Sejumlah survei mengindikasikan tingginya angka penolakan terhadap vaksinasi. Indonesia memiliki sejarah panjang terkait ini, karena faktor kesalahpahaman terhadap penyakit dan vaksin itu sendiri.

Survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat hanya 46 persen warga tegas bersedia divaksin COVID-19. Sekitar 28 persen menyatakan tidak mau divaksin dan 23 persen ragu. Setidaknya 25 persen juga menyatakan ragu, bahwa vaksin yang disediakan pemerintah aman.

Menengok ke belakang, sikap masyarakat seperti ini juga terjadi di zaman penjajahan Belanda, ketika wabah cacar melanda. Atep Kurnia, peneliti sejarah menyebut catatan mengenai penolakan vaksinasi cacar tertulis dalam buku Paguneman Warga Sunda, yang ditulis Kartawinata pada 1891.

Atep Kurnia, peneliti sejarah dan penulis buku Kuris Vaksinasi Cacar di Tatar Sunda 1779-1948. (Foto: Dok Pribadi via Facebook)

Atep Kurnia, peneliti sejarah dan penulis buku Kuris Vaksinasi Cacar di Tatar Sunda 1779-1948. (Foto: Dok Pribadi via Facebook)

Di salah satu bagian buku tersebut, ada percakapan seorang pasien dan dokter terkait penyakit cacar. Pasien ini percaya, cacar disebabkan oleh hantu, sementara dokter mencoba meyakinkan pasien bahwa vaksinasi penting untuk dirinya. Atep membacakan apa yang disampaikan dokter itu, setelah dia terjemahkan dari bahasa Sunda.

“Hantu apaan? Bukan hantu penyebabnya, melainkan penyakit belaka seperti penyakit lainnya. Menjangkitnya bukan oleh hantu, tetapi karena menular, karena ada bisanya. Itulah maksudnya vaksinasi, yaitu supaya hilang bisanya atau racunnya,” papar Atep menirukan ucapan dokter itu.

Di tanah Sunda ketika itu, cacar memang dianggap representasi makhuk halus. Warga ketika itu menyebutnya sebagai Jurig Kuris atau Setan Kuris. Dikatakan Atep, salah satu buku yang membahas hal tersebut, disusun oleh Raden Ayu Sangkaningrat dan kawan-kawan. Buku itu juga menjelaskan, bahwa cacar ketika itu diobati secara tradisional, dengan bahan alam dan mantra-mantra.

Seorang dokter mengambil gambar botol berisi vaksin Sinovac di fasilitas kesehatan kabupaten sebagai vaksinasi massal untuk Covid-19, di Jakarta, 19 Januari 2021. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Seorang dokter mengambil gambar botol berisi vaksin Sinovac di fasilitas kesehatan kabupaten sebagai vaksinasi massal untuk Covid-19, di Jakarta, 19 Januari 2021. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Cacar sendiri diyakini sudah masuk Indonesia sejak abad ke-16. Catatan terkait vaksinasi di Indonesia ditemukan pada tulisan-tulisan sejak 1779. Ada angka yang disebut ketika itu, bahwa dari seribu warga ada sepuluh yang terkena cacar.

Untuk menyukseskan vaksinasi, pemerintah Belanda melakukan banyak strategi, termasuk diduga menyembunyikan kabar terjangkitkan keluarga dokter maupun mantri cacar oleh wabah ini. Diharapkan dengan demikian, kepercayaan warga terhadap vaksinasi bisa terjaga.

“Secara logika kita tahu, dokter kolonial dan mantri cacar punya keluarga, sehingga kemungkinan tertular wabah cacar sangat mungin. Tetapi sangat mungkin ini disembunyikan, untuk mengedepankan upaya vaksinasi terhadap penduduk pribumi, yang seringkali melakukan penolakan terhadap upaya vaksinasi,” papar Atep dalam diskusi daring mengenai sejarah pandemi, yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional, Kamis (25/3).

Hoaks Tak Kenal Zaman

Di masyarakat yang mengakrabi teknologi seperti saat ini, salah paham juga masih terjadi, sebagaimana orang Sunda dulu memandang cacar sebagai setan.

Dalam paparan hasil penelitian, Amelinda Pandu Kusumaningtyas dari Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mencatat pengguna media sosial masih percaya sejumlah teori konspirasi.

Amelinda Pandu Kusumaningtyas peneliti Center for Digital Society (CfDS) UGM Yogyakarta. (Foto: Dok Pribadi)

Amelinda Pandu Kusumaningtyas peneliti Center for Digital Society (CfDS) UGM Yogyakarta. (Foto: Dok Pribadi)

“Hampir sepertiga responden kami mempercayai teori konspirasi tentang bagaimana COVID-19 merupakan skema besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi, untuk mencari keuntungan,” kata Amelinda.

Selain itu, lanjutnya, teori konspirasi kedua yang dipercaya 15 persen responden adalah teori bahwa COVID-19 adalah virus atau penyakit buatan manusia, yang digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

CfDS mengontak 601 responden dalam penelitian ini dan menemukan 49,9 persen responden menolak menjadi penerima vaksin COVID-19 pertama. Survei pada Februari 2021 dengan responden mayoritas berpendidikan tinggi dari diploma hingga S3 ini juga menemukan fakta hampir 40 persen tidak setuju vaksin COVID-19 diwajibkan. Karakter mereka yang menolak adalah laki-laki, berpendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan.

