Dalam diskusi tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, Rabu (28/2), Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan perwakilan rakyat (DPR) Willy Aditya menegaskan pihaknya ingin mempercepat penyusunan rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Terutama setelah empat kali melakukan rapat dengar pendapat dengan beragam kalangan mulai dari ulama, organisasi non-pemerintah, aktivis hingga akademisi, tim perumus sedang menyusun draf RUU tersebut.

Menurut Willy, pembahasan hingga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu dipercepat karena isu kekerasan seksual belum memiliki payung hukum. Ditambahkannya, dalam masa sidang pada 18 Agustus mendatang tim perumus akan mempresentasikan naskah awal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Apa faktanya? Kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung es. Besar angkanya seperti laporan Komnas Perempuan tetapi proses penanganannya sangat minimalis. Jadi payung hukumnya belum ada,” kata Willy.

Mengutip pendapat Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Profesor Topo Santoso, Willy menjelaskan kekerasan seksual merupakan tindak pidana khusus karena belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dia mengatakan KUHP baru mengatur tentang pemerkosaan, perzinaan, dan aborsi. Karena itu, lanjut Willy, apa-apa yang belum diatur dalam KUHP akan menjadi materi muatan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Para aktivis gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan membentangkan spanduk dalam unjuk rasa memprotes kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di kampus, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, 10 Februari 2020. (Foto: AFP)


Para aktivis gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan membentangkan spanduk dalam unjuk rasa memprotes kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di kampus, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, 10 Februari 2020. (Foto: AFP)

Selain itu, dalam proses penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini juga perlu melakukan sinkronisasi dengan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Pornografi sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan.

Willy mengakui saat ini yang menjadi perdebatan adalah mengenai terminologi, apakah kekerasan seksual atau kejahatan seksual. Yang menjadi polemik juga adalah soal kontrol sosial.

Ada tiga poin penting dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang dalam tahap pembahasan di Badan Legislasi ini yaitu bahwa undang-undang ini penting karena adanya kekosongan payung hukum untuk masalah kekerasan seksual, bahwa aparat penegak hukum harus berperspektif korban, dan bahwa undang-undang ini harus berpihak kepada korban.

Sejalan dengan Misi Islam

Pada diskusi tersebut, Nur Rofiah dari Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menjelaskan dalam kongres Pertama KUPI pada 2017 di Cirebon menghasilkan sejumlah keputusan, termasuk hukum melakukan kekerasan seksual di dalam maupun di luar perkawinan adalah haram.

Nur menambahkan penyusunan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sejalan dengan misi Islam yakni mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi rahmat bagi semesta, termasuk perempuan.

Seorang aktivis gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan dalam unjuk rasa memprotes pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, 10 Februari 2020. (Foto: AFP)


Seorang aktivis gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan dalam unjuk rasa memprotes pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, 10 Februari 2020. (Foto: AFP)

“Prinsip dasar dari sistem bisa menjadi rahmat bagi semesta, termasuk sistem bernegara, adalah dengan mendudukkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh. Sehingga tidak ada satu pun yang menjadi objek atau subjek sekunder dalam sebuah sistem, termasuk perkawinan, keluarga, dan negara. Islam menegaskan seperti laki-laki, perempuan adalah subjek penuh dalam sistem kehidupan,” ujar Nur.

Nur menjelaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat penting karena terus meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Selain itu, bagi sebagian masyarakat kekerasan seksual dipandang sebagai hal yang normal dan bahkan dianggap sebagai lelucon. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sering dipandang sebagai pelaku kejahatan, pelaku zina.

Pembahasan Berlarut

Menurut Endah Triastuti, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia sekaligus pemerhati isu gender, mengatakan satu hasil penelitian menyimpulkan sebagian media kerap menggambarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara negatif sehingga memicu munculnya gerakan menolak RUU itu. Penelitian lain menunjukkan besarnya sentimen negatif terhadap pembasan RUU tersebut.

“Ini tidak hanya terjadi di media daring tetapi juga di media konvensional. Dari 2.490 berita RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) di media daring, dari bulan Juli (2 Juli) sampai Desember (20 Desember) 2020, itu ada 64 persen (1.601 artikel) memuat sentimen negatif terhadap RUU PKS. Hanya 25 persen (632 artikel) sentimen positif terhadap RUU PKS ini,” tutur Endah.

Beberapa institusi terus menggelar kampanye secara luring (offline) maupun daring (online) untuk menolak feminisme dan RUU Penghapusan kekerasan Seksual, antara lain : Insist, Center for Gender Study, AILA Indonesia, feministclass.id, dan Sekolah Pemikir Islam Indonesia. Institusi-institusi ini umum beraliansi dengan kelompok elit yang memiliki jabatan formal, kaum menengah seperti organisasi perempuan dan pengajian, juga akademisi serta mahasiswa. [fw/em]

Hampir 800 ribu anak di Indonesia diperkirakan belum diimunisasi DPT atau bagian dari imunisasi dasar pada tahun 2020 karena kekhawatiran orang tua membawa anak mereka ke posyandu seiring terus meluasnya pandemi virus corona. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kemunduran imunisasi tertinggi di dunia dan menurut WHO terlalu banyak yang dipertaruhkan jika hal ini dibiarkan berlanjut.

“Livia sekarang sudah delapan bulan, harusnya dia sudah dapat DPT-3 ketika berumur enam bulan, tapi ini sudah terlambat. Cuma gara-gara pandemi ini saya tidak berani bawa dia ke Puskesmas, karena takut, was-was. Alhamdulillah sudah dapat BCG, DPT-1 dan DPT-2. Tapi yang DPT-3 belum soalnya pandemi sedang gencar-gencarnya virus corona ini di Indonesia khan jadi saya takut datang ke Puskesmas.”

Demikian Lea Mayriani, ibu dua anak berusia 35 tahun yang tinggal di Tomang, Jakarta Barat, dan memilih tidak membawa bayinya ke posyandu untuk diimunisasi karena khawatir tertular virus corona.

Lea Mayriani (35 tahun), ibu dua anak di Jakarta, yang memilih tidak melanjutkan imunisasi putrinya karena khawatir tertular COVID-19 (dok: pribadi).

 

Lea Mayriani (35 tahun), ibu dua anak di Jakarta, yang memilih tidak melanjutkan imunisasi putrinya karena khawatir tertular COVID-19 (dok: pribadi).

