MALUT POST – TERNATE. Pemerinta Kota (Pemkot) Ternate memutuskan, tidak akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021. Kondisi keuangan daerah menjadi alasan diambilnya langkah tersebut.

Pj Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang mengungkapkan, saat ini jumlah tenaga honorer di Pemkot Ternate sudah terlalu banyak. Untuk membayar honor bulanan mereka saja, Pemkot sudah kewelahan.

“Saya sudah tanda tangan, untuk formasi penerimaan pegawai tahun ini kita tiadakan. Karena mau cari duit dari mana? Yang saat ini saja susah (digaji), lalu mau angkat yang baru?,” ungkapnnya kepada sejumlah wartawan Senin (5/4).

Kepala dinas ESDM Malut ini mengaku, kebutuhan CPNS dinutuhkan sesuai analisis beben kerja. Namun selama ini pengangkatan CPNS dilakukan secara tidak beraturan dan tidak sesuai kebutuhan. Ia menuturkan, di Dinas ESDM Malut, ia tidak memakai tenaga honorer. Hanya tenaga kontrak yang sifetnya outsourcing.

“Artinya saya hanya membutuhkan orang tersebut, dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Jadi kalau kontrak 1 tahun selesai, ya selesai. Supaya tidak ada pembebanan,” jelas Hasyim.

Hasyim pun mempertanyakan mengapa di pemerintahan selama ini tak menggunakan sistem seperti itu. Justru terkesan siapa saja bisa diangkat menjadi honorer. Ia bahkan mencurigai jangan sampai ada kepala SKPD yang sengaja membiarkan. Jangan sampai ambil keutungan dari kebijakan, dengan menerima tenaga honorer,” ucapnya. Ia mengaku, kejadian seperti ini sama hanya dengan di Cecamatan Ternate Selatan yang terjadi dana fiktif. “Jika ada keterlambatan kepala SKPD dalam dana fiktif, kita berikan sanksi,” tegas Hasyim.

Ia menambahkan, saat ini kebijakan refocusing anggaran di Pemkot Ternate membuatnya pusing. Sebeb tak tahu lagi dana mana yang bakal dipotong. Salah satu beban keuangan berasal dari para honorer yang jumlanya membludak. Bahkan, kata Hasyim, jumlahnya lebih banyak dari PNS. “Tingkat tempat duduk saja kalah ganti. Ini karena penerimaan tidak sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (tr-01/yun)

MALUTPOST.SOFIFI – Gubernur Maluku Utara (Malut) tetap mengusulkan sejumlah nama calon penjabat sementara upai/walikota lima daerah ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Bahkan nama-nama yang diusulkan melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Malut tersebut ini sudah berada di meja Mendagri.

“Nama-nama sudah disampaikan ke Mendagri, jadi sudah menjadi kewenagan mendagri untuk menentukan satu nama dari tiga nama yang diusulkan,”kata Juru Bicara Gubernur Rahwan K. Suamba kepad Malut POst,kemarin (5/2).

Selanjutnya, kata Rahwan nama-nama yang sudah diusulan sudah tidak lagi menjadi kewenangan gubernur untuk menentukan siapa yang akan menadi Pjs. “Itu sudah menajadi kewenangan mendagri,” ujarnya.

Kepala Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Malut ini menjelaskan, sesuai surat mendagri yang kedua pada poin ketiga, jika teliti, masa jabatan Plh itu sampai dilantiknya penjabat bupati atau walikota definitif. Untuk Maluku Utara, semuanya masuk dalam sengketa pilkada.

Karenya, proses pengusulan penjabat tetap berjalan. Dia mengaku, bagi Kemendagri tidak ada masalah jika Gubernur mengusulkan nama-nama pejabat yang nantinya diangkat menjadi Pjs. “Ada tiga tugas pokok Pjs yakni, menjalankan roda pemerintahan, mengawal netralitas ASN, dan menyiapkan proses pelantikan bupati dan wakil bupati atau wakil walikota terpilih,” jelasnya.

Dia menjelaskan, nama-nama yang disusulkan tersebut mnegacu pada surat Mendagri yang pertama pada poin tiga. Dimana diterangkan bahwa untuk daerah yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Gubernur diminta menunjukkan sekretaris daerah kabu[paten/kota sebagai pelaksana harian bupati/walikota untuk mengisi kekosongan jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat bupati/wali kota atau dilantiknya bupati/wali kota terpilih. “Jadi tidak ada masalah soal usulan Pjs oleh Pak Gubernur kepada Mendagri,” pungkas mantan Kepala Dinas Perpustakaan Malut.