“Secara langsung, hal ini berdampak pada persepsi negatif masyarakat yang menyurutkan kesediaan untuk menerima vaksin,” lanjut Amelinda.

CfDS mencatat sebagian besar masyarakat Indonesia mengakses informasi COVID-19 melalui lini sosial media. Sebanyak 81,5 persen pengguna teknologi ini masih bersinggungan dengan berbagai unggahan yang memuat teori konspirasi. Selain dua teori yang disebutkan di atas, CfDS juga mencatat teori lain yang dipercaya seperti vaksin untuk memasukan microchip dalam tubuh manusia, kesembuhan pasien dengan kalung anti-COVID-19, vaksin COVID-19 menyebabkan kemandulan dan COVID-19 disebabkan oleh radiasi sinyal 5G.

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM juga mencatat setidaknya ada tujuh hoaks yang beredar di masyarakat. Catatan mengenai ini dipaparkan oleh dr. Deshinta Putra Mulya, M.Sc., Sp.PD-KAI., FINASIM, dalam diskusi Rabu (24/3).

Daftar hoaks itu adalah bahwa vaksin COVID-19 memiliki potensi membahayakan ketika digunakan, vaksin dirancang untuk mengubah DNA manusia, vaksin mengandung cip untuk melacak aktivitas manusia, kasus meninggal karena vaksin, vaksin bermutasi menjadi ribuan varian COVID-19 di seluruh dunia, dan bahwa jika sudah divaksin tidak perlu mematuhi protokol kesehatan. Semua hoaks itu dijelaskan secara gamblang oleh dr. Deshinta.

Menerima Vaksin dan Bersyukur

Dihubungi VOA, Ketua Muhammadiyah COVID -19 Command Center (MCCC) dr. Corona Rintawan Sp EM menyebut problemnya adalah literasi masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Di tengah kenyataan bahwa media sosial memegang peranan penting, peran figur publik relatif dominan. Seharusnya, lanjut dr. Corona, para influencer dan tokoh bisa memberikan edukasi ke masyarakat.

Ketua MCCC, dr Corona Rintawan. (Foto: Dok Pribadi)

Ketua MCCC, dr Corona Rintawan. (Foto: Dok Pribadi)

“Misalnya, ini ada beberapa orang yang selalu membesar-besarkan bahwa vaksin itu dari janin, padahal itu adalah isu lama yang sudah terselesaikan. Tetapi kemudian diungkit lagi sehingga membuat masyarakat menjadi ragu,” ujarnya.

Penolakan sebagian masyarakat terhadap vaksin atau produk vaksin tertentu menjadi ironi di tengah upaya maksimal pemerintah mencari ketersediaannya. Sejauh ini baru ada dua merek vaksin yang bisa dipakai. Banyak negara yang sebenarnya bernasib lebih buruk dalam urusan ketersediaan vaksinnya. Masyarakat Indonesia, ujar dr. Corona, harus lebih bersyukur.

“Kita kan bertekad harus segera “lepas” dari wabah ini, dengan cara menyukseskan program vaksinasi. Banyak yang antre saja enggak dapat. Belum tentu juga dapat dalam waktu cepat, karena antreannya masih cukup banyak. Tidak usah ribut di hal-hal yang tidak esensial. Kita masih berjuang semua untuk mendapat vaksin supaya lancar programnya,” tambah dr. Corona.

Mengutip data Kemenkes, hingga Kamis (25/3), ada enam juta warga telah menerima vaksin tahap pertama dan tiga juta warga penerima suntikan kedua. Secara umum, pencapaian Indonesia masih rendah, dan semakin rumit jika harus mengatasi upaya penolakan dari masyarakat. Padahal, kata dr Corona, pemerintah juga harus menyelesaikan tantagan distribusi, kebutuhan tenaga vaksinator, dan masalah pendaftaran penerima vaksin.

“Dalam konteks seperti itu, kita harus memahamkan masyarakat. Masih untung kita ini dapat vaksin. Lha, mau bebas enggak dari COVID? Protokol kesehatan sudah capek, pengennya segera bebas, tapi ini ada vaksin, ribut juga, gimana ini maunya,” ujar dr. Corona sambil tertawa.

Dia memastikan soal status halal dan efektivitas sudah tidak menjadi persoalan. Di sisi keamanan, masyarakat harus percaya bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kemenkes memantaunya dengan ketat. [ns/ab]

MALUTPOST.TERNATE – Proses vaksinasi di Ternate berjalan lancar. Tahap pertama untuk para tenaga kesehatan telah tuntas. Meskipun capaiannya belum 100 persen, hampir semua petugas baik puskesmas, rumah sakit telah disuntik.

“Sudah 1500 orang disuntik, hanya RSUD Chasan Boesorie yang belum sampai 50 persen. Sisanya tunda dan tidak bisa terima vaksin,” ungkap Kadis Kesehatan Kota Ternate, Nurbaity Radjabessy kepada Malut Post, Minggu (14/3). Kini, vaksinasi tahap dua dimulai, sasarannya baru pada instansi tertentu seperti BPK Malut, Lapas, Bank Indonesia dan TNI/Polri. Sementara pegawai Pemkot belum divaksin. Alasannya, karena masih harus menunggu Plh Wali Kota, Jusuf Sunya yang tengah berada di Jakarta. Nurbaity mengaku, vaksin tahap II tengah berlangsung dan targetnya 10 ribu dosis. Namun yang diberikan abru tiga ribu dosis. “Karena baru tiga ribu dosis jadi sudah habis,” katanya. Dia mengaku akan melakukan permintaan tambahan ke Dinkes provinsi.

