MALUT-POST SOFIFI Pembayaran gaji bulan Mei dan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) Maluku Utara (Malut) terancam. pasalnya hingga kini, Dana Alokasi Umum (DAU) pemprov untuk bulan April hingga Mei ditahan pemerintah pusat. Hal ini dapat berdampak pasda molornya pembayaran gaji amaupaun THR. Sikap tegas pemerintah pusat penahan DAU karena pemprov Malut belum melakukan refocusing dan realokasi DAU sebesar 4 persen serta anggaran di luar DAU 8 persen, ” Sejak April lalu DAU belum kita ditransfer, karena pemprov belum menindaklanjuti edaran pemerintah pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran,”ungkap Sekretaris provinsi (sekprov) Malut Samsuddin A. Kadir saat ditemui di kantor gubernur, rabu (5/5).

Selama Pemprov belum melaporkan ke pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran maka, pemerintah pusat tetap menahan DAU, karena itu sekprov mendesak kepada seluruh SKPD untuk segerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk selanjutnya segera lapor di pusat. ” DAU pemprov tahun ini sebesar RPv 1,2Triliun. Dari anggaran itu harus di refocusing sebesar 4 persen untuk diahlikan ke Dana tak Terduga (DTT) guna penaganan covid-19, “terangnya.

Menurut sekprov, rapat dengan seluruh SKPD sudah dilakukan. Dalam rapat itu ditekankan secepatnya melakukan refocusing anggaran kemudian segera dilaporkan ke pusat. “saya berharap SKPD secepat menindaklanjuti edaran pemerintah pusat agar DAU bulan April segera ditransfer, “tandasnya.

Tersendatnya pencairan DAU ini mulai berdampak. Hingga, kamis (6/5) hari ini, pemprov baru membayar gaji pada 12 SKPD dari 32 SKPD yang berada dilingkup pemprov. selain itu, THR juga belum dibayar. Meski begitu, kepala Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad purbaya mengaku belum dibayarnya gaji bukan karena keterlambatan transfer DAU dari pusat, tapi SKPD belum melakukan permintaan, “Dari 32 SKPD baru 12 yang mengajukan permintaan sedangkan 20 SKPD belum, “ujarnya.

Sementara untuk THR akan mulai dibayar pekan depan. “pekan ini kta fokus bayar gaji pokok ASN dulu, sedangkan YHR nanti dibayar pekan depan. Total untuk THR pemprov sebesar RP 30 miliar, “terangnya.

Sedangkan terkait gaji guru honorer yang belum dibayar selama enam bulan, purbaya mengaku, pihaknya masih menunggu pengajuan permintaan dari Dinas Pendidikan. “Tapi saya belum tahu Dinas pendidikan sudah mengajukan atau belum. nanti saya cek lagi, ” pungkasnya. (din/rul)

Badan Pusat Statisktik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-I 2021 sebesar minus 0,74 persen secara year on year (yoy). Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan adapun besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp3.969 triliun, sementara bila dilihat dari atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat Rp2.683 triliun.

“Sekali lagi secara yoy perekonomian Indonesia triwulan-I 2021 mengalami kontraksi 0,74 persen, sementara secara q to q (quarter to quarter-red) mengalami kontraksi 0,96 persen,” ungkap Suhariyanto dalam telekonferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/5).

Meskipun masih mengalami kontraksi, ia melihat perekonomian Indonesia mulai menunjukkan sinyal perbaikan. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 yang cukup tertekan hingga minus 5,32 persen yoy. Lalu mulai membaik pada triwulan III-2020 dengan minus 3,49 persen yoy, dan kuartal IV-2020 kembali minus sebesar 2,19 persen yoy.

Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021 mengatakan PE Indonesia pada triwulan-I 2021 minus 0,74 persen (Foto: VOA).

 

Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021 mengatakan PE Indonesia pada triwulan-I 2021 minus 0,74 persen (Foto: VOA).

“Di triwulan-I ini kontraksi kita hanya sebesar 0.74 persen. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda pemulihan ekonomi akan semakin nyata dan tentunya kita berharap ke depan apa yang kita harapkan bahwa pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021 betul-betul bisa terwujud,” paparnya.

