Sejumlah survei mengindikasikan tingginya angka penolakan terhadap vaksinasi. Indonesia memiliki sejarah panjang terkait ini, karena faktor kesalahpahaman terhadap penyakit dan vaksin itu sendiri.

Survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat hanya 46 persen warga tegas bersedia divaksin COVID-19. Sekitar 28 persen menyatakan tidak mau divaksin dan 23 persen ragu. Setidaknya 25 persen juga menyatakan ragu, bahwa vaksin yang disediakan pemerintah aman.

Menengok ke belakang, sikap masyarakat seperti ini juga terjadi di zaman penjajahan Belanda, ketika wabah cacar melanda. Atep Kurnia, peneliti sejarah menyebut catatan mengenai penolakan vaksinasi cacar tertulis dalam buku Paguneman Warga Sunda, yang ditulis Kartawinata pada 1891.

Atep Kurnia, peneliti sejarah dan penulis buku Kuris Vaksinasi Cacar di Tatar Sunda 1779-1948. (Foto: Dok Pribadi via Facebook)

Atep Kurnia, peneliti sejarah dan penulis buku Kuris Vaksinasi Cacar di Tatar Sunda 1779-1948. (Foto: Dok Pribadi via Facebook)

Di salah satu bagian buku tersebut, ada percakapan seorang pasien dan dokter terkait penyakit cacar. Pasien ini percaya, cacar disebabkan oleh hantu, sementara dokter mencoba meyakinkan pasien bahwa vaksinasi penting untuk dirinya. Atep membacakan apa yang disampaikan dokter itu, setelah dia terjemahkan dari bahasa Sunda.

“Hantu apaan? Bukan hantu penyebabnya, melainkan penyakit belaka seperti penyakit lainnya. Menjangkitnya bukan oleh hantu, tetapi karena menular, karena ada bisanya. Itulah maksudnya vaksinasi, yaitu supaya hilang bisanya atau racunnya,” papar Atep menirukan ucapan dokter itu.

Di tanah Sunda ketika itu, cacar memang dianggap representasi makhuk halus. Warga ketika itu menyebutnya sebagai Jurig Kuris atau Setan Kuris. Dikatakan Atep, salah satu buku yang membahas hal tersebut, disusun oleh Raden Ayu Sangkaningrat dan kawan-kawan. Buku itu juga menjelaskan, bahwa cacar ketika itu diobati secara tradisional, dengan bahan alam dan mantra-mantra.

Seorang dokter mengambil gambar botol berisi vaksin Sinovac di fasilitas kesehatan kabupaten sebagai vaksinasi massal untuk Covid-19, di Jakarta, 19 Januari 2021. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Seorang dokter mengambil gambar botol berisi vaksin Sinovac di fasilitas kesehatan kabupaten sebagai vaksinasi massal untuk Covid-19, di Jakarta, 19 Januari 2021. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Cacar sendiri diyakini sudah masuk Indonesia sejak abad ke-16. Catatan terkait vaksinasi di Indonesia ditemukan pada tulisan-tulisan sejak 1779. Ada angka yang disebut ketika itu, bahwa dari seribu warga ada sepuluh yang terkena cacar.

Untuk menyukseskan vaksinasi, pemerintah Belanda melakukan banyak strategi, termasuk diduga menyembunyikan kabar terjangkitkan keluarga dokter maupun mantri cacar oleh wabah ini. Diharapkan dengan demikian, kepercayaan warga terhadap vaksinasi bisa terjaga.

“Secara logika kita tahu, dokter kolonial dan mantri cacar punya keluarga, sehingga kemungkinan tertular wabah cacar sangat mungin. Tetapi sangat mungkin ini disembunyikan, untuk mengedepankan upaya vaksinasi terhadap penduduk pribumi, yang seringkali melakukan penolakan terhadap upaya vaksinasi,” papar Atep dalam diskusi daring mengenai sejarah pandemi, yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional, Kamis (25/3).

Hoaks Tak Kenal Zaman

Di masyarakat yang mengakrabi teknologi seperti saat ini, salah paham juga masih terjadi, sebagaimana orang Sunda dulu memandang cacar sebagai setan.

Dalam paparan hasil penelitian, Amelinda Pandu Kusumaningtyas dari Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mencatat pengguna media sosial masih percaya sejumlah teori konspirasi.