Untuk diektahui, pejabat yang nantinya ditunjuk memegang jabatan Pjs Bupati/Walikota ada di lima daerah yakni, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Pulau Taliabu.

Sebelumnya, Mendagri melalui Direktur Jendral Otonomi Kemendagri, Akmal Malik, telah menyampaikan surat ke Gubernur untuk menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pelaksana Harian (Plh) bupati/wali kota yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada 17 Februari mendatang. (din/jfr)

Masa Jabatan Walikota Berakhir, Tetap Jalankan Gerakan Kemanusiaan

MALUT POST – TERNATE. Jabatan Burhan Abdurahman sebagai Walikota Ternate tinggal menghitung hari. Kendati begitu, mantan birokrat masih merahasiakan kiprah politiknya setelah turun dari walikota. “Pengabdian itu dimana ke depannya,” kata Burhan, kepada Malut Post, Kamis (4/2).

Walikota dua periode ini mengaku, untuk langkah politik kedepan, sekarang ini belum waktunya untuk disampaikan. Menurutnya, saat ini waktunya belum tepat untuk mengungkapkan arah politiknya ketika kembali menjadi masyarakat.

“Kalau kita sampaikan sekarang akan tamunya tidak putus-putus. Jika soal langkah politik ini tunggu dulu, ada waktunya untuk disampaikan,”akunya.

Sosok yang biasa disapa Haji Bur ini, meskipun telah dilantik sebagai lawyer beberapa waktu lalu, namun dirinya tidak secara tegas akan berkiprah di profesi tersebut. “Yang jelasnya, gerakan kemanusiaan terus jalan. Baik di Barifola IKT maupun lainya,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Masalh penanganan sampah yang meresahkan publik, mulai mendapat respon positif dari Sekretaris Kota (Sekkot) Jusuf Sunya. Ya, masalah sampah selama ini mesti menjadi perhatian serius pemerintah kota. Mulai dari kekurangan armada angkutan dan juga pemberlakuan tarif yang tidak merata.

Orang nomor tiga di internal Pemkot itu, berjanji akan memperhatikan masalah sampah yang saat ini lagi meresahkan. “Saya kira masalah armada ini sudah harus ada peremajaan. Karena rata-rata armada juga sudah tua dan banyak yang tidak layak pakai,” kata Jusuf kepada Malut Post,kemarin.

Kendati begitu, Jusuf mengaku untuk saat ini belum bisa diadakan, karena anggaran sudah berjalan. Karena itu, akan menjadi perhatian khusus dan jadi prioritas di tahun depan. “Bisa saja pada APBD Perubahan ini dapat diakomodir. Tapi itu butuh kebijakan wali kota yang baru, sebab walikota yang sekarang ini sudah berakhir. Ini akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada wali kota berikut untuk diprioritaskan,” katanya.

Selain masalah armada truk, pihaknya juga mengaku tarif juga sudah harus ada perubahan. Sebab dalam isyarat Perda, tarif sampah dapat berubah tiga tahun sekali. Tarif yang sekarang ini diberlakukan sejak penetapan pada tahun 2016.

“Jika dihitung, maka sudah lima tahu. Sudah memenuhi syarat adanya perubahan. Juga termasuk perlu ditinjau ulang retribusi sampah pembayarannya yang melekat dengan PDAM. Karena banyak pelanggan yang tidak menggunakan PDAM, tapi sampahnya setiap hari diangkut. Sehingga perlu ada mekanisme lain yang dibuat. Nanti akan dikaji bersama dengan DLH, bagaimana efektifnya, baik pelayanan maupun pengenaan tarif sampah,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Armada pengangkut sampah yang tak layak digunakan lagi, mendapatkan respon dari ketua DPRD Muhajirin Bailussy. Menurutnya, permasalahan yang menyangkut dengan armada pengangkut maupun sampah itu sendiri, tergantung pada orientasi atau sikap dari pemerintah Kota. Sikap yang dimaksud adalah, untuk membuat kota Ternate menjadi Kota yang bersih dari sampah.

Jangan cuma berpikir tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi, padahal pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh hidup yang layak, sering dibaikan. “Hal ini terlihat dari mobil yang tak terurus dengan baik, dan jumlahnya terbatas. Juga termasuk sampah tertumpuk,” ujarnya.

