Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi sorotan utama dalam catatan tahunan Komnas Perempuan yang dirilis secara virtual di Jakarta, Jumat (5/3). Perebakan pandemi virus corona yang memicu berbagai pembatasan sosial dan membuat sebagian besar orang berada di dalam rumah, ikut memicu praktik kekerasan terhadap perempuan. Terbatasnya akses untuk melapor atau mendapat layanan.DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus KDRT tertinggi, yaitu 2.461 kasus; disusul Jawa Barat dengan 1.011 kasus, Jawa Timur dengan 687 kasus, Bali dengan 612 kasus, dan Jawa Tengah dengan 409 kasus.

Seorang pria memegang plakat untuk membela perempuan. Komnas Perempuan mendorong orang untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah yang lazim dan sering diabaikan di masyarakat. (Foto: AFP/Adek Berry)

Seorang pria memegang plakat untuk membela perempuan. Komnas Perempuan mendorong orang untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah yang lazim dan sering diabaikan di masyarakat. (Foto: AFP/Adek Berry)

Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah mengatakan kekerasan di ranah domestik atau personal mencapai 6.480 kasus atau 79 persen, sementara di ranah publik atau komunitas mencapai 1.731 kasus atau 21 persen kasus.

Catatan tahunan ini juga memaparkan data korban kekerasan yang dialami komunitas minoritas seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS), perempuan pembela HAM dan kasus-kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS).

Data Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Negara yang diadukan ke Komnas Perempuan dalam Catahu 2021, Jumat (5/3). (Foto: VOA/ Yudha Satriawan)

Data Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Negara yang diadukan ke Komnas Perempuan dalam Catahu 2021, Jumat (5/3). (Foto: VOA/ Yudha Satriawan)

Tahun 2020 lalu terjadi 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dan perempuan dengan disabilitas intelektual, serta 13 kasus kekerasan terhadap komunitas minoritas seksual. Yang menarik dari 13 kasus itu, ada satu kasus kekerasan terhadap kelompok ini yang dilanjutkan ke ranah hukum hingga tahap penyidikan di Jawa Tengah.

Dibandingkan tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV/AIDS tahun 2020 ini melesat menjadi 203 kasus. Kenaikan ini terutama berasal dari data LBH APIK Bali yang melakukan pendampingan pada ODHA (Orang Dewasa Hidup dengan AIDS) perempuan dan anak. Demikian pula kasus kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM, yang pada tahun 2019 hanya lima kasus, tahun 2020 melonjak menjadi 36 kasus.

Peningkatan juga terjadi dalam kekerasan berbasis gender siber (KBGS), dari 126 kasus pada tahun 2019, menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk kekerasan yang mendominasi KBGS ini adalah kekerasan fisik 49 persen, kekerasan seksual 48 persen dan kekerasan ekonomi dua persen.

Maraknya dispensasi usia kawin anak pada masa pandemi ini juga menjadi sorotan. Komnas Perempuan mencatat ada 64.211 kasus dispensasi atau naik tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei mengaitkan tingginya angka kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap perempuan. “Buntut kebijakan itu terus melahirkan diskriminasi pada kelompok minoritas. Perempuan dalam pusaran intoleransi dan kekerasan masih terus terjadi seperti di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Secara khusus Komnas Perempuan juga menyoroti kasus keharusan mengenakan jilbab bagi seluruh siswi perempuan, tanpa memandang agama mereka, di salah satu sekolah negeri di Padang. Kontroversi kasus ini membuat banyak pihak menyoroti peraturan-peraturan diskriminatif lain yang diberlakukan di banyak daerah beberapa tahun terakhir ini.

Tiga menteri, yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 5 Februari menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) soal penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri; yang memberi kebebasan bagi para peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah negeri untuk memilih menggunakan seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu, atau dengan kekhasan tertentu.

Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi badan itu pada langkah konkret SKB tiga menteri itu, yang dinilai sebagai langkah penting untuk merawat kebhinekaan bangsa. Kajian badan ini mendapati 62 kebijakan daerah yang memuat aturan busana di 15 propinsi mayoritas Muslim, dalam bentuk 19 peraturan daerah dan 43 peraturan/kebijakan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Aktivis perempuan dari gerakan anti kekerasan memegang spanduk bertuliskan "Memberantas Kekerasan Seksual? Pasti Ada Jalan!" saat protes pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di kampus-kampus, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di

Aktivis perempuan dari gerakan anti kekerasan memegang spanduk bertuliskan “Memberantas Kekerasan Seksual? Pasti Ada Jalan!” saat protes pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di kampus-kampus, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menggarisbawahi bahwa data yang disajikan dalam catatan tahunan ini masih berupa indikasi “dari puncak gunung es persoalan kekerasan terhadap perempuan.” Data yang dihimpun masih adalah terbatas pada kasus di mana korban melapor dan jumlah serta daya lembaga yang ikut mengumpulkan data kasus ini, tambahnya.