Lea tidak sendiri. Dian Daniati, penggiat di Pos Perempuan, Mamuju, Sulawesi Barat, mengatakan pada VOA bagaimana sepanjang tahun 2021 ini sangat jarang ibu yang memeriksakan kesehatan dirinya dan anak-anak mereka di puskesmas atau posyandu.

“Ini menjadi kekhawatiran yang sangat dahsyat karena di posyandu sekarang sudah jarang balita dibawa vaksinasi. Yang kami khawatirkan terjadinya polio dan vaksin lain yang dibutuhkan dan terganggu. Ini akan jadi bom waktu yang nantinya akan sulit diatasi,” ujar Dian.

Laporan terbaru yang dikeluarkan UNICEF pekan lalu menunjukkan pada tahun 2020 saja ada 23 juta anak di seluruh dunia yang tidak mendapat imunisasi dasar yang rutin, suatu kemunduran sangat besar sejak tahun 2009. Dari daftar yang dikeluarkan oleh UNICEF itu, Indonesia berada di urutan ketiga – setelah India dan Pakistan – negara dengan jumlah anak terbesar yang tidak diimunisasi dasar.

Imunisasi dasar bagi balita antara lain : Hepatitis B, BCG, polio, DPT dan campak. Imunisasi dasar ini penting untuk mencegah berbagai penyakit berbahaya seperti TBC, campak, pneumonia, kegagalan fungsi hati dan kanker hati, lumpuh layu, difteri, pertusis, tetanus, Hepatitis B dan meningitis – ini semua penyakit-penyakit berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi dasar.

Anak-anak menerima imunisasi polio di Peshawar, Pakistan sebelum munculnya pandemi 1 Desember 2020 (foto: dok).

 

Anak-anak menerima imunisasi polio di Peshawar, Pakistan sebelum munculnya pandemi 1 Desember 2020 (foto: dok).

Laporan UNICEF itu juga menunjukkan bahwa sejak pandemi merebak Maret 2020 lalu, ada sekitar 17 juta anak yang bahkan tidak mendapat imunisasi sama sekali. Sebagian anak-anak ini tinggal di pemukiman yang dilanda perebakan COVID-19 sangat parah, daerah terdampak bencana dan konflik, dan daerah kumuh yang memiliki keterbatasan akses pada layanan kesehatan dasar.

Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, “Ketika negara-negara berebut untuk mendapatkan vaksin COVID-19, kita mengalami kemunduran dalam imunisasi, membuat anak-anak berisiko terpapar penyakit sangat buruk yang sebenarnya dapat dicegah, seperti campak, polio atau meningitis. Sebagian wabah penyakit ini akan menjadi bencana besar bagi masyarakat dan sistem kesehatan yang sekarang ini berjuang keras melawan COVID-19, sehingga jauh lebih mendesak dibanding sebelumnya untuk berinvestasi dalam imunisasi anak-anak dan memastikan kita dapat menjangkau setiap anak.”

Direktur Eksekutif UNICEF, Henrietta Fore

 

Direktur Eksekutif UNICEF, Henrietta Fore

Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore dalam pernyataan tertulis 15 Juli lalu mengatakan “bukti-bukti soal banyaknya anak yang tidak mendapatkan imunisasi seharusnya menjadi peringatan jelas bahwa pandemi COVID-19 dan gangguan yang menyertainya telah membuat kita kehilangan banyak hal berharga, dan konsekuensinya akan ditanggung oleh mereka yang kehidupan dan kesejahterannya paling rentan.”

Ditambahkannya, “Bahkan sebelum pandemi ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan bahwa kita mulai kalah dalam upaya imunisasi anak-anak agar terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, termasuk wabah campak yang sangat luas dua tahun lalu. Pandemi ini membuat situasinya semakin parah.”

Kemenkes: 83,9% Layanan Imunisasi Anak Terhenti Akibat Pandemi

Kementerian Kesehatan Indonesia akhir April lalu melaporkan setidaknya 83,9% pelayanan kesehatan terkait imunisasi anak di Indonesia terhenti akibat perebakan luas pandemi virus corona. Padahal selain puskesmas, Indonesia memiliki posyandu yang dikelola masyarakat bersama aparat pemerintah desa atau kelurahan untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, layanan keluarga berencana, layanan gizi dan imunisasi, serta upaya identifikasi masalah kesehatan di tingkat paling lokal. Namun, sebagaimana Lea Mayriani di Jakarta tadi, banyak ibu yang khawatir balita mereka terpapar COVID-19 ketika datang ke posyandu atau puskesmas karena layanan

Dian Daniati di Pos Perempuan Mamuju, Sulawesi Barat, mengatakan banyak penggiat isu kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita berupaya “menjemput bola” dengan mendatangi langsung rumah warga yang diketahui memiliki balita dan belum divaksinasi, tapi hal ini terhambat dengan pembatasan sosial yang diberlakukan, dan juga kekhawatiran para ibu akan potensi penularan virus ketika bayinya didatangi orang asing.

“Kami bisa datangi rumah-rumah tapi khan dibatasi protokol COVID-19, belum jika ada anggota keluarga yang sedang isoman, juga ibu-ibu yang takut anaknya tertular. Jadi memang perlu ada strategi lain karena kita berhadapan dengan ibu-ibu di kampung jarang dapat informasi sehingga seringkali mereka khawatir,” imbuhnya.

Seorang anak perempuan menerima vaksinasi COVID-19 di Medan, Sumatera Utara (foto: ilustrasi).

 

Seorang anak perempuan menerima vaksinasi COVID-19 di Medan, Sumatera Utara (foto: ilustrasi).

Tetapi Lea Mayriani yang tinggal di Jakarta pun merasakan hal yang sama.

“Kayaknya kalau sekarang ini jangan dulu lah. Soalnya kita khan juga gak tahu yang datang itu habis dari mana, apakah dia juga tidak membawa virus. Sebelum COVID-19 berakhir, saya masih ragu,” katanya.

[Apakah tidak khawatir jika bayinya tertinggal imunisasi nanti berdampak buruk ke depan?]

Ya khawatir tapi mau bagaimana lagi. Daripada tertular virus. Lagian gak mungkin juga petugas kesehatan datang ke rumah, orang sekarang rame-rame aja langsung diusirin sama Pak RT. Saya sedih tapi mau bagaimana lagi?,” keluhnya.

