Untuk pertama kalinya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan kapasitas tes swab PCR di tanah air sudah melebihi standar yang ditentukan oleh WHO, yakni 267.000 orang per minggu atau 38.000 orang per hari secara nasional.

Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa tesyang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak tepat sasaran. Menurutnya, tingginya kapasitas tes boleh jadi karena terlalu seringnya pejabat pemerintah menjalani tes, sementara kenyataan itu tidak terjadi di kalangan masyarakat umum. Ia mencontohkan dalam satu minggu ia bisa menjalani tes swab PCR sebanyak lima kali sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Menkes Budi Gunadi Sadikin (Biro Setpres)

Menkes Budi Gunadi Sadikin (Biro Setpres)

“Emang benar kaya gitu? Testing kan gak gitu harusnya. Testing itu kan testing epidemiologi, aku diajarin sama teman-teman dokter, bukan testing mandiri, yang dites itu orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi hadap Presiden seperti Budi Gunadi Sadikin. Nanti tercapai standar WHO 1 per 1000 orang per minggu, tapi tidak ada gunannya secara epidemiologi. Seperti itu yang harus diberesin,” ungkap Budi dalam acara ‘Dialog Warga ‘Vaksin & Kita’ Komite Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Jabar’ yang disiarkan di YouTube PRMN SuCi, seperti dikutip, Jumat (22/1).

Budi tidak menjelaskan berapa kira-kira jumlah tes yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan apakah jumlah itu secara signifikan mempengaruhi total jumlah tes secara nasional yang sering digambarkan sebagai kapasitas tes.

Menurut Budi, sesuai dengan pernyataan WHO, mengatasi pandemi bukan hanya dengan melakukan vaksinasi dan memperkuat fasilitas kesehatan saja,namun juga mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat, katanya, perlu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Ia yakin, lambat laun masyarakat akan bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi pasca pandemi.

Lika-Liku Program Vaksinasi

Dalam kesempatan ini, Budi juga mengungkapkan bahwa proses pendistribusian vaksin Covid-19 ke 34 provinsi tidak mudah. Ia menjelaskan delapan provinsi mengembalikan vaksin Covid-19 ke pusat. Padahal, dalam tahap pertama ada 1,2 juta dosis vaksin yang harus segera dikirim.

Hal ini terjadi, ujar Budi, karena lemari-lemari pendingin untuk menyimpan vaksin Covid-19, sudah penuh oleh vaksin-vaksin regular seperti vaksin Polio, TBC, dan Difteri yang tidak dipakai pada tahun lalu atau tertunda karena terjadinya pandemi. Setiap tahun, setidaknya Indonesia melakukan vaksinasi reguler sebanyak 150-200 juta dosis.

Maka dari itu, Budi pun menggandeng pihak swasta seperti Kalbe Farma dan Kimia Farma untuk ikut membantu pendistribusian. Mereka diharapkan bisa ikut menyediakan lemari pendingin untuk bisa menyimpan vaksin Covid-19.

Data Kemenkes Diakui Budi Tidak Akurat

Dalam program vaksinasi massal Covid-19 ini, Budi mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan data yang dimiliki oleh kementerian yang dipimpinnya. Ia malah akan menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mendata penerima vaksin Covid-19.

“Untuk datanya karena sudah kapok, saya gak mau lagi pakai data Kementerian Kesehatan. Saya putuskan ambil data dari KPU aja lah, manual. Itu kan kemarin daerah Jawa Barat baru (menggelar) pemilihan, kayak-nya itu yang paling current,” ungkap Budi.

Lebih dari 132 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Covid-19

Sementara itu dalam telekonferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/1) Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan sudah 132 ribu orang yang divaksinasi dalam program vaksinasi massal Covid-19 bagi tenaga kesehatan hingga 21 Januari 2021 pukul 13.00 WIB. Tenaga kesehatan ini tersebar di 13.525 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota, dan 34 provinsi di Indonesia.

Siti Nadia Tarmizi. (Foto: Rivan Dwiastono/VOA)

Siti Nadia Tarmizi. (Foto: Rivan Dwiastono/VOA)

Jumlah tersebut, ujar Nadia, masih 22 persen dari target 598.483 tenaga kesehatan yang akan divaksin pada tahap pertama. Selanjutnya, pada tahap kedua, diharapkan sebanyak 888.282 tenaga kesehatan bisa segera divaksin.