Kata Muhajirin, masyarakat juga harus diberikan pemahaman terkait dengan waktu pembuangan sampah. Sehingga, begitu mobil pengangkut datang, tidak ada lagi sampah yang tertumpuk. DPRD meminta Pemkot agar fokus, tidak hanya pada sektor ekonomi. Tetapi hal yang mendasar seperti penanganan sampah maupun armada juga harus menjadi perhatian. “Kami sudah mengingatkan kepada wali kota, agar persoalan sampah ini harus jadi perhatian,” sebutnya.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus menyiapkan data secara komprehensif, tentang jumlah sampah. Sehingga bisa diprediksi berapa ton yang dihasilkan. Menurutnya, agar bisa dijumlahkan berapa armada yang diperlukan. “Juga termasuk berapa ruas jalan terutama lingkungan, untuk pengadaan armada. DLH juga harus menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Walikota, soal kebutuhan armada. Sehingga bisa dialokasikan oleh Pemerintah Daerah,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Pemerintah Kota Ternate dalam waktu dua tahun terakhir ini, dinilai buruk dalam hal pengelolaan anggaran. Penilaian ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A Wahid. Menurutnya, pemerintah Kota Ternate tidak melihat kondisi yang objektif. Semua kegiatan sudah dianggarkan, tetapi dengan adanya covid-19, harus di-pending dulu item kegiatan yang tidak urgent. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah lebih fokus pada penanganan dan pencegahan pandemi tersebut. Tapi Pemkot terlihat biasa saja, dan terkesan menutup mata.

“Dampak dari pandemi covid-19 sangat luar biasa. Hal ini yang tidak diantisipasi oleh pemerintah,”ujarnya. Kata Mubin, Pemerintah Kota tidak bisa mengelak, bahwa dua tahun terakhir ini, proses pengelolaan anggaran sangat buruk. Menurutnya, pada tahun 2021 ini, Pemkot harus membayar Rp 81 miliar. Belum lagi antisipasi gaji PTT yang baru diangkat, dengan kisaran sekitar di atas Rp 40 miliar.

Tak hanya itu, ditambah lagi kalau benar ada utang dari program yang belum disampaikan, dan tiba-tiba muncul di tahun 2021. “Pemkot mau ambil uang dari mana, untuk membayar utang tersebut,” ujarnya. Menurutnya, jika pengelolaan anggaran yang baik dan tidak ego, harus melihat kondisi keuangan daerah. Seharusnya pada penyampaian APBD Tahun 2021 saat pembahasan, Pemerintah Kota sudah menyampaikan ke DPRD. Sehingga bisa masuk dalam luncuran APBD Tahun 2020 ke 2021.

Hal ini, agar kegiatan yang lain bisa di-pending, untuk membayar utang yang programnya sudah selesai dilaksanakan dan menjadi tunggakan daerah. Menurutnya, hal itu tidak dimasukkan dalam pembahasan. Seharusnya, sudah ter-cover dalam APBD, bahwa ada program yang sudah selesai yang belum dilunasi. “Ini bisa saja disengaja. Sebab sudah berulang-ulang di tahun 2019-2020, kurang lebih di atas Rp 29 miliar. Kalau benar di tahun 2020 ke 2021 jumlahnya sekitar Rp 15 miliar bahkan Rp 30 miliar, ini yang celaka. Bentuk pengelolaan keuangan daerah yang sangat buruk,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Sikap ketidaktegasan wali kota Burhan Abdurrahman, terkait orang pertama menggunakan vaksin covid-19 Sinovac, menuai kritik. Akademisi Unkhair Nurdin I Muhammad menilai, sikap Walikota yang masih pikir-pikir, sebagai orang pertama yang divaksin tersebut justru menimbulkan keresahan di publik.

Menurutnya, sikap Wali Kota itu secara tidak langsung semakin membuat warga Ternate resah. Dengan begitu, jika vaksin ini resmi diterapkan di masyarakat, maka akan banyak warga yang menolak. “Harusnya Walikota dengan tegas mendukung kebijakan Presiden. Karena pelaksana kebijakan di tingkat daerah. Jika Walikota saja mengaku masih harus lihat dulu, bagaimana dengan masyarakat nanti,” tandasnya.

Nurdin menyampaikan, ketidaktegasan orang nomor satu di Pemkot itu, mengindikasikan bahwa Pemkot tidak serius melakukan penanganan terhadap wabah Covid ini. Sebab, Covid sampai saat ini tidak ditemukan obatnya dan tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Belum lagi, saat ini tujuh Provinsi daerah Jawa dan Bali sudah kembali melakukan Pembatasan Sosial sebagaimana yang terjadi di awal penyerangan Covid.