WHO mengingatkan agar setiap negara tetap menjalankan dan mengejar cakupan imuniasi penyakit bukan COVID-19 untuk meminimalisir penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin, komplikasi berat atau kematian. [em/jm]

Jemaah haji kini berada di Mina untuk melempar jumrah. Dengan demikian, rangkaian ibadah haji tahun ini hampir selesai. Namun, para jemaah belum selesai mengungkapkan rasa syukur karena terpilih dan memuji pelayanan yang luar biasa.

Konjen RI di Jeddah Eko Hartono (foto: courtesy).

 

Konjen RI di Jeddah Eko Hartono (foto: courtesy).

Konjen Indonesia di Jeddah Eko Hartono terpilih untuk berhaji tahun ini. Ia merasakan kenyamanan berhaji pada masa pandemi. “Dengan adanya COVID ini, kita lebih nyaman memang karena jemaahnya kan lebih sedikit. Tawaf enak, sa’i enak juga, tidak uyel-uyelan, tidak desak-desakan.”

Ibu rumah tangga Nur Ainun Sinambela mengaku bisa merasakan kenyamanan yang luar biasa ketika tawaf di Masjidil Haram. “Saya selalu bisa berada di posisi yang aman, di posisi lingkaran kecil, tanpa disentuh orang. Itu yang saya rasakan, nyamannya di situ.”

Ini bukan pertama kali Eko dan Nur menjalankan ibadah haji. Jadi, mereka mengatakan, bisa merasakan bedanya pelayanan kali ini. “Di Mina kami tinggal dalam tenda yang bagus, luas, dan hanya diisi enam orang,” kata Nur, yang sempat menangis ketika ditolak berhaji tahun lalu dan pengumuman terpilih berhaji tahun ini lebih lambat dari yang diterima suaminya, Windratmo Suwarno yang juga terpilih berhaji tahun ini.

Nur Ainun Sinambela, salah satu jemaah haji yang terpilih (foto: courtesy).

 

Nur Ainun Sinambela, salah satu jemaah haji yang terpilih (foto: courtesy).

Di Arafah, Nur menambahkan, jemaah juga bisa khusyuk beribadah karena berada dalam tenda sehingga tidak harus kepanasan di luar.

Tahun ini, panitia mengandalkan sistem digital. Informasi jemaah ada dalam kartu pintar. Jemaah juga dibiarkan beribadah sesuai keinginan, tanpa pendamping.

Bagi Eko, itu adalah kenyamanan lain. “Nah, malah lebih tenang. Tidak harus mencari-cari siapa gitu. Saya jalan sendiri, merdeka. Paling jam sekian harus sudah ke bus. Jadi, malah enak. Malah mantap bisa lebih nyaman, tenang, tanpa harus mengumpulkan teman-teman.”

Pandemi memaksa pemerintah Arab Saudi kembali mengadakan ibadah haji dengan jumlah jemaah terbatas. Menurut kementerian haji negara itu, sekitar 558 ribu orang mendaftar untuk berhaji tahun ini namun hanya diizinkan 60 ribu, itupun khusus untuk warga Saudi dan ekspatriat yang berada di sana. Dari jumlah itu, 327 atau 0,5 persen adalah warga Indonesia.

Pendaftar disaring berdasar kondisi kesehatan – harus sudah divaksinasi atau sudah pulih dari COVID, usia antara 18 dan 65 tahun, tidak berhaji dalam lima tahun terakhir, dan bersedia membayar biaya.

Suasana di dalam tenda jemaah haji di Arafah (foto: courtesy).

 

Suasana di dalam tenda jemaah haji di Arafah (foto: courtesy).

Soal biaya, begitu mendaftar secara online, calon jemaah haji diberitahu bahwa mereka harus membayar. Panitia menawarkan tiga paket biaya layanan: 12 ribu, 14 ribu, dan 19 ribu riyal atau sekitar 60 juta sampai 80 juta rupiah. Jemaah yang terpilih diberitahu melalui telepon, kemudian diberi waktu tiga jam untuk memilih paket layanan dan membayarnya.

Sebagian jemaah, misalnya seorang karyawan perusahaan Aswin Mauludy Naufalfarras dan dua mahasiswa doktoral Akbar Nugroho Wicaksono dan Indra Arifianto, menilai biaya itu cukup besar. Jauh lebih tinggi dari ongkos naik haji (ONH) untuk orang lokal yang mereka ketahui, termurah 3.000 riyal.

Aswin Mauludy Naufalfarras (tengah) dan dua mahasiswa doktoral, Akbar Nugroho Wicaksono dan Indra Arifianto (foto: courtesy).

 

Aswin Mauludy Naufalfarras (tengah) dan dua mahasiswa doktoral, Akbar Nugroho Wicaksono dan Indra Arifianto (foto: courtesy).

“Cuma alhamdulillah kami tidak merasa terberatkan ya karena memang sudah diniatkan dan dipanggilnya tahun ini. Jadi, ya ikhtiar saja. Uang bisa dicarilah. Kesempatan ini, bisa jadi hanya datang sekali untuk tiap orang. Jadi, ya disyukuri saja,” tutur Akbar.

Sementara, Indra Arifianto mengatakan, “Memang terasa besar karena biasanya yang delapan ribu itu sudah yang VIP. Ini kok 12 ribu. Memang cukup besar. Tapi, kami sudah menyiapkan karena belum tentu tahun depan pandemi selesai dan punya kesempatan lagi berhaji, umur juga tidak ada yang tahu. Jadi, ya sudahlah, haji paling tidak sekali seumur hidup, mumpung ada kesempatan, ada rezeki, kita berangkat. Bismillah.”

Walaupun membayar sampai 400 persen lebih tinggi dari ONH yang paling murah untuk orang lokal, Aswin Mauludy Naufalfarras menilai biaya itu wajar. Ia ‘menghitung’ dari sisi berbeda.

“Kapasitas haji setiap tahun biasanya kan 4 juta sampai lima juta, bahkan ada yang sampai 7 juta. Kali ini hanya 60.000. Ya, alhamdulillah jadi nggak berdesak-desakkan, bisa leluasa, doanya bisa lebih fokus. Istirahatnya juga lebih cukup. Bahasanya ya tidak terkena capeknya haji-haji yang mungkin dirasakan orang yang 4 juta 5 juta itu,” tukas Aswin.

Windratmo Suwarno (kanan), Konsul Ekonomi KJRI Jeddah saat melakukan Tawaf bersama jemaah lainnya (foto: courtesy).