Suhariyanto cukup optimistis, pertumbuhan ekonomi tanah air akan semakin membaik ke depannya. Hal ini didukung dengan perekonomian mitra dagang utama Indonesia yang sudah bergerak positif.

Pertumbuhan ekonomi China, katanya, bergerak cukup impresif menjadi 18,3 persen, Amerika Serikat tumbuh 0,4 persen, Singapura tumbuh 0,2 persen, lalu Korea Selatan, Vietnam dan Hong Kong yang pada triwulan-I 2021 ini juga tumbuh sebesar 7,8 persen. Namun, katanya pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa masih terkontraksi cukup dalam sebanyak minus 1,7 persen. ​

Lebih jauh Suhariyanto menjelaskan, ada enam sektor lapangan usaha yang menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan-I 2021 yakni sektor informasi dan komunikasi (infokom) yang tumbuh paling tinggi yang mencapai 8,72 persen, perdagangan pengadaan air, jasa kesehatan, pertanian, pengadaan listrik dan gas, serta real estat.

Sementara itu, sektor lapangan usaha yang terkontraksi paling dalam pada periode kali ini adalah sektor transportasi dan pergudangan yang tercatat minus 13,12 persen, serta akomodasi dan makan minum yang mengalami kontraksi minus 7,26 persen.

“Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,74 persen dan kalau kita lihat dari sumber pertumbuhannya maka transportasi dan pergudangan adalah sumber kontraksi yang terdalam yaitu sebesar minus 0,54 persen, kemudian disusul oleh industri pengolahan minus 0,29 persen, dan akomodasi dan makan minum minus 0,22 persen,” jelasnya.

Suasana pasar di tengah pandemi COVID-19 pada minggu terakhir Ramadan di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

 

Suasana pasar di tengah pandemi COVID-19 pada minggu terakhir Ramadan di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

Ditambahkannya, jika dilihat dari sisi komponen pengeluaran, yakni konsumsi rumah tangga, masih mengalami kontraksi sebesar minus 2,23 persen, sementara dari sisi investasi juga masih mengalami kontraksi tipis sebesar minus 0,23 persen. Hal ini, kata Suhariyanto harus terus diperbaiki, mengingat struktur PDB Indonesia sebanyak 88,89 persen berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi.

Tingkat Pengangguran

Dalam kesempatan ini, Suhariyanto juga melaporkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2021 tercatat 6,26 persen. Angka ini menurun dibandingkan pada posisi Agustus 2020 yang mencapai 7,07 persen. Dari laporan tersebut diketahui bahwa TPT untuk perempuan mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan laki-laki. Untuk TPT perempuan turun 1,05 persen, sementara TPT laki-laki turun 0,65 persen.

Selain itu, diketahui pada Februari 2021 ada 19,10 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,62 juta penduduk usia kerja masih menganggur dan tidak mencari pekerjaan. Sementara sebanyak 1,19 juta orang masih tidak bekerja untuk sementara waktu.

Para penumpang menunggu kedatangan bus untuk mudik di terminal bus Kalideres, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.

 

Para penumpang menunggu kedatangan bus untuk mudik di terminal bus Kalideres, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.

“Yang paling besar dampaknya dialami oleh 15,72 juta penduduk usia kerja di mana mereka masih bekerja tapi mengalami pengurangan jam kerja atau jam kerja yang lebih pendek,” paparnya.

Tingkat pengangguran di perkotaan katanya juga turun lebih cepat dibandingkan dengan di pedesaan. Di kota pengangguran turun sebanyak 0,98 persen, dan di desa turun 0,6 persen.

“(TPT) Hampir menurun di seluruh provinsi. Seperti DKI Jakarta , Banten, dan Jawa Barat dari Agustus ke Februari turun 2,44 persen. Di Bali penurunan TPT nya sangat lambat karena Bali sangat tergantung dengan pariwisata, dan pertumbuhan ekonominya masih mengalami kontraksi sangat dalam,” pungkasnya.