Amelinda Pandu Kusumaningtyas peneliti Center for Digital Society (CfDS) UGM Yogyakarta. (Foto: Dok Pribadi)

Amelinda Pandu Kusumaningtyas peneliti Center for Digital Society (CfDS) UGM Yogyakarta. (Foto: Dok Pribadi)

“Hampir sepertiga responden kami mempercayai teori konspirasi tentang bagaimana COVID-19 merupakan skema besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi, untuk mencari keuntungan,” kata Amelinda.

Selain itu, lanjutnya, teori konspirasi kedua yang dipercaya 15 persen responden adalah teori bahwa COVID-19 adalah virus atau penyakit buatan manusia, yang digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

CfDS mengontak 601 responden dalam penelitian ini dan menemukan 49,9 persen responden menolak menjadi penerima vaksin COVID-19 pertama. Survei pada Februari 2021 dengan responden mayoritas berpendidikan tinggi dari diploma hingga S3 ini juga menemukan fakta hampir 40 persen tidak setuju vaksin COVID-19 diwajibkan. Karakter mereka yang menolak adalah laki-laki, berpendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan.

“Secara langsung, hal ini berdampak pada persepsi negatif masyarakat yang menyurutkan kesediaan untuk menerima vaksin,” lanjut Amelinda.

CfDS mencatat sebagian besar masyarakat Indonesia mengakses informasi COVID-19 melalui lini sosial media. Sebanyak 81,5 persen pengguna teknologi ini masih bersinggungan dengan berbagai unggahan yang memuat teori konspirasi. Selain dua teori yang disebutkan di atas, CfDS juga mencatat teori lain yang dipercaya seperti vaksin untuk memasukan microchip dalam tubuh manusia, kesembuhan pasien dengan kalung anti-COVID-19, vaksin COVID-19 menyebabkan kemandulan dan COVID-19 disebabkan oleh radiasi sinyal 5G.

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM juga mencatat setidaknya ada tujuh hoaks yang beredar di masyarakat. Catatan mengenai ini dipaparkan oleh dr. Deshinta Putra Mulya, M.Sc., Sp.PD-KAI., FINASIM, dalam diskusi Rabu (24/3).

Daftar hoaks itu adalah bahwa vaksin COVID-19 memiliki potensi membahayakan ketika digunakan, vaksin dirancang untuk mengubah DNA manusia, vaksin mengandung cip untuk melacak aktivitas manusia, kasus meninggal karena vaksin, vaksin bermutasi menjadi ribuan varian COVID-19 di seluruh dunia, dan bahwa jika sudah divaksin tidak perlu mematuhi protokol kesehatan. Semua hoaks itu dijelaskan secara gamblang oleh dr. Deshinta.

Menerima Vaksin dan Bersyukur

Dihubungi VOA, Ketua Muhammadiyah COVID -19 Command Center (MCCC) dr. Corona Rintawan Sp EM menyebut problemnya adalah literasi masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Di tengah kenyataan bahwa media sosial memegang peranan penting, peran figur publik relatif dominan. Seharusnya, lanjut dr. Corona, para influencer dan tokoh bisa memberikan edukasi ke masyarakat.

Ketua MCCC, dr Corona Rintawan. (Foto: Dok Pribadi)

Ketua MCCC, dr Corona Rintawan. (Foto: Dok Pribadi)

“Misalnya, ini ada beberapa orang yang selalu membesar-besarkan bahwa vaksin itu dari janin, padahal itu adalah isu lama yang sudah terselesaikan. Tetapi kemudian diungkit lagi sehingga membuat masyarakat menjadi ragu,” ujarnya.

Penolakan sebagian masyarakat terhadap vaksin atau produk vaksin tertentu menjadi ironi di tengah upaya maksimal pemerintah mencari ketersediaannya. Sejauh ini baru ada dua merek vaksin yang bisa dipakai. Banyak negara yang sebenarnya bernasib lebih buruk dalam urusan ketersediaan vaksinnya. Masyarakat Indonesia, ujar dr. Corona, harus lebih bersyukur.

“Kita kan bertekad harus segera “lepas” dari wabah ini, dengan cara menyukseskan program vaksinasi. Banyak yang antre saja enggak dapat. Belum tentu juga dapat dalam waktu cepat, karena antreannya masih cukup banyak. Tidak usah ribut di hal-hal yang tidak esensial. Kita masih berjuang semua untuk mendapat vaksin supaya lancar programnya,” tambah dr. Corona.