 

Windratmo Suwarno (kanan), Konsul Ekonomi KJRI Jeddah saat melakukan Tawaf bersama jemaah lainnya (foto: courtesy).

Biaya itu, Indra menambahkan, terbayar dengan pelayanan yang, ia nilai, spesial. “Yang jelas berbedalah pengalamannya karena dari cerita teman-teman, di Mina ini tidurnya berjejer-jejer. Nah, sekarang itu bahkan dikasih tempat tidur khusus untuk setiap jemaah. Jadi, memang spesial sih. Beda dari cerita-cerita sebelumnya.”

Berhaji pada masa pandemi menuntut jemaah berdamai dengan banyak aturan. “Wajib pakai masker. Kalau tidak, akan kena denda seribu riyal satu orang,” imbuh Nur Ainun Sinambela.

Berbagai pengaturan juga diberlakukan untuk jemaah keluar masuk Masjidil Haram, harus terus menjaga jarak, dan tidak boleh berkumpul. Tetapi bagi Aswin, Akbar dan Indra, yang baru pertama kali beribadah haji, itu semua tidak masalah. Hanya satu yang mengganjal perasaan mereka: meskipun begitu dekat, mereka tidak bisa menyentuh Kaabah.

“Ya sedihnya di situ. Tidak bisa mencium Hajar Aswad,” pungkas Aswin. [ka/ab]

Presiden Joko Widodo mengindikasikan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang. Hal ini dikarenakan belum ada dampak yang siginifikan terhadap penurunan kasus harian corona di tanah air sejak kebijakan ini diterapkan pada 2 Juli lalu.

“Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah, jika kasus kronis yang masuk rumah sakit juga rendah. Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi collapse,” ungkap Jokowi dalam acara Pengarahan Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual di Jakarta, Senin (19/7).

Presiden Joko Widodo mengindikasikan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang.

 

Presiden Joko Widodo mengindikasikan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa akhir pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi karena munculnya varian delta dan juga varian baru lainnya yang menyebabkan pandemi bisa berlangsung lebih panjang daripada yang diperkirakan. Maka dari itu, ia meminta seluruh kepala daerah sebagai pemimpin di lapangan untuk bergerak lebih cepat, utamanya dalam menekan laju penularan di tengah-tengah masyarakat.

“Kita membutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi sekarang ini, kepemimpinan yang paham lapangan, yang bisa bergerak cepat dan responsif, dan kepemimpinan lapangan harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa,” tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginstruksikan para kepala daerah untuk merangkul tokoh masyarakat seperti tokoh agama untuk sama-sama menggaungkan pentingnya penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat. Ia yakin, apabila semua elemen masyarakat dilibatkan, maka masyarakat akan senantiasa menerapkan protokol kesehatan “5M” dalam masa pandemi ini.

“Kepemimpinan lapangan mulai dari kepala daerah, camat, kepala desa, dan lurah, termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial dan keagamaan di tingkat lokal ke bawah,” katanya.

Tempat Isolasi dan Rumah Sakit Darurat

Jokowi juga berpesan agar daerah menyiapkan sarana dan prasarana bagi pasien COVID-19 seperti tempat karantina mulai dari level kecamatan, obat-obatan dan kebutuhan lainnya agar warga yang terpapar COVID-19 bisa mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan semua pemimpin daerah untuk menyiapkan rumah sakit cadangan maupun rumah sakit darurat agar semakin banyak pasien corona ditangani dengan baik.

“Jangan sudah penuh baru menyiapkan, akan terlambat. Saya minta terutama untuk urusan rumah sakit agar kita semuanya cek, kontrol lapangan, cek obatnya di rumah sakit, siap atau tidak, untuk berapa hari, berapa minggu, untuk berapa bulan. Kontrol dan cek oksigennya, siap tidak, untuk berapa hari atau berapa bulan, cek juga kapasitas bed occupancy ratio (BOR),” katanya.

Seorang petugas kesehatan mendorong tabung oksigen di dekat tenda-tenda darurat akibat penuhnya kamar sebuah rumah sakit di Bekasi (foto: dok).

 

Seorang petugas kesehatan mendorong tabung oksigen di dekat tenda-tenda darurat akibat penuhnya kamar sebuah rumah sakit di Bekasi (foto: dok).

Terkait ketersediaan tempat tidur, Jokowi meminta seluruh daerah untuk meningkatkan kapasitas di masing-masing rumah sakit. Ia masih melihat rumah sakit di daerah hanya mendedikasikan tempat tidur bagi pasien corona sampai level 20 persen. Dengan situasi darurat seperti ini, ia menginstruksikan agar seluruh rumah sakit bisa meningkatkan kapasitas BOR untuk pasien COVID-19 sampai 50 persen seperti yang dilakukan rumah sakit di wilayah DKI Jakarta.

Percepatan Bantuan Sosial

PPKM Darurat berdampak terhadap penurunan kegiatan ekonomi dan sosial. Alhasil banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Maka dari itu, Jokowi memerintahkan seluruh pemimpin daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sampai detik ini, realisasi penyerapan berbagai bantuan ini masih sangat rendah.

Sejumlah warga antre menerima bantuan dari Presiden Jokowi di tengah kebijakan PPKM di Jakarta (foto: dok).

 

Sejumlah warga antre menerima bantuan dari Presiden Jokowi di tengah kebijakan PPKM di Jakarta (foto: dok).

“Data yang saya terima untuk anggaran UMKM ada Rp13,3 triliun untuk seluruh daerah, artinya 514 kabupaten/kota dan provinsi. Dari Rp13,3 triliun, yang dipakai baru Rp2,3 triliun. Padahal kita saat ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu, sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan,” jelasnya.