“Terdapat 20.154 tenaga kesehatan yang tidak bisa diberikan vaksinasi ataupun kemudian ditunda karena sejumlah alasan di antaranya merupakan penyintas Covid-19, atau memiliki komorbid atau penyakit bawaan dan sedang dalam keadaan hamil. Proses vaksinasi kepada tenaga kesehatan masih akan terus berlangsung dan diharapkan hingga Februari, sehingga kami dapat mencapai target sebanyak 1,47 juta tenaga kesehatan divaksinasi,” jelas Nadia.

Cara Kerja Vaksin Covid-19

Dalam kesempatan ini, Nadia juga mengklarifikasi kabar Bupati Sleman Sri Purnomo yang positif Covid-19 setelah disuntik vaksin Sinovac. Ia menegaskan bahwa vaksin Covid-19 Sinovac berisi virus yang dimatikan atau inactivated virus. Jadi menurutnya, hampir tidak mungkin vaksin tersebut yang menyebabkan Sri Purnomo positif Covid-19.

“Jika melihat rentang waktu dari bapak bupati, maka sangat mungkin pada saat bapak bupati divaksinasi, beliau ini berada dalam masa inkubasi Covid-19, di mana tentunya sudah terpapar virus Covid-19 tapi tidak menunjukkan gejala. Secara alamiah waktu antara paparan dan munculnya gejala itu adalah sedang tinggi-tingginya sekitar pada lima sampai dengan enam hari. Hal ini adalah waktu yang pas karena beliau divaksinasi pada 14 Januari sementara hasil pemeriksaan swab PCR beliau positif di tanggal 20 Januari,” jelasnya.

Nadia menjelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 membutuhkan dua kali dosis penyuntikan, karena sistem imunitas tubuh memerlukan waktu paparan yang lebih lama untuk mengetahui bagaimana cara efektif untuk melawan virus tersebut.

Suntikan pertama, jelasnya dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal, yang akan dilanjutkan dengan suntikan kedua, untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Hal ini akan memicu respon antibodi yang lebih cepat dan efektif di masa yang akan datang.

“Suntikan kedua berfungsi sebagai booster untuk membentuk antibodi secara optimal dan imunitas ini baru akan terbentuk secara baik setelah tiga minggu suntikan kedua. Untuk itu, perlu dipahami, meskipun kita sudah divaksinasi Covid-19 masih ada resiko terpapar virus Covid-19. Namun tentunya diharapkan vaksin ini akan dapat mengurangi kemungkinan sakit berat. Proses pemberian vaksinasi tetap dilakukan seperti yang sudah ditargetkan, bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. [gi/ab]

MALUTPOST.JAILOLO – Vaksinasi virus corona (Covid-19) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dilaksanakan Februari-Maret 2021. Ini karena Halbar masuk termin 2 sesuai surat dari Direktorat Jenderal (Dirjen) P2P Kementrian Kesehatan Nomor : SR.02.06/II/80/2021 tentang distribusi vaksin dan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfintje Kalengit mengatakan, saat ini pihaknya mulai menyiapkan teknis vaksinasi kepada pejabat daerah. Selain mempersiapkan tenaga vaksiantor di masing-masing puskesmas, Dinkes juga masih menunggu kuota dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Tenaga kesehatan (Nakes) yang akan divaksin 981 orang. Jumlah ini terdiri dari tenaga kesehatan di 14 Puskesmas, RSUD, gudang farmasi dan Dinas Kesehatan. “Kami sudah siap untuk semua yang bekerja difasilitas kesehatan baik yang berstatus tenaga kesehatan maupun non kesehatan akan divaksin,” ungkapnya.