Nurbaity mengaku, khusus pegawai Pemkot pihaknya berencana akan melakukan vaksin terpusat di satu tempat yakni Kantor Wali Kota.

“Targetnya pada minggu ketiga atau empat bulan ini,” kata Nurbaity. Untuk jumlah dosisnya, Nurbaity mengaku belum mengetahuinya. Dia juga menyinggung soal dukungan anggaran yang sebelumnya diminta Rp24 miliar. Namun yang diberkan hanya separuh hanya bisa sanggup Rp12 miliar. “Total anggaran tersedia hanya Rp24 miliar. Dibagi dua, Rp12miliar untuk dinas Kesehatan operasional vaksinasi dan Rp12 miliar untuk satgas Covid,” paparnya. (udy/nty)

Menurut pusat data virus corona Johns Hopkins University, sudah lebih dari 98 juta orang di Amerika divaksinasi. Dari jumlah itu, lebih dari sepertiga telah menerima dua dosis vaksin.

Sedangkan menurut data yang diperoleh COVID-19 Vaccine Tracker National Public Radio (NPR) bersama Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), Amerika saat ini memberikan lebih dari 1,6 juta suntikan vaksin setiap harinya.

Walaupun demikian, tampaknya pendistribusian vaksin yang lumayan gencar di Amerika selama ini, belum menjamin keyakinan masyarakat yang telah menerima dosis kedua sekalipun.

Botol vaksin Johnson & Johnson COVID-19, 6 Maret 2021, di timur Denver. (Foto: AP)

 

Botol vaksin Johnson & Johnson COVID-19, 6 Maret 2021, di timur Denver. (Foto: AP)

Dita Nasroel Chas adalah seorang petugas kesehatan dan tenaga medis yang turut langsung menangani pasien COVID-19 di satu rumah sakit di negara bagian Texas. Sebagai koordinator Proactive Community Testing (PCT) di bawah University of Texas, ia bertugas mentabulasi hasil tes terhadap komunitas untuk menjadi pijakan bagi pemerintah setempat untuk mengambil keputusan sehubungan dengan pandemi.

Dita mengatakan sebagai seorang Muslim, divaksin merupakan ikhtiar dirinya sesuai kemampuan untuk menghadapi pandemi, ditambah dengan menjalani protokol kesehatan. Namun, ia belum bisa 100 persen mengetahui apakah ia kini telah memiliki antibodi sepenuhnya.

Ketidakyakinan Dita, juga dirasakan Meutia Hediyanti. Tenaga administrasi penjadwalan ulang pasien pada Urgent Care Clinic di Madison, Wisconsin, ini masih belum sepenuhnya yakin pada keampuhan vaksin dalam melindunginya dari penularan. Ia tetap berhati-hati dan terus menjalani protokol kesehatan, terutama dalam pekerjaan sehari-hari yang mengharuskannya berdekatan dengan pasien dengan gejala COVID-19.

“Memang iya sih, jadi walaupun lebih tenang gitu, tapi kan si vaksin ini kan bakalan bekerja dua minggu setelah divaksin gitu ya. Gak langsung ternyata, jadi dua minggu sesudah itu baru kita dibilangin bahwa antibodi itu benar-benar bekerja gitu,” kata Meutia Hediyanti.

Di Virginia, Erwin Rianditama termasuk pekerja esensial karena ia bekerja dalam bidang layanan makanan. Setelah divaksinasi, ia merasa tenang namun tetap berhati-hati dan pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Baginya ini merupakan tugas patriotis sekaligus keagamaan, kalaupun ada efek samping, menurutnya, bisa digunakan sebagai penelitian untuk menyempurnakan vaksin-vaksin pada masa depan yang konon merupakan terobosan dalam ilmu pengetahuan.

Shirly Miner, guru SMA di Viginia, juga sudah mendapat dua dosis vaksin. Sejauh ini ia tidak merasakan efek samping, walaupun sempat merasakan demam ringan setelah menerima suntikan kedua.

“Iya kayaknya sih merasa lebih tenang sih, soalnya kan nervous juga kan, masuk ke sekolah dengan anak-anak, apa murid-murid, jadi merasa lebih tenang, cuman ya karena sekolahnya juga on high alert gitu kan, dengan segala yang harus kita lakukan, supaya COVID-nya gak spread, jadi ya tetep waspada,” katanya.

Adapun dosis vaksin kedua yang diterima Shirly ini sejalan dengan kebijakan negara bagian Virginia untuk membuka kembali sekolah bagi para siswa untuk kembali hadir secara fisik dan mengikuti kegiatan belajar secara langsung. [aa/ka]

Setelah vaksinasi tahap pertama atas para pejabat, tokoh masyarakat dan agama, serta tenaga kesehatan, hari Jumat ini (26/2) sebanyak 12.840 vaksin Covid-19 mulai disuntikkan pada warga Surabaya yang masuk dalam kelompok kedua, yaitu kelompok lanjut usia (lansia), aparatur sipil negara, hingga kelompok pelayanan publik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita menjelaskan hal ini ketika ditemui VOA.