Yentry menjelaskan bahwa dibanding tahun 2019 di mana kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 431.371 kasus, pada tahun 2020 memang turun menjadi 299.911 kasus. Namun penurunan ini “lebih merefleksikan kapasitas pendokumentasian dibanding kondisi nyata kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi yang cenderung meningkat.” [ys/em]

Video berdurasi sekitar satu menit itu memperlihatkan puluhan orang berbaring berjajar di pinggir pantai, sementara sejumlah orang lainnya memukuli mereka.Peristiwa perpeloncoan berlangsung dalam kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan yang digelar tiga hari mulai 27 Februari hingga satu Maret 2021 di pantai Nambo, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kegiatan itu melibatkan 79 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) jurusan pendidikan ekonomi angkatan 2020.

La Ode Abdul Hamdan Hakim, selaku Sub Koordinator Humas Universitas Halu Oleo kepada VOA mengatakan pihak universitas sedang memproses para mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tanpa izin itu.

“Perhatian Universitas Halu Oleo karena ini tanpa izin, ini semua keinginan dari himpunan mahasiswa jurusan yang senior-senior, itu tanpa sepengetahuan dan itu sudah termuat dalam surat edaran rektor dan aturan akademik bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan itu apalagi selama pandemi ini,” jelas La Ode Abdul Hamdan dihubungi pada Kamis (4/3) siang.

“Itu sekarang dalam proses makanya semua yang terlibat dalam kegiatan itu akan disanksi,” tegasnya.

Ditambahkannya, bentuk sanksi itu akan diputuskan kemudian oleh Rektor Universitas Halu Oleo.

Wakil Rektor III UHO Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Nur Arafah (Baju Biru) memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selasa, 2 Maret 2021. (Foto: La Ode Abdul Hamdan Hakim)

Wakil Rektor III UHO Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Nur Arafah (Baju Biru) memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selasa, 2 Maret 2021. (Foto: La Ode Abdul Hamdan Hakim)

Menurutnya sejak 2014 Universitas Halu Oleo sudah menghapus kegiatan ospek yang melibatkan perpeloncoan. Universitas Halu Oleo merupakan merupakan perguruan tinggi negeri yang diresmikan pada 1981. Haluoleo diambil dari nama salah seorang raja pada kerajaan Konawe yang hidup sekitar abad tujuh belas.

Permohonan Maaf

Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP UHO, Ilon Saputra, dalam penjelasan yang direkam menyampaikan permohonan maaf bila kegiatan yang terekam itu dinilai keliru oleh masyarakat.

Kegiatan itu menurutnya bertujuan untuk membentuk karakter, moral dan mental mahasiswa baru yang berasal dari angkatan 2020.

“Saya ingin mengklarifikasi bahwa video tersebut adalah bukan video penganiayaan akan tetapi video tersebut merupakan salah satu dari pembentukan karakter dan mental adik-adik mahasiswa” jelas Ilon Saputra.

“Untuk itu sekali lagi disampaikan kepada pihak publik permohonan maaf ketika video itu dinilai salah,” ujarnya.

Kegiatan Perpeloncoan melibatkan 79 mahasiswa Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) jurusan pendidikan ekonomi angkatan 2020. (Foto: Tangkapan Layar)

Kegiatan Perpeloncoan melibatkan 79 mahasiswa Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) jurusan pendidikan ekonomi angkatan 2020. (Foto: Tangkapan Layar)

Hal senada juga dikemukakan oleh Sahdan, Ketua Panitia kegiatan itu. Menurutnya video yang beredar itu hanya salah satu dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya mereka membentuk mental dan karakter mahasiswa lainnya.

“Permohonan maaf saya juga kepada teman-teman yang sudah melihat video itu, Jangan disalah-artikan karena video yang beredar itu hanya sepotong dari kegiatan yang kami lakukan,” kata Sahdan.

Pengamat Pendidikan Sulawesi Tenggara (Sultra), Prof Abdullah Alhadza menegaskan tidak ada manfaat apapun dari kegiatan perpeloncoan terhadap pembentukan karakter, moral dan mental mahasiswa. Kegiatan itu menurutnya lebih dimotivasi oleh mahasiswa senior yang ingin dikenal oleh mahasiswa yunior.

“Saya kira itu adalah inisiatif yang ngawur dari mahasiswa, jadi biasa anak-anak muda kadang-kadang ingin aktualisasi diri, tapi kadang-kadang ini kebablasan. Kalau mengenai nuansa edukatifnya sama sekali tidak ada, tidak memberi manfaat apa-apa,” kata Abdullah dihubungi Jumat (5/3).

Menurutnya sejak lama kegiatan perpeloncoan sudah dilarang karena melanggar etika dan jauh dari nuansa akademik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meminta agar perpeloncoan mahasiswa di Kendari Sulawesi Tenggara itu ditangani secara serius.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Paristiyanti dalam keterangan yang dilansir dari detik.com, Rabu (3/3), mengatakan Kemendikbud mengeluarkan surat bahwa Proses Belajar Mengajar (PBM) saat ini masih dilakukan secara daring.