Anggaran perlindungan sosial sejumlah Rp12,1 triliun, kata Jokowi, baru terserap Rp2,3 triliun. Sementara itu, dana bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang mencapai Rp28 triliun, baru terserap 25 persen atau Rp5,6 triliun.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi dengan kondisi seperti ini percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” pungkasnya. [gi/ka]

Ketua Pelaksana Harian Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mahesa Paranadipa Maikel mengatakan 114 dokter meninggal akibat COVID-19 hingga Sabtu (17/7). Angka ini merupakan yang tertinggi sejak awal pandemi yang berlangsung sejak awal Maret tahun lalu.Total tercatat 545 dokter yang meninggal sejak pandemi Maret tahun lalu, dengan angka kematian tertinggi di Jawa Timur dengan 110 kematian, disusul Jakarta 83 kematian, dan Jawa Tengah 81 kematian. Sebagian besar dokter yang meninggal tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Ketua Pelaksana Harian Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mahesa Paranadipa Maikel dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Sasmito)

 

Ketua Pelaksana Harian Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mahesa Paranadipa Maikel dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Sasmito)

“Ini data-data yang dilaporkan, belum termasuk data yang mungkin belum dilaporkan ke kami. Tapi data yang masuk ke kami angkanya sudah melebih 100 persen dari jumlah kematian bulan lalu,” jelas Mahesa dalam konferensi pers daring, Minggu (18/7/2021).

Mahesa menambahkan spesialisasi dokter yang banyak meninggal merupakan dokter umum, diikuti dokter kandungan, kebidanan, penyakit dalam dan bedah. Sebagian besar mereka berjenis kelamin laki-laki.

Tim mitigasi IDI juga mencatat ratusan tenaga kesehatan meninggal sepanjang pandemi, rinciannya perawat 445 orang, apoteker 42 orang, bidan 223 orang, dan tenaga laboratorium 25 orang.

Seorang pasien COVID-19 beristirahat di tanah di luar tenda darurat yang didirikan di luar rumah sakit di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Bekasi, 25 Juni 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

 

Seorang pasien COVID-19 beristirahat di tanah di luar tenda darurat yang didirikan di luar rumah sakit di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Bekasi, 25 Juni 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

Fasilitas Kesehatan Berpotensi Ambruk

Sementara Ketua Tim Mitigasi IDI Adib Khumaidi menyebut fasilitas kesehatan berpotensi kolaps (functional collapse). Ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu kapasitas yang berlebihan, keterbatasan obat dan alat kesehatan, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi yang terjadi pada akhir-akhir ini. Di antaranya yaitu pelonggaran pembatasan yang terlalu cepat, protokol kesehatan pribadi yang kendor, varian baru yang lebih menular, dan angka vaksinasi yang rendah.

Grafis jumlah dokter meninggal sepanjang pandemi COVID-19. (Foto: Tim Mitigasi IDI)

 

Grafis jumlah dokter meninggal sepanjang pandemi COVID-19. (Foto: Tim Mitigasi IDI)

Functional collapse-nya sudah terjadi tapi kita tidak bisa katakan secara umum (baca: semua wilayah). Kalau kita mau bicara secara umum, maka kita harus punya pemetaan. Jadi pemerintah daerah harus melakukan pemetaan tentang kemampuan fasilitas kesehatannya,” jelasnya.​

Rekomendasikan Pemerintah Perpanjang PPKM

Dengan kondisi seperti ini, Tim Mitigasi IDI merekomendasikan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali.

Tim Satgas COVID-19 mencatat kasus harian sebanyak 44.721 kasus dan 1.093 meninggal pada Minggu (18/7). Jumlah kematian ini belum menunjukkan penurunan dalam dua hari terakhir. Kendati demikian, pemerintah masih belum memutuskan perpanjangan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali yang akan berakhir pada 20 Juli 2021.[sm/em]

Gerakan feminisme yang berfokus pada kemajuan perempuan dalam berbagai bidang telah lama ditemukan dalam karya-karya sastra Indonesia. Meski tidak semua penulis buku berani secara terbuka menyatakan sebagai feminis, karya-karya mereka sudah banyak menyajikan isu dan tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia.

Perjuangan perempuan Indonesia untuk kemajuan telah ditemukan dalam karya-karya sastra sedini tahun 1800-an.

Professor Aquarini Priyatna, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran Bandung (Made Yoni).

 

Professor Aquarini Priyatna, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran Bandung (Made Yoni).

Professor Aquarini Priyatna, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung mengatakan karya Raden Ayu Laksminingrat adalah salah satu contoh penulis perempuan Indonesia yang berupaya mendidik masyarakat melalui tulisan-tulisannya.

“Raden Ayu Laksminingrat itu yang sudah menerjemahkan tulisan-tulisan dari cerita anak Belanda atau tulisan-tulisan Belanda ke dalam Bahasa Sunda, yang menurutnya adalah cara untuk mendidik orang-orang sunda di sekitarnya karena ia anak bupati dan kemudian ia menjadi istri bupati. Jadi sudah sejak lama ada,” kata Aquarini.

Adanya gerakan feminisme dalam sastra juga diakui penulis Indonesia Leila Chudori, yang novelnya “Laut Bercerita” memenangkan penghargaan SEA Write Award pada tahun 2020. Namun, ia mengatakan, penulis laki-laki mendominasi pemaparan perempuan pada awal-awal kesusastraan Indonesia.

“Kalau melihat karya sastra, sayangnya pada awal-awal, mungkin sampai sekarang kesusastraan Indonesia, dari segi kuantitas penulis lebih banyak lelaki, jadi penulisan tentang tokoh-tokoh perempuan yang mempersoalkan kesetaraan itu biasanya masih disuarakan, ditulis, dari pemikiran lelaki,” jelas Leila.

Leila S. Chudori (Foto: Faizal Amiru)

 

Leila S. Chudori (Foto: Faizal Amiru)

Leila Chudori mencontohkan karya Sutan Takdir Alisyahbana yang membuat dua tipe perempuan Tuti dan Maria pada “Layar Terkembang.” Masing-masing tokoh itu menggambarkan sosok yang lemah dan mandiri.

Pada era modern, terutama tahun 1990-an, penulis-penulis perempuan Indonesia mulai banyak bermunculan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak penulis laki-laki.

Leila Chudori menekankan isu dan penggambaran perempuan dalam karya sastra masih banyak sebagai korban. Ia mencontohkan karya Titi Said, “Fatima,” yang di filmkan oleh Syumanjaya. Novel itu menyoroti perempuan-perempuan sebagai korban kekejaman tentara Jepang.

Isu-isu feminisme yang diangkat dalam kesusastraan Indonesia, menurut Aquarini Priyatna, hingga kini sangat beragam, tergantung pada ruang lingkup di mana mereka berada. Beberapa kalangan menganggap isu yang dibawakan oleh penulis perempuan tidak penting karena berawal dari masalah rumah tangga, namun ada pula penulis perempuan yang mendasarkan karyanya pada riset.