Pemulihan Ekonomi Indonesia Lambat

Pengamat Ekonomi INDEF Bhima Yudistira mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia cenderung lebih lambat daripada negara-negara lain, khususnya negara di kawasan Asia. Ia mencontohkan Singapura yang pertumbuhan ekonominya sudah positif pada triwulan-I 2021 ini. Ekonomi China dan Vietnam bahkan sudah positif sejak tahun lalu.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

 

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

Menurutnya, ada beberapa faktor, mengapa pemulihan ekonomi Indonesia cukup lambat. Pertama, katanya, besaran stimulus pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia relatif kecil yakni berkisar 4-5 persen, sementara negara tetangga lainnya seperti Singapura dan Malaysia sudah berada di atas 10 persen dari PDB.

“Ini artinya, peluang fiskal untuk menciptakan pemulihan ekonomi, seperti perlindungan sosial, subsidi bagi UMKM, di Indonesia relatif kecil dan sangat terbatas, belum lagi ada problem seperti pendataan kemudian bantuan belum tepat sasaran, belum merata, juga terkait adanya korupsi dalam pemerintah, sehingga ini membuat pemulihan ekonomi cenderung lebih melambat,” ungkap Bhima kepada VOA.

Kedua, terkait serapan anggaran di daerah yang masih sangat kecil. Pada tahun lalu saja, katanya, masih ada anggaran sebesar Rp182 triliun yang masih menumpuk di bank-bank daerah. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa tidak ada pola anggaran yang berbeda antara saat terjadi pandemi dan sebelum pandemi.

“Jadi sense of crisis-nya kurang, padahal sekarang ini yang dibutuhkan adalah pasokan likuiditas dalam bentuk anggaran untuk segera dicarikan sehingga ekonomi daerah mulai bergerak kembali,” paparnya.

Seorang petugas membersihkan lantai di dekat papan elektronik indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 8 September 2020. (Foto: dok).

 

Seorang petugas membersihkan lantai di dekat papan elektronik indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 8 September 2020. (Foto: dok).

Agar perekonomian Indonesia bisa bergerak positif, Bhima menyarankan pemerintah untuk terus melanjutkan program perlindungan sosial seperti bantuan subsidi upah yang diberikan secara spesifik ke pekerja informal dan pekerja di sektor transportasi-pariwisata.

Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat penyerapan anggaran khususnya di tingkat pemerintah daerah (pemda), lalu meningkatkan investasi yang berkualitas yaitu investasi yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Untuk triwulan-II -nya adalah ekspor. Pertumbuhan ekspor cukup menggembirakan. Kinerja ekspor naik 6,74 persen yoy karena pasar utama yakni China, AS dan Singapura pemulihannya cepat. Permintaan bahan baku dan barang penolong ke negara industri turut dongkrak harga komoditas CPO dan pertambangan. Momentum ini harus dimaksimalkan. Tapi untuk mencapai pertumbuhan tujuh persen di kuartal ke II nampaknya masih berat,” jelas Bhima. [gi/ab]

MALUT-POST JAILOLO Pemerintah Kabupaten (pemkab) Halmahera Barat siap membayar gaji 14 Aparatur sipil Negara (ASN). Gaji tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban menjelang hari rata idul fitri. ” Mulai kemari kami sudah proses gaji reguler bulan Mei. Setelah gaji reguler dicairkan, kemungkinan pekan ini juga langsung memproses pencairan gaji 14, ” kata sekertaris Kabupaten (sekkab) Syahril Abd Radjak yang ditemui di ruang kerjanya senin (3/5).

Pembayaran gaji 14 itu karena pemkab juga sudah menerima petunjuk teknis (juknis) dari kementerian Keuangan. karena itu, ASN diminta bersabar karena setelah gaji reguler akan disusul dengan gaji 14. ” Sebelumnya idul fitri gaji tersebut sudah akan dibayar, ” ucapnya.

Bari mengatakan anggaran yang disiapkan kurang lebih RP 17 miliar. selain Halbar, hal yang sma juga dilakukan pemkab Halmahera Utara (Halut). Di Halut ini gaji reguler bulan Mei dan tunjangan hari raya (gaji 14) dibayar bersamaan, selasa (4/5) hari ini. Hal ini diakui kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahmud Lasidji yang dikonfirmasi, senin (3/5).