Menurut surat itu pula, hanya penelitian dan pencapaian kompetensi tertentu yang boleh dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penyebaran COVID-19. [yl/ab]

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan Indonesia berhasil menekan laju angka deforestasi hingga 75 persen pada 2020. Keberhasilan tersebut tak lepas dari upaya dalam mengendalikan kebakaran hutan secara lebih efektif dan membatasi pembukaan hutan. Indonesia dikenal sebagai kawasan hutan hujan terbesar ketiga di dunia,

Kelompok pemerhati lingkungan Greenpeace skeptis dengan pernyataan tersebut. Mereka mengatakan laju deforestasi kemungkinan besar turun pada 2020 karena perlambatan aktivitas ekonomi selama pandemi virus corona serta cuaca basah yang tidak biasa.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman kepada wartawan pada hari Rabu (3/3) mengatakan angka deforestasi pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 115.500 hektare, turun dari sekitar 462.500 hektare pada tahun 2019.

Berbagai upaya yang dilakukan KLHK telah membuahkan hasil yang signifikan, kata Ruandha, mengutip kebijakan seperti moratorium pembukaan hutan primer dan perbaikan pengelolaan kebakaran hutan, termasuk hujan buatan.

Indonesia rentan terhadap kebakaran hutan tahunan yang menurut pemerintah sering kali disengaja oleh petani sebagai metode pembersihan lahan yang murah meskipun api dapat menyebar secara tidak terkendali, terutama pada musim kemarau.

Greenpeace mempertanyakan pandangan KLHK tentang faktor-faktor yang telah mengurangi deforestasi.

“Untuk mengklaim bahwa pengendalian kebakaran hutan, reformasi agraria dan penegakan hukum di sektor kehutanan adalah kontributor utama, saya kira masih terlalu dini,” kata Direktur Greenpeace Indonesia Leonardo Simanjuntak kepada Reuters.

Greenpeace mengatakan penegakan hukum untuk menindak pelaku kebakaran hutan juga kurang.

Tampak udara kebakaran hutan yang terjadi di dekat desa Bokor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, 15 Maret 2016. (Foto: Rony Muharrman/Antara Foto via REUTERS)


Tampak udara kebakaran hutan yang terjadi di dekat desa Bokor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, 15 Maret 2016. (Foto: Rony Muharrman/Antara Foto via REUTERS)

“Saya pikir 115.500 hektare, dua kali luas Jakarta, masih cukup besar mengingat hal itu (terjadi) selama pandemi saat pemerintah menyuruh orang-orang untuk tinggal di rumah,” kata juru kampanye Greenpeace, Kiki Taufik, merujuk pada angka deforestasi KLHK tahun 2020.

Bank Dunia mengatakan kebakaran pada 2019 menyebabkan kerusakan dan kerugian ekonomi setidaknya $5,2 miliar atau Rp 72,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Pengendalian deforestasi adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam kesepakatan iklim Paris untuk memerangi perubahan iklim. Pemerintah bertujuan untuk membatasi deforestasi antara 325 ribu dan 450 ribu hektare per tahun untuk menghindari kerusakan serius pada pembangunan ekonomi. [ah/au]

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Abdul Rakhman Baso mengatakan kontak tembak di Kabupaten Poso itu terjadi pada Senin sore (1/3/) sekitar pukul 18.20 WITA di wilayah pegunungan Andole, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara.

“Dalam kontak tembak ini kami dapat menindak kelompok MIT dua orang atas nama Samid alias Alvin kemudian Irul. Kemudian pada kontak tembak tersebut telah gugur salah satu prajurit terbaik kita, TNI atas nama Praka Dedi Irawan” jelas Irjen Abdul Rakhman kepada wartawan, Selasa (2/3).

Jenazah kedua teroris tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng di Palu untuk dioutopsi. Sementara jenazah Praka Dedi Irawan langsung diterbangkan menuju Jakarta pada Selasa siang dari Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri.

Irjen Abdul Rakhman Baso menambahkan dalam peristiwa itu, Satuan Tugas “Operasi Madago Raya” juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 butir amunisi, ransel, golok, senter dan gps. Nama “Madago Raya” dalam bahasa daerah setempat berarti “baik hati.” Nama ini menggantikan nama “Tinombala” sejak 1 Januari 2021.

“Lanjutannya kami masih melakukan pengejaran karena pada saat kontak tembak informasi teman-teman di lapangan terdapat empat orang dan dua orang lolos,” tambah Abdul Rakhman Baso.

Dikatakannya untuk menghindari aparat keamanan kelompok MIT yang berjumlah 11 orang berpencar dalam dua kelompok yang masing-masing beranggotakan empat dan tujuh orang. Terakhir kali kelompok itu melakukan pembunuhan terhadap empat orang warga desa Lembantongoa, di Kabupaten Sigi pada akhir November lalu.