Beberapa kalangan menganggap isu yang dibawakan oleh penulis perempuan tidak penting karena berawal dari masalah rumah tangga. Namun ada pula penulis perempuan yang mendasarkan karyanya pada riset. (Foto: ilustrasi)

 

Beberapa kalangan menganggap isu yang dibawakan oleh penulis perempuan tidak penting karena berawal dari masalah rumah tangga. Namun ada pula penulis perempuan yang mendasarkan karyanya pada riset. (Foto: ilustrasi)

Scholar feminist itu bisa menangkap jejak-jejak teori, di dalam tulisan Intan Paramaditha dan itu menurut saya menarik, karena dalam karya Intan ada kombinasi antara scholar dan fiction writer (penulis fiksi), hal yang seperti itu juga ada pada karya Ayu Utami dan Mba Leila karena jurnalis dan ada research skill yang kemudian menjadi bagian penting dari proses kreatifnya. Jadi, kalau ditanya soal isu, tidak pernah spesifik, selalu berkembang,” jelasnya.

Meskipun isu feminisme yang disampaikan penulis perempuan sudah meluas, Aquarini Priyatna dan Leila Chudori mengakui penulis perempuan masih banyak menghadapi tantangan gender. Ini bisa dijumpai pada karya yang memaparkan seksualitas.

“Perlakuan pembaca, maupun sebagian pembaca dan sebagian akademisi atau dunia sastra sendiri terhadap karya perempuan yang membicarakan tubuh, dan membebaskan tubuhnya, eksperimen tubuhnya selalu mendapat sorotan yang jauh lebih mengulik, dan mengeluarkan istilah-istilah yang meremehkan,” kata Leila Chudori.

Cara pandang mengenai kekerasan seksual dan perlakuan seksual juga menjadi sorotan para peneliti feminisme dalam karya sastra Indonesia. Aquarini Priyatna mengingatkan jejak kekerasan terhadap perempuan pada sejumlah karya sastra yang dibuat penulis terkenal laki-laki, diterima dengan luas. Ia juga mencemaskan naturalisasi atau diterimanya kekerasan lewat karya-karya yang dianggap romantis. [my/ka]

Perubahan lansekap dan iklim berdampak pada penurunan populasi polinator termasuk lebah hutan di Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nusa Tenggara Barat mencatat lahan kritis di luar kawasan hutan bertambah menjadi sekitar 578 ribu hektar pada tahun 2018. Ekspansi tanaman jagung itu meresahkan masyarakat di Pulau Sumbawa, ungkap Julmansyah, ketua Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) kepada VOA. JMHS termasuk organisasi yang berfokus pada pengembangan madu hutan di Indonesia.

“Akibat perubahan lanskap hutan menjadi jagung, bukan hanya merugikan si lebah kehilangan habitat pakan lebahnya tetapi mengakibatkan ketersediaan air itu berkurang karena hutannya sudah habis,” kata Julmansyah.

Sarang lebah dorsata di pohon boan yang tinggi di Sumbawa (foto: courtesy).

 

Sarang lebah dorsata di pohon boan yang tinggi di Sumbawa (foto: courtesy).

Julmansyah berpandangan kebijakan ekonomi jagung di NTB sejak lima tahun terakhir yang dibanggakan pemerintah Indonesia mampu menghasilkan satu juta ton jagung, harus dievaluasi kembali. Ia menjelaskan itu tidak sebanding dengan dampak pada produksi madu hutan karena kehilangan koloni lebah hutan, apis dorsata dan kurangnya ketersediaan air akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian.

Keprihatinan yang berbeda terjadi di Kalimantan Barat, Hermanto ketua Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) di Kalimantan menyatakan kendala yang sama juga dialami sejak kemarau panjang dan kabut asap tahun 2019. Di Danau Sentarum, masyarakat yang tinggal di kawasan taman nasional umumnya bekerja sebagai nelayan juga memanen madu hutan ketika musim lebah dorsata datang.

“Tahun 2019 itu kan kemarau panjang di Kalbar. Jadi, banyak lahan, hampir semua kita kena kabut asap di bulan September. Itu lebah kan dia tidak suka dengan asap. Jadi lebah lari, dan juga tidak ada bunga. Kalau di Danau Sentarum, kemarau panjang sudah kering semua dan tidak ada air. Jadi itu sudah seperti padang gurun,” ujar Hermanto.

Danau Sentarum di Kalimantan mengalami kekeringan ketika kemarau panjang (foto courtesy: Hermanto).

 

Danau Sentarum di Kalimantan mengalami kekeringan ketika kemarau panjang (foto courtesy: Hermanto).

Pakar ekologi dan evolusi serangga dari LIPI, Sih Kahono menjelaskan kebakaran dan alih fungsi hutan berakibat pada kematian lebah yang memaksa koloni menempati habitat yang baru yang tidak sesuai.

“Yang jadi masalah sebenarnya bagaimana aplikasi pestisidanya. Kalau intensitas pestisidanya cukup berbahaya, itu bahkan si lebah langsung akan melayang seperti pusing begitu. Saat menyemprot pestisida itu, ada baiknya pada saat lebah sedang tidak ada di situ,” tukasnya.

Lahan terbakar musim kemarau di Kalimantan (foto courtesy: Hermanto).

 

Lahan terbakar musim kemarau di Kalimantan (foto courtesy: Hermanto).

Sejak tahun 2007, Julmansyah bersama JMHS mengedukasi para petani madu hutan agar menerapkan panen lestari. Itu dilakukan untuk memastikan terciptanya pasar madu hasil tirisan, bukan peras tangan sehingga para petani madu hutan memperoleh harga jual yang premium.

Kepada VOA, Julmansyah memaparkan bahwa sebelumnya mereka hanya dapat satu kali panen madu hutan dengan mengambil semua sarang lebah apis dorsata yang disebut aning oleh masyarakat setempat, termasuk larva dan anakannya sehingga populasi lebah aning pun berkurang.

Tiris madu Sumbawa untuk panen lestari lebah hutan (foto: courtesy).

 

Tiris madu Sumbawa untuk panen lestari lebah hutan (foto: courtesy).

“Yang tadinya bisa menjadi lebah pekerja, lebah itu hilang karena diambil semuanya. Kita mengedukasi agar satu sarang bisa panen sampai 3 kali dengan cara yang lestari. Generasi lebah itu bisa terus berlanjut, berkesinambungan,” terangnya.