Mahmud mengatakan anggaran yang diaolaksikan untuk pembayaran hak 3.476 ASN itu RP 15 miliar. ” pembayaran kami lakukan bersamaan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat lebaran nanti, ” ucapnya. (met/red/met)

MALUT-POST SOFIFI Kondisi Keuangan di Internal pemerintah Provinsi (Pemprov) belum juga berjalan normal. pasalnya, proses pencairan keuangan di pemrov kembali ke sistem manual. Alhasil banyak permintaan yang menumpuk di keuangan yang belum dapat di cairkan. Ini diakui sekertaris Provinsi (sekprov) Samsuddin A. Kadir kepda Malut post, minggu (2/5)

Samsuddin mengaku, kendala ini terjadi, karena pengalihan sistem dari sistem Informasi Daerah (simda), sehingga pencairan anggaran mengalami kendala. ” Harus kita akui, pengalihan sistem ini menjadi kendala dalam proses pencairan anggaran, ” aku Samsuddin.

Mantan kepala Bappeda Malut ini menambahkn, akibat proses kembali ke sistem manual terjadi penumpukan SPM dan SP2D di Badan keuangan lantaran pekerjaan sangat terlamabt. ” Dalam satu hari permintaan biasa mencapai 50 kegiatan. yang bisa diproses paling tinggi enam permintaan. kalau mengunakan sistem aplikasi sehari bisa menyelesaikaan 30 permintaan, ” jelasnya

Kondisi ini juga kata dia, yang membuat terlambat pembayaran gaji guru honor cleaning service serta anggaran TTP. ” jadi bukan karena unsur keseganjaan, namun pencairan terkendala, ” katanya mengakhiri. (din/udy)

MALUT-POST TERNATE PT. Taspen (persore) hari ini (30/4) mengucurkan tunjangan Hari Raya (THR) untuk 9.998 pensiunan di Maluku Utara (Malut). PLt. Brancah Manager PT Taspen (persore) Ternate, septyan Irfan setiawan menurutkan, sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021, yang dikeluarkan 28 April 2021 tentang pemberian THRtahun 2021 kepada pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Anggota Kepolisian Negara Republik Idonesia, pegawai Non pegawai Negeri sipil, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yang menugaskan PT Taspen (persore), untuk mulai melakukan pembayaran THR 30 April 2021. ” pembayaran THR kepada penerima pensiun berdasarkan gaji bulan Maret 2021, dan tidak di kenakan potongan iuran atau potongan lain kecuali pajak penghasilan yang di tanggung oleh pemerintah, ” jelasnya.

Dana yang dibayar kepada pensiunan di Malut, nilainya kurang lebih RP 26 miliar. Dana dicairkan melalui 11 mitra (bank pemerintah atau bank swasta). karena itu pensiunan bisa cek ke rekening masing-masing.

Dia juga mengatakan dalam rangka menjaga penyebaran covid-19 PT Taspen (persore) bekerja sama dengan perbankan memberikan kemudahan untuk pengambilan THR dan Tabungan Hari Tua (THR) meke bank. itu lebih mudah, praktis, dan cepat. ” kepada seluruh penerima pensiun yang sudah memilki kartu ATM dianjurkan untuk mengambil uang THR melalui ATM saja, tidak perlu datang ke bank, ” pungkasnya.

Sementara untuk ASN yang berada di lingkup pemprov Malut, THRnya baru akan dicairkan H-7 lebaran Idul fitri. pemprov telah menyiapkan anggaran pembayaran THR sebesar RP 32 Miliar. ” Anggarannya sudah siap, ” kata kepala Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya, kamis (29/4).

Menurut Ahmad, jika tidak ada kendala pembayaran THR akan dilakukan satu minggu sebelum lebaran, sehingga kebutuhan ASN menjelang lebaran bisa dipenuhi. ” Insah Allah, sebelum lebaran satu minggu THR sudah bisa dicairkan,” janjinya. (tr-02/onk/din/rul).