Mengutip data Kemenkes, hingga Kamis (25/3), ada enam juta warga telah menerima vaksin tahap pertama dan tiga juta warga penerima suntikan kedua. Secara umum, pencapaian Indonesia masih rendah, dan semakin rumit jika harus mengatasi upaya penolakan dari masyarakat. Padahal, kata dr Corona, pemerintah juga harus menyelesaikan tantagan distribusi, kebutuhan tenaga vaksinator, dan masalah pendaftaran penerima vaksin.

“Dalam konteks seperti itu, kita harus memahamkan masyarakat. Masih untung kita ini dapat vaksin. Lha, mau bebas enggak dari COVID? Protokol kesehatan sudah capek, pengennya segera bebas, tapi ini ada vaksin, ribut juga, gimana ini maunya,” ujar dr. Corona sambil tertawa.

Dia memastikan soal status halal dan efektivitas sudah tidak menjadi persoalan. Di sisi keamanan, masyarakat harus percaya bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kemenkes memantaunya dengan ketat. [ns/ab]

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam jumpa pers, Jumat (4/12), menjelaskan tema Bali Democracy Forum (BDF) yang akan dilaksanakan pada 10 Desember 2020 adalah demokrasi dan penanganan pandemi Covid-19.Faizasyah menekankan tema tersebut sangat cocok di masa pandemi seperti sekarang ini.

“Bagaimana kita bisa mengaitkan demokrasi dengan penanganan Covid. Kita ingin mendengar respon dari berbagai negara dan bagaimana mereka mencoba mengatasi tantangan dari Covid dan kembali membangun berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sehingga ada satu proses pemulihan. Kita ingin melihat ketahanan dari masyarakat dalam menjalankan demokrasi dan juga mengatasi Covid itu sendiri,” kata Faizasyah.

Menurut Faizasyah keikutsertaan negara-negara yang selama ini aktif di BDF dibatasi. Jumlah peserta yang bisa hadir di ruang sidang hanya 50 orang dan selebihnya harus mengikuti secara virtual di manapun, termasuk di Bali, Jakarta atau negara masing-masing. BDF kali ini akan diikuti duta-duta besar negara anggota BDF yang berkedudukan di Jakarta dan tidak ada perwakilan yang datang dari negara peserta.

Dia menambahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan membuka BDF dan sambutan juga akan diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Direktur Jenderal WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Acara kemudian akan dilanjutkan dengan panel menteri luar negeri akan menyampaikan pengalaman negara masing-masing dalam penanganan pandemi Covid-19.

Faizasyah mengatakan hasil yang diharapkan dari BDF adalah menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan pendiri BDF. Acara ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang mampu menjawab tantangan-tantangan dalam penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19.

Alasan BDF tetap digelar secara hibrid, lanjut Faizasyah, adalah untuk menggeliatkan kembali perekonomian Bali dan memungkinkan para duta besar yang datang bisa melihat langsung kesiapan Bali dalam membuka kembali wisatanya.

Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Yusron Ambary mengatakan pihaknya berencana menyelenggarakan tur diplomatik bagi para duta besar yang menghadiri acara Bali Democracy Forum di Bali pada 11 Desember.

Kegiatan itu antara lain berupa penjelasan singkat dari Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Bali, dan Kementerian Luar negeri terkait persiapan Bali membuka kembali daerah wisatanya. Di sesi sore, para duta besar akan mengunjungi Pura Uluwatu dan Garuda Wishnu Kencana.

Pengajar Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menjelaskan BDF merupakan forum untuk saling belajar dan memberikan pengalaman terbaik dalam menjalankan demokrasi. Pada BDF kali ini, negara-negara anggota bisa saling belajar dan berbagi pengalaman mengenai penanganan pandemi Covid-19.

Hanya saja, menurut Rezasyah, belum diketahui apakah BDF tahun ini akan melahirkan kesepakatan strategis tentang Covid-19.

“Misalnya bagaimana menciptakan suatu posisi bersama menghadapi negara-negara produsen. Kemudian bagaimana mencegah terjadinya monopoli dalam pembuatan vaksin, kemudian mencegah jangan sampai negara-negara sedang berkembang itu tidak mempunyai posisi tawar dalam hal vaksin dikuasai oleh negara-negara maju,” ujar Rezasyah.

Karena itu, Rezasyah berharap BDF tahun ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tidak akan menjadikan negara-negara berkembang sebagai korban dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama urusan distribusi vaksin Covid-19. Untuk makin meningkatkan pengaruh dari kesepakatan BDF terkait vaksin Covid-19, ia mengatakan perlu bekerja sama dalam forum-forum regional lainnya, seperti Gerakan Non-Blok dan ASEAN. [fw/ab]