Untuk Nakes ini teknisnya harus ada sms atau pemberitahuan dari Peduli Lindungi. Setelah mendapatkan pemberitahuan, barulah mendaftar untuk diperiksa dan divaksin. “Saat ini sudah ada sebagian di puskesmas yang sudah menerima pemberitahuan tersebut,” ungkapnya. (met)

MALUTPOST.TERNATE – Setelah Provinsi melaksanakan vaksin, tindak lanjut di tingkat Kabupaten/ Kota pun dilakukan. Di Kota Ternate sendiri, kegiatan vaksinasi akan dimulai hari ini. Seremoni pelaksanaan vaksin ini akan dipusatkan di Puskesmas Siko, yang akan dibuka Wali Kota Burhan Abdurahman.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Nurbaity Radjabessy, kepada Malut Post kemarin, menyampaikan, pada seremoni pembukaan ini, vaksin akan disuntikkan kepada beberapa pejabat. Sebagai bentuk sosialisasi kepada warga, bahwa vaksin ini benar-benar aman.Pejabat yang masuk dalam penerima vaksin perdana ini lanjut Nurbaity sebanyak 10 orang.

Di antara mereka ada Wakil Wali Kota Abdullah Taher, Kapolres Ternate, Kepala BPKSDM Junus Yau, dan dirinya selaku Kadinkes. “Semua ada 10 orang, tapi saya tidak hafal semuanya. Tapi tidak semua 10 orang ini akan terima vaksin. Tergantung saat observasi nanti, jika ada penyakit yang masuk dalam daftar dilarang vaksin, maka yang bersangkutan tidak bisa divaksin,” terangnya.

Sementara untuk penerapan langsung ke warga, tahap awal kepada tenaga kesehatan. Ini akan akan dilaksanakan pada Rabu pekan depan, di semua puskesmas dan juga Ruma Sakit di kota Ternate. “Jadi 1.664 tenaga kesehatan di kota Ternate yang masuk tahap awal divaksin, akan dimulai minggu depan,” tambahnya.

Sembari mengatakan, Vaksin yang akan diberikan hanya satu jenis. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan warga biasa, semuanya gratis. Karena itu, diharapkan warga tidak perlu ragu. Sebab sudah halal sebagaimana rekondasi MUI dan juga aman seagaimana rekomendasi BPOM. “Kami mengajak kepada warga untuk bersama-sama sukseskan kegiatan vaksin ini. Sebagai bentuk pemutusan ancaman covid saat ini,” tukasnya. (udy/yun)

Sekkab Tekankan Pentingnya Sosialisasi

MALUTPOST.JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat siap menindaklanjuti penerapan tahap 1 vaksinasi virus corona (Covid-19) kepda sepuluh pejabat daerah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Rabu (13/1).

Pejabat yang akan divaksin itu adalah, Bupati Danny Missy, Wakil Bupati Ahmad Djakir Mando, Sekkab Syahrir Abdul Radjak, para Asisten dan staf ahli. “Keputusan vaksinasi sejumlah pejabat ini juga sesuai surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut,” kata Sekkab selaku pimpinan rapat.

Selain vaksinasi pejabat, pemerintah daerah juga wajib mensosialisasikan kepada publik tentang pentingnya vaksianasi pembentukan antibodi. Tujuannya untuk menepis berita hoax terkait vaksin yang diterima masyarakat saat ini. “Kalau kita biarkan tanpa sosialisasi, maka masyarakat akan dihantui dengan isu hoax terkait vaksin. Karena itu, langkah sosialisasi menajdi penting untuk dilakukan sebelum vaksin tiba di Halmahera Barat,” ujarnya.

Selain instansi teknis di Pemerintah Daerah, petugas kesehatan di masing-masing Kecamatan dan Desa juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait vaksinasi yang akan dilakukan pada Februari hingga Maret 2021 mendatang.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolres AKBP Tri Okta Hendi Yanto dan Kejari Salomina Meyke Saliama. Menurut Kapolres, seluruh instansi harus mengambil peran untuk mensosialisasikan penerpan vaksin, agar bisa menekan informasi hoax yang beredar di masyarakat.

Sementara Danyonif RK 732 Banau Letkol Inf Suhendar Suryaningrat mengatakan pihaknya mendukung langkah vaksinasi yang akan dilakukan. Karena sesuai perintah pimpinan diatas, kami siap divaksi. Senada juga disampaikan Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 1501/Ternate Mayor Inf Galih Perkasa. Sementara asisten 1 Vince Muluwere mengatakan sosialisasi yang akan dilakukan itu, harus didampingi dinas kesehatan, atau paling tidak tenaga medis. Tujuannya agar bisa dijelaskan teknis maupun persyaratan vaksinasi. “Misalnya, yang memiliki penyaklit bawaan atau jenis penyakit lainnya tidak biasa divaksin. Penjelasan seperti ini yang dibutuhkan dalam sosialisasi nanti,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfince Kalengit mengatakan selain pejabat yang divaksin, tahap pertama yang juga akan divaksin adalah semua sumber daya yang bekerja dibawah naungan pelayanan kesehatan. Baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan.