“Harusnya daerah cepat melakukan antisipasi. Faktanya, pemerintah terlihat biasa-biasa saja, tidak ada lagi kegiatan tracking kontak, dan penjagaan setiap pintu masuk. Bahkan, pengawasan penerapan protokol kesehatan juga sudah tidak lagi berjalan. Kita takutkan jangan sampai terjadi ledakan ulang, dan sulit ditangani lagi. Apalagi fasilitas infrastruktur kesehatan di Ternate yang masih minim seperti ini,” tandasnya. (udy/yun)

MALUT POST – TERNATE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, mulai anggota Badan Anggaran (Banggar) menyoroti terkait dengan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada bulan Desember tahun 2020 kemarin. Hal ini disampaikan oleh Mubin A Wahid.

Mubin mempertanyakan apa yang menjadi dasar dan urgensi bagi pemerintah Kota Ternate sehingga ada kebijakan penganggaran PTT kurang lebih 953 orang. Jika dijumlahkan, keseluruhan PTT sekarang mecapai 3.836. Menurutnya, jumlah ini dapat membebani APBD di kisaran Rp 36 miliar, bahkan Rp 40 miliar. Tak hanya itu, pengangkatan PTT ini menjadi beban bagi pemerintahan yang baru. “Masalah ini jangan dianggap main-main oleh Walikota,” ujarnya.

Mubin menambahkan, DPRD juga meminta penjelasan dari pemerintah Kota, apakah sudah sesuai dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) atau tidak. Hal ini diharuskan, agar penempatan para pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing. “Penambahan sebanyak 953 orang justru menambah beban anggaran,” tutupnya. (mg-03/yun)

MLAUTPOST-TERNATE. Perseteruan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman dengan calon Wali Kota terpilih Tauhid Soleman, menuai kritik publik. Kedua tokoh ini diminta menyudahi perseteruan. Karena selain memberi citra buruk bagi keduanya, juga memberikan pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat.

“Proses pilwako yang sudah sampai di penghujung ini, jangan lagi ada tontonan buruk bagi warga. Apalagi dilakukan oleh dua tokoh yang pernah bersama membangun Ternate selama 10 tahun,” kata akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Hendra Kasim, kemarin (27/12).

Seteru antara Wali Kota dengan mantan Sekkot ini dianggap tidak baik. “Saya menyebut dengan sebutan mantan Sekkot, untuk menyegarkan kembali ingatan publik bahwa Pak Bur dan Tauhid pernah berada dalam satu Kabinet yang sama-sama menahkodai Pemerintahan Kota Ternate.

Sebagai mantan Sekkot yang atasan langsung adalah pak Burhan, beliau bisa menahan diri dengan tidak menyampaikan hal-hal tidak perlu untuk disampaikan,” tandas pengajar ilmu hukum ini.

Sebaliknya, meskipun ada hak konstitusional setiap warga negara menempuh jalur hukum, Wali Kota Burhan Abdurahman juga bisa memberikan contoh tauladan bagi publik. Dengan juga menahan diori untuk tidak menempuh jalur hukum demi merendam suasana.

Senada pemerhati sosial Hasby Yusup berpandangan, terlepas dari persoalan hukum, ada wilayah etika dan kewajiban moral pemimpin. Menurut dia menyelesaikan masalah ini tidak mesti harus dengan jalur hukum. Apalagi, ini dilakukan oleh seorang pemimpin. Masih ada opsi yang tersedia yaitu komunikasi dan tabayyun.

Terlepas dari salah dan benar, kata Hasby, harusnya aspek etika dan moralitas dijunjung oleh setiap pemimpin daerah. “Mungkin ada baiknya, Pak Burhan Abdurrahman sebagai Wali Kota dan Pak Tauhid Soleman sebagai Wali Kota terpilih bisa saling berkomunikasi dan menanyakan apa yang terjadi, itu lebih terpuji daripada menyelasaikan masalah dengan jalur hukum,” tandas ketua Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Maluku Utara ini. Perseteruan ini, lanjut Hasby, dilakukan pada saat momentum politik Pilwako Ternate yang baru saja usai.

Rakyat akan membaca ini sebagai konflik politik antara Burhan dan Tauhid. “Rakyat awam akan membacanya Pak Bur sebagai Wali Kota tak suka pada Pak Tauhid karena menang Pilwako, karena kandidat yang diusung oleh Pak Bur kalah. Saya mengenal Pak Bur dan Pak Tauhid adalah orang baik, karena itu kewajiban orang baik adalah mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Dan cara yang baik itu menurut saya adalah menjunjung etika dan kewajiban moral sebagai pemimpin dihadapan rakyat,” tuturnya.