MALUTPOST.TERNATE – Pansus LKPJ intens melakukan inventarisir masalah. Sebelumnya, Pansusu mengunjungi kawasan pulau keluar, seperti Hiri dan Moti. Kunjungan itu, Pansus menemukan sejumlah masalah. Mulai dari air bersih, tenaga kesehatan, angkutan laut puskesmas dan lainnya. KIni pansus LKPJ walikota bergerak menelusuri pengguna nggaran covid-19 di Kota Ternate tahun 2020.

Hal ini disampaikan ketua Pansus LKPJ Nurlaela SYarif. Menurutnya, sementara dokume n rincian anggaran dari satgas sudah diperoleh pansus LKPJ. Selanjutnya, akan ditindaklanjuti, apakah di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 dipergunakan sesuai dengan peruntukan atau tidak. “Dokumen sudah ada, nanti kita pelajari. Hal ini menjadi fokus pansusu LKPJ,” ucapnya.

Kata Nurlela, selain tiga pulu terluar dan program multi years, refocusing anggaran untuk covid pun penting untuk didalami. Terutama berkaitan pada sektor kesehatan, pemberdayaan maupun pendidikan. MEnurutnya, pansus LKPJ sudah merencanakan rapat kearin, tapi tim satgas keluar daerah sehingga hanya diberilan dokumen. “Selanjutnya akan ada rapat paripurna mauskkan pandangan fraksi DPRD terkait dengan rekomendasi pansus LKPJ walikota. Jadi, kita akan ditelusuri anggaran covid-19, dengan realisasi sebentar Rp 33miliar,” tutupnya. (tr-03/yun)

Penjabat Makin Kesal, Minta Wali Kota Terpilih Copot Risval

MALUTPOST.TERNATE – Pj Wali Kota Ternate Hasyim Daeng Barang, kemarin melakukan rapat bersama keuangan. Rapat ini untuk membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 64 Miliar yang diblokir oleh pusat. Diblokirnya dana sebesar ini karena ada temuan 4 Miliar tahun 2020 kemarin yang belum diselesaikan.

Hasyim kepada sejumlah wartawan mengutarakan kekesalannya, karena Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Ternate Risval Tri Budiyanto tidak menghadiri rapat bersama Keuangan. Padahal, temuan terbesar itu terjadi di dinas PUPR. Hasyim menilai ada unsur kesengajaan atas ketidakhadiran PUPR.

“Saya snagat sayangkan Kadis PU tidak bisa hadir, padahal saya berharap dia bisa menjelaskan. Ini karena ada ego sektoral di organisasi PU. Menurut informasi, dia tidak cocok sama kepala bidang marga atau apa itu, kalau seperti ini bagaimana organisasi mau jalan. Mendingan dua-dua diberhentikan saja,” kata HAsyim, kemarin (21/4).

Hasyim bahkan mengatakan, beruntung masa jabatannya sebagai Pj Wali Kota sudah akan berakhir pada tanggal 28 April pekan depan. Jika tidak, akan dilakukan pergantian terhadap keduanya.

“Beruntung saya sudah hampir selesai, kalau belum selesai saya ganti. Kalau seperti ini, saya akan titipkan ke kepala daerah baru untuk cepat ganti. Kalau tidak, tidak akan selesai masalah ini,” tegasnya.

Hasyim juga sudah berkoordinasi dengan kepala KPPN Ternate untuk menanyakan solusi membuka blokir DAK. Akan tetapi menurut KPPN, mereka tidak mempunyai kewenangan untuk membuka blokir DAK senilai 64 Miliar tersebut.

“Akhirnya mengganggu semua. Padahal kita ada DAK reguler di bidang pendidikan, kesehatan. Itu total 46 miliar diblokir semua, hanya karena satu oknum saja yaitu PU, akhirnya semua jadi korban,” sesalnya,

Menurut KPPN, yang bisa membuka blokir adalah pusat. Sehingga hal ini akan ia sampaikan kepada wali kota terpilih (M Tauhid Soleman), agar pada kesempatan pertama setelah dilantik, harus ke Jkarta untuk membuka blokir DAK.