“Seluruh faskes (fasilitas kesehatan) yang sudah diterapkan menjadi pos vaksin, mulai kemarin, itu sudah melakukan vaksinasi kepada seluruh lansia yang ada di Kota Surabaya. Jadi masing-masing puskesmas, masing-masing rumah sakit itu, lansia di wilayah sekitarnya, dan beberapa untuk pelayanan publik.”

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita, memberikan keterangan mengenai pemberian vaksin Covid-19 di RSUD Dr. Soewandi Surabaya (foto Petrus Riski-VOA)


Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita, memberikan keterangan mengenai pemberian vaksin Covid-19 di RSUD Dr. Soewandi Surabaya (foto Petrus Riski-VOA)

Indriatno Heryawan, salah seorang ASN di Pemerintah Kota Surabaya, mengaku telah menjalani evaluasi sebelum divaksinasi, karena penerima vaksin dipastikan harus berada dalam kondisi sehat sebelum divaksin.

“Seluruh OPD dari pemerintah kota melaksanakan kegiatan itu (vaksinasi), dijadwal, harinya dijadwal sesuai dengan ketentuan masing-masing, termasuk juga mungkin siapa saja yang bisa ikut ini, karena memang ada ketentuan ya. Kalau penyintas atau pun juga dengan kualifikasi tertentu, kalau punya penyakit berat kan tidak bisa, jadi itu sebelumnya sudah difilter dulu, di internal masing-masing, jadi yang didata ini adalah mereka yang memang sudah sehat, kalau penyintas kan biasanya menunggu sekitar tiga bulan,” terang Indriatno.

Vaksinasi Covid-19 juga mulai menyasar kelompok jurnalis atau pekerja media, yang termasuk dalam kelompok pelayanan publik. Hal ini didasari profesi jurnalis yang selalu bertemu dengan banyak orang, dan bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Sejumlah pekerja media mengikuti proses pemberian vaksin Covid-19 (foto Petrus Riski-VOA).


Sejumlah pekerja media mengikuti proses pemberian vaksin Covid-19 (foto Petrus Riski-VOA).

Yusron Naufal Putra, salah seorang jurnalis yang menerima vaksin, mengatakan vaksinasi yang diterimanya merupakan salah satu langkah perlindungan, meski protokol kesehatan harus tetap dijalankan secara ketat sampai pandemi ini berakhir.

“Menurut saya ini bagus, karena memang tugas jurnalis di lapangan itu kan menuntut kita bertemu orang. Ya intinya ini adalah untuk proteksi diri, dan tentu sangat bagus untuk divaksin, untuk menjadi salah satu prioritas penerima vaksin,” ujar Yusron.

Vaksin Covid-19 yang diterima masyarakat (foto Petrus Riski-VOA).


Vaksin Covid-19 yang diterima masyarakat (foto Petrus Riski-VOA).

Handoko, ASN Pemerintah Kota Surabaya, meyakini pemberian vaksin ini dapat menambah kekebalan tubuh dari ancaman virus, dan tidak berdampak buruk bagi kesehatan secara umum. Handoko juga berharap, pemberian vaksin ini mampu memutus perebakan virus corona, dan meningkatkan jumlah warga yang sehat.

“Terasa di badan juga masih belum ada efek samping atau gejala seperti demam atau panas, itu juga masih belum terasa, karena tadi disuruh menunggu tiga puluh menit, sesudah itu kalau tidak ada gejala atau apa, ya berarti kita dianggap sudah sehat, Insha Allah tidak ada apa-apa. Juga untuk Covid-19 ini segeralah untuk hilang dari muka bumi ini, harapan kita semuanya manusia sekarang ini, Insha Allah sehat semuanya,” kata Handoko. [pr/em]

Sejumlah kalangan menolak wacana vaksinasi COVID-19 mandiri untuk kalangan bisnis yang diusulkan oleh pemerintah karena akan menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh akses vasinasi, terutama bagi kelompok rentan.

Direktur Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda mengungkapkan pemerintah sebaiknya menunda kebijakan vaksinasi mandiri karena ketersediaan vaksin COVID-19, baik secara global maupun domestik, masih sangat terbatas.

Mengutip penjelasan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Olivia mengatakan per 17 Februari 2021, 75 persen suplai vaksin COVID-19 di dunia baru digunakan oleh sepuluh negara. Sementara masih ada 130 negara yang bahkan belum mendapatkan dosis pertama.

Di Tanah Air, ujar Olivia, vaksinasi tahap ketiga pada Mei-Juli dengan target kelompok rentan membutuhkan 146,7 juta dosis, sedangkan jumlah pengadaan baru 102 juta. Jadi, masih ada kekurangan sekitar 40 juta dosis yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

“Maka rekomendasi kami, tentunya untuk menunda skema vaksin mandiri ini. Pemerintah dapat fokus untuk upaya untuk pengadaan bagi kelompok rentan dengan merek apapun yang sudah terbukti aman dan efikasinya sesuai dengan standar WHO,” kata Olivia dalam telekonferensi pers di Jakarta, Minggu (21/2).