Dia meminta, Burhan tidak perlu melaporkan Tauhid ke ranah hukum, apalagi jika konflik ini hanya pada wilayah pribadi. Ketersinggungan pribadi bisa diselesaikan dengan saling memaafkan itu jauh lebih terhormat.

“Saya yang bukan Wali Kota dan hanya warga biasa saja biasa juga difitnah dan dicemooh. Tapi saya tidak pernah membawa masalah ketersinggungan pribadi ke ranah hukum. Saya akan membawa masalah ke ranah hukum jika sudah menyangkut kehormatan agama atau kepentingan umum atau rakyat. Saya kira ini pesan penting bukan hanya ke Pak Bur tapi ke semua pemimpin daerah ini, agar jangan mudah tersinggung dan mampu menyelesaikan setiap masalah dengan komunikasi dan menjunjung etika dan standar moral sebagai pemimpin rakyat,” ujarnya.

“Saya berharap transisi kekuasaan di Kota Ternate bisa berlangsung penuh persaudaraan dan santun tanpa dendam dan tanpa prasangka. Perlu jiwa besar dan tentu ketauladanan dari para pemimpin untuk memberi contoh baik pada rakyat kota ini,” sambungya.

Terpisah, kuasa hukum Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman, Muhammad Conoras mengatakan, dari hasil kajian yang mereka lakukan, terkait pernyataan M Tauhid Soleman dalam sebuah video yang beredar tentang kliennya telah mmenuhi unsur pencemaran nama baik atau fitnah. Itu sebagaimana di atur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami sudah merampungkan semua bukti baik video maupun saksi. Jadi besok (hari ini, red) kami akan masukkan laporan ke Ditkrimsus,” ucap Conoras, kemarin (27/12).

Conoras mengaku, sejak menerima video tersebut pada 10 Desember lalu, Burhan telah memintanya untuk membuat laporan terkait permasalahan itu. Hanya saja, secara pribadi Conoras masih memberikan kesempatan kepada Tauhid yang juga sebagai calon Wali Kota Ternate untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara kekeluargaan bersama Burhan.

“Itu alasannya saya belum melaporkan sampai saat ini. Karena mungkin terlapor bisa menjelaskan ke klien saya maksud dari video tersebut. Tapi sejauh ini kan tidak ada, makanya saya harus mengajukan laporan,” tandas dia.

Sekedar diketahui, dalam sebuah video rekaman yang beredar, ada pernyataan Tauhid yang menyinggung Burhan. Hal ini juga menjadi penyebab seteru keduanya. (udy/mg-01/rul)

MALUTPOST-TERNATE. Rasa kekhawatiran Wakil Wali Kota Abdullah Taher, terkait beban anggaran di akhir tahun, cukup tinggi. Kondisi ini terancam akan jadi beban bagi kepala daerah berikut. Hal ini diakui kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Taufik Jauhar.

Taufik mengaku, hasil inventansir sementara, beban belanja kepada pihak ketiga yang belum bisa terbayar senilai Rp 10 miliar. Jumlah ini, jika beberapa sumber pendapatan yang diharapkan, baik APBN maupun DBH Provinsi serta PAD tidak bisa terealisasi, maka terancam akan menjadi hutang di tahun berikutnya.

“Sumber dana yang kita harapkan saat ini, Dana transfer kita yang tersisa belum turun. Tinggal 5 persen atau Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Selain itu sisa DBH triwulan III dan juga DBH triwulan IV kurang lebih Rp 4 miliar, ditambah dengan realisasi PAD sektor retribusi, jika maksimal. Maka akan diperkirakan akan bisa menutup beban Rp10 miliar ini. Namun jika tidak, maka potensi menjadi hutang akan dapat terjadi,” akunya.

Taufik mengaku, data inventarisir ini masih sementara. karena lampiran dari SKPD belum seluruhnya disampaikan. Karena itu, kemungkinan bertambah masih bisa terjadi. Taufik juga membenarkan, bukan hanya beban kegiatan pihak ketiga yang menjadi ancaman hutang. tapi juga upah pegawai honorer dan TTP juga akan terancam. “Kalau penerimaanya tidak cukup, terpaksa akan dipending. Untuk TTP sudah pasti Desember baru bisa bayar Januari. Karena tunjangan berbasis kinerja, kerja dulu baru bayar,” tukasnya. (udy/yun)