“Jumlahnya 981 orang Nakes yang siap divaksin,” ungkapnya. Meski demikian kata Rosfince, langkah sosialisasi menjadi penting untuk dilakukan dengan harapan bisa menepis isu hoax yang beredar. “Kami akan siapkan 15 tempat vaksinasi. Yakni di 14 Puskesmas dan 1 RSUD,” ucap mantan Kepala BKKBD Pemkab Halbar ini. (met)

MALUTPOST.MABA – Tenaga Kesehatan (Nakes) di Halmahera Timur yang siap divaksin tahap pertama 840 orang. Data ini sudah di-input ke aplikasi peduli lingkungan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi (Kasie) Surveilance dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Haltim Fadillah Yakub yang dikonfirmasi, Rabu (13/1).

Fadillah mengatakan jumlah Nakes yang akan divaksin itu tersebar di 16 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Maba serta Pegawai Negeri (PNS) di Dinas Kesehatan. Yakni Dinas Kesehatan 71 orang, RSUD 171 orang, Puskesmas Bicoli 44 orang, Puskesmas Buli 84 orang, Puskesma Gotowasi 39 orang, Puskesmas Kota Maba 50 orang, Puskesmas Mabapura 36 orang, Puskesmas Wayamli 29 orang, Puskesmas Pesisir 41 orang, Puskesmas Dorosagu 45 orang, Puskesmas Patlean 28 orang, Puskesmas Subaim 65 orang, Lolobata 46 orang Puskesmas Dodaga 70 orang, Puskesmas Saramake 29 orang, Puskesmas Nusajaya 55 orang dan Puskesmas Sondo-Sondo 38 orang.

“Data dari kecamatan sudah kami terima, tinggal menunggu konfirmasi lanjutan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Malut. Proses vaksinasi direncanakan Februari-Maret mendatang,” ucapnya. (edo/met)

MALUTPOST.DARUBA – Tidak hanya mendapat penolakan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, Pedagang di Pasar Gotalamo II juga nyatakan sikap tolak untuk ikut divaksin sinovac.

Sia, salah satu pedagang di pasar Gotalamo II kepada Malut Post yang mengaku, vaksin cukuplah dilakukan kepada pegawai dan juga warga yang sering bepergian keluar daerah. Sebab mereka lebih rawan terkena virus, sementara pedagang yang keseharian berjualan jarang berkomunikasi dengan orang di luar Morotai. “Yang suka keluar daerah dan juga mereka yang bekerja di dalam ruangan ber-AC, itulah yang harus divaksin, kami juga khawatir soal informasi vaksin tersebut, jangan sampai berdampak negatif pada tubuh kita,” kata Sia, pedagang Bawang Rica Tomat (Barito).

Selain Sia, pedagang lain di pasar Gotalamo juga menegaskan, jika Pemda memaksa untuk pedagang tetap divaksin, maka mereka lebih memilih berhenti untuk berjualan di pasar Gotalamo II dan memilih pulang untuk berkebun, ini dilakukan agar tidak berhubungan dengan banyak orang da terhindar dari vaksin. “Kalau tetap paksa, maka saya setop bajual, dan pulang bakobong (berkebun),” tegas pedagang lain.

Senada juga diungkapkan Wani, salah satu warga Daruba mengaku, saat ini sementara anaknya dihimbau untuk tidak ke sekolah guna antisipasi jangan sampai disuntik vaksin. “Saya sementara tidak izinkan anak ke sekolah, takut mereka vaksin. Kami sekeluarga pastikan tidak mau divaksin, kalau mereka datang kerumah, saya suruh ambil obat vaksin dan suntik sendiri di tubuh mereka,” tegas Wani seraya mengatakan, kondisi keluarga dalam keadaan sehat, jangan sampai karena disuntik kemudian sakit. (tr04/lid)

MALUTPOST.TERNATE – Sikap ketidaktegasan wali kota Burhan Abdurrahman, terkait orang pertama menggunakan vaksin covid-19 Sinovac, menuai kritik. Akademisi Unkhair Nurdin I Muhammad menilai, sikap Walikota yang masih pikir-pikir, sebagai orang pertama yang divaksin tersebut justru menimbulkan keresahan di publik.