“Karena ini snagat berpengaruh. Pemkot sangat butuh duit, malah di satu sisi ada onum tertentu yang sengaja tidak mau menyelesaikan persoalan. Padahal semua sudah input, tapi cuma gara-gara oknum PU saja, jadi menghambat semua DAK,” sesalnya. Sementara Kadis PUPR Kota Ternate Risval Tri Budiyanto belum berhasil ditemui hingga berita ini diturunkan. (tr-01/yun)

Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan jumlah perkara yang ditangani lembaganya sebanyak 91 dengan jumlah tersangka 109 orang sepanjang 2020. Jumlah tersebut belum termasuk sisa perkara yang sedang berjalan dan ditangani KPK sebelum 2020, yakni sebanyak 117 kasus. Karena itu, Ali Fikri menyayangkan ICW yang menilai kinerja penindakan kasus korupsi lembaganya hanya berdasar pada dataJuni 2020, bukan laporan tahunan 2020 pada akhir Desember tahun lalu.“Dari jumlah target tersebut (120 kasus), telah terealisasi di tahun 2020 sebanyak 111 penyelidikan, 91 penyidikan dengan jumlah tersangka 109 orang, 75 penuntutan, 92 perkara yang berkekuatan hukum tetap dan 108 perkara telah dilakukan eksekusi,” jelas Ali Fikri kepada VOA, Senin (19/4/2021).

Ali Fikri menambahkan pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan lembaganya dalam menjalankan fungsi penindakan kasus korupsi. Menurutnya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar mengharuskan KPK membatasi para pegawainya dalam melaksanakan tugas.

“Kebijakan ini sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap insan KPK dari penyebaran wabah COVID-19,” tambah Ali Fikri.

Grafis penindakan korupsi oleh kepolisian. (Foto: ICW)

 

Grafis penindakan korupsi oleh kepolisian. (Foto: ICW)

Minggu (18/4) lalu, Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, mengatakan kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan (KPK) masuk dalam kategori sangat buruk. Itu berdasar pada catatan ICW yang menyebut jumlah kasus penindakan kasus korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut yang berkisar 13 persen dari target 120 kasus sepanjang 2020. Jumlah tersebut jauh jika dibandingkan dengan penindakan pada 2018 yang mencapai 216 kasus.

Senada dengan KPK, ICW juga mencatat kinerja penindakan kasus korupsi oleh kepolisian juga termasuk dalam kategori sangat buruk. Kepolisian hanya menangani 170 kasus atau sekitar 8 persen dari target 1.539 kasus.

Peneliti ICW Wana Alamsyah. (Foto: Coutesy/ICW)

 

Peneliti ICW Wana Alamsyah. (Foto: Coutesy/ICW)

“Aktor yang paling banyak disidik adalah orang yang memiliki jabatan pada tingkat pelaksana. Hal ini diperparah dengan tidak adanya upaya untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis,” jelas Wana Alamsyah, Minggu (19/4/2021).

Sementara kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan masuk kategori cukup dengan jumlah 259 kasus dari target 566 kasus sepanjang 2020. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun lalu sebanyak 109 kasus.

ICW merekomendasikan presiden untuk mengevaluasi kinerja dari pimpinan institusi penegak hukum, serta mempertimbangkan alokasi anggaran yang diberikan kepada institusi berdasarkan kinerja. Di samping itu, ICW mendorong institusi penegak hukum untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk kasus korupsi secara detail.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono.(Foto:VOA)

 

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono.(Foto:VOA)

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menghargai penilaian yang dilakukan ICW terhadap kepolisian. Kendati demikian, ia menuturkan polisi akan bersikap profesional dalam penanganan kasus.

“Tentunya masukan dari ICW, Polri menghargai itu sebagai masukan. Tentunya Polri dalam menangani kasus akan senantiasa profesional, transparan dan akuntabel,” jelas Rusdi saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (19/4/2021). [sm/ab]

MALUT-POST TERNATE Kanwil Ditjen perbendaharaan (DJPB) provinsi maluku utara (Malut), terus meningkatkan perannya sebagai national treasurer dan Chief Economist didaerah.

Salah satu agenda yang dijalnkan adalah perkuatan sinergi dengan pemerintah daerah , dalam hal ini anggota DPRD malut. untuk itu kanwil DJPB malut bersama anggota DPRD provinsi maluku utara mengadakan Focus grup Discussion ( FGD) dengan tema, “percepatan dana transfer ke daerah.” kegiatan ini dilaksakan jumat (16/) di aula kanwil DJPb malut.