Pemerintah, ujar Olivia, juga harus memperbaiki sistem pendataan dan strategi lainnya, serta mengutamakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada lansia untuk menjangkau kelompok tersebut.

Erri Suprijadi berusia 70 tahun meninggalkan tenda setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di sebuah puskesmas di Jakarta, 8 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)


Erri Suprijadi berusia 70 tahun meninggalkan tenda setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di sebuah puskesmas di Jakarta, 8 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)

Selain itu, pemerintah ujar Olivia harus tetap fokus mengoptimalkan penanganan pandemi dengan strategi “3T” (testing, tracing, dan treatment), serta “3M” (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah kemungkinan akan membuka opsi vaksinasi COVID-19 mandiri agar perusahaan-perusahaan bisa memvaksinasi para karyawan. Alasan Jokowi, kebijakan itu bisa mempercepat vaksinasi, sehingga herd immunity atau kekebalan kelompok dapat segera tercapai.

Rekomendasi WHO

Dalam kesempatan yang sama, Senior Advisor on Gender and Youth di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) Diah Saminarsih menuturkan, bahwa menurut WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE), kelompok masyarakat rentan harus menjadi prioritas dalam program vaksinasi massal COVID-19.

Hal itu sesuai dengan kampanye untuk persamaan hak vaksinasi (campaign for vaccine equity) yang dikeluarkan WHO pada 19 Februari bahwa keadilan dari sudut kesehatan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam pembangunan kesehatan. Jika hal itu tidak terjadi, kelompok masyarakat rentan akan semakin terpinggirkan khususnya dalam program vaksinasi massal COVID-19 ini.

“Jadi tadi prinsip health equity bahwa kelompok populasi rentan kita anggap adalah orang yang mau mengambil buah apel dengan tinggi badan lebih rendah. Jadi, dia yang harus diberikan bantuan tempat berpijak yang lebih tinggi. Jadi prinsip itu yang tidak boleh kita hilangkan,” tuturnya.

Oleh karena itu, WHO, ujarnya telah membuat Covax Facility untuk membantu negara-negara yang tidak mempunyai kapabilitas untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dengan cepat.

Para pedagang di Pasar Tanah Abang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam kegiatan vaksinasi massal, Jakarta, 18 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)


Para pedagang di Pasar Tanah Abang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam kegiatan vaksinasi massal, Jakarta, 18 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)

Peran Swasta

Pendiri KawalCovid19, Elina Ciptadi, mengatakan pihak swasta bisa membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi massal COVID-19, tetapi bukan dalam pengadaan vaksin.

Ia mencontohkan, pihak swasta dapat menyediakan tempat yang luas untuk program vaksinasi massal bagi kelompok prioritas. Pihak swasta juga bisa membantu pemerintah mendata masyarakat yang akan menjalani vaksinasi, misalnya, mendata kelompok lansia.

“Ini contoh saja. Yang namanya gotong-royong itu seperti ini. Jadi, pihak-pihak selain pemerintah bergotong-royong untuk mempercepat vaksinasi ke kelompok-kelompok yang prioritas,” ungkap Elina.

Menurutnya apabila skema vaksin mandiri ini tetap dijalankan dalam waktu dekat, bisa dipastikan pemerintah akan kewalahan dalam pengawasan program tersebut.

“Sementara banyak wacana yang kita dengar di luar itu adalah misalnya Maret vaksin mandiri, sudah bisa dijalankan. Lho, kalau Maret berarti lansia masih disuntik, kemudian bagaimana dengan pelayan publik seperti guru?” kata Olivia.

“Nah, bijak kah itu dilakukan sekarang ketika memonitor satu sistem saja itu masih ada banyak gap untuk perbaikan?” ujarnya.

Anggaran Kesehatan

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira, menduga opsi vaksinasi COVID-19 mandiri itu tercetus karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk menopang krisis di sektor kesehatan.

“Masalahnya pemerintah ini mengalami kesalahan dalam alokasi anggaran. Contoh, anggaran belanja kesehatan itu bukan nomor satu yang paling tinggi padahal kita mengalami krisis kesehatan. Anggaran perlindungan sosial juga bukan nomor satu paling tinggi,” ungkap Bhima.

Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)


Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)

Ia menjelaskan, sektor infrastruktur mendapat anggaran paling besar dalam APBN 2021. Disusul belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran bunga utang.

Untuk infrastruktur, kata Bhima, anggarannya naik menjadi Rp441 triliun dari Rp281 triliun di 2020. Anggaran untuk Kementerian Pertahanan juga naik menjadi Rp137 triliun, dan anggaran di Kepolisian naik menjadi Rp112 triliun, sedangkan anggaran kesehatan justru turun menjadi Rp170 triliun pada tahun ini.

“Jadi sebenarnya tidak benar alasan bahwa kita tidak punya anggaran untuk melakukan vaksinasi secara lebih cepat, membeli vaksin dengan kualitas lebih baik misalnya tingkat efikasinya,” jelasnya.

Menurut, argumen itu tidak berdasarkarena sebenarnya banyak pos anggaran yang masih bisa digeser,”

Pertanyaannya, kata Bhima, apakah pemerintah mau merelakan beberapa pos yang tidak penting dan segera, digeser karena tekanan dari industri.