Menurutnya, sikap Wali Kota itu secara tidak langsung semakin membuat warga Ternate resah. Dengan begitu, jika vaksin ini resmi diterapkan di masyarakat, maka akan banyak warga yang menolak. “Harusnya Walikota dengan tegas mendukung kebijakan Presiden. Karena pelaksana kebijakan di tingkat daerah. Jika Walikota saja mengaku masih harus lihat dulu, bagaimana dengan masyarakat nanti,” tandasnya.

Nurdin menyampaikan, ketidaktegasan orang nomor satu di Pemkot itu, mengindikasikan bahwa Pemkot tidak serius melakukan penanganan terhadap wabah Covid ini. Sebab, Covid sampai saat ini tidak ditemukan obatnya dan tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Belum lagi, saat ini tujuh Provinsi daerah Jawa dan Bali sudah kembali melakukan Pembatasan Sosial sebagaimana yang terjadi di awal penyerangan Covid.

“Harusnya daerah cepat melakukan antisipasi. Faktanya, pemerintah terlihat biasa-biasa saja, tidak ada lagi kegiatan tracking kontak, dan penjagaan setiap pintu masuk. Bahkan, pengawasan penerapan protokol kesehatan juga sudah tidak lagi berjalan. Kita takutkan jangan sampai terjadi ledakan ulang, dan sulit ditangani lagi. Apalagi fasilitas infrastruktur kesehatan di Ternate yang masih minim seperti ini,” tandasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TIDORE – Seluruh Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) akan divaksin. Untuk tahap pertama akan dimulai Januari hingga April 2020. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tidore Kepulauan, Abdullah Maradjabessy Rabu (6/1).

Dikatakan Abdullah, langkah vaksin bagi Nakes di tahap pertama merupakan sebuah penghargaan karena mereka sebagai garda terdepan dalam melawan Covid-19. tenaga kesehatan adalah orang yang rentan terpapar virus corona,” ungkapnya.

Disebutkan Abdullah, tenaga kesehatan yang terdatar di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 1.076 orang. jumlah ini sudah diinput lewat aplikasi online. “Jumlah ini sudah termasuk tenaga honor, tenaga sukarela dan PNS. Jadi ini sebenarnya menjadi penghargaan. Tapi kami belum tau berapa banyak vaksin yang akan diterima Pemkot Tikep,”akunya.

Dari tahap pertama akan dilanjutkan vasinasi tahap kedua. Di tahap kedua, akan dilakukan vaksinasi terhadap orang-orang yang bekerja di pelayanan publik. Seperti TNI, Polri, Perbankan, PLN, PDAM dan orang lanjut usia (lansia). Sedangkan tahap ketiga akan dilakukan vaksin terhadap orang yang bekerja ditempat kerumunan, utamanya pedagang di pasar. Sedangkan tahap empat untuk masyarakat umum.

Abdullah menjelaskan, pembuatan vaksin menggunakan beberapa metode. “Ada kuman yang hidup tapi dilemahkan lalu disuntik. Kalau vaksin Sinovac adalah kuman yang sudah dimatikan sehingga efek sampingnya sangat kecil,” ungkapnya.

Kata dia, vaksin Sinovac pernah diuji di Indonesia sejak Agustus kemarin. Pengujian tahap ketiga dilakukan da Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. “Mereka yang uji klinis ini sebanyak 1.600 orang. Termasuk Ridwan Kamil,” ungkap Abdullah.