Tahun 2010 Julmansyah menyampaikan terjadinya kemarau basah di mana hujan sepanjang tahun. Data JMHS tahun 2010 menunjukkan produksi madu sangat anjlok, maksimal 3 ton yang biasanya produksi mencapai 10-13 ton madu yang dikirim ke pembeli.

Keprihatinan yang sama terjadi di Kalimantan Barat. Pada awal tahun ini para petani madu hutan di daerah Kapuas mengalami paceklik karena curah hujan terlalu tinggi tahun 2020. Panen tahun 2018 menghasilkan 20-30 ton madu hutan, papar Hermanto, ketua Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) di Kalimantan.

Jaringan madu hutan yang sudah berdiri sejak 16 tahun lalu itu juga mengkampanyekan panen tiris ketika para petani mengumpulkan madu baik dari tikung, dahan buatan di sekitar Danau Sentarum maupun pohon-pohon tinggi besar di sepanjang Sungai Kapuas dengan koloni antara 40-100 sarang.

Panen madu hutan pada dahan tikung di sekitar Danau Sentarum (foto: courtesy).

 

Panen madu hutan pada dahan tikung di sekitar Danau Sentarum (foto: courtesy).

“Pohon lalau itu biasanya sudah ada pemilik turun-temurun. Jadi generasi ke generasinya saja yang bisa panen di pohon itu, orang lain tidak boleh panen. Kalau ada yang panen, nanti bisa terkena sanksi adat.”

Walau tinggal di pulau berbeda, Julmansyah dan Hermanto mengamati kemarau basah di Sumbawa dan curah hujan tinggi di Kalimantan Barat tidak memberikan tanaman kesempatan untuk berbunga dan terus berkembang. Efek dari perubahan suhu, cuaca dan kerusakan lingkungan itu sangat nyata, tegas Sih Kahono.

Petani madu hutan gunakan perahu di sekitar Danau Sentarum (foto: courtesy).

 

Petani madu hutan gunakan perahu di sekitar Danau Sentarum (foto: courtesy).

Hasil studi Program Bantuan PBB (UNDP) dan JMHS menunjukkan perubahan lansekap yang sangat drastis berakibat pada anjloknya produksi madu hutan, Julmansyah menjelaskan, “Sekarang itu ancaman (bagi) si lebah adalah pertanian monokultur jagung yang digalakkan oleh pemerintah, dengan membabat hutan menjadi lahan jagung.”

Perubahan lansekap, menurut Julmansyah memaksa masyarakat NTB harus memilih antara panen madu hutan dan berladang jagung monokultur yang berbiaya tinggi. “Tetapi dia (lahan pertanian) hanya menghasilkan jagung sekali. Setelah itu harus kembali dari nol lagi. Menanam, cari bibit, pinjam uang di bank, beli pestisida, beli pupuk dan lainnya. Itu semua padat biaya, high cost,” ungkapnya.

Tujuan sistem pertanian Indonesia bagi peningkatan produksi, menurut Sih Kahono dapat dilakukan secara gratis melalui peningkatkan polinasi dan penyerbukan pada bunga termasuk lebah hutan yang mampu bermigrasi sejauh 80 kilometer.

Memanjat pohon boan di Sumbawa untuk panen madu hutan (foto: courtesy).

 

Memanjat pohon boan di Sumbawa untuk panen madu hutan (foto: courtesy).

Hubungan yang harmonis antara kesejahteraan manusia dan kelestarian hutan termasuk keselamatan apis dorsata perlu dijaga sehingga masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan keduanya. Peneliti senior LIPI itu menilai walau intensifikasi pertanian sudah terpenuhi, peningkatan produksi tidak akan tercapai jika bunga dan penyerbuknya tidak ada atau berkurang

“Karena kita ketahui sekarang terjadi defisit polinasi. Jumlah penyerbuk sudah tidak seimbang dengan jumlah bunga yang harus diserbukkan,” pungkasnya. [mg/ka]

Indonesia mengirim 28 atlet ke Olimpiade Tokyo untuk berlaga di delapan cabang olahraga.

Sekretaris Kemenpora Gatot Dewa Broto kepada VOA mengatakan, semua atlet yang berangkat ke Tokyo sudah divaksin penuh. Vaksinasi berlangsung pada 26 Februari dan 13 Maret lalu. Jika ada atlet yang ternyata positif terkena COVID-19 sebelum berangkat, maka dengan terpaksa harus dibatalkan.

“Makanya kami melakukan prokes yang ketat sekali, harus ada tes PCR rutin, terutama di hari menjelang keberangkatan. Kemudian di sana nanti juga kan sistemnya ‘bubble’ maksudnya dari wisma atlet ke venue saja tidak boleh ‘ngelayap’ ke mana-mana,” kata Gatot.

Pihak Indonesia menurut Gatot juga sudah melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana Olimpiade Tokyo bahwa jika ada atlet Indonesia yang setibanya di Tokyo diketahui positif COVID-19 maka ia harus dikarantina selama 7 hari.

“Dan dua hari setelah atlet selesai bertanding, entah karena sudah menang atau tidak lolos ke babak selanjutnya, atlet tersebut harus segera meninggalkan Jepang,” tambah Gatot.

Terkait dengan situasi pandemi di Indonesia saat ini, dengan angka kasus positif cukup tinggi, Gatot Dewa Broto mengatakan bahwa hal tersebut berdampak pada delegasi Indonesia.

“Ada aplikasi yang mewajibkan baik kontingen, pejabat, atau atlet yang ke sana itu tujuh hari berturut-turut sebelum berangkat itu harus swab PCR. Setelah landing di sana, selama tiga hari berturut-turut kita juga harus swab PCR,” ujar Gatot.

Jumlah Atlet Melebihi Target

Delegasi Indonesia mengutus 28 atlet plus 1 cadangan ke ajang Olimpiade Tokyo yang rencananya dibuka pada 23 Juli 2021 mendatang.

Semua atlet ini siap bertanding di delapan cabang olahraga, yaitu atletik, bulu tangkis, dayung, angkat besi, renang, panahan, selancar ombak, dan menembak.

Chief de Mission Indonesia untuk Olimpiade Rosan P. Roeslani, dalam acara Pengukuhan Tim Indonesia Untuk Olimpiade Tokyo 2020 Kamis (8/7) mengatakan, jumlah atlet yang lolos tersebut telah melebihi target 22 atet yang ditetapkan sebelumnya.