Lanjutnya, ia pun menyangsikan perusahaan-perusahaan besar akan menggratiskan vaksinasi kepada para karyawannya. Menurutnya, hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri di kalangan karyawan, karena banyak gaji yang dipotong atau bahkan tidak dibayarkan pada masa pandemi ini.

“Mereka khawatir sudah dipotong iuran BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Tapera juga plus nanti kalau vaksinasi mandiri, yaitu dibebankan kepada karyawan. Berapa banyak sisa dari pendapatan karyawan yang nantinya digunakan untuk keperluan sehari-harinya kalau sudah ditambah pengurangan gaji untuk vaksin?” tanya Bhima. [gi/ft]

MALUT POST – TIDORE. Pelaksanaan program vaksinasi terhadap tenaga medis di Kota Tidore Kepulauan telah mencapai 50 persen Juru bicara setgas Covid-19, Kota Tidore Kepulauan, Saiful Salima mengemukakan, hingga saat ini, tenaga kesehatan di Kota Tidore yang telah mendapat vaksinasi sebanyak 639.

Jika mengacu pada sasaran SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) pusat dan provinsi maka sudah hampir 50 persen tenaga kesehatan di Tikep yang telah divaksin. “Itu pun beberapa fasilitas kesehatan yang laporannya belum masuk, per hari ini (kemarin,red),” kata Saiful, saat dikonfirmasi, Kamis (4/2).

Saiful menambahkan, 639 tenaga kesehatan itu divaksin pada tahapan dosis pertama. Disampaikan itu, pihaknya juga telah melakukan vaksinasi dosis kedua terhadap tenaga kesehatan sebanyak 96 orang. “Vaksinasi dosis kedua suda dimulai sejak 2 Februari 2021 kemarin,” akunya.

Sebanyak 735 tenaga kesehatan yang telah divaksin itu tersebar di 13 fasilitas kesehatan di Tikep, yakni di 10 puskesmas dan rumah sakit. Selama vaksinasi, kendala yang ditemukan itu hanya berupa beberapa tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat untuk divaksin atau tidak lolos dalam tahap skrining (pemeriksaan).

Hal itu disebabkan karena beberapa tenaga kesehatan itu memiliki gejala seperti batuk dan beringus bahkan ada beberapa orang yang memiliki penyakit penyerta seperti darah tinggi, asma dan lain-lain. Sehingga vaksinasi terhadap mereka ditunda. “Jika kondisi mereka sudah stabil maka akan divaksin. Tapi kalau kondisi mereka belum stabil maka ditunda,” katanya mengakhiri. (aby/jfr)

MALUTPOST.JAILOLO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Halmahera Barat merencanakan pelaksanaan vaksin kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) dan 10 Pejabat Daerah, Rabu (10/2) pekan depan. Kesiapan pencanangan ini, Dinkes selaku instansi teknis mulai mendistribusikan vaksin ke masing-masing puskesmas yang diawali di Puskesmas Jailolo, Sahu dan Sahu Timur, Senin (1/2) lalu.

Sementara Puskesmas Sidangoli dan Bobaneigo Jailolo Timur, pendistribusian dilakukan pada Selasa (2/2). Puskesmas Ibu Selatan, Ibu dan Tabaru dilakukan pada Rabu (3/2) kemarin, dan Puskesmas Loloda didistribusikan Kamis (4/2), hari ini. “Rencananya saat pencanangan vaksin 10 Februari untuk tenaga kesehatan itu langsung diikutkan dengan 10 pejabat daerah,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfintje Kalengit yang dikonfirmasi, Rabu (3/2).

Tenaga Kesehatan yang akan divaksin 981 orang, yang tersebar di 14 Puskesmas, RSUD, gudang farmasi dan Dinas Kesehatan. “Kami sudah siap untuk semua yang bekerja difasilitas kesehatan, baik yang berstatus nakes maupun non kesehatan akan divaksin,” ungkapnya. Untuk tenaga vaksinator di Puskesmas juga sudah disiapkan. Nakes ini teknisnya harus ada sms plus atau pemberitahuan dari Peduli Lindungi.

Setelah mendapatkan pemberitahuan, barulah mendaftar untuk diperiksa dan divaksin. “Hampir sebagian besar Nakes sudah menerima pemberitahuan tersebut,” ungkapnya, sembari mengatakan semua yang bekerja di fasilitas kesehatan, baik nakes maupun non nakes sudah siap divaksin.

Diketahui, jatah vaksin Sinovac yang didistribusikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Malut ke Halmahera Barat itu 1.840 dosis yang ditampung di gudang farmasi Desa Guemadu Kecamatan Jailolo. Vaksin ini sebagian besarnya sudah didistribusikan ke masing-masing Puskesmas. (met)

MALUTPOST.JAILOLO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Maluku Utara mendistribusikan jatah vaksin Sinovac ke Halmahera Barat, Selasa (26/1). Jumlahnya 1.840 dosis yang ditampung di gudang farmasi Desa Guemadu Kecamatan Jailolo.