Baliho Daftar Pencarian Orang (DPO) Polisi yang memuat nama dan foto anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang terpajang di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. (Foto: Yoanes Litha/VOA)


Baliho Daftar Pencarian Orang (DPO) Polisi yang memuat nama dan foto anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang terpajang di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. (Foto: Yoanes Litha/VOA)

“Jadi berdasarkan informasi masyarakat dan lain sebagainya bahwa ada kegiatan dari kelompok ini kemungkinan hendak melakukan kegiatan amaliyah. Jadi kegiatan amaliyah ini kalau mereka ketemu masyarakat tidak mau membantu bahan makanan dan lain sebagainya itu diteror seperti itu,” imbuh Kapolda Sulteng itu.

Dengan tewasnya kedua anggota kelompok teroris itu maka jumlah anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora tersebut tersisa sembilan orang.

Dampak pada Perekonomian

Lian Gogali, Direktur Institut Mosintuwu di Tentena Kabupaten Poso, mengatakan belum tuntasnya pelaksanaan operasi keamanan yang digelar dengan berbagai nama sandi operasi sejak 2012 berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang tidak berani mengolah lahan kebun milik mereka.

“Di wilayah operasi keamanan ada ratusan hektar kebun warga, mata pencaharian utama warga. Sejak operasi keamanan, kebun-kebun ditinggalkan tidak bisa diolah karena ketakutan warga. Takut dianggap banpol oleh kelompok bersenjata, dan dituduh polisi membantu kelompok bersenjata. Bukan cuma dampak ekonomi, operasi keamanan yang berlarut-larut menimbulkan teror dan ketakutan pada masyarakat,” kata Lian Gogali.

Sudah 10 Operasi Keamanan Digelar di Poso

Institut Mosintuwu yang meneliti kekerasan di Poso dan di Sulawesi Tengah itu mencatat kelompok MIT setidaknya sudah menewaskan 22 orang warga sipil di Kabupaten Poso, Parigi Moutong dan Sigi sejak organisasi itu berdiri pada 2012.

Sejak 2013, tercatat ada 10 operasi keamanan yang digelar di Poso, termasuk “Operasi Tinombala” yang dimulai 2016 hingga 2020, dan dilanjutkan dengan “Madago Raya” sejak 1 Januari 2021 hingga 31 Maret tahun ini yang dapat kembali diperpanjang bila target utama menangkap kelompok MIT belum tercapai.

Aktifitas Personel TNI POLRI di Pos Komando Taktis Satuan Tugas Operasi Madago Raya di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. (Foto : VOA/Yoanes Litha)


Aktifitas Personel TNI POLRI di Pos Komando Taktis Satuan Tugas Operasi Madago Raya di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. (Foto : VOA/Yoanes Litha)

Pengejaran terhadap kelompok MIT melibatkan sekitar 700 personel gabungan TNI-POLRI. Operasi itu berlangsung tidak mudah karena petugas dihadapkan dengan beratnya medan hutan pegunungan luas yang secara administratif berada di wilayah kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong. [yl/em]

Pemerintah mendeteksi dua kasus varian baru COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Inggris, juru bicara satuan tugas COVID-19 mengatakan pada hari Selasa (2/3). Varian itu disebut yang lebih menular.

Reuters, Selasa (2/2), melaporkan Wiku Adisasmito menolak berkomentar lebih lanjut tentang varian baru yang dikenal sebagai B117. [ah/ft]

Pemerintah Indonesia hari Minggu (28/2) mengatakan “sangat prihatin” dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar dan menyerukan aparat keamanan untuk menahan diri. Berbagai laporan menyebutkan, sedikitnya 18 orang tewas ketika polisi menindak keras para demonstran pada Minggu (28/2).

“Indonesia menyerukan agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri guna menghindari lebih banyak korban jatuh serta mencegah situasi tidak semakin memburuk,” kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.

Polisi melepaskan tembakan terhadap para pengunjuk rasa Minggu (28/2). Itu merupakan hari paling berdarah dalam aksi protes berminggu-minggu yang bertujuan menolak kudeta militer 1 Februari.

Indonesia memimpin ASEAN dalam upayanya untuk mengatasi gejolak politik yang pecah di Myanmar, setelah militer merebut kekuasaan serta menahan pemimpin Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh lain.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Rabu (24/2) mengatakan telah mengadakan perundingan intensif, baik dengan militer Myanmar dan perwakilan pemerintah yang terguling. [vm/jm]

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam konferensi pers virtual Sabtu dini hari (27/2) mengatakan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga menerima gratifikasi terkait pengadaan barang, jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

“Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak tiga orang. Pertama sebagai penerima, yaitu saudara NA (Nurdin Abdullah) dan saudara ER (Edy Rahmat). Sedangkan sebagai pemberi, saudara AS (Agung Sucipto),” kata Firli.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (14/1). (VOA/Fathiyah)


Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (14/1). (VOA/Fathiyah)

Firli mengatakan ketiga tersangka itu langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 27 Februari hingga 18 Maret 2021.

