sugainto (24) selaku ahli waris dari almarhum Velty Jehosua melalui kuasa hukumnya M. Bahtiar Husni, penyidik langsung meminta keterangan sejumlah saksi. Tidak kurang dari lima orang sudah dimintai keterangan sebagai saksi.

“Sementara ini, penyidik sudah mengambil keterangan lima orang saksi,” ungkap Adip. Meski begitu, WZI alias Wahada sebagai terlapor, belum juga di panggil untuk di minta keterangan.

“Terlapor belum di ambil keterangan untuk saat ini. Untuk pemanggilan terhadap terlapor, sesuai dengan kebutuhan penyidik,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, WZI alias Wahada dilaporkan Richard Sebastian Sugainto (24) selaku ahli waris dari Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan. Wahada dilaporkan atas dugaan penyerobotan aset yang menjadi hak waris dari Stanley Sugainto (28), Richard Sebastian Sugainto (24) dan Lovely Nathania sugainto (19).

Wahada dilaporkan ke empat anak tirinya ke Dit Reskrimum polda melalui tim hukum, M. Bahtiar Husni dan rekan-rekan di kantor Advokat dan konsultan Hukum law office, M.Bahtiar Husni dan associates. Laporan Terhadap Wahada dibuktikan dengan surat tanda penerimaan laporan nomor: STPL/60/VI/2021/SPKT/polda Malut, Rabu 9 Juni 2021 atas tuduhan tindak pidana penggelapan dan penyerobotan, sebagaimana diatur dalam pasal 372 dan pasal 385 KUHP Pidana. (mg-03/aji)

MALUT-POST-TERNATE Kasus dugaan penelantaran anak dan Kawin Tanpa Izin (KTI) kian marak. Seperti yang dilakukan Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AS. Oknum AS yang bertugas sebagai ASN di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dilaporkan istri sahnya ke polres Haltim, belum lama ini.

Berdasarkan Informasi yang diterima Malut Post menyebutkan, AS sebagai terlapor meninggalkan keluarganya sejak November 2020 lalu demi Wanita Idaman Lain (WIL). kini, AS yang sudah menikah dengan istri keduanya berada di Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. AS dilaporkan istri pertamanya atas dugaan TKI dan penelantaran anak di Sat Reskrim Polres Halmahera Timur. Ini di buktikan dengan tanda bukti laporan nomor : TBL/22/V/2021/Res Haltim. Kasus ini kemudian ditindaklanjuti penyidik perlindungan perempuan dan anak (PPA). Dalam Tindak lanjut, penyidik sudah memanggil dan meminta keterangan dari dua orang saksi. Kedua saksi yang diminta keterangan diluar dari terlapor dan pelapor.

Kapolres Halmahera Timur (Haltim), AKBP Eddy Sugiharto melalui paur subag Humas polres, Bripka Chaeril Subuh saat dikonformasi Malut Post, Selasa (15/6), enggan berkomentar banyak.

“Saya sudah berkonfirmasi Pak Kasat Reskim cuma beliau belum balas. Mungkin beliau tanya ke Kasat Reskim yang lama, soalnya Kasat Reskim yang sekarang baru menjabat 2 hari, “akunya.

Terpisah, kuasa hukum pelapor, Rizal Mahdi Soamole berharap, perkara yang sudah dilaporkan, bisa ditangani penyidik secara terbuka dan profesional. “Kami sudah membuat pengaduan secara resmi di polres Haltim dan juga pengaduan kode etik secara tertulis Ke Dinas pendidikan Haltim, tempat terlapor bekerja. pelapor juga sudah diambil keterangannya dalam berita acara interogasi oleh penyidik. Makanya kami berharap, terlapor segera dipanggil untuk diperiksa demi kepastian hukum klien kami,” tandasnya. (mg-03/aji)

Terkait Dugaan Kasus Penggelalapan Ditangkap Saat Hendak Menuju Manado

MALUT POST – TERNATE. Kasus dugaan penggelapan yang dilakukan oknum anak angkat berinisial RJ (29) terhadap ibu angkatnya Yati Banapon, terus diproses penyididik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Malut. Atas perbuatanya, RJ resmi ditahan pada Senin (14/6). RJ resmi ditahan penyidik Dit Reskrim um karena tidak kooperatif setiap kali dipangil penyidik.

Direktur Dit Reskrimum, Kombes (Pol) Dwi Hindarwana melalui Panit I Subdit III, IPDA Sofyan Torid saat dikonfirmasi Malut Post Senin (14/6), membenarkan informasi tersebut. Akunya, saat ini pelaku masi di tahan di Dit Reskrimum Polda Malut.

“Recananya, hari ini (Senin kemarin) kita akan titip yang bersangkutan ke Rutan Polres Ternate untuk mempertangung jawabkan perbuatanya, “aku sofyan. Untuk Barang Bukti (BB) mobil jenis toyota yang diduga merupakan obyek atas dugaan penggelapan juga suda diamankan di kantor Dit Reskrimum.

“Untuk mobil saat ini kita suda amankan,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, kasus yang terjadi bulan Agustus tahun 2020 kemarin bermula saat pelaku RJ (29) diduga kuat menjual mobil toyota milik ibu angkatnya, Yati Banapon. BB mobil ini diduga dujual ke seseorang warga kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara bernama Asis.

Setelah membeli mobil tersebut, Asis kemudian menjual kembali ke Sahril, warga Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan. Tidak berselang lama, mobil itu kembali dijual Sahril ke Memet. Mengetahui hal ini, Yati Banapon langsung mendatangi kantor Dit Reskrimum Polda pada tangal 11 Februari kemarin dan membuat laporan diterima, personil di Dit Reskrimum Polda pun membuahkan hasil setelah RJ berhasil ditemukan. Namun selama penyeilidikan hingga penyidikan, RJ nampaknya tidak punya niat baik karena selalu mengabaikan dan memenuhi pangilan penyidik setiap kali diundang untuk dimintai keterangan.

Atas dasar ini, penyidik lalu menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap RJ karena diangap tidak kooperatif. Terduga pelaku RJ akhirnya ditangkap tim Resmob Dit Reskrimum pada minggu (13/6) saat sedang berada dipelabuhan Feri Bastiong. Ia ditangkap saat hendak melakukan perjalanan laut menuju Manado, Sulawesi Utara. Untuk mempertangungjawabkan perbuatanya, RJ dijerat pasal 367 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. (mg-03/aji)