Meski begitu, tingkat keamanan atau kelayakan vaksin masih harus diverifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) termasuk izin edarnya ditambah fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karenanya, vaksin Sinivac belum bisa disuntik jika belum ada rekomendasi BPOM dan MUI. “Kalau sudah ada izin edar dari BPOM dan fatwa MUI baru bisa digunakan. Kalau pemerintah sudah keluarkan vaksin ini berarti sudah ada persetujuan dari BPOM,” tandasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.JAILOLO – Dinas kesehatan (Dinkes) Pemkab Halmahera Barat memastikan 981 tenaga medis Halbar siap divaksin. Ini dilakukan karena pekerja medis sudah menjadi sasaran tahap pertama untuk diberi vaksin Sinovac virus Corona (Covid-19) asal China tersebut. “Kami belum mendapat informasi dari provinsi berapa jatah vaksin untuk Halbar. Tetapi kalau sesuai sasaran khusus seluruh SDM kesehatan, maka 981 tenaga medis Halbar akan divaksin tahap pertama,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rofince Kalengit yang dikonfirmasi, Selasa (5/1).

Rofince mengatakan untuk vaksinasi warga belum dipastikan, karena sampai sekarang jatah dari provinsi belum diterima. “Jadi untuk tahap pertama difokuskan bagi tenaga kesehatan,” ungkap mantan Kepala Dinas KB Pemkan Halbar ini.

Diketahui, vaksin Covid-19 asal China yang didistribusikan PT Bio Farma ini tiba di Ternate, Senin (4/1). Jumlahnya 7.160 vaksin yang saat ini disimpan di Malaria Center Gedung IFK Kota Ternate dan tempat penyimpanan gedung Dinas Kesehatan Provinsi Malut. “Prinsipnya saat ini kami masih menunggu informasi dari pemerintah provinsi,” ucapnya.(din/met)

Target 800 Ribu Lebih Warga Malut Divaksin

MALUT POST – TERNATE. Vaksin Covid-19 jenis Sinovac yang didatangkan dari China, tiba di Ternate, Maluku Utara (Malut), kemarin (4/1). Sesuai rencana, para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang akan divaksin pertama, selanjutnya pegawai pemerintah yang bekerja pada layanan umum. Selain itu, barulah diberikan ke masyarakat luas.

Sebagian orang yang akan menerima vaksin pertama kali, sejumlah tenaga medis resah. Mereka khawatir akan resiko pasca vaksin yang diberikan. Mereka juga belum mendapat informasi detail terkait keamanan dan keberhasilan vaksin tersebut. “Mungkin ini informasi hoax, tapi sangat membuat kami resah dan khawatir. Apalagi kami orang pertama yang menggunakan vaksin itu nanti, kan wajar bila ada kekhawatiran,” kata sejumlah pegawai Puskesmas di Kota Ternate secara terpisah.

Meski begitu, sejumlah tenaga kesehatan yang enggan namanya dikorankan ini mengaku, tetap siap, bila nanti akan diberi vaksin. “Walau was-was kami tetap siap divaksin,” ujar mereka.

Selain tenaga medis, para pegawai yang akan menjadi sasaran pemberian vaksin juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Bahkan beberapa pejabat di pemkot Ternate mengaku akan kabur bila dipanggil untuk vaksin. “Masalahnya tingkat keakuratannya hanya 60 persen. Bisa saja gagal. Kenapa langsung diterapkan. Harusnya dilakukan uji coba berulang kali dulu. Di banyak negara mereka bahkan menolak vaksin China ini,” kata salah satu Pejabat Eselon II di lingkup Pemkot tersebut.

Kekhawatiran yang sama juga datang dari Kota Ternate, bahkan secara terang-terangan ada yang enggan divaksin. “Saya dan keluarga tidak mau divaksin. Kami sehat tidak sakit. Selain itu sejau ini saya tidak dapat informasi dari pemerintah terhadap jaminan bahwa vaksin ini aman. Dan jika terjadi sesuatu langkah pencegahan seperti apa yang dilakukan nanti. Saya hanya terima informasi, vaksin ini ketika digunakan ada yang korban. Jadi wajar kalau saya tolak,” ujur Hasan Bahta, satu warga Kelurahan Bastiong ini.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Malut, dr. Inhar Sidi Umar mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) telah menerima 7.160 dosis vaksin yang dikirim dari Pemerintah Pusat Vaksin jenis sinovac itu diterima Pemprov Malut, Senin (4/1) kemarin.

Vaksin tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke Kabupaten dan Kota di Malut. “Sudah tiba tadi pagi (kemarin, red). Dalam waktu dekat vaksin ini akan kita distribusi ke 10 Kabupaten/ Kota,” jelasnya. (udy/cr-03/rul)