Nurdin Abdullah akan mendekam di Rumah Tahanan Cabang KPK di Guntur, Edy Rahmat ditahan di Rutan Cabang KPK pada kavling C1, dan Agung Sucipto di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

OTT Dilakukan Atas Masukan Warga

Firli menjelaskan tim KPK telah menangkap enam orang pada Jumat (26/2) dalam operasi yang dimulai sejak pukul 23.00 WITA hingga kemarin dini hari. Keenam orang itu dibekuk di tiga tempat berbeda di Sulawesi Selatan.

Di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan, tim KPK menangkap Nurdin Abdullah (NA), SB (ajudan dari Nurdin Abdullah), Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat (ER), IF (sopir dari keluarga ER), Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto (AS), dan NY (sopir dari AS).

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjelaskan upaya pengendalian penyebaran virus corona dalam diskusi daring oleh BNPB Indonesia, Rabu, 10 Juni 2020. (Foto: Screengrab)


Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjelaskan upaya pengendalian penyebaran virus corona dalam diskusi daring oleh BNPB Indonesia, Rabu, 10 Juni 2020. (Foto: Screengrab)

Firli menambahkan operasi tangkap tangan itu dilancarkan setelah pada Jumat (26/2) tim KPK menerima informasi dari masyarakat Sulawesi Selatan bahwa akan ada dugaan pemberian uang oleh Agung Sucipto kepada Nurdin Abdullah melalui Edy Rahmat, juga merupakan orang kepercayaan dari Nurdin Abdullah.

Sekitar pukul 22.24 WITA, Agung Sucipto bersama sopirnya IF menuju salah satu restoran di Kota Makassar dan di sana sudah ada Edy Rahmat sedang menunggu keduanya. Mereka kemudian pergi bersama-sama menuju Jalan Hasanuddin, Makassar. Agung Sucipto semobil dengan Edy Rahmat, sedangkan IF mengemudikan mobil Agung sendirian.

Dalam perjalanan itulah, Agung Sucipto menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Lalu sekitar jam 21.00 WITA, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik Agung Sucipto yang kemudian dipindahkan ke dalam bagasi mobil kepunyaan Edy Rahmat.

Sekitar pukul 23.00 WITA tim KPK menangkap Agung Sucipto saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Bulukumba. Kemudian sekitar jam 00:00 WITA, tim KPK juga membekuk Edy Rahmat dan menyita uang senilai Rp2 miliar dalam koper di rumah dinasnya. Lantas pada Sabtu (27/2) sekitar pukul 02.00 WITA, tim KPK menangkap Nurdin Abdullah dari rumah dinasnya.

Menurut Firli, Agung Sucipto sudah lama mengenal Nurdin Abdullah. Dia sudah pernah mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Sejak Februari 2021, Agung Sucipto aktif berkomunikasi dengan Edy Rahmat untuk memastikan agar mendapatkan kembali beberapa proyek infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2021. Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee buat masing-masing proyek.

Firli menambahkan Nurdin Abdullah juga diduga menerima uang dari beberapa kontraktor lainnya, termasuk Rp200 juta di akhir 2020, Rp1 miliar melalui SB pada pertengahan bulan ini, dan Rp2,2 miliar melalui SB di awal bulan ini.

Menanggapi penetapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus korupsi, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto membenarkan Nurdin selama ini dikenal sebagai kepala daerah yang inovatif dan antikorupsi. Karena itu ICW semula berharap Nurdin menjadi contoh bagi kepala-kepala daerah lainnya dalam hal pengelolaan pemerintah daerah yang antirasuah.

“Tentu ini (penetapan Nurdin Abdullah menjadi tersangka kasus korupsi) jadi antiklimaks buat Pak Nurdin yang selama ini kariernya menurut saya cukup moncer dan image positifnya begitu luar biasa,” ujar Agus.

Agus menambahkan berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada sekitar 300 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Dia menyayangkan Nurdin sekarang menjadi salah satu di antara mereka.

Menurutnya, tinggginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah menjadi salah satu penyebab banyak mereka yang sudah terpilih berpotensi tersandung perkara rasuah. [fw/em]

Setelah vaksinasi tahap pertama atas para pejabat, tokoh masyarakat dan agama, serta tenaga kesehatan, hari Jumat ini (26/2) sebanyak 12.840 vaksin Covid-19 mulai disuntikkan pada warga Surabaya yang masuk dalam kelompok kedua, yaitu kelompok lanjut usia (lansia), aparatur sipil negara, hingga kelompok pelayanan publik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita menjelaskan hal ini ketika ditemui VOA.