Tak seperti biasanya, petugas Dinkes Malut yang mengawal vaksin ke Halbar ini ‘disemprot’ Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Halbar Rosfintje Kalengit dan Kabag Sumda Polres Halbar AKP Paulus Trimaresa karena tidak dikoordinasikan. “Soal vaksin ini kami di Polres Halbar selalu rapatkan dengan Forkopimda terkait teknis pelaksanaannya. Jadi sangat disayangkan kalau saat vaksinnya datang tidak berkoordinasi dengan kami,” tandasnya.

Rosfintje mengatakan, jika Pemprov berkoordinasi maka Pemkab Halbar akan berkoordinasi dengan Forkompinda untuk menjemput vaksin asal China itu hingga dibawa ke tempat penampungan gudang farmasi. “Kalau tanpa koordinasi dan mendadak seperti ini, maka dari pihak kepolisian pun tidak akan datang,” terangnya. Sementara hal yang sama juga disampaikan Kabag Sumda Polres Halbar AKP Paulus Trimaresa. Paulus menyayangkan sikap petugas Dinkes Malut. “Atas instruksi Kapolri setiap jajaran Polda dan polres siap mengawal pendistribusian vaksin virus corona (Covid-19). Tetapi yang ada saat ini kami di polres Halbar justru tidak diikordinasi saat vaksin tiba di Halbar,” tandasnya.

Rosfintje mengatakan setelah diterimanya vaksin ini, dalam waktu dekat akan dikoordinasikan dengan pemda maupun puskesmas terkait kesiapan pelaksanaanya. “Vaksin yang disitribusikan tahap pertama ini untuk 981 tenaga kesehatan (Nakes) termasuk 10 Pejabat Daerah,” ungkapnya.

Jumlah Nakes yang akan divaksin ini terdiri dari tenaga kesehatan di 14 Puskesmas, RSUD, gudang farmasi dan Dinas kesehatan. “Kami sudah siap untuk semua yang bekerja di fasilitas kesehatan baik yang berstatus tenaga kesehatan maupun non kesehatan akan divaksin,” ucapnya. Selan itu, tenaga vaksinator di masing-masing puskesmas juga mulai disiapkan. Untuk Nakes ini teknisnya harus ada SMS Plus atau pemberitahuan dari Peduli Lindungi.

Setelah mendapatkan pemberitahuan barulah mendaftar untuk diperiksa dan divaksin. “Saat ini sudah ada sebagian di puskesmas yang sudah menerima pemberitahuan tersebut,” katanya. (met)

Untuk pertama kalinya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan kapasitas tes swab PCR di tanah air sudah melebihi standar yang ditentukan oleh WHO, yakni 267.000 orang per minggu atau 38.000 orang per hari secara nasional.

Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa tesyang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak tepat sasaran. Menurutnya, tingginya kapasitas tes boleh jadi karena terlalu seringnya pejabat pemerintah menjalani tes, sementara kenyataan itu tidak terjadi di kalangan masyarakat umum. Ia mencontohkan dalam satu minggu ia bisa menjalani tes swab PCR sebanyak lima kali sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Menkes Budi Gunadi Sadikin (Biro Setpres)

Menkes Budi Gunadi Sadikin (Biro Setpres)

“Emang benar kaya gitu? Testing kan gak gitu harusnya. Testing itu kan testing epidemiologi, aku diajarin sama teman-teman dokter, bukan testing mandiri, yang dites itu orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi hadap Presiden seperti Budi Gunadi Sadikin. Nanti tercapai standar WHO 1 per 1000 orang per minggu, tapi tidak ada gunannya secara epidemiologi. Seperti itu yang harus diberesin,” ungkap Budi dalam acara ‘Dialog Warga ‘Vaksin & Kita’ Komite Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Jabar’ yang disiarkan di YouTube PRMN SuCi, seperti dikutip, Jumat (22/1).

Budi tidak menjelaskan berapa kira-kira jumlah tes yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan apakah jumlah itu secara signifikan mempengaruhi total jumlah tes secara nasional yang sering digambarkan sebagai kapasitas tes.

Menurut Budi, sesuai dengan pernyataan WHO, mengatasi pandemi bukan hanya dengan melakukan vaksinasi dan memperkuat fasilitas kesehatan saja,namun juga mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat, katanya, perlu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Ia yakin, lambat laun masyarakat akan bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi pasca pandemi.

Lika-Liku Program Vaksinasi

Dalam kesempatan ini, Budi juga mengungkapkan bahwa proses pendistribusian vaksin Covid-19 ke 34 provinsi tidak mudah. Ia menjelaskan delapan provinsi mengembalikan vaksin Covid-19 ke pusat. Padahal, dalam tahap pertama ada 1,2 juta dosis vaksin yang harus segera dikirim.

Hal ini terjadi, ujar Budi, karena lemari-lemari pendingin untuk menyimpan vaksin Covid-19, sudah penuh oleh vaksin-vaksin regular seperti vaksin Polio, TBC, dan Difteri yang tidak dipakai pada tahun lalu atau tertunda karena terjadinya pandemi. Setiap tahun, setidaknya Indonesia melakukan vaksinasi reguler sebanyak 150-200 juta dosis.

Maka dari itu, Budi pun menggandeng pihak swasta seperti Kalbe Farma dan Kimia Farma untuk ikut membantu pendistribusian. Mereka diharapkan bisa ikut menyediakan lemari pendingin untuk bisa menyimpan vaksin Covid-19.

