Kasus kekerasan yang disertai dengan penyekapan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi di Surabaya pada Maret 2021, menjadi salah satu kasus kekerasan yang menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih jauh dari harapan. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Surabaya, Lukman Rozaq, menyebut aksi kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap jurnalis sebagai hal memalukan dan memilukan.

“Kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi, ini adalah peristiwa yang sangat memalukan sekaligus memilukan. Bagaimana aparat begitu represif dan keras sekali terhadap jurnalis ini yang pada waktu itu memang sedang bertugas untuk melakukan investigasi terkait kasus suap di Dirjen Pajak di Jakarta,” kata Lukman Rozaq.

Miftah Farid Rahman, dari Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, meminta aparat penegak hukum membaca dan mempelajari secara cermat Undang-Undang Pers, sehingga dapat memahami kerja para pekerja media. Kasus kekerasan yang dialami jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, merupakan bukti tren kekerasan tidak pernah terselesaikan, khususnya yang terkait isu korupsi dan eksploitasi sumber daya alam.

“Ini sudah berkali-kali jurnalis menjadi korban kekerasan, korban intimidasi, juga korban alat kerjanya dirusak. Kami harap polisi mau belajar, mau membaca Undang-Undang Pers, dan mau memahami bahwa kerja pers adalah untuk kerja publik, kerja pers adalah untuk mencari informasi agar kebutuhan publik akan informasi itu terpenuhi. Kalau polisi masih menghalangi maka polisi sama saja menghalangi publik untuk mendapatkan informasi,” kata Miftah Farid Rahman.

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

 

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, mencatat terdapat 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Angka ini meningkat dari periode yang sama sebelumnya yaitu 57 kasus. Bentuk kekerasan yang dialami jurnalis mulai dari intimidasi, perusakan alat kerja, kekerasan fisik, ancaman dan teror, hingga pemidanaan atau kriminalisasi. AJI mencatat 58 kasus melibatkan polisi sebagai pelaku kekerasan.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung, menyebut kasus penyebaran informasi pribadi secara publik atau doxing, menjadi ancaman baru kekerasan yang dialami jurnalis dalam dua tahun terakhir. Dalam setahun terakhir, terdapat 14 kasus teror digital yang dialami jurnalis.

“Doxing terhadap jurnalis Detik.com pada Mei 2020, terkait pemberitaan Rencana Presiden Jokowi Meninjau Persiapan New Normal, di salah satu mall di Bekasi. Teman jurnalis ini, dia dipersekusi, bahkan sampai akun project-nya diretas dan dipesankan makanan yang banyak dan diantar ke rumahnya. Ini sudah mengancam hingga ke kenyamanan dan keselamatan sang jurnalis,” jelasnya.

Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang juga deklarator LBH Pers, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan serangan digital terhadap jurnalis akhir-akhir ini telah menunjukkan semakin menurunnya demokrasi di Indonesia, yang tidak lagi menghargai kebebasan sipil maupun kebebasan pers. Herlambang mengatakan, hukum harus ditegakkan untuk menjamin kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

“Kasus ini merupakan tren serangan terhadap kebebasan sipil yang terjadi juga di isu kebebasan pers, seiring dengan kemunduran demokrasi di Indonesia sejak 2015, jadi trennya semakin menurun terus. Oleh sebab itu, hari ini tantangan terbesarnya di dalam upaya mendorong kebebasan pers adalah bagaimana memastikan penegakan hukum itu berjalan dengan lebih berintegritas dan progresif, termasuk mengakhiri impunitas,” komentarnya.

Meski memiliki Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, Herlambang menyebut kebebasan pers masih jauh dari harapan karena kekerasan masih menjadi pilihan tindakan bila terjadi masalah dalam pemberitaan. Maka, komitmen politik dari penyelenggara kekuasaan perlu dibuktikan untuk memastikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia dijalankan secara konsekuen.

“Tidak akan ada upaya membangun iklim yang baik kebebasan pers, tanpa dukungan atau komitmen politik yang kuat dari penyelenggara kekuasaan. Terlebih kalau situasi demokrasinya turun kualitasnya. Jadi dukungan politik kekuasaan itu juga menjadi kunci, kalau demokrasinya tidak pernah dianggap penting, maka kita akan mendapatkan ruang kebebasan sipil yang mengerdil, dan itu termasuk represi terhadap kebebasan pers,” imbuh Herlambang. [pr/ab]

Aksi protes dilakukan puluhan jurnalis dari berbagai media karena pengamanan berlebihan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Sehari sebelumnya, dua jurnalis yang bertugas di kantor pemerintah kota (pemkot) Medan, diusir sejumlah petugas keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres). Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Liston Damanik mengatakan, tindakan pengusiran dan larangan wawancara itu merupakan tindakan arogansi sejumlah bawahan menantu Presiden Joko Widodo tersebut.“Ini adalah puncak dari keresahan jurnalis yang selama ini merasakan kesulitan dalam mengakses informasi terutama saat ingin mewawancarai Bobby Nasution,” kata Liston di depan kantor wali kota Medan, Kamis (15/4).

Menurut Liston, pekerjaan jurnalis adalah pekerja publik. Jurnalis bekerja dilindungi oleh Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999. Menghalangi kerja jurnalis berarti melawan undang-undang.

“Pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan publik karena masyarakat perlu tahu informasi kinerja Pemkot Medan. Kami berharap wali kota Medan mewakili anak buahnya meminta maaf terhadap jurnalis se-Kota Medan. Dua rekan kami yang disakiti. Kami semua merasa tersakiti,” tandasnya.

Jurnalis di Medan menolak pengusiran dan kekerasan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, Kamis, 15 April 2021. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

 

Jurnalis di Medan menolak pengusiran dan kekerasan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, Kamis, 15 April 2021. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Salah satu korban pengusiran yakni Rehtin Hani Ritonga, jurnalis Tribun Medan. Ia menceritakan, tindakan arogansi yang dilakukan tim keamanan wali kota itu dialaminya Rabu sore (14/4) .

“Dari awal menunggu kami sudah didatangi Satpol PP, terus ditanya dari mana, mau ngapain. Terus oknum itu bilang enggak boleh harus izin dahulu, harus ada jadwal. Kami jawab hanya sebentar saja enggak lebih dari dua menit,” katanya.

Hani melanjutkan, oknum Satpol PP tersebut mendapat arahan dari Paspampres untuk mengusir mereka. “Setelah ada perdebatan di antara kami dengan petugas Satpol PP, dia masuk lagi. Di situ saat kami sedang menunggu sudah seperti dipantau. Beberapa kali tim keamanan lihat kami,” ungkapnya.

Tak lama berselang, kedua jurnalis itu mengetahui Bobby Nasution akan keluar dari kantornya. Mereka kemudian berusaha menunggu di dekat mobil dinas wali kota Medan itu untuk mewawancarai Bobby.

“Kami mendekat ke mobil itu, dimarahin (Paspampres) jangan di sini enggak boleh. Sana-sana jangan disini. Di situ ada Satpol PP, polisi, dan Paspampres. Terus Paspampres datang kami cekcok,” jelasnya.

Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. (kiri) dan Wakil Wali Kota Medan H.Aulia Rachman, S.E. (Foto: IG/humaspemkomedan)

 

Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. (kiri) dan Wakil Wali Kota Medan H.Aulia Rachman, S.E. (Foto: IG/humaspemkomedan)

Hingga unjuk rasa itu selesai dan massa membubarkan diri, wali kota Medan maupun wakilnya tak ada yang menemui puluhan jurnalis tersebut.

Sementara, Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI, Agus Subiyanto kepada VOA, membantah anggotanya melakukan pengusiran terhadap dua jurnalis tersebut. Menurutnya, dua orang jurnalis itu masuk ke kantor wali kota Medan tidak sesuai prosedur dan tanpa menggunakan tanda pengenal.

“Kemudian dicegah oleh polisi dan Satpol PP. Kemungkinan ditegur tidak terima. Saya rasa di instansi manapun sekarang sudah menggunakan sistem pengamanan yang bagus,” kata Agus melalui pesan singkat.

Berdasarkan catatan AJI Indonesia hingga April 2021. Sedikitnya telah terjadi tiga kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan fisik, ancaman kekerasan, hingga pengusiran dialami jurnalis pada awal tahun ini. [aa/ab]

MALUTPOST.TERNATE – Kepala Dinas Perhubungan Faruq Albaar, merasa kekhawatirannya terhadap ulah oknum wartawan. Pasalnya oknum wartawan inisial JA ini mengancam, karena tidak mau mengikuti kemauannya. “Ia minta bangun lapak, permintaan itu melalui WA. saya bilang tidak bisa dan dia balas akan kasih naik berita dan lapor saya di Polda dan Kejaksaan,” aku Kadishub, sebari memperlihatkan isi WA tersebut.

Setelah dibalas tidak bisa, lanjut Faruq, oknum tersebut membalas, dengan mengatakan semua lapak harus dibongkar. Karena tidak sesuai denan nomenklatur pembangunan terminal darat angkutan umum. Faruq mengaku resah dengan ulah JA ini. Lantaran komunikasi konfirmasinya tidak seperti wartawan umumnya. Mengancam melapor dan bahkan sampai ke pusat.

“Lapak ini kenapa dibangun. Karena pembangunan konstruksi permanen terminal belum bisa dilaksanakan. Kalau konstruksi permanen, di dalam sudah ter-include semua dari lapak sampai ruang menyesuaikan. Karena belum dibangun, ada kebijakan untuk memenuhi aspirasi pedagang yang telah dikeluarkan saat pembangunan. Itu juga tidak cukup, kalau wartawan minta lagi. Saya mau bilang apa ke pedagang yang masih banyak menuntut,” tuturnya.

“Kalau konfirmasi berita, konfirmasi saja. Tidak usah dengan nada ancaman lapor. Melapor itu siapa saja berhak dan kalau ada bukti saya melakukan pelanggaran, silahkan lapor dan nanti pihak penegak hukum yang panggil saya menyampaikan klarifikasi,” tukasnya.

Sementara JA saat dikonfirmasi menyampaikan, komunikasi WA yang disampaikan itu hal yang wajar. Sebagai seorang jurnalis dan tidak salah kalau itu melanggar ketentuan dan itu dilaporkan. Karena itu, dirinya menantang Faruq, jika merasa terancam atas WA-nya maka silahkan melaporkan ke pihak penegak hukum. JA juga mengaku, lapak itu diperjual belikan seharga 7 juta per unit, yang dibangun pedagang dan bahkan ada calo yang jual 30 juta. “Saya sudah laporkan masalah ini ke Ombudsman,” tandasnya. (udy/yun)