“Seluruh faskes (fasilitas kesehatan) yang sudah diterapkan menjadi pos vaksin, mulai kemarin, itu sudah melakukan vaksinasi kepada seluruh lansia yang ada di Kota Surabaya. Jadi masing-masing puskesmas, masing-masing rumah sakit itu, lansia di wilayah sekitarnya, dan beberapa untuk pelayanan publik.”

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita, memberikan keterangan mengenai pemberian vaksin Covid-19 di RSUD Dr. Soewandi Surabaya (foto Petrus Riski-VOA)


Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita, memberikan keterangan mengenai pemberian vaksin Covid-19 di RSUD Dr. Soewandi Surabaya (foto Petrus Riski-VOA)

Indriatno Heryawan, salah seorang ASN di Pemerintah Kota Surabaya, mengaku telah menjalani evaluasi sebelum divaksinasi, karena penerima vaksin dipastikan harus berada dalam kondisi sehat sebelum divaksin.

“Seluruh OPD dari pemerintah kota melaksanakan kegiatan itu (vaksinasi), dijadwal, harinya dijadwal sesuai dengan ketentuan masing-masing, termasuk juga mungkin siapa saja yang bisa ikut ini, karena memang ada ketentuan ya. Kalau penyintas atau pun juga dengan kualifikasi tertentu, kalau punya penyakit berat kan tidak bisa, jadi itu sebelumnya sudah difilter dulu, di internal masing-masing, jadi yang didata ini adalah mereka yang memang sudah sehat, kalau penyintas kan biasanya menunggu sekitar tiga bulan,” terang Indriatno.

Vaksinasi Covid-19 juga mulai menyasar kelompok jurnalis atau pekerja media, yang termasuk dalam kelompok pelayanan publik. Hal ini didasari profesi jurnalis yang selalu bertemu dengan banyak orang, dan bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Sejumlah pekerja media mengikuti proses pemberian vaksin Covid-19 (foto Petrus Riski-VOA).


Sejumlah pekerja media mengikuti proses pemberian vaksin Covid-19 (foto Petrus Riski-VOA).

Yusron Naufal Putra, salah seorang jurnalis yang menerima vaksin, mengatakan vaksinasi yang diterimanya merupakan salah satu langkah perlindungan, meski protokol kesehatan harus tetap dijalankan secara ketat sampai pandemi ini berakhir.

“Menurut saya ini bagus, karena memang tugas jurnalis di lapangan itu kan menuntut kita bertemu orang. Ya intinya ini adalah untuk proteksi diri, dan tentu sangat bagus untuk divaksin, untuk menjadi salah satu prioritas penerima vaksin,” ujar Yusron.

Vaksin Covid-19 yang diterima masyarakat (foto Petrus Riski-VOA).


Vaksin Covid-19 yang diterima masyarakat (foto Petrus Riski-VOA).

Handoko, ASN Pemerintah Kota Surabaya, meyakini pemberian vaksin ini dapat menambah kekebalan tubuh dari ancaman virus, dan tidak berdampak buruk bagi kesehatan secara umum. Handoko juga berharap, pemberian vaksin ini mampu memutus perebakan virus corona, dan meningkatkan jumlah warga yang sehat.

“Terasa di badan juga masih belum ada efek samping atau gejala seperti demam atau panas, itu juga masih belum terasa, karena tadi disuruh menunggu tiga puluh menit, sesudah itu kalau tidak ada gejala atau apa, ya berarti kita dianggap sudah sehat, Insha Allah tidak ada apa-apa. Juga untuk Covid-19 ini segeralah untuk hilang dari muka bumi ini, harapan kita semuanya manusia sekarang ini, Insha Allah sehat semuanya,” kata Handoko. [pr/em]

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menunjukkan jumlah sampah nasional tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton, naik lebih dari 3 ton jika dibandingkan tahun lalu.

Limbah medis, khususnya, mengalami peningkatan di tengah pandemi. Data yang diperoleh dari Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, jumlah limbah medis, yang termasuk sampah medis seperti masker, alat pelindung diri, selang infus, botol, serta kemasan obat dan sebagainya, mencapai hampir 1663 ton.

Sampah medis yang berasal dari sungai Cisadane di Tangerang, Indonesia (dok: REUTERS/Willy Kurniawan)


Sampah medis yang berasal dari sungai Cisadane di Tangerang, Indonesia (dok: REUTERS/Willy Kurniawan)

Melalui sebuah diskusi virtual bertajukDiskusi Umum Limbah Masker di Teluk Jakarta: Sebuah Dilema Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat​, yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat tingkat Nasional, belum lama ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, menjelaskan kenaikan tersebut.

“Memang dengan berlangsungnya masa pandemi COVID-19 ini, limbah medis itu naik 30 persen. Limbah medis itu sekarang adalah tidak hanya dari fasilitas layanan kesehatan, tapi juga dari hotel-hotel,” jelasnya.