Data Kemenkes Diakui Budi Tidak Akurat

Dalam program vaksinasi massal Covid-19 ini, Budi mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan data yang dimiliki oleh kementerian yang dipimpinnya. Ia malah akan menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mendata penerima vaksin Covid-19.

“Untuk datanya karena sudah kapok, saya gak mau lagi pakai data Kementerian Kesehatan. Saya putuskan ambil data dari KPU aja lah, manual. Itu kan kemarin daerah Jawa Barat baru (menggelar) pemilihan, kayak-nya itu yang paling current,” ungkap Budi.

Lebih dari 132 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Covid-19

Sementara itu dalam telekonferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/1) Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan sudah 132 ribu orang yang divaksinasi dalam program vaksinasi massal Covid-19 bagi tenaga kesehatan hingga 21 Januari 2021 pukul 13.00 WIB. Tenaga kesehatan ini tersebar di 13.525 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota, dan 34 provinsi di Indonesia.

Siti Nadia Tarmizi. (Foto: Rivan Dwiastono/VOA)

Siti Nadia Tarmizi. (Foto: Rivan Dwiastono/VOA)

Jumlah tersebut, ujar Nadia, masih 22 persen dari target 598.483 tenaga kesehatan yang akan divaksin pada tahap pertama. Selanjutnya, pada tahap kedua, diharapkan sebanyak 888.282 tenaga kesehatan bisa segera divaksin.

“Terdapat 20.154 tenaga kesehatan yang tidak bisa diberikan vaksinasi ataupun kemudian ditunda karena sejumlah alasan di antaranya merupakan penyintas Covid-19, atau memiliki komorbid atau penyakit bawaan dan sedang dalam keadaan hamil. Proses vaksinasi kepada tenaga kesehatan masih akan terus berlangsung dan diharapkan hingga Februari, sehingga kami dapat mencapai target sebanyak 1,47 juta tenaga kesehatan divaksinasi,” jelas Nadia.

Cara Kerja Vaksin Covid-19

Dalam kesempatan ini, Nadia juga mengklarifikasi kabar Bupati Sleman Sri Purnomo yang positif Covid-19 setelah disuntik vaksin Sinovac. Ia menegaskan bahwa vaksin Covid-19 Sinovac berisi virus yang dimatikan atau inactivated virus. Jadi menurutnya, hampir tidak mungkin vaksin tersebut yang menyebabkan Sri Purnomo positif Covid-19.

“Jika melihat rentang waktu dari bapak bupati, maka sangat mungkin pada saat bapak bupati divaksinasi, beliau ini berada dalam masa inkubasi Covid-19, di mana tentunya sudah terpapar virus Covid-19 tapi tidak menunjukkan gejala. Secara alamiah waktu antara paparan dan munculnya gejala itu adalah sedang tinggi-tingginya sekitar pada lima sampai dengan enam hari. Hal ini adalah waktu yang pas karena beliau divaksinasi pada 14 Januari sementara hasil pemeriksaan swab PCR beliau positif di tanggal 20 Januari,” jelasnya.

Nadia menjelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 membutuhkan dua kali dosis penyuntikan, karena sistem imunitas tubuh memerlukan waktu paparan yang lebih lama untuk mengetahui bagaimana cara efektif untuk melawan virus tersebut.

Suntikan pertama, jelasnya dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal, yang akan dilanjutkan dengan suntikan kedua, untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Hal ini akan memicu respon antibodi yang lebih cepat dan efektif di masa yang akan datang.

“Suntikan kedua berfungsi sebagai booster untuk membentuk antibodi secara optimal dan imunitas ini baru akan terbentuk secara baik setelah tiga minggu suntikan kedua. Untuk itu, perlu dipahami, meskipun kita sudah divaksinasi Covid-19 masih ada resiko terpapar virus Covid-19. Namun tentunya diharapkan vaksin ini akan dapat mengurangi kemungkinan sakit berat. Proses pemberian vaksinasi tetap dilakukan seperti yang sudah ditargetkan, bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. [gi/ab]

MALUTPOST.JAILOLO – Vaksinasi virus corona (Covid-19) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dilaksanakan Februari-Maret 2021. Ini karena Halbar masuk termin 2 sesuai surat dari Direktorat Jenderal (Dirjen) P2P Kementrian Kesehatan Nomor : SR.02.06/II/80/2021 tentang distribusi vaksin dan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfintje Kalengit mengatakan, saat ini pihaknya mulai menyiapkan teknis vaksinasi kepada pejabat daerah. Selain mempersiapkan tenaga vaksiantor di masing-masing puskesmas, Dinkes juga masih menunggu kuota dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Tenaga kesehatan (Nakes) yang akan divaksin 981 orang. Jumlah ini terdiri dari tenaga kesehatan di 14 Puskesmas, RSUD, gudang farmasi dan Dinas Kesehatan. “Kami sudah siap untuk semua yang bekerja difasilitas kesehatan baik yang berstatus tenaga kesehatan maupun non kesehatan akan divaksin,” ungkapnya.

Untuk Nakes ini teknisnya harus ada sms atau pemberitahuan dari Peduli Lindungi. Setelah mendapatkan pemberitahuan, barulah mendaftar untuk diperiksa dan divaksin. “Saat ini sudah ada sebagian di puskesmas yang sudah menerima pemberitahuan tersebut,” ungkapnya. (met)