“Jumlah ini cukup bagus karena, dengan pertimbangan banyaknya kualifikasi yang ditunda atau dibatalkan akibat pandemi, jumlah kontingen Indonesia yang lolos sama dengan Olimpiade Rio de Janeiro 2016 yang digelar dalam kondisi normal,” kata Rosan.

Seluruh delegasi Indonesia akan terbang dalam 4 kloter, diawali oleh tim bulu tangkis yang berangkat pada 8 Juli 2021 menuju Kumamoto, untuk melakukan latihan pra pertandingan.

Rombongan terakhir yang akan berangkat adalah tim atletik, pada 24 Juli 2021.

Bruno Dede dari Jepang dan Lalu Muhammad Zohri dari Indonesia in action during the men's 100m World Athletics Continental Tour Gold, Tokyo, Jepang, 9 Mei 2021

 

Bruno Dede dari Jepang dan Lalu Muhammad Zohri dari Indonesia in action during the men’s 100m World Athletics Continental Tour Gold, Tokyo, Jepang, 9 Mei 2021

Olimpiade Tanpa Penonton

Olimpiade Tokyo 2020 dipastikan digelar tanpa penonton. Keputusan ini diumumkan pada Kamis (8/7) mengingat keadaaan darurat COVID-19 yang diberlakukan di ibu kota Jepang tersebut.

Sebelumnya, telah diadakan pertemuan yang dihadiri Pemerintah Jepang, Pemerintah Kota Tokyo, International Olympic Committee (IOC), dan panitia Olimpiade Jepang.

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan keadaan darurat di Tokyo itu akan mulai berlaku Senin 12 Juli hingga 22 Agustus mendatang. Ini berarti Olimpiade – yang rencananya berlangsung pada 23 Juli hingga 8 Agustus 2021 – sepenuhnya akan diselenggarakan dalam kondisi darurat. [er/rw/dw]

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (7/7), Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir menjamin ketersediaan vaksin COVID-19 untuk kebutuhan dalam negeri. Bio Farma, tegasnya, sudah memiliki kesepakatan dengan lima produsen vaksin COVID-19, yakni Sinovac, Sinopharm, Novavax, AstraZeneca, dan CanSinoBio. Bio Farma juga telah mempunyai kontrak dengan Sinovac untuk pengadaan 140 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19.

Dirut PT Bio Farma Honesti Basyir (foto: courtesy/Facebook)

 

Dirut PT Bio Farma Honesti Basyir (foto: courtesy/Facebook)

“Kita juga dengan Sinovac sudah melakukan kesepakatan, meskipun belum kita tuangkan tapi dalam proses amandemennya, untuk ada penambahan 120 juta dosis lagi. Dari 140 juta dosis itu, kita sudah menerima 105,5 juta dosis bahan baku, terakhir awal minggu kemarin dan ini sudah kita produksi,” kata Honesti.

Dari 105,5 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac yang sudah diterima, Bio Farma sudah memproduksi vaksin jadi sekitar 76 juta dosis, di mana 52,8 juta dosis telah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia dan lebih dari 20 juta dosis lagi masih tinggal menunggu dirilis.

Sehingga total vaksin gratis dari pemerintah yang sudah didistribusikan dan dipakai dalam program vaksinasi nasional adalah 63,9 juta dosis vaksin. Ini terdiri dari 52,8 juta dosis vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma, tiga juta dosis vaksin jadi dari Sinovac langsung dan 8,2 juta dosis vaksin AstraZeneca dari fasilitas Covax.

Bio Farma juga akan menerima pasokan vaksin COVID-19 dari Novavax sebanyak 50 juta dosis pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Kemudian 50 juta dosis lagi dari AstraZeneca yang akan dikirim bertahap mulai pertengahan tahun ini sampai kuartal pertama 2022.

Pekerja menurunkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac, setibanya di Bandara Internasional Jakarta. (Foto dok. Biro Setpres/AFP)

 

Pekerja menurunkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac, setibanya di Bandara Internasional Jakarta. (Foto dok. Biro Setpres/AFP)

Untuk program vaksinasi gotong royong, lanjut Honesti, Bio Farma telah menerima 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinopharm hingga akhir Juni lalu dari total 15 juta dosis.

Bio Farma juga tengah menunggu vaksin COVID-19 dari CanSinoBio sebanyak lima juta dosis yang rencananya datang pada kuartal ketiga tahun ini.

Biofarma Diharap Bisa Produksi Vaksin Secara Mandiri

Dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung dari Fraksi Partai Nasional Demokrat menyampaikan kegembiraannya karena Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menjamin ketersedian vaksin COVID-19 hingga akhir tahun ini. Namun dia berharap BUMN farmasi bisa menjamin kemandirian dalam memproduksi vaksin COVID-19.

Sebab, Martin menambahkan, sejumlah prediksi menyebutkan pandemi COVID-19 masih akan berlangsung lama hingga 2022 atau 2023.

“Saya tidak mau tahun 2022 nanti misalnya, keterantungan kita pada vaksin impor itu masih seperti sekarang. Kalau bisa sudah berapa persen diproduksi dari dalam negeri sendiri atau syukur-syukur kita bisa penuhi vaksinasi di 2022 dengan kekuatan sendiri, maka kita tidak harusd tergantung kepada lobi-lobi di tingkat internasional,” ujar Martin.

Bahkan, kalau Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin COVID-19, Bio Farma justru membantu penanganan COVID-19 di negara lain.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Andre Rosiade mengatakan sejumlah negara sudah mulai melakukan suntikan dosis ketiga vaksin COVID-19, seperti di Turki yang juga menggunakan vaksin Sinovac. Oleh karena itu Andre mempersoalkan apakah Indonesia juga perlu melakukan suntikan dosis ketiga vaksin Sinovac.

“Apakah di Indonesia nanti akan ada suntik ketiga atau tidak? Atau mungkin saja nanti ada suntik keempat sehingga ini jadi bisnis Sinovac kepada kita untuk meningkatkan jumlah dosis yang disuntik,” ujar Andre.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nevi Zuariana mempersoalkan kenapa sampai sekarang Indonesia belum menggunakan vaksin Pfizer meski tingkat keampuhannya mencapai lebih dari 90 persen.

Dia juga meminta pemerintah mendahulukan semua tenaga kesehatan di seluruh Indonesia mendapatkan vaksinasi lengkap lebih dulu sebelum masyarakat. [fw/em]