Seorang pekerja memegang kantong sampah medis untuk diangkut ke truk di Jakarta, 12 Agustus 2020. (Foto: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana)


Seorang pekerja memegang kantong sampah medis untuk diangkut ke truk di Jakarta, 12 Agustus 2020. (Foto: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana)

Rosa Vivien Ratnawati menambahkan, beberapa hotel yang dijadikan tempat untuk isolasi mandiri diketahui membuang sampah medis, seperti APD dan masker, dengan proses yang tidak semestinya.

“Kalau di hotel dia isolasi mandiri, itu artinya dia penderita positif COVID-19 jadi bukan dari rumah atau rumah tangga seperti kita pakai masker ya. Nah, itu yang memang harus dikendalikan,” ujar Rosa Vivien Ratnawati dalam diskusi virtual tersebut.

Padahal, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, “limbah medis yang berasal dari pasien positif COVID itu harus dibakar di insinerator 800 derajat Celsius.”

Limbah Medis Cemarkan Muara Sungai

Limbah dan sampah medis yang dibuang tidak sesuai aturan, kerap berakhir di tempat pembuangan akhir dan di muara sungai. Selain berdampak buruk bagi lingkungan, hal ini menimbulkan risiko penyebaran penyaki yang tinggi diantara para pemulung.

Ade Yunus, pendiri kelompok Bank Sampah Sungai Cisadane memegang jarum suntik bekas saat mengumpulkan sampah medis di sungai Cisadane, Tangerang (dok: REUTERS/Willy Kurniawan)


Ade Yunus, pendiri kelompok Bank Sampah Sungai Cisadane memegang jarum suntik bekas saat mengumpulkan sampah medis di sungai Cisadane, Tangerang (dok: REUTERS/Willy Kurniawan)

Hasil temuan LIPI bahkan mengatakan, sekitar 46-57 persen sampah plastik pada masa pandemi ditemukan berakhir di muara sungai.

“Ditemukan sampah-sampah seperti masker atau sarung tangan, itu di pantai, di laut, di tempat-tempat yang tidak semestinya. Dan itu sendiri merupakan suatu kesalahan besar, karena sampah medis itu harus dibuang di tempat yang sesuai dan apabila sudah dipakai sekali, itu harus dibuang. Tidak boleh digunakan kembali atau di-recycle,” kata Dr. Denita Utami yang juga adalah mahasiswi S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University, New York, kepada VOA Indonesia.

Gondan Puti Renosari, pakar lingkungan di perusahaan lingkungan, the Nature Conservancy, di Virginia, AS (dok: pribadi)


Gondan Puti Renosari, pakar lingkungan di perusahaan lingkungan, the Nature Conservancy, di Virginia, AS (dok: pribadi)

Pakar lingkungan, Gondan Puti Renosari, yang bekerja untuk organisasi nirlaba the Nature Conservancy di Virginia, Amerika Serikat menambahkan, sampah medis yang dibuang secara sembarangan juga dapat merusak ekosistem.

“Selain bahaya bagi lingkungannya, ini bahaya juga bagi fauna. Kalau marine life itu, burungnya itu bisa makanin, bisa mengira limbah ini adalah makanan, terus dia makan. Binatang-binatang bawah air juga bisa mengira itu makanan. Jangan heran kalau sekarang mungkin kita temuin di binatang-binatang itu banyak yang menyangkut masker. Yang mati di dalam perutnya ditemukan karet masker,” ujar Gondan Puti Renosari kepada VOA Indonesia.

Insinerator Penting Untuk Tangani Limbah Medis

Limbah dan sampah medis memerlukan penanganan khusus, mengingat dapat menyebarkan penyakit dan mencemarkan lingkungan. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Rosa Vivien Ratnawati, yaitu melalui proses pembakaran dengan mesin insinerator, dengan suhu 800 derajat Celsius. Proses pembakarannya pun terkontrol dan tidak mengganggu lingkungan.

Sayangnya, dari sekitar 2000 rumah sakit di seluruh Indonesia, hanya terdapat 119 insinerator yang berizin resmi. Hal ini dikarenakan banyaknya rumah sakit yang mengurus izin melalui jalur yang tidak seharusnya, melalui calo atau konsultan.

“Jadi kalau calo atau konsultan-lah ya, itu dia ngurus izin misalnya ke tempat pelayanan terpadunya KLHK, itu kalau kurang administrasi dan sebagainya, terus dia bawa pulang enggak diurus lagi, enggak dilengkapi. Nah, mereka akan klaim statusnya ada di tempat saya,” tegasnya.

Petugas perusahaan insinerator mengenakan alat pelindung diri tengah mengumpulkan kantong berisi sampah medis (dok: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)


Petugas perusahaan insinerator mengenakan alat pelindung diri tengah mengumpulkan kantong berisi sampah medis (dok: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Insinerator sangatlah penting dimiliki oleh fasilitas kesehatan, sebagai cara untuk menangani limbah dan sampah medis, karena sudah memiliki standar kualitas medis yang diperlukan dan selalu di cek secara berkala.