Percepatan dana transfer kedaerah menjadi tema yang menarik karena dana transfer komponen penyambung terbesar pada pendapatan malut. dalam kegiatan FGD tersebut, kepala kanwil DJPb malut bayu Andy prasetyamengataka,progres alokasi dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) di malut.

Alokasi TKDD tahun 2021 provinsi malut termasuk seluruh kabupaten dan kota sesuai dengan PMK nomor 17/ PMK.07/2021 sebesar RP 10,28 terliriun, dan realisasi sampai dengan triwulan I mencapai RP 2,45 triliun atau mencapai 23,4 persen.

” Khusus pemprov malut alokasi dana transfer pusat ke daerah tahn 2021 sebesar RP 2,20 triliun, dan realisasi sampai dengan triwulan I mencapai RP 519,52 miliar atau mencapai 23, I persen, ” jelas bayu.

Bayu juga memaparkan perkembangan penyaluran KUR dan UMi di malut. program KUR diharapkan dapat meningkatkan ekonimi malut dengan menggerakan UMKM tandpa melupakan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola UMKM itu sendri.

Dia menambahkan peran legislatif menjadi penting untuk mendorong pemerintah daerah termasuk SKPD mengakselerasi realisasi dana transfer di malut.

Anggota banggar DPRD malut dalam FGD ini menyampaikan bahwa data otentik dari kanwil DPJb malut akan digunakan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan percepatan penyaluran dana transfer pusat ke daerah.

Selanjutnya kedepan perlu diadakan kegiatan diskusi spesifik terkait peningkatan penyaluran KUR dan UMi di malut, karena program KUR merupakn program yang menyentuh secara ril masyarakat, kecil dan diharapkan mampu ikut berkontribusi meningkatkan pertumbuhan sektor produktif di malut.

Di akhir acara, diserahkan kajian fiskal regional kanwil DPJb malut 2020 kepda DPRD, yang memuat kajian kondisi fiskal dan kajian potensi sektor unggulan di malut. ( cr-02/onk)

MALUTPOST.TERNATE- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate , sampai pada tanggal 12 April kemarin gajinya belum terbayarkan. Sementara, hari ini sudah memasuki bulan suci ramadhan, tentu banyak kebutuhan ramadhan yang harus dipenuhi. Padahal, Gaji PNS setiap bulan biasanya dibayar paling lambat sekitar tanggal 5.

‘Gaji belum ada, sementara kita sudah menyambut puasa besok (Hari ini), tentu banyak kebutuhan yang harus kita penuhi,” kata salah satu PNS di lingkup dinkes Ternate, yang enggan namanya disebutkan, kemarin (12/4).

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Ternate Nurbaity Radjabessy menjelaskan, keterlambatan gaji PNS disebabkan oleh perubahan penginputan melalui aplikasi baru.

“Ada aplikasi baru, makanya kami harus menginput semua data-data. Pegawai kesehatan ini kan banyak. Item-item yang harus input sangat banyak, baik KTP dan lain sebagainya,” kata Nurbaity.

Meski begitu, Ia menuturkan, segala pengurusan tersbut sudah selesai dan sudah dimasukkan ke BPKAD kemarin. Jika tidak berhalangan, maka paling lambat hari ini gaji para pegawai sudah bisa tersalurkan.

“Kalau sudah diproses, maka tidak lama lagi gaji sudah bisa diambil. Karena itu kan dikirim ke BPRS. Jadi kalau sudah dikirim ke BPRS maka besok (Hari ini) sudah bisa ambil,” kata Nurbaity.

Sementara gaji pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk bulan April ini Nurbaity mengaku, akan dibayarkan setelah PNS. PTT di Dinkes Kota Ternate kurang lebih sebanyak 300 orang. Jumlah itu tersebar di 11 Puskesmas, 3 UPT ditambah 1 Dinkes. “Kalau gaji PNS sudah dibayar, berarti setelah itu PTT juga dibayarkan,” pungkasnya. (tr-01/yun)