“Insinerator sendiri itu juga sudah ada standar kualitas medisnya, pokoknya selalu di cek secara berkala. Jadi, inilah yang membuat apabila, misalnya ada virus-virus, atau bakteri yang terdapat dalam alat medis tersebut atau misalnya masker, dia akan hangus atau akan habis. Jadi benar-benar dibikin sedemikian rupa, hingga dia tidak ada mengandung virus-virus dan bakteri yang berbahaya,” jelas dr. Denita.

Yang juga menjadi permasalahan adalah limbah dan sampah medis yang berasal dari rumah tangga, yang dibuang tercampur dengan sampah harian. Perlu diketahui bahwa membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2018 tentang “Pengelolaan Sampah.”

Denita Utami, mahasiswi S2 jurusan Kesehatan Masyarakat di Columbia University, NY (dok: Denita Utami)


Denita Utami, mahasiswi S2 jurusan Kesehatan Masyarakat di Columbia University, NY (dok: Denita Utami)

Maka dari itu, dr. Denita menganjurkan masyarakat agar membuang limbah dan sampah medis ini di tempat yang benar, seperti di puskesmas.

“Kalau di Indonesia sendiri, puskesmas itu bisa menyalurkan sampah medis atau sampah masker. Ada juga saran di mana, agar tidak didaur ulang, maskernya dipotong-potong. Jadi digunting, baru dibuang. Kalau kita buang sampahnya ke puskesmas atau pusat kesehatan, mereka punya fasilitas yang sesuai untuk membuang sampah tersebut.”

Sampah Belanja Online Meningkat

Tidak hanya limbah dan sampah medis, kegiatan dalam era kelaziman baru yang lebih banyak dilakukan di rumah, ternyata juga meningkatkan belanja online.

Hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan peningkatan frekuensi belanja online yang naik menjadi 1-10 kali dari 1-5 kali per bulan. Pasalnya, data tersebut juga menyatakan, 96 persen belanja online bulan April hingga Mei 2020, menggunakan kemasan plastik.

Gondan melihat adanya perubahan perilaku belanja masyarakat dalam masa pandemi ini, khususnya ketika lebih banyak berada di rumah.

“Dengan kita harus stay at home, perilaku kita berubah. Yang biasanya cuci mata ke mall, sekarang di rumah aja, browsing barang-barang yang mau dibelanja. Kan lebih gampang. Jadi, banyak banget belanjaan online, barang-barang yang kita beli secara online. Karena dikirim, kardus barangnya, dari kardus itu dimasukin plastik, terus dikasih packaging bean, dimasukin kardus lagi, dan itu dimasukin ke kardus lagi,” tambahnya.

Tidak hanya itu, layanan pesan antar makanan lewat berbagai aplikasi di era pandemi ini juga semakin kompetitif dan meningkat. Tidak sedikit restoran-restoran ini yang menggunakan alat makan sekali pakai.

“Pakai piring plastik, gelas plastik yang langsung buang. Jadi produksi limbahnya balik lagi meningkat. Yang di awal-awal sempat berkurang, sekarang meningkat lagi,” jelas Gondan.

Sehubungan hari peduli sampah nasional 2021 yang jatuh tanggal 21 Februari di Indonesia, pemerintah berharap momen ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peningkatan limbah medis dan sampah di tengah pandemi. [di]

Tanah longsor terjadi di lokasi tambang ilegal di Desa Burangga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (24/2). Bencana tersebut menewaskan tiga penambang. Lima penambang lainnya masih dalam pencarian dan 15 penambang lainnya dilaporkan selamat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam ketarangan di situs webnya, Kamis (25/2), menyebutkan tanah longsor terjadi pada Rabu (24/2), pukul 18.30 WITA. Longsor dipicu salah satunya oleh intensitas hujan tinggi dan struktur tanah yang labil di lokasi penambangan. Hujan mengguyur desa tersebut sejak pukul 17.00 WITA dan sekitar pukul 17.30 WITA longsor mulai terjadi karena air dari talang mengalir menuju lubang galian. Saat kejadian ada sekitar 100 orang yang sedang melakukan penambangan di lokasi itu.

Penambang emas ilegal tersebut tertimbun tanah tumpukan material yang berada pada sudut galian yang terjal dengan ketinggian material mencapai sekitar 20 meter. Diperkirakan sekitar 30 orang tidak bisa menghindar dan terjatuh saat akan menyelamatkan diri. Hingga malam tadi belum dapat dievakuasi karena galian lubang yang cukup dalam.

BPBD Kabupaten Parigi Moutong telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulteng, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Sosial Provinsi Sulteng, PMI Kabupaten Parigi Moutong dan aparat desa setempat untuk melakukan evakuasi dan pendataan. Alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi. [ah/ft]